Kalau menang judi online lalu beli barang mahal, apakah barangnya bisa disita?

Andi Akbar Posted on 12:34 AM

Berikut penjelasan lengkap mengenai pertanyaan “Kalau menang judi online lalu beli barang mahal, apakah barangnya bisa disita?” disertai dengan kajian hukum dan proses peradilannya berdasarkan KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) serta hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia:

1. Penjelasan tentang Tindak Pidana Terkait Judi Online

Judi online termasuk ke dalam kategori tindak pidana perjudian, yang dalam sistem hukum Indonesia merupakan perbuatan pidana yang dilarang karena dianggap merusak moral masyarakat dan dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif. Dalam konteks ini, kemenangan dari judi online dianggap sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum, sehingga seluruh hasil atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas tersebut termasuk ke dalam kategori hasil tindak pidana (proceeds of crime).

Jika hasil judi tersebut digunakan untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil, rumah, atau barang elektronik mahal, maka barang tersebut dikualifikasikan sebagai alat atau hasil tindak pidana, dan oleh karena itu dapat disita dan dirampas oleh negara.

Selain itu, judi online kerap dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena pelaku berupaya menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang yang didapatkan dari aktivitas ilegal.

2. Dasar Hukum dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dan Tindak Pidana Khusus

a. Pasal tentang Perjudian dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
Dalam KUHP yang baru, perjudian diatur pada:

Pasal 410 KUHP (UU No.1 Tahun 2023):

Setiap orang yang tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, atau turut serta dalam perusahaan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Pasal 411 KUHP:

Jika dilakukan secara daring, pidana dapat ditingkatkan karena dianggap sebagai bentuk kejahatan siber.

b. Pasal Tindak Pidana Khusus (UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)

Pasal 2 ayat (1):

Pencucian uang dapat berasal dari berbagai kejahatan termasuk perjudian.
Pasal 3, 4, dan 5:

Menyatakan bahwa setiap orang yang menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta kekayaan yang didapat dari tindak pidana (termasuk judi) dapat dikenakan pidana pencucian uang.

c. Penyitaan dan Perampasan Harta Hasil Kejahatan

Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2010:

Negara berhak menyita dan merampas harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk jika telah dialihkan menjadi barang lain.

Jadi, barang mewah hasil kemenangan judi online bisa disita sebagai bukti atau hasil tindak pidana, meskipun telah dibelanjakan atau dialihkan.

3. Contoh Kasus dan Penjelasan Berdasarkan KUHP

Contoh Kasus:

Seorang pria bernama Diko (fiktif) memenangkan ratusan juta rupiah dari situs judi online luar negeri. Ia kemudian membeli sebuah motor besar seharga Rp250 juta dan ponsel mewah. Berdasarkan laporan masyarakat, polisi melakukan penyelidikan, dan ditemukan bahwa dana pembelian barang-barang tersebut berasal dari aktivitas perjudian.

Analisis Hukum:

Aktivitas perjudian Diko melanggar Pasal 410 KUHP.
Pembelian motor dan ponsel menggunakan hasil judi melanggar prinsip hukum dalam UU TPPU, khususnya Pasal 3 (penyembunyian/penyamaran asal-usul).
Motor dan ponsel dapat disita karena merupakan hasil tindak pidana sesuai Pasal 44 UU TPPU.

Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa barang-barang tersebut dirampas untuk negara, dan Diko dipidana penjara karena terbukti berjudi dan menyamarkan hasilnya.

4. Proses Peradilan Terkait Tindak Pidana Tersebut

a. Penyelidikan

Dimulai dari laporan masyarakat atau hasil patroli siber polisi.
Aparat penegak hukum mengumpulkan informasi awal tentang aktivitas judi online.

b. Penyidikan

Dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk pelacakan aliran dana dan aset.
Pemeriksaan terhadap rekening bank, transaksi digital, dan barang-barang yang dibeli.
Penyitaan dilakukan terhadap barang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

c. Penuntutan oleh Jaksa

Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), jaksa akan menyusun dakwaan dengan pasal-pasal yang relevan (Pasal 410 KUHP, UU TPPU).

d. Persidangan

Agenda persidangan dimulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, ahli, terdakwa, dan bukti-bukti.
Jaksa menuntut pidana penjara dan perampasan barang.
Hakim memutus berdasarkan fakta dan bukti hukum.

e. Upaya Hukum Lanjutan

Jika tidak puas dengan putusan, pihak yang dihukum bisa mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

5. Perlindungan Hukum atau Upaya Hukum dari Kuasa Hukum

Pengacara atau advokat memiliki beberapa strategi pembelaan, antara lain:

Menguji legalitas proses penyidikan: Apakah sudah sesuai prosedur hukum acara pidana.
Membuktikan asal-usul harta: Jika klien punya sumber dana lain yang sah, bisa dibuktikan untuk membatalkan penyitaan.
Menyanggah unsur pidana: Misalnya, jika klien tidak tahu bahwa situs judi tersebut ilegal atau bukan pelaku aktif.
Upaya pengembalian barang: Mengajukan permohonan agar barang tidak dirampas jika terbukti tidak ada kaitan langsung dengan kejahatan.
Upaya banding dan PK: Jika putusan pengadilan dianggap tidak adil, advokat bisa mengajukan perlawanan hukum.

Namun demikian, dalam kasus judi online, strategi pembelaan biasanya sulit jika penyidik dan jaksa memiliki bukti digital kuat.

6. Kesimpulan dan Hambatan dalam Proses Peradilan

Kesimpulan: Barang yang dibeli dari hasil kemenangan judi online bisa disita karena merupakan hasil dari tindak pidana. Aktivitas judi online adalah kejahatan menurut KUHP dan UU TPPU, dan siapa pun yang menikmati hasil dari tindak pidana tersebut dapat dikenakan pidana tambahan, termasuk perampasan barang hasil kejahatan.

Hambatan yang Sering Terjadi:

Bukti digital yang tersembunyi: Pelaku bisa menggunakan VPN atau dompet digital anonim.
Penyamaran aset: Uang bisa dialihkan ke rekening keluarga atau digunakan untuk membeli aset atas nama orang lain.
Kurangnya pemahaman aparat di daerah: Tidak semua penegak hukum di daerah paham cara menelusuri kejahatan digital.
Sulitnya mengakses data server luar negeri: Situs judi online banyak yang berbasis di luar negeri dan sulit dijangkau.

Artikel Pertanyaan Terkait :

Konsultasi Hukum :
Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum
Andi Akbar Muzfa, SH & Partners (ABR & Rekan)

KONSULTASI HUKUM GERATIS...

Kantor Hukum ABR & PARTNERS dibawah pimpinan Andi Akbar Muzfa, SH., Membuka Konsultasi Hukum Geratis Buat Para Pencari Keadilan Yang Membutuhkan Pandangan dan Pertimbangan Hukum...
No. HP/WA : 082187566566
Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Sesamanya/Orang Lain...
Save Link - Andi AM

✂ Waktunya Belajar...

Loading Post...