Hot News
Memuat berita terbaru...

New Update

Memuat artikel...
Judul Artikel

Informasi :

Bahwa kami membuka konsultasi hukum geratis bagi para pencari keadilan dan pendampingan hukum geratis kepada masyarakat kurang mampu.

Andi Akbar Muzfa, S.H. Kantor Hukum AKBP Law Office
Perhatian : Jangan pernah melakukan transaksi keauangan apapun termasuk mengirim sejumlah uang kepada pihak yang mengatas namakan kami baik sebagai Advokat maupun Kantor Hukum kami. Bantuan Hukum : Bagi masyarakat kurang mampu, kami menyediakan konsultasi hukum dan pendampingan hukum secara gratis (pro bono) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kantor Hukum AKBP (Law Office). Jasa Hukum : Bagi masyarakat yang tergolong mampu dan ingin menggunakan jasa hukum kami, setiap bentuk kerja sama dan transaksi keuangan hanya dilakukan melalui prosedur resmi, yaitu setelah pertemuan langsung (tatap muka) serta penandatanganan Surat Kuasa dan/atau Perjanjian Jasa Hukum antara Advokat dan Klien.

Delik Tindak Pidana

Memuat artikel...
Memuat artikel...
  • Memuat artikel...

Kumpulan Makalah Hukum

Peluang Restorative Justice dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Terkait Isu Ijazah Palsu di Era KUHAP Baru
Update :

Peluang Restorative Justice dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Terkait Isu Ijazah Palsu di Era KUHAP Baru
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Hukum Pidana - Perkara pencemaran nama baik yang berawal dari perdebatan mengenai keaslian ijazah seorang tokoh publik memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik melalui hukum pidana tidak selalu harus berakhir dengan penghukuman. Ketika suatu pernyataan dianggap menyerang kehormatan seseorang, proses hukum memang dapat berjalan untuk menguji apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, tetapi pada saat yang sama tetap terbuka pertanyaan mengenai kemungkinan pemulihan hubungan antara pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang menyampaikan pernyataan. Dalam perkara yang melibatkan perdebatan publik, pemulihan bahkan dapat memiliki arti lebih luas daripada sekadar permintaan maaf, karena persoalannya mungkin juga menyangkut klarifikasi informasi, penghentian penyebaran pernyataan yang dipersoalkan, koreksi terhadap informasi yang tidak akurat, serta pemulihan nama baik pihak-pihak yang terlibat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sejak 2 Januari 2026 memberikan dasar hukum yang lebih tegas bagi penerapan keadilan restoratif atau restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jika sebelumnya mekanisme ini lebih banyak dijalankan melalui peraturan internal kepolisian, kejaksaan, dan pedoman peradilan, KUHAP baru menempatkannya sebagai mekanisme yang dapat diterapkan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengaturan tersebut membawa perubahan penting karena perdamaian tidak lagi hanya dipandang sebagai pertimbangan informal di luar proses hukum, melainkan dapat menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian perkara yang memiliki konsekuensi hukum tertentu apabila syarat dan prosedurnya dipenuhi. 

Meskipun demikian, keberadaan mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP baru tidak berarti setiap perkara pencemaran nama baik dapat dihentikan hanya dengan adanya surat perdamaian. Hukum membedakan akibat perdamaian berdasarkan tahap penanganan perkara, jenis tindak pidana yang didakwakan, persyaratan pelaku dan korban, serta ada atau tidaknya kategori tindak pidana yang dikecualikan. Perbedaan tersebut sangat penting dalam perkara tudingan ijazah palsu, terutama apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan dan pemeriksaan persidangan sudah berlangsung. Pada tahap demikian, perdamaian tetap dimungkinkan untuk dipertimbangkan, tetapi akibat hukumnya tidak selalu berupa penghentian perkara karena KUHAP baru juga mengatur bahwa kesepakatan perdamaian di persidangan dapat menjadi alasan yang meringankan hukuman atau pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan. Dengan demikian, peluang restorative justice harus dianalisis berdasarkan posisi perkara, bukan hanya berdasarkan keinginan para pihak untuk berdamai.

Daftar Isi
  1. Mengapa Restorative Justice Menjadi Relevan dalam Perkara Tudingan Ijazah Palsu?
  2. Perubahan Besar KUHAP Baru: Restorative Justice Diatur dalam Undang-Undang
  3. Pasal 79 KUHAP: Pemulihan Tidak Hanya Berupa Permintaan Maaf
  4. Syarat Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Pasal 80 dan Pasal 82 KUHAP
  5. Apakah Perkara Pencemaran Nama Baik Memenuhi Syarat Restorative Justice?
  6. Perdamaian pada Tahap Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan
  7. Bagaimana Jika Perkara Sudah Masuk ke Persidangan?
  8. Kedudukan Korban, Pengaduan, dan Persetujuan Perdamaian
  9. Bentuk Pemulihan yang Relevan dalam Perkara Tudingan Ijazah Palsu
  10. Hambatan dan Batas Penerapan Restorative Justice dalam Perkara yang Menjadi Perhatian Publik
  11. Kesimpulan Penulis (Advokat)
  12. Dasar Hukum
1. Mengapa Restorative Justice Menjadi Relevan dalam Perkara Tudingan Ijazah Palsu?
Perkara tudingan ijazah palsu memiliki karakter yang tidak sepenuhnya sama dengan perkara pencemaran nama baik yang hanya melibatkan komunikasi pribadi antara dua orang. Isu tersebut berkembang di ruang publik, melibatkan pembahasan mengenai dokumen pendidikan seorang mantan kepala negara, dan menimbulkan perdebatan mengenai transparansi informasi, kehormatan individu, serta tanggung jawab masyarakat ketika menyampaikan tuduhan. Dalam situasi seperti ini, proses pidana dapat menjadi sarana untuk menguji dugaan serangan terhadap kehormatan seseorang, tetapi proses tersebut juga berpotensi memperpanjang konflik apabila masing-masing pihak terus mempertahankan posisi tanpa ada upaya untuk memperbaiki akibat yang telah terjadi. Keadilan restoratif menjadi relevan karena pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pertanyaan apakah seseorang harus dihukum, melainkan juga pada bagaimana kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan dan bagaimana konflik yang timbul dapat diselesaikan secara bertanggung jawab.

Dalam perkara pencemaran nama baik, kerugian yang dialami korban tidak selalu berbentuk kerugian materiil yang dapat dihitung secara langsung. Tuduhan yang disebarkan melalui media sosial dapat menimbulkan kerusakan reputasi, tekanan psikologis, terganggunya hubungan sosial, serta munculnya persepsi negatif di masyarakat yang sulit dipulihkan hanya melalui putusan pengadilan. Di sisi lain, pihak yang menyampaikan tuduhan juga dapat mengalami kerugian berupa proses hukum yang panjang, pembatasan kebebasan, dan rusaknya hubungan sosial akibat konflik yang terus berkembang. Karena itu, penyelesaian restoratif dapat diarahkan untuk memperbaiki akibat konkret dari perbuatan yang dipersoalkan, misalnya melalui klarifikasi terbuka, koreksi informasi, pencabutan atau penghentian penyebaran pernyataan tertentu, permintaan maaf yang disepakati, serta bentuk pemulihan lain yang relevan dengan kerugian korban.

Namun, penerapan keadilan restoratif dalam perkara yang menjadi perhatian publik harus dilakukan dengan membedakan kepentingan pribadi korban dan kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi. Perdamaian antara pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan aspek konflik personal, tetapi tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan publik mengenai keaslian suatu dokumen atau proses pemeriksaan yang telah menjadi perhatian masyarakat. Sebagai contoh, apabila seseorang menyampaikan tuduhan mengenai ijazah seorang tokoh publik dan kemudian mencapai perdamaian dengan orang yang merasa dirugikan, kesepakatan tersebut dapat mengatur koreksi atau permintaan maaf atas pernyataan yang dipersoalkan, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi putusan bahwa dokumen tersebut autentik atau tidak autentik. Persoalan autentisitas dokumen tetap merupakan persoalan pembuktian yang berbeda, sedangkan keadilan restoratif berfokus pada pemulihan akibat tindak pidana dan penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, tujuan utama keadilan restoratif bukanlah sekadar membuat perkara cepat berhenti, melainkan memastikan bahwa pihak yang mengalami kerugian memperoleh pemulihan yang nyata dan pihak yang bertanggung jawab bersedia memperbaiki akibat perbuatannya. Pendekatan ini juga tidak boleh digunakan untuk memaksa seseorang mengakui tuduhan yang tidak diyakininya atau memaksa korban menerima perdamaian yang tidak dikehendakinya. Prinsip sukarela dan keseimbangan posisi para pihak menjadi penting agar mekanisme restoratif tidak berubah menjadi sarana tekanan, terutama ketika perkara melibatkan tokoh yang memiliki pengaruh sosial, ekonomi, politik, atau akses terhadap sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan pihak lainnya.

2. Perubahan Besar KUHAP Baru: Restorative Justice Diatur dalam Undang-Undang
Salah satu perubahan penting dalam sistem hukum acara pidana Indonesia adalah pengaturan keadilan restoratif secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. KUHAP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan pada saat yang sama mencabut serta menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebelum perubahan tersebut, penerapan keadilan restoratif telah dikenal melalui sejumlah aturan sektoral, antara lain Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Akan tetapi, mekanisme tersebut belum ditempatkan dalam satu pengaturan hukum acara yang secara tegas menghubungkan tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. KUHAP baru kemudian memberikan kerangka yang lebih menyeluruh melalui Bab IV tentang Mekanisme Keadilan Restoratif, khususnya Pasal 79 sampai dengan Pasal 88.

Pasal 1 angka 21 KUHAP baru memberikan pengertian mengenai keadilan restoratif sebagai berikut:
“Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.”
Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan restoratif bukan semata-mata perjanjian damai antara pelaku dan korban, melainkan suatu pendekatan penyelesaian perkara yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk mengupayakan pemulihan. Penggunaan istilah pemulihan keadaan semula menunjukkan bahwa proses penyelesaian harus memperhatikan akibat yang benar-benar ditimbulkan oleh tindak pidana, bukan hanya kepentingan pelaku untuk menghindari hukuman. Dalam perkara pencemaran nama baik, misalnya, apabila kerugian utama korban adalah rusaknya reputasi akibat pernyataan yang tersebar luas, maka kesepakatan yang hanya berisi pembayaran sejumlah uang tanpa koreksi terhadap informasi yang telah disebarkan mungkin tidak cukup untuk menjawab kebutuhan pemulihan. Sebaliknya, apabila pihak yang dirugikan menghendaki klarifikasi, penghapusan konten, atau pernyataan permintaan maaf, bentuk-bentuk tersebut dapat menjadi bagian dari kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan disetujui secara sukarela oleh para pihak.

Hal penting lainnya terdapat dalam Pasal 79 ayat (8) yang menentukan bahwa mekanisme keadilan restoratif dapat dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar penyelesaian restoratif tidak hanya tersedia pada tahap awal proses pidana, tetapi juga dapat dipertimbangkan ketika perkara sudah berada di hadapan hakim. Meskipun demikian, akibat hukum yang dihasilkan pada setiap tahap tidak sama. Pada tahap penyelidikan atau penyidikan, keberhasilan mekanisme dapat menjadi dasar penghentian proses sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pada tahap persidangan, kesepakatan perdamaian memiliki fungsi yang berbeda dan harus dibaca bersama ketentuan Pasal 204 serta Pasal 87 KUHAP. 

3. Pasal 79 KUHAP: Pemulihan Tidak Hanya Berupa Permintaan Maaf
Pasal 79 KUHAP baru merupakan ketentuan dasar yang menjelaskan bentuk pemulihan dalam mekanisme keadilan restoratif. Pasal tersebut tidak membatasi pemulihan hanya pada pemberian maaf, tetapi juga mengakui pengembalian barang, penggantian biaya perawatan, ganti rugi, perbaikan kerusakan, dan pembayaran kerugian lain yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025:
“Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:
a. pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;
b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
d. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban;
e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau
f. membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.”
Rumusan tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan bentuk pemulihan sesuai karakter kerugian yang terjadi. Dalam perkara pencemaran nama baik, bentuk pemulihan dapat berupa permintaan maaf, pernyataan klarifikasi, koreksi terhadap informasi yang keliru, penghentian penyebaran materi yang dipersoalkan, atau pembayaran ganti rugi apabila terdapat kerugian yang dapat dibuktikan dan disepakati. Pemulihan tidak harus selalu berbentuk uang karena kerugian terhadap kehormatan dan reputasi sering kali lebih membutuhkan tindakan yang dapat memperbaiki persepsi publik daripada kompensasi finansial semata. Oleh sebab itu, kesepakatan restoratif perlu dirancang dengan memperhatikan hubungan antara perbuatan yang dipersoalkan, akibat yang ditimbulkan, dan tindakan yang secara nyata dapat memperbaiki keadaan korban.

Pasal 79 ayat (2) menentukan bahwa pemulihan keadaan semula harus dituangkan dalam kesepakatan, sedangkan ayat (3) menetapkan bahwa kesepakatan tersebut wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari. Pengaturan waktu ini penting karena kesepakatan perdamaian tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal yang tidak pernah dilaksanakan. Apabila pihak yang menyampaikan tuduhan berjanji untuk mengunggah klarifikasi, menghapus konten tertentu, atau menyampaikan permintaan maaf, pelaksanaan tindakan tersebut harus dapat dibuktikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Begitu pula apabila terdapat kewajiban lain yang disepakati, isi kesepakatan harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan perselisihan baru mengenai apa yang sebenarnya wajib dilakukan oleh masing-masing pihak.

Ketentuan yang sangat penting terdapat dalam Pasal 79 ayat (4) sampai dengan ayat (7). Pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan, dan setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan serta dimintakan penetapan pengadilan. Sebaliknya, apabila kesepakatan tidak dilaksanakan sampai batas waktu yang ditentukan, penyidik harus membuat berita acara yang memuat identitas para pihak, isi kesepakatan, bukti pelaksanaan, serta alasan tidak dipenuhinya kesepakatan, yang kemudian menjadi bagian dari berkas perkara sebagai dasar melanjutkan proses peradilan. Ketentuan ini mencegah terjadinya keadaan ketika pelaku memperoleh penghentian perkara hanya berdasarkan janji untuk memperbaiki kerugian, padahal kewajiban yang telah disepakati belum benar-benar dilaksanakan. 

4. Syarat Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Pasal 80 dan Pasal 82 KUHAP
Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif karena KUHAP baru menetapkan persyaratan dan kategori pengecualian. Pasal 80 mengatur syarat umum yang berkaitan dengan ancaman pidana dan riwayat tindak pidana pelaku, sedangkan Pasal 82 menentukan jenis tindak pidana yang dikecualikan dari mekanisme tersebut. Kedua pasal ini harus dibaca secara bersamaan karena suatu perkara yang secara umum memiliki ancaman pidana relatif ringan belum tentu dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif apabila termasuk dalam kategori tindak pidana yang dikecualikan oleh undang-undang.

Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025:
“Mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut:
a. tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
b. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
c. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaannya.”
Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ancaman pidana dan riwayat tindak pidana merupakan bagian dari penilaian kelayakan. Namun, rumusan Pasal 80 tidak boleh dibaca secara terpisah dari Pasal 82, sebab undang-undang secara khusus mengecualikan sejumlah tindak pidana dari mekanisme restoratif, antara lain tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat dan kepala negara sahabat, tindak pidana ketertiban umum dan kesusilaan, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana dengan ancaman minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, serta tindak pidana narkotika dengan pengecualian bagi pengguna atau penyalahguna. 

Selain syarat objektif mengenai jenis dan ancaman tindak pidana, Pasal 81 menentukan bahwa mekanisme keadilan restoratif dapat dimulai melalui permohonan dari pelaku, tersangka, terdakwa, korban, atau keluarga mereka, maupun melalui penawaran dari penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Ketentuan ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menawarkan penyelesaian restoratif, tetapi tidak berarti para pihak dapat dipaksa menerima mekanisme tersebut. Pasal 81 ayat (2) secara tegas melarang pelaksanaan mekanisme dengan tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, atau tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap tersangka, terdakwa, korban, maupun keluarga mereka. Dengan demikian, persetujuan yang diberikan karena tekanan atau ketimpangan kekuasaan tidak dapat dipandang sebagai dasar perdamaian yang memenuhi prinsip keadilan restoratif.

Dalam perkara tudingan ijazah palsu, syarat-syarat tersebut harus diperiksa berdasarkan pasal yang benar-benar digunakan dalam dakwaan atau pasal yang menjadi dasar penanganan perkara pada tahap awal. Apabila perkara hanya berkaitan dengan pencemaran sebagaimana Pasal 433 KUHP atau fitnah sebagaimana Pasal 434 KUHP, ancaman pidana pokoknya berada di bawah lima tahun. Namun, penilaian tidak boleh berhenti pada ancaman pidana pokok karena perlu diperiksa pula kemungkinan pemberatan, pasal lain yang didakwakan, dan apakah tindak pidana yang bersangkutan termasuk kategori pengecualian Pasal 82. Apabila dalam satu perkara terdapat dakwaan lain dengan karakter dan ancaman pidana yang berbeda, kelayakan mekanisme restoratif harus dianalisis terhadap keseluruhan konstruksi perkara, bukan hanya dengan mengambil satu pasal yang ancaman pidananya paling ringan.

5. Apakah Perkara Pencemaran Nama Baik Memenuhi Syarat Restorative Justice?
Secara umum, perkara pencemaran nama baik memiliki karakter yang memungkinkan untuk dipertimbangkan melalui keadilan restoratif, terutama karena konflik yang terjadi sering kali berpusat pada hubungan antara pihak yang merasa kehormatannya diserang dan pihak yang menyampaikan pernyataan. Dalam KUHP Nasional, pencemaran sebagaimana Pasal 433 memiliki ancaman pidana penjara yang relatif lebih rendah daripada tindak pidana berat yang secara tegas dikecualikan dalam Pasal 82 KUHAP. Fitnah sebagaimana Pasal 434 juga memiliki ancaman pidana pokok paling lama tiga tahun, sehingga secara angka ancaman pidananya berada di bawah batas lima tahun yang disebut dalam ketentuan umum Pasal 80 dan pengecualian Pasal 82. Namun, kesimpulan bahwa suatu perkara pasti memenuhi syarat tidak dapat ditarik hanya dari angka ancaman pidana, sebab masih harus diperiksa unsur lain, termasuk status pengulangan tindak pidana, kemungkinan pemberatan, pasal tambahan, serta kategori pengecualian yang mungkin relevan.

Pasal 433 ayat (1) KUHP mengatur pencemaran secara lisan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak kategori II, sedangkan Pasal 433 ayat (2) mengatur pencemaran tertulis dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III. Pasal 434 mengatur fitnah dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak kategori IV. Jika tindak pidana tersebut dilakukan melalui sarana teknologi informasi, Pasal 441 KUHP memungkinkan penambahan pidana sepertiga sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, ketika menilai kelayakan keadilan restoratif, aparat penegak hukum perlu memperhitungkan bentuk tindak pidana yang didakwakan beserta pemberatan yang mungkin diterapkan, bukan sekadar menyebut bahwa pencemaran nama baik merupakan tindak pidana ringan.

Persoalan lain yang harus diperhatikan adalah pengecualian tindak pidana ketertiban umum dalam Pasal 82 KUHAP. Tidak tepat apabila setiap perkara pencemaran nama baik langsung dianggap termasuk atau langsung dianggap tidak termasuk dalam kategori tersebut tanpa memeriksa rumusan tindak pidana yang digunakan dan konstruksi dakwaannya. Demikian pula, apabila suatu perkara tidak hanya memuat dugaan pencemaran atau fitnah, tetapi juga mencakup tindak pidana lain yang ancaman pidananya mencapai lima tahun atau lebih, kelayakan penerapan keadilan restoratif perlu dinilai secara lebih hati-hati. Penentuan tersebut harus dilakukan berdasarkan pasal yang berlaku, hubungan antarperbuatan yang didakwakan, dan kategori pengecualian yang secara tegas ditentukan oleh KUHAP.

Dengan demikian, jawaban yang paling tepat bukanlah bahwa semua perkara pencemaran nama baik pasti dapat diselesaikan melalui restorative justice, melainkan bahwa perkara tersebut dapat memiliki peluang untuk diselesaikan secara restoratif apabila memenuhi syarat Pasal 80, tidak termasuk pengecualian Pasal 82, terdapat persetujuan sukarela dari para pihak, dan pemulihan benar-benar dilaksanakan. Peluang tersebut harus diperiksa secara konkret berdasarkan dakwaan atau pasal yang digunakan, waktu perbuatan, status perkara, dan keadaan para pihak.

6. Perdamaian pada Tahap Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan
Peluang penyelesaian melalui keadilan restoratif memiliki konsekuensi yang relatif paling langsung apabila ditempuh sebelum perkara masuk ke pemeriksaan persidangan. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, Pasal 83 KUHAP mengatur bahwa mekanisme restoratif dilakukan melalui kesepakatan penyelesaian perkara di hadapan penyelidik atau penyidik, yang kemudian dituangkan dalam surat kesepakatan dan ditandatangani oleh pelaku, korban, serta pejabat yang memfasilitasi proses tersebut. Berdasarkan kesepakatan itu, penyelidik dapat menerbitkan surat penghentian penyelidikan dan penyidik dapat menerbitkan surat penghentian penyidikan. Selanjutnya, Pasal 84 mengatur bahwa penghentian penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri paling lama tiga hari. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa penghentian perkara melalui mekanisme restoratif tidak semata-mata bergantung pada kesepakatan informal antara dua pihak, tetapi harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Pada tahap penuntutan, Pasal 85 mengatur bahwa kesepakatan penyelesaian perkara dilakukan di hadapan penuntut umum dan dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani oleh tersangka, korban, serta penuntut umum. Berdasarkan surat tersebut, penuntut umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan, yang kemudian harus dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama tiga hari sebagaimana ditentukan Pasal 86. Mekanisme tersebut memberikan kontrol yudisial terhadap penghentian penuntutan, sehingga keputusan untuk menghentikan perkara tidak sepenuhnya menjadi keputusan sepihak dari aparat penuntut umum. Peran pengadilan dalam tahap ini menjadi bagian dari sistem pengawasan agar penghentian perkara dilakukan sesuai syarat dan pengecualian yang ditentukan undang-undang.

Dalam perkara pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu, penyelesaian pada tahap penyidikan atau penuntutan dapat menjadi pilihan apabila pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang menyampaikan pernyataan bersedia berdamai, seluruh persyaratan hukum terpenuhi, dan kesepakatan tersebut benar-benar diarahkan pada pemulihan. Misalnya, pihak yang menyampaikan tuduhan dapat menyepakati klarifikasi atas pernyataan yang dianggap tidak tepat, menghentikan penyebaran materi tertentu, dan menyampaikan permintaan maaf dalam bentuk yang disetujui bersama. Pihak yang merasa dirugikan dapat menyepakati bentuk pemulihan tersebut dan kemudian melakukan pencabutan laporan atau pengaduan setelah seluruh kewajiban dilaksanakan. Namun, pencabutan laporan tidak boleh dilakukan lebih dahulu hanya berdasarkan janji, karena Pasal 79 ayat (4) mensyaratkan bahwa pencabutan baru dapat dilakukan setelah seluruh kesepakatan dipenuhi.

Pembedaan tahap ini memiliki konsekuensi praktis yang sangat penting. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan dan seluruh kewajiban dilaksanakan ketika perkara masih berada pada tahap penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan, KUHAP menyediakan mekanisme penghentian perkara sesuai prosedur dan penetapan pengadilan yang diperlukan. Akan tetapi, apabila perkara telah dilimpahkan dan diperiksa oleh hakim, jalur penghentian tersebut tidak dapat begitu saja diperlakukan sama karena prosesnya telah memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan. Oleh sebab itu, semakin awal para pihak mempertimbangkan penyelesaian restoratif, semakin besar kemungkinan mekanisme tersebut berfungsi sebagai alternatif terhadap kelanjutan proses pidana, sepanjang semua persyaratan undang-undang terpenuhi.

7. Bagaimana Jika Perkara Sudah Masuk ke Persidangan?
Persoalan menjadi berbeda apabila perkara pencemaran nama baik telah dilimpahkan ke pengadilan dan pemeriksaan terhadap terdakwa sudah berlangsung. KUHAP baru tetap memberikan ruang bagi penerapan keadilan restoratif di tahap persidangan, tetapi mekanismenya harus dibaca secara khusus melalui Pasal 87 dan Pasal 204. Pasal 87 menyatakan bahwa apabila mekanisme keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 86 tidak dapat dilakukan, penerapannya dilakukan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan melalui putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Rumusan ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tetap dapat dipertimbangkan ketika perkara sudah berada di pengadilan, tetapi akibatnya mengikuti mekanisme putusan hakim, bukan secara otomatis menghentikan proses persidangan.

Pasal 87 UU Nomor 20 Tahun 2025:
“Dalam hal mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 86 tidak dapat dilakukan, penerapan mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan melalui Putusan Pengadilan dan pelaksanaan Putusan Pengadilan.”
Ketentuan yang lebih operasional terdapat dalam Pasal 204 ayat (5) sampai dengan ayat (8). Pasal tersebut memberikan kewajiban kepada hakim untuk menanyakan kemungkinan perdamaian antara terdakwa dan korban apabila tindak pidana yang didakwakan tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan. Apabila terdakwa dan korban sepakat untuk berdamai, kesepakatan itu dituangkan dalam surat perdamaian yang ditandatangani terdakwa, korban, dan hakim. Pasal 204 ayat (7) kemudian menentukan persyaratan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh terdakwa, dan tidak terdapat hubungan ketimpangan relasi kuasa antara korban dengan terdakwa.

Pasal 204 ayat (8) UU Nomor 20 Tahun 2025:
“Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa perdamaian pada tahap persidangan memiliki akibat yang berbeda dibandingkan perdamaian pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Jika pada tahap sebelumnya keberhasilan mekanisme dapat menghasilkan penghentian perkara, maka pada tahap persidangan kesepakatan perdamaian ditempatkan sebagai alasan yang meringankan hukuman atau pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan. Dengan demikian, tidak tepat apabila seseorang menyimpulkan bahwa setelah perkara masuk ke pengadilan, para pihak cukup berdamai lalu hakim wajib menghentikan persidangan. Hakim tetap harus menjalankan fungsi pemeriksaan, menilai alat bukti, menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dan menjatuhkan putusan sesuai hukum yang berlaku. Kesepakatan restoratif dapat memengaruhi bentuk atau berat konsekuensi hukum, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus proses pembuktian.

Dalam perkara tudingan ijazah palsu yang telah memasuki tahap persidangan, ketentuan tersebut menjadi sangat penting. Apabila terdakwa dan korban mencapai kesepakatan, pengadilan dapat mempertimbangkan bentuk pemulihan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari penilaian terhadap keadaan setelah tindak pidana terjadi. Namun, keberhasilan perdamaian tidak otomatis berarti terdakwa harus dibebaskan, dan juga tidak berarti terdakwa harus dijatuhi pidana tertentu. Putusan akhir tetap bergantung pada pembuktian unsur dakwaan dan pertimbangan hakim. Karena itu, para pihak perlu memahami bahwa perdamaian di pengadilan terutama berfungsi sebagai mekanisme pemulihan dan faktor yang dapat meringankan konsekuensi pemidanaan, bukan sebagai jalan otomatis untuk menghapus perkara yang sedang diperiksa.

8. Kedudukan Korban, Pengaduan, dan Persetujuan Perdamaian
Dalam perkara pencemaran nama baik, kedudukan korban menjadi bagian yang sangat penting karena tindak pidana penghinaan tertentu dalam KUHP Nasional merupakan delik aduan. Pasal 440 KUHP menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 dan Pasal 434 tidak dituntut apabila tidak terdapat pengaduan dari korban. Karakter delik aduan tersebut membuat kehendak korban memiliki arti khusus dalam proses hukum, termasuk ketika muncul kemungkinan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Namun, keberadaan hak korban untuk mengadu atau mencabut pengaduan tidak boleh disamakan dengan kewenangan untuk secara sepihak menentukan bahwa seluruh proses hukum harus dihentikan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Dalam mekanisme restoratif, pencabutan pengaduan harus ditempatkan sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan dan dilakukan setelah kewajiban yang telah disetujui benar-benar dipenuhi.

Pasal 81 KUHAP baru menekankan bahwa mekanisme restoratif harus dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, atau tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Ketentuan ini memiliki arti penting dalam perkara yang melibatkan tokoh publik atau pihak yang memiliki pengaruh besar, sebab hubungan antara para pihak mungkin tidak selalu seimbang. Persetujuan yang diberikan korban karena takut, berada di bawah tekanan, atau merasa tidak memiliki pilihan yang wajar tidak dapat dianggap sebagai kesepakatan restoratif yang sehat. Demikian pula, pihak yang diduga melakukan tindak pidana tidak boleh dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya hanya demi memperoleh penyelesaian cepat. Prinsip sukarela harus berlaku bagi kedua belah pihak, sehingga proses perdamaian tidak menghilangkan hak korban maupun hak tersangka atau terdakwa.

Persoalan siapa yang dapat bertindak sebagai korban juga harus diperiksa berdasarkan perbuatan yang didakwakan. Dalam perkara pencemaran atau fitnah, pihak yang menjadi sasaran tuduhan personal pada umumnya merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap pengaduan dan pemulihan kehormatan. Namun, apabila pernyataan yang dipersoalkan menyangkut beberapa orang atau beberapa perbuatan yang berbeda, perlu diperiksa apakah terdapat lebih dari satu korban dan apakah seluruh pihak yang memiliki kedudukan sebagai korban telah dilibatkan dalam penyelesaian. Perdamaian dengan satu pihak tidak otomatis menyelesaikan dugaan tindak pidana lain yang memiliki korban berbeda, apabila memang terdapat perbuatan dan kepentingan hukum yang terpisah.

Dalam konteks perkara tudingan ijazah palsu, kesepakatan harus dirumuskan secara jelas mengenai siapa yang berdamai, pernyataan mana yang menjadi objek penyelesaian, bentuk pemulihan yang wajib dilakukan, serta apakah kesepakatan tersebut mencakup seluruh perbuatan yang menjadi dasar pengaduan atau hanya bagian tertentu. Ketidakjelasan mengenai ruang lingkup kesepakatan dapat menimbulkan persoalan baru, terutama jika pernyataan yang dipersoalkan tersebar melalui beberapa akun, kanal media, atau bentuk komunikasi yang berbeda. Oleh karena itu, proses restoratif harus dilakukan dengan pendampingan yang memadai dan dituangkan dalam dokumen yang dapat diverifikasi pelaksanaannya, agar kesepakatan benar-benar memberikan kepastian bagi semua pihak.

9. Bentuk Pemulihan yang Relevan dalam Perkara Tudingan Ijazah Palsu
Bentuk pemulihan dalam perkara pencemaran nama baik harus disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan, karena kerugian reputasi tidak selalu dapat diperbaiki melalui satu tindakan saja. Apabila pernyataan yang dipersoalkan disebarkan melalui media sosial, salah satu bentuk pemulihan yang dapat dipertimbangkan adalah koreksi atau klarifikasi pada media yang sama atau media lain yang memiliki jangkauan sebanding. Langkah tersebut dapat membantu memperbaiki informasi yang sebelumnya tersebar dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa pernyataan tertentu telah dikoreksi atau tidak lagi dipertahankan oleh pihak yang menyampaikannya. Permintaan maaf juga dapat menjadi bagian dari kesepakatan, tetapi bentuk, isi, dan cara penyampaiannya perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kesan bahwa pihak yang meminta maaf dipaksa mengakui hal-hal yang berada di luar ruang lingkup kesepakatan.

Penghapusan atau penghentian penyebaran konten yang menjadi objek sengketa juga dapat dipertimbangkan apabila para pihak menilai bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk menghentikan kerugian yang terus berlangsung. Namun, penghapusan konten tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kebutuhan pembuktian apabila materi tersebut masih diperlukan dalam proses hukum. Para pihak dapat mengatur penghentian penyebaran kepada publik, koreksi terhadap informasi yang tidak akurat, atau langkah lain yang tidak mengganggu kewajiban penyimpanan bukti sesuai hukum acara. Dalam perkara yang masih berlangsung, pengaturan tersebut sebaiknya dilakukan melalui kesepakatan yang jelas dan tidak menghalangi kewenangan aparat penegak hukum atau pengadilan untuk memeriksa alat bukti yang relevan.

Apabila terdapat kerugian ekonomi atau biaya tertentu yang timbul akibat perbuatan yang dipersoalkan, ganti rugi dapat menjadi bagian dari pemulihan sepanjang dasar dan besarnya kerugian dapat dijelaskan serta disepakati secara wajar. Akan tetapi, dalam perkara pencemaran nama baik, kompensasi uang tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan keadilan restoratif. Reputasi seseorang tidak selalu dapat dipulihkan dengan pembayaran sejumlah uang, terutama ketika tuduhan telah menyebar luas dan membentuk persepsi publik. Oleh sebab itu, pemulihan yang lebih tepat dapat berupa kombinasi antara koreksi informasi, penghentian penyebaran pernyataan yang dipersoalkan, permintaan maaf, dan bentuk tanggung jawab lain yang relevan dengan kerugian korban.

Dalam perkara tudingan ijazah palsu, kesepakatan juga perlu membedakan antara koreksi atas pernyataan yang dianggap menyerang kehormatan dengan pernyataan mengenai hasil pemeriksaan dokumen. Pihak yang menyampaikan tuduhan dapat diminta menjelaskan bagian mana dari pernyataannya yang dikoreksi, apakah ia menarik kesimpulan yang sebelumnya disampaikan secara pasti, atau apakah ia bersedia menyatakan bahwa kesimpulan tersebut masih memerlukan verifikasi. Namun, kesepakatan perdamaian tidak semestinya digunakan untuk memaksa salah satu pihak menyatakan bahwa dokumen tertentu autentik atau palsu apabila persoalan tersebut belum diputus berdasarkan pemeriksaan yang berwenang. Dengan menjaga batas tersebut, keadilan restoratif dapat memulihkan konflik personal tanpa mengubah kesepakatan privat menjadi pengganti proses pembuktian mengenai kebenaran suatu dokumen.

10. Hambatan dan Batas Penerapan Restorative Justice dalam Perkara yang Menjadi Perhatian Publik
Salah satu hambatan utama penerapan keadilan restoratif dalam perkara yang menjadi perhatian publik adalah perbedaan antara kepentingan korban secara pribadi dan kepentingan masyarakat terhadap isu yang sedang diperdebatkan. Dalam perkara pencemaran nama baik biasa, pemulihan dapat difokuskan pada hubungan antara korban dan pelaku, sedangkan dalam perkara yang menyangkut isu ijazah seorang mantan presiden, pembicaraan publik mungkin telah berkembang jauh melampaui hubungan personal antara pihak-pihak yang berperkara. Perdamaian dapat menyelesaikan konflik hukum tertentu, tetapi masyarakat masih dapat memiliki pertanyaan mengenai autentisitas dokumen, prosedur pemeriksaan, atau transparansi informasi. Karena itu, kesepakatan restoratif tidak boleh diperlakukan sebagai keputusan yang secara otomatis mengikat seluruh masyarakat atau menutup ruang diskusi mengenai persoalan yang memiliki kepentingan umum.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kemungkinan adanya beberapa tindak pidana yang didakwakan dalam satu perkara. Apabila dakwaan hanya berkaitan dengan pencemaran atau fitnah, peluang penerapan mekanisme restoratif dapat dianalisis berdasarkan ancaman pidana dan persyaratan KUHAP. Namun, apabila terdapat dakwaan lain yang mengatur perbuatan berbeda, misalnya dugaan manipulasi dokumen elektronik atau tindak pidana lain yang memiliki ancaman pidana lebih berat, penilaian kelayakan tidak dapat hanya didasarkan pada pasal pencemaran. Aparat penegak hukum harus mengidentifikasi masing-masing tindak pidana, unsur-unsurnya, ancaman pidananya, dan apakah salah satu di antaranya termasuk kategori yang dikecualikan dalam Pasal 82. Dengan demikian, keberhasilan perdamaian terhadap satu bagian konflik belum tentu secara otomatis mengakhiri seluruh proses hukum apabila masih terdapat tindak pidana lain yang harus diperiksa.

Tantangan lainnya adalah ketimpangan relasi kuasa antara korban dan terdakwa, terutama apabila salah satu pihak memiliki kedudukan sosial, pengaruh politik, sumber daya ekonomi, atau akses media yang jauh lebih besar. Pasal 204 ayat (7) KUHAP secara khusus mensyaratkan tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan terdakwa untuk perdamaian pada tahap persidangan. Persyaratan tersebut penting agar mekanisme restoratif tidak menjadi sarana bagi pihak yang lebih kuat untuk memperoleh pengakuan atau pencabutan pengaduan melalui tekanan. Penilaian mengenai ketimpangan relasi kuasa harus dilakukan berdasarkan keadaan konkret, termasuk kemampuan para pihak untuk mengambil keputusan secara bebas, akses terhadap bantuan hukum, kemungkinan adanya tekanan sosial, serta kondisi yang dapat memengaruhi kebebasan korban dalam menyetujui perdamaian.

Selain itu, implementasi KUHAP baru juga membutuhkan keseragaman pemahaman di antara aparat penegak hukum dan pengadilan. Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 untuk menjaga konsistensi penerapan ketentuan baru dalam praktik peradilan. Pedoman tersebut menjadi bagian dari upaya menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif, terutama mengenai peran pengadilan dan bentuk penetapan yang diperlukan pada tahap tertentu. Namun, keberadaan pedoman tidak menghilangkan kebutuhan untuk menilai setiap perkara berdasarkan syarat undang-undang dan karakter konflik yang terjadi.

Oleh karena itu, keadilan restoratif dalam perkara yang menjadi perhatian publik harus dijalankan secara transparan, sukarela, dan terukur. Kesepakatan harus menjelaskan bentuk pemulihan, batas kewajiban para pihak, waktu pelaksanaan, serta akibat hukum apabila kesepakatan tidak dipenuhi. Aparat penegak hukum juga perlu memastikan bahwa perdamaian tidak digunakan untuk menghindari pemeriksaan terhadap tindak pidana lain yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan. Dengan pendekatan tersebut, mekanisme restoratif dapat menjadi sarana penyelesaian konflik yang lebih manusiawi tanpa mengorbankan kepastian hukum, hak korban, maupun kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

11. Kesimpulan Penulis (Advokat)
Berlakunya KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membuka peluang yang lebih luas bagi penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui mekanisme keadilan restoratif. Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 memberikan dasar hukum bagi pemulihan keadaan korban dan penyelesaian konflik pada berbagai tahap proses pidana, mulai dari penyelidikan hingga pemeriksaan di persidangan. Dalam perkara pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu, bentuk pemulihan dapat berupa permintaan maaf, klarifikasi, koreksi informasi, penghentian penyebaran pernyataan tertentu, dan bentuk tanggung jawab lain yang sesuai dengan kerugian yang dialami korban. Namun, seluruh tindakan tersebut harus dituangkan dalam kesepakatan yang jelas, dilaksanakan sesuai batas waktu, dan tidak boleh lahir dari tekanan atau paksaan terhadap salah satu pihak.

Peluang penerapan mekanisme restoratif tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan Pasal 80 dan tidak adanya kategori tindak pidana yang dikecualikan dalam Pasal 82 KUHAP. Karena itu, perkara pencemaran nama baik tidak dapat secara otomatis dinyatakan memenuhi syarat hanya berdasarkan ancaman pidana yang relatif ringan. Penilaian harus memperhatikan pasal yang digunakan, kemungkinan pemberatan, tindak pidana lain yang didakwakan, riwayat pelaku, serta keadaan korban dan terdakwa. Jika perkara masih berada pada tahap penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan, keberhasilan mekanisme restoratif dapat berujung pada penghentian perkara sesuai prosedur yang ditentukan undang-undang dan dengan kontrol pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 86.

Apabila perkara telah memasuki tahap persidangan, konsekuensi perdamaian menjadi berbeda. Pasal 87 dan Pasal 204 KUHAP memberikan ruang bagi penerapan keadilan restoratif melalui putusan pengadilan, sedangkan Pasal 204 ayat (8) secara tegas menempatkan kesepakatan perdamaian dan kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab sebagai alasan yang meringankan hukuman atau pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan. Dengan demikian, perdamaian di persidangan tidak otomatis menghentikan pemeriksaan atau menghapus pertanggungjawaban pidana, karena hakim tetap harus memeriksa dakwaan, menilai alat bukti, dan menjatuhkan putusan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, keadilan restoratif dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik pencemaran nama baik secara lebih proporsional, tetapi keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari berhentinya proses pidana. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kehormatan korban benar-benar dipulihkan, apakah pihak yang bertanggung jawab telah melaksanakan kewajibannya, apakah kesepakatan dibuat secara bebas tanpa ketimpangan yang menekan, dan apakah kepentingan publik tetap dihormati. Dalam perkara tudingan ijazah palsu, perdamaian dapat menyelesaikan persoalan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi tidak boleh dipahami sebagai pengganti pembuktian mengenai autentisitas dokumen atau sebagai sarana untuk menutup seluruh ruang kritik yang sah. Dengan demikian, KUHAP baru memberikan peluang penyelesaian yang lebih manusiawi, sekaligus tetap mempertahankan batas-batas hukum agar pemulihan tidak berubah menjadi penghapusan tanggung jawab secara otomatis.

Dasar Hukum
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan kepastian hukum yang adil.
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 433, Pasal 434, Pasal 440, dan Pasal 441.
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 1 angka 21, Pasal 79 sampai dengan Pasal 88, dan Pasal 204.
  • Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  • Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  • Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.
Admin : Andini Amalia
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.


Read More.. →

Penerapan Pasal Fitnah KUHP Baru dan UU ITE dalam Perkara Tudingan Ijazah Palsu: Di Mana Batas Kritik Publik?
Update :

Penerapan Pasal Fitnah KUHP Baru dan UU ITE dalam Perkara Tudingan Ijazah Palsu: Di Mana Batas Kritik Publik?
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Hukum Pidana - Perdebatan mengenai keaslian ijazah seorang tokoh publik bukan sekadar persoalan benar atau salahnya sebuah dokumen, melainkan juga menyentuh persoalan yang lebih luas mengenai kebebasan berpendapat, hak masyarakat untuk memperoleh informasi, tanggung jawab seseorang ketika menyampaikan tuduhan kepada publik, serta batas penggunaan hukum pidana untuk melindungi kehormatan individu. Dalam negara demokratis, masyarakat memiliki ruang untuk mempertanyakan rekam jejak pejabat publik, menguji keterangan yang disampaikan kepada masyarakat, meminta transparansi dokumen, dan menyampaikan kritik terhadap hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kepentingan umum. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak serta-merta memberikan hak kepada setiap orang untuk menyampaikan tuduhan sebagai sebuah fakta tanpa memperhatikan dasar informasi, konteks, dan akibat yang mungkin timbul terhadap kehormatan orang lain.

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026. KUHP baru mengatur pencemaran nama baik dalam Pasal 433 dan fitnah dalam Pasal 434, sekaligus memberikan pengecualian terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya melihat apakah seseorang menyampaikan tuduhan yang merugikan kehormatan orang lain, tetapi juga harus menilai unsur kesalahan, pengetahuan pelaku terhadap tuduhannya sendiri, kesempatan membuktikan kebenaran, serta alasan yang melatarbelakangi penyampaian pernyataan tersebut. Dengan demikian, kritik terhadap pejabat atau tokoh publik tidak dapat langsung dipersamakan dengan fitnah hanya karena pernyataannya menimbulkan polemik atau membuat pihak yang dikritik merasa dirugikan.

Perdebatan ini juga muncul dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo serta Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Pemberitaan persidangan pada November 2026 menyebutkan bahwa jaksa menggunakan ketentuan KUHP Nasional mengenai pencemaran dan fitnah, disertai sejumlah ketentuan UU ITE yang berkaitan dengan dugaan perbuatan terhadap informasi atau dokumen elektronik. Namun, penting untuk dipahami bahwa perkara tersebut harus dinilai berdasarkan surat dakwaan, alat bukti, keterangan saksi dan ahli, serta pembuktian di persidangan, bukan semata-mata berdasarkan pemberitaan atau kesimpulan salah satu pihak. Status sebagai terdakwa juga tidak berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana, sebab penentuan kesalahan tetap menjadi kewenangan hakim melalui proses peradilan yang sah.

Daftar Isi
  1. Perkara Tudingan Ijazah Palsu dan Persoalan Batas Kritik Publik
  2. Pasal 433 KUHP Baru: Kapan Kritik Berubah Menjadi Pencemaran Nama Baik?
  3. Pasal 434 KUHP Baru: Unsur Khusus yang Membedakan Fitnah dari Pencemaran
  4. Apakah Tuduhan Ijazah Palsu Otomatis Termasuk Fitnah?
  5. Kepentingan Umum sebagai Alasan yang Dapat Mengecualikan Pemidanaan
  6. Kedudukan UU ITE Setelah Berlakunya KUHP Nasional
  7. Pasal 441 KUHP: Pemberatan Jika Tuduhan Disebarkan Melalui Media Digital
  8. Kritik terhadap Pejabat Publik dan Perlindungan Kebebasan Berekspresi
  9. Siapa yang Berhak Mengadu dan Bagaimana Proses Pembuktiannya?
  10. Penerapan Hukum terhadap Perkara Tudingan Ijazah Palsu
  11. Batas Kritik yang Sah dan Tuduhan yang Berpotensi Dipidana
  12. Kesimpulan Penulis (Advokat)
  13. Dasar Hukum
1. Perkara Tudingan Ijazah Palsu dan Persoalan Batas Kritik Publik
Perkara tudingan ijazah palsu menjadi contoh konkret bagaimana perdebatan mengenai suatu isu publik dapat berkembang menjadi persoalan hukum pidana ketika pernyataan yang disampaikan tidak lagi sekadar mempertanyakan informasi, melainkan diduga menyerang kehormatan seseorang melalui tuduhan tertentu. Dalam isu yang berkaitan dengan dokumen pendidikan seorang tokoh publik, masyarakat pada dasarnya dapat mempertanyakan riwayat pendidikan, meminta penjelasan dari lembaga pendidikan, membandingkan informasi yang tersedia, serta menyampaikan pendapat mengenai dokumen yang menjadi perhatian publik. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengawasan masyarakat dan tidak semestinya langsung dianggap sebagai tindak pidana hanya karena menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak yang menjadi objek pembicaraan. Persoalan hukum mulai muncul ketika seseorang menyampaikan tuduhan tertentu sebagai fakta, menyebarkannya kepada masyarakat, dan tuduhan tersebut diduga tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan atau bahkan diketahui bertentangan dengan keadaan sebenarnya oleh orang yang menyampaikannya.

Dalam perkembangan perkara yang diberitakan pada 2026, jaksa mengaitkan sejumlah pernyataan dan unggahan mengenai keaslian ijazah Joko Widodo dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Pemberitaan persidangan menyebutkan bahwa Roy Suryo didakwa menggunakan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP, sementara dalam perkara Dokter Tifa terdapat pemberitaan mengenai dakwaan primer Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsider Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP. Terdapat pula pemberitaan mengenai penggunaan ketentuan UU ITE yang berkaitan dengan dugaan manipulasi atau perubahan dokumen elektronik. Informasi tersebut perlu dibaca secara cermat karena pencantuman suatu pasal dalam dakwaan hanya menunjukkan konstruksi hukum yang diajukan penuntut umum, bukan kesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti. 

Dari sudut pandang hukum, terdapat beberapa pertanyaan yang harus dipisahkan agar penilaian terhadap perkara tidak menjadi kabur, yaitu apakah pernyataan yang disampaikan merupakan kritik atau tuduhan faktual, apakah tuduhan tersebut menyerang kehormatan atau nama baik orang tertentu, apakah penyampaiannya ditujukan agar diketahui umum, apakah orang yang menyampaikan mengetahui bahwa tuduhannya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, dan apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan melihat satu potongan unggahan atau satu kalimat yang beredar di media sosial, sebab keseluruhan konteks komunikasi, rangkaian pernyataan, dasar informasi yang digunakan, dan maksud penyampaian harus diperiksa secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembahasan mengenai batas kritik publik harus dimulai dari pembedaan antara perbuatan yang sekadar menyampaikan pendapat dengan perbuatan yang memenuhi unsur pencemaran atau fitnah sebagaimana dirumuskan dalam KUHP.

2. Pasal 433 KUHP Baru: Kapan Kritik Berubah Menjadi Pencemaran Nama Baik?
Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dengan membedakan bentuk penyampaian secara lisan dan tertulis. Ketentuan ini menjadi titik awal untuk menilai apakah suatu pernyataan yang disampaikan kepada publik dapat dikualifikasikan sebagai serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.

Pasal 433 ayat (1) KUHP:
“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
Pasal 433 ayat (2) KUHP:
“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”
Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa pencemaran tidak cukup dibuktikan hanya dengan adanya pernyataan yang membuat seseorang tersinggung atau merasa dirugikan. Penegak hukum harus menguraikan adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik, adanya tuduhan mengenai suatu hal, serta maksud agar tuduhan tersebut diketahui umum. Unsur menuduhkan suatu hal menjadi penting karena pencemaran memiliki karakter berbeda dari sekadar penggunaan kata-kata kasar, ejekan, atau ekspresi ketidaksukaan. Tuduhan biasanya memuat pernyataan mengenai suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan tertentu yang dapat dinilai benar atau tidak benar, sedangkan penghinaan biasa dapat berupa ungkapan merendahkan yang tidak selalu mengandung tuduhan faktual. Pembedaan ini diperlukan agar ketentuan pencemaran tidak digunakan secara terlalu luas untuk mempidanakan setiap pernyataan yang bernada keras atau tidak menyenangkan.

Dalam konteks tudingan ijazah palsu, pernyataan seperti mempertanyakan keaslian dokumen, meminta klarifikasi dari universitas, atau menyampaikan bahwa terdapat bagian dokumen yang perlu diperiksa belum tentu dengan sendirinya memenuhi unsur pencemaran. Akan tetapi, pernyataan yang secara tegas menyebut seseorang menggunakan ijazah palsu, melakukan pemalsuan, atau memperoleh jabatan dengan menggunakan dokumen palsu dapat dinilai sebagai tuduhan faktual yang berpotensi menyerang kehormatan orang tersebut, terutama apabila disampaikan kepada masyarakat luas. Meski demikian, penilaian pidananya tetap bergantung pada keseluruhan konteks, cara penyampaian, dasar informasi, dan unsur kesalahan yang dapat dibuktikan, sehingga tidak tepat apabila setiap orang yang mengajukan pertanyaan mengenai keaslian dokumen langsung dianggap melakukan pencemaran nama baik.

Pasal 433 ayat (3) juga memuat pengecualian yang sangat penting karena menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Artinya, hukum tidak hanya melihat bentuk kalimat dan akibat terhadap nama baik seseorang, tetapi juga mempertimbangkan alasan yang melatarbelakangi penyampaian pernyataan. Kritik yang dilakukan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, menguji informasi yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat, atau meminta pertanggungjawaban pejabat publik harus dinilai dengan memperhatikan pengecualian tersebut. Namun, alasan kepentingan umum tidak dapat diperlakukan sebagai perlindungan otomatis bagi setiap tuduhan, karena tetap harus diperiksa apakah cara penyampaian, dasar faktual, dan tujuan pernyataan benar-benar berkaitan dengan kepentingan publik atau justru menjadi sarana menyerang kehormatan seseorang tanpa landasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Pasal 434 KUHP Baru: Unsur Khusus yang Membedakan Fitnah dari Pencemaran
Apabila Pasal 433 mengatur pencemaran nama baik, Pasal 434 mengatur fitnah sebagai bentuk perbuatan yang memiliki unsur lebih khusus. Perbedaan tersebut sangat penting karena fitnah tidak dapat disamakan begitu saja dengan setiap tuduhan yang tidak berhasil dibuktikan oleh orang yang menyampaikannya. Dalam rumusan KUHP Nasional, terdapat unsur tambahan berupa keadaan ketika orang yang menyampaikan tuduhan telah diberi kesempatan membuktikan kebenaran tuduhannya tetapi tidak dapat membuktikannya, serta tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Dengan demikian, persoalan pengetahuan dan sikap batin pelaku menjadi bagian penting dalam pembuktian, bukan hanya persoalan apakah tuduhan akhirnya terbukti benar atau salah.

Pasal 434 ayat (1) KUHP:
“Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”
Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa setidaknya terdapat beberapa aspek yang harus diperiksa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai fitnah. Pertama, harus terdapat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, yaitu tuduhan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dan dimaksudkan agar diketahui umum. Kedua, orang yang menyampaikan tuduhan tersebut memperoleh kesempatan untuk membuktikan kebenarannya, tetapi tidak mampu membuktikan tuduhan tersebut. Ketiga, terdapat keadaan bahwa tuduhan yang disampaikan bertentangan dengan apa yang diketahui oleh orang yang menyampaikannya. Unsur ketiga inilah yang membuat fitnah memiliki karakter lebih khusus karena hukum tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu tuduhan ternyata keliru, tetapi juga harus membuktikan hubungan antara tuduhan tersebut dengan pengetahuan pelakunya ketika pernyataan disampaikan.

Pembedaan tersebut memiliki konsekuensi besar dalam perkara tudingan ijazah palsu. Seseorang yang menyampaikan keraguan mengenai keaslian dokumen berdasarkan informasi yang tersedia, kemudian meminta pemeriksaan lebih lanjut, tidak otomatis dapat dikualifikasikan sebagai pelaku fitnah hanya karena pada akhirnya ia tidak berhasil membuktikan bahwa dokumen tersebut palsu. Penegak hukum masih harus membuktikan apakah orang tersebut mengetahui bahwa tuduhannya bertentangan dengan keadaan sebenarnya ketika menyampaikan pernyataan. Sebaliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa seseorang sejak awal mengetahui suatu tuduhan tidak benar, tetapi tetap menyampaikannya sebagai fakta kepada masyarakat dengan maksud menyerang kehormatan orang lain, keadaan tersebut dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian unsur fitnah. Karena itu, perbedaan antara kekeliruan, dugaan yang belum terverifikasi, dan tuduhan yang diketahui tidak benar harus dijaga secara ketat agar hukum pidana tidak mengubah setiap kesalahan informasi menjadi tindak pidana fitnah.

Pasal 434 ayat (2) juga mengatur bahwa pembuktian kebenaran tuduhan hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, yakni ketika hakim memandang perlu memeriksa kebenaran tuduhan untuk mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa perbuatannya dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri, atau ketika seorang pejabat dituduh melakukan sesuatu dalam menjalankan tugas jabatannya. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembuktian kebenaran tuduhan dalam perkara penghinaan memiliki batas dan tidak selalu terbuka tanpa syarat. Oleh sebab itu, pihak yang berperkara tidak cukup hanya menyatakan bahwa dirinya sedang melakukan kritik, tetapi harus menjelaskan hubungan antara tuduhan yang disampaikan, kepentingan umum yang hendak dilindungi, dan alasan mengapa pemeriksaan kebenaran tuduhan diperlukan oleh hakim.

4. Apakah Tuduhan Ijazah Palsu Otomatis Termasuk Fitnah?
Pernyataan bahwa ijazah seseorang palsu pada dasarnya merupakan tuduhan mengenai keadaan atau keaslian suatu dokumen yang dapat diperiksa melalui bukti administratif, keterangan lembaga penerbit, pemeriksaan fisik, keterangan ahli, dan alat bukti lain yang relevan. Karena memuat klaim faktual, pernyataan tersebut berbeda dari pertanyaan terbuka seperti apakah suatu dokumen telah diperiksa secara independen atau mengapa lembaga tertentu belum mempublikasikan penjelasan yang dianggap memadai. Perbedaan bentuk pernyataan ini perlu diperhatikan karena hukum pidana tidak semestinya menyamakan pertanyaan, dugaan, opini, dan pernyataan faktual yang disampaikan secara pasti. Dalam praktik komunikasi publik, seseorang dapat menyampaikan keraguan atau analisis terhadap dokumen, tetapi ketika ia mengubah keraguan tersebut menjadi pernyataan tegas bahwa seseorang telah menggunakan ijazah palsu, maka pernyataannya berpotensi memasuki wilayah tuduhan faktual yang menyerang kehormatan orang yang disebut.

Namun, potensi masuknya suatu pernyataan ke dalam ruang lingkup Pasal 433 atau Pasal 434 tidak berarti unsur tindak pidananya otomatis terpenuhi. Penegak hukum harus memeriksa apa yang sebenarnya dikatakan, apakah pernyataan tersebut diarahkan kepada individu tertentu, apakah terdapat maksud agar masyarakat mengetahuinya, bagaimana dasar informasi yang digunakan, serta apakah terdapat bukti bahwa penyampai tuduhan mengetahui tuduhannya bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Misalnya, seseorang mengunggah hasil pengamatan terhadap gambar dokumen dan menyatakan bahwa terdapat bagian yang menurutnya perlu diperiksa lebih lanjut, maka pernyataan itu harus dibaca sebagai analisis atau pendapat yang masih meminta verifikasi, sepanjang tidak disertai tuduhan pasti yang melampaui dasar pengamatannya. Sebaliknya, apabila seseorang menyatakan secara berulang bahwa pemilik dokumen telah melakukan pemalsuan, padahal ia mengetahui tidak memiliki dasar dan mengetahui tuduhan tersebut tidak benar, maka keadaan tersebut dapat dinilai berbeda dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan unsur Pasal 433 serta Pasal 434.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pembuktian mengenai keaslian ijazah dan pembuktian mengenai tindak pidana fitnah merupakan dua persoalan hukum yang saling berkaitan tetapi tidak identik. Pemeriksaan dokumen dapat membantu menjelaskan apakah ijazah yang dipersoalkan autentik atau tidak, tetapi hasil pemeriksaan tersebut tidak dengan sendirinya menjawab seluruh unsur kesalahan orang yang menyampaikan tuduhan. Untuk membuktikan fitnah, penuntut umum tetap harus membuktikan keadaan pengetahuan pelaku pada saat menyampaikan pernyataan, termasuk apakah ia mengetahui bahwa tuduhannya bertentangan dengan kenyataan. Sebaliknya, apabila dokumen ternyata memiliki persoalan autentisitas, hal itu juga tidak otomatis menghapus seluruh kemungkinan tindak pidana lain yang mungkin terjadi dalam cara penyampaian tuduhan, sepanjang unsur tindak pidana tersebut memang dapat dibuktikan. Oleh karena itu, pengadilan harus memisahkan pembuktian mengenai objek yang dituduhkan dari pembuktian mengenai sikap batin orang yang menyampaikan tuduhan tersebut.

5. Kepentingan Umum sebagai Alasan yang Dapat Mengecualikan Pemidanaan
Salah satu bagian paling penting dalam Pasal 433 KUHP adalah ayat (3), yang secara tegas menyatakan bahwa pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Ketentuan ini menjadi landasan untuk menilai kritik terhadap pejabat publik, kebijakan pemerintah, penggunaan kewenangan, dan persoalan lain yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kepentingan umum dalam konteks ini tidak dapat dipahami hanya sebagai alasan subjektif yang dinyatakan oleh orang yang menyampaikan kritik, melainkan harus dilihat dari substansi persoalan yang dibicarakan, tujuan penyampaian informasi, hubungan tuduhan dengan kepentingan masyarakat, serta cara pernyataan tersebut disampaikan. Dengan kata lain, seseorang tidak cukup hanya menambahkan kalimat bahwa dirinya sedang melakukan kontrol sosial untuk membuat setiap tuduhan yang disampaikan menjadi kebal dari pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara yang berkaitan dengan dokumen pendidikan seorang mantan presiden atau pejabat publik, masyarakat dapat memiliki kepentingan untuk mengetahui kebenaran informasi mengenai riwayat pendidikan, terutama ketika informasi tersebut berkaitan dengan integritas, rekam jejak, atau legitimasi seorang tokoh yang pernah menjalankan jabatan publik. Kepentingan tersebut dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk meminta klarifikasi dari institusi pendidikan, mempertanyakan prosedur verifikasi dokumen, mengkritik ketidakjelasan informasi, atau mengajukan permintaan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, kepentingan untuk mengetahui kebenaran tidak selalu membenarkan cara penyampaian tuduhan yang tidak didukung informasi memadai. Kritik yang bertanggung jawab seharusnya membedakan antara fakta yang telah diverifikasi, dugaan yang masih memerlukan pemeriksaan, dan pendapat pribadi yang didasarkan pada interpretasi terhadap informasi tertentu.

Penerapan pengecualian kepentingan umum juga harus memperhatikan hubungan antara substansi kritik dan cara penyampaiannya. Apabila seseorang menyampaikan pertanyaan mengenai keaslian dokumen dengan menyertakan alasan, menjelaskan keterbatasan analisisnya, meminta verifikasi kepada lembaga yang berwenang, dan tidak mengubah dugaan menjadi kepastian yang belum terbukti, maka karakter pernyataan tersebut perlu dinilai secara berbeda dari tuduhan yang disebarkan sebagai fakta tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, apabila suatu pernyataan menggunakan isu kepentingan umum hanya sebagai pembenaran untuk menyerang kehormatan seseorang, sementara substansi tuduhannya tidak memiliki landasan dan penyampainya mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar, alasan kepentingan umum tidak seharusnya diterima secara otomatis. Di sinilah hakim perlu menilai keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan masyarakat untuk mengawasi persoalan yang memiliki arti penting bagi kehidupan publik.
6. Kedudukan UU ITE Setelah Berlakunya KUHP Nasional

Pembahasan mengenai UU ITE dalam perkara pencemaran dan fitnah perlu dilakukan secara hati-hati karena tidak semua ketentuan UU ITE tetap berlaku setelah KUHP Nasional mulai diberlakukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE memuat ketentuan peralihan dalam Pasal II yang menentukan bahwa sejumlah pasal tertentu, termasuk Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4), (5), dan (6), berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Karena KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026, ketentuan Pasal 27A UU ITE yang sebelumnya mengatur serangan terhadap kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik tidak lagi menjadi ketentuan yang berlaku untuk perbuatan setelah tanggal tersebut. Materi pokok mengenai pencemaran kemudian ditempatkan dalam Pasal 433 KUHP, sedangkan fitnah diatur dalam Pasal 434 KUHP. 

Pasal II UU Nomor 1 Tahun 2024:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 45 ayat (7), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3) berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”
Ketentuan peralihan tersebut tidak berarti seluruh UU ITE menjadi tidak berlaku setelah 2 Januari 2026. UU ITE tetap memuat berbagai ketentuan mengenai informasi elektronik, dokumen elektronik, akses tanpa hak, perubahan atau pemindahan informasi elektronik, manipulasi dokumen elektronik, dan perbuatan lain yang memiliki karakter berbeda dari pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, ketika suatu perkara memuat dugaan bahwa seseorang memanipulasi, mengubah, memindahkan, atau melakukan perbuatan tertentu terhadap dokumen elektronik, ketentuan UU ITE yang relevan masih perlu diperiksa berdasarkan rumusan pasal, waktu perbuatan, dan unsur yang didakwakan. Hal ini berbeda dari penggunaan Pasal 27A sebagai dasar pencemaran nama baik melalui media elektronik, yang masa berlakunya memang dibatasi sampai KUHP Nasional diberlakukan.

Dalam perkara tudingan ijazah palsu, pembedaan tersebut menjadi penting karena pemberitaan persidangan pada November 2026 menyebutkan adanya dakwaan yang menggunakan Pasal 433 atau Pasal 434 KUHP, sekaligus ketentuan UU ITE yang berkaitan dengan dugaan manipulasi atau perubahan dokumen elektronik. Konstruksi demikian perlu dipahami sebagai penggunaan beberapa ketentuan untuk menilai dugaan perbuatan yang berbeda, bukan berarti UU ITE masih digunakan sebagai dasar umum untuk memidanakan pencemaran nama baik setelah Pasal 27A berakhir masa berlakunya. Apabila yang dipersoalkan adalah tuduhan yang menyerang kehormatan seseorang, ketentuan utama yang perlu diperiksa adalah Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP. Apabila yang dipersoalkan adalah tindakan terhadap dokumen elektronik, penegak hukum harus membuktikan unsur pasal UU ITE yang secara khusus mengatur tindakan tersebut, termasuk apakah terdapat perbuatan tanpa hak, kesengajaan, objek elektronik yang dilindungi, dan akibat atau keadaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang digunakan.

Persoalan waktu perbuatan juga tidak boleh diabaikan. Jika suatu pernyataan disampaikan sebelum 2 Januari 2026, ketika Pasal 27A UU ITE masih berlaku, sedangkan proses pemeriksaannya berlangsung setelah KUHP Nasional diberlakukan, penegak hukum harus memperhatikan ketentuan mengenai perubahan peraturan pidana. Pasal 3 KUHP mengatur bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, pada prinsipnya digunakan ketentuan yang baru, kecuali ketentuan lama lebih menguntungkan bagi pelaku. Apabila perbuatan yang sebelumnya dipidana tidak lagi merupakan tindak pidana menurut ketentuan baru, proses hukum harus dihentikan demi hukum. Dengan demikian, penentuan pasal tidak cukup hanya melihat tanggal persidangan, melainkan harus memperhatikan tanggal perbuatan, perubahan ketentuan, serta perbandingan aturan lama dan aturan baru yang relevan terhadap perkara konkret. 

7. Pasal 441 KUHP: Pemberatan Jika Tuduhan Disebarkan Melalui Media Digital
Perkembangan media sosial membuat tuduhan mengenai seseorang dapat tersebar dalam waktu singkat dan menjangkau masyarakat dalam jumlah besar, sehingga KUHP Nasional secara khusus mengatur pemberatan apabila tindak pidana penghinaan dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 441 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa pidana untuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah sepertiga apabila dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan media digital bukan sekadar persoalan teknis penyampaian, tetapi dapat menjadi faktor yang memengaruhi ancaman pidana ketika unsur tindak pidana pokoknya telah terpenuhi.

Pasal 441 ayat (1) KUHP:
“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.”
Penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan secara berurutan, yaitu terlebih dahulu membuktikan apakah perbuatan memenuhi unsur tindak pidana yang menjadi dasar, seperti pencemaran dalam Pasal 433 atau fitnah dalam Pasal 434, kemudian menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Artinya, penggunaan media sosial tidak dengan sendirinya membuat suatu pernyataan menjadi tindak pidana, sebab harus ada tindak pidana pokok yang terbukti terlebih dahulu. Apabila suatu unggahan hanya berupa pertanyaan, kritik, atau pendapat yang tidak memenuhi unsur pencemaran maupun fitnah, maka keberadaan akun media sosial, jumlah pengikut, atau luas penyebaran tidak dapat menggantikan unsur-unsur yang tidak terbukti. Sebaliknya, apabila seluruh unsur tindak pidana pokok telah terpenuhi dan perbuatan dilakukan melalui media digital, pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 441 ayat (1) dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum.

Pasal 441 ayat (2) juga mengatur kemungkinan penambahan pidana sepertiga apabila orang yang dihina atau difitnah merupakan pejabat yang sedang menjalankan tugasnya secara sah. Ketentuan ini perlu dibaca secara cermat agar tidak menimbulkan kesimpulan bahwa setiap kritik terhadap pejabat otomatis memperoleh ancaman pidana lebih berat. Rumusan pasal tersebut mensyaratkan adanya tindak pidana penghinaan yang terlebih dahulu terbukti, kemudian terdapat keadaan bahwa orang yang menjadi korban merupakan pejabat yang sedang menjalankan tugasnya secara sah. Selain itu, status seseorang sebagai tokoh publik atau mantan pejabat tidak boleh secara otomatis disamakan dengan keadaan sedang menjalankan tugas jabatan yang sah pada saat perbuatan terjadi. Penilaian mengenai penerapan pemberatan harus disesuaikan dengan status korban, waktu perbuatan, dan hubungan pernyataan dengan pelaksanaan tugas jabatan yang dimaksud dalam pasal.

8. Kritik terhadap Pejabat Publik dan Perlindungan Kebebasan Berekspresi
Kritik terhadap pejabat publik memiliki kedudukan penting dalam kehidupan demokrasi karena masyarakat perlu memiliki ruang untuk mengawasi penggunaan kekuasaan, mempertanyakan keputusan, dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh orang yang pernah atau sedang menjalankan jabatan publik. Kebebasan berekspresi tidak hanya melindungi pernyataan yang disampaikan secara sopan atau disukai oleh pihak yang dikritik, tetapi juga mencakup pendapat yang keras, tidak populer, dan menimbulkan perdebatan selama disampaikan dalam batas hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana harus diterapkan secara hati-hati agar perlindungan kehormatan individu tidak berubah menjadi sarana untuk menghindari pertanyaan publik yang sah. Sebaliknya, kebebasan berekspresi juga tidak dapat dipahami sebagai hak tanpa batas untuk menyampaikan tuduhan faktual yang merusak kehormatan seseorang tanpa dasar dan tanpa tanggung jawab.

Mahkamah Konstitusi pernah memberikan penegasan penting mengenai batas penerapan ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 29 April 2025. Dalam penjelasan resmi mengenai putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa kritik pada dasarnya merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Mahkamah juga memberikan pemaknaan terhadap frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE agar tidak mencakup lembaga pemerintah, kelompok orang dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan sebagai korban pencemaran berdasarkan ketentuan tersebut. Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa frasa “suatu hal” harus dipahami sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang agar tidak ditafsirkan terlalu luas dan mencampuradukkan pencemaran dengan penghinaan biasa. 

Walaupun putusan tersebut berkaitan dengan Pasal 27A UU ITE yang kemudian berakhir masa berlakunya ketika KUHP Nasional diberlakukan, pertimbangan konstitusional mengenai pentingnya membedakan kritik dan serangan terhadap kehormatan tetap relevan sebagai bahan memahami perlindungan kebebasan berekspresi. Namun, putusan itu tidak boleh dibaca secara keliru seolah-olah setiap pernyataan yang disebut sebagai kritik pasti terbebas dari hukum pidana. Penilaian tetap harus dilakukan terhadap isi pernyataan, objek yang dituju, sifat tuduhan, tujuan penyampaian, dan dasar faktual yang digunakan. Kritik terhadap kebijakan atau tindakan pejabat dapat memiliki perlindungan yang kuat ketika berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sedangkan tuduhan personal mengenai perbuatan tertentu tetap dapat diperiksa apabila terdapat dugaan bahwa pernyataan tersebut memenuhi unsur pencemaran atau fitnah.

Dalam perkara tudingan ijazah palsu, posisi seseorang sebagai mantan presiden atau tokoh publik tidak menghapus haknya untuk memperoleh perlindungan kehormatan dan nama baik. Pada saat yang sama, kedudukan sebagai tokoh publik juga tidak berarti setiap pertanyaan mengenai dokumen, riwayat pendidikan, atau rekam jejaknya harus diperlakukan sebagai serangan pidana. Kedua kepentingan tersebut harus ditempatkan secara seimbang melalui pemeriksaan yang objektif, yakni memastikan bahwa masyarakat tetap dapat melakukan pengawasan terhadap persoalan yang memiliki kepentingan publik, sementara individu tetap terlindungi dari tuduhan yang secara melawan hukum menyerang kehormatannya. Keseimbangan tersebut hanya dapat dicapai apabila penegak hukum tidak berhenti pada penilaian mengenai keras atau tidaknya suatu pernyataan, tetapi benar-benar menguji unsur tindak pidana dan alasan pembenar atau pengecualian yang relevan.

9. Siapa yang Berhak Mengadu dan Bagaimana Proses Pembuktiannya?
Pencemaran dan fitnah dalam KUHP Nasional termasuk tindak pidana yang penuntutannya mensyaratkan adanya pengaduan dari korban. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 440 KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan beberapa pasal lain dalam bab penghinaan tidak dituntut apabila tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan pihak yang merasa dirugikan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pemberitaan atau reaksi masyarakat, tetapi harus diperhatikan apakah korban yang secara langsung menjadi sasaran tuduhan telah mengajukan pengaduan sesuai ketentuan hukum. Sifat delik aduan ini menjadi salah satu mekanisme pembatas agar perkara pencemaran dan fitnah tidak secara otomatis diproses hanya karena terdapat pihak ketiga yang tidak berkepentingan langsung merasa keberatan terhadap suatu pernyataan.

Pasal 440 KUHP:
“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.”
Dalam praktiknya, pembuktian perkara pencemaran atau fitnah harus diarahkan pada unsur yang didakwakan, bukan sekadar pada keberadaan unggahan atau pernyataan yang menjadi kontroversi. Penuntut umum perlu membuktikan identitas pihak yang menjadi sasaran tuduhan, isi pernyataan yang disampaikan, hubungan pernyataan dengan kehormatan atau nama baik korban, maksud agar tuduhan diketahui umum, serta unsur tambahan yang diperlukan apabila dakwaan menggunakan Pasal 434 mengenai fitnah. Untuk dakwaan fitnah, pembuktian mengenai pengetahuan pelaku menjadi persoalan yang sangat penting karena harus diperiksa apakah tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui oleh orang yang menyampaikannya. Bukti digital, rekaman, tangkapan layar, riwayat unggahan, keterangan saksi, keterangan ahli, dan dokumen lain dapat digunakan sesuai ketentuan hukum acara, tetapi setiap alat bukti tetap harus dinilai keaslian, relevansi, serta hubungannya dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Di sisi lain, pihak yang menyampaikan kritik juga memiliki ruang untuk menjelaskan dasar informasi yang digunakan, metode pemeriksaan yang dilakukan, sumber dokumen, keterbatasan analisis, serta alasan mengapa pernyataan tersebut disampaikan kepada publik. Keterangan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa pernyataannya benar atau bahwa ia terbebas dari pertanggungjawaban pidana, tetapi dapat menjadi bagian dari penilaian mengenai konteks dan sikap batin ketika pernyataan dibuat. Dalam perkara yang melibatkan analisis dokumen, misalnya, pengadilan dapat memeriksa apakah metode yang digunakan memang memiliki dasar ilmiah, apakah kesimpulan disampaikan secara proporsional, dan apakah orang yang membuat pernyataan membedakan hasil pengamatan awal dari kesimpulan autentikasi yang telah diverifikasi. Dengan demikian, pembuktian tidak boleh hanya bertumpu pada satu potongan unggahan, melainkan harus melihat keseluruhan rangkaian komunikasi dan bukti yang mendukung atau membantah unsur dakwaan.

10. Penerapan Hukum terhadap Perkara Tudingan Ijazah Palsu
Dalam perkara yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu, penerapan Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP harus dilakukan dengan memeriksa pernyataan setiap terdakwa secara individual, karena tidak semua orang yang membicarakan isu yang sama otomatis melakukan perbuatan dengan cara, maksud, dan pengetahuan yang sama. Seseorang mungkin hanya mengajukan pertanyaan mengenai dokumen, orang lain dapat menyampaikan analisis terhadap gambar yang beredar, sementara pihak lain mungkin menyatakan secara tegas bahwa pemilik dokumen telah menggunakan ijazah palsu. Perbedaan tersebut harus terlihat dalam surat dakwaan dan pembuktian, sebab pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan tidak dapat dibangun hanya berdasarkan kesamaan topik atau keterlibatan seseorang dalam diskusi publik yang sama. Penuntut umum harus menunjukkan secara jelas pernyataan mana yang dianggap menyerang kehormatan, kapan disampaikan, melalui media apa, kepada siapa diarahkan, serta bagaimana pernyataan itu memenuhi unsur pasal yang digunakan.

Pemberitaan mengenai persidangan pada November 2026 menyebutkan bahwa Roy Suryo didakwa menggunakan ketentuan pencemaran dalam Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP, sedangkan Dokter Tifa diberitakan menghadapi dakwaan primer Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsider Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP. Pemberitaan tersebut juga menyebutkan penggunaan ketentuan UU ITE yang berkaitan dengan dugaan perbuatan terhadap dokumen elektronik. Perbedaan pasal yang digunakan menunjukkan bahwa penuntut umum dapat membangun konstruksi dakwaan berdasarkan dugaan perbuatan yang dianggap memiliki karakter berbeda, tetapi kebenaran konstruksi tersebut tetap harus diuji dalam persidangan. Pengadilan harus memastikan bahwa uraian dakwaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa unsur-unsur pasal dapat dibuktikan, dan bahwa tidak terjadi pencampuran antara tuduhan pencemaran, fitnah, serta dugaan tindak pidana terhadap dokumen elektronik.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah waktu ketika pernyataan yang dipersoalkan disampaikan. Sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa perkara berawal dari unggahan pada 2025, yaitu ketika Pasal 27A UU ITE masih berada dalam masa berlaku berdasarkan ketentuan peralihan UU 1/2024. Karena proses peradilan berlangsung setelah 2 Januari 2026, penentuan hukum yang digunakan harus memperhatikan Pasal 3 KUHP mengenai perubahan peraturan pidana dan asas penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan pelaku. Dalam konteks ini, tidak tepat menyederhanakan persoalan dengan menyatakan bahwa seluruh perbuatan sebelum 2026 otomatis harus menggunakan pasal lama atau sebaliknya seluruhnya otomatis menggunakan pasal baru. Penegak hukum perlu membandingkan ketentuan yang berlaku ketika perbuatan dilakukan dengan ketentuan yang berlaku setelah perubahan, termasuk unsur tindak pidana, ancaman pidana, pengecualian, dan akibat hukumnya terhadap perkara konkret.

Selain itu, hasil pemeriksaan forensik terhadap dokumen yang menjadi objek tuduhan harus ditempatkan sesuai fungsi pembuktiannya. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan suatu dokumen identik dengan dokumen pembanding atau memiliki karakteristik tertentu, keterangan tersebut dapat menjadi bagian dari pembuktian mengenai autentisitas dokumen. Namun, hasil pemeriksaan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa setiap orang yang pernah mempertanyakan dokumen telah melakukan fitnah, sebab unsur fitnah juga berkaitan dengan pengetahuan orang tersebut ketika tuduhan disampaikan. Pengadilan tetap harus memeriksa apakah orang yang menyampaikan tuduhan mengetahui hasil pemeriksaan, mengetahui informasi yang berlawanan, atau memiliki alasan tertentu yang menunjukkan bahwa tuduhannya bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki dasar pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, menyampaikan keterbatasan hasil analisis secara jujur, dan meminta verifikasi lebih lanjut, keadaan tersebut juga harus dinilai secara objektif dalam menguji unsur kesalahan.

11. Batas Kritik yang Sah dan Tuduhan yang Berpotensi Dipidana
Batas antara kritik dan fitnah tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan apakah pernyataan tersebut membuat seseorang tersinggung, menjadi perbincangan luas, atau menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Hukum harus melihat substansi pernyataan dan unsur yang dirumuskan dalam undang-undang, sehingga kritik yang berkaitan dengan kepentingan publik tidak mudah dikriminalisasi, tetapi tuduhan yang secara sadar disampaikan sebagai fakta palsu juga tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Dalam konteks isu ijazah, masyarakat tetap dapat meminta penjelasan dari lembaga pendidikan, mempertanyakan proses pemeriksaan dokumen, menyampaikan analisis terhadap informasi yang tersedia, atau mengkritik cara pejabat dan institusi memberikan klarifikasi. Aktivitas tersebut merupakan bagian dari ruang diskusi publik selama dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak berubah menjadi tuduhan personal yang memenuhi unsur tindak pidana.

Untuk memahami perbedaannya, perhatikan ilustrasi berikut. Pernyataan bahwa “dokumen ini perlu diperiksa lebih lanjut karena terdapat bagian yang menurut saya belum dapat dijelaskan” pada dasarnya merupakan bentuk pertanyaan atau pendapat yang meminta verifikasi, sehingga harus dinilai secara berbeda dari pernyataan bahwa “orang tersebut pasti menggunakan ijazah palsu dan telah melakukan pemalsuan” yang disampaikan sebagai fakta. Pernyataan pertama masih membuka ruang pemeriksaan dan mengakui adanya hal yang belum diketahui, sedangkan pernyataan kedua memuat tuduhan yang lebih tegas mengenai perbuatan seseorang. Meski demikian, ilustrasi tersebut bukan rumus otomatis untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, karena konteks lengkap, tujuan penyampaian, dasar informasi, dan sikap batin penyampai pernyataan tetap harus diperiksa oleh aparat penegak hukum dan hakim.

Kritik yang bertanggung jawab seharusnya memiliki dasar informasi yang dapat ditelusuri, membedakan fakta dari opini, menyebutkan keterbatasan analisis apabila kesimpulan belum final, serta memberi ruang bagi klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang mengkritik tidak harus selalu memiliki kesimpulan akhir mengenai suatu persoalan, sebab salah satu fungsi kritik justru mendorong pihak yang memiliki kewenangan atau informasi untuk memberikan penjelasan. Namun, ketika seseorang menyampaikan tuduhan serius, terutama tuduhan mengenai pemalsuan atau perbuatan melawan hukum, ia perlu memiliki dasar yang sebanding dengan beratnya tuduhan tersebut. Apabila informasi yang tersedia hanya berupa dugaan atau interpretasi terhadap gambar yang belum diverifikasi, menyampaikannya sebagai fakta yang sudah pasti dapat menimbulkan persoalan hukum dan memperbesar risiko kerugian terhadap orang yang menjadi sasaran pernyataan.

Dengan demikian, batas kritik publik bukan terletak pada kewajiban masyarakat untuk selalu berbicara secara lunak atau menghindari perdebatan mengenai tokoh publik, melainkan pada kewajiban untuk membedakan antara pengawasan yang berbasis kepentingan umum dan penyebaran tuduhan yang secara melawan hukum menyerang kehormatan seseorang. Aparat penegak hukum juga harus menerapkan ketentuan pidana secara proporsional dengan memastikan bahwa unsur-unsur pasal benar-benar terpenuhi, alasan kepentingan umum diperiksa, dan bukti mengenai pengetahuan serta maksud pelaku tidak hanya diasumsikan dari akibat yang ditimbulkan oleh suatu pernyataan. Pendekatan tersebut diperlukan agar perlindungan nama baik tidak menjadi instrumen pembungkaman kritik, sementara kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi pembenaran untuk menyebarkan tuduhan yang diketahui tidak benar.

12. Kesimpulan Penulis (Advokat)
Penerapan Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP Nasional dalam perkara tudingan ijazah palsu harus dilakukan dengan membedakan secara tegas antara pencemaran nama baik dan fitnah. Pasal 433 mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum, sedangkan Pasal 434 menambahkan unsur bahwa orang yang menyampaikan tuduhan telah diberi kesempatan membuktikan kebenarannya tetapi tidak mampu membuktikan, serta tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak setiap tuduhan yang tidak terbukti otomatis merupakan fitnah, sebab penegak hukum juga harus membuktikan unsur pengetahuan atau keadaan batin yang disyaratkan oleh pasal tersebut.

KUHP Nasional juga memberikan pengecualian apabila pencemaran dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri, sehingga kritik terhadap pejabat dan tokoh publik tidak dapat langsung diperlakukan sebagai tindak pidana hanya karena menimbulkan polemik. Masyarakat tetap memiliki hak untuk mempertanyakan dokumen, meminta transparansi, menguji informasi, dan menyampaikan kritik terhadap persoalan yang memiliki kepentingan publik, tetapi hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan membedakan dugaan, opini, dan fakta yang telah terverifikasi. Di sisi lain, apabila seseorang dengan mengetahui bahwa suatu tuduhan bertentangan dengan kenyataan tetap menyampaikannya sebagai fakta untuk menyerang kehormatan orang lain, perbuatan tersebut dapat diperiksa berdasarkan ketentuan fitnah sepanjang seluruh unsur hukumnya terbukti.

Setelah 2 Januari 2026, Pasal 27A UU ITE tidak lagi berlaku sebagai ketentuan pencemaran nama baik melalui sistem elektronik karena masa berlakunya dibatasi oleh Pasal II UU 1/2024 sampai KUHP Nasional diberlakukan. Namun, hal tersebut tidak berarti seluruh UU ITE kehilangan keberlakuannya, sebab ketentuan mengenai perbuatan terhadap informasi dan dokumen elektronik tertentu tetap dapat digunakan apabila unsur pasalnya terpenuhi. Untuk perbuatan yang terjadi sebelum perubahan hukum, penentuan aturan yang berlaku juga harus memperhatikan Pasal 3 KUHP mengenai perubahan peraturan pidana dan penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan pelaku. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap perkara tudingan ijazah palsu harus dilakukan dengan memeriksa waktu perbuatan, isi pernyataan, unsur dakwaan, bukti yang tersedia, serta alasan kepentingan umum secara menyeluruh.

Pada akhirnya, negara hukum harus mampu melindungi dua kepentingan yang sama-sama penting, yaitu hak setiap orang untuk mempertahankan kehormatan dan nama baiknya serta hak masyarakat untuk mengawasi, mempertanyakan, dan mengkritik persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Perlindungan terhadap nama baik tidak boleh digunakan untuk menutup ruang kritik, sedangkan kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan alasan untuk menyebarkan tuduhan yang diketahui tidak benar. Ukuran yang menentukan bukanlah siapa pihak yang dikritik atau seberapa ramai perdebatan yang terjadi, melainkan apakah perbuatan yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan undang-undang dan apakah seluruh alasan pembenar atau pengecualian telah diperiksa secara adil.

13. Dasar Hukum
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta Pasal 28F mengenai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 1, Pasal 3, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 435, Pasal 440, dan Pasal 441.
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal II mengenai masa berlaku sejumlah ketentuan sampai diberlakukannya KUHP Nasional.
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 mengenai pemaknaan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE.
Admin : Nabila Amir
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.


Read More.. →

Uji Forensik Puslabfor vs Permintaan Uji Ulang dalam Sidang Kasus Ijazah Palsu: Bagaimana Hukum Acara Menilai Bukti?
Update :

Uji Forensik Puslabfor vs Permintaan Uji Ulang dalam Sidang Kasus Ijazah Palsu: Bagaimana Hukum Acara Menilai Bukti?
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Hukum Acara Pidana - Perdebatan mengenai hasil pemeriksaan forensik Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dan permintaan pengujian ulang ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memperlihatkan persoalan penting dalam hukum pembuktian pidana: apakah hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan pada tahap penyidikan dapat langsung dianggap cukup untuk mengakhiri perdebatan mengenai keaslian suatu dokumen, ataukah pihak yang berkepentingan tetap dapat meminta agar dokumen fisik tersebut diperiksa kembali melalui mekanisme persidangan? Pertanyaan ini tidak hanya menyangkut kemampuan teknis laboratorium dalam menguji dokumen, tetapi juga menyentuh kewenangan hakim untuk menilai keabsahan, autentikasi, relevansi, serta kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan para pihak.

Perdebatan tersebut mengemuka setelah tim penasihat hukum Roy Suryo mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen fisik ijazah Joko Widodo kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 11 November 2026. Dalam pemberitaan mengenai permohonan itu, pihak penasihat hukum meminta agar pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan ijazah yang dipersoalkan dengan setidaknya tiga ijazah pembanding yang disebut berasal dari periode penerbitan November 1985. Di sisi lain, Polri menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap ijazah tersebut telah dilakukan oleh Puslabfor dan hasilnya telah dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya, sehingga menurut kepolisian tidak diperlukan pemeriksaan forensik baru terhadap objek yang sama. Kedua hal tersebut merupakan posisi yang disampaikan oleh masing-masing pihak dan perlu dinilai melalui prosedur pembuktian, bukan langsung diperlakukan sebagai kesimpulan hukum yang telah ditetapkan pengadilan. 

Hal yang tidak kalah penting adalah membedakan objek pembuktian dalam perkara yang sedang berlangsung. Persidangan yang melibatkan Roy Suryo dan pihak-pihak lain berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyebaran informasi mengenai tudingan ijazah palsu, sehingga hakim harus memeriksa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan, termasuk perbuatan yang dituduhkan kepada masing-masing terdakwa dan bukti yang mendukungnya. Persidangan tersebut tidak serta-merta berubah menjadi perkara pemalsuan ijazah hanya karena keaslian dokumen menjadi salah satu isu yang diperdebatkan. Oleh sebab itu, hasil uji forensik ijazah dapat mempunyai relevansi terhadap konteks dan kebenaran informasi yang dipersoalkan, tetapi penilaian akhirnya harus tetap dikaitkan dengan unsur tindak pidana yang sedang didakwakan. 

Dalam konteks hukum acara, terdapat prinsip yang harus menjadi titik berangkat: hasil pemeriksaan laboratorium bukan putusan pengadilan, sedangkan permintaan pemeriksaan ulang bukan hak untuk secara otomatis memaksa hakim mengulang seluruh proses pengujian. Hasil laboratorium merupakan materi pembuktian yang harus dinilai berdasarkan dasar pemeriksaan, metode, objek, dokumen pembanding, kompetensi ahli, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya. Sebaliknya, permintaan uji ulang perlu disertai alasan yang konkret dan relevan, misalnya adanya persoalan autentikasi, ketidakjelasan metode, perbedaan objek pemeriksaan, atau kebutuhan untuk menguji kelemahan hasil pemeriksaan sebelumnya. Dengan demikian, persoalan hukumnya bukan siapa yang lebih dahulu menyatakan hasil pemeriksaannya benar, melainkan bagaimana hakim menguji seluruh bukti secara objektif berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

Daftar Isi
  1. Duduk Perkara: Hasil Pemeriksaan Puslabfor dan Permintaan Uji Ulang
  2. KUHAP yang Berlaku pada Persidangan Tahun 2026
  3. Kedudukan Hasil Pemeriksaan Puslabfor sebagai Alat Bukti
  4. Apakah Berita Acara Forensik Otomatis Membuktikan Keaslian Dokumen?
  5. Kewenangan Hakim Memeriksa Autentikasi dan Kekuatan Alat Bukti
  6. Apakah Terdakwa Berhak Meminta Pemeriksaan Forensik Ulang?
  7. Apa yang Harus Dinilai dari Dokumen Pembanding?
  8. Chain of Custody: Mengapa Riwayat Penguasaan Barang Bukti Penting?
  9. Pemeriksaan Ahli dan Hakim sebagai Penilai Bukti Ilmiah
  10. Apakah Hasil Puslabfor Dapat Dibantah oleh Ahli Independen?
  11. Perbedaan Pembuktian Keaslian Ijazah dan Pembuktian Tindak Pidana yang Didakwakan
  12. Kesimpulan Penulis (Advokat)
  13. Dasar Hukum
1. Duduk Perkara: Hasil Pemeriksaan Puslabfor dan Permintaan Uji Ulang
Berdasarkan pemberitaan pada 11 November 2026, tim penasihat hukum Roy Suryo menyampaikan surat kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berisi permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen fisik ijazah Joko Widodo. Permohonan tersebut disampaikan dalam persidangan dan, menurut keterangan kuasa hukum yang diberitakan, diarahkan agar dokumen fisik yang dipersoalkan diperiksa kembali dengan menggunakan setidaknya tiga ijazah pembanding yang disebut telah terverifikasi dan diterbitkan pada November 1985. Dalam pemberitaan yang sama disebutkan bahwa majelis hakim menerima surat tersebut, tetapi pada saat itu belum menyampaikan keputusan substantif mengenai apakah permintaan pemeriksaan ulang akan dikabulkan atau ditolak. Artinya, penerimaan surat oleh majelis hakim tidak boleh disamakan dengan persetujuan untuk melakukan pengujian ulang. 

Di sisi lain, Polri menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap ijazah Joko Widodo telah dilakukan oleh Puslabfor dan hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan ke dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam pemberitaan tanggal 12 November 2026, Karo Penmas Divisi Humas Polri menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan secara prosedural, profesional, dan proporsional serta telah menjadi bagian dari kelengkapan berkas penyidikan yang diserahkan kepada penuntut umum. Polri juga menyampaikan bahwa pemeriksaan baru tidak diperlukan karena pengujian forensik terhadap objek tersebut telah dilaksanakan. Pernyataan itu merupakan posisi institusi kepolisian mengenai hasil pemeriksaan pada tahap penyidikan, tetapi tetap harus dibedakan dari penilaian akhir majelis hakim terhadap kekuatan pembuktian dokumen tersebut di persidangan. 

Dari dua perkembangan tersebut, setidaknya terdapat tiga persoalan hukum yang harus dipisahkan. Pertama, apakah pemeriksaan yang dilakukan Puslabfor telah memenuhi standar teknis dan prosedural sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti ilmiah. Kedua, apakah pihak terdakwa memiliki alasan yang cukup untuk meminta pengujian ulang, terutama jika terdapat keberatan mengenai objek pemeriksaan, dokumen pembanding, metode, atau proses penguasaan barang bukti. Ketiga, apakah hasil pemeriksaan forensik tersebut benar-benar relevan dan cukup kuat untuk membuktikan unsur tindak pidana yang sedang didakwakan. Ketiga pertanyaan itu saling berhubungan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan karena masing-masing mempunyai ukuran penilaian yang berbeda.

Perlu pula dicatat bahwa hasil pemeriksaan Puslabfor yang diberitakan sebelumnya disebut membandingkan ijazah Joko Widodo dengan dokumen milik rekan-rekannya semasa kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pemberitaan mengenai pemeriksaan itu menyebut sejumlah aspek yang diperiksa, antara lain bahan dan pengaman kertas, teknik pencetakan, tinta tulisan tangan, cap stempel, serta tanda tangan pejabat yang tercantum pada dokumen. Sementara itu, permintaan pengujian ulang yang disampaikan penasihat hukum disebut menghendaki penggunaan dokumen pembanding lain dari periode penerbitan yang sama. Perbedaan mengenai dokumen pembanding inilah yang dapat menjadi isu teknis untuk diuji, tetapi keberadaan perbedaan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa pemeriksaan terdahulu salah atau tidak sah. 

2. KUHAP yang Berlaku pada Persidangan Tahun 2026
Pembahasan hukum acara dalam perkara ini harus menggunakan ketentuan yang berlaku pada waktu persidangan berlangsung. Hal ini penting karena Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan demikian, untuk proses persidangan yang berlangsung pada November 2026, ketentuan pembuktian dalam KUHAP baru harus menjadi titik acuan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peralihan apabila terdapat tindakan atau tahapan perkara yang telah dilakukan sebelum undang-undang baru berlaku.

Perubahan penting dalam KUHAP baru terdapat pada Pasal 235 yang memperluas kategori alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Apabila KUHAP lama mengenal lima jenis alat bukti dalam Pasal 184, KUHAP baru menyebut delapan kategori alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Perubahan ini penting karena hasil pemeriksaan forensik tidak lagi cukup dipahami hanya melalui kategorisasi lama, melainkan harus dilihat berdasarkan bentuk dan fungsi materi pemeriksaan yang diajukan ke persidangan. 

Pasal 235 ayat (3) KUHAP baru juga menentukan bahwa alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Selanjutnya, ayat (4) memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan, sedangkan ayat (5) menyatakan bahwa alat bukti yang dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan suatu dokumen sebagai materi pemeriksaan belum cukup; pihak yang mengajukannya tetap harus dapat menjelaskan identitas, asal-usul, dan keabsahan perolehannya.

Pasal 235 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2025
“Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.”
“Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.”
Ketentuan tersebut mempunyai konsekuensi langsung terhadap pemeriksaan dokumen yang dipersoalkan. Ijazah fisik yang diajukan sebagai barang bukti harus dapat dipastikan identitas dan asal-usulnya, sementara laporan laboratorium yang digunakan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan harus dapat diuji dasar dan proses pembuatannya. Apabila terdapat keberatan mengenai apakah dokumen yang diuji benar-benar objek yang relevan dengan perkara, apakah dokumen pembanding memiliki autentikasi yang memadai, atau apakah prosedur pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan, hakim harus mempertimbangkan keberatan tersebut dalam menilai bukti. Dengan demikian, KUHAP baru menempatkan hakim sebagai pihak yang bertanggung jawab menilai kualitas hukum alat bukti, bukan sekadar menerima setiap dokumen yang diserahkan oleh penyidik atau penuntut umum.

3. Kedudukan Hasil Pemeriksaan Puslabfor sebagai Alat Bukti
Hasil pemeriksaan Puslabfor pada dasarnya dapat mempunyai kedudukan penting dalam pembuktian karena pemeriksaan forensik dilakukan untuk menjelaskan karakteristik teknis suatu objek yang tidak selalu dapat dinilai melalui pengamatan biasa. Dalam pemeriksaan dokumen, misalnya, ahli dapat menilai karakteristik bahan kertas, pola cetak, tinta, cap, tanda tangan, dan unsur lain yang berkaitan dengan autentisitas dokumen. Penilaian tersebut membutuhkan pengetahuan khusus, sehingga hasil pemeriksaan laboratorium dapat membantu hakim memahami fakta teknis yang menjadi bagian dari perkara.

Namun, secara hukum harus dibedakan antara dokumen laporan hasil pemeriksaan dan keterangan ahli yang menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut. Pasal 235 KUHAP baru mengenal keterangan ahli dan surat sebagai kategori alat bukti yang berbeda. Pasal 239 mengatur surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti, termasuk surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi. Sementara itu, Pasal 238 mengatur keterangan ahli yang disampaikan secara langsung di persidangan di bawah sumpah atau janji mengenai hal yang diketahui sesuai keahliannya. Karena itu, laporan laboratorium dapat diajukan sebagai dokumen pembuktian sesuai karakter dan persyaratan hukumnya, sedangkan penjelasan ahli di persidangan memberikan kesempatan bagi para pihak dan hakim untuk menguji dasar pendapat tersebut.

Pasal 238 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025
“Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf b disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya.”
Pasal 239 huruf c UU Nomor 20 Tahun 2025
Surat sebagai alat bukti mencakup “surat Keterangan Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya”.

Dari ketentuan tersebut, laporan hasil pemeriksaan forensik tidak seharusnya diperlakukan sebagai kesimpulan yang tidak dapat diperdebatkan. Laporan itu perlu dibaca bersama keterangan ahli yang menjelaskan apa yang diperiksa, bagaimana pemeriksaan dilakukan, apa standar yang digunakan, bagaimana dokumen pembanding dipilih, dan apa batas kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengujian. Apabila laporan hanya menyebut bahwa dua dokumen memiliki karakteristik yang identik atau sesuai pada aspek tertentu, hakim tetap perlu mengetahui aspek apa saja yang dibandingkan dan apakah kesimpulan tersebut memang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai autentisitas dokumen secara keseluruhan.

Di sisi lain, tidak tepat pula menganggap hasil pemeriksaan Puslabfor kehilangan kekuatan hanya karena dilakukan oleh lembaga yang berada di bawah institusi kepolisian. Kedudukan institusional pemeriksa memang dapat menjadi salah satu konteks yang dipertimbangkan, tetapi penilaian terhadap hasilnya harus lebih terarah pada kompetensi pemeriksa, prosedur, metode, dokumentasi, integritas objek, dan kemampuan pihak lain untuk menguji kesimpulan tersebut. Pemeriksaan oleh lembaga pemerintah tidak otomatis benar tanpa pengujian, tetapi juga tidak otomatis salah hanya karena berasal dari institusi penegak hukum.

4. Apakah Berita Acara Forensik Otomatis Membuktikan Keaslian Dokumen?
Berita acara pemeriksaan forensik merupakan dokumen yang penting untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan pemeriksaan telah dilakukan dan mencatat hasil atau proses tertentu. Namun, keberadaan berita acara tidak boleh disamakan dengan putusan hakim mengenai keaslian objek yang diperiksa. Berita acara dapat membuktikan bahwa pemeriksaan tertentu telah dilaksanakan sesuai keterangan yang dicatat di dalamnya, tetapi kesimpulan mengenai autentisitas dokumen tetap harus dinilai berdasarkan isi pemeriksaan, dasar ilmiah, dan alat bukti lain yang berkaitan.

Dalam perkara dokumen, setidaknya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum hasil pemeriksaan digunakan untuk menarik kesimpulan. Pertama, apakah objek yang diperiksa merupakan dokumen asli atau salinan, dan apakah objek tersebut benar-benar dokumen yang dipersoalkan dalam perkara. Kedua, apakah dokumen pembanding berasal dari sumber yang dapat dipastikan keasliannya. Ketiga, apakah karakteristik yang dibandingkan cukup relevan untuk menjawab pertanyaan forensik yang diajukan. Keempat, apakah metode pemeriksaan dapat menjelaskan batas antara kesamaan karakteristik, kesesuaian pola, dan kesimpulan mengenai autentisitas. Kelima, apakah hasil pemeriksaan tersebut konsisten dengan bukti lain, seperti arsip penerbit, catatan akademik, keterangan pejabat atau saksi yang relevan, dan dokumen administrasi yang terkait.

Dalam konteks ini, istilah “identik” atau “memiliki kesesuaian” harus dibaca sesuai ruang lingkup laporan pemeriksaan. Apabila hasil laboratorium menyatakan beberapa unsur dokumen memiliki karakteristik yang sama dengan dokumen pembanding, kesimpulan itu tidak boleh diperluas tanpa dasar menjadi pernyataan bahwa seluruh aspek sejarah penerbitan, proses administrasi, dan keabsahan akademik dokumen telah terbukti. Pemeriksaan forensik dokumen pada dasarnya menjawab pertanyaan teknis berdasarkan objek dan metode yang digunakan, sedangkan keabsahan penerbitan ijazah juga dapat berkaitan dengan arsip perguruan tinggi, data kelulusan, keputusan akademik, dan proses administrasi yang tidak seluruhnya dapat disimpulkan hanya dari karakteristik fisik kertas atau tinta.

Dengan demikian, berita acara pro justitia dapat menjadi bagian penting dari berkas pembuktian, tetapi tidak mempunyai kedudukan sebagai putusan yang mengikat hakim mengenai seluruh fakta perkara. Hakim tetap harus menilai apakah laporan tersebut autentik, diperoleh secara sah, relevan terhadap dakwaan, serta memiliki kekuatan pembuktian apabila dihubungkan dengan alat bukti lainnya. Inilah perbedaan mendasar antara dokumen yang secara formal telah dibuat untuk kepentingan proses hukum dan kesimpulan hukum yang harus dibentuk oleh majelis hakim setelah seluruh bukti diperiksa.

5. Kewenangan Hakim Memeriksa Autentikasi dan Kekuatan Alat Bukti
Dalam sistem pembuktian pidana, hakim tidak hanya bertugas mendengarkan keterangan para pihak dan mencatat dokumen yang diajukan, melainkan juga mempunyai kewenangan untuk menilai apakah bukti tersebut dapat diterima dan seberapa jauh bukti itu dapat dipercaya. Kewenangan ini menjadi semakin penting setelah berlakunya Pasal 235 KUHAP baru yang secara tegas memberikan kepada hakim kewenangan untuk menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti. Dengan demikian, pernyataan penyidik bahwa suatu pemeriksaan telah dilakukan secara prosedural tidak menghilangkan kewenangan hakim untuk memeriksa kembali aspek-aspek yang relevan dengan pembuktian di persidangan.

Pasal 230 KUHAP baru juga memberikan ruang kepada hakim untuk meminta keterangan ahli dan bahan baru apabila diperlukan untuk menjernihkan persoalan yang muncul dalam persidangan. Ketentuan ini relevan apabila terdapat perbedaan pendapat teknis antara hasil pemeriksaan laboratorium dan argumentasi pihak yang mengajukan keberatan. Hakim dapat mempertimbangkan apakah persoalan tersebut cukup dijelaskan melalui pemeriksaan ahli yang telah ada, membutuhkan keterangan ahli lain, atau memerlukan bahan baru yang dapat membantu menjernihkan masalah. Dengan demikian, proses pembuktian tidak harus berhenti pada laporan yang dibuat pada tahap penyidikan apabila terdapat persoalan relevan yang belum terjawab.

Pasal 230 UU Nomor 20 Tahun 2025
“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim ketua sidang dapat meminta Keterangan Ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”
Ketentuan tersebut tidak berarti hakim wajib memerintahkan setiap pemeriksaan ulang yang dimohonkan terdakwa atau penasihat hukumnya. Frasa “dalam hal diperlukan” menunjukkan bahwa kebutuhan pemeriksaan tambahan harus dinilai berdasarkan relevansi dan urgensi terhadap persoalan yang sedang diperiksa. Jika keberatan yang diajukan hanya mengulang pertanyaan yang telah dijawab secara memadai, tanpa menunjukkan kelemahan metode atau persoalan autentikasi yang konkret, hakim dapat menilai bahwa pemeriksaan tambahan tidak diperlukan. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan mendasar mengenai objek yang diuji, keabsahan dokumen pembanding, atau metode pemeriksaan yang dapat memengaruhi kesimpulan, permintaan tambahan dapat memiliki alasan yang patut dipertimbangkan.

Kewenangan hakim tersebut juga harus ditempatkan dalam prinsip pemeriksaan yang adil dan tidak memihak. Hakim tidak seharusnya menerima hasil pemeriksaan hanya karena berasal dari lembaga resmi, tetapi juga tidak seharusnya mengabulkan pengujian ulang semata-mata karena salah satu pihak tidak puas dengan hasil sebelumnya. Ukuran yang harus digunakan adalah apakah pemeriksaan tambahan diperlukan untuk memperoleh kejelasan atas fakta yang relevan dengan dakwaan dan apakah langkah tersebut dapat dilakukan secara sah, proporsional, serta tidak mengganggu hak para pihak dalam proses peradilan.

6. Apakah Terdakwa Berhak Meminta Pemeriksaan Forensik Ulang?
Terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan, menyampaikan keberatan terhadap alat bukti penuntut umum, menghadirkan ahli yang relevan, dan mengajukan bahan yang dapat membantu menjelaskan posisi pembelaannya. Hak tersebut merupakan bagian dari proses peradilan yang adil, sebab pembuktian pidana tidak boleh hanya berlangsung satu arah dengan memberikan ruang kepada penuntut umum untuk mengajukan bukti, sementara terdakwa tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk menguji atau membantahnya.

Namun, hak untuk meminta pemeriksaan ulang perlu dibedakan dari hak untuk memperoleh pengabulan atas setiap permintaan. Hukum acara memberikan ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan, tetapi keputusan apakah permohonan tersebut perlu dikabulkan tetap berada pada hakim berdasarkan pertimbangan hukum. Dengan demikian, terdakwa dapat meminta agar dokumen diperiksa kembali, tetapi tidak berarti hakim wajib memerintahkan Puslabfor melakukan pengujian kedua atau menunjuk lembaga lain untuk mengulang pemeriksaan tanpa terlebih dahulu menilai alasan permintaan tersebut.

Permintaan uji ulang akan lebih kuat apabila disertai argumentasi teknis yang jelas. Misalnya, penasihat hukum dapat menunjukkan bahwa dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan sebelumnya belum dapat dipastikan autentisitasnya, bahwa terdapat perbedaan karakteristik yang belum dijelaskan, bahwa metode pemeriksaan tidak menjawab pertanyaan yang relevan, atau bahwa proses penguasaan objek menimbulkan keraguan mengenai integritas barang bukti. Pihak yang meminta juga dapat menjelaskan mengapa pemeriksaan tambahan diperlukan untuk menguji unsur atau fakta tertentu dalam dakwaan, sehingga permohonan tidak sekadar menjadi pernyataan ketidakpuasan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya.

Sebaliknya, permintaan uji ulang yang hanya didasarkan pada perbedaan kesimpulan atau keinginan untuk memperoleh hasil yang berbeda belum tentu cukup. Pemeriksaan laboratorium tidak harus diulang tanpa batas setiap kali hasilnya diperdebatkan. Apabila setiap pihak dapat meminta pemeriksaan berulang tanpa alasan teknis yang jelas, proses peradilan berpotensi menjadi tidak efisien dan menghasilkan rangkaian pendapat yang saling bertentangan tanpa titik penyelesaian. Oleh karena itu, hakim harus menilai apakah permintaan tersebut benar-benar dapat memperjelas fakta atau hanya mengulang pemeriksaan yang secara substansial telah dilakukan.

Dalam perkara yang sedang menjadi perhatian publik, pemberitaan mengenai surat permohonan pada 11 November 2026 menyebutkan bahwa majelis hakim menerima surat tersebut, tetapi belum memberikan keputusan atas permintaan pemeriksaan ulang pada saat itu. Oleh karena itu, secara hukum tidak tepat menyimpulkan bahwa hakim telah menyetujui ataupun menolak pengujian ulang hanya berdasarkan fakta bahwa surat permohonan diterima di ruang sidang. Keputusan substantif harus dilihat dari tindakan atau penetapan majelis hakim dalam perkembangan persidangan selanjutnya.

7. Apa yang Harus Dinilai dari Dokumen Pembanding?
Dalam pemeriksaan forensik dokumen, kualitas dokumen pembanding merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena kesimpulan pemeriksaan bergantung pada karakteristik objek yang dibandingkan. Dokumen pembanding tidak cukup hanya berasal dari periode waktu yang sama atau mempunyai bentuk yang terlihat serupa, melainkan harus dapat dipastikan relevansinya terhadap pertanyaan pemeriksaan dan memiliki asal-usul yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pemeriksa menggunakan dokumen yang keasliannya belum terverifikasi, hasil perbandingan dapat menghadapi persoalan karena dasar pembandingnya sendiri masih dipertanyakan.

Dalam kasus ijazah, dokumen pembanding idealnya memiliki keterkaitan dengan sistem penerbitan yang sama atau setidaknya dapat menjelaskan karakteristik teknis yang relevan. Misalnya, apabila pemeriksaan hendak membandingkan jenis kertas, teknik cetak, pola pengamanan, tinta, cap, atau tanda tangan pejabat penerbit, pemeriksa harus dapat menjelaskan mengapa dokumen pembanding tersebut layak digunakan untuk setiap aspek yang diuji. Dokumen yang diterbitkan oleh institusi yang sama pada periode yang berdekatan mungkin relevan, tetapi kedekatan waktu penerbitan tidak otomatis membuktikan bahwa semua dokumen menggunakan bahan dan proses produksi yang sama.

Permintaan agar digunakan tiga ijazah pembanding yang disebut terbit pada November 1985 dapat dipahami sebagai usulan mengenai metode atau dasar perbandingan yang dikehendaki pihak pemohon. Akan tetapi, jumlah dokumen pembanding bukan satu-satunya ukuran kualitas pemeriksaan. Tiga dokumen pembanding yang autentik dan relevan dapat lebih bermanfaat dibandingkan sejumlah besar dokumen yang asal-usulnya tidak jelas, tetapi sebaliknya penggunaan dokumen yang jumlahnya terbatas juga harus dapat dijelaskan apakah sudah cukup untuk menarik kesimpulan sesuai pertanyaan teknis yang diperiksa. Penilaian tersebut merupakan ranah keahlian forensik yang harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada hakim dan diuji melalui pertanyaan para pihak.

Penting pula membedakan antara autentikasi dokumen pembanding dan kesimpulan mengenai dokumen utama. Dokumen pembanding harus lebih dahulu dipastikan keasliannya melalui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya arsip penerbit, keterangan pejabat atau pengelola arsip yang berwenang, atau mekanisme verifikasi lain yang sah. Setelah itu, pemeriksa dapat menjelaskan karakteristik apa yang digunakan sebagai pembanding dan sejauh mana kesamaan atau perbedaan yang ditemukan dapat mendukung kesimpulan. Dengan demikian, perdebatan mengenai dokumen pembanding tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan bahwa dokumen tersebut “terverifikasi”, melainkan harus dijelaskan siapa yang melakukan verifikasi, berdasarkan arsip apa, dan bagaimana prosesnya dapat diuji.

8. Chain of Custody: Mengapa Riwayat Penguasaan Barang Bukti Penting?
Selain metode pemeriksaan dan kualitas dokumen pembanding, aspek yang harus diperhatikan adalah chain of custody atau rangkaian penguasaan barang bukti. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan dokumentasi mengenai bagaimana suatu objek diperoleh, diterima, diberi identitas, disimpan, dipindahkan, diperiksa, dan dikembalikan atau disimpan kembali selama proses penegakan hukum. Dalam perkara yang melibatkan dokumen fisik, pencatatan riwayat penguasaan penting untuk memastikan bahwa objek yang diperiksa laboratorium benar-benar merupakan objek yang sama dengan yang disita atau diajukan di persidangan.

Riwayat penguasaan barang bukti menjadi relevan karena pemeriksaan forensik hanya dapat memberikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila identitas dan integritas objeknya terjaga. Jika terdapat celah dalam dokumentasi, misalnya tidak jelas siapa yang memegang dokumen dalam suatu periode, bagaimana dokumen disimpan, apakah terdapat akses yang tidak tercatat, atau apakah kondisi fisik dokumen berubah sebelum pemeriksaan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan mengenai integritas objek tersebut. Akan tetapi, adanya kekurangan administratif tidak otomatis membuktikan bahwa dokumen telah dimanipulasi; dampaknya harus dinilai berdasarkan sifat kekurangan, kemungkinan perubahan terhadap objek, dan relevansinya terhadap kesimpulan pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan dokumen, integritas barang bukti dapat berkaitan dengan kondisi fisik kertas, permukaan dokumen, tinta, cap, tanda tangan, maupun bagian lain yang menjadi objek pengujian. Apabila dokumen mengalami kerusakan, perubahan, atau perlakuan tertentu sebelum diperiksa, ahli perlu menjelaskan apakah keadaan tersebut memengaruhi metode pemeriksaan atau hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, dokumentasi sejak tahap penyitaan hingga pemeriksaan laboratorium menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian terhadap kualitas bukti ilmiah.

KUHAP baru mengatur penyitaan sebagai tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan mengenai penyitaan dan pembuatan berita acaranya harus dibaca bersama dengan Pasal 235 yang mewajibkan autentikasi serta perolehan alat bukti secara sah. Artinya, keberadaan suatu benda dalam penguasaan penyidik tidak menghilangkan kewajiban untuk menjelaskan identitas dan asal-usul benda tersebut ketika diajukan sebagai barang bukti.

Dengan demikian, chain of custody bukan sekadar persoalan administrasi penyimpanan barang bukti, melainkan bagian dari jaminan agar hasil pemeriksaan ilmiah dapat ditelusuri dan diuji. Apabila riwayat penguasaan terdokumentasi dengan baik, hakim dapat menilai bahwa objek pemeriksaan memiliki kesinambungan identitas dari tahap penyitaan sampai persidangan. Sebaliknya, jika terdapat persoalan dalam riwayat penguasaan, hakim perlu menilai apakah persoalan itu benar-benar memengaruhi autentikasi atau hanya merupakan kekurangan yang tidak berdampak terhadap keandalan hasil pemeriksaan.

9. Pemeriksaan Ahli dan Hakim sebagai Penilai Bukti Ilmiah
Bukti ilmiah mempunyai karakter yang berbeda dari keterangan saksi mengenai peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialami secara langsung. Pemeriksaan forensik melibatkan metode dan pengetahuan khusus, sehingga hakim tidak selalu dapat menilai hasilnya hanya berdasarkan pembacaan laporan tertulis. Dalam keadaan tertentu, penjelasan ahli dibutuhkan untuk menerangkan prosedur pemeriksaan, dasar pemilihan metode, tingkat ketelitian, keterbatasan alat, serta alasan mengapa karakteristik tertentu dianggap relevan dalam menarik kesimpulan.

Pasal 238 KUHAP baru mengatur bahwa keterangan ahli disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Ketentuan ini memberi kesempatan kepada penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan mengenai dasar pendapat ahli. Dalam konteks pemeriksaan ijazah, misalnya, ahli dapat ditanya mengenai karakteristik kertas yang dibandingkan, teknik pencetakan yang digunakan pada periode tertentu, metode pemeriksaan tinta, keaslian dokumen pembanding, serta batas kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengujian.

Pemeriksaan ahli juga memungkinkan hakim mengetahui apakah hasil laboratorium hanya menjelaskan kesamaan pada aspek tertentu atau memang dapat mendukung kesimpulan yang lebih luas. Seorang ahli perlu mampu menjelaskan hubungan antara data yang diperoleh dan kesimpulan yang disampaikan, termasuk kemungkinan adanya keterbatasan atau faktor lain yang dapat memengaruhi hasil. Dengan cara itu, hakim tidak sekadar menerima istilah teknis seperti “identik”, “sesuai”, atau “tidak ditemukan perbedaan”, tetapi dapat memahami apa arti istilah tersebut dalam metode pemeriksaan yang digunakan.

Mahkamah Agung melalui materi hukum mengenai peran hakim sebagai penilai bukti ilmiah dalam KUHAP baru juga menekankan bahwa bukti ilmiah tidak otomatis menjadi bukti hukum hanya karena berasal dari proses pemeriksaan teknis. Bukti tersebut tetap harus melalui penilaian mengenai dapat diterima atau tidaknya bukti, autentikasi, keandalan metode, dan relevansinya terhadap perkara. Kerangka ini memperlihatkan bahwa hakim harus mampu menilai hubungan antara ilmu pengetahuan dan hukum pembuktian, tanpa mengambil alih fungsi ahli dalam menjelaskan aspek teknis yang berada di luar pengetahuan hukum. 

Namun, hakim juga tidak boleh menyerahkan seluruh penilaian perkara kepada ahli. Ahli dapat menjelaskan apakah suatu dokumen mempunyai karakteristik tertentu berdasarkan pemeriksaan ilmiah, tetapi penentuan apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti merupakan kewenangan hakim. Dengan kata lain, ahli memberikan pengetahuan teknis untuk membantu menemukan fakta, sedangkan hakim menghubungkan fakta tersebut dengan unsur hukum dalam dakwaan dan menilai keseluruhan alat bukti berdasarkan hukum acara pidana.

10. Apakah Hasil Puslabfor Dapat Dibantah oleh Ahli Independen?
Hasil pemeriksaan Puslabfor pada prinsipnya dapat diuji melalui keterangan ahli lain yang memiliki kompetensi relevan. Dalam sistem pembuktian pidana, tidak ada alasan untuk menganggap bahwa pendapat seorang ahli tidak dapat dipertanyakan hanya karena ahli tersebut berasal dari lembaga pemerintah atau telah diminta oleh penyidik. Sebaliknya, pendapat ahli yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya juga tidak otomatis lebih benar hanya karena disebut independen. Kedua pendapat harus dinilai berdasarkan kompetensi, dasar pemeriksaan, metode yang digunakan, data yang dianalisis, dan konsistensi kesimpulan dengan fakta yang tersedia.

Apabila terdakwa menghadirkan ahli independen, ahli tersebut dapat memberikan penjelasan mengenai kelemahan atau keterbatasan pemeriksaan sebelumnya, termasuk apakah dokumen pembanding telah memenuhi standar autentikasi, apakah metode pemeriksaan sesuai dengan karakteristik dokumen, dan apakah kesimpulan yang dibuat terlalu luas dibandingkan data yang diperoleh. Ahli juga dapat menjelaskan apakah pemeriksaan ulang diperlukan untuk menjawab persoalan yang belum terjawab. Akan tetapi, pendapat tersebut tetap harus memiliki dasar teknis dan tidak cukup hanya berupa pernyataan bahwa hasil pemeriksaan Puslabfor patut diragukan.

Di sisi lain, penuntut umum juga dapat menghadirkan ahli yang melakukan pemeriksaan atau memahami metode yang digunakan untuk menjelaskan proses pengujian. Melalui pemeriksaan silang, para pihak dapat menguji apakah terdapat perbedaan metode, perbedaan interpretasi, atau perbedaan data yang menjadi dasar kesimpulan. Jika dua ahli menyampaikan pendapat yang berbeda, hakim tidak harus memilih pendapat berdasarkan lembaga asal atau jumlah ahli yang mendukungnya, melainkan harus menilai alasan ilmiah yang paling dapat dipertanggungjawabkan dan kesesuaiannya dengan alat bukti lain.

Perlu ditegaskan bahwa istilah “ahli independen” juga harus digunakan secara cermat. Independensi tidak hanya berkaitan dengan apakah ahli bekerja di lembaga pemerintah atau swasta, tetapi juga menyangkut kompetensi, objektivitas, transparansi metode, potensi konflik kepentingan, dan keterbukaan terhadap pengujian. Seorang ahli dari lembaga pemerintah dapat memberikan pendapat yang objektif apabila dasar pemeriksaannya dapat diuji, sedangkan ahli dari lembaga swasta tetap harus menjelaskan metodologi dan sumber datanya secara transparan. Karena itu, yang paling penting bukan label kelembagaan, melainkan kualitas dan keterujian pendapat ahli.

11. Perbedaan Pembuktian Keaslian Ijazah dan Pembuktian Tindak Pidana yang Didakwakan
Salah satu kesalahan dalam membaca perkara yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu adalah menganggap bahwa seluruh persidangan secara otomatis bertujuan menentukan apakah ijazah tersebut palsu atau asli. Padahal, objek pembuktian harus ditentukan berdasarkan surat dakwaan. Apabila seseorang didakwa melakukan pencemaran nama baik atau penyebaran informasi tertentu, hakim harus memeriksa apakah unsur tindak pidana dalam dakwaan terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Pemeriksaan mengenai keaslian ijazah dapat menjadi fakta yang relevan, tetapi tidak dengan sendirinya menggantikan pembuktian seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan.

Dalam perkara pencemaran nama baik atau penyebaran informasi, misalnya, perlu diperiksa apa pernyataan yang disampaikan terdakwa, kepada siapa pernyataan tersebut ditujukan, melalui media apa pernyataan disebarkan, bagaimana konteks penyampaiannya, apakah unsur delik yang didakwakan terpenuhi, serta bagaimana hubungan antara pernyataan tersebut dengan bukti yang diajukan penuntut umum. Apabila keaslian ijazah menjadi salah satu dasar atau konteks pernyataan terdakwa, hasil pemeriksaan forensik dapat membantu hakim menilai latar belakang faktualnya. Namun, hakim tetap harus menguji apakah unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti, bukan hanya menyimpulkan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa dari satu hasil pemeriksaan dokumen.

Sebaliknya, apabila suatu perkara secara khusus mendakwakan tindak pidana pemalsuan dokumen, fokus pembuktiannya akan berbeda. Dalam perkara pemalsuan, harus dibuktikan perbuatan yang didakwakan, objek dokumen yang dipersoalkan, bentuk pemalsuan atau perubahan yang dilakukan, keterlibatan pelaku, serta unsur kesalahan sesuai rumusan tindak pidana yang digunakan. Pemeriksaan forensik dokumen dapat menjadi sangat penting untuk membuktikan apakah terdapat perubahan atau ketidaksesuaian pada dokumen, tetapi tetap harus dihubungkan dengan bukti mengenai siapa yang membuat, menggunakan, atau melakukan perbuatan yang dilarang.

Pembedaan tersebut penting dalam membaca persidangan yang menjadi perhatian publik. Persidangan yang diberitakan melibatkan dakwaan terhadap Roy Suryo dan pihak lain mengenai dugaan pencemaran nama baik serta penyebaran informasi terkait tudingan ijazah. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan Puslabfor dapat relevan untuk menilai konteks informasi yang dipersoalkan, tetapi tidak tepat menyatakan bahwa majelis hakim dalam perkara tersebut sedang mengadili tindak pidana pemalsuan ijazah apabila tindak pidana itu bukan objek dakwaan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah asas praduga tidak bersalah. Dugaan, tuduhan, hasil pemeriksaan laboratorium, dan pernyataan para pihak tidak boleh disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil forensik dapat menjadi bagian dari pembuktian, tetapi tidak otomatis menjadikan seseorang bersalah atau tidak bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Demikian pula, permintaan pengujian ulang tidak otomatis membuktikan adanya kekeliruan pemeriksaan sebelumnya. Penilaian hukum harus menunggu proses pembuktian dan pertimbangan majelis hakim berdasarkan keseluruhan bukti yang sah.

12. Kesimpulan Penulis (Advokat)
Hasil pemeriksaan forensik Puslabfor dan permintaan pengujian ulang terhadap ijazah merupakan dua hal yang harus dinilai berdasarkan hukum acara pidana, bukan berdasarkan pernyataan sepihak mengenai benar atau salahnya suatu dokumen. Hasil pemeriksaan Puslabfor dapat menjadi bagian penting dari alat bukti, baik melalui laporan tertulis maupun keterangan ahli yang menjelaskan metode, objek, dokumen pembanding, dan kesimpulan pemeriksaan. Namun, hasil tersebut tidak otomatis menjadi putusan pengadilan mengenai keaslian dokumen karena hakim tetap mempunyai kewenangan untuk menilai autentikasi, keabsahan perolehan, relevansi, dan kekuatan pembuktiannya.

Di sisi lain, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan permintaan pemeriksaan ulang apabila terdapat alasan yang relevan dan konkret, misalnya persoalan autentikasi dokumen pembanding, kelemahan metode, ketidakjelasan riwayat penguasaan barang bukti, atau adanya aspek teknis yang belum dijelaskan dalam pemeriksaan sebelumnya. Pasal 230 KUHAP baru memberikan ruang bagi hakim untuk meminta keterangan ahli dan bahan baru apabila diperlukan untuk menjernihkan persoalan yang muncul di persidangan. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berarti setiap permintaan uji ulang wajib dikabulkan, sebab hakim tetap harus menilai kebutuhan dan relevansinya terhadap perkara.

Dengan berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sejak 2 Januari 2026, Pasal 235 menegaskan pentingnya autentikasi dan legalitas perolehan alat bukti, sementara Pasal 238 dan Pasal 239 memberikan kerangka mengenai keterangan ahli dan surat sebagai alat bukti. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa bukti ilmiah harus dapat diuji, dijelaskan, dan dinilai secara terbuka dalam proses persidangan. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh lembaga resmi tetap dapat dipertanyakan secara ilmiah, sedangkan pendapat ahli independen juga harus diuji berdasarkan kompetensi dan metodologi yang digunakan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab oleh majelis hakim bukan sekadar apakah Puslabfor sudah melakukan pemeriksaan atau apakah terdakwa meminta pengujian ulang, melainkan apakah seluruh alat bukti yang diajukan telah memenuhi persyaratan hukum, apakah hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan apakah bukti tersebut relevan untuk membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan cara pandang tersebut, hasil forensik tidak ditempatkan sebagai kebenaran yang kebal dari pengujian, tetapi juga tidak dapat dikesampingkan hanya karena salah satu pihak mengajukan permintaan pemeriksaan baru. Kedudukan akhir bukti tetap ditentukan melalui penilaian hakim terhadap keseluruhan proses pembuktian, bukan melalui klaim sepihak dari penyidik, penuntut umum, terdakwa, ataupun ahli.

Dasar Hukum
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 48 mengenai pemeriksaan surat yang diduga palsu pada tahap penyidikan, Pasal 230 mengenai permintaan keterangan ahli dan bahan baru oleh hakim, Pasal 235 mengenai alat bukti dan autentikasi, Pasal 238 mengenai keterangan ahli, serta Pasal 239 mengenai surat sebagai alat bukti.
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya ketentuan penyitaan dan pengelolaan benda untuk kepentingan pembuktian.
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepanjang berkaitan dengan rumusan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara terkait.
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, sepanjang ketentuan yang relevan digunakan dalam dakwaan perkara terkait.
  • Asas praduga tidak bersalah dan prinsip peradilan yang adil dalam pemeriksaan perkara pidana.
Admin : Putri Syamsiah Halim
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.


Read More.. →