Apa Akibat Hukum Jika Suatu Negara Melanggar Perjanjian Internasional? Ini Bentuk Tanggung Jawab dan Konsekuensi Hukumnya Update :

Apa Akibat Hukum Jika Suatu Negara Melanggar Perjanjian Internasional? Ini Bentuk Tanggung Jawab dan Konsekuensi Hukumnya
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Jakarta - Perjanjian internasional merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan negara-negara untuk mengatur hubungan dan kerja sama lintas batas, mulai dari bidang perdagangan, investasi, lingkungan hidup, keamanan, pertahanan, hingga perlindungan hak asasi manusia. Melalui perjanjian tersebut, negara menyatakan persetujuannya untuk terikat pada sejumlah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Persetujuan itu bukan sekadar pernyataan politik atau komitmen diplomatik yang dapat diabaikan ketika keadaan berubah, melainkan dapat melahirkan kewajiban hukum internasional yang mengikat negara-negara pihak selama perjanjian tersebut berlaku terhadap mereka.

Persoalan kemudian muncul ketika suatu negara tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, baik karena mengambil kebijakan yang bertentangan dengan isi perjanjian, tidak memenuhi kewajiban tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan, menghalangi pelaksanaan hak negara pihak lainnya, maupun melakukan tindakan yang secara tegas dilarang oleh perjanjian tersebut. Dalam keadaan demikian, negara yang bersangkutan tidak serta-merta dapat membenarkan tindakannya dengan alasan bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk kepentingan nasional atau telah memperoleh persetujuan berdasarkan hukum domestiknya. Hukum internasional memiliki prinsip tersendiri untuk menentukan kapan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, siapa yang harus bertanggung jawab, serta bentuk konsekuensi hukum yang dapat diminta oleh negara atau pihak yang dirugikan.

Akibat hukum dari pelanggaran perjanjian internasional juga tidak selalu berbentuk sanksi berupa denda, embargo, pemutusan hubungan diplomatik, atau tindakan militer sebagaimana kerap dibayangkan dalam pemberitaan internasional. Dalam hukum internasional, konsekuensi utama yang pertama-tama muncul adalah tanggung jawab negara atau state responsibility, yang dapat melahirkan kewajiban untuk menghentikan tindakan yang melanggar, memberikan jaminan agar pelanggaran tidak terulang, serta melakukan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa pengembalian keadaan seperti semula, pembayaran kompensasi, atau bentuk pemulihan lain yang sesuai dengan karakter pelanggaran dan akibat yang ditimbulkannya.

Meskipun demikian, tidak setiap ketidakpatuhan terhadap perjanjian internasional otomatis berujung pada mekanisme dan konsekuensi yang sama, sebab harus diperiksa terlebih dahulu jenis perjanjiannya, rumusan kewajiban yang dilanggar, sifat pelanggaran, pihak yang berhak menuntut pertanggungjawaban, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Ada perjanjian yang menyediakan mekanisme konsultasi dan penyelesaian melalui panel khusus, ada pula yang membuka kemungkinan arbitrase atau pengadilan internasional, sementara sebagian perjanjian lainnya lebih mengandalkan negosiasi dan penyelesaian diplomatik. Oleh karena itu, memahami akibat hukum pelanggaran perjanjian internasional harus dimulai dari prinsip dasar tanggung jawab negara dan dilanjutkan dengan melihat bentuk pemulihan serta mekanisme penegakan yang tersedia.

Daftar Isi

1. Prinsip Dasar: Perjanjian Internasional Mengikat dan Harus Dilaksanakan dengan Itikad Baik
2. Kapan Suatu Negara Dapat Dinyatakan Melanggar Perjanjian Internasional?
3. Akibat Pertama: Timbulnya Tanggung Jawab Internasional Negara
4. Negara Wajib Menghentikan Tindakan yang Melanggar dan Menjamin Tidak Terulang
5. Negara Dapat Diwajibkan Melakukan Pemulihan atas Kerugian
6. Bentuk Pemulihan: Restitusi, Kompensasi, dan Satisfaction
7. Apakah Negara yang Melanggar Dapat Dikenai Sanksi oleh Negara Lain?
8. Tindakan Balasan atau Countermeasures dalam Hukum Internasional
9. Apakah Perjanjian Internasional Dapat Diakhiri atau Ditangguhkan karena Pelanggaran?
10. Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi, Arbitrase, dan Pengadilan Internasional
11. Apakah Hukum Nasional Dapat Dijadikan Alasan untuk Tidak Melaksanakan Perjanjian?
12. Apakah Semua Pelanggaran Perjanjian Internasional Menimbulkan Akibat yang Sama?
13. Contoh Ilustrasi: Negara Tidak Memenuhi Kewajiban dalam Perjanjian Perdagangan
14. Kesimpulan Penulis (Advokat)
15. Dasar Hukum dan Rujukan

1. Prinsip Dasar: Perjanjian Internasional Mengikat dan Harus Dilaksanakan dengan Itikad Baik
Prinsip paling mendasar dalam hukum perjanjian internasional adalah pacta sunt servanda, yaitu prinsip bahwa setiap perjanjian yang telah berlaku mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian atau Vienna Convention on the Law of Treaties. Ketentuan tersebut menyatakan:

Pasal 26 - Pacta sunt servanda

“Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.”

Ketentuan tersebut mengandung dua unsur penting yang saling berkaitan, yaitu bahwa perjanjian harus terlebih dahulu berstatus berlaku dan bahwa kewajiban yang terkandung di dalamnya harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, negara tidak dapat begitu saja dianggap melanggar suatu perjanjian apabila instrumen tersebut belum berlaku terhadapnya, belum mengikat negara yang bersangkutan, atau kewajiban yang dipersoalkan memang tidak tercantum dalam ruang lingkup komitmen yang telah disetujuinya. Sebaliknya, setelah suatu negara secara sah terikat pada perjanjian, negara tersebut harus menjalankan kewajibannya secara sungguh-sungguh dan tidak boleh melakukan tindakan yang secara sengaja menggagalkan tujuan serta pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati. Sumber: Konvensi Wina 1969, Pasal 26.

Prinsip pacta sunt servanda menjadi dasar mengapa pelanggaran perjanjian internasional dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, bukan semata-mata ketegangan politik. Ketika suatu negara telah menyatakan persetujuan untuk terikat, negara lain yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut memiliki dasar untuk mengharapkan pelaksanaan kewajiban sebagaimana tertulis dalam instrumen yang disepakati. Apabila negara tersebut kemudian mengambil tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan pernyataan bahwa kebijakan itu merupakan urusan internal atau keputusan politik pemerintah, melainkan harus dinilai berdasarkan ketentuan perjanjian dan aturan hukum internasional yang relevan.

Prinsip ini juga menunjukkan bahwa kedaulatan negara tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas untuk mengabaikan kewajiban internasional yang telah disetujuinya sendiri. Kedaulatan memang memberikan kewenangan kepada negara untuk menentukan kebijakan dalam wilayah yurisdiksinya, tetapi ketika negara menggunakan kewenangan tersebut dengan cara yang melanggar kewajiban internasional, tindakan itu tetap dapat menimbulkan konsekuensi menurut hukum internasional. Dengan kata lain, negara tetap berdaulat, tetapi pelaksanaan kedaulatannya harus memperhitungkan kewajiban hukum yang telah mengikatnya.

2. Kapan Suatu Negara Dapat Dinyatakan Melanggar Perjanjian Internasional?
Tidak setiap tindakan yang dianggap merugikan negara lain secara otomatis merupakan pelanggaran perjanjian internasional. Untuk menentukan apakah suatu negara benar-benar melakukan pelanggaran, harus diperiksa apakah terdapat kewajiban internasional yang mengikat negara tersebut, apakah tindakan atau kelalaiannya dapat diatribusikan kepada negara, dan apakah tindakan atau kelalaian itu bertentangan dengan kewajiban yang berlaku. Kerangka dasar mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 2 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission (ILC).

Pasal 2 - Elements of an internationally wrongful act

“There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:
(a) Is attributable to the State under international law; and
(b) Constitutes a breach of an international obligation of the State.”

Dari rumusan tersebut, terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi. Pertama, tindakan atau kelalaian yang dipersoalkan harus dapat diatribusikan kepada negara menurut hukum internasional. Kedua, tindakan atau kelalaian tersebut harus merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang memang berlaku bagi negara bersangkutan. Kedua unsur ini harus diperiksa secara bersama-sama karena tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu peristiwa menimbulkan kerugian, sementara belum jelas apakah peristiwa tersebut merupakan tindakan negara dan apakah ada kewajiban internasional yang dilanggar. Sumber: ILC, Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Pasal 2.

Unsur atribusi berarti bahwa tindakan yang dilakukan oleh organ negara, seperti pemerintah, kementerian, lembaga pemerintahan, pengadilan, atau aparat negara lainnya, pada prinsipnya dapat dipandang sebagai tindakan negara untuk kepentingan pertanggungjawaban internasional. Pasal 4 Articles on State Responsibility menjelaskan bahwa tindakan setiap organ negara dianggap sebagai tindakan negara, terlepas dari apakah organ tersebut menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudisial, atau fungsi lainnya. Oleh sebab itu, negara tidak dapat dengan mudah menghindari tanggung jawab internasional hanya dengan menyatakan bahwa pelanggaran dilakukan oleh kementerian atau lembaga tertentu, bukan oleh kepala negara atau pemerintah pusat secara langsung.

Unsur kedua berkaitan dengan kewajiban internasional yang dilanggar. Misalnya, suatu negara telah terikat pada perjanjian perdagangan yang mewajibkan penghapusan tarif terhadap produk tertentu, tetapi kemudian secara sepihak memberlakukan tarif tambahan yang dilarang oleh perjanjian tersebut. Dalam contoh ini, yang harus diperiksa adalah apakah kewajiban penghapusan tarif memang berlaku terhadap negara itu, apakah produk yang dipersoalkan termasuk dalam cakupan perjanjian, apakah terdapat pengecualian yang sah, dan apakah kebijakan tarif tersebut benar-benar bertentangan dengan kewajiban yang disepakati. Tanpa pemeriksaan tersebut, tuduhan pelanggaran masih berupa klaim yang harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Penting pula dipahami bahwa pelanggaran dapat terjadi karena tindakan aktif maupun karena kelalaian. Negara dapat melanggar perjanjian ketika secara langsung melakukan sesuatu yang dilarang, tetapi juga dapat melanggar ketika tidak melakukan tindakan yang diwajibkan, misalnya tidak menyampaikan laporan berkala, tidak menyediakan perlindungan sebagaimana diperjanjikan, atau tidak mengambil langkah administratif yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, pelanggaran tidak selalu harus berbentuk keputusan resmi yang secara terang-terangan bertentangan dengan perjanjian, sebab kegagalan memenuhi kewajiban tertentu juga dapat menimbulkan tanggung jawab apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

3. Akibat Pertama: Timbulnya Tanggung Jawab Internasional Negara
Apabila suatu tindakan atau kelalaian telah memenuhi unsur sebagai perbuatan yang melanggar kewajiban internasional, akibat hukum utamanya adalah timbulnya tanggung jawab internasional negara. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 Articles on State Responsibility:

Pasal 1 - Responsibility of a State for its internationally wrongful acts

“Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.”

Artinya, setiap perbuatan negara yang secara hukum internasional dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum internasional menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar umum bahwa pelanggaran terhadap kewajiban internasional tidak berhenti pada penilaian bahwa suatu tindakan bertentangan dengan perjanjian, tetapi dapat melahirkan kewajiban hukum lanjutan bagi negara yang melakukan pelanggaran. Tanggung jawab tersebut dapat mencakup kewajiban untuk menghentikan tindakan, memberikan pemulihan, serta memenuhi bentuk pertanggungjawaban lain yang ditentukan oleh hukum internasional atau perjanjian yang bersangkutan. Sumber: ILC, Articles on State Responsibility, Pasal 1-2.

Tanggung jawab internasional negara tidak selalu bergantung pada apakah pejabat yang melakukan pelanggaran telah dijatuhi hukuman berdasarkan hukum nasional. Dalam kerangka hukum internasional, yang menjadi perhatian adalah apakah tindakan tersebut dapat diatribusikan kepada negara dan apakah tindakan itu melanggar kewajiban internasional. Oleh karena itu, suatu negara dapat tetap dimintai pertanggungjawaban secara internasional meskipun menurut hukum domestiknya pejabat yang bersangkutan dianggap telah bertindak sesuai prosedur, atau bahkan apabila pemerintah menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kebijakan yang sah menurut peraturan nasional.

Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 3 Articles on State Responsibility yang menegaskan bahwa penilaian mengenai apakah suatu tindakan negara merupakan perbuatan melawan hukum internasional ditentukan berdasarkan hukum internasional. Penilaian tersebut tidak berubah hanya karena tindakan yang sama dianggap sah berdasarkan hukum nasional. Artinya, legalitas suatu kebijakan di dalam negeri dan kesesuaiannya dengan kewajiban internasional merupakan dua persoalan hukum yang berbeda, sehingga suatu tindakan dapat saja sah menurut hukum domestik tetapi tetap menimbulkan tanggung jawab internasional karena bertentangan dengan perjanjian yang mengikat negara tersebut.

Meskipun demikian, timbulnya tanggung jawab internasional tidak berarti bahwa setiap negara yang dituduh melakukan pelanggaran otomatis harus membayar sejumlah uang atau langsung dikenai tindakan balasan. Harus tetap diperiksa sifat kewajiban yang dilanggar, adanya kerugian yang memiliki hubungan sebab akibat dengan pelanggaran, serta ketentuan mengenai bentuk pemulihan yang dapat diminta. Dalam beberapa keadaan, penghentian tindakan yang melanggar dan pemenuhan kembali kewajiban yang tertunda mungkin menjadi bentuk penyelesaian utama, sedangkan kompensasi baru relevan apabila terdapat kerugian yang harus dipulihkan dan tidak dapat diselesaikan melalui bentuk pemulihan lainnya.

4. Negara Wajib Menghentikan Tindakan yang Melanggar dan Menjamin Tidak Terulang
Salah satu konsekuensi hukum yang dapat timbul setelah suatu negara dinyatakan melakukan pelanggaran adalah kewajiban untuk menghentikan tindakan yang masih berlangsung. Prinsip ini diatur dalam Pasal 30 Articles on State Responsibility yang berbunyi:

Pasal 30 - Cessation and non-repetition

“The State responsible for the internationally wrongful act is under an obligation:
(a) To cease that act, if it is continuing;
(b) To offer appropriate assurances and guarantees of non-repetition, if circumstances so require.”

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya berkaitan dengan pemulihan atas kerugian yang telah terjadi, tetapi juga dengan penghentian pelanggaran yang masih berlangsung dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Apabila suatu negara terus menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional, negara tersebut pada prinsipnya harus menghentikan tindakan yang melanggar tersebut. Kewajiban penghentian ini penting karena pembayaran kompensasi saja tidak selalu cukup untuk menyelesaikan pelanggaran yang masih terjadi atau mengembalikan pelaksanaan perjanjian ke keadaan yang semestinya. Sumber: ILC, Articles on State Responsibility, Pasal 30.

Sebagai contoh, apabila suatu negara telah berjanji melalui perjanjian internasional untuk tidak melakukan pembuangan limbah tertentu ke wilayah perairan bersama, tetapi pemerintahnya tetap mengizinkan kegiatan pembuangan tersebut, penyelesaian tidak cukup hanya dengan membayar kompensasi atas kerusakan yang telah terjadi. Negara itu juga perlu menghentikan kegiatan yang menjadi sumber pelanggaran, melakukan langkah pengendalian yang diperlukan, serta memastikan bahwa kebijakan atau praktik yang sama tidak kembali dilakukan. Apabila pelanggaran dibiarkan terus berlangsung, kerugian dapat semakin besar dan tujuan perjanjian internasional justru semakin sulit diwujudkan.

Jaminan tidak terulang atau assurances and guarantees of non-repetition dapat berbentuk tindakan yang disesuaikan dengan karakter pelanggaran. Bentuknya dapat berupa perubahan prosedur administratif, penguatan pengawasan, penerbitan kebijakan baru, pelatihan aparat, pembentukan mekanisme pemantauan, atau pemberian komitmen resmi kepada negara yang dirugikan. Namun, tidak berarti setiap pelanggaran secara otomatis mewajibkan negara melakukan seluruh tindakan tersebut, sebab Pasal 30 sendiri menghubungkan kewajiban jaminan tidak terulang dengan keadaan yang memang memerlukannya.

Perbedaan antara penghentian pelanggaran dan jaminan tidak terulang perlu diperhatikan. Penghentian pelanggaran ditujukan untuk mengakhiri tindakan yang sedang berlangsung, sedangkan jaminan tidak terulang ditujukan untuk mencegah munculnya kembali tindakan serupa pada masa mendatang. Dalam kasus pelanggaran yang bersifat sesaat dan telah berakhir, kewajiban penghentian mungkin tidak lagi memiliki objek, tetapi persoalan pemulihan atas akibat yang telah timbul masih dapat tetap dipersoalkan. Dengan demikian, berakhirnya suatu tindakan yang melanggar tidak otomatis menghapus tanggung jawab negara atas akibat hukum yang telah terjadi.

5. Negara Dapat Diwajibkan Melakukan Pemulihan atas Kerugian
Selain menghentikan pelanggaran, negara yang bertanggung jawab juga dapat diwajibkan melakukan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Dasar utamanya terdapat dalam Pasal 31 Articles on State Responsibility:

Pasal 31 - Reparation

“1. The responsible State is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act.
Injury includes any damage, whether material or moral, caused by the internationally wrongful act of a State.”

Ketentuan ini mengandung prinsip bahwa negara yang melakukan perbuatan melawan hukum internasional berkewajiban memberikan pemulihan penuh atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut. Kerugian yang dimaksud tidak hanya berupa kerugian material, seperti kehilangan pendapatan, kerusakan aset, atau biaya yang harus dikeluarkan akibat pelanggaran, tetapi juga dapat mencakup kerugian nonmaterial atau moral sesuai dengan sifat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemulihan tidak selalu terbatas pada penggantian kerugian ekonomi yang dapat dihitung secara langsung. Sumber: ILC, Articles on State Responsibility, Pasal 31.

Namun, istilah pemulihan penuh tidak berarti negara yang dirugikan dapat meminta pembayaran dalam jumlah berapa pun tanpa menunjukkan dasar dan hubungan sebab akibat. Pemulihan harus diarahkan pada kerugian yang memang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum internasional tersebut. Oleh karena itu, hubungan kausal antara tindakan yang melanggar dan kerugian yang diminta menjadi salah satu persoalan penting dalam menentukan besarnya tanggung jawab. Apabila kerugian yang diklaim ternyata berasal dari faktor lain yang tidak berkaitan dengan pelanggaran, negara yang dituduh tidak serta-merta dapat dibebani seluruh kerugian tersebut.

Sebagai ilustrasi, apabila suatu negara melanggar perjanjian dengan menghentikan secara tidak sah akses kapal negara lain terhadap fasilitas pelabuhan yang seharusnya dijamin berdasarkan perjanjian, kerugian yang timbul dapat mencakup biaya tambahan, keterlambatan pengiriman, atau kerugian ekonomi lain yang dapat dibuktikan memiliki hubungan dengan tindakan tersebut. Akan tetapi, penentuan kompensasi tetap harus mempertimbangkan isi perjanjian, mekanisme penyelesaian sengketa, bukti kerugian, dan standar pembuktian yang digunakan dalam forum penyelesaian sengketa terkait.

Prinsip pemulihan penuh juga tidak berarti bahwa semua pelanggaran harus diselesaikan dengan uang. Hukum internasional mengenal beberapa bentuk pemulihan yang dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau digabungkan sesuai keadaan. Bentuk yang paling dikenal adalah restitusi, kompensasi, dan satisfaction. Ketiganya memiliki tujuan yang berbeda, sehingga pemilihan bentuk pemulihan harus disesuaikan dengan sifat pelanggaran dan jenis kerugian yang muncul.

6. Bentuk Pemulihan: Restitusi, Kompensasi, dan Satisfaction
Pasal 34 Articles on State Responsibility menyebutkan bahwa pemulihan penuh atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum internasional dapat dilakukan melalui restitusi, kompensasi, dan satisfaction, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kombinasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak menggunakan satu model pemulihan untuk seluruh jenis pelanggaran. Ada pelanggaran yang dapat diperbaiki dengan mengembalikan keadaan seperti semula, ada yang membutuhkan pembayaran kompensasi, dan ada pula yang memerlukan pengakuan atau pernyataan resmi untuk memulihkan aspek nonmaterial dari kerugian yang timbul. Sumber: ILC, Articles on State Responsibility, Pasal 34-37.

a. Restitusi atau pengembalian keadaan seperti semula
Restitusi merupakan bentuk pemulihan yang bertujuan mengembalikan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya pelanggaran. Pasal 35 Articles on State Responsibility menjelaskan bahwa negara yang bertanggung jawab wajib melakukan restitusi sepanjang tindakan tersebut secara material memungkinkan dan tidak menimbulkan beban yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan pemberian kompensasi.

Dalam praktiknya, restitusi dapat dilakukan dengan mengembalikan barang atau wilayah yang secara tidak sah diambil, memulihkan akses yang sebelumnya dijamin, membatalkan tindakan administratif yang menjadi sumber pelanggaran apabila mekanisme hukum memungkinkan, atau mengembalikan kondisi tertentu yang telah berubah akibat tindakan negara. Sebagai contoh, apabila suatu negara secara tidak sah mengambil alih fasilitas milik negara lain yang seharusnya dilindungi berdasarkan perjanjian, restitusi dapat menjadi bentuk pemulihan yang relevan apabila pengembalian fasilitas tersebut masih memungkinkan secara hukum dan faktual.

Meskipun demikian, restitusi tidak selalu dapat dilakukan. Ada keadaan ketika pengembalian seperti semula telah menjadi mustahil karena objeknya telah musnah, perubahan keadaan tidak dapat dipulihkan, atau pelaksanaan restitusi menimbulkan beban yang sangat tidak sebanding. Dalam keadaan seperti itu, bentuk pemulihan lain, terutama kompensasi, dapat menjadi pilihan yang lebih tepat.

b. Kompensasi atau pembayaran ganti rugi
Kompensasi merupakan pembayaran untuk mengganti kerugian yang secara finansial dapat dinilai dan belum dipulihkan melalui restitusi. Pasal 36 Articles on State Responsibility menjelaskan bahwa negara yang bertanggung jawab wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan melawan hukum internasional sepanjang kerugian tersebut tidak telah dipulihkan melalui restitusi.

Kompensasi dapat relevan apabila tindakan yang melanggar menyebabkan kerusakan aset, kehilangan pendapatan, biaya pemulihan, atau kerugian ekonomi lain yang dapat dibuktikan. Misalnya, apabila suatu negara melanggar perjanjian pengelolaan sumber daya bersama dan tindakannya menyebabkan kerusakan fasilitas milik negara lain, kompensasi dapat diminta untuk mengganti kerusakan tersebut. Besaran kompensasi harus didasarkan pada kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan sekadar angka yang ditentukan sepihak oleh negara yang merasa dirugikan.

Dalam menentukan kompensasi, hubungan sebab akibat dan bukti kerugian memiliki kedudukan penting. Negara yang meminta ganti rugi perlu menunjukkan bahwa kerugian tersebut benar-benar timbul akibat pelanggaran yang dilakukan negara lain. Selain itu, kompensasi tidak boleh menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan yang melampaui kerugian yang sebenarnya diderita, sebab tujuan utamanya adalah pemulihan, bukan pemberian keuntungan tanpa dasar.

c. Satisfaction atau pemulihan yang bersifat nonmaterial
Satisfaction merupakan bentuk pemulihan yang dapat digunakan ketika kerugian yang timbul tidak sepenuhnya dapat diperbaiki melalui restitusi atau kompensasi. Pasal 37 Articles on State Responsibility mengatur bahwa satisfaction dapat berupa pengakuan atas pelanggaran, pernyataan penyesalan, permintaan maaf resmi, atau bentuk lain yang sesuai dengan keadaan, sepanjang tidak bersifat berlebihan atau merendahkan negara yang bertanggung jawab.

Bentuk ini relevan terutama ketika pelanggaran menyangkut kehormatan, martabat, atau kepentingan nonmaterial suatu negara. Sebagai contoh, apabila suatu negara melakukan tindakan yang secara tidak sah melanggar kekebalan diplomatik pejabat negara lain, pemulihan dapat mencakup pengakuan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban internasional, disertai permintaan maaf resmi atau jaminan agar tindakan serupa tidak kembali dilakukan. Dalam keadaan tertentu, pernyataan resmi dari negara yang bertanggung jawab dapat memiliki nilai hukum dan diplomatik yang penting meskipun tidak disertai pembayaran kompensasi.

Ketiga bentuk pemulihan tersebut dapat digunakan secara bersamaan apabila memang diperlukan untuk memulihkan seluruh kerugian. Sebagai contoh, negara yang melakukan pencemaran lintas batas dapat diwajibkan menghentikan sumber pencemaran, memulihkan lingkungan sejauh memungkinkan, membayar kompensasi atas kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, dan memberikan jaminan bahwa kegiatan serupa tidak akan diulangi. Dengan demikian, pemulihan dalam hukum internasional harus dilihat sebagai rangkaian tindakan untuk memperbaiki akibat pelanggaran, bukan hanya sebagai pembayaran uang kepada pihak yang dirugikan.

7. Apakah Negara yang Melanggar Dapat Dikenai Sanksi oleh Negara Lain?
Pertanyaan mengenai sanksi sering muncul ketika suatu negara dianggap melanggar perjanjian internasional, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan ekonomi, keamanan, atau hubungan politik antarnegara. Dalam praktik internasional, negara yang dirugikan dapat menempuh berbagai respons, mulai dari mengajukan protes diplomatik, meminta konsultasi, mengajukan sengketa melalui forum yang disepakati, hingga mengambil tindakan tertentu yang diperbolehkan oleh hukum internasional. Namun, perlu dibedakan antara sanksi yang memiliki dasar hukum dalam suatu perjanjian atau keputusan organisasi internasional dengan tindakan sepihak yang dilakukan negara lain sebagai respons atas pelanggaran.

Tidak ada satu lembaga internasional yang secara otomatis menjatuhkan sanksi terhadap setiap negara yang melanggar perjanjian internasional. Kewenangan untuk memberikan konsekuensi tertentu sangat bergantung pada isi perjanjian, aturan organisasi internasional yang terkait, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disetujui oleh negara-negara pihak. Dalam perjanjian perdagangan, misalnya, konsekuensi dapat berupa kewajiban mengubah kebijakan yang tidak sesuai, pemberian kompensasi, atau tindakan penangguhan konsesi dalam batas yang diizinkan oleh mekanisme perjanjian tersebut.

Dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam PBB memberikan kewenangan tertentu kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan ketika terdapat ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi. Pasal 39 Piagam PBB memberikan dasar bagi Dewan Keamanan untuk menentukan adanya keadaan tersebut dan memutuskan atau merekomendasikan tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan Piagam. Pasal 41 kemudian memungkinkan tindakan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata, seperti pemutusan atau pembatasan hubungan ekonomi dan komunikasi, serta pemutusan hubungan diplomatik. Namun, mekanisme ini tidak berlaku otomatis terhadap setiap pelanggaran perjanjian internasional karena harus memenuhi kerangka dan kewenangan yang diatur dalam Piagam PBB. Sumber: Piagam PBB, Pasal 39 dan 41.

Oleh karena itu, tidak tepat apabila setiap pelanggaran perjanjian internasional langsung disimpulkan akan menyebabkan negara yang bersangkutan dikenai embargo atau dikeluarkan dari organisasi internasional. Embargo, pembatasan perdagangan, atau tindakan pembatasan lainnya harus memiliki dasar hukum yang relevan, baik berdasarkan keputusan organisasi internasional, ketentuan perjanjian, maupun aturan hukum internasional lain yang berlaku. Apabila tindakan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang sah, negara yang mengambil tindakan justru dapat menghadapi persoalan hukum tersendiri.

8. Tindakan Balasan atau Countermeasures dalam Hukum Internasional
Dalam keadaan tertentu, negara yang dirugikan akibat pelanggaran internasional dapat mengambil tindakan balasan atau countermeasures terhadap negara yang bertanggung jawab. Namun, tindakan balasan ini bukanlah kebebasan untuk membalas pelanggaran dengan tindakan apa pun yang dianggap menguntungkan, sebab hukum internasional menetapkan syarat dan batas yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut tidak menjadi pelanggaran baru.

Pasal 49 Articles on State Responsibility menjelaskan bahwa negara yang dirugikan dapat mengambil tindakan balasan terhadap negara yang bertanggung jawab dengan tujuan mendorong negara tersebut memenuhi kewajiban internasionalnya. Tindakan balasan harus bersifat sementara dan, sejauh memungkinkan, dilakukan dengan cara yang memungkinkan dimulainya kembali pelaksanaan kewajiban yang bersangkutan. Dengan demikian, tujuan utama countermeasures bukan untuk menghukum atau membalas dendam, melainkan untuk mendorong penghentian pelanggaran dan pemenuhan tanggung jawab internasional.

Pasal 50 kemudian menetapkan batas penting terhadap tindakan balasan. Tindakan tersebut tidak boleh melibatkan penggunaan kekuatan yang dilarang oleh Piagam PBB, tidak boleh melanggar kewajiban perlindungan hak asasi manusia yang fundamental, tidak boleh melanggar kewajiban kemanusiaan yang melarang tindakan pembalasan, serta tidak boleh bertentangan dengan kewajiban lain yang berasal dari norma hukum internasional yang bersifat memaksa. Selain itu, terdapat kewajiban tertentu yang tetap harus dihormati, termasuk kewajiban untuk menghormati kekebalan diplomatik dan konsuler.

Pasal 51 juga menegaskan bahwa tindakan balasan harus proporsional terhadap kerugian yang dialami, dengan mempertimbangkan beratnya perbuatan melawan hukum internasional dan hak-hak yang bersangkutan. Artinya, suatu negara tidak boleh mengambil tindakan yang jauh lebih berat dibandingkan pelanggaran yang menjadi dasar responsnya. Apabila negara A melanggar kewajiban perdagangan tertentu yang berdampak terbatas terhadap negara B, negara B tidak otomatis dapat mengambil tindakan balasan yang sama sekali tidak sebanding dan melanggar kewajiban internasional lainnya.

Tindakan balasan juga tidak boleh dipahami sebagai pengganti mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam perjanjian. Negara yang dirugikan tetap perlu memperhatikan kewajiban pemberitahuan, permintaan agar pelanggaran dihentikan, dan tawaran untuk berunding sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Articles on State Responsibility. Dalam keadaan tertentu, tindakan balasan tidak dapat dilakukan apabila perbuatan melawan hukum internasional telah berhenti dan sengketa sedang diperiksa melalui pengadilan atau tribunal yang berwenang mengeluarkan keputusan yang mengikat para pihak, sepanjang negara yang bertanggung jawab melaksanakan proses penyelesaian sengketa dengan itikad baik.

Dengan demikian, countermeasures merupakan instrumen yang memiliki batas hukum dan bukan bentuk pembalasan tanpa kendali. Penggunaannya harus diarahkan pada pemulihan kepatuhan terhadap hukum internasional, dilakukan secara proporsional, serta tetap menghormati kewajiban yang tidak boleh dilanggar. Sumber: ILC, Articles on State Responsibility, Pasal 49–52.

9. Apakah Perjanjian Internasional Dapat Diakhiri atau Ditangguhkan karena Pelanggaran?
Pelanggaran perjanjian internasional dalam keadaan tertentu dapat memberikan dasar bagi negara pihak lainnya untuk mengakhiri atau menangguhkan pelaksanaan perjanjian. Akan tetapi, akibat tersebut tidak terjadi secara otomatis setiap kali terdapat ketidakpatuhan. Harus diperiksa terlebih dahulu apakah pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Konvensi Wina 1969 dan apakah syarat prosedural untuk mengakhiri atau menangguhkan perjanjian telah dipenuhi.

Pasal 60 ayat (1) Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa pelanggaran material terhadap perjanjian bilateral oleh salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk mengakhiri perjanjian atau menangguhkan pelaksanaannya, baik seluruhnya maupun sebagian. Sementara itu, Pasal 60 ayat (3) menjelaskan bahwa pelanggaran material mencakup penolakan terhadap perjanjian yang tidak dibenarkan oleh Konvensi Wina atau pelanggaran terhadap ketentuan yang esensial bagi pencapaian objek dan tujuan perjanjian.

Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa tidak semua pelanggaran dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri perjanjian. Pelanggaran yang bersifat teknis, administratif, atau relatif kecil belum tentu memenuhi kategori material. Penilaiannya harus memperhatikan sifat kewajiban yang dilanggar dan kedudukan kewajiban tersebut dalam keseluruhan perjanjian. Apabila ketentuan yang dilanggar merupakan inti dari kesepakatan dan pelanggaran itu secara serius menggagalkan tujuan perjanjian, kemungkinan untuk menggunakan Pasal 60 menjadi lebih relevan dibandingkan dengan pelanggaran yang tidak menyentuh unsur esensial perjanjian.

Untuk perjanjian multilateral, Pasal 60 ayat (2) memberikan pengaturan yang lebih kompleks. Negara-negara pihak selain negara pelanggar dapat, melalui kesepakatan bersama, menangguhkan pelaksanaan perjanjian atau mengakhirinya dalam hubungan antara mereka dengan negara pelanggar, maupun dalam hubungan di antara seluruh pihak apabila pelanggaran tersebut secara mendasar mengubah posisi setiap pihak dalam pelaksanaan kewajiban selanjutnya. Negara yang secara khusus dirugikan juga dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan perjanjian dalam hubungannya dengan negara pelanggar sesuai persyaratan yang ditentukan.

Konvensi Wina juga mengatur bahwa ketentuan mengenai pelanggaran material tidak dapat digunakan secara sembarangan terhadap seluruh jenis perjanjian. Pasal 60 ayat (5), misalnya, membatasi penggunaan ketentuan tersebut terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan manusia dalam perjanjian yang bersifat kemanusiaan, khususnya ketentuan yang melarang segala bentuk pembalasan terhadap orang-orang yang dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian internasional mempertimbangkan karakter khusus suatu perjanjian dan kepentingan yang dilindunginya.

Selain itu, pengakhiran atau penangguhan perjanjian harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur dalam Konvensi Wina, termasuk ketentuan Pasal 65 mengenai pemberitahuan dan kesempatan bagi pihak lain untuk menyampaikan keberatan. Negara tidak seharusnya secara sepihak menyatakan perjanjian berakhir hanya berdasarkan tuduhan pelanggaran tanpa memperhatikan dasar hukum dan prosedur yang berlaku. Lebih penting lagi, pengakhiran atau penangguhan perjanjian tidak otomatis menghapus tanggung jawab atas pelanggaran yang telah terjadi sebelum pengakhiran atau penangguhan tersebut berlaku. Sumber: Konvensi Wina 1969, Pasal 60, 65, dan 70.

10. Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi, Arbitrase, dan Pengadilan Internasional
Ketika suatu negara diduga melanggar perjanjian internasional, para pihak dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Bentuk penyelesaiannya dapat berupa negosiasi langsung, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan internasional. Mekanisme yang dapat digunakan sangat bergantung pada ketentuan perjanjian dan persetujuan negara-negara yang terlibat, sebab tidak semua pengadilan atau tribunal internasional memiliki kewenangan otomatis untuk memeriksa setiap sengketa antarnegara.

Piagam PBB melalui Pasal 33 mengatur bahwa para pihak dalam suatu sengketa yang kelanjutannya dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional harus terlebih dahulu mencari penyelesaian melalui cara-cara damai. Ketentuan tersebut menyebut beberapa mekanisme, yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, penggunaan badan atau pengaturan regional, maupun cara damai lain yang dipilih para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum internasional mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai dan tidak membenarkan penggunaan kekuatan sebagai respons bebas terhadap setiap pelanggaran perjanjian. Sumber: Piagam PBB, Pasal 33.

Negosiasi biasanya menjadi salah satu langkah awal karena memberikan kesempatan kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan melalui komunikasi diplomatik tanpa harus langsung membawa perkara ke forum adjudikasi. Dalam proses tersebut, para pihak dapat membahas bentuk pelanggaran, meminta klarifikasi, menyusun langkah penghentian tindakan, serta merundingkan bentuk pemulihan yang dapat diterima. Negosiasi juga memungkinkan penyelesaian yang lebih fleksibel, terutama ketika sengketa masih dapat diselesaikan melalui perubahan kebijakan atau pelaksanaan kembali kewajiban yang sebelumnya tidak dipenuhi.

Apabila negosiasi tidak menghasilkan penyelesaian, para pihak dapat menggunakan arbitrase apabila terdapat dasar persetujuan yang memberikan kewenangan kepada tribunal arbitrase untuk memeriksa sengketa tersebut. Dalam arbitrase internasional, para pihak pada umumnya memiliki ruang untuk menentukan komposisi tribunal, prosedur pemeriksaan, serta hukum yang digunakan sepanjang sesuai dengan persetujuan dan aturan yang berlaku. Putusan arbitrase dapat mengikat para pihak sesuai dasar kewenangan tribunal dan ketentuan yang menjadi landasan penyelesaian sengketa.

Sementara itu, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) merupakan organ peradilan utama PBB yang dapat memeriksa sengketa hukum antarnegara. Namun, kewenangan ICJ dalam perkara sengketa antarnegara pada prinsipnya didasarkan pada persetujuan negara-negara yang bersengketa, baik melalui perjanjian khusus, klausul penyelesaian sengketa dalam suatu perjanjian internasional, maupun dasar persetujuan lain yang diakui dalam Statuta ICJ. Oleh karena itu, tidak tepat apabila setiap negara yang melanggar perjanjian internasional dianggap otomatis dapat diseret ke ICJ tanpa memperhatikan dasar yurisdiksi yang berlaku.

Selain mekanisme tersebut, beberapa perjanjian internasional membentuk badan khusus untuk menangani sengketa dalam bidang tertentu. Perjanjian perdagangan, misalnya, dapat menyediakan mekanisme konsultasi dan pembentukan panel untuk menilai apakah kebijakan suatu negara sesuai dengan kewajiban yang disepakati. Dalam perjanjian investasi, mekanisme penyelesaian sengketa dapat memberikan jalur tertentu bagi investor asing untuk mengajukan klaim terhadap negara tuan rumah, sepanjang terdapat persetujuan dan syarat yurisdiksi yang terpenuhi. Karena itu, sebelum menyimpulkan forum mana yang dapat digunakan, perlu dibaca terlebih dahulu klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang menjadi dasar persoalan.

11. Apakah Hukum Nasional Dapat Dijadikan Alasan untuk Tidak Melaksanakan Perjanjian?
Salah satu alasan yang terkadang dikemukakan negara ketika tidak melaksanakan perjanjian internasional adalah adanya pertentangan antara kewajiban internasional dengan peraturan perundang-undangan nasional. Pemerintah dapat menyatakan bahwa suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan konstitusi, undang-undang, kebijakan nasional, atau keputusan lembaga negara. Namun, dalam hukum perjanjian internasional, alasan tersebut pada prinsipnya tidak dapat digunakan begitu saja untuk membenarkan kegagalan melaksanakan kewajiban yang telah mengikat.

Pasal 27 Konvensi Wina 1969 secara tegas menyatakan:

Pasal 27 - Internal law and observance of treaties

“A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai pembenaran umum untuk tidak melaksanakan perjanjian internasional. Artinya, setelah negara secara sah terikat pada suatu perjanjian, persoalan mengenai apakah peraturan domestiknya telah disesuaikan atau belum pada prinsipnya merupakan tanggung jawab negara tersebut. Negara harus mengupayakan langkah internal yang diperlukan agar kewajiban internasionalnya dapat dijalankan, bukan menjadikan ketidaksesuaian hukum nasional sebagai alasan untuk mengabaikan komitmen yang telah disepakati. Sumber: Konvensi Wina 1969, Pasal 27.

Sebagai contoh, suatu negara telah menyetujui perjanjian internasional yang mewajibkannya memberikan perlakuan tertentu kepada investor dari negara pihak lainnya. Setelah perjanjian berlaku, pemerintah negara tersebut mengeluarkan peraturan nasional yang bertentangan dengan kewajiban yang telah disepakati. Dalam keadaan demikian, keberadaan peraturan nasional tersebut tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban internasional. Negara tetap harus menilai bagaimana kebijakan domestiknya dapat disesuaikan agar tidak bertentangan dengan kewajiban yang berlaku, atau menggunakan mekanisme hukum internasional yang sah apabila memang terdapat dasar untuk mengubah, menangguhkan, atau mengakhiri perjanjian.

Namun, Pasal 27 tidak boleh dibaca secara terpisah dari Pasal 46 Konvensi Wina. Pasal 46 mengatur keadaan terbatas ketika persetujuan suatu negara untuk terikat pada perjanjian dapat dipersoalkan karena melanggar ketentuan hukum internal mengenai kewenangan untuk membuat perjanjian, dengan syarat pelanggaran tersebut nyata dan menyangkut aturan hukum internal yang sangat mendasar. Pengecualian ini memiliki standar yang ketat dan bukan alasan umum yang dapat digunakan setiap kali pemerintah menghadapi kesulitan dalam melaksanakan perjanjian.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara persoalan ketidaksesuaian hukum nasional setelah perjanjian berlaku dan persoalan keabsahan persetujuan negara sejak awal. Ketidaksesuaian peraturan domestik pada umumnya tidak membebaskan negara dari kewajiban internasional, sedangkan persoalan mengenai cacat persetujuan berdasarkan Pasal 46 harus diuji dengan persyaratan khusus yang ditentukan Konvensi Wina. Pembedaan ini penting agar negara tidak menggunakan alasan hukum nasional secara terlalu luas untuk menghindari tanggung jawab atas kewajiban yang telah disetujuinya.

12. Apakah Semua Pelanggaran Perjanjian Internasional Menimbulkan Akibat yang Sama?
Jawabannya adalah tidak. Meskipun prinsip tanggung jawab negara berlaku secara umum, bentuk dan tingkat akibat hukum dari setiap pelanggaran dapat berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jenis perjanjian, karakter kewajiban yang dilanggar, tingkat keseriusan pelanggaran, bentuk kerugian yang timbul, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Pelanggaran kewajiban administratif yang tidak menimbulkan kerugian besar tentu tidak selalu memiliki konsekuensi yang sama dengan pelanggaran terhadap kewajiban utama yang menjadi dasar suatu perjanjian.

Perjanjian internasional di bidang perdagangan, misalnya, dapat mengatur konsekuensi yang berbeda dari perjanjian di bidang lingkungan hidup atau perlindungan hak asasi manusia. Dalam perjanjian perdagangan, pelanggaran dapat berkaitan dengan tarif, kuota, subsidi, atau perlakuan diskriminatif terhadap produk negara pihak lainnya. Konsekuensi hukumnya dapat meliputi kewajiban mengubah kebijakan, memberikan kompensasi dalam bentuk yang diakui mekanisme perjanjian, atau penangguhan konsesi sesuai prosedur yang berlaku. Sebaliknya, pelanggaran kewajiban lingkungan hidup dapat memerlukan penghentian kegiatan yang merusak, pemulihan lingkungan, pemantauan berkelanjutan, serta pembayaran kompensasi apabila terdapat kerugian yang dapat dibuktikan.

Karakter kewajiban juga berpengaruh terhadap siapa yang dapat meminta pertanggungjawaban. Dalam sejumlah perjanjian bilateral, kewajiban utama mungkin ditujukan kepada negara pihak lainnya, sehingga negara yang dirugikan memiliki dasar untuk mengajukan klaim. Akan tetapi, terdapat pula kewajiban yang dibentuk untuk melindungi kepentingan bersama kelompok negara atau bahkan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan. Pasal 48 Articles on State Responsibility mengakui bahwa negara selain negara yang secara langsung dirugikan dapat mengajukan pertanggungjawaban dalam keadaan tertentu, khususnya apabila kewajiban yang dilanggar ditujukan untuk melindungi kepentingan kolektif kelompok negara atau merupakan kewajiban terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan.

Selain itu, tidak setiap pelanggaran perjanjian internasional dapat langsung dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum internasional yang bersifat memaksa atau jus cogens. Pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian biasa dan pelanggaran terhadap norma jus cogens memiliki karakter hukum yang berbeda. Articles on State Responsibility Pasal 40 dan 41 memberikan perhatian khusus terhadap pelanggaran berat atas kewajiban yang timbul dari norma hukum internasional yang bersifat memaksa, termasuk kewajiban negara-negara untuk bekerja sama mengakhiri pelanggaran serius dan tidak mengakui sebagai sah keadaan yang tercipta akibat pelanggaran tersebut. Karena itu, tingkat keseriusan dan jenis norma yang dilanggar dapat memengaruhi konsekuensi hukum yang muncul.

Perlu pula diperhatikan bahwa hukum internasional mengenal keadaan tertentu yang dapat mengesampingkan sifat melawan hukum suatu tindakan, sepanjang syarat yang sangat ketat terpenuhi. Articles on State Responsibility mengatur beberapa keadaan seperti persetujuan yang sah dari negara yang berkepentingan, pembelaan diri yang sesuai dengan Piagam PBB, tindakan balasan yang sah, keadaan memaksa, kesulitan ekstrem untuk menyelamatkan nyawa, dan keadaan kebutuhan atau necessity. Namun, keadaan-keadaan tersebut bukan alasan bebas untuk mengabaikan perjanjian, karena masing-masing memiliki syarat dan batas yang harus dibuktikan. Bahkan, Pasal 27 Articles on State Responsibility menegaskan bahwa keadaan yang mengesampingkan sifat melawan hukum tidak menghapus kewajiban untuk kembali melaksanakan kewajiban yang bersangkutan setelah keadaan tersebut tidak lagi ada, serta tidak menghilangkan persoalan kompensasi atas kerugian material yang ditimbulkan dalam keadaan tertentu.

Dengan demikian, akibat hukum pelanggaran perjanjian internasional harus dianalisis berdasarkan kasus konkret. Tidak tepat apabila semua pelanggaran disamakan sebagai pelanggaran berat, tetapi juga tidak tepat apabila setiap pelanggaran dianggap hanya sebagai persoalan diplomatik yang tidak mempunyai konsekuensi hukum. Penilaian yang benar harus melihat kewajiban yang dilanggar, dasar tanggung jawab, bentuk kerugian, dan mekanisme pemulihan yang tersedia.

13. Contoh Ilustrasi: Negara Tidak Memenuhi Kewajiban dalam Perjanjian Perdagangan
Untuk memahami penerapan prinsip-prinsip tersebut, dapat digunakan contoh hipotetis mengenai dua negara, yaitu Negara A dan Negara B, yang telah menandatangani dan mengesahkan suatu perjanjian perdagangan bilateral. Dalam perjanjian tersebut, Negara A menyetujui penghapusan tarif impor untuk sejumlah produk yang berasal dari Negara B, sedangkan Negara B memberikan fasilitas perdagangan tertentu kepada produk asal Negara A. Setelah perjanjian berlaku, Negara A justru menerapkan tarif tambahan terhadap produk dari Negara B tanpa dasar pengecualian yang diperbolehkan oleh perjanjian.

Dalam keadaan tersebut, Negara B tidak cukup hanya menyatakan bahwa Negara A telah bertindak tidak adil. Negara B perlu menunjukkan ketentuan perjanjian yang menjadi dasar kewajiban penghapusan tarif, membuktikan bahwa produk yang dikenai tarif termasuk dalam cakupan perjanjian, serta menjelaskan mengapa kebijakan Negara A bertentangan dengan kewajiban yang berlaku. Negara A dapat mengajukan pembelaan, misalnya bahwa kebijakan tersebut termasuk pengecualian yang telah disepakati atau bahwa terdapat keadaan tertentu yang membenarkan tindakan tersebut. Karena itu, penilaian pelanggaran harus dilakukan berdasarkan teks perjanjian dan aturan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan pernyataan salah satu pihak.

Apabila setelah mekanisme konsultasi atau penyelesaian sengketa yang tersedia dinyatakan bahwa kebijakan Negara A memang melanggar perjanjian, konsekuensi hukumnya dapat mencakup kewajiban menghentikan penerapan tarif yang bertentangan dengan perjanjian dan menyesuaikan kebijakan perdagangan agar kembali sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Apabila terdapat kerugian yang dapat dibuktikan dan mekanisme hukum yang berlaku memungkinkan tuntutan pemulihan, Negara B dapat meminta kompensasi sesuai standar yang ditentukan. Apabila perjanjian menyediakan mekanisme tindakan balasan atau penangguhan konsesi, mekanisme itu dapat digunakan sepanjang syarat dan prosedurnya dipenuhi.

Namun, Negara B tidak otomatis dapat membalas dengan mengenakan tarif tambahan terhadap seluruh produk Negara A tanpa memperhatikan batas hukum yang berlaku. Jika perjanjian perdagangan menyediakan prosedur khusus, Negara B harus mengikuti prosedur tersebut. Jika tindakan balasan dilakukan di luar mekanisme yang diperbolehkan, Negara B justru berisiko melakukan pelanggaran baru terhadap kewajibannya sendiri. Contoh ini memperlihatkan bahwa hukum internasional tidak memberikan hak pembalasan tanpa batas, melainkan menyediakan mekanisme untuk memulihkan kepatuhan dan menyelesaikan sengketa secara terukur.

Contoh lain dapat dilihat dalam perjanjian lingkungan hidup. Misalnya, Negara A dan Negara B telah menyepakati kewajiban untuk bekerja sama mencegah pencemaran sungai lintas batas. Apabila Negara A membiarkan kegiatan industri di wilayahnya mencemari sungai hingga berdampak pada wilayah Negara B, persoalan hukumnya tidak hanya menyangkut apakah Negara A telah melanggar kewajiban pencegahan pencemaran, tetapi juga apakah terdapat kerugian yang dapat dihubungkan secara kausal dengan tindakan atau kelalaian tersebut. Pemulihannya dapat mencakup penghentian sumber pencemaran, tindakan pemulihan lingkungan, kompensasi atas kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, dan jaminan bahwa pencemaran serupa tidak akan terulang.

Kedua ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran perjanjian internasional dapat menimbulkan kewajiban hukum yang konkret, tetapi bentuk penyelesaiannya tidak selalu sama. Dalam satu perkara, perubahan kebijakan dan pelaksanaan kembali kewajiban mungkin menjadi penyelesaian utama, sedangkan dalam perkara lain diperlukan kompensasi, restitusi, atau kombinasi beberapa bentuk pemulihan. Oleh sebab itu, penilaian terhadap pelanggaran harus memperhatikan isi perjanjian, akibat yang benar-benar timbul, dan mekanisme penyelesaian yang telah disepakati.

14. Kesimpulan Penulis (Advokat)
Pelanggaran terhadap perjanjian internasional dapat menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab internasional bagi negara yang melakukannya. Dasar utamanya adalah prinsip pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Ketika suatu tindakan atau kelalaian dapat diatribusikan kepada negara dan terbukti melanggar kewajiban internasional yang berlaku, negara tersebut pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kerangka hukum internasional.

Akibat hukum yang dapat timbul meliputi kewajiban menghentikan tindakan yang melanggar, memberikan jaminan agar pelanggaran tidak terulang, serta melakukan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Pemulihan dapat berbentuk restitusi atau pengembalian keadaan seperti semula, kompensasi atau pembayaran ganti rugi, dan satisfaction berupa pengakuan pelanggaran, pernyataan penyesalan, atau permintaan maaf resmi. Dalam keadaan tertentu, pelanggaran material juga dapat memberikan dasar bagi negara pihak lainnya untuk menangguhkan atau mengakhiri perjanjian sesuai ketentuan Konvensi Wina 1969.

Negara yang dirugikan juga dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan internasional, sepanjang terdapat dasar kewenangan yang sesuai. Tindakan balasan atau countermeasures juga dimungkinkan dalam batas tertentu, tetapi harus memenuhi persyaratan hukum, memiliki tujuan mendorong kepatuhan, dan dilakukan secara proporsional. Oleh karena itu, pelanggaran perjanjian internasional tidak otomatis menyebabkan embargo, pemutusan hubungan diplomatik, atau sanksi tertentu, sebab setiap konsekuensi harus memiliki dasar hukum dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, pelanggaran perjanjian internasional bukan sekadar persoalan ketidaksepakatan politik antara dua negara, melainkan dapat menjadi persoalan tanggung jawab hukum internasional yang menimbulkan kewajiban untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan akibatnya. Negara memang memiliki kedaulatan untuk menentukan kebijakan nasional, tetapi kewenangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai pembenaran umum untuk mengabaikan kewajiban internasional yang telah disepakati dan berlaku terhadapnya.

Dasar Hukum

• Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (Vienna Convention on the Law of Treaties), khususnya Pasal 26, Pasal 27, Pasal 46, Pasal 60, Pasal 65, dan Pasal 70.
• Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of the United Nations), khususnya Pasal 2, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 41.
• Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001), disusun oleh International Law Commission, khususnya Pasal 1-4, Pasal 28-41, Pasal 42-48, dan Pasal 49-54.
• Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/56/83 tentang Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.

Editor : Nur Fadillah Syam

Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Read More.. →

Siapa yang Berwenang Menandatangani dan Meratifikasi Perjanjian Internasional dalam Suatu Negara? Update :

Siapa yang Berwenang Menandatangani dan Meratifikasi Perjanjian Internasional dalam Suatu Negara?
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Jakarta - Perjanjian internasional merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan negara untuk membangun hubungan, kerja sama, dan komitmen dengan negara lain maupun organisasi internasional. Melalui perjanjian internasional, suatu negara dapat menyepakati kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pertahanan, pendidikan, lingkungan hidup, perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan kejahatan lintas negara, hingga penyelesaian sengketa internasional. Perjanjian tersebut bukan sekadar kesepakatan politik atau pernyataan persahabatan antarpemerintah, melainkan dapat melahirkan hak dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh negara-negara pihak sesuai ketentuan hukum internasional.

Karena perjanjian internasional dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kedaulatan, kebijakan nasional, keuangan negara, bahkan hak dan kewajiban masyarakat, proses pembuatannya tidak dapat dilakukan oleh sembarang pejabat. Harus ada pejabat atau wakil negara yang memiliki kewenangan untuk mewakili negaranya, melakukan perundingan, menerima naskah, menandatangani perjanjian, dan menyatakan persetujuan negara untuk terikat. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika suatu perjanjian telah ditandatangani, tetapi masih memerlukan persetujuan lembaga legislatif atau ratifikasi sebelum negara tersebut secara resmi terikat oleh ketentuan-ketentuannya.

Dalam praktik ketatanegaraan, kewenangan menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional tidak selalu berada pada pejabat yang sama. Presiden atau kepala negara dapat mempunyai kewenangan mewakili negara, Menteri Luar Negeri dapat melakukan tindakan tertentu tanpa surat kuasa khusus, sedangkan menteri teknis, duta besar, atau anggota delegasi biasanya memerlukan kewenangan atau surat kuasa sesuai hukum yang berlaku. Di sisi lain, parlemen dapat mempunyai kewenangan memberikan persetujuan terhadap perjanjian tertentu, meskipun tindakan pengesahan secara internasional tetap dilakukan oleh pemerintah melalui pejabat yang berwenang.

Dalam sistem hukum Indonesia, pembagian kewenangan tersebut terutama diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Presiden memegang peran utama dalam pembuatan perjanjian internasional, tetapi untuk kategori perjanjian tertentu Presiden harus memperoleh persetujuan DPR. Oleh karena itu, memahami siapa yang berwenang menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional harus dimulai dengan membedakan kewenangan mewakili negara, kewenangan memberikan persetujuan secara konstitusional, dan tindakan hukum yang membuat negara secara resmi terikat pada suatu perjanjian.

Daftar Isi

1. Pengertian dan Kedudukan Perjanjian Internasional
2. Siapa yang Berwenang Mewakili Negara dalam Hukum Internasional?
3. Kewenangan Presiden dan Menteri Luar Negeri Menandatangani Perjanjian
4. Apakah Menteri atau Duta Besar Bisa Menandatangani Perjanjian Internasional?
5. Perbedaan Penandatanganan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional
6. Siapa yang Berwenang Meratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia?
7. Kapan Persetujuan DPR Diperlukan?
8. Bagaimana Jika Perjanjian Tidak Memerlukan Persetujuan DPR?
9. Peran Menteri Luar Negeri dan Kementerian Teknis dalam Proses Pengesahan
10. Apakah Perjanjian Internasional Langsung Berlaku Setelah Ditandatangani?
11. Contoh Kasus: Perjanjian Telah Ditandatangani Menteri, tetapi Belum Diratifikasi
12. Akibat Hukum Jika Perjanjian Ditandatangani oleh Pejabat yang Tidak Berwenang
13. Perbedaan Kewenangan dalam Sistem Ketatanegaraan Berbagai Negara
14. Kesimpulan

1. Pengertian dan Kedudukan Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang dibuat oleh subjek hukum internasional dan tunduk pada hukum internasional. Dalam konteks hubungan antarnegara, perjanjian tersebut menjadi instrumen yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu bidang tertentu, baik dalam bentuk perjanjian bilateral yang melibatkan dua negara maupun perjanjian multilateral yang melibatkan lebih dari dua negara. Bentuk dan nama dokumennya dapat berbeda-beda, seperti treaty, convention, agreement, protocol, charter, atau memorandum of understanding, tetapi nama dokumen saja tidak menentukan apakah suatu kesepakatan merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum.

Dalam hukum Indonesia, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2000 memberikan pengertian perjanjian internasional sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional, dibuat secara tertulis, serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa suatu dokumen tidak otomatis menjadi perjanjian internasional hanya karena ditandatangani oleh dua pejabat dari negara berbeda. Harus diperiksa apakah para pihak memang bermaksud membentuk hubungan hukum yang tunduk pada hukum internasional dan apakah dokumen tersebut melahirkan hak serta kewajiban hukum.

Sebagai contoh, kesepakatan antara dua kementerian untuk melakukan pertukaran informasi teknis dapat merupakan pengaturan pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan perjanjian antara dua negara mengenai batas wilayah, ekstradisi, atau perlindungan investasi dapat menimbulkan kewajiban hukum internasional yang lebih luas. Perbedaan tersebut penting karena prosedur pembuatan, penandatanganan, dan pengesahan suatu dokumen harus ditentukan berdasarkan substansi dan maksud para pihak, bukan semata-mata berdasarkan judul yang dicantumkan di bagian atas dokumen.

Dalam hukum internasional, perjanjian yang telah berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Prinsip ini dikenal dengan istilah pacta sunt servanda, yang tercermin dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. Artinya, setelah suatu negara secara sah menyatakan persetujuannya untuk terikat dan perjanjian tersebut mulai berlaku terhadap negara itu, negara tidak dapat begitu saja mengabaikan kewajibannya hanya karena terjadi perubahan pemerintahan atau perubahan kebijakan politik dalam negeri. (UU Nomor 24 Tahun 2000)

2. Siapa yang Berwenang Mewakili Negara dalam Hukum Internasional?
Dalam hubungan internasional, negara merupakan subjek hukum yang mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian dengan negara lain maupun subjek hukum internasional lainnya. Namun, negara sebagai entitas hukum tidak dapat hadir atau menandatangani dokumen secara fisik, sehingga diperlukan pejabat atau orang yang bertindak mewakili negara. Kewenangan orang tersebut berasal dari jabatan yang dimilikinya, surat kuasa, atau bentuk kewenangan lain yang diakui oleh hukum internasional dan hukum nasional negara yang bersangkutan.

Secara umum, hukum internasional mengenal pejabat tertentu yang berdasarkan jabatannya dianggap mewakili negara tanpa perlu menunjukkan surat kuasa khusus. Pasal 7 Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa kepala negara, kepala pemerintahan, dan Menteri Luar Negeri dianggap mewakili negaranya untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian internasional. Kepala perwakilan diplomatik juga dapat mewakili negara untuk menerima naskah perjanjian antara negara pengirim dan negara penerima, sedangkan wakil yang ditunjuk untuk konferensi internasional atau organisasi internasional dapat mewakili negaranya dalam proses penerimaan naskah perjanjian sesuai batas kewenangannya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepala negara, kepala pemerintahan, dan Menteri Luar Negeri mempunyai kedudukan khusus dalam hukum perjanjian internasional karena jabatan mereka secara langsung berkaitan dengan representasi negara. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak berarti bahwa semua pejabat pemerintah dapat melakukan tindakan yang sama tanpa dasar kewenangan. Seorang menteri teknis, duta besar, pejabat kementerian, atau anggota delegasi pada umumnya harus dapat menunjukkan bahwa dirinya memang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang bersangkutan, terutama apabila tindakan tersebut dimaksudkan untuk menyatakan persetujuan negara agar terikat pada suatu perjanjian.

Dalam praktiknya, pejabat yang mewakili negara juga perlu memperhatikan batas mandat yang diberikan. Seseorang dapat diberi kewenangan untuk menghadiri konferensi dan melakukan perundingan, tetapi belum tentu mempunyai kewenangan untuk menandatangani naskah akhir atau menyatakan persetujuan negara untuk terikat. Karena itu, kewenangan menghadiri pertemuan internasional, kewenangan menerima naskah, kewenangan menandatangani, dan kewenangan menyatakan persetujuan untuk terikat harus diperiksa secara terpisah berdasarkan surat kuasa dan kesepakatan para pihak.

3. Kewenangan Presiden dan Menteri Luar Negeri Menandatangani Perjanjian
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden merupakan pejabat yang mempunyai kedudukan utama dalam pembuatan perjanjian internasional. Hal ini dapat dipahami dari Pasal 11 UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Ketentuan tersebut kemudian diperluas melalui ayat (2), yang mengatur bahwa perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, terkait beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus memperoleh persetujuan DPR.

Berikut isi Pasal 11 UUD 1945:
Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan membuat perjanjian internasional berada dalam ranah kekuasaan pemerintahan yang dijalankan Presiden. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti Presiden dapat mengikatkan negara pada seluruh jenis perjanjian tanpa melibatkan DPR. Konstitusi telah menentukan adanya kategori perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR sebagai bentuk pengawasan dan keseimbangan kekuasaan, terutama apabila perjanjian tersebut mempunyai dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, keuangan negara, atau sistem hukum nasional.

Menteri Luar Negeri mempunyai peran penting karena menjadi pembantu Presiden dalam pelaksanaan hubungan luar negeri dan koordinasi pembuatan perjanjian internasional. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2000, Presiden dan Menteri disebut sebagai pejabat yang tidak memerlukan surat kuasa untuk melakukan tindakan yang dimaksud dalam pasal tersebut. Namun, dalam penjelasan pasal, kedudukan Menteri Luar Negeri secara khusus dijelaskan sebagai pejabat yang dapat mewakili pemerintah dalam penandatanganan perjanjian internasional tanpa surat kuasa khusus. Dengan demikian, Presiden dan Menteri Luar Negeri mempunyai kedudukan khusus dalam representasi Indonesia, sementara pejabat lainnya harus memperoleh kewenangan sesuai ketentuan.

4. Apakah Menteri atau Duta Besar Bisa Menandatangani Perjanjian Internasional?
Menteri selain Menteri Luar Negeri, duta besar, atau pejabat pemerintah lainnya pada prinsipnya dapat menandatangani perjanjian internasional sepanjang memperoleh kewenangan yang sah. Hal tersebut penting karena materi perjanjian internasional sering kali berada dalam bidang teknis tertentu, seperti perdagangan, keuangan, kesehatan, pendidikan, transportasi, pertahanan, atau lingkungan hidup. Dalam keadaan demikian, pejabat yang memahami substansi bidang terkait dapat ditunjuk untuk mewakili pemerintah dalam perundingan atau penandatanganan, tetapi kewenangannya harus sesuai dengan surat kuasa atau dasar kewenangan yang diberikan.

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan:

Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan penerimaan atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.

Ketentuan tersebut berarti bahwa pejabat yang tidak termasuk dalam kategori pejabat yang dikecualikan harus memperoleh Full Powers atau surat kuasa. Surat kuasa tersebut dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri sesuai kewenangannya dan memberikan dasar bagi seseorang untuk melakukan tindakan tertentu atas nama pemerintah Indonesia. Kewenangan yang diberikan dapat meliputi penandatanganan naskah perjanjian, penerimaan naskah, pernyataan persetujuan negara untuk terikat, atau penyelesaian tindakan lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

Pasal 7 ayat (3) juga mengatur mengenai Surat Kepercayaan atau Credentials bagi orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional. Surat Kepercayaan tersebut berbeda dari Surat Kuasa karena berkaitan dengan kewenangan seseorang untuk menghadiri dan menjalankan tugas tertentu dalam pertemuan internasional. Dalam praktiknya, kedua dokumen tersebut dapat diberikan secara terpisah atau digabungkan sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan perjanjian atau penyelenggaraan pertemuan internasional.

Sebagai contoh, Menteri Perdagangan dapat ditunjuk untuk memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional karena materi perjanjian berkaitan dengan kewenangan kementeriannya. Akan tetapi, apabila menteri tersebut bukan Menteri Luar Negeri dan tidak termasuk pejabat yang memperoleh pengecualian, kewenangan untuk menandatangani naskah perjanjian harus didukung oleh surat kuasa yang sah. Demikian pula, seorang duta besar dapat menandatangani perjanjian tertentu apabila mempunyai kewenangan yang sesuai, tetapi jabatan duta besar saja tidak otomatis memberinya wewenang untuk mengikatkan Indonesia pada setiap jenis perjanjian internasional.

UU Nomor 24 Tahun 2000 juga memberikan pengecualian dalam Pasal 7 ayat (5), yaitu penandatanganan perjanjian kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat dilakukan tanpa memerlukan surat kuasa. Pengecualian ini tidak boleh diartikan bahwa seluruh perjanjian teknis dapat ditandatangani secara bebas oleh pejabat kementerian, sebab harus tetap dipastikan bahwa perjanjian tersebut benar-benar merupakan pelaksanaan dari perjanjian yang telah berlaku dan berada dalam lingkup kewenangan lembaga terkait.

5. Perbedaan Penandatanganan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional
Penandatanganan dan ratifikasi merupakan dua tindakan hukum yang berbeda, meskipun dalam keadaan tertentu penandatanganan dapat sekaligus menyatakan persetujuan negara untuk terikat. Penandatanganan pada umumnya merupakan tindakan untuk menyetujui atau mengesahkan naskah yang telah dirumuskan dan disepakati dalam proses perundingan. Akan tetapi, akibat hukum penandatanganan terhadap keterikatan negara bergantung pada ketentuan perjanjian itu sendiri, maksud para pihak, serta hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku.

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2000 menentukan bahwa pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa penandatanganan merupakan persetujuan atas naskah perjanjian yang telah dihasilkan dan/atau pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai kesepakatan para pihak. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penandatanganan tidak selalu mempunyai akibat hukum yang sama untuk setiap perjanjian, sebab ada perjanjian yang langsung mengikat setelah ditandatangani dan ada pula yang masih memerlukan pengesahan.

Ratifikasi atau pengesahan dalam pengertian hukum Indonesia merupakan tindakan hukum untuk menyatakan persetujuan negara agar terikat pada suatu perjanjian internasional. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 24 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pengesahan merupakan perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan penyetujuan. Dalam praktik internasional, ratifikasi biasanya digunakan apabila negara telah menandatangani naskah perjanjian dan kemudian menyampaikan instrumen ratifikasi sesuai prosedur yang disepakati, sedangkan aksesi digunakan apabila negara menyatakan bergabung dengan perjanjian tanpa menjadi penandatangan awal.

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui contoh perjanjian multilateral. Indonesia dapat menghadiri konferensi internasional dan menandatangani suatu konvensi sebagai tanda persetujuan terhadap naskah yang telah disepakati. Namun, apabila konvensi tersebut menentukan bahwa negara baru terikat setelah menyerahkan instrumen ratifikasi, penandatanganan saja belum cukup untuk membuat Indonesia menjadi negara pihak yang terikat secara penuh. Pemerintah harus menyelesaikan prosedur pengesahan berdasarkan hukum nasional, kemudian menyampaikan instrumen ratifikasi kepada negara atau lembaga penyimpan yang ditentukan dalam perjanjian.

Sebaliknya, apabila suatu perjanjian menyatakan bahwa penandatanganan merupakan cara untuk menyatakan persetujuan definitif agar terikat, maka tidak selalu diperlukan proses ratifikasi terpisah. Oleh sebab itu, tidak tepat menyatakan bahwa seluruh perjanjian internasional wajib diratifikasi setelah ditandatangani. Hal yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah klausul akhir perjanjian yang mengatur cara negara menyatakan persetujuan untuk terikat dan kapan perjanjian mulai berlaku.

6. Siapa yang Berwenang Meratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia?
Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan pengesahan atau ratifikasi pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah yang dijalankan melalui Presiden sesuai prosedur konstitusional. Namun, untuk perjanjian yang termasuk kategori tertentu, Presiden harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR. Dengan demikian, perlu dibedakan antara kewenangan DPR memberikan persetujuan dalam sistem hukum nasional dan tindakan pemerintah menyampaikan pernyataan persetujuan untuk terikat kepada pihak lain dalam sistem hukum internasional.

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) menentukan bahwa pengesahan dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua perjanjian internasional harus melalui ratifikasi dalam bentuk yang sama, karena instrumen pengesahannya bergantung pada materi perjanjian dan ketentuan yang berlaku.

Untuk perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR, persetujuan tersebut diberikan melalui proses pembentukan undang-undang pengesahan. Setelah undang-undang pengesahan dibentuk, pemerintah melaksanakan tindakan internasional yang diperlukan, seperti menyampaikan instrumen ratifikasi kepada negara pihak atau lembaga penyimpan. Dengan demikian, DPR tidak secara langsung menggantikan Presiden sebagai pejabat yang melakukan tindakan pengikatan negara di ranah internasional, melainkan memberikan persetujuan konstitusional yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan pengesahan.

Pasal 14 UU Nomor 24 Tahun 2000 juga mengatur bahwa Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional, untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan teknis pengesahan, Menteri mempunyai peran penting dalam penandatanganan dan penyampaian instrumen pengesahan sesuai kewenangannya. Namun, tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan prosedur dan persetujuan yang dipersyaratkan oleh hukum nasional.

7. Kapan Persetujuan DPR Diperlukan?
Persetujuan DPR diperlukan apabila suatu perjanjian internasional termasuk kategori yang ditentukan oleh UUD 1945. Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 secara khusus mengatur bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Sementara itu, Pasal 11 ayat (2) mengatur perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, berkaitan dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Dengan demikian, keterlibatan DPR bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan konstitusional terhadap tindakan pemerintah yang dapat membawa konsekuensi besar bagi negara.

UU Nomor 24 Tahun 2000 pada awalnya mengatur kategori perjanjian yang disahkan dengan undang-undang dalam Pasal 10, yaitu perjanjian yang berkenaan dengan:

• Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.
• Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia.
• Kedaulatan atau hak berdaulat negara.
• Hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
• Pembentukan kaidah hukum baru.
• Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Namun, daftar tersebut harus dibaca bersama Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. Putusan tersebut penting dalam pembahasan kewenangan DPR karena menguji hubungan antara kategori dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dengan kriteria konstitusional mengenai perjanjian yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Mahkamah menolak permohonan para pemohon, sehingga ketentuan yang diuji tetap berlaku, tetapi pertimbangan dan kerangka konstitusional Pasal 11 UUD 1945 tetap harus menjadi acuan dalam menilai apakah suatu perjanjian memerlukan persetujuan DPR.

Oleh karena itu, penentuan kebutuhan persetujuan DPR tidak seharusnya dilakukan hanya dengan melihat judul perjanjian atau menyatakan bahwa suatu perjanjian bersifat teknis. Substansi perjanjian perlu diperiksa secara menyeluruh, termasuk apakah perjanjian tersebut membebani keuangan negara, memengaruhi hak dan kewajiban masyarakat secara luas, menyangkut kedaulatan, atau mengharuskan perubahan maupun pembentukan undang-undang. Perjanjian perdagangan dan investasi, misalnya, dapat saja memuat kewajiban yang berdampak luas terhadap kebijakan nasional sehingga analisisnya tidak cukup hanya dengan menyebut perjanjian tersebut sebagai kerja sama ekonomi.

Dengan demikian, persetujuan DPR diperlukan bukan semata-mata karena pemerintah menganggap perjanjian itu penting, melainkan karena substansi dan akibat hukumnya memenuhi kriteria konstitusional dan ketentuan undang-undang. Sebaliknya, tidak semua perjanjian yang dibuat pemerintah harus memperoleh persetujuan DPR, sebab terdapat perjanjian yang bersifat teknis atau administratif dan tidak memenuhi kriteria yang mengharuskan persetujuan legislatif.

8. Bagaimana Jika Perjanjian Tidak Memerlukan Persetujuan DPR?
Tidak semua perjanjian internasional harus memperoleh persetujuan DPR melalui undang-undang. Untuk perjanjian yang materinya tidak termasuk kategori yang memerlukan persetujuan DPR, UU Nomor 24 Tahun 2000 mengatur mekanisme pengesahan melalui instrumen yang ditetapkan pemerintah. Pasal 11 ayat (1) UU tersebut pada awalnya menggunakan istilah keputusan presiden, sedangkan dalam perkembangan sistem peraturan perundang-undangan, pengesahan perjanjian internasional di luar kategori yang memerlukan undang-undang dilaksanakan melalui Peraturan Presiden.

Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2000 juga mengatur bahwa pemerintah menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan perjanjian internasional kepada DPR untuk dievaluasi. Dalam praktik hukum setelah perkembangan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, instrumen pengesahan tersebut dikenal melalui Peraturan Presiden. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa meskipun suatu perjanjian tidak memerlukan persetujuan DPR sebelum disahkan, DPR tetap mempunyai ruang untuk melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penting untuk dipahami bahwa pengesahan melalui Peraturan Presiden bukan berarti perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum internasional. Peraturan Presiden merupakan instrumen hukum nasional untuk mengesahkan atau menyatakan persetujuan Indonesia terhadap perjanjian tertentu, sedangkan keterikatan internasionalnya tetap ditentukan oleh ketentuan perjanjian dan tindakan pengikatan yang dilakukan sesuai hukum internasional. Oleh karena itu, perjanjian yang disahkan melalui Peraturan Presiden tetap dapat melahirkan kewajiban internasional bagi Indonesia apabila syarat berlakunya telah dipenuhi.

9. Peran Menteri Luar Negeri dan Kementerian Teknis dalam Proses Pengesahan
Menteri Luar Negeri mempunyai posisi sentral dalam koordinasi pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2000, yang mengatur bahwa Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan DPR dalam hal yang menyangkut kepentingan publik. Peran ini menunjukkan bahwa proses pembuatan perjanjian tidak hanya menjadi urusan kementerian yang menguasai substansi teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan politik luar negeri dan kepentingan nasional Indonesia.

Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2000 mengatur bahwa lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mempunyai rencana membuat perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri. Pemerintah juga harus menetapkan posisi Indonesia yang dituangkan dalam pedoman delegasi Republik Indonesia, yang memuat latar belakang permasalahan, analisis politik dan yuridis, serta posisi Indonesia dalam perundingan. Pedoman tersebut diperlukan agar delegasi tidak melakukan perundingan tanpa arah atau menyepakati klausul yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam proses pengesahan, lembaga pemrakarsa menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang atau rancangan instrumen pengesahan, serta dokumen lain yang diperlukan. Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2000 menentukan bahwa prosedur pengajuan pengesahan dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden. Dengan demikian, kementerian teknis berperan menyiapkan substansi dan dokumen, sedangkan Menteri Luar Negeri menjalankan fungsi koordinasi dan menyampaikan proses pengesahan kepada Presiden sesuai mekanisme yang ditentukan.

Sebagai contoh, apabila Indonesia akan membuat perjanjian internasional mengenai kerja sama kesehatan, kementerian yang membidangi kesehatan dapat menjadi pemrakarsa dan menyiapkan materi teknis, tetapi prosesnya tetap perlu dikoordinasikan dengan Menteri Luar Negeri. Apabila perjanjian tersebut menimbulkan akibat yang luas dan mendasar atau memenuhi kriteria konstitusional lainnya, prosedur persetujuan DPR harus dipenuhi sebelum pemerintah menyatakan persetujuan Indonesia untuk terikat. Dengan demikian, kementerian teknis tidak dapat secara sepihak mengikat negara pada kewajiban internasional yang berada di luar kewenangannya.

10. Apakah Perjanjian Internasional Langsung Berlaku Setelah Ditandatangani?
Jawaban atas pertanyaan tersebut bergantung pada ketentuan yang disepakati para pihak dan cara negara menyatakan persetujuannya untuk terikat. Dalam hukum internasional, terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa penandatanganan sudah cukup untuk menyatakan persetujuan negara agar terikat, tetapi ada pula perjanjian yang secara tegas mensyaratkan ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi sebelum mulai berlaku. Karena itu, tanda tangan seorang pejabat pada naskah perjanjian tidak selalu berarti bahwa seluruh kewajiban perjanjian langsung berlaku terhadap negara yang diwakilinya.

Dalam perjanjian yang mensyaratkan ratifikasi, penandatanganan biasanya menunjukkan bahwa negara menerima naskah perjanjian dan bersedia melanjutkan proses pengesahan menurut hukum nasionalnya. Negara kemudian menyelesaikan prosedur internal, termasuk persetujuan parlemen apabila diperlukan, sebelum menyampaikan instrumen ratifikasi kepada pihak atau lembaga penyimpan. Apabila instrumen tersebut telah disampaikan dan syarat mulai berlakunya perjanjian telah terpenuhi, barulah negara menjadi pihak yang terikat sesuai ketentuan perjanjian.

Meskipun demikian, penandatanganan suatu perjanjian yang masih menunggu ratifikasi tidak berarti negara bebas melakukan tindakan apa pun terhadap perjanjian tersebut. Pasal 18 Konvensi Wina 1969 pada prinsipnya mengatur kewajiban negara penandatangan untuk tidak melakukan tindakan yang menggagalkan objek dan tujuan perjanjian, sepanjang negara tersebut belum menyatakan dengan jelas maksud untuk tidak menjadi pihak atau belum menolak ratifikasi dalam keadaan yang diatur oleh pasal tersebut. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penandatanganan dapat mempunyai konsekuensi hukum tertentu meskipun perjanjian belum berlaku sepenuhnya terhadap negara penandatangan.

Oleh sebab itu, untuk menentukan apakah Indonesia telah terikat pada suatu perjanjian internasional, perlu diperiksa sekurang-kurangnya tiga hal, yaitu apakah perjanjian mensyaratkan ratifikasi atau bentuk pengesahan lain, apakah prosedur pengesahan menurut hukum Indonesia telah diselesaikan, dan apakah instrumen pengikatan telah disampaikan sesuai ketentuan perjanjian. Pemeriksaan tersebut lebih tepat daripada hanya melihat apakah Presiden, Menteri Luar Negeri, atau pejabat lainnya telah membubuhkan tanda tangan pada naskah perjanjian.

11. Contoh Kasus: Perjanjian Telah Ditandatangani Menteri, tetapi Belum Diratifikasi
Misalnya, Indonesia mengikuti perundingan internasional mengenai kerja sama pertahanan dengan negara lain. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan memimpin delegasi Indonesia dan menandatangani naskah perjanjian setelah memperoleh kewenangan yang diperlukan. Naskah perjanjian kemudian memuat ketentuan mengenai pertukaran informasi pertahanan, penggunaan fasilitas militer, latihan bersama, dan mekanisme kerja sama strategis. Akan tetapi, perjanjian tersebut secara tegas menentukan bahwa setiap negara baru terikat setelah menyelesaikan ratifikasi sesuai hukum nasional masing-masing.

Dalam keadaan demikian, penandatanganan oleh Menteri Pertahanan tidak serta-merta membuat seluruh ketentuan perjanjian langsung mengikat Indonesia. Pemerintah masih harus memeriksa apakah materi perjanjian memerlukan persetujuan DPR berdasarkan Pasal 11 UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000. Apabila persetujuan DPR diperlukan, pemerintah harus menempuh proses pembentukan undang-undang pengesahan sebelum menyampaikan instrumen ratifikasi kepada negara atau lembaga penyimpan.

Jika proses persetujuan DPR telah selesai dan instrumen ratifikasi telah disampaikan sesuai ketentuan perjanjian, Indonesia dapat menjadi pihak yang terikat setelah syarat mulai berlakunya perjanjian terpenuhi. Sebaliknya, apabila perjanjian belum diratifikasi dan belum ada tindakan lain yang secara sah menyatakan persetujuan definitif Indonesia untuk terikat, penandatanganan tersebut tidak boleh langsung disamakan dengan berlakunya seluruh kewajiban perjanjian.

Contoh lain dapat terjadi dalam kerja sama perdagangan. Menteri Perdagangan dapat memimpin perundingan dan menandatangani perjanjian perdagangan setelah memperoleh kewenangan. Namun, apabila substansi perjanjian menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, berkaitan dengan beban keuangan negara, atau mengharuskan perubahan maupun pembentukan undang-undang, maka mekanisme persetujuan DPR harus diperhatikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pejabat menandatangani perjanjian tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk memenuhi prosedur konstitusional sebelum Indonesia menyatakan persetujuan definitif untuk terikat.

12. Akibat Hukum Jika Perjanjian Ditandatangani oleh Pejabat yang Tidak Berwenang
Penandatanganan perjanjian internasional oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan dapat menimbulkan persoalan hukum, baik dalam hubungan internasional maupun dalam hukum nasional. Dalam hukum internasional, Pasal 8 Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa tindakan seseorang yang tidak dapat dianggap berwenang mewakili negara untuk melakukan tindakan terkait pembuatan perjanjian tidak mempunyai akibat hukum, kecuali kemudian dikonfirmasi oleh negara yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila seorang pejabat menandatangani perjanjian tanpa kewenangan yang diperlukan, negara tidak otomatis dianggap telah memberikan persetujuan yang sah untuk terikat.

Namun, akibat tersebut perlu dianalisis berdasarkan konteks dan tindakan negara setelah penandatanganan. Apabila negara kemudian secara jelas mengonfirmasi tindakan pejabat tersebut, persoalan kewenangan dapat memperoleh akibat hukum yang berbeda. Sebaliknya, apabila tidak ada konfirmasi dan pejabat tersebut memang tidak mempunyai kewenangan berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional, penandatanganan tersebut tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai tindakan sah yang mengikat negara.

Dalam konteks Indonesia, pejabat yang menandatangani perjanjian tanpa surat kuasa padahal diwajibkan oleh Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 2000 dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan tindakan representasi pemerintah. Selain itu, apabila materi perjanjian seharusnya memerlukan persetujuan DPR tetapi pemerintah mengabaikan prosedur tersebut, dapat muncul persoalan konstitusional dan hukum administrasi mengenai pemenuhan kewenangan dalam proses pengikatan negara. Namun, harus dibedakan antara cacat kewenangan pejabat yang menandatangani, tidak terpenuhinya persetujuan DPR, dan belum disampaikannya instrumen ratifikasi, karena ketiganya merupakan persoalan hukum yang berbeda.

Dalam hubungan internasional, suatu negara juga tidak dapat semata-mata menggunakan hukum nasionalnya untuk menghindari kewajiban internasional yang telah disepakati secara sah. Pasal 27 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa negara pihak pada umumnya tidak dapat menjadikan hukum nasional sebagai alasan untuk tidak melaksanakan perjanjian. Akan tetapi, Pasal 46 memberikan pengecualian terbatas apabila persetujuan negara untuk terikat diberikan dengan melanggar ketentuan hukum internal yang sangat mendasar mengenai kewenangan membuat perjanjian, dan pelanggaran tersebut nyata secara objektif bagi negara lain yang bertindak sesuai praktik biasa dan dengan iktikad baik. Karena itu, tidak setiap pelanggaran prosedur internal otomatis membatalkan perjanjian pada tingkat internasional.

13. Perbedaan Kewenangan dalam Sistem Ketatanegaraan Berbagai Negara
Tidak semua negara menerapkan pembagian kewenangan yang sama dalam proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kewenangan melakukan hubungan luar negeri pada umumnya berada pada cabang eksekutif, tetapi konstitusi dapat memberikan peran kepada parlemen untuk menyetujui atau mengesahkan perjanjian tertentu. Dalam sistem parlementer, pemerintah yang dipimpin perdana menteri biasanya menjalankan fungsi hubungan luar negeri, sementara parlemen dapat mempunyai kewenangan pengawasan atau persetujuan berdasarkan konstitusi dan undang-undang negara tersebut.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat, Presiden mempunyai kewenangan melakukan perundingan dan menandatangani perjanjian internasional, tetapi Pasal II Section 2 Konstitusi Amerika Serikat mensyaratkan persetujuan dua pertiga senator yang hadir untuk perjanjian yang dibuat melalui mekanisme treaty. Namun, praktik hukum Amerika Serikat juga mengenal bentuk kesepakatan internasional lain, seperti executive agreements, yang mempunyai dasar dan prosedur berbeda dari perjanjian yang memerlukan persetujuan Senat melalui mekanisme tersebut.

Di Inggris, kewenangan membuat perjanjian pada dasarnya berada dalam ranah prerogatif eksekutif, tetapi Constitutional Reform and Governance Act 2010 mengatur mekanisme agar perjanjian tertentu dapat diajukan kepada parlemen sebelum ratifikasi dilakukan. Di negara lain, seperti Jerman, keterlibatan parlemen ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang, khususnya apabila perjanjian internasional menyangkut bidang yang memerlukan persetujuan legislatif atau memengaruhi kewenangan pembentukan undang-undang nasional.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional memberikan kerangka umum mengenai siapa yang dapat mewakili negara dan bagaimana persetujuan untuk terikat dinyatakan, sedangkan pembagian kewenangan antara kepala negara, pemerintah, menteri, dan parlemen ditentukan lebih lanjut oleh konstitusi masing-masing negara. Karena itu, jawaban atas pertanyaan siapa yang berwenang menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional tidak dapat disamaratakan untuk seluruh negara. Harus selalu diperiksa sistem ketatanegaraan dan hukum nasional negara yang bersangkutan, selain ketentuan perjanjian yang akan dibuat.

14. Kesimpulan Penulis (Advokat)
Kewenangan menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan negara dalam menjalankan hubungan luar negeri. Dalam hukum internasional, kepala negara, kepala pemerintahan, dan Menteri Luar Negeri mempunyai kedudukan khusus untuk mewakili negara tanpa surat kuasa khusus, sedangkan pejabat lain seperti menteri teknis, duta besar, atau anggota delegasi pada umumnya harus memperoleh kewenangan atau surat kuasa sesuai ketentuan yang berlaku. Kewenangan untuk menghadiri perundingan, menerima naskah, menandatangani, dan menyatakan persetujuan negara untuk terikat juga perlu dibedakan karena tidak selalu diberikan dalam satu mandat yang sama.

Dalam sistem hukum Indonesia, Presiden memegang peran utama dalam pembuatan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945. Menteri Luar Negeri menjalankan fungsi koordinasi dan mempunyai kewenangan khusus dalam representasi negara, sedangkan pejabat lainnya dapat bertindak berdasarkan surat kuasa atau kewenangan yang diberikan. Untuk perjanjian tertentu, Presiden harus memperoleh persetujuan DPR sebelum melakukan pengesahan, khususnya apabila perjanjian tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan Pasal 11 UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya.

Ratifikasi atau pengesahan merupakan tindakan hukum yang menyatakan persetujuan negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional, sedangkan penandatanganan dapat sekadar menyetujui naskah atau sekaligus menyatakan persetujuan definitif untuk terikat, bergantung pada ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, tidak setiap perjanjian yang telah ditandatangani otomatis berlaku, dan tidak semua perjanjian internasional wajib melalui ratifikasi terpisah. Pemeriksaan terhadap klausul perjanjian, prosedur hukum nasional, serta penyampaian instrumen pengesahan menjadi bagian penting untuk menentukan kapan suatu negara secara resmi terikat.

Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, jawaban paling tepat adalah bahwa Presiden merupakan pemegang kewenangan utama dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, Menteri Luar Negeri dan pejabat yang memperoleh kewenangan dapat mewakili pemerintah dalam tindakan tertentu, sedangkan DPR memberikan persetujuan terhadap perjanjian yang menurut konstitusi dan undang-undang harus memperoleh persetujuan legislatif. Pembagian tersebut merupakan bentuk mekanisme checks and balances agar tindakan pemerintah dalam mengikatkan negara pada perjanjian internasional tetap berada dalam kerangka konstitusi, kepastian hukum, dan kepentingan nasional.

Dasar Hukum dan Rujukan

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 17.
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, khususnya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.
• Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, mengenai penyelenggaraan hubungan luar negeri oleh Pemerintah Republik Indonesia.
• Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, khususnya Pasal 7 mengenai kewenangan mewakili negara, Pasal 8 mengenai tindakan tanpa kewenangan, Pasal 18 mengenai kewajiban negara penandatangan sebelum perjanjian berlaku, Pasal 26 mengenai pacta sunt servanda, Pasal 27 mengenai hukum nasional dan pelaksanaan perjanjian, serta Pasal 46 mengenai ketentuan hukum internal tentang kewenangan membuat perjanjian.
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, mengenai pengujian ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap UUD 1945.

Editor : Kumala Dewi

Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, SH.

Read More.. →

Menerima Panggilan Sidang tetapi Tidak Mendapat Salinan Gugatan, Apakah Sidang Tetap Bisa Berjalan? Update :

Menerima Panggilan Sidang tetapi Tidak Mendapat Salinan Gugatan, Apakah Sidang Tetap Bisa Berjalan?
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Jakarta - Hukum Acara Perdata. Menerima surat panggilan sidang dari pengadilan tentu dapat menimbulkan kebingungan, terutama ketika pihak yang dipanggil mengetahui bahwa dirinya sedang digugat, tetapi tidak menerima salinan surat gugatan yang menjadi dasar perkara. Situasi ini bukan persoalan administratif yang sepele karena isi gugatan merupakan informasi utama yang diperlukan tergugat untuk memahami siapa yang menggugat, apa yang diminta, peristiwa apa yang dipersoalkan, serta alasan hukum apa yang digunakan penggugat untuk mengajukan tuntutannya. Tanpa mengetahui isi gugatan, seseorang dapat datang ke persidangan tanpa memahami secara utuh perkara yang harus dihadapinya.

Persoalan tersebut juga berkaitan langsung dengan hak tergugat untuk mempersiapkan pembelaan secara layak. Dalam perkara perdata, tergugat perlu mengetahui dalil-dalil yang ditujukan kepadanya agar dapat menentukan apakah akan mengakui, membantah, mengajukan eksepsi, menyampaikan jawaban, mengajukan bukti, atau menempuh langkah hukum lainnya. Karena itu, pemanggilan ke persidangan dan penyampaian salinan gugatan merupakan dua hal yang harus diperiksa secara cermat, sebab pemberitahuan mengenai jadwal sidang saja belum tentu memberikan informasi yang cukup bagi tergugat untuk memahami dan menanggapi tuntutan yang diajukan terhadapnya.

Namun, tidak diterimanya salinan gugatan tidak selalu berarti persidangan otomatis batal atau pengadilan sama sekali tidak boleh melanjutkan pemeriksaan perkara. Akibat hukumnya perlu dilihat dari tata cara pemanggilan, jenis perkara dan lingkungan peradilannya, apakah perkara didaftarkan secara elektronik, apakah dokumen gugatan sebenarnya telah tersedia melalui sistem pengadilan, serta bagaimana sikap majelis hakim ketika tergugat menyampaikan keberatan. Dengan memahami perbedaan tersebut, tergugat dapat mengetahui kapan harus meminta salinan gugatan, bagaimana mencatat keberatan secara resmi, dan apa yang dapat dilakukan apabila persidangan tetap dilanjutkan meskipun dokumen gugatan belum diterimanya.

Daftar Isi

1. Mengapa Salinan Gugatan Harus Diberikan kepada Tergugat?
2. Ketentuan Pasal 121 Ayat (2) HIR dan Pasal 145 Ayat (2) RBg
3. Apakah Panggilan Sidang Tetap Sah jika Tidak Disertai Salinan Gugatan?
4. Apakah Sidang Pertama Tetap Bisa Dilaksanakan?
5. Apa yang Harus Dilakukan Tergugat ketika Datang ke Sidang tanpa Salinan Gugatan?
6. Apakah Tergugat Bisa Meminta Penundaan Sidang?
7. Bagaimana Jika Pengadilan Tetap Melanjutkan Persidangan?
8. Perbedaan Panggilan Konvensional dan Panggilan Elektronik
9. Bagaimana Ketentuan dalam Perkara di Pengadilan Agama?
10. Apakah Tidak Menerima Salinan Gugatan Bisa Menjadi Alasan Mengajukan Keberatan?
11. Risiko Jika Tergugat Tidak Hadir karena Tidak Menerima Salinan Gugatan
12. Contoh Kasus: Dipanggil Sidang tetapi Tidak Mengetahui Isi Gugatan
13. Langkah Praktis Melindungi Hak Tergugat
14. Kesimpulan

1. Mengapa Salinan Gugatan Harus Diberikan kepada Tergugat?
Salinan gugatan merupakan dokumen yang menjelaskan dasar dan ruang lingkup tuntutan penggugat terhadap tergugat. Dokumen tersebut setidaknya memuat identitas para pihak, uraian kejadian atau hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa, alasan mengapa penggugat merasa mempunyai hak untuk menuntut, serta tuntutan atau petitum yang diminta agar diputus oleh pengadilan. Melalui dokumen tersebut, tergugat dapat mengetahui apakah dirinya dituduh melakukan wanprestasi, melakukan perbuatan melawan hukum, mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang, menguasai objek sengketa, atau terlibat dalam hubungan hukum lain yang sedang dipersoalkan.

Kewajiban memberikan salinan gugatan bukan sekadar bertujuan agar tergugat mengetahui nomor perkara dan jadwal persidangan, melainkan juga memastikan bahwa pihak yang dituntut memperoleh kesempatan yang nyata untuk memberikan tanggapan terhadap seluruh dalil yang diajukan kepadanya. Dalam proses perdata, tergugat dapat mempunyai bantahan yang berbeda-beda terhadap setiap bagian gugatan, misalnya membantah identitas atau kedudukannya sebagai pihak, menyangkal adanya perjanjian, mempersoalkan kewenangan pengadilan, menyatakan bahwa tuntutan telah daluwarsa apabila relevan, atau membuktikan bahwa kewajiban yang dituduhkan sebenarnya telah dipenuhi. Semua langkah tersebut sulit dilakukan secara tepat apabila tergugat tidak mengetahui isi gugatan.

Hak untuk mengetahui isi gugatan juga berkaitan dengan asas bahwa kedua belah pihak harus diberi kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan pendapat dan mempertahankan kepentingannya di hadapan pengadilan. Asas ini dikenal sebagai audi et alteram partem, yang pada dasarnya menghendaki agar hakim mendengar dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan. Kesempatan tersebut tidak cukup hanya diberikan secara formal dengan memanggil tergugat ke ruang sidang, tetapi harus memungkinkan tergugat memahami perkara dan menyampaikan jawaban secara efektif.

Sebagai contoh, seseorang dapat menerima surat panggilan yang menyebutkan bahwa dirinya digugat dalam perkara perdata mengenai pembayaran utang sebesar ratusan juta rupiah. Akan tetapi, tanpa salinan gugatan, ia belum mengetahui apakah penggugat mendasarkan tuntutannya pada perjanjian pinjaman, perjanjian jual beli, pengakuan utang, jaminan, atau hubungan hukum lainnya. Ia juga belum mengetahui apakah penggugat meminta pembayaran pokok utang, bunga, denda, ganti rugi, sita jaminan, atau tuntutan lain yang mungkin perlu dibantah secara terpisah. Kondisi tersebut memperlihatkan mengapa salinan gugatan mempunyai fungsi penting dalam menjamin hak pembelaan tergugat.

2. Ketentuan Pasal 121 Ayat (2) HIR dan Pasal 145 Ayat (2) RBg
Dalam perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum, ketentuan mengenai penyampaian salinan gugatan kepada tergugat dapat ditemukan dalam Pasal 121 ayat (2) HIR. Ketentuan tersebut berbunyi:

Pasal 121 ayat (2) HIR:

Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat.

Ketentuan tersebut secara tegas mengatur bahwa pemanggilan tergugat harus disertai penyerahan salinan surat gugatan. Selain itu, tergugat juga harus diberitahukan bahwa ia mempunyai kesempatan untuk menjawab gugatan secara tertulis. Dengan demikian, hukum acara tidak hanya mengatur kewajiban pengadilan memanggil tergugat untuk hadir pada hari dan waktu tertentu, tetapi juga mengatur penyampaian dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan perkara.

Bagi wilayah yang menggunakan RBg, ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 145 ayat (2) RBg, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada waktu dilakukan pemanggilan kepada tergugat, kepadanya juga disampaikan turunan surat gugatan dan diberitahukan bahwa tergugat dapat mengajukan jawaban tertulis apabila menghendakinya. HIR dan RBg dengan demikian mempunyai prinsip yang sama mengenai kewajiban menyampaikan salinan gugatan kepada tergugat ketika pemanggilan dilakukan.

Ketentuan ini perlu dipahami sebagai bagian dari perlindungan hak tergugat dalam proses perdata. Ketika pengadilan memanggil seseorang untuk hadir dalam persidangan, orang tersebut tidak hanya harus mengetahui bahwa ada perkara yang melibatkan dirinya, tetapi juga harus memperoleh informasi mengenai tuntutan yang akan diperiksa. Pemberian salinan gugatan memungkinkan tergugat mempersiapkan jawaban, mengumpulkan dokumen yang relevan, berkonsultasi dengan advokat apabila diperlukan, dan menentukan langkah hukum yang sesuai dengan keadaan perkara.

Pasal 121 ayat (2) HIR juga memperlihatkan bahwa jawaban tertulis merupakan hak yang dapat digunakan tergugat. Hak tersebut akan sulit dijalankan apabila tergugat tidak memperoleh dokumen yang harus dijawab. Karena itu, apabila salinan gugatan tidak disampaikan bersama panggilan, tergugat mempunyai dasar untuk meminta pengadilan memberikan dokumen tersebut sebelum dirinya diminta menyampaikan jawaban atas pokok perkara. (Pasal 121 HIR, naskah HIR, Pasal 145 RBg)

3. Apakah Panggilan Sidang Tetap Sah jika Tidak Disertai Salinan Gugatan?
Pertanyaan mengenai sah atau tidaknya panggilan sidang harus dibedakan dari pertanyaan apakah pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata, pemanggilan harus memenuhi tata cara yang ditentukan, termasuk mengenai pihak yang dipanggil, alamat penyampaian, waktu pemanggilan, serta dokumen yang harus disampaikan. Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) RBg secara khusus mengatur bahwa salinan gugatan diserahkan pada saat tergugat dipanggil.

Apabila panggilan pertama dilakukan secara konvensional tetapi tidak disertai salinan gugatan, terdapat persoalan mengenai pemenuhan prosedur pemanggilan yang ditentukan hukum acara. Keadaan tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai kekurangan yang tidak penting, sebab dokumen yang tidak disampaikan justru merupakan dasar bagi tergugat untuk mengetahui tuntutan yang harus dihadapinya. Terlebih lagi, apabila tergugat sama sekali belum pernah menerima atau memperoleh akses terhadap gugatan dari sumber lain, kekurangan tersebut dapat memengaruhi kemampuannya untuk mempersiapkan pembelaan.

Namun, perlu dihindari kesimpulan bahwa setiap panggilan yang tidak disertai salinan gugatan secara otomatis membuat seluruh proses persidangan batal demi hukum. Penilaian terhadap akibat hukumnya harus mempertimbangkan jenis perkara, prosedur pemanggilan yang digunakan, aturan teknis yang berlaku, apakah dokumen telah tersedia melalui sistem elektronik, serta apakah kekurangan tersebut telah diperbaiki sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Pengadilan juga perlu menilai apakah tergugat telah memperoleh kesempatan yang cukup untuk mengetahui dan menanggapi isi gugatan.

Dalam praktiknya, tergugat sebaiknya tidak hanya menyatakan bahwa panggilan tidak sah, tetapi menjelaskan secara konkret bahwa dirinya tidak menerima salinan gugatan, belum mengetahui dalil dan tuntutan penggugat, serta belum mempunyai kesempatan yang cukup untuk mempersiapkan jawaban. Keberatan tersebut sebaiknya disampaikan sejak awal persidangan dan diminta agar dicatat dalam berita acara sidang. Dengan cara demikian, persoalan tidak berhenti sebagai keluhan lisan, melainkan menjadi bagian dari catatan resmi proses pemeriksaan.

Perlu juga diperhatikan bahwa aturan teknis Mahkamah Agung yang berlaku saat ini memberikan petunjuk lebih rinci mengenai tata cara pemanggilan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, yang ditetapkan pada 19 Agustus 2026, mengatur bahwa panggilan pertama bagi tergugat atau termohon yang tidak mempunyai domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat dengan melampirkan surat gugatan. Ketentuan tersebut memperkuat bahwa dalam prosedur panggilan melalui surat tercatat, penyampaian gugatan merupakan bagian dari tata cara pemanggilan pertama. (SK KMA Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026, Buku II)

4. Apakah Sidang Pertama Tetap Bisa Dilaksanakan?
Sidang pertama pada dasarnya dapat tetap dibuka oleh majelis hakim sesuai jadwal yang telah ditentukan, meskipun tergugat menyampaikan bahwa dirinya tidak menerima salinan gugatan. Akan tetapi, dibukanya persidangan tidak berarti bahwa majelis hakim harus langsung memeriksa pokok perkara atau memaksa tergugat memberikan jawaban tanpa mengetahui isi gugatan. Dalam keadaan demikian, majelis hakim perlu terlebih dahulu memperhatikan keberatan tergugat dan memastikan apakah dokumen gugatan telah diterima atau dapat diberikan agar proses pemeriksaan berlangsung secara adil.

Sidang pertama dapat digunakan untuk memeriksa kehadiran para pihak, memastikan identitas dan kedudukan hukum pihak yang hadir, memeriksa kelengkapan administrasi, serta menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kelanjutan proses perkara. Apabila tergugat menyampaikan bahwa salinan gugatan tidak pernah diterima, majelis hakim dapat meminta klarifikasi mengenai cara pemanggilan dan memastikan apakah salinan gugatan telah dilampirkan atau tersedia melalui sistem pengadilan. Jika memang terdapat kekurangan, majelis hakim dapat memberikan kesempatan agar dokumen disampaikan terlebih dahulu sebelum tergugat diminta menyusun jawaban.

Dalam perkara perdata yang wajib menempuh mediasi, sidang pertama juga berkaitan dengan pemeriksaan kehadiran para pihak dan pelaksanaan proses mediasi sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, keberadaan agenda mediasi tidak menghilangkan kepentingan tergugat untuk mengetahui isi gugatan. Walaupun mediasi bertujuan mendorong penyelesaian sengketa secara damai, tergugat tetap perlu memahami pokok persoalan dan tuntutan yang diajukan penggugat agar dapat menilai apakah penyelesaian yang ditawarkan masuk akal dan sesuai dengan kepentingannya.

Apabila tergugat belum menerima gugatan, langkah yang lebih tepat adalah meminta salinan dokumen tersebut dan kesempatan yang memadai untuk mempelajarinya. Dalam keadaan tertentu, majelis hakim dapat menunda agenda yang membutuhkan tanggapan tergugat sampai dokumen diberikan dan pihak tersebut memperoleh waktu yang layak untuk mempersiapkan jawaban. Dengan demikian, perlu dibedakan antara sidang yang secara administratif dibuka sesuai jadwal dan pemeriksaan pokok perkara yang menuntut tergugat telah memahami materi gugatan.

5. Apa yang Harus Dilakukan Tergugat ketika Datang ke Sidang tanpa Salinan Gugatan?
Tergugat yang hadir di pengadilan tanpa membawa atau menerima salinan gugatan sebaiknya segera menyampaikan keadaan tersebut kepada majelis hakim pada awal persidangan. Penyampaian tersebut perlu dilakukan secara jelas dan tidak berbelit-belit, yaitu bahwa tergugat telah menerima surat panggilan, tetapi tidak menerima salinan gugatan yang seharusnya disampaikan bersama panggilan pertama. Tergugat juga perlu menjelaskan bahwa tanpa dokumen tersebut dirinya belum dapat mengetahui secara lengkap dasar tuntutan, uraian peristiwa, dan petitum yang diajukan penggugat.

Setelah menyampaikan keberatan, tergugat dapat meminta majelis hakim memerintahkan agar salinan gugatan diberikan kepadanya, baik dalam bentuk dokumen cetak maupun melalui akses elektronik apabila perkara menggunakan sistem persidangan elektronik. Permintaan tersebut sebaiknya tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dapat dituangkan dalam surat permohonan singkat yang ditujukan kepada ketua majelis hakim. Surat tersebut dapat memuat nomor perkara, identitas tergugat, tanggal pemanggilan, keterangan bahwa salinan gugatan tidak diterima, serta permintaan agar dokumen disampaikan dan diberikan waktu yang cukup untuk mempelajarinya.

Tergugat juga perlu meminta agar keberatan dan permohonannya dicatat dalam berita acara sidang. Pencatatan ini penting karena berita acara sidang merupakan dokumen resmi yang merekam jalannya persidangan, termasuk pernyataan para pihak dan tindakan yang dilakukan majelis hakim. Apabila pada kemudian hari muncul persoalan mengenai apakah tergugat pernah meminta salinan gugatan atau apakah majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk mempelajarinya, catatan tersebut dapat menjadi bagian dari dokumentasi proses perkara.

Hal yang tidak kalah penting adalah tergugat sebaiknya tetap hadir dan tidak meninggalkan persidangan hanya karena belum menerima gugatan. Kehadiran memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan keberatan secara langsung, meminta dokumen, dan mengetahui langkah yang akan diambil majelis hakim. Apabila tergugat tidak hadir, ia berisiko kehilangan kesempatan untuk menjelaskan persoalan tersebut pada sidang pertama, sementara pengadilan dapat menilai ketidakhadirannya berdasarkan ketentuan hukum acara apabila pemanggilan dianggap sah dan patut.

6. Apakah Tergugat Bisa Meminta Penundaan Sidang?
Tergugat dapat meminta penundaan sidang apabila belum menerima salinan gugatan dan keadaan tersebut membuatnya belum dapat mempersiapkan jawaban secara layak. Permintaan penundaan mempunyai alasan yang dapat dijelaskan secara konkret, yaitu bahwa tergugat belum mengetahui dalil-dalil yang ditujukan kepadanya dan belum dapat menilai bukti atau dokumen apa yang diperlukan untuk membantah gugatan. Permintaan ini menjadi lebih kuat apabila tergugat menunjukkan bahwa salinan gugatan memang tidak disertakan dalam panggilan pertama dan belum pernah diberikan melalui mekanisme lain.

Dalam mengajukan permohonan penundaan, tergugat sebaiknya tidak hanya menyampaikan bahwa dirinya membutuhkan waktu tambahan, tetapi juga menjelaskan hubungan antara tidak diterimanya gugatan dengan ketidakmampuan mempersiapkan pembelaan. Misalnya, gugatan menyangkut transaksi yang terjadi beberapa tahun sebelumnya, sehingga tergugat perlu memeriksa perjanjian, bukti pembayaran, korespondensi, atau dokumen lain yang mungkin berada dalam penyimpanan berbeda. Tanpa mengetahui terlebih dahulu dasar tuntutan penggugat, tergugat tidak dapat menentukan bukti mana yang relevan dan perlu disiapkan.

Majelis hakim kemudian akan mempertimbangkan permintaan tersebut berdasarkan keadaan perkara, tahap pemeriksaan, dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan hak para pihak. Penundaan tidak otomatis harus diberikan setiap kali tergugat menyatakan belum menerima salinan gugatan, tetapi alasan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya penyampaian dokumen penting patut diperiksa secara sungguh-sungguh. Apabila gugatan belum diberikan sama sekali, memberikan waktu untuk mempelajarinya merupakan langkah yang dapat mencegah tergugat dipaksa menjawab tuntutan yang belum diketahuinya.

Permintaan penundaan juga sebaiknya dibedakan dari permintaan agar perkara dihentikan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Tidak diterimanya salinan gugatan pada saat pemanggilan pertama pada umumnya merupakan persoalan prosedural yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Persoalan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara. Karena itu, langkah awal yang lebih proporsional adalah meminta pemenuhan hak untuk memperoleh dokumen dan waktu yang cukup untuk menyiapkan jawaban.

7. Bagaimana Jika Pengadilan Tetap Melanjutkan Persidangan?
Apabila majelis hakim tetap melanjutkan persidangan meskipun tergugat belum menerima salinan gugatan, tergugat perlu memastikan bahwa keberatannya telah disampaikan dan dicatat dalam berita acara sidang. Tergugat dapat menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menghindari proses peradilan, tetapi belum dapat memberikan jawaban terhadap pokok perkara karena belum mengetahui secara lengkap apa yang dituntut oleh penggugat. Pernyataan tersebut penting agar sikap tergugat tidak disalahartikan sebagai penolakan untuk mengikuti persidangan atau ketidakmauan memberikan jawaban.

Jika majelis hakim tetap meminta tergugat menyampaikan jawaban, tergugat dapat meminta agar jawaban ditunda sampai salinan gugatan diberikan dan dipelajari. Apabila dokumen akhirnya diberikan pada saat persidangan, tergugat dapat meminta waktu yang wajar untuk memeriksa seluruh isinya, terutama apabila gugatan memuat banyak uraian fakta, tuntutan ganti rugi, atau dokumen yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam kondisi demikian, memaksakan jawaban secara langsung tanpa kesempatan memadai berpotensi mengurangi efektivitas hak tergugat untuk membela diri.

Apabila keberatan telah disampaikan tetapi tidak memperoleh tanggapan yang memadai, tergugat sebaiknya tetap menjaga seluruh bukti mengenai proses tersebut. Bukti yang dapat disimpan antara lain surat panggilan, amplop atau bukti pengiriman, dokumen yang diterima dari kurir, tangkapan layar sistem elektronik, surat permohonan salinan gugatan, dan salinan jawaban atau keberatan yang telah diserahkan kepada pengadilan. Dokumen-dokumen tersebut dapat membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi apabila pada tahap berikutnya timbul sengketa mengenai pemenuhan prosedur pemanggilan dan kesempatan membela diri.

Meskipun demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap pemeriksaan yang tetap berjalan dalam keadaan tersebut otomatis membuat putusan menjadi tidak sah. Untuk menilai akibat hukumnya, perlu diperiksa apakah tergugat pada akhirnya telah menerima gugatan, apakah ia memperoleh kesempatan untuk memberikan jawaban, apakah kekurangan prosedural telah diperbaiki, serta apakah terdapat kerugian nyata terhadap hak pembelaannya. Apabila putusan telah dijatuhkan, jenis upaya hukum yang dapat ditempuh juga bergantung pada bentuk putusan, kehadiran tergugat, tahapan perkara, dan tenggang waktu yang berlaku.

8. Perbedaan Panggilan Konvensional dan Panggilan Elektronik
Perkembangan sistem peradilan elektronik membuat penyampaian panggilan dan dokumen perkara tidak selalu dilakukan dengan cara menyerahkan dokumen fisik secara langsung. Dalam perkara yang didaftarkan melalui sistem elektronik, pemanggilan dapat dilakukan melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Oleh karena itu, ketika tergugat menyatakan tidak menerima salinan gugatan, perlu diperiksa terlebih dahulu apakah perkara didaftarkan secara elektronik dan bagaimana dokumen gugatan seharusnya disampaikan menurut mekanisme yang digunakan.

Pasal 15 dan Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur pemanggilan dan pemberitahuan secara elektronik. Pemanggilan elektronik dapat disampaikan kepada tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, tergugat yang telah menyatakan persetujuannya, atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan. Apabila tergugat tidak mempunyai domisili elektronik, pemanggilan atau pemberitahuan dilakukan melalui surat tercatat. (PERMA Nomor 7 Tahun 2022)

Dalam mekanisme panggilan melalui surat tercatat, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 memberikan petunjuk teknis bahwa panggilan pertama kepada tergugat atau termohon yang tidak mempunyai domisili elektronik harus dilampiri surat gugatan penggugat atau permohonan pemohon. Pedoman tersebut juga mengatur tenggang waktu pengiriman, yaitu panggilan dikirim paling lambat enam hari sebelum hari sidang dan diterima di alamat tergugat paling lambat tiga hari kerja sebelum sidang berdasarkan pelacakan kiriman. Ketentuan ini penting karena tergugat tidak hanya harus memperoleh dokumen gugatan, tetapi juga harus memperoleh panggilan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pedoman teknis tersebut. (SK KMA Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026, Buku II, bagian Peradilan Agama)

Untuk perkara di lingkungan Peradilan Umum, pedoman teknis yang sama juga mengatur pemanggilan elektronik dan pemanggilan melalui surat tercatat. Pada bagian pemanggilan perkara perdata di Peradilan Umum, Buku II menyebutkan bahwa panggilan bagi tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan dilakukan secara elektronik, sedangkan tergugat yang tidak mempunyai domisili elektronik dipanggil melalui surat tercatat dengan melampirkan surat gugatan pada panggilan pertama. Dengan demikian, prinsip penyampaian gugatan tetap menjadi bagian penting dalam pemanggilan pertama, meskipun cara penyampaian dan sarana yang digunakan dapat berbeda. (SK KMA Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026, bagian Peradilan Umum)

Dalam perkara elektronik, tergugat juga perlu memeriksa apakah dokumen gugatan telah tersedia atau dapat diakses melalui sistem informasi pengadilan sesuai status dan mekanisme perkara. Tidak diterimanya dokumen dalam bentuk cetak tidak selalu berarti dokumen sama sekali tidak disampaikan, khususnya apabila perkara menggunakan mekanisme elektronik yang sah dan tergugat telah mempunyai akses sesuai ketentuan. Namun, apabila tergugat benar-benar tidak dapat mengakses dokumen atau tidak memperoleh salinan yang diperlukan untuk menyusun jawaban, keadaan tersebut tetap patut disampaikan kepada pengadilan agar diberikan akses atau salinan yang memadai.

9. Bagaimana Ketentuan dalam Perkara di Pengadilan Agama?
Perkara perdata di Pengadilan Agama, seperti perceraian, sengketa harta bersama, waris, dan perkara lain yang menjadi kewenangannya, juga mengenal kewajiban pemanggilan para pihak sesuai hukum acara dan pedoman teknis Mahkamah Agung. Karena itu, tergugat atau termohon yang menerima panggilan sidang tetapi tidak memperoleh salinan gugatan atau permohonan tetap perlu meminta dokumen tersebut kepada pengadilan. Dalam perkara perceraian, misalnya, pihak yang dipanggil perlu mengetahui apakah gugatan berkaitan dengan alasan perceraian, tuntutan hak asuh anak, nafkah, pembagian harta bersama, atau beberapa tuntutan yang diajukan sekaligus.

Dalam perkara perceraian Islam, pihak yang digugat atau disebut termohon perlu memahami uraian alasan perceraian yang disampaikan oleh penggugat atau pemohon. Alasan tersebut penting karena pihak yang digugat dapat membantah peristiwa yang dianggap sebagai penyebab perselisihan, menjelaskan keadaan rumah tangga, atau mengajukan bukti yang berbeda dari uraian pihak lawan. Apabila terdapat tuntutan lain seperti nafkah anak, nafkah lampau, mut'ah, atau pembagian harta bersama, pihak yang digugat juga perlu mengetahui secara tepat apa yang diminta dan bagaimana dasar tuntutannya.

Pedoman Buku II yang diberlakukan melalui SK KMA Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 mengatur pemanggilan dalam lingkungan Peradilan Agama, termasuk panggilan elektronik bagi pihak yang mempunyai domisili elektronik dan panggilan melalui surat tercatat bagi pihak yang tidak mempunyai domisili elektronik. Untuk panggilan pertama melalui surat tercatat, salinan gugatan atau permohonan harus dilampirkan. Oleh karena itu, pihak yang menerima panggilan tanpa dokumen gugatan atau permohonan mempunyai alasan untuk meminta klarifikasi dan pemenuhan dokumen tersebut sebelum diminta memberikan tanggapan terhadap pokok perkara. (SK KMA Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026)

Perlu diingat bahwa istilah dan kedudukan para pihak dapat berbeda menurut jenis perkara. Dalam gugatan perceraian, pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat dan pihak yang digugat disebut tergugat, sedangkan dalam permohonan cerai talak terdapat pemohon dan termohon. Walaupun istilahnya berbeda, kebutuhan untuk mengetahui isi gugatan atau permohonan tetap penting karena pihak yang dipanggil harus memahami dasar permohonan dan akibat hukum yang diminta oleh pihak lawan.

10. Apakah Tidak Menerima Salinan Gugatan Bisa Menjadi Alasan Mengajukan Keberatan?
Tidak menerima salinan gugatan dapat menjadi dasar untuk mengajukan keberatan mengenai tata cara pemanggilan dan pemenuhan hak tergugat dalam mempersiapkan pembelaan. Namun, keberatan tersebut harus dirumuskan secara tepat karena tidak semua kekurangan dalam proses pemanggilan mempunyai akibat hukum yang sama. Tergugat perlu membedakan antara keberatan mengenai pemanggilan yang tidak memenuhi prosedur, keberatan karena tidak memperoleh dokumen gugatan, dan keberatan terhadap isi gugatan yang dianggap tidak jelas atau tidak mempunyai dasar hukum.

Apabila persoalannya adalah tidak diterimanya salinan gugatan, keberatan awal sebaiknya diarahkan pada permintaan agar dokumen disampaikan dan tergugat diberikan waktu yang cukup untuk mempelajarinya. Apabila kemudian ditemukan bahwa gugatan mengandung kekeliruan, tergugat dapat mengajukan bantahan atau eksepsi yang sesuai dengan persoalan tersebut, misalnya mengenai kompetensi pengadilan, kedudukan hukum para pihak, gugatan yang tidak jelas, atau persoalan lain yang relevan. Dengan demikian, tidak diterimanya salinan gugatan tidak boleh dicampuradukkan dengan keberatan terhadap substansi gugatan yang baru dapat dinilai setelah dokumen diperoleh.

Apabila pemanggilan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan tergugat tidak memperoleh kesempatan yang layak untuk hadir atau membela diri, persoalan tersebut dapat menjadi relevan dalam menilai keabsahan proses pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan. Namun, penilaian tersebut harus melihat keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk apakah tergugat akhirnya hadir, apakah gugatan diberikan sebelum pemeriksaan pokok perkara, apakah keberatan telah dicatat, dan apakah tergugat memperoleh kesempatan yang cukup untuk memberikan jawaban.

Karena itu, tergugat sebaiknya tidak langsung meminta agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima hanya karena salinan gugatan tidak diterima bersama panggilan. Permintaan semacam itu belum tentu sesuai dengan jenis persoalan yang terjadi. Langkah yang lebih tepat adalah meminta pemenuhan prosedur terlebih dahulu, kemudian menggunakan jawaban atau eksepsi untuk mempersoalkan isi dan dasar hukum gugatan apabila memang ditemukan alasan yang relevan.

11. Risiko Jika Tergugat Tidak Hadir karena Tidak Menerima Salinan Gugatan
Tidak hadir dalam persidangan karena tidak menerima salinan gugatan dapat menimbulkan risiko yang serius, terutama apabila pengadilan menilai bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Dalam perkara perdata, apabila tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil yang sah, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk memeriksa perkara tanpa kehadirannya berdasarkan ketentuan mengenai putusan verstek. Putusan verstek bukan berarti gugatan otomatis dikabulkan seluruhnya, sebab hakim tetap harus menilai apakah gugatan mempunyai dasar dan tidak melawan hukum atau tidak beralasan.

Pasal 125 HIR mengatur kemungkinan dijatuhkannya putusan tanpa hadirnya tergugat apabila tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya. Ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 149 RBg. Oleh karena itu, tergugat yang tidak hadir karena merasa belum menerima gugatan perlu mempertimbangkan risiko tersebut, khususnya apabila surat panggilan telah diterima dan pengadilan mempunyai bukti pemanggilan yang dianggap memenuhi ketentuan.

Dalam keadaan tertentu, ketidakhadiran tergugat dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk melanjutkan pemeriksaan tanpa mendengar jawaban langsung dari tergugat. Akibatnya, tergugat kehilangan kesempatan untuk menjelaskan fakta, mengajukan bantahan, menyampaikan bukti pembayaran, menunjukkan perjanjian, atau mengajukan eksepsi pada tahap pemeriksaan biasa. Apabila kemudian putusan dijatuhkan secara verstek, tergugat mungkin harus menggunakan upaya hukum perlawanan atau verzet sesuai ketentuan yang berlaku, yang tentu membutuhkan waktu, biaya, dan persiapan tambahan.

Karena itu, apabila tergugat mengetahui jadwal sidang tetapi tidak menerima salinan gugatan, langkah yang lebih aman adalah tetap hadir dan menyampaikan keberatan secara resmi. Kehadiran tidak berarti tergugat mengakui dalil penggugat atau menerima seluruh prosedur yang telah dilakukan. Sebaliknya, kehadiran justru memberikan kesempatan untuk menjelaskan kekurangan pemanggilan, meminta salinan gugatan, dan menjaga agar hak pembelaan tetap dapat digunakan dalam proses pemeriksaan.

12. Contoh Kasus: Dipanggil Sidang tetapi Tidak Mengetahui Isi Gugatan
Misalnya, seseorang menerima surat tercatat yang berisi panggilan dari Pengadilan Negeri untuk menghadiri sidang perkara perdata pada tanggal tertentu. Dalam surat tersebut tercantum nama penggugat, nama tergugat, nomor perkara, dan jadwal sidang, tetapi tidak terdapat salinan gugatan. Tergugat kemudian menghubungi pengadilan untuk meminta penjelasan, tetapi belum memperoleh dokumen yang menjelaskan tuntutan penggugat. Ia hanya mengetahui bahwa dirinya sedang digugat tanpa mengetahui apakah perkara tersebut berhubungan dengan utang, perjanjian, kepemilikan tanah, atau perbuatan melawan hukum.

Pada hari sidang pertama, tergugat hadir dan menyampaikan kepada majelis hakim bahwa salinan gugatan tidak pernah diterimanya. Ia meminta agar pengadilan memberikan salinan gugatan dan menunda agenda yang mengharuskannya memberikan jawaban sampai dokumen tersebut dipelajari. Dalam keadaan ini, majelis hakim dapat memeriksa bukti pemanggilan, meminta keterangan mengenai pengiriman dokumen, dan memastikan apakah salinan gugatan telah disampaikan melalui sarana lain yang sah.

Apabila ternyata salinan gugatan memang tidak dilampirkan pada panggilan pertama dan tergugat belum mempunyai akses terhadap dokumen tersebut, majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan salinan dan waktu yang cukup bagi tergugat untuk mempelajarinya. Setelah memperoleh dokumen, tergugat dapat menilai apakah perlu mengajukan eksepsi, membantah uraian fakta, mengajukan bukti pembayaran, atau menyampaikan jawaban terhadap tuntutan penggugat. Dengan demikian, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan setelah hak tergugat untuk mengetahui dan menanggapi gugatan dipenuhi secara layak.

Situasinya dapat berbeda apabila perkara didaftarkan secara elektronik dan salinan gugatan sebenarnya telah tersedia melalui sistem yang dapat diakses tergugat sesuai prosedur. Dalam keadaan tersebut, majelis hakim perlu memeriksa apakah tergugat memang mempunyai akses terhadap dokumen, apakah pemberitahuan telah dikirim melalui domisili elektronik yang benar, dan apakah terdapat kendala teknis yang membuat dokumen tidak dapat dibuka. Jika tergugat benar-benar tidak dapat mengaksesnya, ia tetap dapat meminta bantuan pengadilan untuk memperoleh dokumen dan kesempatan mempelajarinya.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata apakah surat panggilan telah diterima, melainkan apakah tergugat telah memperoleh informasi dan kesempatan yang cukup untuk memahami tuntutan yang diajukan terhadapnya. Pengadilan perlu memastikan proses pemanggilan dan penyampaian dokumen berjalan sesuai ketentuan, sedangkan tergugat perlu aktif menyampaikan keberatan apabila terdapat kekurangan agar persoalan tersebut dapat ditangani sebelum pemeriksaan pokok perkara berlangsung lebih jauh.

13. Langkah Praktis Melindungi Hak Tergugat
Tergugat yang menerima panggilan sidang tanpa salinan gugatan sebaiknya segera menghubungi bagian pelayanan pengadilan atau kepaniteraan perkara dengan menyebutkan nomor perkara yang tercantum dalam surat panggilan. Permintaan salinan gugatan dapat disampaikan secara tertulis agar terdapat bukti bahwa tergugat telah berusaha memperoleh dokumen yang diperlukan. Apabila perkara menggunakan sistem elektronik, tergugat dapat meminta petunjuk mengenai cara mengakses dokumen gugatan melalui sistem tersebut atau meminta bantuan apabila terdapat kendala teknis.

Pada saat datang ke persidangan, tergugat sebaiknya membawa surat panggilan, identitas diri, bukti penerimaan surat tercatat, dan bukti komunikasi dengan pengadilan apabila sebelumnya telah meminta salinan gugatan. Dokumen tersebut dapat membantu majelis hakim memeriksa keadaan pemanggilan dan memastikan apakah salinan gugatan telah disampaikan. Jika tergugat mempunyai advokat, dokumen tersebut dapat diberikan kepada advokat untuk dianalisis dan digunakan dalam menyusun permohonan atau keberatan.

Berikut langkah yang dapat dilakukan:

1. Periksa surat panggilan, termasuk nomor perkara, nama penggugat, nama tergugat, pengadilan yang memeriksa, tanggal, dan agenda sidang.
2. Periksa kelengkapan dokumen, terutama apakah salinan gugatan atau permohonan dilampirkan bersama panggilan pertama.
3. Hubungi kepaniteraan pengadilan, dengan menyebutkan nomor perkara dan meminta salinan gugatan apabila belum diterima.
4. Tetap hadir pada sidang pertama, agar dapat menyampaikan langsung keberatan dan menghindari risiko ketidakhadiran.
5. Sampaikan keberatan kepada majelis hakim, dengan menjelaskan bahwa gugatan belum diterima dan tergugat belum dapat mempersiapkan jawaban.
6. Minta agar keberatan dicatat dalam berita acara sidang, sehingga terdapat rekam resmi mengenai persoalan tersebut.
7. Ajukan permohonan penundaan apabila diperlukan, terutama jika gugatan baru diberikan pada hari sidang dan memerlukan waktu untuk dipelajari.
8. Simpan seluruh bukti komunikasi dan pemanggilan, termasuk surat, amplop, resi, bukti pelacakan, dan tangkapan layar sistem elektronik.

Langkah-langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat pemeriksaan perkara, tetapi untuk memastikan bahwa tergugat dapat mengikuti proses peradilan dengan memahami perkara yang sedang dihadapinya. Semakin cepat persoalan penyampaian salinan gugatan disampaikan kepada pengadilan, semakin besar kemungkinan kekurangan tersebut dapat diperbaiki sebelum memasuki tahap jawab-menjawab dan pembuktian.

14. Kesimpulan Penulis/Advokat
Penerimaan surat panggilan sidang tanpa disertai salinan gugatan merupakan persoalan yang perlu diperhatikan karena hukum acara perdata pada dasarnya mewajibkan agar salinan gugatan disampaikan kepada tergugat pada saat pemanggilan pertama. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) RBg, sedangkan pedoman teknis Mahkamah Agung yang berlaku melalui SK KMA Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 juga mengatur bahwa panggilan pertama melalui surat tercatat kepada tergugat yang tidak mempunyai domisili elektronik harus dilampiri surat gugatan.

Meskipun demikian, tidak diterimanya salinan gugatan tidak otomatis membuat seluruh proses persidangan batal atau melarang pengadilan membuka sidang pertama. Majelis hakim tetap dapat membuka persidangan sesuai jadwal, tetapi perlu memeriksa keberatan tergugat dan memastikan bahwa dokumen gugatan telah diberikan atau dapat diakses sebelum tergugat diminta memberikan jawaban terhadap pokok perkara. Apabila dokumen belum diterima, tergugat dapat meminta salinan gugatan, menyampaikan keberatan, dan meminta waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan.

Tergugat sebaiknya tidak mengabaikan panggilan atau memilih tidak hadir hanya karena salinan gugatan belum diterima. Ketidakhadiran dapat menimbulkan risiko apabila pengadilan menilai pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut, termasuk kemungkinan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tergugat berdasarkan ketentuan putusan verstek. Langkah yang lebih tepat adalah hadir, menyampaikan keberatan secara resmi, meminta agar keberatan dicatat dalam berita acara sidang, dan memastikan bahwa dirinya memperoleh kesempatan yang memadai untuk mengetahui serta menanggapi seluruh tuntutan penggugat.

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan apakah sidang tetap bisa berjalan adalah sidang pertama dapat tetap dibuka, tetapi tidak diterimanya salinan gugatan merupakan persoalan prosedural yang harus diperiksa dan ditangani sebelum tergugat dipaksa memberikan jawaban tanpa mengetahui isi tuntutan. Hak untuk memperoleh salinan gugatan merupakan bagian penting dari hak tergugat untuk membela kepentingannya, sehingga proses peradilan tidak cukup hanya memastikan bahwa surat panggilan telah sampai, tetapi juga harus memastikan bahwa pihak yang dipanggil memperoleh informasi dan kesempatan yang layak untuk menghadapi perkara.

Dasar Hukum Rujukan

• Herzien Inlandsch Reglement (HIR), khususnya Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) mengenai penetapan hari sidang, pemanggilan tergugat, dan penyerahan salinan gugatan; Pasal 122 mengenai tenggang waktu pemanggilan; serta Pasal 125 mengenai kemungkinan putusan tanpa hadirnya tergugat.
• Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), khususnya Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) mengenai pemanggilan para pihak dan penyampaian turunan surat gugatan; serta Pasal 149 mengenai putusan tanpa hadirnya tergugat.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, khususnya ketentuan mengenai pemanggilan dan pemberitahuan elektronik.
• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, khususnya ketentuan pemanggilan tergugat melalui surat tercatat dan kewajiban melampirkan salinan gugatan pada panggilan pertama.
• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan yang menjamin penegakan hukum dan keadilan.

Editor : Syafira Amalia

Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, SH.

Read More.. →