Memahami Pledoi dalam KUHAP Baru: Dasar Hukum, Struktur, dan Contoh Penerapannya Update :

Memahami Pledoi dalam KUHAP Baru: Dasar Hukum, Struktur, dan Contoh Penerapannya

Hukum Acara Pidana - Pledoi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peradilan pidana yang memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Bagi mahasiswa hukum, calon advokat, maupun masyarakat yang ingin mempelajari hukum acara pidana, memahami pledoi menjadi bekal yang sangat penting karena tahap ini sering kali menjadi penentu dalam membangun keyakinan hakim terhadap suatu perkara. Dalam KUHAP Baru, hak terdakwa untuk mengajukan pembelaan tetap menjadi bagian dari prinsip peradilan yang adil (fair trial), sehingga setiap orang yang diperiksa di hadapan pengadilan memperoleh kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak-haknya berdasarkan hukum.

Pledoi bukan sekadar dokumen formal yang dibacakan di ruang sidang. Di dalamnya terdapat analisis hukum, penilaian terhadap alat bukti, tanggapan atas tuntutan jaksa penuntut umum, hingga permohonan yang diajukan kepada majelis hakim. Oleh karena itu, penyusunan pledoi memerlukan pemahaman yang baik mengenai hukum acara pidana, teknik argumentasi hukum, dan kemampuan menganalisis fakta persidangan secara objektif. Berikut pembahasan lengkap mengenai pledoi dalam KUHAP Baru bagi pemula.

Pengertian dan Dasar Hukum Pledoi dalam KUHAP Baru
Pledoi berasal dari istilah Belanda pleidooi yang berarti pembelaan. Dalam praktik hukum Indonesia, pledoi dikenal sebagai nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya setelah jaksa penuntut umum membacakan tuntutan pidana (requisitoir) dan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Melalui nota pembelaan tersebut, terdakwa diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan-alasan hukum maupun fakta yang menurutnya perlu dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam KUHAP Baru, hak untuk memperoleh pembelaan tetap menjadi salah satu hak fundamental terdakwa. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menempatkan setiap orang sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan secara adil selama proses peradilan berlangsung. Artinya, meskipun seseorang telah didakwa melakukan tindak pidana, ia tetap memiliki hak untuk membela diri sebelum dijatuhi hukuman.

Menurut Prof. Andi Hamzah dalam salah satu kajian hukum acara pidana yang dipublikasikan pada (18/03), pembelaan merupakan implementasi dari asas audi et alteram partem, yaitu setiap pihak berhak didengar keterangannya sebelum hakim mengambil keputusan. Asas tersebut menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem peradilan modern yang menjunjung keseimbangan antara kepentingan penuntutan dan hak-hak terdakwa.

Keberadaan pledoi juga memperlihatkan bahwa tujuan persidangan pidana bukan semata-mata menghukum seseorang, melainkan menemukan kebenaran materiil berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu, hakim wajib mempertimbangkan seluruh argumentasi yang disampaikan dalam nota pembelaan sebelum menjatuhkan putusan.

Tujuan dan Fungsi Pledoi dalam Persidangan
Secara umum, tujuan utama pledoi adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membantah atau menanggapi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pembelaan tersebut dapat berupa bantahan terhadap unsur-unsur tindak pidana, penilaian terhadap alat bukti, maupun permohonan agar hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan atau bahkan membebaskan terdakwa.

Selain sebagai bentuk pembelaan, pledoi juga berfungsi membantu hakim memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkara yang sedang diperiksa. Dalam banyak kasus, penasihat hukum mampu menunjukkan adanya kelemahan pembuktian, kontradiksi keterangan saksi, ataupun kekeliruan dalam penerapan pasal yang didakwakan.

Fungsi lainnya adalah menjaga keseimbangan antara kewenangan penuntut umum dan hak terdakwa. Apabila hanya tuntutan jaksa yang didengar tanpa adanya kesempatan memberikan pembelaan, maka proses peradilan tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang.

Menurut Prof. M. Yahya Harahap dalam berbagai pembahasan mengenai hukum acara pidana yang kembali dikutip pada seminar nasional (27/05), nota pembelaan yang disusun secara sistematis dapat membantu hakim memahami aspek hukum yang mungkin belum tergambar secara lengkap dari surat tuntutan jaksa.

Dengan demikian, pledoi bukan hanya menguntungkan terdakwa, tetapi juga mendukung terciptanya putusan yang lebih objektif, adil, dan berdasarkan fakta persidangan.

Struktur atau Sistematika Penulisan Pledoi
Bagi pemula, memahami struktur pledoi merupakan langkah awal sebelum mempelajari teknik penyusunannya. Pada umumnya, nota pembelaan memiliki susunan yang sistematis agar mudah dipahami oleh majelis hakim.

Bagian pertama memuat identitas perkara, meliputi nomor perkara, identitas terdakwa, nama penasihat hukum, serta nama pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Bagian ini berfungsi sebagai identitas resmi dokumen pembelaan.

Bagian kedua berisi pendahuluan yang menjelaskan secara singkat latar belakang penyusunan pledoi. Selanjutnya masuk ke bagian inti yang merupakan bagian terpenting karena memuat analisis terhadap dakwaan, tuntutan jaksa, alat bukti, keterangan saksi, pendapat ahli, hingga argumentasi hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Setelah analisis selesai, penyusun menyampaikan kesimpulan yang merangkum seluruh argumentasi hukum yang telah diuraikan sebelumnya. Pada bagian akhir dicantumkan petitum atau permohonan kepada majelis hakim, misalnya meminta terdakwa dibebaskan, dilepaskan dari segala tuntutan hukum, atau dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Penyusunan yang runtut akan memudahkan hakim memahami pokok-pokok pembelaan sehingga setiap argumentasi dapat dipertimbangkan secara lebih efektif dalam proses musyawarah majelis.

Cara Menyusun Pledoi yang Baik
Pledoi yang baik harus dibangun berdasarkan fakta persidangan, bukan sekadar opini pribadi. Setiap argumentasi sebaiknya selalu dikaitkan dengan alat bukti yang sah sehingga memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah pertama adalah mempelajari seluruh berita acara persidangan, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, barang bukti, maupun pengakuan terdakwa. Dari seluruh data tersebut, penasihat hukum kemudian menyusun poin-poin yang dianggap menguntungkan terdakwa.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan. Apabila terdapat satu unsur saja yang tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, maka keadaan tersebut dapat dijadikan dasar pembelaan dalam pledoi.

Bahasa yang digunakan juga harus objektif, sopan, dan tetap menghormati pengadilan. Hindari penggunaan kata-kata emosional atau menyerang pihak lain karena hal tersebut justru dapat mengurangi kualitas argumentasi hukum yang disampaikan.

Pledoi yang baik adalah pembelaan yang mampu menghubungkan fakta, alat bukti, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum menjadi satu kesatuan argumentasi yang logis dan mudah dipahami oleh majelis hakim.

Contoh Penerapan Pledoi dalam Perkara Pidana
Sebagai ilustrasi, seorang terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan keterangan dua orang saksi. Namun selama persidangan diketahui bahwa kedua saksi tersebut tidak melihat secara langsung peristiwa pengambilan barang, melainkan hanya memperoleh informasi dari orang lain.

Dalam kondisi demikian, penasihat hukum dapat menyusun pledoi dengan menegaskan bahwa alat bukti yang diajukan belum cukup membuktikan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana. Selain itu, apabila barang bukti diperoleh melalui prosedur yang tidak sesuai hukum acara pidana, keadaan tersebut juga dapat dijadikan salah satu alasan pembelaan.

Contoh lainnya adalah ketika terdakwa mengakui melakukan suatu perbuatan, tetapi unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan. Dalam keadaan seperti ini, penasihat hukum dapat meminta agar hakim mempertimbangkan kemungkinan penerapan pasal lain yang lebih tepat atau bahkan menyatakan dakwaan tidak terbukti.

Di sisi lain, apabila seluruh unsur tindak pidana memang telah terbukti, pledoi masih dapat difokuskan pada keadaan-keadaan yang meringankan, seperti terdakwa belum pernah dihukum, bersikap kooperatif selama persidangan, menyesali perbuatannya, atau telah memberikan ganti kerugian kepada korban.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa pledoi tidak selalu bertujuan membebaskan terdakwa, tetapi juga dapat diarahkan untuk memperoleh putusan yang lebih adil berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Kesimpulan Advokat
Pledoi merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki terdakwa dalam proses peradilan pidana. Melalui nota pembelaan tersebut, terdakwa memperoleh kesempatan untuk menyampaikan argumentasi hukum, menguji kembali pembuktian yang diajukan jaksa penuntut umum, serta memohon putusan yang adil kepada majelis hakim.

Dalam KUHAP Baru, kedudukan pledoi tetap menjadi bagian penting dari prinsip peradilan yang adil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hakim tidak hanya mempertimbangkan surat tuntutan jaksa, tetapi juga wajib memperhatikan seluruh pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya sebelum menjatuhkan putusan.

Bagi mahasiswa hukum dan calon praktisi hukum, memahami dasar hukum, fungsi, struktur, hingga teknik penyusunan pledoi merupakan keterampilan yang sangat penting. Kemampuan tersebut tidak hanya berguna dalam dunia akademik, tetapi juga menjadi bekal utama ketika menghadapi praktik peradilan pidana secara langsung.

Semakin baik kualitas analisis dan argumentasi yang disusun dalam pledoi, semakin besar pula peluang pembelaan tersebut memengaruhi keyakinan hakim. Oleh karena itu, mempelajari pledoi tidak cukup hanya memahami definisinya, tetapi juga harus dibarengi dengan latihan menyusun nota pembelaan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, pledoi merupakan cerminan dari prinsip bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk didengar sebelum diputus bersalah oleh pengadilan. Prinsip inilah yang menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Penulis : Andi Akbar Muzfa, S.H. (Advokat)

Read More.. →

Belajar Hukum Acara Pidana Terbaru: Panduan Lengkap Memahami Pledoi dalam KUHAP Baru Update :

Belajar Hukum Acara Pidana: Panduan Lengkap Memahami Pledoi dalam KUHAP Baru

Hukum acara pidana merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peran sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Berbeda dengan hukum pidana materiil yang mengatur mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana beserta ancaman hukumannya, hukum acara pidana mengatur bagaimana proses penegakan hukum itu dilaksanakan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di dalam rangkaian proses tersebut terdapat berbagai hak yang diberikan kepada tersangka maupun terdakwa agar proses peradilan berlangsung secara adil dan seimbang. Salah satu hak yang memiliki posisi sangat penting adalah hak untuk menyampaikan pledoi atau nota pembelaan sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Bagi masyarakat umum, istilah pledoi mungkin lebih sering terdengar ketika mengikuti persidangan perkara besar yang disiarkan media massa. Tidak sedikit orang menganggap bahwa pledoi hanyalah pidato panjang seorang pengacara yang bertujuan membela kliennya. Padahal, dalam perspektif hukum acara pidana, pledoi merupakan salah satu tahapan yang memiliki nilai strategis karena menjadi kesempatan resmi bagi terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk memberikan tanggapan terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Melalui pledoi, terdakwa dapat menguraikan argumentasi hukum, mengkritisi alat bukti, menjelaskan fakta persidangan, hingga meminta majelis hakim mempertimbangkan berbagai keadaan yang meringankan.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), berbagai ketentuan mengenai hak-hak terdakwa semakin diperkuat. KUHAP Baru menempatkan prinsip perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu, serta jaminan atas proses peradilan yang adil sebagai salah satu fondasi utama penyelenggaraan peradilan pidana. Oleh karena itu, memahami konsep pledoi menjadi bagian penting bagi mahasiswa hukum, advokat, aparat penegak hukum, maupun masyarakat yang ingin mengenal bagaimana mekanisme persidangan pidana berlangsung di Indonesia.

Memahami Pengertian Pledoi dalam Hukum Acara Pidana
Secara etimologis, istilah pledoi berasal dari bahasa Belanda pleidooi yang berarti pembelaan. Dalam praktik hukum Indonesia, istilah ini digunakan untuk menyebut nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan pidana (requisitoir). Pledoi bukan sekadar formalitas persidangan, melainkan merupakan hak konstitusional terdakwa untuk menyampaikan seluruh argumentasi yang dianggap penting sebelum hakim mengambil keputusan akhir.

Isi sebuah pledoi dapat sangat beragam tergantung karakteristik perkara yang sedang diperiksa. Dalam perkara tertentu, pledoi dapat berisi bantahan terhadap dakwaan karena unsur tindak pidana dianggap tidak terpenuhi. Dalam perkara lain, pembelaan dapat difokuskan pada kelemahan alat bukti, inkonsistensi keterangan saksi, kesalahan penerapan pasal oleh penuntut umum, hingga keberadaan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapuskan sifat pidana suatu perbuatan.

Selain itu, pledoi juga sering memuat uraian mengenai latar belakang kehidupan terdakwa, kondisi keluarga, rekam jejak pekerjaan, kontribusi terhadap masyarakat, maupun penyesalan atas perbuatan yang dilakukan. Semua argumentasi tersebut bertujuan agar majelis hakim memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkara sebelum menjatuhkan putusan.

Karena itulah, penyusunan pledoi memerlukan kemampuan analisis hukum yang baik. Pembelaan tidak cukup hanya berisi pernyataan bahwa terdakwa tidak bersalah, tetapi harus mampu menghubungkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memiliki nilai pembuktian dan daya persuasi di hadapan majelis hakim.

Dasar Hukum Pledoi dalam KUHAP Baru
KUHAP Baru tetap menjamin hak setiap terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang efektif selama proses persidangan. Salah satu ketentuan yang menjadi dasar penting terdapat dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur hak-hak advokat dalam menjalankan profesinya.

Pada Pasal 150 huruf g ditegaskan bahwa advokat berhak:
"Menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap terdakwa."

Selanjutnya Pasal 150 huruf h menyatakan:
"Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tahap pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada terdakwa."

Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian pledoi merupakan hak yang secara tegas dijamin oleh undang-undang. Advokat memiliki kebebasan profesional dalam menyampaikan argumentasi hukum sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab, berlandaskan fakta persidangan, serta tidak bertentangan dengan hukum maupun kode etik profesi.

Dalam praktik persidangan pidana, pembacaan pledoi dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidananya. Setelah pledoi selesai dibacakan, penuntut umum diberikan kesempatan memberikan replik, yaitu tanggapan terhadap isi pembelaan. Sebagai jawaban terakhir, terdakwa atau penasihat hukum dapat menyampaikan duplik. Setelah seluruh tahapan tersebut selesai, majelis hakim menutup pemeriksaan perkara untuk kemudian bermusyawarah sebelum membacakan putusan.

Rangkaian tersebut mencerminkan prinsip equality of arms, yaitu keseimbangan hak antara penuntut umum dan pihak pembela sehingga tidak ada pihak yang kehilangan kesempatan untuk menyampaikan argumentasinya di depan pengadilan.

Fungsi dan Kedudukan Pledoi dalam Persidangan Pidana
Pledoi memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu sarana untuk memastikan bahwa seluruh fakta dan argumentasi hukum telah dipertimbangkan secara objektif oleh hakim. Walaupun hakim wajib memutus berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, isi pembelaan sering kali membantu hakim melihat suatu perkara dari sudut pandang yang berbeda.

Salah satu fungsi utama pledoi adalah menguji kembali apakah dakwaan dan tuntutan jaksa benar-benar telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Dalam banyak perkara, penasihat hukum berusaha menunjukkan bahwa terdapat unsur tertentu yang belum terbukti sehingga terdakwa tidak dapat dipidana.

Selain itu, pledoi juga berfungsi mengkritisi kualitas alat bukti yang diajukan penuntut umum. Misalnya, terdapat saksi yang memberikan keterangan saling bertentangan, barang bukti yang diperoleh secara tidak sah, atau ahli yang memberikan pendapat di luar kompetensinya. Semua kelemahan tersebut dapat diuraikan secara rinci dalam nota pembelaan.

Di sisi lain, pledoi menjadi media untuk menyampaikan keadaan yang meringankan. Walaupun hakim akhirnya tetap menyatakan terdakwa bersalah, keadaan-keadaan seperti belum pernah dihukum, mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, menjadi tulang punggung keluarga, atau telah mengganti kerugian korban dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

Tidak sedikit putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa argumentasi dalam pledoi turut menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Oleh sebab itu, pembelaan yang disusun secara sistematis dan didukung dasar hukum yang kuat memiliki nilai yang sangat besar dalam proses peradilan pidana.

Tata Cara Menyusun Pledoi yang Efektif dan Berkualitas
Penyusunan pledoi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Sebuah nota pembelaan harus memiliki struktur yang jelas agar mudah dipahami oleh majelis hakim. Umumnya, pledoi diawali dengan identitas perkara, identitas terdakwa, serta uraian singkat mengenai dasar penyampaian pembelaan.

Bagian berikutnya berisi kronologi perkara berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan. Pada tahap ini, penyusun pledoi harus berhati-hati membedakan antara fakta yang benar-benar terbukti dengan asumsi atau dugaan yang belum memperoleh dukungan alat bukti.

Setelah itu dilakukan analisis terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri. Analisis ini menjadi inti dari sebuah pledoi karena di sinilah penasihat hukum menjelaskan mengapa dakwaan atau tuntutan penuntut umum dianggap tidak tepat.

Tahapan selanjutnya adalah menyusun argumentasi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, maupun yurisprudensi yang relevan. Semakin kuat dasar hukum yang digunakan, semakin besar pula nilai argumentatif dari pembelaan tersebut.

Pada bagian penutup biasanya disampaikan permohonan kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang paling adil. Permohonan tersebut dapat berupa pembebasan (vrijspraak), pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), atau apabila terdakwa dinyatakan bersalah, memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan.

Mengapa Mahasiswa Hukum dan Praktisi Perlu Menguasai Pledoi?
Kemampuan menyusun pledoi merupakan salah satu kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh mahasiswa hukum, calon advokat, maupun praktisi yang bergerak di bidang litigasi. Penyusunan nota pembelaan melatih kemampuan berpikir kritis, analisis terhadap alat bukti, penafsiran peraturan perundang-undangan, hingga kemampuan menyusun argumentasi hukum secara logis dan sistematis.

Bagi mahasiswa hukum, mempelajari pledoi tidak hanya membantu memahami teori hukum acara pidana, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik persidangan. Banyak perguruan tinggi hukum bahkan menjadikan penyusunan pledoi sebagai bagian dari praktik peradilan semu (moot court) karena dianggap mampu melatih keterampilan litigasi secara menyeluruh.

Sementara itu, bagi advokat, pledoi merupakan salah satu produk hukum yang mencerminkan kualitas profesionalisme dalam memberikan bantuan hukum kepada klien. Sebuah pledoi yang disusun secara matang dapat menunjukkan kemampuan advokat dalam menghubungkan fakta, alat bukti, doktrin, serta ketentuan hukum menjadi argumentasi yang meyakinkan di hadapan majelis hakim.

Di era KUHAP Baru, kualitas pembelaan menjadi semakin penting karena sistem peradilan pidana Indonesia bergerak menuju proses yang lebih transparan, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia. Oleh sebab itu, mempelajari pledoi bukan hanya penting bagi mereka yang berprofesi di bidang hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin memahami bagaimana hak-hak terdakwa dilindungi dalam proses peradilan pidana.

Pada akhirnya, pledoi merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan peradilan yang adil (fair trial). Melalui nota pembelaan, terdakwa memperoleh kesempatan yang sama untuk didengar sebelum hakim menjatuhkan putusan. Hak tersebut merupakan wujud nyata dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keseimbangan antara kewenangan negara dalam menuntut pelaku tindak pidana dan hak setiap warga negara untuk memperoleh pembelaan yang layak. Dengan memahami pengertian, dasar hukum, fungsi, serta tata cara penyusunannya berdasarkan KUHAP Baru, setiap pembelajar hukum akan memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai salah satu tahapan terpenting dalam proses peradilan pidana Indonesia.

Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Read More.. →

Mengenal Pledoi dalam KUHAP Baru: Pengertian, Fungsi, dan Tata Cara Penyusunannya Update :

Mengenal Pledoi dalam KUHAP Baru: Pengertian, Fungsi, dan Tata Cara Penyusunannya

Hukum Acara Pidana - Dalam proses peradilan pidana, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana memiliki hak untuk membela diri. Hak tersebut merupakan bagian dari prinsip fair trial atau peradilan yang adil yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu bentuk pembelaan yang paling dikenal adalah pledoi atau nota pembelaan, yaitu kesempatan yang diberikan kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk menanggapi tuntutan pidana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam praktik persidangan, pledoi sering menjadi perhatian publik karena berisi argumentasi hukum, analisis terhadap alat bukti, hingga alasan-alasan yang menurut terdakwa patut dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Dengan berlakunya KUHAP Baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pengaturan mengenai hak-hak terdakwa semakin diperjelas dan diperkuat. KUHAP baru tidak hanya mengatur mekanisme pemeriksaan perkara pidana, tetapi juga memberikan jaminan yang lebih luas terhadap hak atas bantuan hukum, kesempatan menyampaikan pembelaan, hingga perlindungan terhadap prinsip peradilan yang objektif dan imparsial. Oleh karena itu, memahami konsep pledoi menjadi penting, bukan hanya bagi mahasiswa hukum dan praktisi, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana proses persidangan pidana berlangsung.

Pengertian Pledoi dalam Hukum Acara Pidana
Istilah pledoi berasal dari bahasa Belanda pleidooi, yang berarti pembelaan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, pledoi dikenal sebagai nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan pidana (requisitoir). Melalui pledoi, terdakwa memperoleh kesempatan untuk menjelaskan fakta-fakta yang menurutnya belum dipertimbangkan secara utuh oleh penuntut umum maupun untuk menunjukkan adanya kekeliruan dalam penilaian alat bukti.

Pledoi bukan sekadar permohonan agar hukuman diringankan. Lebih dari itu, isi pledoi dapat berupa bantahan terhadap unsur-unsur tindak pidana, kritik terhadap cara penilaian alat bukti, keberatan atas penerapan pasal yang digunakan oleh jaksa, hingga argumentasi hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa seharusnya dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian, pledoi merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara fungsi penuntutan dan hak pembelaan dalam proses pidana.

Dasar Hukum Pledoi dalam KUHAP Baru
KUHAP Baru tetap memberikan ruang yang kuat bagi terdakwa untuk memperoleh pembelaan. Salah satu ketentuan yang berkaitan erat dengan penyusunan dan penyampaian pledoi terdapat dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mengatur hak-hak advokat dalam proses peradilan pidana.

Bunyi pokok Pasal 150 huruf g dan huruf h menyatakan bahwa advokat berhak:

• Huruf g: menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap terdakwa.
• Huruf h: bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tahap pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada terdakwa.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penyampaian pembelaan bukan sekadar kebiasaan praktik persidangan, melainkan merupakan hak yang secara tegas dijamin oleh undang-undang. Advokat diberikan keleluasaan untuk menyampaikan argumentasi hukum secara bebas sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan etika profesi. Jaminan tersebut sekaligus memperkuat posisi terdakwa agar memperoleh pembelaan yang efektif selama proses pemeriksaan di pengadilan.

Selain itu, mekanisme pembacaan pembelaan tetap mengikuti tahapan pemeriksaan perkara pidana sebagaimana dikenal dalam sistem KUHAP, yakni setelah penuntut umum membacakan tuntutannya, terdakwa atau penasihat hukum menyampaikan nota pembelaan yang kemudian dapat ditanggapi oleh penuntut umum melalui replik, dan selanjutnya terdakwa dapat memberikan duplik sebagai jawaban terakhir. Mekanisme tersebut mencerminkan prinsip audi et alteram partem, yaitu setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk didengar sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Fungsi dan Tujuan Penyusunan Pledoi
Pledoi memiliki fungsi yang sangat strategis dalam proses pembuktian di persidangan. Meskipun seluruh alat bukti telah diperiksa sebelumnya, pembelaan menjadi kesempatan terakhir bagi terdakwa untuk menguraikan keseluruhan fakta persidangan menurut sudut pandangnya. Tidak jarang, argumentasi yang disampaikan dalam pledoi menjadi bahan pertimbangan penting bagi majelis hakim ketika menyusun putusan.

Secara umum, fungsi pledoi meliputi beberapa aspek. Pertama, menguji kembali apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kedua, menunjukkan adanya kelemahan dalam pembuktian atau inkonsistensi keterangan saksi maupun ahli. Ketiga, mengemukakan keadaan yang meringankan, seperti belum pernah dihukum, bersikap kooperatif, mengakui perbuatan, menyesali kesalahan, atau memiliki tanggungan keluarga. Keempat, meminta hakim mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam praktik, tidak semua pledoi berujung pada pembebasan terdakwa. Akan tetapi, pembelaan yang disusun secara sistematis, didukung argumentasi hukum yang kuat, serta merujuk pada fakta-fakta persidangan dapat memengaruhi pertimbangan hakim, baik dalam menentukan kesalahan maupun dalam menjatuhkan berat ringannya pidana.

Tata Cara Penyusunan Pledoi yang Baik
Pledoi yang baik bukan sekadar tulisan panjang yang berisi permohonan belas kasihan kepada hakim. Sebuah nota pembelaan harus disusun secara logis, sistematis, serta didasarkan pada fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan. Oleh karena itu, penyusunannya memerlukan pemahaman yang baik mengenai hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana.

Pada umumnya, struktur pledoi diawali dengan identitas perkara, identitas terdakwa, serta pengantar mengenai tujuan penyampaian pembelaan. Selanjutnya dijelaskan kronologi singkat perkara berdasarkan fakta persidangan, kemudian dilakukan analisis terhadap alat bukti, keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Setelah itu disampaikan argumentasi hukum mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Bagian penutup biasanya berisi permohonan kepada majelis hakim agar membebaskan terdakwa, melepaskan dari segala tuntutan hukum, atau setidaknya menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya sesuai keadaan yang terungkap di persidangan.

Dalam menyusun pledoi, setiap argumentasi sebaiknya merujuk pada ketentuan undang-undang, putusan pengadilan yang relevan, doktrin para ahli hukum, maupun fakta yang telah dibuktikan selama persidangan. Pledoi yang hanya berisi opini tanpa dasar hukum umumnya memiliki daya persuasi yang lebih rendah dibandingkan pembelaan yang disusun berdasarkan analisis hukum yang komprehensif.

Pentingnya Pledoi dalam Mewujudkan Peradilan yang Adil
Keberadaan pledoi menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pembelaan yang layak. Hak tersebut merupakan bagian dari prinsip due process of law, yaitu setiap orang berhak diperlakukan secara adil sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Bagi hakim, pledoi bukan sekadar formalitas yang harus didengarkan sebelum putusan dibacakan. Isi pembelaan dapat menjadi sumber pertimbangan penting dalam menilai kembali seluruh fakta persidangan secara objektif. Hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan seluruh argumentasi yang relevan sebelum mengambil keputusan akhir, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan berdasarkan hukum dan fakta.

Dengan hadirnya KUHAP Baru, posisi pembelaan terdakwa semakin diperkuat melalui pengaturan yang lebih jelas mengenai hak advokat dan hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Hal tersebut menunjukkan komitmen pembentuk undang-undang untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih modern, transparan, akuntabel, serta menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, pledoi tetap menjadi salah satu tahapan paling penting dalam persidangan pidana karena menjadi kesempatan terakhir bagi terdakwa untuk menyampaikan seluruh argumentasi hukumnya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan yang akan menentukan nasib hukumnya.

Penulis : Andi Akbar Muzfa, SH (Advokat)

Read More.. →

Makar dalam KUHP Baru Indonesia: Siapa yang Dapat Dipidana dan Bagaimana Unsur Hukumnya? Update :

Makar dalam KUHP Baru Indonesia: Siapa yang Dapat Dipidana dan Bagaimana Unsur Hukumnya?

Tindak pidana makar merupakan salah satu kejahatan yang berkaitan dengan keamanan negara dan telah lama menjadi bagian dari sistem hukum pidana Indonesia. Dalam praktiknya, istilah makar sering menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, memisahkan wilayah negara, atau menyerang Presiden dan Wakil Presiden. Namun, tidak semua bentuk kritik terhadap pemerintah atau penyampaian pendapat dapat dikategorikan sebagai makar. Oleh karena itu, penting untuk memahami unsur-unsur tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

KUHP Baru tetap mempertahankan pengaturan mengenai makar, tetapi penafsirannya harus memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana makar harus dilakukan secara cermat berdasarkan unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pengertian Tindak Pidana Makar
Secara umum, makar adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud menyerang kepentingan negara melalui tindakan nyata yang ditujukan untuk membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, memisahkan sebagian wilayah negara, atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Dalam hukum pidana Indonesia, makar bukan sekadar niat atau rencana yang masih berada dalam pikiran seseorang. Agar dapat dipidana, harus terdapat permulaan pelaksanaan yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar mulai mewujudkan niat tersebut.

Konsep ini menjadi pembeda antara kebebasan berpendapat dengan tindak pidana. Kritik terhadap pemerintah, demonstrasi damai, maupun penyampaian aspirasi politik yang dilakukan sesuai hukum bukanlah makar. Sebaliknya, tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam KUHP dapat dikenakan sanksi pidana.

Dasar Hukum Tindak Pidana Makar
Pengaturan mengenai makar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Bab mengenai tindak pidana terhadap keamanan negara. Selain itu, penerapan ketentuan ini juga harus memperhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kedaulatan negara, dan sistem pemerintahan yang sah.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Makar
KUHP Baru mengenal beberapa bentuk tindak pidana makar. Pertama, makar yang ditujukan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, yaitu perbuatan yang bertujuan membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden maupun Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Kedua, makar yang bertujuan memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbuatan ini mengancam keutuhan wilayah negara dan dapat dilakukan melalui penggunaan kekuatan atau cara lain yang memenuhi unsur tindak pidana.

Ketiga, makar yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Perbuatan tersebut mencakup tindakan nyata yang diarahkan untuk mengganti pemerintahan di luar mekanisme konstitusional yang berlaku.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Makar
Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena memiliki keinginan atau pendapat tertentu. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar, harus terdapat beberapa unsur penting.

• Pertama, terdapat niat atau maksud tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, misalnya untuk menyerang Presiden atau memisahkan wilayah negara.
• Kedua, terdapat permulaan pelaksanaan. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan nyata yang mengarah pada terwujudnya tujuan makar. Apabila seseorang masih sebatas berdiskusi atau menyampaikan pendapat tanpa tindakan nyata, unsur ini belum terpenuhi.
• Ketiga, perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan. Tanpa terpenuhinya seluruh unsur tersebut, seseorang tidak dapat dipidana karena makar.

Siapa yang Dapat Dipidana?
Setiap orang yang memenuhi unsur tindak pidana makar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak ada pembatasan bahwa pelaku harus berasal dari kalangan tertentu. Warga negara Indonesia, kelompok orang, maupun pihak lain yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam KUHP dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Selain pelaku utama, pihak yang turut serta melakukan, membantu, menggerakkan, atau bersekongkol dalam tindak pidana juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi ketentuan mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Dasar Hukum KUHP Baru
Pasal 191 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023)
(1) Dipidana karena makar dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

(2) Makar dianggap ada apabila niat melakukan perbuatan telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan.

Pasal 192 KUHP
Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 193 KUHP
Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan Pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Perbedaan Makar dan Kebebasan Berpendapat
Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah anggapan bahwa setiap kritik terhadap pemerintah merupakan makar. Padahal, kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi dan merupakan hak setiap warga negara. Kritik, demonstrasi damai, penyampaian aspirasi, maupun diskusi ilmiah tidak dapat dipidana sebagai makar selama tidak disertai tindakan nyata yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus membedakan secara jelas antara ekspresi yang dilindungi oleh hukum dengan tindakan yang benar-benar mengancam keamanan negara.

Pertanggungjawaban Pidana
Dalam perkara makar, pembuktian menjadi aspek yang sangat penting. Penuntut umum wajib membuktikan adanya niat, permulaan pelaksanaan, serta tujuan yang sesuai dengan rumusan pasal. Hakim kemudian menilai seluruh alat bukti berdasarkan ketentuan hukum acara pidana sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan dugaan, opini, atau pandangan politik semata.

Kesimpulan Advokat
Pengaturan mengenai tindak pidana makar dalam KUHP Baru bertujuan melindungi keamanan negara, keutuhan wilayah, serta keberlangsungan pemerintahan yang sah. Namun, penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap menghormati prinsip negara hukum, asas legalitas, dan hak asasi manusia. Seseorang hanya dapat dipidana apabila seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah di persidangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep makar sangat penting agar masyarakat dapat membedakan antara tindakan yang merupakan hak konstitusional dan perbuatan yang benar-benar termasuk tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Penulis : Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H.

Baca Juga Artikel Terkait :

• Tindak Pidana Makar Pasca Berlakunya KUHP Baru
  
• Memahami Konsep Makar dalam Perspektif KUHP Baru
• Perubahan Aturan Makar dalam KUHP Nasional
• Mengenal Tindak Pidana Makar dalam KUHP Baru
• Perbedaan Pasal Makar KUHP Baru dan KUHP Lama

Read More.. →

Tindak Pidana Makar Pasca Berlakunya KUHP Baru: Antara Perlindungan Negara dan Hak Warga Negara Update :

Tindak Pidana Makar Pasca Berlakunya KUHP Baru: Antara Perlindungan Negara dan Hak Warga Negara

Tindak Pidana Makar - Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Sebagai kodifikasi nasional yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht), KUHP Baru tidak hanya melakukan pembaruan terhadap sistem pemidanaan, tetapi juga menata kembali berbagai ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan fundamental negara, termasuk tindak pidana makar.

Makar merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus (extraordinary offense against state security), karena objek perlindungannya bukan sekadar individu tertentu, melainkan keamanan negara, keutuhan wilayah, serta keberlangsungan pemerintahan yang sah. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai makar selalu ditempatkan sebagai bagian dari hukum pidana yang bertujuan menjaga eksistensi negara dari ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Di sisi lain, perkembangan demokrasi dan penguatan perlindungan hak asasi manusia menuntut agar ketentuan mengenai makar tidak ditafsirkan secara berlebihan. Negara memang memiliki kewajiban konstitusional untuk mempertahankan diri dari ancaman yang nyata, tetapi pada saat yang sama negara juga wajib menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, mengkritik pemerintah, berkumpul, berserikat, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Oleh karena itu, setelah berlakunya KUHP Baru, diskursus mengenai tindak pidana makar menjadi semakin penting. Persoalan utamanya bukan lagi sekadar apakah negara berhak menghukum pelaku makar, melainkan bagaimana memastikan bahwa penerapan pasal-pasal tersebut tetap sejalan dengan prinsip negara hukum (rechtsstaat), asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi.

1. Politik Hukum Pengaturan Makar dalam KUHP Baru
Secara historis, pengaturan mengenai makar telah dikenal sejak KUHP lama yang berasal dari hukum pidana Belanda. Dalam sistem tersebut, makar dipandang sebagai serangan terhadap negara (aanslag tegen de staat), sehingga negara diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana yang berat terhadap pelakunya.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pembentuk undang-undang tetap mempertahankan keberadaan delik makar dengan melakukan penyesuaian sistematika agar lebih sesuai dengan kebutuhan hukum nasional. Pengaturan tersebut ditempatkan dalam Bab mengenai Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, yang menunjukkan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi adalah:

• kedaulatan negara;
• keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• keselamatan Presiden dan Wakil Presiden;
• keberlangsungan pemerintahan yang sah;
• stabilitas konstitusional.

Secara teori, politik hukum ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern, yakni melindungi kepentingan hukum (rechtsbelangen) yang paling mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dasar hukum utama mengenai tindak pidana makar dalam KUHP Baru antara lain:

• Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.
• Pasal 192 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur makar yang bertujuan memisahkan sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Pasal 193 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur makar dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Ketiga ketentuan tersebut merupakan inti pengaturan mengenai makar dalam KUHP Baru dan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap ancaman yang ditujukan kepada negara.

 
2. Unsur Hukum Tindak Pidana Makar Menurut KUHP Baru
Dalam praktik penegakan hukum, tidak setiap tindakan yang menentang pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai makar. Hukum pidana mensyaratkan adanya unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan secara kumulatif.

 
a. Adanya maksud tertentu (special intent)
Makar merupakan delik yang mensyaratkan adanya tujuan khusus. Maksud tersebut antara lain:

• menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden;
• merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden;
• membuat Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan;
• memisahkan sebagian wilayah negara;
• menggulingkan pemerintahan yang sah.

Tanpa adanya tujuan tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai makar.

b. Adanya tindakan nyata
Dalam hukum pidana dikenal prinsip bahwa niat semata belum cukup untuk dipidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus membuktikan adanya tindakan nyata (actus reus) yang mengarah pada pelaksanaan tujuan makar.

Hal ini sejalan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam:

Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru
"Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." 

Asas tersebut menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh unsur tindak pidana benar-benar terpenuhi.

c. Hubungan sebab akibat
Harus terdapat hubungan yang jelas antara tindakan pelaku dengan ancaman terhadap keamanan negara. Apabila tindakan tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan tujuan yang dirumuskan dalam Pasal 191 sampai Pasal 193 KUHP Baru, maka unsur makar tidak terpenuhi.

3. Dasar Konstitusional Perlindungan Negara dalam Perkara Makar
Pengaturan makar tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip konstitusi. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan legitimasi kepada negara untuk mempertahankan eksistensinya.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik."

Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional perlindungan terhadap keutuhan wilayah negara.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
"Negara Indonesia adalah negara hukum."

Konsekuensinya, setiap tindakan penegakan hukum terhadap pelaku makar wajib dilakukan berdasarkan hukum, bukan atas dasar pertimbangan politik semata.

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Norma ini menunjukkan bahwa menjaga keamanan negara merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan warga negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara juga menegaskan bahwa menjaga kedaulatan negara merupakan salah satu fungsi utama penyelenggaraan pertahanan nasional.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat membahayakan keamanan negara, termasuk ancaman yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana terhadap keamanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, perlindungan terhadap negara bukan hanya merupakan kebijakan pidana, tetapi juga merupakan amanat konstitusi.

4. Perlindungan Hak Warga Negara dalam Penerapan Pasal Makar
Meskipun negara memiliki kewenangan melindungi keamanan nasional, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas.

Konstitusi Indonesia secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Pasal 28F UUD 1945
"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Hak-hak tersebut dipertegas dalam:
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 23 ayat (2)
"Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."

Di sisi lain, kebebasan tersebut tetap memiliki batas.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum."

Ketentuan ini menjadi dasar bahwa negara dapat melakukan pembatasan terhadap kebebasan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keamanan nasional, sepanjang pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang, diperlukan, dan proporsional.

5. Tantangan Penegakan Hukum Makar di Era Digital dan Demokrasi Konstitusional
Era digital menghadirkan dinamika baru dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana makar. Penyebaran informasi melalui media sosial memungkinkan mobilisasi massa, penyebaran propaganda, hingga koordinasi tindakan dalam waktu yang sangat cepat. Dalam kondisi tertentu, aktivitas di ruang digital dapat menjadi bagian dari alat bukti apabila berkaitan dengan rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Namun, keberadaan unggahan, komentar, atau kritik di media sosial tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan makar. Aparat penegak hukum tetap wajib membuktikan adanya tujuan khusus sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 193 KUHP Baru, disertai tindakan nyata yang mengarah pada pelaksanaan tujuan tersebut. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip praduga tak bersalah, due process of law, serta pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Dalam praktik peradilan, hakim juga memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa penerapan pasal makar tidak digunakan secara berlebihan sehingga membatasi ruang demokrasi. Putusan harus didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan semata-mata pada persepsi politik atau tekanan opini publik. Dengan demikian, hukum pidana tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan negara sekaligus menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Kesimpulan Advokat
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai tindak pidana makar tetap menjadi bagian penting dari sistem hukum pidana Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP Baru menunjukkan komitmen negara untuk melindungi Presiden dan Wakil Presiden, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keberlangsungan pemerintahan yang sah dari ancaman yang bersifat nyata.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana makar tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin hak warga negara. Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 28J UUD 1945, bersama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan kerangka normatif bahwa kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi, tetapi dapat dibatasi secara sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan negara dan perlindungan hak warga negara merupakan kunci dalam penerapan delik makar di Indonesia. Penafsiran yang cermat terhadap unsur-unsur pidana, penghormatan terhadap asas legalitas, pembuktian yang ketat, serta penerapan prinsip due process of law akan memastikan bahwa ketentuan mengenai makar benar-benar digunakan untuk menghadapi ancaman terhadap negara, tanpa mengurangi ruang demokrasi dan hak konstitusional setiap warga negara.

Penulis : Andi Akbar Muzfa, S.H. (Advokat)

Read More.. →