Digugat Orang yang Salah karena Memiliki Nama yang Sama, Bagaimana Membantahnya? Update :

Digugat Orang yang Salah karena Memiliki Nama yang Sama, Bagaimana Membantahnya?
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Hukum Perdata - Menerima surat panggilan dari pengadilan tentu dapat menimbulkan kekhawatiran, terlebih apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya tidak pernah membuat perjanjian, melakukan transaksi, meminjam uang, menguasai objek sengketa, ataupun mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang menggugatnya. Persoalan menjadi semakin membingungkan ketika nama yang tercantum dalam surat gugatan ternyata sama atau hampir sama dengan nama orang yang menerima panggilan, sehingga orang tersebut merasa sedang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan seperti ini, kesamaan nama tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti bahwa orang yang dipanggil memang merupakan pihak yang mempunyai kewajiban atau tanggung jawab hukum terhadap penggugat.

Kasus seseorang digugat karena memiliki nama yang sama dengan orang lain dapat terjadi dalam berbagai jenis sengketa perdata, mulai dari gugatan utang-piutang, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa jual beli tanah, perselisihan kepemilikan aset, sampai dengan persoalan yang berhubungan dengan suatu perjanjian. Misalnya, seseorang bernama Andi Pratama digugat karena dianggap sebagai pihak yang meminjam uang kepada penggugat, padahal orang yang sebenarnya melakukan pinjaman adalah Andi Pratama lainnya yang tinggal di kota berbeda, memiliki alamat berbeda, dan mempunyai identitas kependudukan yang tidak sama. Kesamaan nama kemudian membuat penggugat keliru menentukan siapa yang seharusnya ditarik sebagai tergugat, sedangkan orang yang menerima panggilan harus menghadapi proses hukum atas hubungan hukum yang sebenarnya tidak pernah melibatkannya.

Dalam hukum acara perdata, persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif dalam menulis nama, melainkan dapat menyangkut ketepatan pihak yang digugat atau dikenal dengan istilah error in persona. Namun, perlu dibedakan secara cermat antara kesalahan pengetikan nama yang masih dapat dikenali sebagai orang yang sama dengan kesalahan menunjuk orang yang sama sekali berbeda. Apabila hanya terdapat kekeliruan kecil dalam penulisan nama, sedangkan alamat, identitas, hubungan hukum, dan fakta lainnya menunjukkan bahwa orang yang dimaksud memang benar pihak tersebut, persoalannya mungkin hanya merupakan kesalahan administratif yang dapat diperbaiki. Sebaliknya, apabila orang yang dipanggil benar-benar berbeda dari orang yang melakukan perbuatan atau membuat perjanjian yang menjadi dasar gugatan, maka persoalannya dapat menjadi kesalahan mendasar dalam menentukan pihak tergugat.

Karena itu, orang yang menerima gugatan dengan nama yang sama tidak seharusnya hanya membantah secara lisan bahwa dirinya bukan orang yang dimaksud, kemudian menganggap persoalan selesai. Ia perlu memeriksa surat gugatan, mencocokkan identitas yang dicantumkan penggugat, mengidentifikasi hubungan hukum yang dituduhkan, mengumpulkan dokumen pembanding, serta menyampaikan keberatan melalui mekanisme hukum acara yang tersedia. Langkah tersebut penting karena pengadilan memeriksa perkara berdasarkan dalil, bukti, dan jawaban para pihak, sehingga bantahan yang disusun secara jelas dan didukung bukti akan jauh lebih kuat dibandingkan sekadar pernyataan bahwa nama yang tercantum dalam gugatan bukan dirinya.

Daftar Isi

1. Mengapa Seseorang Bisa Digugat karena Memiliki Nama yang Sama?
2. Apakah Kesamaan Nama Cukup untuk Membuktikan Bahwa Seseorang adalah Tergugat?
3. Perbedaan Salah Menulis Nama dan Salah Menggugat Orang
4. Apa Itu Error in Persona dalam Gugatan Perdata?
5. Apa Akibat Hukumnya Jika Penggugat Salah Menentukan Tergugat?
6. Bagaimana Memeriksa Apakah Gugatan Benar-Benar Ditujukan kepada Diri Kita?
7. Bukti Apa yang Dapat Digunakan untuk Membuktikan Salah Orang?
8. Bagaimana Mengajukan Eksepsi Error in Persona?
9. Apakah Harus Membantah Sejak Sidang Pertama?
10. Bagaimana Jika Nama Sama, tetapi Alamat dan Identitas Berbeda?
11. Bagaimana Jika Penggugat Memiliki Perjanjian dengan Orang yang Namanya Sama?
12. Bagaimana Jika Gugatan Berkaitan dengan Utang atau Pinjaman?
13. Bagaimana Jika Gugatan Berkaitan dengan Tanah atau Bangunan?
14. Bagaimana Jika Penggugat Tetap Mempertahankan bahwa Kita adalah Orang yang Dimaksud?
15. Apakah Gugatan Otomatis Ditolak Jika Salah Menggugat Orang?
16. Bisakah Penggugat Mengganti Nama Tergugat di Tengah Persidangan?
17. Apa yang Harus Dilakukan Jika Surat Panggilan Sudah Diterima?
18. Contoh Kasus Seseorang Digugat karena Kesamaan Nama
19. Kesimpulan

1. Mengapa Seseorang Bisa Digugat karena Memiliki Nama yang Sama?
Kesamaan nama merupakan keadaan yang cukup mungkin terjadi dalam masyarakat, terutama ketika seseorang memiliki nama yang umum digunakan dan tidak disertai pembeda yang cukup jelas dalam dokumen atau informasi yang dimiliki pihak lain. Dua orang dapat mempunyai nama depan, nama tengah, bahkan nama lengkap yang sama, tetapi berasal dari keluarga berbeda, memiliki tempat tinggal berbeda, mempunyai nomor identitas kependudukan berbeda, serta menjalani aktivitas dan hubungan hukum yang sama sekali tidak berkaitan. Ketika seseorang hendak mengajukan gugatan, penggugat seharusnya memastikan terlebih dahulu siapa orang yang mempunyai hubungan hukum dengan peristiwa yang dipersoalkan, sebab kesamaan nama saja tidak cukup untuk memastikan bahwa orang yang ditemukan atau dipanggil merupakan pihak yang benar.

Kesalahan tersebut dapat bermula dari berbagai keadaan, misalnya penggugat hanya mengetahui nama seseorang dari informasi lisan, menggunakan data lama yang tidak lagi sesuai, menerima informasi yang tidak lengkap, atau memperoleh dokumen yang ternyata merujuk kepada orang lain. Dalam sengketa utang, misalnya, penggugat mungkin hanya mengetahui nama orang yang pernah berkomunikasi dengannya tanpa memastikan identitas lengkap pihak yang menandatangani perjanjian. Dalam sengketa tanah, seseorang mungkin menganggap pemilik objek sengketa adalah orang tertentu karena namanya sama dengan nama yang tercantum dalam dokumen lain, padahal orang tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan objek yang dipersoalkan.

Kesalahan juga dapat terjadi karena penggugat hanya berpegang pada sebagian informasi yang dianggap cukup untuk mengidentifikasi seseorang. Nama lengkap, pekerjaan, atau daerah tempat tinggal mungkin terlihat cocok, tetapi apabila informasi tersebut tidak diperiksa bersama data lainnya, kemungkinan tertukarnya identitas tetap terbuka. Karena itu, dalam suatu gugatan, identitas tergugat harus dibaca bersama uraian peristiwa, hubungan hukum, objek sengketa, dan dasar tuntutan yang diajukan penggugat, bukan hanya berdasarkan satu unsur berupa nama.

2. Apakah Kesamaan Nama Cukup untuk Membuktikan Bahwa Seseorang adalah Tergugat?
Kesamaan nama tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang merupakan pihak yang melakukan perbuatan atau mempunyai kewajiban sebagaimana didalilkan dalam gugatan. Nama memang merupakan salah satu unsur identitas yang penting, tetapi dalam suatu perkara perdata harus ada hubungan yang dapat dijelaskan antara orang yang digugat dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan. Jika penggugat menyatakan bahwa seseorang telah meminjam uang, melakukan wanprestasi, menguasai tanah, atau melakukan perbuatan yang merugikan, penggugat harus menguraikan mengapa orang yang ditarik sebagai tergugat dianggap sebagai pihak yang melakukan atau bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Misalnya, seseorang bernama Budi Santoso digugat oleh penggugat karena dituduh menandatangani perjanjian pinjaman pada tahun tertentu. Orang yang menerima gugatan ternyata juga bernama Budi Santoso, tetapi tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut, tidak pernah menerima uang pinjaman, tidak pernah bertemu dengan penggugat, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan transaksi yang dipersoalkan. Dalam keadaan seperti ini, kesamaan nama tidak dapat menggantikan pembuktian mengenai siapa yang sebenarnya menjadi pihak dalam perjanjian. Penggugat tetap harus dapat menunjukkan bahwa orang yang digugat memang merupakan pihak yang dimaksud dalam dokumen dan peristiwa yang dijadikan dasar gugatan.

Hal yang sama berlaku apabila penggugat mempunyai dokumen yang memuat nama seseorang, tetapi dokumen tersebut tidak disertai informasi yang cukup untuk memastikan identitas pemilik nama. Apabila terdapat dua orang dengan nama yang sama, maka perlu diperiksa unsur pembeda seperti nomor identitas, alamat pada waktu transaksi, tanda tangan, nomor rekening, nomor telepon, hubungan para pihak, dokumen pendukung, dan keterangan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Dengan demikian, persoalan yang harus dijawab bukan hanya apakah nama tergugat sama dengan nama dalam dokumen penggugat, melainkan apakah orang yang sedang digugat benar-benar orang yang melakukan atau terlibat dalam peristiwa hukum tersebut.

3. Perbedaan Salah Menulis Nama dan Salah Menggugat Orang
Kesalahan penulisan nama dan kesalahan menggugat orang merupakan dua persoalan yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama berkaitan dengan identitas tergugat. Kesalahan penulisan nama dapat terjadi ketika penggugat sebenarnya bermaksud menggugat orang yang benar, tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan nama, misalnya perbedaan satu huruf, pemisahan kata, penggunaan nama panggilan, atau kesalahan pengetikan. Apabila keseluruhan informasi dalam gugatan masih menunjukkan secara jelas bahwa orang yang dimaksud memang orang yang sama, kesalahan tersebut tidak selalu menyebabkan gugatan menjadi cacat formil.

Sebagai contoh, nama seseorang sebenarnya adalah Lina Wati, tetapi dalam surat gugatan tertulis Linawati. Jika alamat, identitas, hubungan hukum, dan uraian peristiwa menunjukkan bahwa yang dimaksud memang orang yang sama, kesalahan tersebut dapat dinilai sebagai kekeliruan penulisan yang masih dapat diperbaiki. Dalam pembahasan yang dipublikasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, terdapat contoh perbedaan penulisan nama yang tidak mengubah identitas orang yang dimaksud dan dapat diperbaiki dalam proses pemeriksaan perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap kesalahan penulisan nama harus langsung diperlakukan sebagai kesalahan menentukan pihak.

Keadaannya berbeda apabila penggugat memang menunjuk orang yang keliru, bukan sekadar salah menulis nama orang yang sebenarnya hendak digugat. Misalnya, pihak yang meminjam uang bernama Budi Santoso yang tinggal di Surabaya, tetapi penggugat justru menggugat Budi Santoso lain yang tinggal di Makassar dan tidak pernah terlibat dalam pinjaman tersebut. Dalam keadaan demikian, persoalannya bukan lagi mengenai perbaikan ejaan, melainkan mengenai ketidaktepatan subjek hukum yang ditarik sebagai tergugat. Perbedaan ini sangat penting karena pembetulan satu huruf pada nama tidak sama dengan mengganti orang yang menjadi pihak dalam perkara.

4. Apa Itu Error in Persona dalam Gugatan Perdata?
Error in persona merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya kekeliruan mengenai pihak yang berperkara, baik berkaitan dengan pihak yang mengajukan gugatan maupun pihak yang ditarik sebagai tergugat. Dalam konteks seseorang digugat karena memiliki nama yang sama dengan orang lain, bentuk yang paling relevan adalah kesalahan menentukan pihak tergugat atau salah sasaran pihak yang digugat. Artinya, penggugat menarik seseorang sebagai tergugat, padahal orang tersebut bukan pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hubungan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan.

Dalam praktik hukum acara perdata, kesalahan menentukan pihak dapat menjadi persoalan formil yang diajukan oleh tergugat melalui eksepsi. Salah satu bentuk yang sering dibahas adalah gemis aanhoedanigheid, yaitu keadaan ketika orang yang ditarik sebagai tergugat ternyata bukan pihak yang tepat untuk digugat. Sebagai contoh, orang yang meminjam uang adalah A, tetapi penggugat justru meminta B untuk melunasi utang tersebut tanpa dapat menunjukkan dasar hukum yang membuat B bertanggung jawab atas pinjaman A. Kekeliruan semacam ini berbeda dari sengketa mengenai apakah utang benar-benar ada, sebab persoalan utamanya adalah apakah orang yang digugat merupakan pihak yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban.

Dalam perkara kesamaan nama, tergugat dapat menggunakan konsep tersebut apabila dapat menunjukkan bahwa dirinya bukan orang yang dimaksud dalam hubungan hukum yang diuraikan penggugat. Namun, perlu dipahami bahwa keberatan error in persona tidak cukup dibangun hanya dengan menyatakan bahwa ada orang lain yang mempunyai nama sama. Tergugat perlu menjelaskan secara konkret letak kesalahan penggugat, identitas dirinya, identitas orang yang sebenarnya terlibat jika diketahui, serta alasan mengapa hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tidak pernah melibatkan dirinya. Dengan cara tersebut, keberatan yang diajukan tidak hanya berupa penyangkalan, tetapi menjadi bantahan yang terstruktur terhadap ketepatan pihak dalam gugatan.

5. Apa Akibat Hukumnya Jika Penggugat Salah Menentukan Tergugat?
Apabila terbukti bahwa orang yang ditarik sebagai tergugat memang bukan pihak yang tepat, gugatan dapat menghadapi persoalan cacat formil karena salah menentukan subjek yang digugat. Dalam praktik peradilan, salah sasaran pihak dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO), apabila kekeliruan tersebut menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa lebih lanjut terhadap pihak yang bersangkutan. Putusan tidak dapat diterima pada dasarnya berbeda dari putusan yang menolak gugatan setelah pemeriksaan pokok perkara, karena persoalannya terletak pada hambatan formil yang membuat gugatan tidak dapat diterima dalam bentuk yang diajukan.

Penting untuk memahami bahwa akibat tersebut tidak berarti setiap kesalahan nama otomatis membuat seluruh gugatan tidak dapat diterima. Apabila kesalahan hanya berupa kekeliruan pengetikan dan orang yang dimaksud tetap dapat diidentifikasi secara jelas, hakim dapat mempertimbangkan apakah kesalahan tersebut masih dapat diperbaiki. Sebaliknya, apabila kesalahan menyangkut orang yang berbeda dan penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara tergugat dengan peristiwa yang disengketakan, keberatan mengenai salah pihak menjadi jauh lebih mendasar. Dengan demikian, akibat hukum bergantung pada sifat kesalahan, pengaruhnya terhadap identitas pihak, serta bagaimana persoalan tersebut dibuktikan dalam persidangan.

Sebagai ilustrasi, dalam suatu gugatan pembayaran utang, penggugat menuntut seseorang yang bernama sama dengan pihak yang menandatangani perjanjian pinjaman. Tergugat kemudian menunjukkan bahwa tanda tangan pada perjanjian bukan tanda tangannya, alamat yang tercantum bukan alamatnya pada saat transaksi, nomor identitas berbeda, dan ia tidak pernah menerima dana pinjaman. Jika bukti tersebut menunjukkan bahwa penggugat memang salah menunjuk orang, maka dasar untuk mempertahankan gugatan terhadap tergugat tersebut menjadi bermasalah. Pengadilan tetap harus menilai keseluruhan bukti dan jawaban para pihak, tetapi penggugat tidak dapat semata-mata mempertahankan gugatan dengan alasan nama tergugat sama dengan nama yang tercantum dalam perjanjian.

6. Bagaimana Memeriksa Apakah Gugatan Benar-Benar Ditujukan kepada Diri Kita?
Langkah pertama setelah menerima surat panggilan atau mengetahui adanya gugatan adalah membaca seluruh dokumen yang tersedia, bukan hanya melihat nama yang tercantum pada bagian identitas tergugat. Periksa nomor perkara, nama pengadilan, nama penggugat, nama tergugat, alamat, kedudukan masing-masing pihak, uraian kejadian, hubungan hukum yang dituduhkan, objek yang disengketakan, dan tuntutan yang diminta penggugat kepada hakim. Bagian uraian gugatan atau posita sangat penting karena di sanalah penggugat menjelaskan mengapa seseorang dianggap mempunyai kewajiban atau bertanggung jawab atas peristiwa yang disengketakan.

Setelah itu, cocokkan uraian dalam gugatan dengan keadaan diri sendiri. Apabila gugatan menyebutkan bahwa tergugat pernah menandatangani perjanjian pada tanggal tertentu, periksa apakah pernah ada perjanjian semacam itu. Jika gugatan menyatakan bahwa tergugat pernah menerima uang melalui rekening tertentu, periksa apakah rekening tersebut benar milik diri sendiri. Jika gugatan berkaitan dengan tanah, periksa lokasi, nomor sertifikat, riwayat kepemilikan, dan hubungan diri sendiri dengan objek tanah tersebut. Pemeriksaan semacam ini membantu menemukan apakah penggugat hanya keliru menuliskan nama atau memang salah mengidentifikasi orang yang seharusnya digugat.

Pemeriksaan juga perlu memperhatikan kemungkinan bahwa penggugat menggunakan data lama atau informasi yang berasal dari orang lain. Seseorang mungkin pernah tinggal di alamat tertentu, bekerja di perusahaan tertentu, atau memiliki nomor telepon yang kemudian sudah tidak digunakan, sehingga informasi lama tersebut masih dipakai untuk mengidentifikasi pihak yang sebenarnya berbeda. Oleh karena itu, apabila terdapat ketidaksesuaian antara identitas dalam gugatan dan identitas diri sendiri, catat setiap perbedaannya secara teratur dan siapkan dokumen yang dapat membuktikan keadaan tersebut. Jangan menunggu sampai persidangan berlangsung tanpa persiapan, karena bantahan yang tidak disertai dokumen pembanding dapat lebih sulit menjelaskan letak kesalahan identifikasi.

7. Bukti Apa yang Dapat Digunakan untuk Membuktikan Salah Orang?
Bukti yang dapat digunakan untuk membantah gugatan karena kesamaan nama pada dasarnya adalah bukti yang mampu menunjukkan bahwa tergugat bukan orang yang terlibat dalam peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan. Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dapat digunakan untuk menunjukkan identitas dan alamat, tetapi pembuktiannya tidak sebaiknya hanya bergantung pada satu dokumen. Jika gugatan berkaitan dengan perjanjian, bukti yang lebih relevan dapat berupa dokumen asli perjanjian, tanda tangan, identitas pihak yang menandatangani, bukti pembayaran, bukti penerimaan uang, serta komunikasi yang terjadi antara penggugat dengan pihak yang sebenarnya melakukan transaksi.

Dalam perkara utang-piutang, misalnya, tergugat dapat menunjukkan rekening bank yang berbeda dari rekening penerima pinjaman, riwayat transaksi yang tidak menunjukkan penerimaan dana, dokumen identitas yang berbeda dari identitas pada perjanjian, atau bukti komunikasi yang menunjukkan bahwa pihak yang berhubungan dengan penggugat adalah orang lain. Jika terdapat orang lain yang memang mempunyai nama sama dan diduga sebagai pihak yang sebenarnya, informasi mengenai alamat atau identitas orang tersebut dapat membantu menjelaskan sumber kekeliruan. Namun, tergugat tidak perlu melakukan tindakan melanggar hukum untuk memperoleh data pribadi orang lain; pembuktian sebaiknya menggunakan dokumen yang sah dan informasi yang diperoleh melalui cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah atau bangunan, bukti dapat berupa sertifikat, akta jual beli, dokumen peralihan hak, surat ukur, bukti pembayaran pajak, riwayat penguasaan, serta dokumen lain yang menunjukkan bahwa tergugat tidak pernah mempunyai hubungan dengan objek yang digugat. Sementara itu, apabila gugatan didasarkan pada dugaan perbuatan tertentu, bukti keberadaan tergugat di tempat lain, dokumen pekerjaan, catatan perjalanan, atau keterangan saksi dapat relevan sepanjang benar-benar berkaitan dengan waktu dan peristiwa yang dipersoalkan. Prinsipnya, bukti harus diarahkan untuk membantah hubungan antara diri sendiri dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, bukan sekadar membuktikan bahwa ada orang lain yang memiliki nama sama.

Pasal 164 HIR mengenal alat bukti dalam perkara perdata berupa bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktik, penggunaan alat bukti tersebut harus disesuaikan dengan jenis sengketa dan fakta yang hendak dibuktikan. Karena itu, dokumen identitas dapat menjadi bukti pembanding, tetapi hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tetap perlu dibantah dengan bukti yang sesuai, misalnya dokumen perjanjian, bukti transaksi, atau keterangan saksi yang mengetahui siapa pihak yang sebenarnya melakukan perbuatan tersebut.

8. Bagaimana Mengajukan Eksepsi Error in Persona?
Apabila setelah memeriksa gugatan ternyata diri sendiri bukan orang yang dimaksud dalam hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah mengajukan eksepsi error in persona. Eksepsi merupakan keberatan yang diajukan tergugat terhadap aspek tertentu dari gugatan, dalam hal ini mengenai ketepatan pihak yang ditarik sebagai tergugat. Keberatan tersebut harus disusun secara jelas dengan menerangkan bahwa orang yang digugat bukan pihak yang melakukan perbuatan, bukan pihak yang menandatangani perjanjian, bukan pemilik atau penguasa objek yang dipersoalkan, atau tidak mempunyai hubungan hukum sebagaimana didalilkan penggugat.

Dalam menyusun eksepsi, tergugat sebaiknya tidak hanya menulis bahwa dirinya bukan orang yang dimaksud karena memiliki nama sama dengan orang lain. Uraian harus menunjukkan secara sistematis identitas diri sendiri, bagian gugatan yang keliru, fakta yang sebenarnya, dan bukti yang mendukung bantahan tersebut. Misalnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat menandatangani perjanjian pinjaman pada tanggal tertentu, tetapi tergugat menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani perjanjian itu, tidak pernah menerima uang, dan tidak pernah berhubungan dengan penggugat. Selanjutnya, tergugat dapat menunjukkan perbedaan nomor identitas, alamat, tanda tangan, dan data transaksi yang memperlihatkan bahwa pihak yang dimaksud dalam perjanjian adalah orang lain.

Dalam praktik hukum acara perdata, keberatan mengenai salah pihak lazim diajukan dalam jawaban tergugat sebagai bagian dari eksepsi. Tergugat perlu memperhatikan ketentuan dan jadwal persidangan yang berlaku pada pengadilan yang memeriksa perkara, serta memastikan bahwa keberatan disampaikan dalam tahap yang tepat. Eksepsi tersebut dapat disusun bersama jawaban terhadap pokok perkara secara hati-hati, sehingga apabila pengadilan tidak menerima eksepsi, tergugat tetap memiliki bantahan terhadap dalil-dalil penggugat. Hal ini penting karena mengandalkan eksepsi saja tanpa menyiapkan jawaban alternatif dapat menimbulkan risiko apabila hakim berpendapat bahwa persoalan tersebut harus dinilai lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara.

9. Apakah Harus Membantah Sejak Sidang Pertama?
Seseorang yang menerima panggilan pengadilan sebaiknya tidak mengabaikan jadwal persidangan hanya karena merasa bukan orang yang dimaksud dalam gugatan. Ketidakhadiran tergugat dapat menimbulkan konsekuensi prosedural, termasuk kemungkinan perkara diperiksa tanpa kehadiran tergugat apabila persyaratan hukum acara untuk itu terpenuhi. Dalam perkara perdata, ketidakhadiran bukan cara yang tepat untuk membuktikan bahwa seseorang telah salah digugat, sebab pengadilan tidak otomatis mengetahui bahwa terdapat dua orang dengan nama yang sama apabila tergugat tidak menyampaikan persoalan tersebut.

Oleh karena itu, setelah menerima panggilan, tergugat perlu mempersiapkan dokumen identitas, membaca gugatan, dan menghubungi advokat apabila perkara mempunyai nilai sengketa besar atau melibatkan persoalan hukum yang kompleks. Pada tahap persidangan, tergugat dapat menyampaikan keberatan melalui mekanisme jawaban dan eksepsi sesuai jadwal yang ditetapkan pengadilan. Apabila terdapat alasan yang sah untuk tidak hadir, langkah yang ditempuh tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak cukup hanya dengan mengirimkan pemberitahuan informal kepada penggugat.

Perlu dibedakan pula antara kewajiban menghadapi proses hukum dengan pengakuan terhadap isi gugatan. Hadir di persidangan bukan berarti seseorang mengakui bahwa dirinya merupakan pihak yang berutang, melakukan wanprestasi, atau melakukan perbuatan yang dituduhkan. Kehadiran justru memberikan kesempatan untuk menjelaskan bahwa gugatan salah sasaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan. Dengan demikian, seseorang yang merasa digugat secara keliru tetap perlu menggunakan proses persidangan sebagai sarana untuk membantah, bukan menghindarinya.

10. Bagaimana Jika Nama Sama, tetapi Alamat dan Identitas Berbeda?
Perbedaan alamat dan nomor identitas dapat menjadi unsur penting untuk menunjukkan bahwa orang yang digugat bukan orang yang sebenarnya dimaksud penggugat. Apabila gugatan mencantumkan alamat seseorang di suatu kota, sedangkan orang yang menerima panggilan tinggal di kota lain dan mempunyai dokumen kependudukan berbeda, keadaan tersebut dapat menjadi petunjuk adanya kesalahan identifikasi. Namun, perbedaan alamat tidak selalu cukup untuk menyimpulkan bahwa penggugat pasti salah, karena seseorang dapat berpindah tempat tinggal atau memiliki lebih dari satu alamat yang berkaitan dengan kehidupannya.

Karena itu, perbedaan identitas harus dihubungkan dengan waktu terjadinya peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Misalnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat tinggal di alamat tertentu ketika menandatangani perjanjian pinjaman pada tahun 2021, sedangkan orang yang digugat dapat menunjukkan bahwa sejak sebelum tahun tersebut ia sudah tinggal di tempat lain dan tidak pernah mempunyai hubungan dengan transaksi itu. Jika perbedaan alamat didukung oleh dokumen lain, seperti data kependudukan, dokumen pekerjaan, atau bukti transaksi, maka rangkaian bukti tersebut dapat memperkuat bantahan bahwa orang yang digugat bukan pihak yang dimaksud.

Nomor identitas kependudukan juga dapat menjadi unsur pembeda yang kuat apabila dokumen yang menjadi dasar gugatan mencantumkan nomor identitas orang lain. Dalam keadaan tersebut, tergugat dapat menunjukkan bahwa nomor identitas pada dokumen penggugat tidak sama dengan nomor identitas dirinya. Namun, informasi kependudukan merupakan data pribadi yang perlu dijaga, sehingga penyampaiannya sebaiknya dibatasi pada kebutuhan pembuktian dalam proses hukum dan tidak disebarluaskan secara tidak perlu. Tujuannya adalah memperjelas identitas pihak yang berperkara, bukan membuka data pribadi orang lain kepada publik.

11. Bagaimana Jika Penggugat Memiliki Perjanjian dengan Orang yang Namanya Sama?
Keberadaan perjanjian tertulis tidak otomatis membuktikan bahwa orang yang sedang digugat merupakan pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Dalam suatu sengketa kontrak, hal yang perlu diperiksa adalah siapa yang secara hukum menjadi pihak dalam perjanjian, apakah identitas yang dicantumkan sesuai dengan orang yang digugat, apakah tanda tangan benar berasal dari orang tersebut, dan apakah terdapat bukti bahwa orang tersebut menerima atau melaksanakan prestasi yang menjadi bagian dari perjanjian. Kesamaan nama pada dokumen harus diuji bersama unsur lainnya, terutama apabila terdapat dua orang yang mempunyai nama sama.

Misalnya, penggugat mengajukan perjanjian pinjaman yang mencantumkan nama lengkap tergugat, tetapi nomor identitas dalam perjanjian berbeda dari nomor identitas orang yang digugat. Selain itu, alamat dalam perjanjian juga bukan alamat tergugat, dan tanda tangan pada dokumen tersebut dibantah oleh tergugat. Dalam keadaan demikian, penggugat perlu menjelaskan mengapa ia menganggap orang yang digugat merupakan pihak yang menandatangani perjanjian, sedangkan tergugat dapat mengajukan bukti pembanding untuk menunjukkan bahwa dokumen tersebut merujuk kepada orang lain.

Apabila keaslian tanda tangan atau dokumen menjadi persoalan utama, pembuktian dapat berkembang ke pemeriksaan dokumen dan keterangan ahli sesuai kebutuhan serta keputusan pengadilan. Tergugat tidak cukup hanya mengatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan miliknya apabila penggugat tetap mengandalkan dokumen sebagai bukti utama. Sebaliknya, penggugat juga tidak dapat menganggap suatu dokumen pasti mengikat orang yang digugat hanya karena nama yang tercantum di dalamnya sama. Identitas pihak dalam perjanjian harus dinilai berdasarkan keseluruhan bukti yang tersedia.

12. Bagaimana Jika Gugatan Berkaitan dengan Utang atau Pinjaman?
Sengketa utang-piutang merupakan salah satu keadaan yang dapat menimbulkan persoalan salah identitas karena hubungan hukum sering kali dibuktikan melalui perjanjian, bukti transfer, kuitansi, pesan elektronik, atau pengakuan mengenai adanya pinjaman. Apabila seseorang digugat untuk membayar utang yang sebenarnya dibuat oleh orang lain dengan nama sama, maka bantahan harus diarahkan pada unsur hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah tergugat benar-benar meminjam uang, menerima dana, menandatangani perjanjian, memberikan jaminan, atau pernah menyatakan diri bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.

Sebagai contoh, penggugat menyatakan telah meminjamkan uang Rp200 juta kepada seseorang bernama Daniel Wijaya, kemudian menggugat Daniel Wijaya yang tinggal di kota berbeda karena menganggap orang tersebut adalah peminjam. Tergugat dapat membantah dengan menunjukkan bahwa ia tidak pernah menerima uang tersebut, rekening penerima dana bukan miliknya, nomor identitas pada dokumen pinjaman berbeda, dan tidak pernah ada komunikasi antara dirinya dengan penggugat mengenai pinjaman itu. Jika penggugat mempunyai bukti transfer, bukti tersebut juga perlu diperiksa untuk mengetahui siapa pemilik rekening penerima dan apakah ada hubungan antara penerima dana dengan orang yang digugat.

Dalam keadaan seperti ini, penting pula membedakan antara orang yang meminjam uang dengan orang yang menjamin atau menyatakan diri ikut bertanggung jawab atas utang. Seseorang dapat saja tidak menerima uang secara langsung, tetapi tetap mempunyai kewajiban apabila terdapat dasar hukum lain yang sah, misalnya ia menandatangani perjanjian sebagai penanggung atau pihak yang turut terikat. Oleh karena itu, bantahan tidak boleh hanya didasarkan pada pernyataan bahwa tergugat tidak menerima uang, tetapi harus meneliti seluruh dasar hubungan hukum yang dikemukakan penggugat. Jika tidak pernah ada hubungan hukum apa pun, maka hal tersebut perlu dijelaskan secara tegas dan didukung bukti yang relevan.

13. Bagaimana Jika Gugatan Berkaitan dengan Tanah atau Bangunan?
Kesalahan identitas dalam sengketa tanah dapat menimbulkan persoalan yang lebih rumit karena gugatan biasanya tidak hanya menyangkut siapa orang yang melakukan perbuatan, tetapi juga siapa pemilik, pemegang hak, penguasa, atau pihak yang melakukan transaksi terhadap objek tanah. Seseorang dapat digugat karena namanya sama dengan nama yang tercantum dalam sertifikat, akta jual beli, surat pernyataan, atau dokumen lain, padahal ia bukan orang yang dimaksud dalam dokumen tersebut. Dalam keadaan seperti ini, tergugat perlu membandingkan identitas pada dokumen pertanahan dengan identitas dirinya, termasuk nomor identitas, alamat, tanda tangan, riwayat transaksi, dan keterangan lain yang dapat menunjukkan siapa pihak sebenarnya.

Misalnya, seseorang bernama Markus Lumban memiliki nama yang sama dengan orang yang tercantum dalam suatu akta jual beli tanah. Penggugat kemudian menggugat Markus Lumban yang tinggal di wilayah berbeda karena menganggap dialah pihak yang menjual tanah tersebut. Tergugat dapat menjelaskan bahwa ia tidak pernah menandatangani akta, tidak pernah menerima pembayaran, tidak pernah menguasai tanah, dan tidak pernah melakukan transaksi dengan penggugat. Dokumen pertanahan, akta, identitas pihak yang hadir di hadapan pejabat pembuat akta, serta bukti pembayaran dapat menjadi bahan penting untuk menguji apakah penggugat benar-benar menggugat orang yang tepat.

Namun, dalam sengketa tanah, seseorang harus berhati-hati agar tidak mencampuradukkan kesalahan identitas dengan sengketa kepemilikan. Bisa saja orang yang digugat memang merupakan pihak yang namanya tercantum dalam dokumen, tetapi ia membantah bahwa hak atas tanah tersebut sah atau menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan mempunyai cacat hukum. Keadaan tersebut berbeda dari situasi ketika orang yang digugat sama sekali bukan pihak yang melakukan transaksi. Karena itu, eksepsi salah pihak harus dibangun berdasarkan fakta bahwa tergugat bukan subjek yang dimaksud, bukan sekadar karena tergugat tidak setuju dengan klaim kepemilikan penggugat.

14. Bagaimana Jika Penggugat Tetap Mempertahankan bahwa Kita adalah Orang yang Dimaksud?
Tidak tertutup kemungkinan penggugat tetap menyatakan bahwa orang yang digugat adalah pihak yang benar meskipun tergugat telah menjelaskan adanya kesamaan nama dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, sengketa mengenai identitas harus dibuktikan melalui proses persidangan, bukan diselesaikan hanya dengan perdebatan antara penggugat dan tergugat. Penggugat perlu menunjukkan dasar yang membuatnya yakin bahwa tergugat merupakan pihak yang melakukan perbuatan atau terikat dalam hubungan hukum, sedangkan tergugat dapat membantah dengan mengajukan dokumen, saksi, dan bukti lain yang relevan.

Apabila penggugat mengandalkan dokumen tertentu, tergugat dapat menunjukkan bagian dokumen yang tidak sesuai dengan identitas dirinya. Jika penggugat menyatakan pernah bertemu dengan tergugat, tergugat dapat membantah dengan menerangkan keadaan sebenarnya dan menghadirkan bukti yang mendukung bantahan tersebut. Jika penggugat mengandalkan saksi yang mengaku mengenal tergugat, keterangan saksi dapat diuji melalui pertanyaan mengenai kapan pertemuan terjadi, bagaimana saksi mengenali orang tersebut, apakah saksi mengetahui identitas lengkapnya, dan apakah terdapat kemungkinan saksi tertukar dengan orang lain yang memiliki nama sama.

Dalam proses pembuktian, hakim akan menilai bukti yang diajukan para pihak berdasarkan relevansi, kekuatan, dan keterkaitannya dengan dalil gugatan serta jawaban tergugat. Karena itu, tergugat perlu menghindari bantahan yang berubah-ubah atau tidak didukung dokumen, terutama apabila sejak awal telah menyatakan tidak pernah mengenal penggugat tetapi kemudian muncul bukti komunikasi yang menunjukkan hubungan tertentu. Penjelasan harus disampaikan secara konsisten dan sesuai dengan fakta agar keberatan mengenai salah identitas dapat dinilai secara objektif.

15. Apakah Gugatan Otomatis Ditolak Jika Salah Menggugat Orang?
Gugatan tidak otomatis ditolak hanya karena tergugat menyatakan bahwa dirinya bukan orang yang dimaksud penggugat. Pernyataan tersebut merupakan bantahan yang masih harus dinilai berdasarkan bukti dan proses pemeriksaan perkara. Jika kesalahan hanya berupa penulisan nama yang tidak mengubah identitas, pengadilan dapat mempertimbangkan apakah kesalahan tersebut dapat diperbaiki. Namun, apabila terbukti bahwa orang yang ditarik sebagai tergugat memang berbeda dari pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan penggugat, persoalan tersebut dapat menjadi alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena salah menentukan pihak.

Perlu pula dibedakan antara putusan tidak dapat diterima dan putusan menolak gugatan. Putusan tidak dapat diterima umumnya berkaitan dengan adanya persoalan formil yang menghalangi pemeriksaan gugatan sebagaimana diajukan, sedangkan putusan menolak gugatan berkaitan dengan penilaian bahwa tuntutan penggugat tidak terbukti atau tidak mempunyai dasar yang cukup setelah pemeriksaan pokok perkara. Dalam kasus salah orang, pengadilan dapat menilai bahwa terdapat cacat dalam penentuan pihak sehingga gugatan tidak dapat diterima terhadap tergugat yang keliru ditarik tersebut.

Konsekuensinya juga tidak berarti bahwa orang yang sebenarnya mempunyai hubungan hukum dengan penggugat otomatis terbebas dari tuntutan. Apabila penggugat memang mempunyai hak terhadap orang lain yang namanya sama, penggugat dapat mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang benar dengan memperhatikan ketentuan mengenai pengajuan gugatan, daluwarsa jika relevan, dan keadaan perkara sebelumnya. Dengan demikian, tujuan eksepsi bukan untuk menghapus kewajiban orang lain, melainkan memastikan bahwa seseorang tidak dibebani tanggung jawab hukum atas perbuatan atau hubungan hukum yang bukan miliknya.

16. Bisakah Penggugat Mengganti Nama Tergugat di Tengah Persidangan?
Perubahan gugatan dalam proses persidangan harus dibedakan antara memperbaiki kekeliruan penulisan dengan mengganti orang yang menjadi pihak tergugat. Jika penggugat hanya memperbaiki ejaan nama, sementara orang yang dimaksud tetap sama dan identitasnya dapat dikenali dengan jelas, perubahan tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan dan praktik hukum acara yang berlaku. Keadaan seperti ini tidak selalu mengubah pokok perkara karena yang diperbaiki hanya penulisan identitas orang yang sejak awal memang hendak digugat.

Sebaliknya, apabila penggugat ternyata menggugat orang yang sama sekali berbeda dan kemudian ingin mengganti tergugat dengan orang lain yang benar-benar merupakan pihak dalam hubungan hukum, perubahan tersebut dapat menyentuh unsur mendasar dari gugatan. Perubahan semacam itu bukan sekadar mengganti satu huruf atau memperjelas alamat, melainkan dapat mengubah subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban. Dalam keadaan demikian, perlu diperiksa apakah perubahan masih dapat dibenarkan dalam perkara yang sedang berjalan atau justru harus ditempuh melalui pengajuan gugatan baru terhadap pihak yang benar.

Dalam salah satu pembahasan hukum mengenai perubahan gugatan, dibedakan antara kesalahan penulisan nama yang masih dapat diperbaiki dengan kesalahan menunjuk orang yang berbeda. Jika perubahan menyangkut penggantian pihak yang menjadi subjek gugatan, persoalannya dapat menjadi lebih mendasar karena pihak yang baru bukan orang yang sejak awal ditarik sebagai tergugat. Oleh karena itu, tergugat yang merasa salah digugat sebaiknya secara tegas menyampaikan keberatan apabila perubahan yang diajukan penggugat sebenarnya bukan pembetulan administratif, melainkan upaya mengganti orang yang menjadi pihak dalam perkara.

17. Apa yang Harus Dilakukan Jika Surat Panggilan Sudah Diterima?
Apabila seseorang menerima surat panggilan pengadilan yang mencantumkan nama yang sama dengan dirinya, langkah pertama adalah memastikan keaslian dan kebenaran informasi mengenai perkara tersebut. Periksa nama pengadilan, nomor perkara, tanggal sidang, nama para pihak, serta dokumen yang disampaikan oleh jurusita atau petugas pengadilan. Jangan langsung mengabaikan surat panggilan hanya karena merasa tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan penggugat, sebab panggilan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perkara yang sedang berjalan dan membutuhkan tanggapan sesuai hukum acara.

Setelah memastikan informasi perkara, segera minta atau pelajari salinan gugatan agar dapat diketahui apa sebenarnya yang dituduhkan. Identifikasi apakah penggugat menyatakan bahwa tergugat pernah menandatangani perjanjian, menerima uang, melakukan transaksi, menguasai objek sengketa, atau melakukan perbuatan tertentu. Setiap dalil tersebut perlu dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya, kemudian dibuat daftar perbedaan yang dapat dibuktikan melalui dokumen. Jika terdapat nama orang lain yang sama dan diduga merupakan pihak yang sebenarnya, catat informasi pembeda yang sah dan relevan tanpa melakukan penyebaran data pribadi secara tidak perlu.

Selanjutnya, siapkan jawaban tertulis dan pertimbangkan untuk mengajukan eksepsi error in persona apabila memang terdapat kesalahan dalam menentukan pihak tergugat. Apabila perkara melibatkan nilai aset yang besar, dokumen yang kompleks, atau kemungkinan adanya tuntutan lain, pendampingan advokat dapat membantu memastikan bahwa eksepsi dan jawaban pokok perkara disusun secara tepat. Hal yang paling penting adalah tidak membiarkan perkara berjalan tanpa bantahan hanya karena tergugat merasa dirinya tidak bersalah, sebab perasaan tidak terlibat harus diterjemahkan menjadi argumentasi hukum dan bukti yang dapat diperiksa oleh pengadilan.

18. Contoh Kasus Seseorang Digugat karena Kesamaan Nama
Bayangkan terdapat dua orang bernama lengkap Daniel Wijaya. Daniel pertama tinggal di Jakarta dan pernah meminjam uang sebesar Rp150 juta dari seorang pengusaha bernama Anton. Dalam perjanjian pinjaman, Daniel yang tinggal di Jakarta mencantumkan nomor identitas dan alamat tempat tinggalnya, kemudian menerima dana melalui rekening bank miliknya. Setelah jatuh tempo, pinjaman tidak dibayar sehingga Anton mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Daniel Wijaya. Namun, karena informasi yang dimiliki Anton tidak lengkap, gugatan justru diajukan terhadap Daniel Wijaya kedua yang tinggal di Makassar dan tidak pernah bertemu dengan Anton.

Daniel kedua kemudian menerima panggilan dari pengadilan dan menemukan bahwa namanya tercantum sebagai tergugat dalam perkara pembayaran utang. Setelah membaca gugatan, ia mengetahui bahwa penggugat mendalilkan adanya perjanjian pinjaman, penerimaan uang, dan kewajiban membayar utang. Padahal, Daniel kedua tidak pernah menandatangani perjanjian, tidak pernah menerima dana, tidak mengenal Anton, dan tidak pernah mempunyai hubungan bisnis dengannya. Ia kemudian membandingkan identitas dalam gugatan dengan dokumen pribadinya dan menemukan bahwa nomor identitas serta alamat dalam perjanjian berbeda dari identitas dirinya.

Dalam keadaan tersebut, Daniel kedua dapat menyusun jawaban yang menjelaskan bahwa dirinya bukan pihak yang membuat perjanjian dan bukan orang yang menerima pinjaman. Ia dapat mengajukan eksepsi error in persona dengan menerangkan kesalahan penentuan tergugat, kemudian melampirkan dokumen pembanding yang relevan dan meminta pengadilan mempertimbangkan bahwa gugatan salah sasaran. Apabila diperlukan, ia juga dapat meminta agar penggugat menunjukkan dokumen asli perjanjian dan bukti transaksi untuk menguji siapa pihak yang sebenarnya melakukan pinjaman.

Apabila dari pemeriksaan terbukti bahwa Daniel kedua memang bukan orang yang dimaksud dalam perjanjian dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Anton, gugatan terhadap dirinya dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena kesalahan menentukan pihak. Namun, apabila Anton masih mempunyai hak tagih terhadap Daniel pertama, Anton tetap dapat mempertimbangkan langkah hukum terhadap orang yang benar. Contoh ini menunjukkan bahwa kesamaan nama tidak boleh digunakan sebagai dasar tunggal untuk membebankan kewajiban kepada seseorang, sebab tanggung jawab hukum harus didasarkan pada hubungan hukum yang dapat dibuktikan.

Kesimpulan Penulis/Advokat
Seseorang yang digugat karena mempunyai nama sama dengan orang lain memiliki hak untuk membantah apabila dirinya memang bukan pihak yang melakukan perbuatan, menandatangani perjanjian, menerima pinjaman, menguasai objek sengketa, atau mempunyai hubungan hukum sebagaimana didalilkan penggugat. Kesamaan nama tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa orang tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab. Dalam perkara perdata, identitas tergugat harus dihubungkan dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, sehingga penggugat perlu menunjukkan alasan dan bukti mengapa orang yang ditarik sebagai tergugat memang merupakan pihak yang tepat.

Langkah hukum yang dapat ditempuh adalah memeriksa gugatan secara menyeluruh, membandingkan identitas yang dicantumkan penggugat dengan identitas diri sendiri, mengumpulkan bukti yang menunjukkan tidak adanya hubungan hukum, serta mengajukan eksepsi error in persona apabila terbukti terdapat kesalahan menentukan pihak tergugat. Bukti dapat berupa dokumen identitas, perjanjian, tanda tangan, bukti transfer, rekening, dokumen kepemilikan, keterangan saksi, dan dokumen lain yang relevan dengan peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Apabila kesalahan hanya berupa kekeliruan penulisan nama yang tidak mengubah identitas orang, persoalannya dapat diperlakukan berbeda dari keadaan ketika penggugat benar-benar menggugat orang yang salah.

Pada akhirnya, orang yang menerima gugatan tidak seharusnya mengabaikan panggilan pengadilan hanya karena merasa tidak terlibat dalam perkara. Ia perlu hadir atau mengambil langkah sesuai prosedur, menyampaikan keberatan melalui jawaban dan eksepsi, serta mengajukan bukti yang dapat memperjelas bahwa dirinya bukan pihak yang dimaksud. Jika terbukti terjadi salah sasaran pihak, gugatan dapat menghadapi konsekuensi berupa tidak dapat diterima terhadap orang yang keliru digugat. Dengan demikian, mekanisme error in persona menjadi salah satu sarana penting untuk melindungi seseorang agar tidak dimintai pertanggungjawaban perdata atas perbuatan atau hubungan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain yang kebetulan mempunyai nama sama.

Dasar Hukum dan Rujukan

• Herziene Indonesisch Reglement (HIR), khususnya Pasal 118 mengenai pengajuan gugatan, Pasal 121 dan ketentuan terkait pemanggilan serta pemeriksaan perkara, Pasal 136 mengenai pengajuan eksepsi, dan Pasal 164 mengenai alat bukti dalam perkara perdata.
• Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), sebagai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di wilayah di luar Jawa dan Madura, sepanjang relevan dengan pengadilan yang memeriksa perkara.
• Putusan dan praktik peradilan mengenai error in persona, termasuk prinsip bahwa kekeliruan dalam menentukan pihak yang digugat dapat menjadi persoalan formil dalam gugatan. Salah satu contoh pembahasan mengenai salah sasaran pihak terdapat dalam publikasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. (DJKN Kementerian Keuangan)
• Badan Pembinaan Hukum Nasional, Literasi Hukum, mengenai perbedaan kesalahan penulisan nama dengan kesalahan identitas pihak dalam gugatan. (BPHN)
• Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, pembahasan mengenai formulasi surat gugatan perdata dan pentingnya identitas para pihak. (DJKN Kementerian Keuangan)

Read More.. →

Mengapa Advokat Sering Menyarankan Calon Klien untuk Tidak Menggugat? Ini Alasannya Update :

Alasan Mengapa Advokat Sering Menyarankan Calon Klien untuk Tidak Menggugat
Sebagai seorang praktisi hukum yang sehari-hari mendampingi berbagai sengketa di meja hijau maupun di ruang mediasi, saya sering kali mendapati calon klien datang dengan emosi yang memuncak, membawa tumpukan dokumen, dan satu tekad bulat: "Saya ingin menggugat mereka ke pengadilan!"

Namun, tidak jarang pula tanggapan pertama saya justru mengejutkan mereka, karena saya menyarankan sebaliknya: jangan terburu-buru melayangkan gugatan hukum.

Saran ini bukanlah bentuk keengganan seorang advokat untuk bekerja, melainkan sebuah bentuk perlindungan strategis dan finansial yang menyeluruh. Di dalam dunia hukum yang kompleks, pengadilan bukanlah satu-satunya jalan keluar, dan sering kali bukan pula jalan yang paling bijak.

Berikut adalah panduan mendalam mengenai pertimbangan profesional mengapa seorang advokat dapat menyarankan Anda untuk mengurungkan niat menggugat:

1. Hukum Acara dan Prinsip Pembuktian yang Ketat
Banyak orang berasumsi bahwa karena mereka merasa dirugikan secara moral, maka kemenangan di pengadilan adalah sebuah keniscayaan. Padahal, sistem peradilan perdata maupun pidana di Indonesia tidak bekerja berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan alat bukti yang sah dan relevan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Sebelum sebuah gugatan didaftarkan, seorang advokat wajib melakukan uji tuntas terhadap kekuatan pembuktian yang Anda miliki. Jika dokumen pendukung, saksi mata, atau jejak transaksi ternyata lemah atau tidak memenuhi syarat formil dan materiil, maka menggugat sama saja dengan melangkah ke medan perang tanpa perlengkapan memadai. Dalam situasi seperti ini, memaksakan gugatan hanya akan berujung pada putusan penolakan atau ketidakterimaan gugatan (niet ontvankelijk verklaard), yang tidak hanya merugikan waktu tetapi juga mempermalukan posisi hukum Anda sendiri.

2. Efisiensi Biaya, Waktu, dan Tenaga (Cost-Benefit Analysis)
Sering kali, biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai proses litigasi mulai dari honorarium pengacara, biaya perkara, pemanggilan saksi ahli, hingga eksekusi putusan justru jauh melampaui nilai materiil yang dipersengketakan.

Pengadilan di Indonesia dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun melalui proses berjenjang, mulai dari Pengadilan Negeri, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Sebagai advokat, saya selalu mengajak klien untuk melakukan kalkulasi rasional: apakah energi emosional, stres berkepanjangan, dan biaya finansial yang dikeluarkan sebanding dengan hasil akhir yang akan didapatkan? Sering kali, kemenangan di pengadilan menjadi "kemenangan semu" karena habis terserap oleh biaya proses hukum itu sendiri.

3. Risiko Eksekusi Putusan yang Mustahil (Paper Victory)
Memenangkan perkara di pengadilan dan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) adalah satu hal, tetapi mengeksekusi putusan tersebut di lapangan adalah hal yang sepenuhnya berbeda.

Jika pihak tergugat ternyata sudah mengalami kebangkrutan, tidak memiliki aset atas nama pribadinya, atau sengaja memindahkan seluruh harta kekayaannya ke pihak lain, maka putusan pengadilan yang Anda menangkan hanya akan menjadi selembar kertas tanpa daya eksekusi (paper victory). Seorang advokat yang berpengalaman akan meneliti terlebih dahulu kemampuan finansial dan aset pihak lawan sebelum menyarankan langkah hukum lanjutan, guna memastikan bahwa upaya yang dikeluarkan tidak bertepuk sebelah tangan.

4. Dampak Reputasi dan Hubungan Jangka Panjang
Bagi pelaku bisnis, profesional, atau pihak-pihak yang terikat dalam lingkaran sosial dan komersial tertentu, mengajukan gugatan terbuka di pengadilan dapat menjadi pisau bermata dua. Proses peradilan bersifat terbuka untuk umum, yang berarti setiap perselisihan berpotensi menjadi konsumsi publik, merusak reputasi bisnis, atau menghancurkan jaringan relasi strategis yang telah dibangun bertahun-tahun.

Saran untuk tidak menggugat biasanya diberikan untuk membuka ruang bagi penyelesaian alternatif, seperti negosiasi rahasia, somasi terukur, atau mediasi tertutup yang dapat menyelamatkan muka dan kepentingan komersial kedua belah pihak tanpa harus mencemarkan nama baik di ruang publik.

Kebijaksanaan di Balik Meja Perundingan
Keputusan untuk menahan diri dari langkah litigasi bukanlah sebuah tanda kelemahan, melainkan sebuah strategi mitigasi risiko yang matang. Advokat yang baik tidak akan mendorong kliennya masuk ke dalam labirin hukum yang panjang jika masih ada jalur damai, efisien, dan bermartabat yang bisa ditempuh.

Oleh karena itu, ketika seorang advokat menyarankan Anda untuk tidak menggugat, dengarkanlah dengan seksama, karena sering kali langkah terbaik dalam menyelesaikan sebuah konflik hukum adalah dengan menghindari pertarungan yang tidak perlu dimenangkan.

Dapatkan eBook Hukum dari kami :

DOWNLOAD Buku/eBook

Link : Download eBook dan Draft Hukum

Lynk.id @PengacaraRakyat

e-Buku ditulis/disusun oleh
Andi Akbar Muzfa, S.H.
(Pimpinan AKBP Law Office & Partners)

Advokat/Pengacara yang telah berpengalaman selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dalam memberikan layanan jasa hukum, baik secara profesional dan berbayar bagi masyarakat yang mampu maupun melalui pendampingan hukum secara geratis (pro bono) bagi masyarakat kurang mampu.

Read More.. →

Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden: Apakah Berpotensi Menjadi Tindak Pidana Makar? Update :

JAKARTA - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia merupakan persoalan hukum serius yang tidak hanya berkaitan dengan perlindungan privasi dan keamanan komunikasi kepala negara, tetapi juga menyentuh aspek kedaulatan negara, stabilitas pemerintahan, serta penegakan hukum pidana dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam negara yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang mengakses, merekam, maupun memperoleh informasi komunikasi pihak lain tanpa legitimasi hukum, terlebih apabila tindakan tersebut menyasar Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dugaan penyadapan tidak semata-mata bertujuan memperoleh informasi pribadi, melainkan diduga berkaitan dengan aktivitas untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, melemahkan kewibawaan Presiden, mengumpulkan informasi strategis negara, atau bahkan menjadi bagian dari rangkaian perencanaan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai batas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyadapan ilegal, khususnya apakah tindakan penyadapan terhadap Presiden dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, atau justru harus terlebih dahulu ditempatkan sebagai tindak pidana tersendiri yang memiliki unsur dan konstruksi hukum berbeda.

Penyadapan Ilegal dan Perlindungan Hukum terhadap Presiden
Penyadapan merupakan tindakan memperoleh informasi atau komunikasi seseorang secara diam-diam melalui perangkat elektronik, jaringan telekomunikasi, maupun sistem komunikasi tertentu, yang dalam pelaksanaannya dapat mencakup penyadapan percakapan telepon, pengambilan pesan elektronik, perekaman komunikasi digital, hingga pengaksesan saluran komunikasi tanpa sepengetahuan pihak yang menjadi sasaran.

Pada prinsipnya, sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan komunikasi setiap orang sebagai bagian dari perlindungan hak pribadi, sehingga tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan batas kewenangan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Ketentuan tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang secara tegas melarang setiap orang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun, sementara Pasal 56 undang-undang yang sama mengatur ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun bagi pihak yang melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian, penyadapan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan hukum dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya, meskipun penentuan pasal yang tepat tetap harus mempertimbangkan metode penyadapan, objek komunikasi yang menjadi sasaran, bentuk perbuatan yang dilakukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan peristiwa tersebut.

Di sisi lain, penting dipahami bahwa hukum Indonesia tidak menempatkan seluruh bentuk penyadapan sebagai tindakan yang dilarang, mengingat dalam keadaan tertentu aparat atau lembaga negara dapat diberikan kewenangan melakukan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum maupun perlindungan keamanan nasional berdasarkan persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara memberikan kewenangan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan penyadapan dalam rangka penyelenggaraan fungsi intelijen negara, dengan tetap memperhatikan ruang lingkup kewenangan, tujuan pelaksanaan, mekanisme perintah, serta persyaratan hukum yang berlaku.

Pasal 31 dan Pasal 32 UU Intelijen Negara mengatur kewenangan dan mekanisme penyadapan tersebut, termasuk persyaratan mengenai perintah Kepala BIN, jangka waktu pelaksanaan, serta penetapan ketua pengadilan negeri untuk penyadapan terhadap sasaran yang telah memiliki bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Oleh karena itu, legalitas penyadapan tidak semata-mata ditentukan oleh identitas pihak yang menjadi sasaran, melainkan harus dinilai berdasarkan kewenangan pihak yang melakukan, tujuan yang hendak dicapai, prosedur yang ditempuh, serta kesesuaian tindakan tersebut dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga penyadapan terhadap Presiden sekalipun harus dianalisis berdasarkan konstruksi hukum yang berlaku.

Apakah Penyadapan terhadap Presiden Dapat Dikategorikan sebagai Makar?
Persoalan yang perlu dianalisis secara lebih mendalam adalah kemungkinan adanya hubungan antara penyadapan ilegal terhadap Presiden dengan tindak pidana makar, mengingat dalam keadaan tertentu pengumpulan informasi secara rahasia dapat menjadi bagian dari persiapan suatu tindakan yang secara langsung ditujukan untuk menyerang Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah.

Dalam hukum pidana Indonesia, makar merupakan tindak pidana yang memiliki karakter khusus karena berkaitan dengan ancaman terhadap eksistensi negara, keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, serta keberlangsungan pemerintahan berdasarkan konstitusi, sehingga penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan seluruh unsur delik yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

KUHP Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mengatur tindak pidana makar dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 196, termasuk ketentuan mengenai makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden serta makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Secara khusus, Pasal 191 KUHP Nasional mengatur bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Sementara itu, Pasal 193 KUHP Nasional mengatur tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, sedangkan terhadap orang yang menjadi pemimpin atau pengatur makar tersebut berlaku ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah definisi makar sebagaimana tercantum dalam Pasal 160 KUHP Nasional, yang pada pokoknya menempatkan makar sebagai niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut, sehingga penentuan adanya tindak pidana makar tidak cukup hanya didasarkan pada dugaan adanya niat, tetapi juga harus memperhatikan keberadaan persiapan nyata yang memiliki hubungan dengan serangan yang dimaksud.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar, karena penyidik tetap harus membuktikan adanya hubungan antara aktivitas penyadapan dengan maksud melakukan serangan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan makar.

Hubungan tersebut, misalnya, dapat terlihat apabila penyadapan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian persiapan untuk membunuh Presiden, merampas kemerdekaannya, membuat Presiden tidak mampu menjalankan fungsi pemerintahan, atau mengumpulkan informasi strategis yang secara nyata digunakan untuk mendukung rencana menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sebaliknya, apabila penyadapan hanya terbukti sebagai tindakan memperoleh informasi komunikasi secara melawan hukum tanpa adanya bukti mengenai maksud dan persiapan untuk melakukan serangan sebagaimana dimaksud dalam KUHP Nasional, maka penerapan ketentuan makar tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan asumsi bahwa objek penyadapan merupakan Presiden Republik Indonesia.

Dengan demikian, penggunaan pasal makar harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana secara konkret agar tidak menimbulkan perluasan penafsiran hukum yang justru bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum.

Penyadapan sebagai Bagian dari Rangkaian Kejahatan terhadap Negara
Meskipun penyadapan ilegal tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai makar, tindakan tersebut tetap berpotensi memiliki implikasi serius terhadap keamanan negara, terutama apabila dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan memperoleh informasi strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, sistem pertahanan, mekanisme pengambilan keputusan negara, maupun pola pengamanan Presiden.

Dalam situasi tertentu, penyadapan dapat menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas pemerintahan, memetakan kelemahan sistem keamanan, mengidentifikasi pola komunikasi pejabat negara, atau memperoleh data yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tindakan pidana yang lebih luas.

Apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti bahwa penyadapan tersebut merupakan bagian dari persiapan tindak pidana makar, aparat penegak hukum perlu mengembangkan penyidikan secara menyeluruh dengan menelusuri hubungan antara pelaku teknis, pihak yang memberikan perintah, pihak yang menyediakan pembiayaan, pihak yang mengoperasikan perangkat penyadapan, serta pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil pengumpulan informasi tersebut.

Pemeriksaan terhadap keseluruhan rangkaian aktivitas itu menjadi penting karena suatu tindak pidana yang melibatkan banyak pihak tidak selalu dilakukan oleh satu orang secara langsung, melainkan dapat melibatkan pembagian peran, koordinasi, penyediaan sarana, maupun dukungan terhadap pelaksanaan suatu rencana kejahatan.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban setiap pihak harus dianalisis berdasarkan bentuk keterlibatannya, baik sebagai pelaku langsung, orang yang turut serta melakukan, pihak yang menyuruh melakukan, maupun pihak yang membantu terjadinya tindak pidana, sepanjang unsur pertanggungjawaban pidana yang relevan dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum.

Namun demikian, hubungan komunikasi, kedekatan dengan pihak tertentu, ataupun keterlibatan seseorang dalam aktivitas pengumpulan informasi yang diduga ilegal tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan dalam makar, karena setiap bentuk pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan, kesalahan, hubungan kausal yang relevan, serta alat bukti yang sah.

Oleh sebab itu, penyelidikan terhadap dugaan penyadapan yang menyasar Presiden harus dilakukan secara objektif, profesional, dan menyeluruh dengan menghindari penggunaan asumsi, spekulasi, maupun kepentingan politik sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana makar.

Pembuktian dan Tantangan Penegakan Hukum
Salah satu tantangan terbesar dalam mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden terletak pada aspek pembuktian, mengingat tindakan tersebut pada umumnya dilakukan secara tersembunyi melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan perangkat elektronik yang memungkinkan pelaku mengakses informasi tanpa meninggalkan jejak yang mudah dikenali.

Dalam praktiknya, penyidik perlu mengidentifikasi keberadaan perangkat penyadapan, mekanisme akses terhadap jaringan komunikasi, rekaman atau salinan percakapan, jejak aktivitas digital, serta pihak yang diduga mengendalikan dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut untuk kepentingan tertentu.

Pengumpulan alat bukti harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dengan memperhatikan relevansi dan keabsahan setiap bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta bukti elektronik yang diperoleh melalui mekanisme yang dibenarkan oleh hukum.

Selain itu, pemeriksaan forensik digital dapat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi jenis perangkat yang digunakan, sumber akses, waktu terjadinya penyadapan, pola komunikasi antarpihak, serta kemungkinan adanya pemindahan atau pengiriman informasi kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap data tersebut.

Pemeriksaan teknis semacam ini juga diperlukan untuk membedakan tindakan pengumpulan informasi yang memiliki dasar kewenangan berdasarkan undang-undang dengan aktivitas penyadapan ilegal atau spionase yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga konstruksi perkara yang dibangun penyidik tidak hanya bertumpu pada dugaan, tetapi memiliki landasan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kehati-hatian dalam proses pembuktian menjadi semakin penting karena perkara yang berkaitan dengan Presiden dan keamanan negara memiliki konsekuensi hukum, politik, serta ketatanegaraan yang sangat besar, sehingga setiap keputusan penegakan hukum harus didasarkan pada fakta yang terverifikasi dan penerapan ketentuan pidana secara tepat.

Di samping itu, aparat penegak hukum juga harus memastikan bahwa penanganan perkara tidak berubah menjadi instrumen untuk membungkam kritik, membatasi kebebasan menyampaikan pendapat, atau mengkriminalisasi pihak yang memiliki pandangan politik berbeda, karena perlindungan terhadap keamanan negara harus tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Negara Hukum Tidak Boleh Mengabaikan Hak Asasi Manusia
Indonesia secara tegas menempatkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga seluruh tindakan penyelenggara negara maupun masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan tidak boleh didasarkan pada kehendak kekuasaan semata.

Perlindungan terhadap Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan pemerintahan, kewibawaan lembaga kepresidenan, serta stabilitas nasional, tetapi kepentingan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan prinsip hak asasi manusia, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, termasuk hak untuk memperoleh rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan, sehingga perlindungan terhadap kerahasiaan komunikasi pada dasarnya merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak pribadi setiap orang.

Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga prinsip tersebut harus berlaku tanpa pengecualian, termasuk ketika seseorang berkedudukan sebagai Presiden maupun ketika seseorang sedang diperiksa dalam perkara yang berkaitan dengan keamanan negara.

Oleh karena itu, apabila dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden terbukti benar, negara memiliki kewajiban untuk mengusut dan menindak perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan tetap harus menjunjung asas legalitas, praduga tidak bersalah, dan pembuktian yang objektif.

Dalam kerangka negara hukum, perlindungan terhadap Presiden tidak boleh dipertentangkan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena keduanya justru merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keberlangsungan pemerintahan yang konstitusional sekaligus memastikan bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum.

Penyadapan Ilegal dan Makar Harus Dibuktikan Secara Terpisah
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden merupakan persoalan hukum yang serius karena tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan komunikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara apabila tindakan tersebut terbukti berkaitan dengan upaya memperoleh informasi strategis untuk mendukung suatu rencana kejahatan terhadap pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, penyadapan tanpa kewenangan yang sah dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya, sedangkan penerapan ketentuan makar dalam KUHP Nasional harus didasarkan pada pembuktian mengenai maksud melakukan serangan dan persiapan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang berlaku.

Dengan demikian, tidak setiap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana makar, karena kedua perbuatan tersebut memiliki konstruksi hukum dan unsur tindak pidana yang berbeda sehingga harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti masing-masing.

Akan tetapi, apabila dalam proses penegakan hukum ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa penyadapan tersebut merupakan bagian dari rangkaian persiapan untuk menyerang Presiden, merampas kemerdekaannya, membuatnya tidak mampu menjalankan pemerintahan, atau menggulingkan pemerintahan yang sah, aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan penerapan ketentuan pidana makar sepanjang seluruh unsur delik yang dipersyaratkan undang-undang dapat dibuktikan.

Pada akhirnya, penegakan hukum terhadap dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden harus mampu menjaga dua kepentingan fundamental secara bersamaan, yakni memberikan perlindungan terhadap keselamatan Presiden dan keamanan negara sekaligus memastikan bahwa setiap orang tetap memperoleh jaminan perlindungan hukum, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sebab, dalam negara hukum yang demokratis, setiap ancaman terhadap negara memang harus ditangani secara tegas dan profesional, tetapi ketegasan tersebut harus selalu berpijak pada ketentuan hukum, pembuktian yang sah, serta prinsip keadilan, bukan semata-mata didasarkan pada dugaan, tekanan politik, ataupun kepentingan kekuasaan. 

Penulis : Andi Akbar Muzfa, S.H.

Read More.. →

Penyadapan Ilegal sebagai Dugaan Permulaan Tindak Pidana Makar: Analisis Unsur dan Pertanggungjawaban Pidana. Update :

JAKARTA - Dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Republik Indonesia dapat menjadi persoalan hukum yang lebih serius apabila ditemukan indikasi bahwa tindakan tersebut bukan sekadar bertujuan memperoleh informasi secara melawan hukum, melainkan merupakan bagian dari rangkaian persiapan untuk melakukan kejahatan terhadap Presiden maupun pemerintahan yang sah.

Persoalan tersebut membuka ruang analisis hukum pidana mengenai hubungan antara penyadapan ilegal, persiapan tindak pidana, permufakatan jahat, dan kemungkinan terpenuhinya unsur tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H. berpandangan bahwa penyadapan ilegal perlu dilihat berdasarkan konteks, tujuan, pola pelaksanaan, serta hubungan perbuatan tersebut dengan tindakan lain yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Menurutnya, dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan bentuk luarnya, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan unsur kesengajaan, maksud, persiapan, dan pertanggungjawaban pidana dari setiap orang yang terlibat.

"Apabila penyadapan ilegal dilakukan secara terencana, melibatkan sejumlah pihak, dan diarahkan untuk memperoleh informasi strategis yang kemudian digunakan sebagai bagian dari persiapan serangan terhadap Presiden atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, maka aparat penegak hukum perlu menguji apakah terdapat keterkaitan dengan tindak pidana makar, tetapi seluruh unsur tersebut tetap harus dibuktikan berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah," ujar Andi Akbar dalam pandangan hukumnya.

Penyadapan Ilegal Tidak Otomatis Merupakan Makar
Dalam perspektif hukum pidana, penyadapan ilegal dan tindak pidana makar merupakan dua perbuatan yang mempunyai karakteristik serta unsur delik berbeda, sehingga keberadaan tindakan penyadapan tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi makar tanpa adanya pembuktian mengenai tujuan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan.

Larangan penyadapan secara melawan hukum antara lain diatur dalam Pasal 40 juncto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sedangkan tindakan intersepsi atau penyadapan tanpa hak terhadap informasi elektronik dan transmisi elektronik juga perlu dianalisis berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Menurut Andi Akbar, ketentuan tersebut memberikan dasar hukum untuk menilai tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa kewenangan, tetapi persoalan akan berkembang apabila hasil penyadapan diduga digunakan untuk mendukung suatu rencana kejahatan terhadap keamanan negara.

Ia menjelaskan bahwa penyidik perlu membedakan antara tindak pidana penyadapan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan penyadapan yang diduga menjadi salah satu bagian dari rangkaian persiapan tindak pidana lain, sebab perbedaan tersebut akan menentukan konstruksi hukum, bentuk pertanggungjawaban, dan ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap masing-masing pelaku.

Unsur Makar dalam KUHP Nasional Harus Dibuktikan
Sejak 2 Januari 2026, ketentuan tindak pidana makar harus dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang telah berlaku secara nasional, khususnya ketentuan mengenai pengertian makar, makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, makar terhadap pemerintah, serta permufakatan jahat dan persiapan melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 160 KUHP Nasional memberikan pengertian makar sebagai niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut, sehingga terdapat aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu adanya niat melakukan serangan dan perwujudan niat tersebut melalui tindakan persiapan yang dapat dibuktikan secara hukum.

Sementara itu, Pasal 191 KUHP Nasional mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Adapun Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, sedangkan Pasal 196 mengatur permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194.

Andi Akbar menilai bahwa keberadaan ketentuan mengenai persiapan dan permufakatan jahat tersebut menjadi penting dalam menganalisis kemungkinan adanya hubungan antara aktivitas penyadapan ilegal dengan tindak pidana terhadap keamanan negara, terutama apabila terdapat bukti mengenai koordinasi, pembagian peran, pengadaan perangkat, pendanaan, serta tujuan bersama untuk melakukan serangan atau menggulingkan pemerintahan secara tidak sah.

Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua bentuk koordinasi atau pengumpulan informasi dapat dikategorikan sebagai persiapan makar karena penyidik tetap harus membuktikan hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan tujuan khusus sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana tersebut.

Aktor Intelektual dan Pihak yang Terlibat Harus Dimintai Pertanggungjawaban
Dalam perkara penyadapan ilegal yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana terhadap keamanan negara, Andi Akbar menilai bahwa penegakan hukum tidak seharusnya hanya diarahkan kepada pihak yang secara teknis melakukan penyadapan, melainkan juga harus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak yang merencanakan, memerintahkan, menyediakan sarana, memberikan pembiayaan, mengendalikan operasi, maupun memanfaatkan informasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Menurutnya, hukum pidana mengenal bentuk pertanggungjawaban berdasarkan peran dan keterlibatan masing-masing orang, sehingga penyidik perlu menguraikan secara cermat apakah seseorang bertindak sebagai pelaku, orang yang turut serta melakukan, pihak yang menyuruh melakukan, atau pihak yang membantu terjadinya tindak pidana berdasarkan ketentuan penyertaan dan pembantuan dalam KUHP Nasional.

Ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan hanya berdasarkan hubungan komunikasi, kedekatan dengan pihak tertentu, jabatan, atau dugaan keterlibatan dalam suatu kelompok, sebab harus terdapat pembuktian mengenai perbuatan, kesalahan, dan hubungan antara tindakan seseorang dengan tindak pidana yang dipersangkakan.

"Penegakan hukum harus mampu mengungkap siapa yang berada di balik suatu kegiatan apabila memang ditemukan bukti adanya tindak pidana, tetapi tidak boleh ada seseorang yang diposisikan sebagai aktor intelektual hanya berdasarkan asumsi atau hubungan tertentu tanpa pembuktian mengenai peran dan kesalahannya," jelasnya.

Pembuktian Digital Menentukan Konstruksi Perkara
Andi Akbar juga menilai bahwa penyidikan terhadap dugaan penyadapan ilegal memerlukan pendekatan forensik digital yang profesional karena sebagian besar jejak perbuatan dapat tersimpan dalam perangkat elektronik, sistem komunikasi, jaringan digital, maupun media penyimpanan data yang membutuhkan pemeriksaan teknis secara mendalam.

Dalam konteks tersebut, penyidik perlu menelusuri asal perangkat penyadapan, identitas pengguna, waktu akses, metode intersepsi, aliran data, pihak penerima informasi, serta kemungkinan adanya komunikasi yang menunjukkan hubungan antara kegiatan penyadapan dengan rencana tindak pidana lainnya.

Pembuktian tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dengan tetap memperhatikan keabsahan perolehan alat bukti, hak tersangka, kewenangan penyidik, dan mekanisme pengawasan terhadap tindakan upaya paksa.

Menurutnya, keberadaan rekaman komunikasi atau data elektronik saja belum tentu cukup untuk membuktikan makar apabila tidak terdapat konteks dan hubungan yang menjelaskan tujuan penggunaan informasi tersebut, sehingga pemeriksaan harus diarahkan untuk membangun konstruksi perkara yang utuh, bukan sekadar mengumpulkan bukti yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan unsur tindak pidana yang disangkakan.

Jangan Sampai Pasal Makar Digunakan untuk Mengkriminalisasi Kritik
Di sisi lain, Andi Akbar mengingatkan bahwa penggunaan ketentuan makar harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas terhadap aktivitas masyarakat, khususnya dalam menyampaikan kritik, aspirasi politik, dan tuntutan perubahan pemerintahan melalui mekanisme konstitusional.

Ia menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sedangkan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dilindungi melalui Pasal 28F UUD 1945, sehingga aktivitas kritik terhadap Presiden maupun kebijakan pemerintah tidak dapat serta-merta disamakan dengan tindak pidana makar.

Bahkan, Pasal 196 ayat (2) KUHP Nasional memberikan pengecualian terhadap persiapan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional, yang menunjukkan bahwa hukum pidana harus membedakan secara tegas antara perubahan politik melalui mekanisme yang sah dengan tindakan yang memenuhi unsur kejahatan terhadap negara.

"Jangan sampai hukum pidana digunakan secara berlebihan untuk menilai aktivitas politik masyarakat, karena kritik terhadap Presiden bukan makar dan keinginan melakukan perubahan pemerintahan melalui mekanisme konstitusional bukanlah tindak pidana, sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku," tegas Andi Akbar.

Penegakan Hukum Harus Tegas dan Berlandaskan Pembuktian
Menutup pandangan hukumnya, Andi Akbar Muzfa, S.H. menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden perlu diusut secara menyeluruh apabila terdapat fakta awal yang menunjukkan adanya tindakan tanpa hak atau kewenangan, terlebih apabila ditemukan indikasi bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan persiapan tindak pidana terhadap keamanan negara.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus mampu membedakan perbuatan penyadapan ilegal, persiapan tindak pidana, permufakatan jahat, dan makar berdasarkan unsur masing-masing ketentuan, sehingga penerapan hukum tidak dilakukan secara serampangan dan tetap menjamin perlindungan hak setiap orang dalam proses peradilan pidana.

Ia berpandangan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi Presiden dan menjaga keberlangsungan pemerintahan yang sah, tetapi kewajiban tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, karena penegakan hukum yang mengabaikan asas legalitas justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

"Apabila penyadapan ilegal terbukti menjadi bagian dari persiapan atau permufakatan untuk melakukan makar, maka pertanggungjawaban pidana harus diterapkan terhadap pihak-pihak yang terbukti memenuhi unsur delik, tetapi apabila yang terbukti hanya penyadapan tanpa hak, maka penegakan hukum harus tetap menggunakan ketentuan yang sesuai dengan perbuatannya. Prinsipnya, hukum harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap adil terhadap setiap orang," tutupnya. (Tasya,08/04)

Read More.. →

Advokat Andi Akbar Muzfa Soroti Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden, Bisa Berujung Makar? Update :

Advokat Andi Akbar Muzfa Soroti Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden, Bisa Berujung Makar?

JAKARTA - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia menjadi persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian dari perspektif hukum pidana, mengingat tindakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kerahasiaan komunikasi, tetapi juga berpotensi menyentuh aspek keamanan negara dan keberlangsungan pemerintahan yang sah apabila ditemukan adanya tujuan tertentu di balik aktivitas penyadapan tersebut.

Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H. menilai bahwa dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis komunikasi semata, melainkan harus ditelusuri secara menyeluruh untuk mengetahui siapa pihak yang melakukan, bagaimana metode yang digunakan, dari mana sumber kewenangannya, serta untuk kepentingan apa informasi yang diperoleh melalui tindakan tersebut dimanfaatkan.

Menurutnya, dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan penyadapan wajib memiliki landasan hukum yang jelas karena tidak ada individu maupun kelompok yang dapat secara bebas mengakses komunikasi orang lain tanpa hak atau kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, terlebih apabila tindakan tersebut menyangkut komunikasi Presiden yang memiliki dimensi strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan nasional.

"Apabila benar terdapat tindakan penyadapan terhadap Presiden yang dilakukan tanpa kewenangan hukum, maka perbuatan tersebut harus diusut secara serius karena berpotensi melanggar ketentuan pidana mengenai kerahasiaan komunikasi dan perlindungan sistem elektronik, tetapi penegakan hukumnya tetap harus didasarkan pada fakta serta alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," demikian perspektif hukum yang disampaikan Andi Akbar Muzfa.

Penyadapan Ilegal Dapat Dijerat Ketentuan Pidana
Dalam analisis hukumnya, Andi Akbar menjelaskan bahwa larangan penyadapan secara melawan hukum telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang pada prinsipnya melarang setiap orang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun, sedangkan konsekuensi pidananya diatur dalam Pasal 56 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

Selain ketentuan tersebut, penyadapan yang dilakukan melalui sistem elektronik juga perlu dianalisis berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 31 yang mengatur larangan intersepsi atau penyadapan secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum terhadap informasi elektronik maupun transmisi informasi elektronik dalam sistem elektronik tertentu milik orang lain.

Ia berpandangan bahwa penerapan ketentuan pidana tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik perbuatan, sarana yang digunakan, objek komunikasi yang menjadi sasaran, serta unsur-unsur tindak pidana yang berhasil dibuktikan oleh penyidik, sehingga tidak terjadi penerapan pasal secara berlebihan maupun pengabaian terhadap perbuatan yang sebenarnya memenuhi unsur pidana.

Andi Akbar juga mengingatkan bahwa kewenangan penyadapan yang dimiliki lembaga intelijen negara tidak dapat ditafsirkan sebagai kebebasan untuk melakukan pengawasan terhadap siapa pun tanpa batas, sebab Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara telah mengatur persyaratan dan mekanisme pelaksanaan penyadapan, termasuk kewenangan, perintah, tujuan, serta batas waktu pelaksanaannya.

"Dalam negara hukum, kewenangan intelijen memang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh digunakan di luar batas yang ditentukan undang-undang karena apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka tindakan tersebut harus tetap dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara hukum," ujarnya.

Dugaan Penyadapan Bisa Berkaitan dengan Makar?
Persoalan yang lebih serius, menurut Andi Akbar, muncul apabila penyadapan terhadap Presiden ternyata bukan sekadar tindakan memperoleh informasi secara ilegal, melainkan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk menyerang Presiden, merampas kemerdekaannya, membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, atau menggulingkan pemerintahan yang sah.

Ia menjelaskan bahwa sejak 2 Januari 2026 Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional, sehingga analisis terhadap dugaan tindak pidana makar harus mengacu pada ketentuan pidana nasional yang berlaku saat ini.

Dalam KUHP Nasional, Pasal 160 memberikan pengertian makar sebagai niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut, sedangkan Pasal 191 secara khusus mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Ketentuan Pasal 191 tersebut memuat ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, dan bagi pemimpin atau pengatur makar dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Lebih lanjut, Pasal 196 KUHP Nasional juga mengatur mengenai permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194, sehingga penyidik perlu memperhatikan kemungkinan adanya rangkaian persiapan maupun koordinasi antarpihak apabila ditemukan indikasi bahwa penyadapan tersebut berkaitan dengan rencana tindak pidana terhadap keamanan negara.

Namun demikian, Andi Akbar menegaskan bahwa penyadapan ilegal tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai makar karena kedua perbuatan tersebut memiliki unsur hukum yang berbeda, sehingga aparat penegak hukum harus mampu membuktikan adanya maksud, persiapan, atau bentuk keterlibatan yang memenuhi rumusan delik makar sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

"Jangan sampai setiap penyadapan ilegal langsung ditarik menjadi makar tanpa pembuktian yang jelas, karena dalam hukum pidana terdapat perbedaan antara perbuatan melawan hukum berupa penyadapan dengan tindak pidana makar yang memiliki unsur khusus mengenai maksud melakukan serangan terhadap Presiden atau menggulingkan pemerintahan," jelasnya.

Aparat Harus Telusuri Aktor Intelektual dan Tujuan Penyadapan
Menurut Andi Akbar, apabila dugaan penyadapan tersebut benar terjadi, penyidik seharusnya tidak hanya berfokus pada orang yang secara teknis mengoperasikan perangkat penyadapan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah, menyediakan perangkat, membiayai kegiatan, mengendalikan proses pengumpulan informasi, maupun menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan untuk kepentingan tertentu.

Ia menilai bahwa pemeriksaan terhadap jejak digital, perangkat elektronik, rekaman komunikasi, aliran informasi, serta hubungan komunikasi antarpihak menjadi bagian penting dalam mengungkap konstruksi peristiwa secara utuh, terutama apabila terdapat dugaan bahwa tindakan penyadapan tersebut dilakukan secara terorganisasi dan mempunyai tujuan yang lebih luas daripada sekadar memperoleh informasi pribadi.

Dalam konteks pembuktian, aparat penegak hukum juga harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, termasuk ketentuan mengenai alat bukti, tindakan penyidikan, perlindungan hak tersangka, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum.

Andi Akbar menekankan bahwa bukti elektronik harus diperoleh dan diperiksa berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, karena kepentingan untuk mengungkap dugaan kejahatan terhadap negara tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan sewenang-wenang atau menggunakan bukti yang diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan hukum.

Kritik terhadap Presiden Bukan Makar
Di sisi lain, Andi Akbar mengingatkan agar dugaan penyadapan ilegal maupun ancaman makar tidak digunakan sebagai alasan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap Presiden dan pemerintah, mengingat konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat, berkomunikasi, dan menyampaikan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.

Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah, penyampaian pendapat yang berbeda, demonstrasi secara damai, maupun tuntutan perubahan politik melalui mekanisme konstitusional merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang tidak boleh serta-merta dipersamakan dengan tindak pidana makar.

Bahkan, Pasal 196 ayat (2) KUHP Nasional secara khusus memberikan pengecualian terhadap persiapan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional, sehingga terdapat batas yang harus dihormati antara aktivitas politik yang sah dan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana terhadap keamanan negara.

"Negara memang wajib melindungi Presiden dan menjaga keberlangsungan pemerintahan yang sah, tetapi perlindungan tersebut tidak boleh menghilangkan hak masyarakat untuk mengkritik pemerintah, karena dalam demokrasi kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan," tegas Andi Akbar.

Negara Harus Tegas, tetapi Penegakan Hukum Tidak Boleh Berdasarkan Asumsi
Menutup pandangan hukumnya, Andi Akbar Muzfa, S.H. menyampaikan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden harus ditempatkan sebagai persoalan serius yang membutuhkan penyelidikan profesional, objektif, dan transparan, terutama apabila terdapat indikasi bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan upaya mengganggu keamanan negara atau keberlangsungan pemerintahan yang sah.

Ia berpandangan bahwa aparat penegak hukum perlu mengusut seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta menentukan ketentuan pidana yang tepat berdasarkan fakta dan alat bukti, baik melalui penerapan ketentuan mengenai penyadapan ilegal maupun ketentuan makar apabila seluruh unsur deliknya benar-benar terpenuhi.

Menurutnya, negara hukum tidak boleh membiarkan tindakan penyadapan ilegal berlangsung tanpa pertanggungjawaban, tetapi pada saat yang sama juga tidak boleh menjadikan isu keamanan negara sebagai instrumen untuk membenarkan kriminalisasi terhadap pihak-pihak tertentu yang belum terbukti melakukan tindak pidana.

"Presiden harus dilindungi, keamanan negara harus dijaga, dan setiap dugaan kejahatan harus diproses sesuai hukum, tetapi seluruh tindakan penegakan hukum wajib tetap berpegang pada asas legalitas, praduga tidak bersalah, dan pembuktian yang objektif karena supremasi hukum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik maupun kekuasaan," tutupnya. (Yuliana,07/03)

Read More.. →