Penjelasan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Pasal 190–233 KUHP Nasional: Unsur-Unsur dan Sanksinya Update :

Penjelasan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Pasal 190–233 KUHP Nasional: Unsur-Unsur dan Sanksinya
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Hukum Pidana - Keamanan negara merupakan salah satu kepentingan hukum yang memperoleh perlindungan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ancaman berupa serangan militer atau upaya menggulingkan pemerintahan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap ideologi negara, keutuhan wilayah, rahasia pertahanan, instalasi strategis, serta kemampuan negara menjalankan fungsi pemerintahan dan mempertahankan kedaulatannya. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengatur berbagai perbuatan yang dianggap dapat membahayakan kepentingan tersebut, mulai dari pernyataan untuk mengganti dasar negara dalam keadaan tertentu, makar, pemberontakan, pengkhianatan, pembocoran rahasia negara, sampai sabotase dan tindakan yang membantu musuh pada waktu perang.

Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap keamanan negara dalam KUHP Nasional perlu dibaca secara cermat karena tidak semua perbuatan yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah, perbedaan pandangan politik, aktivitas organisasi, atau penyampaian pendapat dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara. Setiap pasal mempunyai rumusan unsur yang harus dibuktikan, termasuk mengenai bentuk perbuatan, tujuan atau maksud pelaku, keadaan tertentu seperti waktu perang, keberadaan hubungan dengan pihak asing, serta akibat yang ditimbulkan. Perbedaan satu unsur saja dapat mengubah penilaian hukum terhadap suatu perbuatan, sehingga penerapan pasal-pasal tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada penilaian bahwa suatu tindakan dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah atau negara.

Rentang Pasal 190 sampai dengan Pasal 233 UU Nomor 1 Tahun 2023 juga mencakup beberapa kelompok tindak pidana yang berbeda, sehingga secara sistematis tidak seluruhnya dapat disebut sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 190–216 berada dalam Bab I tentang Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Pasal 217–220 berada dalam Bab II tentang Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 221–231 berada dalam Bab III tentang Tindak Pidana terhadap Negara Sahabat, sedangkan Pasal 232–233 berada dalam Bab IV tentang Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah. Seluruh rentang pasal tersebut tetap dibahas dalam artikel ini karena berkaitan dengan perlindungan kepentingan negara, pejabat negara, hubungan antarnegara, dan penyelenggaraan fungsi kelembagaan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa KUHP Nasional telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Penerapannya juga harus memperhatikan perkembangan peraturan dan putusan pengadilan setelah undang-undang tersebut disahkan, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 220 ayat (1). Dengan demikian, pembahasan mengenai ancaman pidana tidak cukup hanya mengutip naskah asli UU Nomor 1 Tahun 2023, tetapi harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dan pemaknaan konstitusional yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. (JDIH BPK, UU Nomor 1 Tahun 2026)

Daftar Isi

1. Ruang Lingkup Pasal 190–233 KUHP Nasional
2. Tindak Pidana Menyatakan Keinginan Mengganti Pancasila - Pasal 190
3. Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden - Pasal 191
4. Makar terhadap NKRI dan Pemerintah - Pasal 192-196
5. Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara - Pasal 197-202
6. Pengkhianatan dan Pembocoran Rahasia Negara - Pasal 203-209
7. Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang - Pasal 210-216
8. Penyerangan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden - Pasal 217-220
9. Makar terhadap Negara Sahabat - Pasal 221-224
10. Penyerangan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara Sahabat - Pasal 225-230
11. Penodaan Bendera Negara Sahabat - Pasal 231
12. Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah - Pasal 232-233
13. Perbedaan Kritik, Kebebasan Berpendapat, dan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara
14. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana Harus Dibuktikan?
15. Kesimpulan Penulis

1. Ruang Lingkup Pasal 190-233 KUHP Nasional
Pasal 190 sampai dengan Pasal 233 merupakan bagian dari Buku Kedua UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, tetapi pembagian babnya menunjukkan bahwa rentang pasal tersebut tidak seluruhnya mengatur tindak pidana terhadap keamanan negara dalam arti teknis. Pasal 190–216 berada dalam Bab I, yang secara khusus mengatur tindak pidana terhadap keamanan negara. Ketentuan tersebut mencakup perlindungan ideologi negara, ancaman makar, pertahanan negara, rahasia negara, pengkhianatan, sabotase, serta perbuatan yang memberikan keuntungan kepada musuh dalam keadaan perang. Kelompok pasal ini pada dasarnya melindungi kepentingan fundamental negara agar tidak dirusak melalui tindakan yang secara langsung membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, pertahanan, atau keberlangsungan pemerintahan.

Sementara itu, Pasal 217–220 berada dalam Bab II mengenai tindak pidana terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 221–231 berada dalam Bab III mengenai tindak pidana terhadap negara sahabat, dan Pasal 232–233 berada dalam Bab IV mengenai penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah. Meskipun objek perlindungannya berbeda, seluruh ketentuan tersebut berkaitan dengan kepentingan kenegaraan, hubungan diplomatik, perlindungan pejabat negara, serta kelancaran pelaksanaan fungsi lembaga negara. Karena itu, pembahasannya tetap relevan apabila seseorang ingin memahami keseluruhan ketentuan Pasal 190–233.

Dalam memahami pasal-pasal tersebut, perlu dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata dilakukan, seperti menyerahkan dokumen rahasia, memasuki kawasan pertahanan tanpa wewenang, merusak instalasi negara, atau menggunakan kekerasan untuk menghalangi rapat lembaga negara. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau tujuan pelaku, seperti maksud menggulingkan pemerintah, tujuan membantu musuh, pengetahuan bahwa suatu dokumen harus dirahasiakan, atau maksud menyerang kehormatan pejabat tertentu. Kedua kelompok unsur ini harus dianalisis berdasarkan rumusan pasal yang digunakan, bukan hanya berdasarkan akibat atau kesan umum dari suatu perbuatan.

2. Tindak Pidana Menyatakan Keinginan Mengganti Pancasila - Pasal 190
Pasal 190 KUHP Nasional mengatur perbuatan menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Ketentuan ini berbunyi:

Pasal 190 ayat (1):

Setiap Orang yang menyatakan keinginannya Di Muka Umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa unsur pertama adalah adanya perbuatan menyatakan keinginan, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media apa pun. Unsur kedua adalah pernyataan tersebut dilakukan di muka umum, sedangkan unsur ketiga berkaitan dengan isi atau tujuan pernyataan, yaitu meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, tidak cukup hanya membuktikan bahwa seseorang pernah berbicara mengenai Pancasila, mengkritik pelaksanaan nilai-nilainya, atau membahas ideologi lain dalam diskusi akademik. Harus diperiksa apakah pernyataan yang disampaikan benar-benar merupakan pernyataan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Unsur "di muka umum" juga perlu diperhatikan karena KUHP Nasional memberikan pengertian khusus mengenai istilah tersebut dalam Pasal 158. Pengertian itu mencakup tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan orang lain, termasuk melalui media elektronik yang memungkinkan publik mengakses informasi atau dokumen elektronik. Dengan demikian, pernyataan melalui media sosial, situs internet, atau media publik lainnya dapat masuk dalam ruang lingkup pembahasan pasal ini apabila unsur-unsur lainnya terpenuhi. Akan tetapi, penggunaan media sosial saja tidak otomatis membuktikan tindak pidana karena isi pernyataan dan maksud yang dirumuskan dalam pasal tetap harus dibuktikan.

Pasal 190 ayat (2) mengatur pemberatan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerusuhan atau kerugian harta kekayaan, menimbulkan luka berat, atau menyebabkan kematian. Ancaman pidananya adalah sebagai berikut:

• Jika mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian harta kekayaan: penjara paling lama 10 tahun.
• Jika kerusuhan mengakibatkan orang menderita luka berat: penjara paling lama 12 tahun.
• Jika kerusuhan mengakibatkan orang meninggal dunia: penjara paling lama 15 tahun.

Penjelasan Pasal 190 ayat (2) menyebutkan bahwa kerusuhan merupakan kondisi yang menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit tiga orang. Dengan demikian, pemberatan pidana tidak cukup didasarkan pada adanya perdebatan, kritik, atau ketegangan politik, tetapi harus dibuktikan adanya akibat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan hubungan antara perbuatan dengan akibat tersebut.

3. Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden - Pasal 191
Pasal 191 mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rumusannya adalah:

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Unsur pertama adalah setiap orang yang melakukan makar. Unsur kedua adalah adanya maksud khusus, yaitu membunuh Presiden dan/atau Wakil Presiden, merampas kemerdekaannya, atau menjadikan pejabat tersebut tidak mampu menjalankan pemerintahan. Rumusan ini memperlihatkan bahwa makar bukan sekadar ketidaksukaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, bukan pula kritik keras terhadap kebijakan pemerintah, melainkan perbuatan yang mempunyai tujuan khusus sebagaimana ditentukan dalam pasal.

Pengertian makar perlu dibaca bersama Pasal 160 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Artinya, harus ada hubungan antara niat dan tindakan persiapan yang menunjukkan bahwa maksud menyerang telah diwujudkan ke dalam tindakan nyata. Penilaian tidak boleh berhenti pada pernyataan seseorang yang bernada keras atau tidak setuju terhadap pemerintah, tetapi harus melihat apakah terdapat persiapan perbuatan yang diarahkan pada tujuan yang disebutkan dalam Pasal 191.

Ancaman pidana dalam Pasal 191 termasuk sangat berat karena menyediakan tiga kemungkinan pidana, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Pilihan pidana tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang serangan terhadap keselamatan dan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sebagai perbuatan yang mempunyai tingkat bahaya tinggi. Namun, beratnya ancaman pidana tidak menghapus kewajiban penegak hukum untuk membuktikan seluruh unsur, termasuk maksud khusus pelaku dan adanya perwujudan niat melalui persiapan perbuatan.

4. Makar terhadap NKRI dan Pemerintah - Pasal 192-196
Pasal 192 mengatur makar dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari NKRI. Ancaman pidananya adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Unsur yang harus diperhatikan bukan hanya adanya tindakan yang berkaitan dengan wilayah negara, tetapi juga maksud khusus untuk menyerahkan wilayah kepada kekuasaan asing atau memisahkan wilayah dari NKRI. Karena itu, perdebatan mengenai kebijakan otonomi, pembagian kewenangan pusat dan daerah, atau tuntutan perubahan kebijakan pemerintahan tidak dapat langsung disamakan dengan makar apabila unsur tujuan dan perbuatan yang disyaratkan pasal tidak terbukti.

Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Pelaku diancam pidana penjara paling lama 12 tahun, sedangkan pemimpin atau pengatur makar diancam penjara paling lama 15 tahun. Unsur pentingnya adalah adanya perbuatan makar dan tujuan menggulingkan pemerintah. Perbedaan ancaman bagi pelaku biasa dan pemimpin atau pengatur menunjukkan bahwa peran seseorang dalam merancang, mengendalikan, atau mengorganisasi tindakan tersebut dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian, seseorang yang hanya berada di sekitar suatu peristiwa tidak otomatis dapat disamakan dengan orang yang mengatur atau memimpin pelaksanaan makar.

Pasal 194 mengatur pemberontakan. Ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama 15 tahun terhadap orang yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata atau bergerak bersama-sama maupun menyatukan diri dengan kelompok bersenjata yang bertujuan melawan pemerintah. Sementara itu, pemimpin atau pengatur pemberontakan dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Unsur penggunaan kekuatan senjata menjadi penting dalam membedakan pemberontakan dari bentuk penentangan atau perlawanan politik yang dilakukan melalui cara damai. Perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan senjata dan diarahkan untuk melawan pemerintah mempunyai karakter hukum yang berbeda dari penyampaian pendapat, demonstrasi, atau kritik terhadap kebijakan negara.

Pasal 195 mengatur perbuatan yang berkaitan dengan hubungan dengan orang atau organisasi di luar negeri untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintah, serta tindakan memasukkan atau menguasai barang yang ditujukan untuk memberikan bantuan material bagi tujuan tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 10 tahun. Unsur yang harus diperiksa mencakup adanya hubungan atau tindakan material, keterkaitan dengan orang atau organisasi di luar negeri, serta maksud atau pengetahuan mengenai penggunaan barang untuk mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan maupun pengambilalihan pemerintah. Barang yang digunakan untuk melakukan atau berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Pasal 196 kemudian mengatur permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194. Ketentuan ini penting karena hukum pidana tidak selalu menunggu sampai makar atau pemberontakan benar-benar terlaksana, tetapi dapat menjangkau tahap kesepakatan atau persiapan apabila undang-undang secara tegas menentukan pemidanaannya. Namun, Pasal 196 juga menegaskan bahwa orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana berdasarkan ketentuan tersebut. Artinya, perubahan ketatanegaraan melalui mekanisme yang sah dan konstitusional harus dibedakan dari upaya menggulingkan pemerintahan melalui tindakan makar.

Untuk memahami sanksi Pasal 196, ketentuannya perlu dibaca bersama Pasal 13 dan Pasal 15 KUHP Nasional mengenai permufakatan jahat dan persiapan. Secara umum, Pasal 13 menentukan batas pidana permufakatan jahat paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana pokok tindak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan khusus apabila tindak pidana asal diancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, Pasal 15 mengatur pidana persiapan paling banyak setengah dari maksimum ancaman pidana pokok, dengan ketentuan khusus untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Penerapannya harus memperhatikan rumusan tindak pidana yang dirujuk serta aturan umum tersebut, bukan menetapkan sendiri ancaman pidana tanpa membaca ketentuan Buku Kesatu.

5. Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara - Pasal 197-202
Pasal 197 mengatur perbuatan tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar, potret, video, hasil pengukuran, tulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan pertahanan negara. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Unsur utama pasal ini adalah tindakan terhadap informasi atau materi yang berhubungan dengan kepentingan pertahanan negara dan dilakukan tanpa wewenang. Dengan demikian, tidak setiap kegiatan mengambil gambar fasilitas militer atau mengumpulkan informasi mengenai pertahanan otomatis memenuhi unsur tindak pidana, sebab harus diperiksa sifat informasi, status kewenangan pelaku, serta kaitannya dengan kepentingan pertahanan negara.

Pasal 198 mengatur orang yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan negara asing, tetapi bertindak merugikan pertahanan negara. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 12 tahun. Unsur yang harus dibuktikan mencakup adanya penugasan resmi oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan dengan negara asing dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan penugasan tersebut merugikan pertahanan negara. Karena pasal ini menyangkut orang yang memperoleh mandat atau tugas dari pemerintah, penilaian terhadap perbuatannya perlu memperhatikan ruang lingkup tugas, tindakan yang dilakukan, dan bagaimana tindakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap kepentingan pertahanan.

Pasal 199 mengatur warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan perang atau latihan militer di luar negeri, atau bergabung dalam organisasi tertentu untuk melakukan perang atau latihan militer di luar negeri. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun. Namun, ayat (2) mengecualikan anggota TNI dan Polri yang memperoleh persetujuan Pemerintah Indonesia. Unsur pentingnya adalah status pelaku sebagai warga negara Indonesia, keikutsertaan dalam perang atau latihan militer di luar negeri, serta tidak adanya pengecualian yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu, keikutsertaan dalam kegiatan olahraga, pendidikan, atau pelatihan biasa di luar negeri tidak dapat langsung disamakan dengan keikutsertaan dalam perang atau latihan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal.

Pasal 200 mengatur perbuatan yang membahayakan kenetralan Indonesia dalam perang yang tidak melibatkan Indonesia, atau pelanggaran terhadap peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan pemerintah pada waktu perang untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 7 tahun. Pasal ini mempunyai dua keadaan yang perlu dibedakan, yaitu keadaan perang yang tidak melibatkan Indonesia tetapi Indonesia harus menjaga kenetralannya, dan keadaan ketika Indonesia berada dalam waktu perang sehingga pemerintah mengeluarkan aturan khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Unsur pelanggaran terhadap aturan tersebut harus dibuktikan berdasarkan keberadaan aturan yang sah dan tindakan pelaku yang bertentangan dengannya.

Pasal 201 mengatur tindakan mengajak warga negara Indonesia menjadi anggota tentara asing tanpa izin Presiden atau pejabat yang diberi wewenang. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori III. Unsur yang harus dibuktikan adalah adanya tindakan mengajak, sasaran ajakan berupa warga negara Indonesia, tujuan untuk menjadi anggota tentara asing, dan tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang. Karena rumusannya menggunakan kata "mengajak", pembuktian perlu diarahkan pada tindakan nyata yang menunjukkan adanya ajakan, bukan hanya hubungan pertemanan atau komunikasi biasa dengan seseorang yang kemudian memilih bergabung dengan tentara asing.

Pasal 202 mengatur beberapa tindakan tanpa wewenang yang berkaitan dengan kawasan atau fasilitas pertahanan, yaitu memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk kepentingan pertahanan dalam jarak kurang dari 500 meter dengan pengecualian jalan umum, memasuki bangunan atau fasilitas angkatan bersenjata melalui jalan yang bukan akses biasa, membawa alat pemotret ke bagian lapangan yang dilarang, atau memiliki hasil pemotretan dan uraian proyek pertahanan dari wilayah yang dilarang tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori II. Pasal ini menekankan unsur tidak adanya wewenang dan sifat kawasan atau kegiatan yang dilindungi, sehingga penentuan batas kawasan, larangan yang berlaku, dan pengetahuan pelaku mengenai keadaan tersebut menjadi penting dalam pembuktian.

6. Pengkhianatan dan Pembocoran Rahasia Negara - Pasal 203-209
Pasal 203 mengatur tindakan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan dengan negara asing atau organisasi asing untuk menggerakkannya melakukan permusuhan atau perang terhadap NKRI, memperkuat niat pihak asing tersebut, atau menjanjikan bantuan maupun membantu persiapan tindakan permusuhan. Ancaman pidana pada dasarnya adalah penjara paling lama 12 tahun. Apabila perbuatan permusuhan tersebut mengakibatkan terjadinya perang, ancamannya meningkat menjadi penjara paling lama 15 tahun. Unsur yang penting dalam pasal ini adalah adanya hubungan dengan pihak asing, tujuan atau tindakan untuk mendorong atau memperkuat permusuhan, serta keterkaitan dengan ancaman terhadap NKRI. Hubungan dengan warga negara asing atau organisasi internasional dalam kegiatan perdagangan, pendidikan, diplomasi, atau kerja sama biasa tidak otomatis memenuhi unsur tersebut.

Pasal 204 mengatur perbuatan mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan surat, berita, atau keterangan kepada negara asing atau organisasi asing, padahal pelaku mengetahui bahwa informasi tersebut harus dirahasiakan untuk kepentingan negara. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 7 tahun. Unsur pengetahuan menjadi bagian penting dalam pasal ini karena tidak setiap informasi yang diberikan kepada pihak asing dapat dipidana. Harus dibuktikan bahwa informasi tersebut memang wajib dirahasiakan untuk kepentingan negara dan pelaku mengetahui keadaan tersebut ketika mengumumkan, memberitahukan, atau menyerahkannya.

Pasal 205 mengatur pemberian informasi atau materi rahasia negara kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya, khususnya dokumen, peta, rencana, gambar, atau barang rahasia yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 tahun. Berbeda dari Pasal 204 yang secara khusus menyebut negara asing atau organisasi asing sebagai penerima, Pasal 205 berfokus pada pemberian kepada orang yang tidak berhak mengetahui. Karena itu, penerima informasi tidak harus selalu merupakan pihak asing, sepanjang unsur mengenai sifat rahasia negara dan ketidakberhakan penerima dapat dibuktikan.

Pasal 206 mengatur pemberian fasilitas kepada orang yang tidak berwenang dan mempunyai niat atau sedang mencoba memperoleh informasi rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, termasuk menyembunyikan barang yang diketahui akan digunakan untuk memfasilitasi tindakan tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya pemberian fasilitas atau tindakan menyembunyikan barang, keadaan bahwa orang yang dibantu tidak mempunyai wewenang, serta pengetahuan pelaku mengenai maksud penggunaan fasilitas atau barang tersebut. Dengan demikian, keberadaan seseorang di sekitar fasilitas pertahanan atau interaksi biasa dengan petugas tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa ia telah memberikan fasilitas untuk memperoleh rahasia negara.

Pasal 207 mengatur kelalaian orang yang karena tugasnya wajib menyimpan dokumen atau barang rahasia negara, tetapi akibat kealpaannya informasi tersebut diketahui oleh orang yang tidak berhak. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa tindak pidana terhadap rahasia negara tidak selalu harus dilakukan dengan kesengajaan membocorkan informasi. Dalam keadaan tertentu, kelalaian orang yang secara khusus mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila unsur kealpaan dan akibat yang dirumuskan dalam pasal terbukti.

Pasal 208 mengatur tindakan melihat atau mempelajari dokumen atau barang rahasia negara yang diketahui atau patut diduga tidak boleh diketahui pelaku, membuat atau meminta dibuatkan tiruan atau cetakan dari dokumen tersebut, atau tidak menyerahkannya kepada pejabat berwenang meskipun dokumen atau barang itu jatuh ke tangannya. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun. Pasal ini perlu dipahami secara hati-hati karena terdapat beberapa bentuk perbuatan alternatif, sehingga tidak harus seluruh bentuk tindakan dilakukan sekaligus. Namun, sifat rahasia materi dan keadaan bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa materi tersebut tidak boleh diketahuinya tetap menjadi bagian penting dalam pembuktian.

Pasal 209 mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Pasal 202, Pasal 205, Pasal 206, atau Pasal 208 dilakukan dengan cara curang, melalui pemberian atau penerimaan hadiah, keuntungan, atau upah, maupun menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pidana yang dijatuhkan adalah dua kali lipat dari pidana yang ditentukan dalam pasal asal. Dengan demikian, Pasal 209 bukan tindak pidana yang berdiri sendiri tanpa pasal asal, melainkan ketentuan pemberatan yang harus diterapkan apabila salah satu tindak pidana yang dirujuk dilakukan dengan keadaan khusus sebagaimana disebutkan.

7. Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang - Pasal 210-216
Pasal 210 mengatur tindak pidana sabotase terhadap kepentingan negara. Rumusan pasal ini mencakup perbuatan merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau memusnahkan instalasi negara maupun instalasi militer; menghalangi atau menggagalkan pengadaan dan distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kebijakan pemerintah; serta mengganggu atau merusak secara luas sarana perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 15 tahun. Unsur sabotase harus dilihat dari jenis objek yang diserang dan bentuk tindakan yang dilakukan, sehingga kerusakan biasa terhadap barang pribadi atau gangguan operasional yang tidak memenuhi rumusan pasal tidak otomatis dapat disebut sabotase.

Pasal 211 mengatur warga negara Indonesia yang secara sukarela menjadi tentara asing yang sedang berperang dengan NKRI atau kemungkinan akan menghadapi perang dengan NKRI, dan apabila perang benar-benar terjadi. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 15 tahun. Unsur pentingnya adalah status kewarganegaraan Indonesia, tindakan sukarela menjadi anggota tentara asing, hubungan tentara asing tersebut dengan perang melawan Indonesia atau kemungkinan perang, serta terjadinya perang sebagaimana ditentukan dalam pasal. Ketentuan ini tidak dapat diperluas begitu saja terhadap setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri pada lembaga keamanan atau perusahaan swasta, sebab status dan kegiatan yang dilakukan harus diuji sesuai rumusan tindak pidana.

Pasal 212 mengatur bantuan kepada musuh atau tindakan yang merugikan negara untuk kepentingan musuh dalam waktu perang. Ancaman pidana pada ayat (1) adalah penjara paling lama 12 tahun. Ayat (2) menaikkan ancaman menjadi penjara paling lama 15 tahun apabila pelaku menyerahkan peta, rencana, gambar, atau informasi mengenai bangunan maupun gerakan tentara kepada musuh, atau bekerja sebagai mata-mata untuk musuh melalui beberapa bentuk perbuatan yang dirinci dalam pasal. Ayat (3) mengatur ancaman yang lebih berat, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun, apabila tindakan pelaku mencakup pengkhianatan untuk kepentingan musuh, penyerahan atau penghancuran tempat pertahanan dan sarana perang, penggagalan usaha militer, atau tindakan yang menyebabkan maupun memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.

Pasal 213 mengatur tindakan memberikan fasilitas, tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata-mata musuh, maupun menyebabkan atau memudahkan desersi di kalangan tentara dalam waktu perang, tetapi tanpa tujuan membantu musuh atau merugikan negara untuk menguntungkan musuh. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun. Unsur mengenai tidak adanya tujuan membantu musuh menjadi pembeda penting dari beberapa bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 212. Dengan demikian, keadaan batin pelaku dan konteks tindakannya harus diperiksa agar perbuatan yang secara lahiriah terlihat serupa tidak langsung disamakan dalam satu kategori tindak pidana.

Pasal 214 mengatur penyerahan barang keperluan tentara secara curang pada waktu perang atau tindakan orang yang ditugaskan mengawasi penyerahan barang tetapi membiarkan kecurangan tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 tahun. Unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya waktu perang, barang yang merupakan keperluan tentara, tindakan penyerahan secara curang atau pembiaran oleh orang yang mempunyai tugas pengawasan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan pertahanan negara juga mencakup integritas logistik dan pengadaan kebutuhan militer, karena kecurangan dalam penyerahan barang dapat berdampak terhadap kesiapan dan kemampuan pertahanan.

Pasal 215 menyatakan bahwa ketentuan pidana Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 juga berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dilakukan terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu dalam perang bersama. Artinya, perlindungan hukum tidak hanya mencakup kepentingan Indonesia sendiri, tetapi juga dapat menjangkau kepentingan negara sekutu dalam keadaan perang bersama sebagaimana dimaksud undang-undang.

Pasal 216 mengatur permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 atau Pasal 212. Ketentuan ini harus dibaca bersama aturan umum mengenai permufakatan jahat dalam Pasal 13 dan persiapan dalam Pasal 15 KUHP Nasional. Dalam penerapannya, penegak hukum perlu membedakan antara pembicaraan atau rencana yang masih bersifat umum dengan kesepakatan atau persiapan yang secara konkret memenuhi rumusan hukum pidana. Tidak setiap percakapan mengenai sabotase atau perang dapat langsung dipidana tanpa pembuktian mengenai unsur kesepakatan atau tindakan persiapan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

8. Penyerangan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden - Pasal 217-220
Pasal 217 mengatur perbuatan menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 tahun. Unsur utamanya adalah adanya tindakan menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden dan perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana lain yang ancaman pidananya lebih berat. Karena itu, pasal ini perlu dibedakan dari ketentuan makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam Pasal 191, sebab Pasal 191 mensyaratkan maksud khusus untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Pasal 218 mengatur penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilakukan di muka umum. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Namun, ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ketentuan ini penting karena membedakan serangan terhadap kehormatan dengan pernyataan yang mempunyai tujuan kepentingan umum, termasuk penyampaian kritik terhadap kebijakan atau tindakan pejabat dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 219 mengatur penyiaran, pertunjukan, penempelan tulisan atau gambar, pemutaran rekaman, maupun penyebarluasan melalui teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Unsur yang harus diperiksa meliputi bentuk penyebaran, isi materi yang disebarkan, sifat penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat, serta maksud agar materi tersebut diketahui publik. Karena pasal ini berkaitan dengan penyebaran, tindakan mengunggah atau membagikan konten harus dianalisis berdasarkan isi dan konteksnya, bukan hanya berdasarkan fakta bahwa seseorang menggunakan media sosial.

Pasal 220 ayat (1) semula mengatur bahwa tindak pidana dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, sedangkan ayat (2) mengatur bahwa pengaduan dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Akan tetapi, perkembangan hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi harus diperhatikan. Dalam Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan pada 12 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 220 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan demikian, ketentuan mengenai pengaduan dalam Pasal 218 dan Pasal 219 harus dibaca berdasarkan pemaknaan konstitusional tersebut. Pengaduan tidak dapat diperlakukan sebagai hak setiap orang untuk mengadukan serangan kehormatan terhadap Presiden atau Wakil Presiden seolah-olah dirinya merupakan pihak yang berhak mengajukan pengaduan berdasarkan Pasal 220. Putusan MK ini merupakan perkembangan penting yang harus diperhatikan dalam penerapan pasal-pasal tersebut setelah putusan diucapkan. (Putusan MK Nomor 275/PUU-XXIII/2025, JDIH BPK)

9. Makar terhadap Negara Sahabat - Pasal 221-224
Pasal 221 mengatur makar dengan maksud melepaskan seluruh atau sebagian wilayah negara sahabat dari kekuasaan pemerintah negara tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V. Unsur pentingnya adalah adanya perbuatan makar yang diarahkan untuk melepaskan wilayah negara sahabat dari kekuasaan pemerintahnya. Ketentuan ini berkaitan dengan perlindungan terhadap kedaulatan negara lain dan kepentingan hubungan internasional, sehingga tidak dapat disamakan dengan kritik terhadap pemerintah negara sahabat atau pembahasan akademik mengenai konflik wilayah.

Pasal 222 mengatur makar dengan maksud menghapuskan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori IV. Unsur yang perlu dibuktikan adalah adanya makar, tujuan menghapuskan atau mengubah bentuk pemerintahan, dan sifat tidak sah dari cara yang digunakan. Dengan demikian, perubahan pemerintahan yang berlangsung melalui mekanisme konstitusional di negara yang bersangkutan tidak dapat langsung disamakan dengan tindakan yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Pasal 223 mengatur permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222. Ancaman pidananya harus dibaca bersama aturan umum dalam Pasal 13 dan Pasal 15 KUHP Nasional, yang mengatur batas pemidanaan terhadap permufakatan jahat dan persiapan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya mengatur perbuatan makar yang telah terlaksana, tetapi juga tahap kesepakatan dan persiapan dalam keadaan yang secara tegas ditentukan undang-undang.

Pasal 224 mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 12 tahun. Unsur pentingnya adalah tindakan makar yang diarahkan kepada kepala negara sahabat dan tujuan khusus berupa pembunuhan atau perampasan kemerdekaan. Karena itu, pasal ini tidak dapat diterapkan hanya karena seseorang mengkritik kepala negara asing atau menyampaikan pendapat yang tidak disukai oleh pemerintah negara tersebut. Harus dibuktikan adanya perbuatan makar dan maksud khusus sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana.

10. Penyerangan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara Sahabat - Pasal 225-230
Pasal 225 mengatur penyerangan terhadap diri kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Unsur yang harus dibuktikan adalah adanya tindakan menyerang diri pejabat negara sahabat yang dilindungi dan bahwa perbuatannya tidak termasuk tindak pidana yang mempunyai ancaman lebih berat. Ketentuan ini berhubungan dengan perlindungan pejabat negara asing ketika berada dalam hubungan kenegaraan dengan Indonesia.

Pasal 226 mengatur penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di wilayah NKRI. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori III. Sementara itu, Pasal 227 mengatur perbuatan serupa terhadap wakil dari negara sahabat yang bertugas di Indonesia, dengan ancaman pidana yang sama, yaitu penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori III. Kedua pasal tersebut mensyaratkan adanya tindakan di muka umum dan status pejabat negara sahabat yang sedang menjalankan tugas atau bertugas di Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam masing-masing ketentuan.

Pasal 228 mengatur penyiaran, pertunjukan, penempelan tulisan atau gambar, pemutaran rekaman, maupun penyebarluasan melalui teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara sahabat atau wakil negara sahabat di Indonesia, dengan maksud agar isinya diketahui umum. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Ayat (2) memungkinkan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f apabila pelaku melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan belum lewat dua tahun sejak adanya putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang sama.

Pasal 229 mengatur bahwa tindak pidana dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228 hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis oleh kepala negara sahabat dan wakil negara sahabat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses penuntutan untuk kelompok tindak pidana tersebut mempunyai syarat khusus berupa pengaduan dari pihak yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan konten yang dianggap menyerang kehormatan pejabat negara sahabat tidak dengan sendirinya berarti setiap orang dapat mengajukan pengaduan berdasarkan Pasal 229.

Pasal 230 memberikan pengecualian bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228 tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Ketentuan ini penting untuk menjaga agar perlindungan terhadap pejabat negara sahabat tidak menghilangkan ruang bagi penyampaian pendapat yang mempunyai dasar kepentingan umum. Penilaian terhadap pengecualian tersebut harus melihat konteks, isi pernyataan, tujuan, dan keadaan yang melatarbelakangi perbuatan.

11. Penodaan Bendera Negara Sahabat - Pasal 231
Pasal 231 mengatur perbuatan menodai bendera kebangsaan negara sahabat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori III. Unsur yang harus diperiksa adalah adanya tindakan menodai terhadap bendera kebangsaan dari negara sahabat. Penjelasan pasal menyebutkan bahwa menodai merupakan perbuatan dalam bentuk apa pun yang dilakukan dengan maksud menghina. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu tindakan perlu memperhatikan bentuk perbuatan dan maksud yang menyertainya, bukan hanya melihat bahwa bendera mengalami perubahan bentuk atau kondisi.

Ketentuan ini berkaitan dengan penghormatan terhadap simbol kenegaraan negara lain dan kepentingan menjaga hubungan antarnegara. Namun, penerapan pidana tetap harus memperhatikan asas legalitas dan pembuktian unsur. Tidak setiap penggunaan bendera negara sahabat dalam kegiatan seni, pendidikan, pemberitaan, atau diskusi otomatis dapat dikategorikan sebagai penodaan. Harus dinilai apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan maksud menghina sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal.

12. Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah - Pasal 232-233
Pasal 232 mengatur tindakan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk membubarkan rapat lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah, memaksa lembaga atau badan tersebut mengambil atau tidak mengambil keputusan, atau mengusir pimpinan maupun anggota rapat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun. Unsur utama pasal ini adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dan tujuan atau akibat berupa pembubaran rapat, pemaksaan pengambilan keputusan, atau pengusiran pimpinan maupun anggota rapat.

Ketentuan ini tidak dapat disamakan dengan penyampaian pendapat, demonstrasi damai, kritik terhadap keputusan lembaga, atau tindakan menyampaikan aspirasi kepada anggota legislatif. Pasal 232 secara tegas mensyaratkan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara melakukan perbuatan. Karena itu, apabila suatu kegiatan hanya berupa penyampaian aspirasi tanpa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur utama dalam pasal ini tidak otomatis terpenuhi. Namun, tindakan tertentu yang dilakukan dalam suatu demonstrasi tetap dapat dinilai berdasarkan pasal lain apabila terdapat perbuatan pidana tersendiri.

Pasal 233 mengatur tindakan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menghalangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah menghadiri rapat atau menjalankan kewajibannya secara bebas dan tidak terganggu dalam rapat tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III. Perbedaannya dengan Pasal 232 terletak pada bentuk perbuatan yang dilarang. Pasal 232 berfokus pada pembubaran rapat, pemaksaan keputusan, atau pengusiran pimpinan dan anggota rapat, sedangkan Pasal 233 berfokus pada tindakan menghalangi kehadiran atau pelaksanaan kewajiban pimpinan maupun anggota rapat.

Penjelasan Pasal 233 menyebutkan bahwa merintangi berarti mencegah seseorang menghadiri rapat. Penjelasan Pasal 232 juga memperlihatkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan dapat ditujukan bukan hanya kepada orang, melainkan juga kepada barang, misalnya melalui pembakaran gedung tempat rapat. Dengan demikian, penghalangan terhadap rapat lembaga negara tidak selalu harus berupa pemukulan atau serangan fisik kepada anggota rapat; tindakan terhadap fasilitas atau barang yang digunakan untuk menghalangi rapat juga dapat relevan apabila memenuhi unsur yang dirumuskan undang-undang.

13. Perbedaan Kritik, Kebebasan Berpendapat, dan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara
Salah satu hal yang penting dalam memahami pasal-pasal ini adalah membedakan tindakan yang merupakan pelaksanaan kebebasan berpendapat dengan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Dalam negara hukum yang berdasarkan UUD 1945, masyarakat mempunyai ruang untuk menyampaikan kritik, mengajukan usulan perubahan kebijakan, menilai kinerja pemerintah, melakukan penelitian, dan menyampaikan pendapat mengenai sistem ketatanegaraan. Perlindungan terhadap keamanan negara tidak seharusnya dipahami sebagai larangan untuk mengkritik pemerintah atau membahas perubahan kebijakan negara.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari rumusan masing-masing pasal. Pasal 191, misalnya, mensyaratkan makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pasal 193 mensyaratkan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Pasal 210 mensyaratkan perbuatan sabotase terhadap instalasi negara, pengadaan atau distribusi bahan pokok, atau sarana perhubungan dan telekomunikasi dalam cakupan yang ditentukan. Sementara itu, Pasal 232 dan Pasal 233 secara tegas mensyaratkan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengganggu penyelenggaraan rapat lembaga negara.

Karena itu, kritik terhadap Presiden, pemerintah, atau lembaga negara tidak boleh langsung disamakan dengan makar, sabotase, ataupun tindak pidana terhadap keamanan negara. Sebagai contoh, seseorang yang mengusulkan perubahan undang-undang, mengkritik kebijakan pertahanan, atau mengajukan perubahan sistem pemerintahan melalui mekanisme konstitusional tidak otomatis melakukan makar. Bahkan Pasal 196 secara tegas mengecualikan persiapan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional dari pemidanaan berdasarkan ketentuan tersebut.

Demikian pula, pembahasan akademik mengenai ideologi atau sejarah politik harus dibedakan dari tindakan yang benar-benar memenuhi rumusan tindak pidana. Dalam Pasal 188 mengenai penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, terdapat pengecualian terhadap kajian untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Meskipun Pasal 188 berada di luar rentang utama artikel ini, ketentuan tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa KUHP sendiri mengenal pembedaan antara kegiatan ilmiah dan tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.

Dengan demikian, penerapan pasal-pasal mengenai keamanan negara harus dilakukan berdasarkan unsur yang tertulis dalam undang-undang, bukan berdasarkan penilaian subjektif bahwa seseorang dianggap tidak mendukung pemerintah atau mempunyai pandangan politik yang berbeda. Kebebasan berpendapat memang bukan kekebalan untuk melakukan tindak pidana, tetapi penegakan hukum juga tidak boleh mengubah kritik yang sah menjadi tindak pidana tanpa pembuktian unsur yang ditentukan undang-undang.

14. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana Harus Dibuktikan?
Dalam perkara pidana, penentuan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak cukup dilakukan dengan menunjukkan bahwa ia pernah berada di lokasi tertentu, berkomunikasi dengan pihak tertentu, atau menyampaikan pernyataan yang dianggap tidak menguntungkan pemerintah. Penegak hukum harus mengidentifikasi pasal yang diduga dilanggar, kemudian membuktikan setiap unsur yang terdapat di dalam rumusan pasal tersebut. Jika pasal mensyaratkan adanya maksud tertentu, seperti menggulingkan pemerintah atau membantu musuh, maka maksud tersebut harus dinilai berdasarkan fakta dan alat bukti yang relevan, bukan hanya berdasarkan dugaan yang tidak mempunyai dasar.

Sebagai contoh, dalam dugaan pembocoran rahasia negara berdasarkan Pasal 204, penyidik perlu membuktikan bahwa informasi yang diberikan memang harus dirahasiakan untuk kepentingan negara dan pelaku mengetahui sifat kerahasiaan tersebut. Dalam dugaan sabotase berdasarkan Pasal 210, harus dibuktikan bahwa objek yang dirusak termasuk objek yang dirumuskan dalam pasal serta tindakan pelaku memenuhi bentuk perbuatan yang dilarang. Dalam dugaan makar berdasarkan Pasal 192 atau Pasal 193, harus dibuktikan maksud khusus yang ditentukan pasal dan adanya tindakan makar sebagaimana pengertian dalam Pasal 160.

Alat bukti yang digunakan harus berkaitan dengan unsur yang hendak dibuktikan. Dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, informasi elektronik, bukti komunikasi, catatan transaksi, atau barang bukti dapat mempunyai relevansi yang berbeda tergantung jenis tindak pidananya. Dalam perkara yang melibatkan informasi rahasia negara, misalnya, pemeriksaan perlu menjelaskan status dokumen, siapa yang berwenang mengaksesnya, bagaimana dokumen diperoleh, dan kepada siapa dokumen diberikan. Dalam perkara yang melibatkan hubungan dengan pihak asing, perlu diperiksa bentuk hubungan, tujuan komunikasi, tindakan bantuan, serta konteks yang menunjukkan apakah hubungan tersebut berkaitan dengan perbuatan permusuhan atau perang.

Selain itu, harus dibedakan antara pelaku utama, orang yang turut serta, orang yang membantu, orang yang melakukan permufakatan jahat, dan orang yang melakukan persiapan. KUHP Nasional telah mengatur penyertaan dalam Pasal 20 dan pembantuan dalam Pasal 21, sedangkan permufakatan jahat dan persiapan diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 15. Setiap bentuk pertanggungjawaban tersebut mempunyai unsur dan konsekuensi pidana tersendiri. Seseorang tidak dapat otomatis dipidana hanya karena mengenal pelaku utama, berada dalam kelompok yang sama, atau pernah berkomunikasi dengan orang yang sedang diselidiki.

Pada akhirnya, hakim harus menilai keseluruhan bukti dan keadaan perkara sebelum menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana. Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP Nasional juga mengatur kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan serta mempertimbangkan berbagai keadaan dalam pemidanaan, seperti bentuk kesalahan, motif, tujuan, sikap batin, cara melakukan perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan dampak tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan ancaman pidana yang berat dalam kelompok pasal ini tidak berarti setiap orang yang dituduh otomatis harus dijatuhi pidana maksimum.

15. Kesimpulan Penulis/Advokat
Pasal 190 sampai dengan Pasal 216 KUHP Nasional mengatur tindak pidana terhadap keamanan negara, mulai dari pernyataan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, makar terhadap NKRI dan pemerintah, pemberontakan, tindak pidana terhadap pertahanan negara, pengkhianatan, pembocoran rahasia negara, hingga sabotase dan tindakan yang membantu musuh pada waktu perang. Ancaman pidananya bervariasi, mulai dari pidana denda dan penjara dalam jangka waktu tertentu sampai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati untuk perbuatan yang mempunyai tingkat bahaya paling berat sebagaimana dirumuskan undang-undang.

Sementara itu, Pasal 217–220 mengatur penyerangan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden serta kehormatan atau harkat dan martabatnya, Pasal 221–231 mengatur tindak pidana terhadap negara sahabat, dan Pasal 232–233 mengatur gangguan terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah. Kelompok ketentuan tersebut mempunyai objek perlindungan dan unsur yang berbeda, sehingga tidak tepat jika seluruhnya diterapkan dengan pendekatan yang sama. Bahkan dalam satu kelompok pasal pun, perbedaan maksud, cara melakukan perbuatan, keadaan waktu perang, status informasi, dan akibat yang ditimbulkan dapat menghasilkan ancaman pidana yang berbeda.

Hal paling penting dalam menerapkan Pasal 190–233 adalah memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana benar-benar terbukti. Kritik terhadap pemerintah, perbedaan pandangan politik, kajian akademik, dan usulan perubahan ketatanegaraan melalui mekanisme konstitusional tidak boleh langsung disamakan dengan makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Sebaliknya, tindakan yang secara nyata memenuhi unsur pengkhianatan, sabotase, penyerahan rahasia negara, atau kekerasan untuk mengganggu fungsi lembaga negara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan yang relevan.

Dengan demikian, KUHP Nasional harus dipahami sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan negara sekaligus memberikan kepastian mengenai batas perbuatan yang dapat dipidana. Penerapannya harus memperhatikan asas legalitas, pembuktian setiap unsur, keadaan konkret, serta perkembangan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk kelompok Pasal 218 dan Pasal 219, khususnya, pemaknaan Pasal 220 oleh Mahkamah Konstitusi pada 2026 wajib diperhatikan agar mekanisme pengaduan tidak diterapkan berdasarkan rumusan lama yang telah memperoleh pemaknaan konstitusional baru.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 13, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 79, Pasal 158, Pasal 160, serta Pasal 190 sampai dengan Pasal 233. Naskah resmi KUHP Nasional
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebagai peraturan yang melakukan penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan pidana dan ketentuan dalam KUHP Nasional. Naskah resmi UU Nomor 1 Tahun 2026
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025, mengenai pemaknaan konstitusional Pasal 220 ayat (1) KUHP Nasional, khususnya bahwa tindak pidana dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai dasar negara, kedaulatan, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hak konstitusional warga negara.

Editor : Nadia Putri
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Read More.. →

Digugat Orang yang Salah karena Memiliki Nama yang Sama, Bagaimana Membantahnya? Update :

Digugat Orang yang Salah karena Memiliki Nama yang Sama, Bagaimana Membantahnya?
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Hukum Perdata - Menerima surat panggilan dari pengadilan tentu dapat menimbulkan kekhawatiran, terlebih apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya tidak pernah membuat perjanjian, melakukan transaksi, meminjam uang, menguasai objek sengketa, ataupun mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang menggugatnya. Persoalan menjadi semakin membingungkan ketika nama yang tercantum dalam surat gugatan ternyata sama atau hampir sama dengan nama orang yang menerima panggilan, sehingga orang tersebut merasa sedang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan seperti ini, kesamaan nama tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti bahwa orang yang dipanggil memang merupakan pihak yang mempunyai kewajiban atau tanggung jawab hukum terhadap penggugat.

Kasus seseorang digugat karena memiliki nama yang sama dengan orang lain dapat terjadi dalam berbagai jenis sengketa perdata, mulai dari gugatan utang-piutang, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa jual beli tanah, perselisihan kepemilikan aset, sampai dengan persoalan yang berhubungan dengan suatu perjanjian. Misalnya, seseorang bernama Andi Pratama digugat karena dianggap sebagai pihak yang meminjam uang kepada penggugat, padahal orang yang sebenarnya melakukan pinjaman adalah Andi Pratama lainnya yang tinggal di kota berbeda, memiliki alamat berbeda, dan mempunyai identitas kependudukan yang tidak sama. Kesamaan nama kemudian membuat penggugat keliru menentukan siapa yang seharusnya ditarik sebagai tergugat, sedangkan orang yang menerima panggilan harus menghadapi proses hukum atas hubungan hukum yang sebenarnya tidak pernah melibatkannya.

Dalam hukum acara perdata, persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif dalam menulis nama, melainkan dapat menyangkut ketepatan pihak yang digugat atau dikenal dengan istilah error in persona. Namun, perlu dibedakan secara cermat antara kesalahan pengetikan nama yang masih dapat dikenali sebagai orang yang sama dengan kesalahan menunjuk orang yang sama sekali berbeda. Apabila hanya terdapat kekeliruan kecil dalam penulisan nama, sedangkan alamat, identitas, hubungan hukum, dan fakta lainnya menunjukkan bahwa orang yang dimaksud memang benar pihak tersebut, persoalannya mungkin hanya merupakan kesalahan administratif yang dapat diperbaiki. Sebaliknya, apabila orang yang dipanggil benar-benar berbeda dari orang yang melakukan perbuatan atau membuat perjanjian yang menjadi dasar gugatan, maka persoalannya dapat menjadi kesalahan mendasar dalam menentukan pihak tergugat.

Karena itu, orang yang menerima gugatan dengan nama yang sama tidak seharusnya hanya membantah secara lisan bahwa dirinya bukan orang yang dimaksud, kemudian menganggap persoalan selesai. Ia perlu memeriksa surat gugatan, mencocokkan identitas yang dicantumkan penggugat, mengidentifikasi hubungan hukum yang dituduhkan, mengumpulkan dokumen pembanding, serta menyampaikan keberatan melalui mekanisme hukum acara yang tersedia. Langkah tersebut penting karena pengadilan memeriksa perkara berdasarkan dalil, bukti, dan jawaban para pihak, sehingga bantahan yang disusun secara jelas dan didukung bukti akan jauh lebih kuat dibandingkan sekadar pernyataan bahwa nama yang tercantum dalam gugatan bukan dirinya.

Daftar Isi

1. Mengapa Seseorang Bisa Digugat karena Memiliki Nama yang Sama?
2. Apakah Kesamaan Nama Cukup untuk Membuktikan Bahwa Seseorang adalah Tergugat?
3. Perbedaan Salah Menulis Nama dan Salah Menggugat Orang
4. Apa Itu Error in Persona dalam Gugatan Perdata?
5. Apa Akibat Hukumnya Jika Penggugat Salah Menentukan Tergugat?
6. Bagaimana Memeriksa Apakah Gugatan Benar-Benar Ditujukan kepada Diri Kita?
7. Bukti Apa yang Dapat Digunakan untuk Membuktikan Salah Orang?
8. Bagaimana Mengajukan Eksepsi Error in Persona?
9. Apakah Harus Membantah Sejak Sidang Pertama?
10. Bagaimana Jika Nama Sama, tetapi Alamat dan Identitas Berbeda?
11. Bagaimana Jika Penggugat Memiliki Perjanjian dengan Orang yang Namanya Sama?
12. Bagaimana Jika Gugatan Berkaitan dengan Utang atau Pinjaman?
13. Bagaimana Jika Gugatan Berkaitan dengan Tanah atau Bangunan?
14. Bagaimana Jika Penggugat Tetap Mempertahankan bahwa Kita adalah Orang yang Dimaksud?
15. Apakah Gugatan Otomatis Ditolak Jika Salah Menggugat Orang?
16. Bisakah Penggugat Mengganti Nama Tergugat di Tengah Persidangan?
17. Apa yang Harus Dilakukan Jika Surat Panggilan Sudah Diterima?
18. Contoh Kasus Seseorang Digugat karena Kesamaan Nama
19. Kesimpulan

1. Mengapa Seseorang Bisa Digugat karena Memiliki Nama yang Sama?
Kesamaan nama merupakan keadaan yang cukup mungkin terjadi dalam masyarakat, terutama ketika seseorang memiliki nama yang umum digunakan dan tidak disertai pembeda yang cukup jelas dalam dokumen atau informasi yang dimiliki pihak lain. Dua orang dapat mempunyai nama depan, nama tengah, bahkan nama lengkap yang sama, tetapi berasal dari keluarga berbeda, memiliki tempat tinggal berbeda, mempunyai nomor identitas kependudukan berbeda, serta menjalani aktivitas dan hubungan hukum yang sama sekali tidak berkaitan. Ketika seseorang hendak mengajukan gugatan, penggugat seharusnya memastikan terlebih dahulu siapa orang yang mempunyai hubungan hukum dengan peristiwa yang dipersoalkan, sebab kesamaan nama saja tidak cukup untuk memastikan bahwa orang yang ditemukan atau dipanggil merupakan pihak yang benar.

Kesalahan tersebut dapat bermula dari berbagai keadaan, misalnya penggugat hanya mengetahui nama seseorang dari informasi lisan, menggunakan data lama yang tidak lagi sesuai, menerima informasi yang tidak lengkap, atau memperoleh dokumen yang ternyata merujuk kepada orang lain. Dalam sengketa utang, misalnya, penggugat mungkin hanya mengetahui nama orang yang pernah berkomunikasi dengannya tanpa memastikan identitas lengkap pihak yang menandatangani perjanjian. Dalam sengketa tanah, seseorang mungkin menganggap pemilik objek sengketa adalah orang tertentu karena namanya sama dengan nama yang tercantum dalam dokumen lain, padahal orang tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan objek yang dipersoalkan.

Kesalahan juga dapat terjadi karena penggugat hanya berpegang pada sebagian informasi yang dianggap cukup untuk mengidentifikasi seseorang. Nama lengkap, pekerjaan, atau daerah tempat tinggal mungkin terlihat cocok, tetapi apabila informasi tersebut tidak diperiksa bersama data lainnya, kemungkinan tertukarnya identitas tetap terbuka. Karena itu, dalam suatu gugatan, identitas tergugat harus dibaca bersama uraian peristiwa, hubungan hukum, objek sengketa, dan dasar tuntutan yang diajukan penggugat, bukan hanya berdasarkan satu unsur berupa nama.

2. Apakah Kesamaan Nama Cukup untuk Membuktikan Bahwa Seseorang adalah Tergugat?
Kesamaan nama tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang merupakan pihak yang melakukan perbuatan atau mempunyai kewajiban sebagaimana didalilkan dalam gugatan. Nama memang merupakan salah satu unsur identitas yang penting, tetapi dalam suatu perkara perdata harus ada hubungan yang dapat dijelaskan antara orang yang digugat dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan. Jika penggugat menyatakan bahwa seseorang telah meminjam uang, melakukan wanprestasi, menguasai tanah, atau melakukan perbuatan yang merugikan, penggugat harus menguraikan mengapa orang yang ditarik sebagai tergugat dianggap sebagai pihak yang melakukan atau bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Misalnya, seseorang bernama Budi Santoso digugat oleh penggugat karena dituduh menandatangani perjanjian pinjaman pada tahun tertentu. Orang yang menerima gugatan ternyata juga bernama Budi Santoso, tetapi tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut, tidak pernah menerima uang pinjaman, tidak pernah bertemu dengan penggugat, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan transaksi yang dipersoalkan. Dalam keadaan seperti ini, kesamaan nama tidak dapat menggantikan pembuktian mengenai siapa yang sebenarnya menjadi pihak dalam perjanjian. Penggugat tetap harus dapat menunjukkan bahwa orang yang digugat memang merupakan pihak yang dimaksud dalam dokumen dan peristiwa yang dijadikan dasar gugatan.

Hal yang sama berlaku apabila penggugat mempunyai dokumen yang memuat nama seseorang, tetapi dokumen tersebut tidak disertai informasi yang cukup untuk memastikan identitas pemilik nama. Apabila terdapat dua orang dengan nama yang sama, maka perlu diperiksa unsur pembeda seperti nomor identitas, alamat pada waktu transaksi, tanda tangan, nomor rekening, nomor telepon, hubungan para pihak, dokumen pendukung, dan keterangan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Dengan demikian, persoalan yang harus dijawab bukan hanya apakah nama tergugat sama dengan nama dalam dokumen penggugat, melainkan apakah orang yang sedang digugat benar-benar orang yang melakukan atau terlibat dalam peristiwa hukum tersebut.

3. Perbedaan Salah Menulis Nama dan Salah Menggugat Orang
Kesalahan penulisan nama dan kesalahan menggugat orang merupakan dua persoalan yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama berkaitan dengan identitas tergugat. Kesalahan penulisan nama dapat terjadi ketika penggugat sebenarnya bermaksud menggugat orang yang benar, tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan nama, misalnya perbedaan satu huruf, pemisahan kata, penggunaan nama panggilan, atau kesalahan pengetikan. Apabila keseluruhan informasi dalam gugatan masih menunjukkan secara jelas bahwa orang yang dimaksud memang orang yang sama, kesalahan tersebut tidak selalu menyebabkan gugatan menjadi cacat formil.

Sebagai contoh, nama seseorang sebenarnya adalah Lina Wati, tetapi dalam surat gugatan tertulis Linawati. Jika alamat, identitas, hubungan hukum, dan uraian peristiwa menunjukkan bahwa yang dimaksud memang orang yang sama, kesalahan tersebut dapat dinilai sebagai kekeliruan penulisan yang masih dapat diperbaiki. Dalam pembahasan yang dipublikasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, terdapat contoh perbedaan penulisan nama yang tidak mengubah identitas orang yang dimaksud dan dapat diperbaiki dalam proses pemeriksaan perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap kesalahan penulisan nama harus langsung diperlakukan sebagai kesalahan menentukan pihak.

Keadaannya berbeda apabila penggugat memang menunjuk orang yang keliru, bukan sekadar salah menulis nama orang yang sebenarnya hendak digugat. Misalnya, pihak yang meminjam uang bernama Budi Santoso yang tinggal di Surabaya, tetapi penggugat justru menggugat Budi Santoso lain yang tinggal di Makassar dan tidak pernah terlibat dalam pinjaman tersebut. Dalam keadaan demikian, persoalannya bukan lagi mengenai perbaikan ejaan, melainkan mengenai ketidaktepatan subjek hukum yang ditarik sebagai tergugat. Perbedaan ini sangat penting karena pembetulan satu huruf pada nama tidak sama dengan mengganti orang yang menjadi pihak dalam perkara.

4. Apa Itu Error in Persona dalam Gugatan Perdata?
Error in persona merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya kekeliruan mengenai pihak yang berperkara, baik berkaitan dengan pihak yang mengajukan gugatan maupun pihak yang ditarik sebagai tergugat. Dalam konteks seseorang digugat karena memiliki nama yang sama dengan orang lain, bentuk yang paling relevan adalah kesalahan menentukan pihak tergugat atau salah sasaran pihak yang digugat. Artinya, penggugat menarik seseorang sebagai tergugat, padahal orang tersebut bukan pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hubungan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan.

Dalam praktik hukum acara perdata, kesalahan menentukan pihak dapat menjadi persoalan formil yang diajukan oleh tergugat melalui eksepsi. Salah satu bentuk yang sering dibahas adalah gemis aanhoedanigheid, yaitu keadaan ketika orang yang ditarik sebagai tergugat ternyata bukan pihak yang tepat untuk digugat. Sebagai contoh, orang yang meminjam uang adalah A, tetapi penggugat justru meminta B untuk melunasi utang tersebut tanpa dapat menunjukkan dasar hukum yang membuat B bertanggung jawab atas pinjaman A. Kekeliruan semacam ini berbeda dari sengketa mengenai apakah utang benar-benar ada, sebab persoalan utamanya adalah apakah orang yang digugat merupakan pihak yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban.

Dalam perkara kesamaan nama, tergugat dapat menggunakan konsep tersebut apabila dapat menunjukkan bahwa dirinya bukan orang yang dimaksud dalam hubungan hukum yang diuraikan penggugat. Namun, perlu dipahami bahwa keberatan error in persona tidak cukup dibangun hanya dengan menyatakan bahwa ada orang lain yang mempunyai nama sama. Tergugat perlu menjelaskan secara konkret letak kesalahan penggugat, identitas dirinya, identitas orang yang sebenarnya terlibat jika diketahui, serta alasan mengapa hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tidak pernah melibatkan dirinya. Dengan cara tersebut, keberatan yang diajukan tidak hanya berupa penyangkalan, tetapi menjadi bantahan yang terstruktur terhadap ketepatan pihak dalam gugatan.

5. Apa Akibat Hukumnya Jika Penggugat Salah Menentukan Tergugat?
Apabila terbukti bahwa orang yang ditarik sebagai tergugat memang bukan pihak yang tepat, gugatan dapat menghadapi persoalan cacat formil karena salah menentukan subjek yang digugat. Dalam praktik peradilan, salah sasaran pihak dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO), apabila kekeliruan tersebut menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa lebih lanjut terhadap pihak yang bersangkutan. Putusan tidak dapat diterima pada dasarnya berbeda dari putusan yang menolak gugatan setelah pemeriksaan pokok perkara, karena persoalannya terletak pada hambatan formil yang membuat gugatan tidak dapat diterima dalam bentuk yang diajukan.

Penting untuk memahami bahwa akibat tersebut tidak berarti setiap kesalahan nama otomatis membuat seluruh gugatan tidak dapat diterima. Apabila kesalahan hanya berupa kekeliruan pengetikan dan orang yang dimaksud tetap dapat diidentifikasi secara jelas, hakim dapat mempertimbangkan apakah kesalahan tersebut masih dapat diperbaiki. Sebaliknya, apabila kesalahan menyangkut orang yang berbeda dan penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara tergugat dengan peristiwa yang disengketakan, keberatan mengenai salah pihak menjadi jauh lebih mendasar. Dengan demikian, akibat hukum bergantung pada sifat kesalahan, pengaruhnya terhadap identitas pihak, serta bagaimana persoalan tersebut dibuktikan dalam persidangan.

Sebagai ilustrasi, dalam suatu gugatan pembayaran utang, penggugat menuntut seseorang yang bernama sama dengan pihak yang menandatangani perjanjian pinjaman. Tergugat kemudian menunjukkan bahwa tanda tangan pada perjanjian bukan tanda tangannya, alamat yang tercantum bukan alamatnya pada saat transaksi, nomor identitas berbeda, dan ia tidak pernah menerima dana pinjaman. Jika bukti tersebut menunjukkan bahwa penggugat memang salah menunjuk orang, maka dasar untuk mempertahankan gugatan terhadap tergugat tersebut menjadi bermasalah. Pengadilan tetap harus menilai keseluruhan bukti dan jawaban para pihak, tetapi penggugat tidak dapat semata-mata mempertahankan gugatan dengan alasan nama tergugat sama dengan nama yang tercantum dalam perjanjian.

6. Bagaimana Memeriksa Apakah Gugatan Benar-Benar Ditujukan kepada Diri Kita?
Langkah pertama setelah menerima surat panggilan atau mengetahui adanya gugatan adalah membaca seluruh dokumen yang tersedia, bukan hanya melihat nama yang tercantum pada bagian identitas tergugat. Periksa nomor perkara, nama pengadilan, nama penggugat, nama tergugat, alamat, kedudukan masing-masing pihak, uraian kejadian, hubungan hukum yang dituduhkan, objek yang disengketakan, dan tuntutan yang diminta penggugat kepada hakim. Bagian uraian gugatan atau posita sangat penting karena di sanalah penggugat menjelaskan mengapa seseorang dianggap mempunyai kewajiban atau bertanggung jawab atas peristiwa yang disengketakan.

Setelah itu, cocokkan uraian dalam gugatan dengan keadaan diri sendiri. Apabila gugatan menyebutkan bahwa tergugat pernah menandatangani perjanjian pada tanggal tertentu, periksa apakah pernah ada perjanjian semacam itu. Jika gugatan menyatakan bahwa tergugat pernah menerima uang melalui rekening tertentu, periksa apakah rekening tersebut benar milik diri sendiri. Jika gugatan berkaitan dengan tanah, periksa lokasi, nomor sertifikat, riwayat kepemilikan, dan hubungan diri sendiri dengan objek tanah tersebut. Pemeriksaan semacam ini membantu menemukan apakah penggugat hanya keliru menuliskan nama atau memang salah mengidentifikasi orang yang seharusnya digugat.

Pemeriksaan juga perlu memperhatikan kemungkinan bahwa penggugat menggunakan data lama atau informasi yang berasal dari orang lain. Seseorang mungkin pernah tinggal di alamat tertentu, bekerja di perusahaan tertentu, atau memiliki nomor telepon yang kemudian sudah tidak digunakan, sehingga informasi lama tersebut masih dipakai untuk mengidentifikasi pihak yang sebenarnya berbeda. Oleh karena itu, apabila terdapat ketidaksesuaian antara identitas dalam gugatan dan identitas diri sendiri, catat setiap perbedaannya secara teratur dan siapkan dokumen yang dapat membuktikan keadaan tersebut. Jangan menunggu sampai persidangan berlangsung tanpa persiapan, karena bantahan yang tidak disertai dokumen pembanding dapat lebih sulit menjelaskan letak kesalahan identifikasi.

7. Bukti Apa yang Dapat Digunakan untuk Membuktikan Salah Orang?
Bukti yang dapat digunakan untuk membantah gugatan karena kesamaan nama pada dasarnya adalah bukti yang mampu menunjukkan bahwa tergugat bukan orang yang terlibat dalam peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan. Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dapat digunakan untuk menunjukkan identitas dan alamat, tetapi pembuktiannya tidak sebaiknya hanya bergantung pada satu dokumen. Jika gugatan berkaitan dengan perjanjian, bukti yang lebih relevan dapat berupa dokumen asli perjanjian, tanda tangan, identitas pihak yang menandatangani, bukti pembayaran, bukti penerimaan uang, serta komunikasi yang terjadi antara penggugat dengan pihak yang sebenarnya melakukan transaksi.

Dalam perkara utang-piutang, misalnya, tergugat dapat menunjukkan rekening bank yang berbeda dari rekening penerima pinjaman, riwayat transaksi yang tidak menunjukkan penerimaan dana, dokumen identitas yang berbeda dari identitas pada perjanjian, atau bukti komunikasi yang menunjukkan bahwa pihak yang berhubungan dengan penggugat adalah orang lain. Jika terdapat orang lain yang memang mempunyai nama sama dan diduga sebagai pihak yang sebenarnya, informasi mengenai alamat atau identitas orang tersebut dapat membantu menjelaskan sumber kekeliruan. Namun, tergugat tidak perlu melakukan tindakan melanggar hukum untuk memperoleh data pribadi orang lain; pembuktian sebaiknya menggunakan dokumen yang sah dan informasi yang diperoleh melalui cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah atau bangunan, bukti dapat berupa sertifikat, akta jual beli, dokumen peralihan hak, surat ukur, bukti pembayaran pajak, riwayat penguasaan, serta dokumen lain yang menunjukkan bahwa tergugat tidak pernah mempunyai hubungan dengan objek yang digugat. Sementara itu, apabila gugatan didasarkan pada dugaan perbuatan tertentu, bukti keberadaan tergugat di tempat lain, dokumen pekerjaan, catatan perjalanan, atau keterangan saksi dapat relevan sepanjang benar-benar berkaitan dengan waktu dan peristiwa yang dipersoalkan. Prinsipnya, bukti harus diarahkan untuk membantah hubungan antara diri sendiri dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, bukan sekadar membuktikan bahwa ada orang lain yang memiliki nama sama.

Pasal 164 HIR mengenal alat bukti dalam perkara perdata berupa bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktik, penggunaan alat bukti tersebut harus disesuaikan dengan jenis sengketa dan fakta yang hendak dibuktikan. Karena itu, dokumen identitas dapat menjadi bukti pembanding, tetapi hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tetap perlu dibantah dengan bukti yang sesuai, misalnya dokumen perjanjian, bukti transaksi, atau keterangan saksi yang mengetahui siapa pihak yang sebenarnya melakukan perbuatan tersebut.

8. Bagaimana Mengajukan Eksepsi Error in Persona?
Apabila setelah memeriksa gugatan ternyata diri sendiri bukan orang yang dimaksud dalam hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah mengajukan eksepsi error in persona. Eksepsi merupakan keberatan yang diajukan tergugat terhadap aspek tertentu dari gugatan, dalam hal ini mengenai ketepatan pihak yang ditarik sebagai tergugat. Keberatan tersebut harus disusun secara jelas dengan menerangkan bahwa orang yang digugat bukan pihak yang melakukan perbuatan, bukan pihak yang menandatangani perjanjian, bukan pemilik atau penguasa objek yang dipersoalkan, atau tidak mempunyai hubungan hukum sebagaimana didalilkan penggugat.

Dalam menyusun eksepsi, tergugat sebaiknya tidak hanya menulis bahwa dirinya bukan orang yang dimaksud karena memiliki nama sama dengan orang lain. Uraian harus menunjukkan secara sistematis identitas diri sendiri, bagian gugatan yang keliru, fakta yang sebenarnya, dan bukti yang mendukung bantahan tersebut. Misalnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat menandatangani perjanjian pinjaman pada tanggal tertentu, tetapi tergugat menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani perjanjian itu, tidak pernah menerima uang, dan tidak pernah berhubungan dengan penggugat. Selanjutnya, tergugat dapat menunjukkan perbedaan nomor identitas, alamat, tanda tangan, dan data transaksi yang memperlihatkan bahwa pihak yang dimaksud dalam perjanjian adalah orang lain.

Dalam praktik hukum acara perdata, keberatan mengenai salah pihak lazim diajukan dalam jawaban tergugat sebagai bagian dari eksepsi. Tergugat perlu memperhatikan ketentuan dan jadwal persidangan yang berlaku pada pengadilan yang memeriksa perkara, serta memastikan bahwa keberatan disampaikan dalam tahap yang tepat. Eksepsi tersebut dapat disusun bersama jawaban terhadap pokok perkara secara hati-hati, sehingga apabila pengadilan tidak menerima eksepsi, tergugat tetap memiliki bantahan terhadap dalil-dalil penggugat. Hal ini penting karena mengandalkan eksepsi saja tanpa menyiapkan jawaban alternatif dapat menimbulkan risiko apabila hakim berpendapat bahwa persoalan tersebut harus dinilai lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara.

9. Apakah Harus Membantah Sejak Sidang Pertama?
Seseorang yang menerima panggilan pengadilan sebaiknya tidak mengabaikan jadwal persidangan hanya karena merasa bukan orang yang dimaksud dalam gugatan. Ketidakhadiran tergugat dapat menimbulkan konsekuensi prosedural, termasuk kemungkinan perkara diperiksa tanpa kehadiran tergugat apabila persyaratan hukum acara untuk itu terpenuhi. Dalam perkara perdata, ketidakhadiran bukan cara yang tepat untuk membuktikan bahwa seseorang telah salah digugat, sebab pengadilan tidak otomatis mengetahui bahwa terdapat dua orang dengan nama yang sama apabila tergugat tidak menyampaikan persoalan tersebut.

Oleh karena itu, setelah menerima panggilan, tergugat perlu mempersiapkan dokumen identitas, membaca gugatan, dan menghubungi advokat apabila perkara mempunyai nilai sengketa besar atau melibatkan persoalan hukum yang kompleks. Pada tahap persidangan, tergugat dapat menyampaikan keberatan melalui mekanisme jawaban dan eksepsi sesuai jadwal yang ditetapkan pengadilan. Apabila terdapat alasan yang sah untuk tidak hadir, langkah yang ditempuh tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak cukup hanya dengan mengirimkan pemberitahuan informal kepada penggugat.

Perlu dibedakan pula antara kewajiban menghadapi proses hukum dengan pengakuan terhadap isi gugatan. Hadir di persidangan bukan berarti seseorang mengakui bahwa dirinya merupakan pihak yang berutang, melakukan wanprestasi, atau melakukan perbuatan yang dituduhkan. Kehadiran justru memberikan kesempatan untuk menjelaskan bahwa gugatan salah sasaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan. Dengan demikian, seseorang yang merasa digugat secara keliru tetap perlu menggunakan proses persidangan sebagai sarana untuk membantah, bukan menghindarinya.

10. Bagaimana Jika Nama Sama, tetapi Alamat dan Identitas Berbeda?
Perbedaan alamat dan nomor identitas dapat menjadi unsur penting untuk menunjukkan bahwa orang yang digugat bukan orang yang sebenarnya dimaksud penggugat. Apabila gugatan mencantumkan alamat seseorang di suatu kota, sedangkan orang yang menerima panggilan tinggal di kota lain dan mempunyai dokumen kependudukan berbeda, keadaan tersebut dapat menjadi petunjuk adanya kesalahan identifikasi. Namun, perbedaan alamat tidak selalu cukup untuk menyimpulkan bahwa penggugat pasti salah, karena seseorang dapat berpindah tempat tinggal atau memiliki lebih dari satu alamat yang berkaitan dengan kehidupannya.

Karena itu, perbedaan identitas harus dihubungkan dengan waktu terjadinya peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Misalnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat tinggal di alamat tertentu ketika menandatangani perjanjian pinjaman pada tahun 2021, sedangkan orang yang digugat dapat menunjukkan bahwa sejak sebelum tahun tersebut ia sudah tinggal di tempat lain dan tidak pernah mempunyai hubungan dengan transaksi itu. Jika perbedaan alamat didukung oleh dokumen lain, seperti data kependudukan, dokumen pekerjaan, atau bukti transaksi, maka rangkaian bukti tersebut dapat memperkuat bantahan bahwa orang yang digugat bukan pihak yang dimaksud.

Nomor identitas kependudukan juga dapat menjadi unsur pembeda yang kuat apabila dokumen yang menjadi dasar gugatan mencantumkan nomor identitas orang lain. Dalam keadaan tersebut, tergugat dapat menunjukkan bahwa nomor identitas pada dokumen penggugat tidak sama dengan nomor identitas dirinya. Namun, informasi kependudukan merupakan data pribadi yang perlu dijaga, sehingga penyampaiannya sebaiknya dibatasi pada kebutuhan pembuktian dalam proses hukum dan tidak disebarluaskan secara tidak perlu. Tujuannya adalah memperjelas identitas pihak yang berperkara, bukan membuka data pribadi orang lain kepada publik.

11. Bagaimana Jika Penggugat Memiliki Perjanjian dengan Orang yang Namanya Sama?
Keberadaan perjanjian tertulis tidak otomatis membuktikan bahwa orang yang sedang digugat merupakan pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Dalam suatu sengketa kontrak, hal yang perlu diperiksa adalah siapa yang secara hukum menjadi pihak dalam perjanjian, apakah identitas yang dicantumkan sesuai dengan orang yang digugat, apakah tanda tangan benar berasal dari orang tersebut, dan apakah terdapat bukti bahwa orang tersebut menerima atau melaksanakan prestasi yang menjadi bagian dari perjanjian. Kesamaan nama pada dokumen harus diuji bersama unsur lainnya, terutama apabila terdapat dua orang yang mempunyai nama sama.

Misalnya, penggugat mengajukan perjanjian pinjaman yang mencantumkan nama lengkap tergugat, tetapi nomor identitas dalam perjanjian berbeda dari nomor identitas orang yang digugat. Selain itu, alamat dalam perjanjian juga bukan alamat tergugat, dan tanda tangan pada dokumen tersebut dibantah oleh tergugat. Dalam keadaan demikian, penggugat perlu menjelaskan mengapa ia menganggap orang yang digugat merupakan pihak yang menandatangani perjanjian, sedangkan tergugat dapat mengajukan bukti pembanding untuk menunjukkan bahwa dokumen tersebut merujuk kepada orang lain.

Apabila keaslian tanda tangan atau dokumen menjadi persoalan utama, pembuktian dapat berkembang ke pemeriksaan dokumen dan keterangan ahli sesuai kebutuhan serta keputusan pengadilan. Tergugat tidak cukup hanya mengatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan miliknya apabila penggugat tetap mengandalkan dokumen sebagai bukti utama. Sebaliknya, penggugat juga tidak dapat menganggap suatu dokumen pasti mengikat orang yang digugat hanya karena nama yang tercantum di dalamnya sama. Identitas pihak dalam perjanjian harus dinilai berdasarkan keseluruhan bukti yang tersedia.

12. Bagaimana Jika Gugatan Berkaitan dengan Utang atau Pinjaman?
Sengketa utang-piutang merupakan salah satu keadaan yang dapat menimbulkan persoalan salah identitas karena hubungan hukum sering kali dibuktikan melalui perjanjian, bukti transfer, kuitansi, pesan elektronik, atau pengakuan mengenai adanya pinjaman. Apabila seseorang digugat untuk membayar utang yang sebenarnya dibuat oleh orang lain dengan nama sama, maka bantahan harus diarahkan pada unsur hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah tergugat benar-benar meminjam uang, menerima dana, menandatangani perjanjian, memberikan jaminan, atau pernah menyatakan diri bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.

Sebagai contoh, penggugat menyatakan telah meminjamkan uang Rp200 juta kepada seseorang bernama Daniel Wijaya, kemudian menggugat Daniel Wijaya yang tinggal di kota berbeda karena menganggap orang tersebut adalah peminjam. Tergugat dapat membantah dengan menunjukkan bahwa ia tidak pernah menerima uang tersebut, rekening penerima dana bukan miliknya, nomor identitas pada dokumen pinjaman berbeda, dan tidak pernah ada komunikasi antara dirinya dengan penggugat mengenai pinjaman itu. Jika penggugat mempunyai bukti transfer, bukti tersebut juga perlu diperiksa untuk mengetahui siapa pemilik rekening penerima dan apakah ada hubungan antara penerima dana dengan orang yang digugat.

Dalam keadaan seperti ini, penting pula membedakan antara orang yang meminjam uang dengan orang yang menjamin atau menyatakan diri ikut bertanggung jawab atas utang. Seseorang dapat saja tidak menerima uang secara langsung, tetapi tetap mempunyai kewajiban apabila terdapat dasar hukum lain yang sah, misalnya ia menandatangani perjanjian sebagai penanggung atau pihak yang turut terikat. Oleh karena itu, bantahan tidak boleh hanya didasarkan pada pernyataan bahwa tergugat tidak menerima uang, tetapi harus meneliti seluruh dasar hubungan hukum yang dikemukakan penggugat. Jika tidak pernah ada hubungan hukum apa pun, maka hal tersebut perlu dijelaskan secara tegas dan didukung bukti yang relevan.

13. Bagaimana Jika Gugatan Berkaitan dengan Tanah atau Bangunan?
Kesalahan identitas dalam sengketa tanah dapat menimbulkan persoalan yang lebih rumit karena gugatan biasanya tidak hanya menyangkut siapa orang yang melakukan perbuatan, tetapi juga siapa pemilik, pemegang hak, penguasa, atau pihak yang melakukan transaksi terhadap objek tanah. Seseorang dapat digugat karena namanya sama dengan nama yang tercantum dalam sertifikat, akta jual beli, surat pernyataan, atau dokumen lain, padahal ia bukan orang yang dimaksud dalam dokumen tersebut. Dalam keadaan seperti ini, tergugat perlu membandingkan identitas pada dokumen pertanahan dengan identitas dirinya, termasuk nomor identitas, alamat, tanda tangan, riwayat transaksi, dan keterangan lain yang dapat menunjukkan siapa pihak sebenarnya.

Misalnya, seseorang bernama Markus Lumban memiliki nama yang sama dengan orang yang tercantum dalam suatu akta jual beli tanah. Penggugat kemudian menggugat Markus Lumban yang tinggal di wilayah berbeda karena menganggap dialah pihak yang menjual tanah tersebut. Tergugat dapat menjelaskan bahwa ia tidak pernah menandatangani akta, tidak pernah menerima pembayaran, tidak pernah menguasai tanah, dan tidak pernah melakukan transaksi dengan penggugat. Dokumen pertanahan, akta, identitas pihak yang hadir di hadapan pejabat pembuat akta, serta bukti pembayaran dapat menjadi bahan penting untuk menguji apakah penggugat benar-benar menggugat orang yang tepat.

Namun, dalam sengketa tanah, seseorang harus berhati-hati agar tidak mencampuradukkan kesalahan identitas dengan sengketa kepemilikan. Bisa saja orang yang digugat memang merupakan pihak yang namanya tercantum dalam dokumen, tetapi ia membantah bahwa hak atas tanah tersebut sah atau menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan mempunyai cacat hukum. Keadaan tersebut berbeda dari situasi ketika orang yang digugat sama sekali bukan pihak yang melakukan transaksi. Karena itu, eksepsi salah pihak harus dibangun berdasarkan fakta bahwa tergugat bukan subjek yang dimaksud, bukan sekadar karena tergugat tidak setuju dengan klaim kepemilikan penggugat.

14. Bagaimana Jika Penggugat Tetap Mempertahankan bahwa Kita adalah Orang yang Dimaksud?
Tidak tertutup kemungkinan penggugat tetap menyatakan bahwa orang yang digugat adalah pihak yang benar meskipun tergugat telah menjelaskan adanya kesamaan nama dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, sengketa mengenai identitas harus dibuktikan melalui proses persidangan, bukan diselesaikan hanya dengan perdebatan antara penggugat dan tergugat. Penggugat perlu menunjukkan dasar yang membuatnya yakin bahwa tergugat merupakan pihak yang melakukan perbuatan atau terikat dalam hubungan hukum, sedangkan tergugat dapat membantah dengan mengajukan dokumen, saksi, dan bukti lain yang relevan.

Apabila penggugat mengandalkan dokumen tertentu, tergugat dapat menunjukkan bagian dokumen yang tidak sesuai dengan identitas dirinya. Jika penggugat menyatakan pernah bertemu dengan tergugat, tergugat dapat membantah dengan menerangkan keadaan sebenarnya dan menghadirkan bukti yang mendukung bantahan tersebut. Jika penggugat mengandalkan saksi yang mengaku mengenal tergugat, keterangan saksi dapat diuji melalui pertanyaan mengenai kapan pertemuan terjadi, bagaimana saksi mengenali orang tersebut, apakah saksi mengetahui identitas lengkapnya, dan apakah terdapat kemungkinan saksi tertukar dengan orang lain yang memiliki nama sama.

Dalam proses pembuktian, hakim akan menilai bukti yang diajukan para pihak berdasarkan relevansi, kekuatan, dan keterkaitannya dengan dalil gugatan serta jawaban tergugat. Karena itu, tergugat perlu menghindari bantahan yang berubah-ubah atau tidak didukung dokumen, terutama apabila sejak awal telah menyatakan tidak pernah mengenal penggugat tetapi kemudian muncul bukti komunikasi yang menunjukkan hubungan tertentu. Penjelasan harus disampaikan secara konsisten dan sesuai dengan fakta agar keberatan mengenai salah identitas dapat dinilai secara objektif.

15. Apakah Gugatan Otomatis Ditolak Jika Salah Menggugat Orang?
Gugatan tidak otomatis ditolak hanya karena tergugat menyatakan bahwa dirinya bukan orang yang dimaksud penggugat. Pernyataan tersebut merupakan bantahan yang masih harus dinilai berdasarkan bukti dan proses pemeriksaan perkara. Jika kesalahan hanya berupa penulisan nama yang tidak mengubah identitas, pengadilan dapat mempertimbangkan apakah kesalahan tersebut dapat diperbaiki. Namun, apabila terbukti bahwa orang yang ditarik sebagai tergugat memang berbeda dari pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan penggugat, persoalan tersebut dapat menjadi alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena salah menentukan pihak.

Perlu pula dibedakan antara putusan tidak dapat diterima dan putusan menolak gugatan. Putusan tidak dapat diterima umumnya berkaitan dengan adanya persoalan formil yang menghalangi pemeriksaan gugatan sebagaimana diajukan, sedangkan putusan menolak gugatan berkaitan dengan penilaian bahwa tuntutan penggugat tidak terbukti atau tidak mempunyai dasar yang cukup setelah pemeriksaan pokok perkara. Dalam kasus salah orang, pengadilan dapat menilai bahwa terdapat cacat dalam penentuan pihak sehingga gugatan tidak dapat diterima terhadap tergugat yang keliru ditarik tersebut.

Konsekuensinya juga tidak berarti bahwa orang yang sebenarnya mempunyai hubungan hukum dengan penggugat otomatis terbebas dari tuntutan. Apabila penggugat memang mempunyai hak terhadap orang lain yang namanya sama, penggugat dapat mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang benar dengan memperhatikan ketentuan mengenai pengajuan gugatan, daluwarsa jika relevan, dan keadaan perkara sebelumnya. Dengan demikian, tujuan eksepsi bukan untuk menghapus kewajiban orang lain, melainkan memastikan bahwa seseorang tidak dibebani tanggung jawab hukum atas perbuatan atau hubungan hukum yang bukan miliknya.

16. Bisakah Penggugat Mengganti Nama Tergugat di Tengah Persidangan?
Perubahan gugatan dalam proses persidangan harus dibedakan antara memperbaiki kekeliruan penulisan dengan mengganti orang yang menjadi pihak tergugat. Jika penggugat hanya memperbaiki ejaan nama, sementara orang yang dimaksud tetap sama dan identitasnya dapat dikenali dengan jelas, perubahan tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan dan praktik hukum acara yang berlaku. Keadaan seperti ini tidak selalu mengubah pokok perkara karena yang diperbaiki hanya penulisan identitas orang yang sejak awal memang hendak digugat.

Sebaliknya, apabila penggugat ternyata menggugat orang yang sama sekali berbeda dan kemudian ingin mengganti tergugat dengan orang lain yang benar-benar merupakan pihak dalam hubungan hukum, perubahan tersebut dapat menyentuh unsur mendasar dari gugatan. Perubahan semacam itu bukan sekadar mengganti satu huruf atau memperjelas alamat, melainkan dapat mengubah subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban. Dalam keadaan demikian, perlu diperiksa apakah perubahan masih dapat dibenarkan dalam perkara yang sedang berjalan atau justru harus ditempuh melalui pengajuan gugatan baru terhadap pihak yang benar.

Dalam salah satu pembahasan hukum mengenai perubahan gugatan, dibedakan antara kesalahan penulisan nama yang masih dapat diperbaiki dengan kesalahan menunjuk orang yang berbeda. Jika perubahan menyangkut penggantian pihak yang menjadi subjek gugatan, persoalannya dapat menjadi lebih mendasar karena pihak yang baru bukan orang yang sejak awal ditarik sebagai tergugat. Oleh karena itu, tergugat yang merasa salah digugat sebaiknya secara tegas menyampaikan keberatan apabila perubahan yang diajukan penggugat sebenarnya bukan pembetulan administratif, melainkan upaya mengganti orang yang menjadi pihak dalam perkara.

17. Apa yang Harus Dilakukan Jika Surat Panggilan Sudah Diterima?
Apabila seseorang menerima surat panggilan pengadilan yang mencantumkan nama yang sama dengan dirinya, langkah pertama adalah memastikan keaslian dan kebenaran informasi mengenai perkara tersebut. Periksa nama pengadilan, nomor perkara, tanggal sidang, nama para pihak, serta dokumen yang disampaikan oleh jurusita atau petugas pengadilan. Jangan langsung mengabaikan surat panggilan hanya karena merasa tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan penggugat, sebab panggilan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perkara yang sedang berjalan dan membutuhkan tanggapan sesuai hukum acara.

Setelah memastikan informasi perkara, segera minta atau pelajari salinan gugatan agar dapat diketahui apa sebenarnya yang dituduhkan. Identifikasi apakah penggugat menyatakan bahwa tergugat pernah menandatangani perjanjian, menerima uang, melakukan transaksi, menguasai objek sengketa, atau melakukan perbuatan tertentu. Setiap dalil tersebut perlu dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya, kemudian dibuat daftar perbedaan yang dapat dibuktikan melalui dokumen. Jika terdapat nama orang lain yang sama dan diduga merupakan pihak yang sebenarnya, catat informasi pembeda yang sah dan relevan tanpa melakukan penyebaran data pribadi secara tidak perlu.

Selanjutnya, siapkan jawaban tertulis dan pertimbangkan untuk mengajukan eksepsi error in persona apabila memang terdapat kesalahan dalam menentukan pihak tergugat. Apabila perkara melibatkan nilai aset yang besar, dokumen yang kompleks, atau kemungkinan adanya tuntutan lain, pendampingan advokat dapat membantu memastikan bahwa eksepsi dan jawaban pokok perkara disusun secara tepat. Hal yang paling penting adalah tidak membiarkan perkara berjalan tanpa bantahan hanya karena tergugat merasa dirinya tidak bersalah, sebab perasaan tidak terlibat harus diterjemahkan menjadi argumentasi hukum dan bukti yang dapat diperiksa oleh pengadilan.

18. Contoh Kasus Seseorang Digugat karena Kesamaan Nama
Bayangkan terdapat dua orang bernama lengkap Daniel Wijaya. Daniel pertama tinggal di Jakarta dan pernah meminjam uang sebesar Rp150 juta dari seorang pengusaha bernama Anton. Dalam perjanjian pinjaman, Daniel yang tinggal di Jakarta mencantumkan nomor identitas dan alamat tempat tinggalnya, kemudian menerima dana melalui rekening bank miliknya. Setelah jatuh tempo, pinjaman tidak dibayar sehingga Anton mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Daniel Wijaya. Namun, karena informasi yang dimiliki Anton tidak lengkap, gugatan justru diajukan terhadap Daniel Wijaya kedua yang tinggal di Makassar dan tidak pernah bertemu dengan Anton.

Daniel kedua kemudian menerima panggilan dari pengadilan dan menemukan bahwa namanya tercantum sebagai tergugat dalam perkara pembayaran utang. Setelah membaca gugatan, ia mengetahui bahwa penggugat mendalilkan adanya perjanjian pinjaman, penerimaan uang, dan kewajiban membayar utang. Padahal, Daniel kedua tidak pernah menandatangani perjanjian, tidak pernah menerima dana, tidak mengenal Anton, dan tidak pernah mempunyai hubungan bisnis dengannya. Ia kemudian membandingkan identitas dalam gugatan dengan dokumen pribadinya dan menemukan bahwa nomor identitas serta alamat dalam perjanjian berbeda dari identitas dirinya.

Dalam keadaan tersebut, Daniel kedua dapat menyusun jawaban yang menjelaskan bahwa dirinya bukan pihak yang membuat perjanjian dan bukan orang yang menerima pinjaman. Ia dapat mengajukan eksepsi error in persona dengan menerangkan kesalahan penentuan tergugat, kemudian melampirkan dokumen pembanding yang relevan dan meminta pengadilan mempertimbangkan bahwa gugatan salah sasaran. Apabila diperlukan, ia juga dapat meminta agar penggugat menunjukkan dokumen asli perjanjian dan bukti transaksi untuk menguji siapa pihak yang sebenarnya melakukan pinjaman.

Apabila dari pemeriksaan terbukti bahwa Daniel kedua memang bukan orang yang dimaksud dalam perjanjian dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Anton, gugatan terhadap dirinya dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena kesalahan menentukan pihak. Namun, apabila Anton masih mempunyai hak tagih terhadap Daniel pertama, Anton tetap dapat mempertimbangkan langkah hukum terhadap orang yang benar. Contoh ini menunjukkan bahwa kesamaan nama tidak boleh digunakan sebagai dasar tunggal untuk membebankan kewajiban kepada seseorang, sebab tanggung jawab hukum harus didasarkan pada hubungan hukum yang dapat dibuktikan.

Kesimpulan Penulis/Advokat
Seseorang yang digugat karena mempunyai nama sama dengan orang lain memiliki hak untuk membantah apabila dirinya memang bukan pihak yang melakukan perbuatan, menandatangani perjanjian, menerima pinjaman, menguasai objek sengketa, atau mempunyai hubungan hukum sebagaimana didalilkan penggugat. Kesamaan nama tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa orang tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab. Dalam perkara perdata, identitas tergugat harus dihubungkan dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, sehingga penggugat perlu menunjukkan alasan dan bukti mengapa orang yang ditarik sebagai tergugat memang merupakan pihak yang tepat.

Langkah hukum yang dapat ditempuh adalah memeriksa gugatan secara menyeluruh, membandingkan identitas yang dicantumkan penggugat dengan identitas diri sendiri, mengumpulkan bukti yang menunjukkan tidak adanya hubungan hukum, serta mengajukan eksepsi error in persona apabila terbukti terdapat kesalahan menentukan pihak tergugat. Bukti dapat berupa dokumen identitas, perjanjian, tanda tangan, bukti transfer, rekening, dokumen kepemilikan, keterangan saksi, dan dokumen lain yang relevan dengan peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Apabila kesalahan hanya berupa kekeliruan penulisan nama yang tidak mengubah identitas orang, persoalannya dapat diperlakukan berbeda dari keadaan ketika penggugat benar-benar menggugat orang yang salah.

Pada akhirnya, orang yang menerima gugatan tidak seharusnya mengabaikan panggilan pengadilan hanya karena merasa tidak terlibat dalam perkara. Ia perlu hadir atau mengambil langkah sesuai prosedur, menyampaikan keberatan melalui jawaban dan eksepsi, serta mengajukan bukti yang dapat memperjelas bahwa dirinya bukan pihak yang dimaksud. Jika terbukti terjadi salah sasaran pihak, gugatan dapat menghadapi konsekuensi berupa tidak dapat diterima terhadap orang yang keliru digugat. Dengan demikian, mekanisme error in persona menjadi salah satu sarana penting untuk melindungi seseorang agar tidak dimintai pertanggungjawaban perdata atas perbuatan atau hubungan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain yang kebetulan mempunyai nama sama.

Dasar Hukum dan Rujukan

• Herziene Indonesisch Reglement (HIR), khususnya Pasal 118 mengenai pengajuan gugatan, Pasal 121 dan ketentuan terkait pemanggilan serta pemeriksaan perkara, Pasal 136 mengenai pengajuan eksepsi, dan Pasal 164 mengenai alat bukti dalam perkara perdata.
• Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), sebagai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di wilayah di luar Jawa dan Madura, sepanjang relevan dengan pengadilan yang memeriksa perkara.
• Putusan dan praktik peradilan mengenai error in persona, termasuk prinsip bahwa kekeliruan dalam menentukan pihak yang digugat dapat menjadi persoalan formil dalam gugatan. Salah satu contoh pembahasan mengenai salah sasaran pihak terdapat dalam publikasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. (DJKN Kementerian Keuangan)
• Badan Pembinaan Hukum Nasional, Literasi Hukum, mengenai perbedaan kesalahan penulisan nama dengan kesalahan identitas pihak dalam gugatan. (BPHN)
• Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, pembahasan mengenai formulasi surat gugatan perdata dan pentingnya identitas para pihak. (DJKN Kementerian Keuangan)

Read More.. →