Pencemaran Nama Baik - Akhir-akhir ini marak kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan Tehnologi yaitu Internet dan Media Sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, yang hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekpresikan pendapatnya melalui...
View All MAKALAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
- Makalah Pencemaran Nama Baik Melalui Media SosialMakalah : Perorangan - Judul : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Hukum Pidana)BAB...
Pasal Yang Dapat Menjerat Pelaku Pencemaran Nama baik
.jpg "Pasal Yang Dapat Menjerat Pelaku Pencemaran Nama baik")
Pencemaran Nama Baik - Kasus mengenai pencemaran nama baik merupakan salah satu kasus yang semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Pasal pencemaran nama baik digunakan untuk mengatur hal-hal yang termasuk dalam berbagai perbuatan yang mencemarkan nama baik seseorang. Dalam hukum positif di Indonesia, masalah mengenai pencemaran nama baik diatur di dalam...
Makalah Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
Makalah : Perorangan - Judul : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Hukum Pidana)BAB IPENDAHULUANSaat ini Negara kita, Negara Indonesia telah merdeka sejak diproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan bergulirnya waktu ke waktu, dan kini kita semua ada pada era globalisasi. Di era globalisasi seperti sekarang ini, terdapat...
Semua Perbuatan Yang Termasuk Pencemaran Nama Baik di Media Sosial
Hukum Pidana - Pencemaran Nama Baik - Perkembangan media sosial semakin cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunanya. Sejumlah informasi melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi audio/visual dan lainnya...
Perbuatan Yang Tergolong Pencemaran Nama Baik (Tindak Pidana)
Hukum Pidana - Pengertian dan Dasar Hukum Pencemaran Nama BaikPencemaran nama baik dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dengan defamation. Dalam The Law Dictionary, defamation merupakan perbuatan yang merusak atau membahayakan reputasi seseorang dengan pernyataan palsu dan jahat. Istilah tersebut merupakan istilah komprehensif dari fitnah.Pencemaran nama...
Makalah - Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam
BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangHukum Islam syariatkan oleh Allah dengan tujuan utama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam meyangkut seluruh aspek dharuriyat (primer), Hajjiyat (sekunder), maupun (stabilitas sosial).Bahwasannya di dalam...
Makalah - Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Indonesia
BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangDalam perkembangan dunia, dengan terbentuknya Negara diperlukan hukum demi keamanan warganya. Hukum mengatur perangkat seluruh rakyat yang ada di Negara itu. Hukum ada yang berbentuk tertulis seperti: Undang-Undang dasar 1945 peraturan, perundang-undangan KUHP, yurisprudensi, traktat dan sebagainya, yang dibuat oleh Badan...
Penerapan Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Peradilan Pidana
2.2 Penerapan alat bukti dalam kekuatan pembuktiana) Kekuatan pembuktianKekuatan pembuktian atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan bewijskracht yaitu masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas atau kewenangan hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat...
Jenis-jenis Alat Bukti yang Sah Dalam Perkara Pidana di Pengadilan
BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahHukum adalah suatu norma atau peraturan yang mengikat terhadap masyarakat baik itu tertulis maupun tidak tertulis, dalam kaitannya hukum pidana yaitu suatu hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya...
Dasar Hukum Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa
3. Dasar hukum Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan BiasaPasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya .Pasal 184a). Alat...
Makalah - Jenis-jenis Alat Bukti yang Sah dan Penerapannnya Dalam Perkara Pidana
BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahHukum adalah suatu norma atau peraturan yang mengikat terhadap masyarakat baik itu tertulis maupun tidak tertulis, dalam kaitannya hukum pidana yaitu suatu hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya...
Makalah - Proses Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia
BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangB. Rumusan MasalahBAB II PEMBAHASANA. Pengertian Hukum Acara PidanaB. Fungsi Hukum Acara PidanaC. Tujuan Hukum Acara Pidana D. Pembuktian Dalam Peradilan PidanaBAB III KESIMPULANDAFTAR PUSTAKABAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangPada tanggal 24 September 1981 telah ditetapkan hukum acara pidana dengan Undang-undang No....
Makalah Sinkronisasi KUHP dan KUHAP Dalam Proses Acara Pidana
SINKRONISASI KUHP DAN KUHAPDALAM PROSES ACARA PIDANAA. Latar BelakangHukum dan hukuman secara konsepsional berakar dari gagasan tentang keadilan. Oleh karena itu, pijakan mendasar dalam penegakan hukum adalah prinsip peradilan yang adil (fair trial). Jaminan peradilan yang adil merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu hak untuk memperoleh proses peradilan...
Makalah Sinkronisasi KUHAP dan KUHP Dengan Perundan-Undangan Lainnya
MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM PIDANAMELALUI SINKRONISASI KUHAP DAN KUHPDENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYAI. LATAR BELAKANGSistem hukum pidana Indonesia berinduk pada KUHP yang berasal dari wetboek van Straftrecht dan KUHAP yang dianggap karya agung anak bangsa ternyata dalam perjalanannya banyak mengandung kelemahan, seperti halnya akhir-akhir ini...
Makalah Mekanisme RUU KUHP Dalam Proses Pembahasan di DPR RI
BAB I PENDAHULUANRancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) memiliki arti penting bagi Negara Indonesia. RUU tentang KUHP dan RUU tentang HAP ini merupakan upaya nyata untuk melakukan pembaruan hukum pidana nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dilakukan...
Makalah Mekanisme Pembahasan RUU KUHP di DPR RI
BAB I PENDAHULUANRancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) memiliki arti penting bagi Negara Indonesia. RUU tentang KUHP dan RUU tentang HAP ini merupakan upaya nyata untuk melakukan pembaruan hukum pidana nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dilakukan...
Makalah Pokok-Pokok Perubahan KUHP (Hukum Pidana)
BAB I PENDAHULUANRancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) memiliki arti penting bagi Negara Indonesia. RUU tentang KUHP dan RUU tentang HAP ini merupakan upaya nyata untuk melakukan pembaruan hukum pidana nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah...
Penjelasan Tentang Pidana dan Pemidanaan (Lengkap)
Hukum Pidana - Pidana dan PemidanaanPemikiran ahli fikir tentang hukum pidana terus bergerak, mengikuti lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai cabang ilmu yang sangat mapan, maka hukum pidana telah menyumbangkan karya-karyanya dari berbagai ahli filsafat, dan merentangkan jalan yang luas untuk perjuangan keadilan dan kepastian...
Apa itu Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana?
Hukum Pidana - Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban PidanaKUHP yang berlaku saat ini, tidak mengatur mengenai konsep yang dianut berkaitan dengan pengertian Tindak Pidana maupun Pertanggjawaban Pidana. Keadaan ini sering kali menimbulkan perdebatan, dan juga perbedaan dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia. Sekalipun pada dasarnya kebanyakan para...
Perjalanan Hukum Pidana di Indonesia
Hukum Pidana - Refleksi hukum pidana Nasional, yang tercermin dalam KUHPidana, adalah warisan masa kolonial bangsa Erofah, dan sejak kemerdekaan mengalami persesuaian dengan kebutuhan bangsa yang Merdeka, walaupun sungguh tidak mudah, dan mengalami pergolakan pemikiran yang panjang, dengan pandangan pandangan ahli hukum pidana dari masa ke masa, hingga...
.jpg)
.jpg)
