Tindak Pidana Makar Pasca Berlakunya KUHP Baru: Antara Perlindungan Negara dan Hak Warga Negara Update :

Tindak Pidana Makar Pasca Berlakunya KUHP Baru: Antara Perlindungan Negara dan Hak Warga Negara

Tindak Pidana Makar - Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Sebagai kodifikasi nasional yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht), KUHP Baru tidak hanya melakukan pembaruan terhadap sistem pemidanaan, tetapi juga menata kembali berbagai ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan fundamental negara, termasuk tindak pidana makar.

Makar merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus (extraordinary offense against state security), karena objek perlindungannya bukan sekadar individu tertentu, melainkan keamanan negara, keutuhan wilayah, serta keberlangsungan pemerintahan yang sah. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai makar selalu ditempatkan sebagai bagian dari hukum pidana yang bertujuan menjaga eksistensi negara dari ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Di sisi lain, perkembangan demokrasi dan penguatan perlindungan hak asasi manusia menuntut agar ketentuan mengenai makar tidak ditafsirkan secara berlebihan. Negara memang memiliki kewajiban konstitusional untuk mempertahankan diri dari ancaman yang nyata, tetapi pada saat yang sama negara juga wajib menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, mengkritik pemerintah, berkumpul, berserikat, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Oleh karena itu, setelah berlakunya KUHP Baru, diskursus mengenai tindak pidana makar menjadi semakin penting. Persoalan utamanya bukan lagi sekadar apakah negara berhak menghukum pelaku makar, melainkan bagaimana memastikan bahwa penerapan pasal-pasal tersebut tetap sejalan dengan prinsip negara hukum (rechtsstaat), asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi.

1. Politik Hukum Pengaturan Makar dalam KUHP Baru
Secara historis, pengaturan mengenai makar telah dikenal sejak KUHP lama yang berasal dari hukum pidana Belanda. Dalam sistem tersebut, makar dipandang sebagai serangan terhadap negara (aanslag tegen de staat), sehingga negara diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana yang berat terhadap pelakunya.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pembentuk undang-undang tetap mempertahankan keberadaan delik makar dengan melakukan penyesuaian sistematika agar lebih sesuai dengan kebutuhan hukum nasional. Pengaturan tersebut ditempatkan dalam Bab mengenai Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, yang menunjukkan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi adalah:

• kedaulatan negara;
• keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• keselamatan Presiden dan Wakil Presiden;
• keberlangsungan pemerintahan yang sah;
• stabilitas konstitusional.

Secara teori, politik hukum ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern, yakni melindungi kepentingan hukum (rechtsbelangen) yang paling mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dasar hukum utama mengenai tindak pidana makar dalam KUHP Baru antara lain:

• Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.
• Pasal 192 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur makar yang bertujuan memisahkan sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Pasal 193 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur makar dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Ketiga ketentuan tersebut merupakan inti pengaturan mengenai makar dalam KUHP Baru dan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap ancaman yang ditujukan kepada negara.

 
2. Unsur Hukum Tindak Pidana Makar Menurut KUHP Baru
Dalam praktik penegakan hukum, tidak setiap tindakan yang menentang pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai makar. Hukum pidana mensyaratkan adanya unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan secara kumulatif.

 
a. Adanya maksud tertentu (special intent)
Makar merupakan delik yang mensyaratkan adanya tujuan khusus. Maksud tersebut antara lain:

• menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden;
• merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden;
• membuat Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan;
• memisahkan sebagian wilayah negara;
• menggulingkan pemerintahan yang sah.

Tanpa adanya tujuan tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai makar.

b. Adanya tindakan nyata
Dalam hukum pidana dikenal prinsip bahwa niat semata belum cukup untuk dipidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus membuktikan adanya tindakan nyata (actus reus) yang mengarah pada pelaksanaan tujuan makar.

Hal ini sejalan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam:

Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru
"Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." 

Asas tersebut menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh unsur tindak pidana benar-benar terpenuhi.

c. Hubungan sebab akibat
Harus terdapat hubungan yang jelas antara tindakan pelaku dengan ancaman terhadap keamanan negara. Apabila tindakan tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan tujuan yang dirumuskan dalam Pasal 191 sampai Pasal 193 KUHP Baru, maka unsur makar tidak terpenuhi.

3. Dasar Konstitusional Perlindungan Negara dalam Perkara Makar
Pengaturan makar tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip konstitusi. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan legitimasi kepada negara untuk mempertahankan eksistensinya.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik."

Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional perlindungan terhadap keutuhan wilayah negara.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
"Negara Indonesia adalah negara hukum."

Konsekuensinya, setiap tindakan penegakan hukum terhadap pelaku makar wajib dilakukan berdasarkan hukum, bukan atas dasar pertimbangan politik semata.

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Norma ini menunjukkan bahwa menjaga keamanan negara merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan warga negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara juga menegaskan bahwa menjaga kedaulatan negara merupakan salah satu fungsi utama penyelenggaraan pertahanan nasional.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat membahayakan keamanan negara, termasuk ancaman yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana terhadap keamanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, perlindungan terhadap negara bukan hanya merupakan kebijakan pidana, tetapi juga merupakan amanat konstitusi.

4. Perlindungan Hak Warga Negara dalam Penerapan Pasal Makar
Meskipun negara memiliki kewenangan melindungi keamanan nasional, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas.

Konstitusi Indonesia secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Pasal 28F UUD 1945
"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Hak-hak tersebut dipertegas dalam:
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 23 ayat (2)
"Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."

Di sisi lain, kebebasan tersebut tetap memiliki batas.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum."

Ketentuan ini menjadi dasar bahwa negara dapat melakukan pembatasan terhadap kebebasan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keamanan nasional, sepanjang pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang, diperlukan, dan proporsional.

5. Tantangan Penegakan Hukum Makar di Era Digital dan Demokrasi Konstitusional
Era digital menghadirkan dinamika baru dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana makar. Penyebaran informasi melalui media sosial memungkinkan mobilisasi massa, penyebaran propaganda, hingga koordinasi tindakan dalam waktu yang sangat cepat. Dalam kondisi tertentu, aktivitas di ruang digital dapat menjadi bagian dari alat bukti apabila berkaitan dengan rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Namun, keberadaan unggahan, komentar, atau kritik di media sosial tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan makar. Aparat penegak hukum tetap wajib membuktikan adanya tujuan khusus sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 193 KUHP Baru, disertai tindakan nyata yang mengarah pada pelaksanaan tujuan tersebut. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip praduga tak bersalah, due process of law, serta pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Dalam praktik peradilan, hakim juga memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa penerapan pasal makar tidak digunakan secara berlebihan sehingga membatasi ruang demokrasi. Putusan harus didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan semata-mata pada persepsi politik atau tekanan opini publik. Dengan demikian, hukum pidana tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan negara sekaligus menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Kesimpulan Advokat
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai tindak pidana makar tetap menjadi bagian penting dari sistem hukum pidana Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP Baru menunjukkan komitmen negara untuk melindungi Presiden dan Wakil Presiden, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keberlangsungan pemerintahan yang sah dari ancaman yang bersifat nyata.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana makar tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin hak warga negara. Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 28J UUD 1945, bersama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan kerangka normatif bahwa kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi, tetapi dapat dibatasi secara sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan negara dan perlindungan hak warga negara merupakan kunci dalam penerapan delik makar di Indonesia. Penafsiran yang cermat terhadap unsur-unsur pidana, penghormatan terhadap asas legalitas, pembuktian yang ketat, serta penerapan prinsip due process of law akan memastikan bahwa ketentuan mengenai makar benar-benar digunakan untuk menghadapi ancaman terhadap negara, tanpa mengurangi ruang demokrasi dan hak konstitusional setiap warga negara.

Penulis : Andi Akbar Muzfa, S.H. (Advokat)

Read More.. →

Makar dalam KUHP Nasional: Perubahan Aturan, Unsur Pidana, dan Ancaman Hukumnya Update :

Makar dalam KUHP Nasional Baru: Perubahan Aturan, Unsur Pidana, dan Ancaman Hukumnya

Tindak Pidana Makar - Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai era baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu materi yang tetap dipertahankan namun mengalami penyesuaian adalah pengaturan mengenai tindak pidana makar. Delik ini sejak lama menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap keamanan negara, keutuhan wilayah, serta keberlangsungan pemerintahan yang sah. Di sisi lain, penerapannya kerap menjadi perdebatan karena bersinggungan dengan kebebasan berpendapat dan hak warga negara dalam negara demokrasi.

KUHP Nasional tidak menghapus tindak pidana makar, melainkan menyusun kembali pengaturannya dengan sistematika yang lebih terstruktur. Pembaruan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai unsur pidana, ruang lingkup, dan ancaman hukumnya menjadi penting agar masyarakat tidak keliru menafsirkan setiap kritik terhadap pemerintah sebagai perbuatan makar.

1. Pembaruan Pengaturan Tindak Pidana Makar dalam KUHP Nasional
KUHP Nasional menempatkan tindak pidana makar dalam Bab Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, yang menunjukkan bahwa objek perlindungan utamanya adalah eksistensi negara dan sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi. Secara konseptual, pembentuk undang-undang tetap mempertahankan prinsip bahwa makar merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu terhadap negara, bukan sekadar ekspresi politik atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, merampas kemerdekaannya, atau membuat keduanya tidak mampu menjalankan pemerintahan, dapat dipidana. Norma ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada pribadi Presiden atau Wakil Presiden, tetapi juga terhadap keberlangsungan fungsi pemerintahan sebagai simbol kekuasaan negara.

Perubahan dalam KUHP Nasional juga terlihat pada penyusunan norma yang lebih sistematis sehingga memudahkan penafsiran serta penerapan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, asas kepastian hukum dan legalitas diharapkan lebih terjamin dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Makar yang Harus Dibuktikan
Dalam hukum pidana modern, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena memiliki pandangan politik tertentu. Penegak hukum wajib membuktikan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini berlaku pula terhadap delik makar yang memiliki karakter sebagai delik dengan tujuan khusus (special intent offense).

Secara umum, unsur-unsur makar meliputi:

• adanya maksud atau tujuan tertentu yang ditentukan undang-undang;
• adanya perbuatan nyata yang mengarah pada pelaksanaan tujuan tersebut;
• adanya hubungan antara tindakan pelaku dengan ancaman terhadap keamanan negara atau pemerintahan yang sah.

Pengaturan mengenai makar terhadap keutuhan wilayah negara terdapat dalam Pasal 192 KUHP Nasional, yang mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud memisahkan sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipidana. Ketentuan ini merupakan implementasi perlindungan terhadap prinsip negara kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, unsur "maksud" menjadi elemen yang sangat penting. Tanpa adanya tujuan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan tanpa tindakan nyata yang mengarah pada tujuan tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar.

3. Ragam Bentuk Makar yang Diatur dalam KUHP Nasional
KUHP Nasional mengelompokkan makar ke dalam beberapa bentuk sesuai dengan kepentingan hukum yang dilindungi. Selain makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden serta makar yang bertujuan memisahkan wilayah negara, terdapat pula pengaturan mengenai makar yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 193 KUHP Nasional, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Norma ini menjadi dasar hukum untuk melindungi keberlangsungan sistem pemerintahan konstitusional dari upaya perebutan kekuasaan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Perlu dipahami bahwa pergantian pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum, pemakzulan sesuai konstitusi, atau prosedur hukum lainnya merupakan bagian dari sistem demokrasi yang sah. Sebaliknya, penggunaan kekerasan, pemberontakan bersenjata, atau tindakan inkonstitusional untuk mengambil alih kekuasaan dapat memenuhi unsur tindak pidana makar apabila seluruh unsur pidananya terbukti.

Dengan pengaturan tersebut, KUHP Nasional memberikan perlindungan terhadap stabilitas negara tanpa menghilangkan mekanisme demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.

4. Ancaman Pidana Makar dan Kebijakan Pemidanaan
Tindak pidana makar termasuk dalam kategori kejahatan serius sehingga ancaman pidananya relatif berat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dampak dari tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga dapat mengganggu keamanan nasional, stabilitas politik, serta keselamatan masyarakat secara luas.

KUHP Nasional mempertahankan kebijakan pemidanaan yang tegas terhadap pelaku makar sesuai dengan bentuk dan objek serangan yang dilakukan. Ancaman pidana dapat berupa pidana penjara dengan jangka waktu yang berat, bahkan untuk bentuk-bentuk tertentu dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai makar.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip umum pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, antara lain tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, motif, keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta tujuan pemidanaan. Dengan demikian, pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

5. Batas antara Makar dan Kebebasan Berpendapat dalam Negara Demokrasi
Salah satu isu yang paling sering muncul dalam pembahasan tindak pidana makar adalah mengenai batas antara kritik terhadap pemerintah dan tindakan yang dapat dipidana. Dalam negara hukum demokratis, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jaminan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakui kebebasan menyampaikan pendapat sebagai salah satu hak dasar warga negara.

Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang dapat dibatasi oleh undang-undang demi penghormatan terhadap hak orang lain, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah, diskusi akademik, demonstrasi damai, maupun penyampaian aspirasi politik tidak dapat dipidana sebagai makar sepanjang tidak disertai tindakan nyata yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional. Sebaliknya, apabila terdapat tindakan yang secara konkret bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah, memisahkan wilayah negara, atau menyerang Presiden dan Wakil Presiden melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum, maka negara berwenang menerapkan ketentuan mengenai tindak pidana makar.

Kesimpulan Advokat
KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempertahankan pengaturan mengenai tindak pidana makar sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan negara, keutuhan wilayah, dan pemerintahan yang sah. Meskipun terdapat penyesuaian dalam sistematika dan perumusan norma, esensi delik makar tetap menitikberatkan pada adanya tujuan khusus dan tindakan nyata yang mengancam eksistensi negara.

Di sisi lain, KUHP Nasional juga harus dipahami dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Kebebasan berpendapat, kritik terhadap pemerintah, dan penyampaian aspirasi politik merupakan hak konstitusional yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, penerapan pasal-pasal makar harus selalu berlandaskan asas legalitas, pembuktian yang ketat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip due process of law, sehingga keseimbangan antara perlindungan negara dan perlindungan hak warga negara tetap terjaga.

Penulis : Andi Akbar Muzfa, S.H. (Advokat)

Read More.. →

Mengenal Tindak Pidana Makar dalam KUHP Baru: Ancaman terhadap Negara dan Batas Kebebasan Berpendapat Update :

Mengenal Tindak Pidana Makar dalam KUHP Baru: Ancaman terhadap Negara dan Batas Kebebasan Berpendapat

Tindak pidana makar merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakter khusus karena berkaitan langsung dengan eksistensi negara, kedaulatan pemerintahan, serta keamanan nasional. Dalam perspektif hukum pidana, makar tidak hanya dipahami sebagai tindakan kekerasan terhadap negara, tetapi juga sebagai bentuk perbuatan yang memiliki tujuan tertentu untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, memisahkan sebagian wilayah negara, atau menyerang kepentingan dasar negara.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai makar mengalami perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pembaruan tersebut merupakan bagian dari upaya melakukan modernisasi hukum pidana nasional yang sebelumnya masih menggunakan Wetboek van Strafrecht (KUHP lama peninggalan kolonial Belanda).

Namun, pengaturan tindak pidana makar selalu berada dalam posisi yang sensitif karena bersinggungan dengan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penerapan pasal makar harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi instrumen pembatasan demokrasi.

 
1. Pengertian Makar dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
Dalam doktrin hukum pidana, istilah makar berasal dari kata aanslag dalam hukum pidana Belanda yang berarti serangan atau tindakan permulaan pelaksanaan suatu kejahatan. Dalam konteks hukum Indonesia, makar bukan sekadar rencana atau pendapat seseorang yang berlawanan dengan pemerintah, tetapi harus terdapat suatu tindakan nyata yang mengarah pada tujuan tertentu terhadap negara.

KUHP Baru mengatur tindak pidana makar dalam Bab mengenai Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur mengenai makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa:
Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menghilangkan nyawa atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan mereka tidak mampu menjalankan pemerintahan, dapat dipidana karena melakukan tindak pidana makar.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa makar memiliki unsur utama berupa:

• Adanya tindakan permulaan pelaksanaan;
• Adanya tujuan menyerang Presiden atau Wakil Presiden;
• Adanya maksud tertentu yang mengancam keberlangsungan pemerintahan.

Dengan demikian, kritik terhadap kebijakan Presiden, demonstrasi, atau pernyataan ketidaksetujuan terhadap pemerintah tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai makar. Hukum pidana membutuhkan pembuktian mengenai adanya niat jahat (mens rea) dan tindakan nyata (actus reus) yang memenuhi unsur tindak pidana.

 
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Makar dalam KUHP Baru
KUHP Baru mengatur beberapa bentuk makar yang memiliki objek perlindungan hukum berbeda. Secara umum, makar dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang menyerang keamanan negara, keutuhan wilayah, maupun pemerintahan yang sah.

Salah satu bentuknya adalah makar terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 192 KUHP Baru.

Pasal tersebut mengatur bahwa:
Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud memisahkan sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sebagian wilayah negara lain yang berada dalam kekuasaan Indonesia, dipidana karena tindak pidana makar.

Ketentuan ini bertujuan melindungi prinsip negara kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Selain itu, KUHP Baru juga mengatur makar yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 193 KUHP Baru.

Pasal ini pada intinya mengatur bahwa:
Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah dipidana karena melakukan tindak pidana makar.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melindungi individu pejabat negara, tetapi juga melindungi sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi. Negara memiliki kepentingan hukum untuk menjaga agar pergantian kekuasaan dilakukan melalui mekanisme demokratis, bukan melalui kekerasan atau tindakan inkonstitusional.

3. Unsur-Unsur Hukum dalam Pembuktian Tindak Pidana Makar
Dalam praktik penegakan hukum, suatu perbuatan tidak dapat langsung disebut makar hanya karena dianggap bertentangan dengan pemerintah. Aparat penegak hukum wajib membuktikan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Dalam teori hukum pidana, unsur makar terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif berkaitan dengan niat atau maksud pelaku. Misalnya, seseorang melakukan tindakan dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah atau memisahkan wilayah negara.

Sementara unsur objektif berkaitan dengan perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku, seperti tindakan kekerasan, penggunaan kekuatan, atau tindakan lain yang secara langsung mengarah pada tujuan makar.

KUHP Baru mempertahankan prinsip bahwa hukum pidana tidak menghukum seseorang hanya berdasarkan pikiran atau pandangan politiknya. Hal ini sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege, yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana apabila belum diatur sebelumnya dalam undang-undang.

Dengan demikian, seseorang yang menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah, menyatakan pendapat politik, atau menginginkan perubahan kebijakan negara tidak dapat langsung dipidana sebagai pelaku makar sepanjang tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Namun, apabila kebebasan berpendapat tersebut berubah menjadi tindakan nyata berupa upaya kekerasan untuk menggulingkan pemerintahan atau menghancurkan keutuhan negara, maka negara dapat menggunakan hukum pidana untuk melakukan penegakan hukum.

4. Hubungan Tindak Pidana Makar dengan Kebebasan Berpendapat
Salah satu persoalan utama dalam penerapan pasal makar adalah batas antara kritik yang dilindungi hukum dengan tindakan yang mengancam negara.

Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental warga negara. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Selain itu, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nurani.

Akan tetapi, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang bersifat mutlak. Pasal 28J UUD 1945 memberikan batasan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam konteks makar, pembatasan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan negara.

Oleh karena itu, kritik terhadap pemerintah, demonstrasi damai, kritik akademik, maupun perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari demokrasi. Sebaliknya, tindakan yang menggunakan kekerasan atau bertujuan mengganti pemerintahan secara ilegal dapat masuk dalam kategori tindak pidana makar.

5. Tantangan Penegakan Hukum Makar dalam KUHP Baru
Pemberlakuan KUHP Baru memberikan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam memastikan bahwa pasal makar diterapkan secara profesional, proporsional, dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Pasal mengenai makar memiliki konsekuensi serius karena ancaman pidananya berat dan dapat berdampak terhadap kebebasan seseorang. Oleh sebab itu, penyidik, jaksa, dan hakim harus melakukan penilaian secara objektif berdasarkan alat bukti dan unsur hukum yang jelas.

Dalam perspektif hukum pidana modern, penggunaan pasal makar harus memenuhi prinsip due process of law, yaitu proses hukum yang adil serta menjamin hak tersangka atau terdakwa.

Hakim dalam memutus perkara makar juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk konteks perbuatan, tujuan pelaku, dampak tindakan, serta hubungan antara tindakan tersebut dengan ancaman nyata terhadap negara.

Penerapan hukum yang terlalu luas dapat berpotensi menghambat demokrasi, sedangkan penerapan yang terlalu lemah dapat membahayakan stabilitas negara. Karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pendapat Advokat/Pengacara
Tindak pidana makar dalam KUHP Baru merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap eksistensi negara, pemerintahan yang sah, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk melindungi dirinya dari tindakan yang benar-benar mengancam keberlangsungannya.

Namun demikian, makar tidak boleh dipahami secara luas sebagai segala bentuk kritik atau perbedaan pendapat terhadap pemerintah. Dalam negara demokrasi berdasarkan hukum, kebebasan berpendapat tetap menjadi hak warga negara yang wajib dihormati.

Oleh karena itu, penerapan ketentuan makar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP harus dilakukan secara hati-hati dengan berpedoman pada asas legalitas, prinsip keadilan, serta penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara.

Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana dapat menjalankan fungsinya sebagai alat perlindungan negara tanpa berubah menjadi instrumen yang membatasi ruang demokrasi.

Penulis : Andi Akbar Muzfa, S.H. (Advokat)

Read More.. →

Unsur-Unsur Tindak Pidana Perusakan Menurut KUHP Baru: Memahami Delik Perusakan Barang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Update :

Unsur-Unsur Tindak Pidana Perusakan Menurut KUHP Baru: Memahami Delik Perusakan Barang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Advokat Indonesia - Perusakan merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta benda yang hingga kini masih sering terjadi di tengah masyarakat. Berbagai perkara perusakan bermula dari konflik pribadi, sengketa tanah, perselisihan keluarga, pertikaian antarwarga, demonstrasi yang berujung anarkis, hingga persoalan bisnis yang tidak terselesaikan dengan baik. Dalam banyak kasus, tindakan tersebut dilakukan karena luapan emosi sesaat tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum yang akan dihadapi. Padahal, hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan terhadap setiap hak kepemilikan dengan mengatur secara tegas sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja merusak barang milik orang lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai tindak pidana perusakan diatur dalam Pasal 521 UU Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dapat dipidana karena tindak pidana perusakan.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap kerusakan terhadap suatu barang otomatis merupakan tindak pidana. Hukum pidana mensyaratkan adanya unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur pertama adalah "Setiap Orang." Unsur ini menunjukkan bahwa setiap individu dapat menjadi pelaku tindak pidana sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Unsur kedua adalah "dengan sengaja." Kesengajaan merupakan unsur pokok dalam tindak pidana perusakan. Pelaku harus mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu rusaknya, hancurnya, hilangnya, atau tidak dapat digunakannya suatu barang. Dengan demikian, apabila kerusakan terjadi semata-mata karena kecelakaan atau kelalaian, maka konstruksi hukumnya dapat berbeda dan tidak serta-merta memenuhi unsur tindak pidana perusakan.

Unsur ketiga adalah "secara melawan hukum." Artinya, tindakan merusak tersebut dilakukan tanpa hak, tanpa izin, atau tanpa dasar hukum yang membenarkannya. Unsur ini menjadi penting karena terdapat keadaan tertentu yang menurut hukum dapat membenarkan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerusakan barang, misalnya tindakan yang dilakukan berdasarkan kewenangan undang-undang, putusan pengadilan, atau alasan pembenar lainnya.

Unsur keempat adalah "menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan." Frasa ini memiliki makna yang luas. Menghancurkan berarti menyebabkan barang musnah atau tidak dapat dikenali lagi. Merusakkan berarti mengurangi fungsi atau nilai barang sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Membuat tidak dapat dipakai berarti barang masih ada tetapi kehilangan fungsi utamanya, sedangkan menghilangkan berarti menyebabkan barang tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan pemilik sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

Unsur kelima adalah "barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain." Objek yang dirusak harus merupakan barang yang mempunyai pemilik selain pelaku. Kepemilikan tersebut tidak harus sepenuhnya berada pada korban. Apabila korban memiliki sebagian hak atas barang tersebut, unsur ini tetap dapat terpenuhi sepanjang haknya dirugikan akibat tindakan pelaku.

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian perkara perusakan biasanya dilakukan melalui pemeriksaan tempat kejadian perkara, dokumentasi foto atau video, rekaman kamera pengawas (CCTV), keterangan saksi, hasil penilaian kerugian, barang bukti yang digunakan untuk merusak, keterangan ahli apabila diperlukan, serta alat bukti lain yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim kemudian menilai seluruh alat bukti tersebut untuk menentukan apakah setiap unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Di sisi lain, hukum pidana Indonesia juga mengenal keadaan-keadaan tertentu yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau menghapus kesalahan pelaku. Dalam KUHP Baru, dikenal adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf, seperti pembelaan terpaksa (noodweer) maupun keadaan terpaksa (overmacht). Apabila seseorang melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan barang semata-mata untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum atau karena berada dalam keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari, maka peristiwa tersebut harus dianalisis secara mendalam oleh aparat penegak hukum sebelum menyimpulkan adanya tindak pidana. Dengan demikian, setiap perkara perusakan tidak dapat dinilai hanya dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga harus memperhatikan latar belakang, motif, serta keadaan yang melingkupi terjadinya perbuatan tersebut.

Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., menjelaskan bahwa sebagian besar perkara perusakan yang pernah ditanganinya berawal dari ketidakmampuan seseorang mengendalikan emosi ketika menghadapi konflik. Menurutnya, tindakan merusak sering kali dilakukan secara spontan akibat rasa marah, kecewa, atau tersulut provokasi, padahal dampak hukumnya dapat jauh lebih berat dibandingkan persoalan awal yang menjadi pemicu.

"Sebagian besar perkara perusakan terjadi bukan karena direncanakan sejak awal, tetapi karena pelaku gagal mengendalikan emosinya. Dalam hitungan menit seseorang dapat merusak kendaraan, rumah, pagar, atau barang milik orang lain, namun konsekuensi hukumnya dapat berlangsung bertahun-tahun. Oleh karena itu, pengendalian diri merupakan benteng pertama untuk mencegah seseorang berhadapan dengan hukum pidana," ujar Andi Akbar Muzfa (13/08).

Sebagai advokat yang berpengalaman menangani berbagai perkara pidana di Jakarta, Makassar, dan berbagai kabupaten maupun kota di Sulawesi Selatan, Andi Akbar Muzfa juga menegaskan bahwa setiap perkara perusakan harus dianalisis secara objektif. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh hanya melihat adanya barang yang rusak, tetapi juga harus mengkaji apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang diakui oleh hukum.

"Apabila kerusakan terjadi dalam keadaan terpaksa, misalnya untuk menyelamatkan nyawa seseorang, menghindari bahaya yang lebih besar, atau sebagai bentuk pembelaan terpaksa terhadap serangan yang melawan hukum, maka seluruh fakta tersebut harus diperiksa secara cermat. Hukum pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan perlindungan kepada setiap orang yang bertindak dalam keadaan yang dibenarkan oleh hukum. Karena itu, penyidik maupun hakim harus melihat peristiwa secara utuh, bukan hanya akibat akhirnya," tegas Andi Akbar Muzfa (13/08).

Lebih lanjut, menurut Andi Akbar Muzfa, penyelesaian perkara perusakan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan penggantian kerugian korban apabila masih memungkinkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut dinilai dapat memberikan rasa keadilan yang lebih seimbang sekaligus mencegah konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai tindak pidana perusakan semakin mempertegas perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan setiap warga negara. Pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana perusakan menjadi penting agar masyarakat mampu membedakan antara tindakan yang benar-benar merupakan tindak pidana dengan perbuatan yang terjadi karena keadaan terpaksa atau pembelaan yang dibenarkan oleh hukum. Penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berlandaskan alat bukti yang sah akan menjadi landasan utama dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak.

Admin : Andi Kurniawati
Opini Hukum : Advokat Andi Akbar Muzfa, SH

Read More.. →

Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Menurut KUHP Baru: Memahami Delik Perjudian di Era Digital dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Update :

Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Menurut KUHP Baru: Memahami Delik Perjudian di Era Digital dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Advokat Indonesia - Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang hingga kini masih menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah perjudian dari aktivitas konvensional yang dahulu dilakukan secara terbatas di lokasi tertentu menjadi praktik yang dapat diakses kapan saja melalui telepon genggam dan jaringan internet. Fenomena perjudian daring (online) dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, bahkan psikologis yang jauh lebih kompleks dibandingkan perjudian pada masa lalu. Tidak hanya melibatkan pelaku sebagai pemain, tetapi juga jaringan penyelenggara, bandar, penyedia platform, hingga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana perjudian tetap dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum. Ketentuan mengenai perjudian diatur dalam Pasal 426 UU Nomor 1 Tahun 2023, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak menawarkan, memberikan kesempatan, menyelenggarakan, turut serta dalam penyelenggaraan, atau menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, KUHP Baru juga mengatur bentuk-bentuk perbuatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjudian sebagai bagian dari upaya negara dalam memberantas praktik perjudian secara menyeluruh.

Secara hukum pidana, rumusan pasal tersebut mengandung beberapa unsur penting yang harus dibuktikan dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Unsur pertama adalah "Setiap Orang." Unsur ini menunjukkan bahwa siapa pun dapat menjadi subjek tindak pidana perjudian sepanjang memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana menurut hukum.

Unsur kedua adalah "tanpa hak." Unsur ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum atau izin yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, sistem hukum Indonesia tidak memberikan legalitas terhadap praktik perjudian sehingga setiap penyelenggaraan maupun keikutsertaan dalam perjudian pada umumnya memenuhi unsur melawan hukum apabila dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana.

Unsur ketiga adalah "menawarkan, memberikan kesempatan, menyelenggarakan, turut serta dalam penyelenggaraan, atau menggunakan kesempatan untuk berjudi." Rumusan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menyasar bandar atau penyelenggara perjudian, tetapi juga pihak-pihak yang berperan dalam menyediakan fasilitas, mempromosikan, membantu penyelenggaraan, maupun pihak yang secara aktif memanfaatkan kesempatan untuk berjudi apabila seluruh unsur pidananya terpenuhi.

Unsur keempat adalah adanya permainan yang bergantung pada untung-untungan atau peluang untuk memperoleh keuntungan. Dalam doktrin hukum pidana, perjudian dipahami sebagai permainan yang hasilnya bergantung pada faktor keberuntungan, meskipun dalam beberapa jenis permainan terdapat unsur keterampilan tertentu. Apabila terdapat taruhan berupa uang, barang, aset digital, atau bentuk keuntungan ekonomi lainnya yang dipertaruhkan berdasarkan hasil permainan tersebut, maka unsur perjudian pada umumnya dapat terpenuhi.

Perkembangan perjudian daring telah memperluas bentuk pembuktian dalam perkara pidana. Selain alat bukti konvensional seperti uang tunai, kupon, atau alat permainan, penyidik kini juga menggunakan barang bukti elektronik berupa telepon seluler, komputer, rekening bank, dompet digital, riwayat transaksi elektronik, tangkapan layar, data server, hingga hasil pemeriksaan digital forensik. Keseluruhan alat bukti tersebut harus saling berkaitan untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam KUHP Baru.

Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., menjelaskan bahwa dari perspektif penegakan hukum, pemberantasan perjudian memang harus dilakukan secara tegas karena merupakan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, menurutnya terdapat perbedaan karakter yang sangat signifikan antara praktik perjudian pada masa lalu dengan fenomena perjudian yang berkembang saat ini, khususnya perjudian berbasis digital.

"Perjudian pada masa lalu umumnya dilakukan secara terbatas di tempat-tempat tertentu dengan pola yang relatif sederhana. Saat ini kondisinya jauh berbeda. Judi online dirancang menggunakan teknologi, algoritma, promosi digital, hingga berbagai bentuk manipulasi psikologis yang membuat seseorang sangat mudah masuk dan sulit keluar dari lingkaran perjudian. Karena itu, saya melihat banyak pemain atau penjudi saat ini pada dasarnya juga merupakan korban dari sistem perjudian yang dirancang sedemikian rupa untuk membuat mereka terus bermain dan mengalami kerugian," ujar Andi Akbar Muzfa (17/03).

Sebagai advokat yang berpengalaman menangani berbagai perkara pidana di Jakarta, Makassar, dan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, Andi Akbar Muzfa menilai bahwa pendekatan penegakan hukum terhadap perjudian perlu dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, penindakan terhadap bandar, operator, penyelenggara, dan pihak yang memperoleh keuntungan besar dari praktik perjudian harus menjadi prioritas utama karena merekalah yang membangun dan mengendalikan sistem perjudian tersebut.

Lebih lanjut, Andi Akbar Muzfa menjelaskan bahwa meskipun pelaku perjudian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan KUHP Baru, negara juga perlu memperhatikan aspek sosial dan edukatif dalam penanganannya. Banyak pemain perjudian online, menurutnya, terjerat karena iming-iming keuntungan instan, tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, atau ketergantungan yang berkembang akibat pola permainan yang terus-menerus ditawarkan melalui media digital.

"Saya tidak membenarkan perjudian karena tetap merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Namun dalam banyak perkara yang saya pelajari, pemain sering kali justru kehilangan tabungan, aset, pekerjaan, bahkan keharmonisan keluarganya. Mereka mengalami kerugian yang jauh lebih besar daripada keuntungan yang pernah diperoleh. Oleh karena itu, pemberantasan perjudian tidak cukup hanya dengan menangkap pemain, tetapi juga harus memutus jaringan bandar, operator, promotor, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam praktik perjudian digital," tegasnya (17/03).

Menurut Andi Akbar Muzfa, perkembangan teknologi telah mengubah perjudian menjadi kejahatan yang memiliki dimensi ekonomi, teknologi informasi, dan sosial secara bersamaan. Oleh sebab itu, penanganannya memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan, penyedia layanan digital, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran praktik perjudian yang semakin masif.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai tindak pidana perjudian tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. Pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana perjudian menjadi bekal yang penting bagi masyarakat agar mampu mengenali batas-batas perbuatan yang dilarang oleh hukum sekaligus menyadari bahwa perkembangan perjudian modern telah menghadirkan tantangan baru yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang tegas, profesional, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Admin : Yuliana Muchtar
Opini Hukum : Advokat - Andi Akbar Muzfa, SH

Read More.. →

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Baru: Memahami Delik Tipu Muslihat dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Update :

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Baru: Memahami Delik Tipu Muslihat dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Advokat Indonesia - Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang hingga saat ini masih mendominasi laporan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Perkembangan teknologi informasi, transaksi digital, investasi ilegal, jual beli secara daring, hingga kerja sama bisnis tanpa dasar hukum yang jelas telah melahirkan berbagai modus penipuan dengan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi. Di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang keliru memahami batas antara penipuan sebagai tindak pidana dengan wanprestasi atau ingkar janji yang merupakan sengketa keperdataan. Kekeliruan tersebut kerap menyebabkan seseorang terburu-buru melaporkan suatu perkara ke ranah pidana, padahal unsur-unsur tindak pidananya belum tentu terpenuhi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap mengatur tindak pidana penipuan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda. Ketentuan mengenai penipuan diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan.

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap kerugian yang dialami seseorang dapat dikategorikan sebagai penipuan. Dalam hukum pidana, terdapat sejumlah unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut belum tentu dapat diproses sebagai tindak pidana penipuan dan bisa jadi lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata.

Unsur pertama adalah "Setiap Orang." Unsur ini menunjukkan bahwa siapa pun dapat menjadi pelaku tindak pidana penipuan sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Unsur kedua adalah "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum." Unsur ini menegaskan adanya niat atau tujuan sejak awal untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Keuntungan tersebut tidak harus benar-benar telah dinikmati oleh pelaku, tetapi cukup dibuktikan bahwa pelaku memiliki maksud untuk memperoleh manfaat melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Unsur ketiga adalah "menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan." Inilah unsur utama yang membedakan penipuan dengan wanprestasi. Pelaku sejak awal telah menggunakan identitas palsu, mengaku memiliki jabatan tertentu, menyampaikan informasi yang tidak benar, membuat skenario tertentu, atau menyusun rangkaian kebohongan untuk meyakinkan korban agar mempercayainya. Dengan kata lain, kebohongan tersebut telah ada sebelum korban menyerahkan barang atau uangnya.

Unsur keempat adalah "menggerakkan orang lain." Artinya, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan pelaku harus mampu memengaruhi kehendak korban sehingga korban secara sukarela menyerahkan barang, uang, hak, atau memberikan fasilitas tertentu kepada pelaku.

Unsur kelima adalah "menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang." Unsur ini menunjukkan adanya akibat hukum yang timbul karena korban percaya terhadap tipu muslihat pelaku. Tanpa adanya penyerahan hak atau harta akibat kebohongan tersebut, unsur tindak pidana penipuan belum sepenuhnya terpenuhi.

Dengan demikian, tindak pidana penipuan bukan hanya menitikberatkan pada adanya kerugian, tetapi juga harus dibuktikan adanya kebohongan atau tipu muslihat yang telah dirancang sejak awal sebagai cara untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Inilah yang menjadi pembeda paling mendasar antara penipuan dengan sengketa perdata akibat wanprestasi.

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian perkara penipuan dilakukan melalui berbagai alat bukti, antara lain keterangan saksi, bukti transfer, percakapan melalui aplikasi pesan singkat, surat elektronik (e-mail), rekaman telepon, dokumen perjanjian, rekening koran, barang bukti elektronik, keterangan ahli digital forensik apabila diperlukan, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana. Seluruh alat bukti tersebut harus mampu menunjukkan bahwa sejak awal pelaku memang telah memiliki niat untuk menipu korban.

Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., menjelaskan bahwa perkara penipuan merupakan perkara pidana yang paling sering ditanganinya selama menjalankan profesi sebagai advokat, baik di Jakarta, Makassar, maupun berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Menurutnya, tingginya jumlah perkara penipuan tidak hanya disebabkan oleh semakin beragamnya modus kejahatan, tetapi juga karena masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara penipuan dan wanprestasi.

"Perkara yang paling sering saya tangani adalah dugaan tindak pidana penipuan. Namun yang menjadi persoalan, masih banyak masyarakat yang menganggap setiap janji yang tidak dipenuhi otomatis merupakan penipuan. Padahal, hukum pidana mensyaratkan adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sejak awal. Jika hubungan hukum tersebut hanya berawal dari perjanjian yang sah tetapi kemudian salah satu pihak tidak mampu memenuhi prestasinya, maka belum tentu perkara itu merupakan penipuan dan bisa saja lebih tepat diselesaikan melalui gugatan perdata," ujar Andi Akbar Muzfa (09/11).

Lebih lanjut, Andi Akbar Muzfa menegaskan bahwa analisis terhadap unsur niat pelaku sejak awal menjadi kunci utama dalam menentukan apakah suatu perkara merupakan penipuan atau sekadar wanprestasi. Menurutnya, banyak laporan pidana akhirnya dihentikan karena penyidik tidak menemukan bukti adanya tipu muslihat yang mendahului penyerahan uang atau barang dari korban.

"Pertanyaan yang selalu saya ajukan ketika menangani perkara seperti ini adalah apakah sejak awal pelaku memang berniat menipu atau justru awalnya memiliki itikad baik untuk melaksanakan perjanjian. Perbedaan ini sangat menentukan konstruksi hukumnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa hukum pidana tidak dapat dijadikan alat untuk memaksa seseorang memenuhi perjanjian apabila unsur-unsur penipuan tidak terpenuhi," tegasnya (09/11).

Sebagai advokat yang berpengalaman menangani berbagai perkara pidana, Andi Akbar Muzfa juga mengedepankan pendekatan yang komprehensif sebelum menentukan langkah hukum yang akan ditempuh. Menurutnya, setiap perkara harus dianalisis secara mendalam berdasarkan kronologi, hubungan hukum para pihak, alat bukti yang tersedia, serta unsur-unsur pidana yang diatur dalam KUHP Baru. Pendekatan tersebut bertujuan agar penyelesaian perkara benar-benar sesuai dengan koridor hukum dan tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap sengketa yang sejatinya merupakan persoalan keperdataan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan sekaligus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam membedakan antara tindak pidana dan sengketa perdata. Pemahaman yang benar terhadap unsur-unsur Pasal 492 menjadi sangat penting bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun praktisi hukum agar setiap perkara diselesaikan melalui jalur hukum yang tepat. Dengan penerapan hukum yang profesional, objektif, dan berlandaskan alat bukti yang sah, tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang dalam setiap proses penegakan hukum di Indonesia.

Admin : Nur Diana Syam
Opini Hukum : Advokat Andi Akbar Muzfa, SH

Read More.. →

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut KUHP Baru: Memahami Delik Penguasaan Barang Milik Orang Lain dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Update :

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut KUHP Baru: Memahami Delik Penguasaan Barang Milik Orang Lain dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Advokat Indonesia - Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, tindak pidana penggelapan merupakan salah satu perkara yang cukup sering terjadi dan kerap menimbulkan perdebatan mengenai batas antara ranah pidana dan perdata. Tidak sedikit laporan yang diajukan sebagai penggelapan ternyata berakar dari hubungan kontraktual, utang piutang, kerja sama usaha, atau perjanjian lainnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana penggelapan menjadi sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap mengatur penggelapan sebagai salah satu tindak pidana terhadap harta benda yang memiliki konsekuensi pidana apabila seluruh unsur deliknya terbukti secara sah.

Ketentuan mengenai penggelapan diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, yang berada dalam penguasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penggelapan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pencurian. Dalam tindak pidana pencurian, pelaku memperoleh barang dengan cara mengambilnya secara melawan hukum dari penguasaan orang lain. Sementara dalam penggelapan, barang tersebut pada awalnya telah berada dalam penguasaan pelaku secara sah, misalnya karena dipinjamkan, dititipkan, disewakan, dipercayakan untuk dijual, atau diperoleh berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan hukum lainnya. Perbuatan pidana baru muncul ketika pelaku kemudian menguasai atau memperlakukan barang tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri secara melawan hukum.

Apabila ketentuan Pasal 486 dibedah secara yuridis, terdapat beberapa unsur yang wajib dibuktikan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim.

Unsur pertama adalah "Setiap Orang." Unsur ini menunjukkan bahwa setiap individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana.

Unsur kedua adalah "memiliki barang secara melawan hukum." Yang dimaksud memiliki bukan hanya menguasai secara fisik, tetapi memperlakukan barang tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri. Misalnya dengan menjual, menggadaikan, mengalihkan kepada pihak lain, menghilangkan, atau menolak mengembalikan barang yang seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya.

Unsur ketiga adalah "barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain." Artinya, objek yang digelapkan harus merupakan barang yang mempunyai pemilik selain pelaku. Apabila kepemilikan barang masih dipersengketakan secara perdata, maka penyidik harus terlebih dahulu menilai dasar penguasaan masing-masing pihak agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap sengketa keperdataan.

Unsur keempat adalah "barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana." Inilah unsur yang paling membedakan penggelapan dengan pencurian. Penguasaan awal terhadap barang diperoleh secara sah, misalnya melalui penitipan, pinjam pakai, hubungan kerja, perjanjian jual beli, sewa menyewa, kuasa, atau hubungan hukum lainnya. Apabila sejak awal barang diperoleh melalui pencurian atau tindak pidana lain, maka konstruksi hukumnya bukan lagi penggelapan.

Unsur kelima adalah "secara melawan hukum." Unsur ini menghendaki adanya penyalahgunaan hak atau penyimpangan terhadap tujuan penguasaan barang tersebut. Dengan kata lain, pelaku menggunakan atau menguasai barang di luar hak yang diberikan kepadanya sehingga merugikan pemilik yang sebenarnya.

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian perkara penggelapan umumnya dilakukan melalui dokumen perjanjian, kwitansi, bukti transfer, surat penitipan, surat kuasa, rekaman komunikasi elektronik, saksi-saksi, keterangan ahli apabila diperlukan, serta alat bukti lain yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seluruh alat bukti tersebut harus mampu menunjukkan bahwa sejak awal barang memang diserahkan secara sah kepada pelaku, namun kemudian disalahgunakan untuk kepentingannya sendiri.

Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., menjelaskan bahwa salah satu kesalahan yang masih sering ditemukan dalam praktik adalah kecenderungan menganggap setiap orang yang tidak mengembalikan barang atau uang secara otomatis telah melakukan penggelapan. Menurutnya, hukum pidana tidak dapat diterapkan secara terburu-buru tanpa terlebih dahulu mengkaji hubungan hukum yang melatarbelakangi penguasaan barang tersebut. "Tidak semua wanprestasi atau ingkar janji merupakan tindak pidana penggelapan. Penyidik harus membuktikan adanya niat untuk memiliki barang secara melawan hukum dan memastikan bahwa perkara tersebut memang memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana diatur dalam KUHP Baru. Apabila yang terjadi hanyalah pelanggaran perjanjian, maka penyelesaiannya dapat berada dalam ranah hukum perdata," ujar Andi Akbar Muzfa (16/05).

Sebagai advokat yang berpengalaman menangani berbagai perkara pidana di Jakarta, Makassar, maupun berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Andi Akbar Muzfa mengungkapkan bahwa dalam menangani perkara penggelapan dirinya selalu mengedepankan upaya perdamaian dan penyelesaian secara musyawarah sebelum menempuh proses pidana, sepanjang perkara tersebut masih memungkinkan untuk diselesaikan tanpa mengabaikan hak-hak korban dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, pendekatan tersebut sering kali mampu memberikan solusi yang lebih cepat, efektif, dan menguntungkan bagi para pihak, khususnya apabila hubungan hukum antara pelapor dan terlapor masih dapat dipulihkan.

"Sebagai advokat, saya selalu berupaya mengedepankan perdamaian terlebih dahulu dalam perkara-perkara yang masih memiliki ruang penyelesaian secara kekeluargaan. Pendekatan hukum pidana sebaiknya menjadi langkah terakhir apabila upaya musyawarah, negosiasi, maupun pengembalian hak-hak korban tidak memperoleh itikad baik dari pihak yang menguasai barang tersebut. Namun apabila seluruh upaya damai telah ditempuh dan tidak membuahkan hasil, maka proses hukum pidana menjadi instrumen yang sah untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak korban," tegas Andi Akbar Muzfa (16/05).

Lebih lanjut, ia menilai bahwa penerapan KUHP Baru harus tetap memperhatikan prinsip ultimum remedium, yaitu menjadikan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian suatu perkara apabila mekanisme hukum lain tidak lagi mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif. Dengan demikian, setiap laporan dugaan penggelapan harus dianalisis secara objektif berdasarkan fakta, alat bukti, serta hubungan hukum para pihak agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap sengketa keperdataan yang pada hakikatnya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme perdata.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 semakin memperjelas perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan masyarakat sekaligus memberikan batas yang tegas antara tindak pidana penggelapan dengan sengketa keperdataan. Pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana penggelapan menjadi sangat penting bagi aparat penegak hukum, praktisi hukum, maupun masyarakat agar setiap perkara ditangani secara profesional, proporsional, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Dengan demikian, tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang dalam setiap proses penegakan hukum pidana.

Admin : Lina Kurniawati
Opini Hukum : Advokat Andi Akbar Muzfa, SH

Read More.. →

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP Baru: Memahami Delik terhadap Tubuh dan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Update :

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP Baru: Memahami Delik terhadap Tubuh dan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Advokat Indonesia - Perlindungan terhadap tubuh dan kesehatan setiap orang merupakan salah satu tujuan utama hukum pidana di Indonesia. Setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum hingga menyebabkan orang lain mengalami rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana penganiayaan tetap dipertahankan sebagai salah satu kejahatan terhadap tubuh yang memiliki konsekuensi hukum tegas, mengingat dampaknya tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi korban, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kondisi psikis, sosial, bahkan ekonomi korban.

Ketentuan mengenai penganiayaan dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Selanjutnya, KUHP Baru juga mengatur keadaan-keadaan yang memperberat ancaman pidana apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan kematian korban, serta mengatur bentuk-bentuk penganiayaan lainnya dalam pasal-pasal berikutnya.

Meskipun rumusan pasal tersebut tampak singkat, secara hukum pidana terdapat sejumlah unsur yang wajib dibuktikan sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Pembuktian unsur-unsur tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum.

Unsur pertama adalah "Setiap Orang." Unsur ini menunjukkan bahwa siapa pun dapat menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Unsur kedua adalah "melakukan penganiayaan." Dalam doktrin hukum pidana, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, luka pada tubuh, atau gangguan terhadap kesehatan orang lain. Penganiayaan tidak selalu harus menyebabkan luka berat. Rasa sakit atau luka ringan yang ditimbulkan akibat tindakan pelaku pun dapat memenuhi unsur tindak pidana sepanjang didukung oleh alat bukti yang sah.

Perbuatan penganiayaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memukul, menendang, menampar, mencekik, menusuk, membakar, melempar benda keras, maupun tindakan lain yang secara langsung mengakibatkan penderitaan fisik terhadap korban. Bahkan dalam kondisi tertentu, penggunaan alat tertentu yang mengakibatkan cedera juga dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pertanggungjawaban pidana.

Unsur berikutnya adalah adanya kesengajaan. Penganiayaan merupakan delik yang pada prinsipnya dilakukan dengan sengaja. Artinya, pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya yang mengakibatkan korban merasakan sakit atau mengalami luka. Apabila akibat yang ditimbulkan semata-mata karena kelalaian, maka konstruksi hukumnya dapat berbeda dan dapat dikenakan ketentuan mengenai tindak pidana karena kealpaan apabila seluruh unsurnya terpenuhi.

Selain itu, hubungan sebab akibat atau causal verband juga harus dibuktikan. Aparat penegak hukum wajib menunjukkan bahwa luka, rasa sakit, atau gangguan kesehatan yang dialami korban benar-benar merupakan akibat dari tindakan pelaku. Pembuktian hubungan kausal ini umumnya didukung melalui visum et repertum, rekam medis, keterangan dokter, ahli forensik, maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana.

KUHP Baru juga memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila penganiayaan mengakibatkan luka berat maupun kematian korban. Dalam praktik hukum pidana, luka berat tidak hanya dinilai dari banyaknya luka yang dialami korban, tetapi juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan, seperti hilangnya fungsi anggota tubuh, cacat tetap, gangguan kesehatan permanen, atau kondisi lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Semakin berat akibat yang ditimbulkan, semakin besar pula pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku.

Dalam proses pembuktian perkara penganiayaan, alat bukti yang paling sering digunakan adalah keterangan korban, keterangan saksi yang melihat atau mengetahui peristiwa, visum et repertum, rekaman kamera pengawas (CCTV), dokumentasi luka, barang bukti yang digunakan pelaku, serta keterangan terdakwa. Keseluruhan alat bukti tersebut harus saling berkaitan sehingga mampu membuktikan secara sah bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi.

Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., menjelaskan bahwa perkara penganiayaan merupakan salah satu jenis perkara pidana yang paling sering terjadi di tengah masyarakat dan kerap berawal dari persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara baik apabila para pihak mampu mengendalikan emosi. Namun demikian, ketika tindakan kekerasan telah mengakibatkan luka atau penderitaan terhadap orang lain, maka perbuatan tersebut telah memasuki ranah hukum pidana yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Dalam perkara penganiayaan, fokus utama pembuktian bukan hanya pada adanya luka di tubuh korban, tetapi juga harus dibuktikan bahwa luka tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku yang dilakukan dengan sengaja. Tanpa pembuktian hubungan sebab akibat yang jelas, unsur tindak pidana belum tentu terpenuhi," ujar Andi Akbar Muzfa (11/02).

Sebagai advokat yang telah berpengalaman menangani berbagai perkara pidana di Jakarta, Makassar, serta berbagai kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Selatan, Andi Akbar Muzfa menilai bahwa tidak sedikit perkara penganiayaan yang dalam praktiknya berkembang menjadi sengketa hukum yang kompleks. Menurutnya, terdapat perkara yang semula dilaporkan sebagai penganiayaan, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mengandung unsur pembelaan terpaksa (noodweer), perkelahian yang melibatkan kedua belah pihak, atau bahkan tidak memiliki hubungan kausal yang cukup antara tindakan pelaku dengan luka yang dialami korban. Oleh karena itu, setiap perkara harus dianalisis berdasarkan alat bukti, kronologi kejadian, dan hasil pemeriksaan medis secara objektif.

Lebih lanjut, Andi Akbar Muzfa menegaskan bahwa penerapan KUHP Baru harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip pembuktian yang objektif. Menurutnya, laporan penganiayaan tidak boleh secara otomatis diartikan bahwa seseorang pasti bersalah sebelum seluruh unsur delik terbukti secara sah di persidangan. "Hukum pidana menghendaki pembuktian yang cermat dan profesional. Aparat penegak hukum harus memastikan setiap unsur tindak pidana telah terpenuhi melalui alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara," tegasnya (11/02).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 semakin memperkuat komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan tubuh dan kesehatan setiap orang. Pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana penganiayaan menjadi penting, tidak hanya bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat agar memahami batas antara perbuatan yang merupakan pelanggaran pidana dengan tindakan yang masih berada di luar ruang lingkup hukum pidana. Dengan penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah, tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang.

Penulis : Citra Sulfiani, SH
Opini Hukum : Advokat Andi Akbar Muzfa, SH

Read More.. →

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Baru: Memahami Delik Pengambilan Barang Milik Orang Lain dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Update :

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Baru: Memahami Delik Pengambilan Barang Milik Orang Lain dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Advokat Indonesia - Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mengganggu rasa aman, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Seiring dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, negara tetap mempertahankan pengaturan mengenai pencurian sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila seluruh unsur deliknya terpenuhi secara sah menurut hukum.

Dalam KUHP Baru, ketentuan mengenai pencurian diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan:

"Setiap Orang yang mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Rumusan pasal tersebut menjadi dasar utama dalam setiap penanganan perkara pencurian. Meskipun terlihat sederhana, setiap kalimat dalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur hukum yang wajib dibuktikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka seseorang tidak dapat dipidana karena tindak pidana pencurian.

Unsur pertama adalah "Setiap Orang." Unsur ini menunjukkan bahwa setiap individu dapat menjadi pelaku tindak pidana pencurian sepanjang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Dengan demikian, siapa pun yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Unsur kedua adalah "mengambil barang." Dalam perspektif hukum pidana, mengambil berarti memindahkan suatu barang dari kekuasaan atau penguasaan orang lain ke dalam penguasaan pelaku atau pihak lain yang dikehendakinya. Perbuatan mengambil dianggap selesai ketika barang tersebut telah berpindah dari penguasaan korban, meskipun pelaku belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya.

Unsur ketiga adalah "barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain." Unsur ini menegaskan bahwa objek pencurian harus berupa barang yang memiliki pemilik. Barang tersebut tidak harus sepenuhnya dimiliki oleh korban. Apabila korban hanya memiliki sebagian hak atas barang tersebut, unsur ini tetap dapat terpenuhi. Sebaliknya, seseorang pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena mencuri barang miliknya sendiri, kecuali terdapat keadaan hukum tertentu yang mengubah status penguasaan barang tersebut.

Unsur keempat adalah "dengan maksud untuk dimiliki." Unsur ini menunjukkan adanya tujuan dari pelaku untuk menguasai barang tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri. Maksud tersebut menjadi bentuk kesengajaan yang harus ada sejak awal perbuatan dilakukan. Apabila seseorang hanya meminjam barang tanpa izin dengan niat mengembalikannya dalam keadaan tertentu, maka konstruksi hukumnya dapat berbeda dan harus dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyidikan.

Unsur kelima adalah "secara melawan hukum." Unsur ini berarti pengambilan barang dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya dasar hukum yang membenarkan tindakan tersebut. Apabila pengambilan dilakukan berdasarkan izin pemilik, perintah undang-undang, atau alasan pembenar yang diakui hukum, maka unsur melawan hukum tidak terpenuhi.

Dengan demikian, untuk membuktikan tindak pidana pencurian menurut Pasal 476 KUHP Baru, aparat penegak hukum wajib membuktikan adanya tindakan mengambil, adanya barang milik orang lain, adanya maksud untuk memiliki barang tersebut, serta dilakukan secara melawan hukum. Kelima unsur tersebut harus terbukti secara kumulatif agar seseorang dapat dipidana karena pencurian.

Selain mengatur pencurian biasa, KUHP Baru juga mengenal bentuk-bentuk pencurian dengan keadaan tertentu yang mengakibatkan ancaman pidana menjadi lebih berat. Misalnya, pencurian yang dilakukan dengan pemberatan, pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, maupun pencurian dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikutnya. Faktor-faktor seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh lebih dari satu orang, merusak atau membongkar tempat penyimpanan, maupun menggunakan kekerasan terhadap korban menjadi keadaan yang dapat memperberat pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian perkara pencurian umumnya dilakukan melalui keterangan saksi, rekaman kamera pengawas (CCTV), barang bukti hasil curian, hasil penyitaan, keterangan ahli apabila diperlukan, petunjuk, serta pengakuan terdakwa yang didukung alat bukti lainnya. Seluruh alat bukti tersebut harus saling bersesuaian sehingga mampu memberikan keyakinan kepada hakim bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., menjelaskan bahwa dalam perkara pencurian, fokus utama penegakan hukum bukan hanya pada hilangnya suatu barang, tetapi juga harus dibuktikan adanya niat pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Menurutnya, tidak setiap penguasaan terhadap barang milik orang lain dapat langsung dikualifikasikan sebagai pencurian apabila unsur-unsur yang ditentukan undang-undang belum terpenuhi. "Dalam praktik hukum pidana, penyidik harus mampu membedakan antara pencurian, penggelapan, sengketa kepemilikan, maupun hubungan keperdataan. Kesalahan dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan dapat berakibat pada tidak tepatnya penerapan pasal dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan," ujar Andi Akbar Muzfa (14/09).

Sebagai advokat yang telah berpengalaman menangani berbagai perkara pidana di Jakarta, Makassar, maupun berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Andi Akbar Muzfa menilai bahwa perkara pencurian sering kali memiliki kompleksitas yang tidak terlihat di permukaan. Tidak sedikit perkara yang pada awalnya dilaporkan sebagai pencurian, namun setelah dilakukan pendalaman ternyata lebih tepat dikualifikasikan sebagai penggelapan, wanprestasi, atau bahkan sengketa perdata mengenai kepemilikan barang. Oleh karena itu, menurutnya, setiap perkara harus dianalisis secara komprehensif berdasarkan alat bukti dan kronologi yang sebenarnya.

Lebih lanjut, Andi Akbar Muzfa menegaskan bahwa penerapan KUHP Baru harus tetap berorientasi pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. "Hukum pidana merupakan ultimum remedium yang penerapannya harus dilakukan secara cermat. Setiap unsur delik harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah sehingga seseorang tidak dipidana hanya berdasarkan dugaan atau asumsi. Prinsip inilah yang menjadi fondasi negara hukum dan harus dijaga dalam setiap proses penegakan hukum pidana," tegasnya (14/09).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai tindak pidana pencurian tetap menjadi instrumen penting dalam melindungi hak kepemilikan setiap warga negara. Pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian tidak hanya diperlukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat agar mampu membedakan antara perbuatan yang benar-benar merupakan tindak pidana dengan perbuatan yang sejatinya berada dalam ranah hukum perdata. Penegakan hukum yang objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah akan menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penulis : Siska Amalia Halim, SH
Narasumber : Advokat Andi Akbar Muzfa, SH

Read More.. →

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut KUHP Baru: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Update :

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut KUHP Baru: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Advokat Indonesia - Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang paling serius karena tidak hanya menyerang integritas fisik seseorang, tetapi juga merampas martabat, kehormatan, serta kebebasan seksual korban. Dampak yang ditimbulkan tidak berhenti pada luka fisik, melainkan dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan, gangguan sosial, hingga memengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Atas dasar itu, negara memberikan perlindungan hukum yang tegas melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan memperluas cakupan pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan dibandingkan pengaturan dalam KUHP lama.

Dalam KUHP Baru, ketentuan mengenai pemerkosaan diatur dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain tanpa persetujuan yang sah dapat dipidana karena melakukan pemerkosaan. Ketentuan tersebut juga mencakup berbagai keadaan di mana persetujuan dianggap tidak sah, antara lain karena adanya kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, korban berada dalam keadaan tidak sadar, korban mengalami gangguan mental atau kondisi yang menyebabkan tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas, maupun apabila persetujuan diperoleh melalui tipu muslihat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tersebut.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Baru tidak lagi semata-mata berorientasi pada adanya kekerasan fisik sebagaimana dipahami dalam praktik hukum sebelumnya, melainkan menempatkan persetujuan (consent) sebagai unsur penting dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana pemerkosaan. Dengan demikian, apabila hubungan seksual dilakukan tanpa adanya persetujuan yang sah menurut hukum, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerkosaan.

Apabila ketentuan tersebut dibedah dari perspektif hukum pidana, terdapat sejumlah unsur yang harus dibuktikan dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Unsur pertama adalah "Setiap Orang." Unsur ini menunjukkan bahwa setiap individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Unsur kedua adalah adanya persetubuhan. Dalam hukum pidana, persetubuhan merupakan unsur pokok yang membedakan tindak pidana pemerkosaan dengan bentuk kekerasan seksual lainnya. Oleh karena itu, keberadaan unsur ini harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah, termasuk keterangan korban, hasil pemeriksaan medis atau visum et repertum, keterangan ahli, maupun alat bukti lain yang memiliki relevansi.

Unsur ketiga adalah tidak adanya persetujuan yang sah dari korban. Inilah unsur yang menjadi karakteristik penting dalam KUHP Baru. Persetujuan yang diberikan karena ancaman, tekanan, intimidasi, kekerasan, ketidakberdayaan, ketidaksadaran, atau kondisi lain yang menghilangkan kebebasan korban dalam mengambil keputusan tidak dapat dianggap sebagai persetujuan menurut hukum.

Unsur keempat adalah adanya kesengajaan dari pelaku. Pelaku harus mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa korban tidak memberikan persetujuan secara bebas, namun tetap melakukan persetubuhan tersebut. Unsur kesengajaan ini menjadi bagian penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian perkara pemerkosaan tidak dapat hanya bergantung pada satu alat bukti. Penyidik dan penuntut umum harus membangun konstruksi pembuktian melalui kombinasi keterangan korban, saksi, visum et repertum, pemeriksaan psikologis apabila diperlukan, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, barang bukti elektronik seperti percakapan digital maupun rekaman kamera pengawas apabila tersedia, serta alat bukti lain yang diakui dalam hukum acara pidana. Seluruh alat bukti tersebut kemudian dinilai secara menyeluruh oleh hakim untuk menentukan apakah seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

KUHP Baru juga memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila tindak pidana pemerkosaan dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan yang serius, penyakit menular, kehamilan, atau bahkan menyebabkan korban meninggal dunia. Keadaan-keadaan tersebut menjadi faktor pemberat yang mencerminkan tingginya tingkat kesalahan pelaku dan besarnya penderitaan yang dialami korban.

Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., menegaskan bahwa perubahan paradigma dalam KUHP Baru merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada korban kekerasan seksual. Menurutnya, fokus pembuktian kini tidak lagi hanya melihat ada atau tidaknya perlawanan fisik dari korban, tetapi juga harus menilai apakah persetujuan benar-benar diberikan secara bebas tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun penyalahgunaan keadaan. "Konsep persetujuan menjadi elemen yang sangat penting dalam KUHP Baru. Tidak semua hubungan seksual yang tampak dilakukan tanpa perlawanan fisik dapat dianggap sebagai hubungan yang sah apabila persetujuan tersebut lahir karena intimidasi, ancaman, ketidakberdayaan, atau kondisi yang membuat korban tidak mampu menentukan kehendaknya sendiri," ujar Andi Akbar Muzfa (22/08).

Sebagai advokat yang telah berpengalaman menangani berbagai perkara pidana, baik di Jakarta maupun di Makassar serta berbagai kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Selatan, Andi Akbar Muzfa menyatakan bahwa perkara pemerkosaan merupakan salah satu perkara yang memerlukan kehati-hatian tinggi dalam proses penyidikan maupun persidangan. Menurutnya, perlindungan terhadap korban harus tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah bagi setiap tersangka atau terdakwa. "Perkara pemerkosaan memiliki dimensi hukum dan psikologis yang sangat kompleks. Aparat penegak hukum harus mengedepankan pembuktian yang objektif, ilmiah, dan profesional agar hak korban memperoleh keadilan dapat terpenuhi tanpa mengabaikan hak-hak konstitusional pihak yang diperiksa. Dengan demikian, putusan yang lahir benar-benar mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan," ungkapnya (22/08).

Lebih lanjut, Andi Akbar Muzfa menilai bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan aparat penegak hukum menghadirkan proses hukum yang sensitif terhadap korban, bebas dari stigma, serta tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan hanya dapat terbangun apabila setiap laporan ditangani secara profesional dengan mengedepankan bukti, bukan semata-mata asumsi atau tekanan opini publik.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap korban sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana. Pemahaman yang tepat terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi sangat penting agar setiap perkara diproses berdasarkan alat bukti yang sah, penerapan pasal yang tepat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Penulis : Rahmatia Halim, SH
Narasumber : Advokat Andi Akbar Muzfa, SH

Read More.. →

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP Baru: Memahami Delik Terhadap Nyawa dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Update :

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP Baru: Memahami Delik Terhadap Nyawa dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Advokat Indonesia - Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang secara melawan hukum menghilangkan nyawa orang lain dipandang sebagai salah satu tindak pidana paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai tindak pidana terhadap nyawa ditempatkan secara khusus sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kehidupan manusia, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam setiap perkara pembunuhan.

KUHP Baru mengatur tindak pidana pembunuhan dalam Bab mengenai Tindak Pidana terhadap Nyawa. Ketentuan dasar mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 458 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi:

"Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."

Rumusan tersebut terlihat sederhana, namun secara hukum pidana mengandung sejumlah unsur yang wajib dibuktikan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Tanpa terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada terdakwa.

Unsur pertama adalah "Setiap Orang". Unsur ini menunjukkan bahwa subjek tindak pidana dapat berupa siapa saja yang memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, setiap individu yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dapat dikenakan Pasal 458 apabila terbukti memenuhi unsur-unsur lainnya.

Unsur kedua adalah "merampas". Frasa ini menunjukkan adanya suatu tindakan aktif yang dilakukan pelaku sehingga mengakibatkan hilangnya kehidupan seseorang. Perampasan nyawa tidak harus dilakukan dengan satu cara tertentu. Dalam praktik, tindakan tersebut dapat berupa penembakan, penikaman, pemukulan, pencekikan, peracunan, pembakaran, maupun cara lain yang secara kausal menyebabkan kematian korban.

Unsur ketiga adalah "nyawa orang lain". Objek yang dilindungi oleh pasal ini adalah kehidupan manusia. Oleh karena itu, korban harus merupakan manusia yang hidup pada saat perbuatan dilakukan. Unsur ini sekaligus menegaskan bahwa pembunuhan merupakan kejahatan terhadap hak hidup seseorang yang masih hidup sebelum terjadinya tindakan pelaku.

Selain ketiga unsur yang secara eksplisit terdapat dalam rumusan pasal, doktrin hukum pidana juga mengharuskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara tindakan pelaku dengan kematian korban. Artinya, kematian tersebut harus benar-benar merupakan akibat dari perbuatan terdakwa. Hubungan kausal ini umumnya dibuktikan melalui hasil autopsi, visum et repertum, keterangan ahli forensik, alat bukti ilmiah, maupun rangkaian alat bukti lainnya yang saling bersesuaian.

Dalam perkara pembunuhan, unsur kesengajaan (dolus) juga memiliki peranan penting. Walaupun Pasal 458 tidak secara eksplisit menggunakan frasa "dengan sengaja", karakteristik tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan delik yang dilakukan dengan kesengajaan. Kesengajaan tersebut dapat berupa pelaku memang menghendaki kematian korban, mengetahui bahwa tindakannya hampir pasti akan menyebabkan kematian, atau menyadari adanya kemungkinan besar korban akan meninggal tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut.

Selain pembunuhan biasa, KUHP Baru juga mengatur bentuk pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan. Salah satunya adalah Pasal 459 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengenai pembunuhan berencana. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Perbedaan mendasar antara Pasal 458 dan Pasal 459 terletak pada adanya unsur "dengan rencana terlebih dahulu." Unsur ini berarti sebelum melakukan pembunuhan, pelaku memiliki waktu yang cukup untuk berpikir secara tenang, mempertimbangkan akibat perbuatannya, menyusun cara pelaksanaan, dan tetap melaksanakan niat tersebut. Dengan demikian, pembunuhan berencana tidak terjadi secara spontan karena emosi sesaat, melainkan merupakan hasil dari kehendak yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian perkara pembunuhan biasanya dilakukan melalui kombinasi alat bukti berupa keterangan saksi, rekaman kamera pengawas (CCTV), hasil visum et repertum, autopsi, barang bukti, pemeriksaan laboratorium forensik, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Keseluruhan alat bukti tersebut harus mampu membentuk keyakinan hakim bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., menjelaskan bahwa dalam perkara pembunuhan, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Menurutnya, aparat penegak hukum wajib membuktikan secara utuh siapa pelakunya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, hubungan sebab akibat antara tindakan dengan kematian korban, serta bentuk kesalahan yang dilakukan pelaku. "Setiap kematian belum tentu merupakan tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, proses penyidikan harus mampu membedakan antara kematian karena kecelakaan, pembelaan terpaksa, kelalaian, maupun pembunuhan yang dilakukan secara sengaja agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum," ujar Andi Akbar Muzfa (18/06).

Lebih lanjut, Andi Akbar Muzfa menilai bahwa KUHP Baru memberikan penegasan mengenai perlindungan hak hidup sebagai hak fundamental setiap manusia. Menurutnya, penegakan hukum terhadap perkara pembunuhan harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan pembuktian ilmiah dan asas praduga tidak bersalah. "Dalam perkara pembunuhan, bukti forensik memiliki peranan yang sangat menentukan. Putusan pidana tidak boleh dibangun hanya berdasarkan dugaan atau opini, melainkan harus didasarkan pada alat bukti yang sah sehingga mampu menghadirkan keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa," ungkapnya (18/06).

Dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai tindak pidana terhadap nyawa diharapkan semakin memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak hidup setiap warga negara. Penegakan hukum yang konsisten, didukung pembuktian yang objektif serta penerapan asas-asas hukum pidana secara tepat, menjadi kunci agar setiap perkara pembunuhan dapat diselesaikan secara adil, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penulis : Putri Silfia, SH

Read More.. →