Sebenarnya proses lahirnya Undang-undang tidak serumit yang kita kira selama ini, tahapannya sangatlah jelas, mulai dari :Dpr/mpr mengajukan rancangan UU secara tertulis kepada pimpinannya;Presiden menugasi menteri-menteri terkait untuk membahas uu tersebut;Apa bila rancangan UU disetujui oleh presiden selanjutnya disahkan oleh presiden.Cukup sederhana...
View All KONSULTASI HUKUM
- Apakah pecandu sabu bisa terbebas dari hukuman?Berikut adalah penjelasan lengkap tentang apakah pecandu sabu bisa terbebas dari hukuman...
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Perdata, Pidana dan Tatanegara
.jpg "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Perdata, Pidana dan Tatanegara")
SENIORKAMPUS.COM - Perbuatan Melawan Hukum
1. Perspektif Hukum Perdata
Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata.
Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :
“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang...
Rangkuman Materi Kuliah Hukum Tata Negara Lengkap (50 Halaman)
Pada dasrnya Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu :
Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere...
Tugas Dan Wewenang Lembaga Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif
Tugas Dan Wewenang Lembaga Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif
Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar Pemisahan kekuasaan ini tidak bersifat kaku, namun ada koordinasi yang satu dengan yang lain. Pemisahan kekuasan...
Rangkuman Amandemen UUD 1945 Lengkap
Pengertian dan definisi Amandemen
Undang-Undang Dasar 1945 di negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, atau yang sering disebut amandemen. Sebenarnya apakah yang dimaksud amandemen itu? Secara bahasa, amandemen berasal dari Bahasa Inggris, to amend atau to make better. Amandemen adalah penambahan atau perubahan, ada beberapa pengertian...
Pembagian-Pembagian Dalam Hukum Admistrasi Negara
Beberapa bagian Hukum Admistrasi Negara
Hkum Agraria
Hukum Administrasi Perbendaharaan (Hukum Admistrasi Keuangan, comptabele administratie-recht
Hukum Administrasi Permodalan dan Korporasi Asing (Utrecht:Bab VIII)Hukum administrasi negara dengan SK Menteri P&K No.148 tentang pedoman kurikulum minimal negara maupun swasta disebut hukum tata pemerintahan.HAN:...
Penjelasan Lengkap Tentang Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
Sebelum memahami apa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara, maka perlu mengerti dahulu apa yang dimaksud dengan Adminstrasi Negara, menurut Dimock dan Dimock:
Admministrasi Negara adalah aktifitas-aktifitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya. Dalam arti sempit: aktifitas badan-badan eksekutif dan...
Asas-Asas Sistem Hukum Tata Negara Indonesia
Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. Bagaimana sistem hukum tata negara harus diketahui, bagaimana asas-asas dan peraturan-peraturan hukum tata negara yang merupakan elemen sistem.
Adapun asas dan/ atau peraturan-peraturan UUD 1945 adalah:
Asas Negara Kesatuan, yang berbentuk republik sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 dan pembukaan UUD. Negara...
Penjelasan Lengkap Tentang Hukum Tata Negara Indonesia
Hukum Tata Negara adalah hukum mengnai susunan suatu Negara. Negara adalah suatu organisasi yang mengatur keseluruhan hubungan natara manusia satu sama lain dalam masyarakat, dan menegakkan aturan tersebut dengan kewajibanya.
Negara adalah organisasi kekuasaan/ kewibawaan dan kelompok manusia yang ada dibawah pemerintahnya, merupakan masyarakat yang...
Fungsi, Tugas Dan Wewenang Serta Hak-Hak MPR
Materi Hukum Tata Negara - MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang memiliki peran yang sangat penting. Bersama dengan lembaga DPR, MPR merupakan lembaga yang menampung suara rakyat dan merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan legislative di Negara Indonesi...
Fungsi, Tugas, Wewenang Dan Susunan Keanggotaan DPD
Hukum Tata Negara Indonesia - DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari perwakilan setiap provinsi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi yang jumlahnya sama dan jumlah dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari...
Fungsi, Tugas, Wewenang Dan Hak DPRD
Hukum Tata Negara - Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD.
DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif, dengan demikian negara mengatur fungsi-fungsi dan tugas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel, berikut Fungsi, Tugas dan Wewenang, serta Hak DPRD (Materi Kuliah Hukum Tata Negar...
.jpg)
