2.2 Penerapan alat bukti dalam kekuatan pembuktiana) Kekuatan pembuktianKekuatan pembuktian atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan bewijskracht yaitu masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas atau kewenangan hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat...
View All MAKALAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
- Makalah Pencemaran Nama Baik Melalui Media SosialMakalah : Perorangan - Judul : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Hukum Pidana)BAB...
Jenis-jenis Alat Bukti yang Sah Dalam Perkara Pidana di Pengadilan
.jpg "Jenis-jenis Alat Bukti yang Sah Dalam Perkara Pidana di Pengadilan")
BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahHukum adalah suatu norma atau peraturan yang mengikat terhadap masyarakat baik itu tertulis maupun tidak tertulis, dalam kaitannya hukum pidana yaitu suatu hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya...
Dasar Hukum Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa
3. Dasar hukum Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan BiasaPasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya .Pasal 184a). Alat...
Makalah - Jenis-jenis Alat Bukti yang Sah dan Penerapannnya Dalam Perkara Pidana
BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahHukum adalah suatu norma atau peraturan yang mengikat terhadap masyarakat baik itu tertulis maupun tidak tertulis, dalam kaitannya hukum pidana yaitu suatu hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya...
Makalah - Proses Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia
BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangB. Rumusan MasalahBAB II PEMBAHASANA. Pengertian Hukum Acara PidanaB. Fungsi Hukum Acara PidanaC. Tujuan Hukum Acara Pidana D. Pembuktian Dalam Peradilan PidanaBAB III KESIMPULANDAFTAR PUSTAKABAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangPada tanggal 24 September 1981 telah ditetapkan hukum acara pidana dengan Undang-undang No....
Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana (KUHAP)
B. Fungsi Hukum Acara PidanaPada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi...
Proses Pembuktian Dalam Peradilan Pidana (KUHAP)
D. Pembuktian dalam Peradilan PidanaPengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa...
Kesimpulan - Sistem Pembuktian KUHAP Menurut Undang-Undang
BAB IIIKESIMPULANKetentuan Pasal 183 KUHAP ini maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hat pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dari kalau ía cukup,...
Makalah Sinkronisasi KUHP dan KUHAP Dalam Proses Acara Pidana
SINKRONISASI KUHP DAN KUHAPDALAM PROSES ACARA PIDANAA. Latar BelakangHukum dan hukuman secara konsepsional berakar dari gagasan tentang keadilan. Oleh karena itu, pijakan mendasar dalam penegakan hukum adalah prinsip peradilan yang adil (fair trial). Jaminan peradilan yang adil merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu hak untuk memperoleh proses peradilan...
Makalah Sinkronisasi KUHAP dan KUHP Dengan Perundan-Undangan Lainnya
MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM PIDANAMELALUI SINKRONISASI KUHAP DAN KUHPDENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYAI. LATAR BELAKANGSistem hukum pidana Indonesia berinduk pada KUHP yang berasal dari wetboek van Straftrecht dan KUHAP yang dianggap karya agung anak bangsa ternyata dalam perjalanannya banyak mengandung kelemahan, seperti halnya akhir-akhir ini...
Makalah Pokok-Pokok Perubahan Hukum Acara Pidana
BAB I PENDAHULUANRancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) memiliki arti penting bagi Negara Indonesia. RUU tentang KUHP dan RUU tentang HAP ini merupakan upaya nyata untuk melakukan pembaruan hukum pidana nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah...
Seperti ini Prosesnya, Jika Polisi Melakukan Pembunuhan atau Kejahatan Lainnya
Pembunuhan BerencanaPasal pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."Yang...
Macam-macam Delik dalam KItab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Delik dalam bahasa Belanda disebut dengan delict atau strafbaar feit yang berarti tindak pidana. Sedangkan menurut Wikipedia Delik dikenal dengan sebutan Dolus yang merupakan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan secara sengaja oleh terduga pelaku kepada korban.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik adalah tindak pidana, perbuatan...
Prosedur Lengkap Upaya Hukum Banding Perkara Pidana (26 Halaman)
Perkara Pidana - Tahap Banding
Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya...
Rangkuman Hukum Acara Pidana Lengkap
1. Pengertian Hukum Acara Pidana
Pengertian Hukum Acara Pidana menurut para ahli, al:
a. Prof Dr. R. Wirjono Projodikoro, SH:
Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan...
08 - Tata Urut Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri
Catatan Staf Magang - Andi Akbar Muzfa, S.H.
LAWFIRM BERTUA & CO
Jl. Sunan Drajad, RT.2/RW.5, Jati, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220...
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana
Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif...
Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Acara Pidana
Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Acara Pidana
Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakakn oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut....
Prosedur Sidang Pembacaan Putusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri
SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN
(Materi Hukum Acara Pidana)
Sebelum menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwa,segala sesuatu yang terbukti dipersidangann,tuntutan pidana,pembelaan dan tanggapan-tanggapan.apabila perkara ditangani oleh majelis haki.maka dasar –dasar pertimbangan tersebut harus dimusywarahkan oleh majelis haki.setelah...
Prosedur Sidang Pembacaan Tuntutan, Pembelaan Dan Tanggapan
SIDANG PEMBACAAN TUNTUTAN PIDANA,PEMBELAAN DAN TANGGAPAN TANGGAPAN
(Materi Hukum Acara Pidana)
Pembacaan tuntutan pidana (requisitor)
Setelah membuka sidang,hakim ketua menjelaskan bahwa acar sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan pidana.selanjutnya hakim ketua bertanya pada jaksa penuntut umum apakah siap mengajukan tuntutan pidana pada sidang hari...
.jpg)
.jpg)
