Makalah Hukum Agraria Tentang Hak-hak Atas Tanah(Pengaturan dan Pendaftaran Tanah)BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangSebagaimana diketahui sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria berlaku bersamaan dua perangkat hukum tanah di Indonesia (dualisme). Satu bersumber pada hukum adat disebut hukum tanah adat dan yang lain bersumber pada hukum barat disebut...
View All MAKALAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
- Makalah Pencemaran Nama Baik Melalui Media SosialMakalah : Perorangan - Judul : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Hukum Pidana)BAB...
Penjelasan Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah
.jpg "Penjelasan Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah")
Peralihan Hak Milik Atas TanahPenjualan di Bawah Tangan dalam Rangka Eksekusi Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan melalui pelelangan umum, karena dengan cara demikian diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek, hak tanggungan yang dijual.Dalam keadaan tertentu apabila melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan...
Sistematika Pengaturan Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah
Sistematika Pengaturan Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah
Dengan pendekatan pengertian hak penguasaan atas tanah sebagai, “lembaga hukum” dan “hubungan hukum konkret”, nketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya ndapat disusun dan dipelajari dalam suatu sistematika yang khas dan masuk akal.
Dikatakan “khas”, karena hanya dijumpai dalam Hukum Tanah dan tidak...
Pengertian Tanah dan Hukum Tanah Menurut UUPA
Pengertian Tanah dan Hukum Tanah
1. Pengertian Tanah
Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh...
Pengertian Jual Beli Tanah Menurut Pasal 1457 KUUHPdt
Pengertian Jual Beli Tanah Menurut Pasal 1457 KUUHPdt.
Jual beli Tanah adalah suatu perjanjian dimana pihak yang mempunyai tanah yang disebut “Penjual”, berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, yang disebut “Pembeli”. Sedangkan pihak pembeli berjanji dan mengikatkan untuk membayar harya yang...
Tujuan Penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria
Tujuan Penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria
Tujuan di Undang-Undang UUPA sebagai tujuan Hukum Agraria Nasional yaitu :
a. Meletakkan dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur....
.jpg)
.jpg)
