Surat Pernyataan Kesanggupan CPNS dan Lain-LainSanggup artinya bersedia atau mau menunaikan suatu tugas dan pekerjaan. Surat pernyataan kesanggupan merupakan sebuah pernyataan kesanggupan diri seseorang untuk melakukan tugas tertentu atau mau menaati kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Misal, kesanggupan seseorang untuk memenuhi target tugas sesuai...
View All MAKALAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
- Makalah Pencemaran Nama Baik Melalui Media SosialMakalah : Perorangan - Judul : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Hukum Pidana)BAB...
Contoh Format - Surat Pernyataan Hutang (Format Terbaru)
.jpg "Contoh Format - Surat Pernyataan Hutang (Format Terbaru)")
Surat Pernyataan HutangSurat pernyataan hutang banyak dibuat, karena urusan mengenai keuangan merupakan hal yang sensitif. Surat pernyataan ini biasanya ditujukan kepada perseorangan, maupun suatu lembaga keuangan, berisi besaran hutang, jangka waktu pelunasan, besaran cicilan, serta pernyataan lain sesuai dengan kesepakatan. Surat pernyataan hutang ini...
Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata - Lengkap 17 Halaman
Senior Kampus - Banyak dari kalangan masyarakat umum yang mempertanyakan, apa sih perbedaan dari hukum pidana dan hukum perdata? nah... tanpa berlama-lama berikut kami rangkum penjelasan selengkap-lengkapnya terkait perbedaan mendasar atau perbedaan umum hukum pidana dan hukum perdata.Daftar isi :Penjelasan lengkap Hukum Pidana IndonesiaPenjelasan lengkap...
Perbedaan Cerai Talak dan Gugat Cerai Serta Proses Hukum diPengadilan
Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Umar, dari Nabi Saw bersabda: hal halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR. Abu Daud)Sebelum anda melanjutkan membaca artikel ini, alangkah baiknya jika anda ingin bercerai atau talak bagi suami, maka sekiranya anda kembali memikirkan upaya damai atau rujuk.PEMBAHASANPerbedaan...
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Perdata, Pidana dan Tatanegara
SENIORKAMPUS.COM - Perbuatan Melawan Hukum
1. Perspektif Hukum Perdata
Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata.
Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :
“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang...
Dituduh Meniru Merek, Kuasa Hukum KOBASS Pinrang Keberatan!
SENIORKAMPUS - Blogger Sulsel - Belakan ini warga Kabupaten Pinrang ramai membahas tentang Kopi Basseang (KOBASS) Kopi Asli Khas Kabupaten Pinrang yang "digugat" oleh Perusahaan raksasa asal Jakarta karena dituding meniru merek mereka "COBAZ".
Mendengar kabar yang beredar tersebut, kami langsung mengkonfirmasi ke pihak KOBASS "Kopi Basseang" yang...
Prosedur Lengkap Jual Beli Tanah Dan Bangunan (PPJB dan AJB)
Sebelum kita membahas tentang prosedur jual beli tanah atau tanah berikut bangunannya dengan cara yang tepat sesuai hukum yang berlaku di negara kita, alangkah baiknya kita perjelas dulu apa itu PPJB dan AJB.
Pengertian & Perbedaan PPJB & AJB
Pada proses transaksi jual beli tanah, kita seringkali mendengar dua istilah ini, PPJB dan AJB. Kedua...
Memahami Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata
Perbuatan Melawan Hukum dlm Hukum Perdata Indonesia
Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begutu pula Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa...
7 Hal Penting Dalam Mengajukan Gugatan Cerai Istri Kepada Suami
Penjelasan lengkap tentang Prosedur mengajukan gugatan cerai istri kepada suami berhubungan dengan dokumen dan surat-surat yang harus anda siapkan. Jika Anda (Istri) berpikir bahwa rumah tangga Anda tak bisa dipertahankan lagi selanjutnya memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian, tindakan pertama yang bisa dilakukan ialah dengan cara mendaftarkan...
Dasar Hukum Berlakunya Hukum Perdata
.jpg)
.jpg)
Dasar Hukum Berlakunya Hukum PerdataHUKUM PERDATA - Apabila dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS dan Undang-undang Dasar sementara 1950 terdapatnya aturan peralihan, di mana salah satu maksud diadakannya aturan peralihan tersebut adalah "untuk menjadi dasar berlakunya terus peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ...
Hukum Perdata dan Pemberlakuannya di Indonesia
.jpg)
.jpg)
Hukum Perdata dan Pemberlakuannya di IndonesiaHUKUM PERDATA - Hukum perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis), dimana masing-masing golongan penduduk mempunyai hukum perdata sendiri, kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi. Keanekaragaman hukum perdata di Indonesia ini sebenarnya sudah berlangsung lama, bahkan...
KUHPerdata Setelah Indonesia Merdeka
.jpg)
.jpg)
Kedudukan BW/KUHPerdata sebagai undang-undang setelah Indonesia merdeka
Era globalisasi yang melanda dunia pada dekade terakhir, berpengaruh terhadap Indonesia yang tidak henti-hentinya dilanda berbagai krisis, baik ekonomi, politik, HAM, keamanan negara dan sebagainya, tanpa kompromi, Indonesia sebagai Negara besar harus tetap eksis memperhatikan...
Sejarah Terbentuknya Hukum Perdata
.jpg)
.jpg)
SEJARAH TERBENTUKNYA HUKUM PERDATA
Berkaitan dengan sejarah terbentuknya hukum perdataBW, dalam hal ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Sebaliknya sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda juga tidak bisa dipisahkan dengan sejarah terbentuknya Code Civil Perancis"...
Istilah dan Pengertian Hukum Perdata
.jpg)
.jpg)
HUKUM PERDATA - Dalam kurikulum Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum di Indonesia pada awal berdirinya telah ditemui berbagai istilah dan atau penamaan dari “hukum perdata”, baik itu pada Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum maupun Akademi Hukumny...
Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia
.jpg)
.jpg)
Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia
Sejarah membuktikan bahwa Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak lepas dari Sejarah Hukum Perdata Eropa.
Bermula di benua Eropa, terutama di Eropa Kontinental berlaku Hukum Perdata Ramawi, disamping adanya Hukum tertulis dan Hukum kebiasaan setempat. Diterimanya Hukum Perdata Romawi pada...
Pengertian Hukum Perdata
.jpg)
.jpg)
Pengertian Hukum Perdata Yang dimaksud dengan Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. Perkataan Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua Hukum Privat materiil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari Hukum Pida...
.jpg)
.jpg)
