Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Baru: Memahami Delik Pengambilan Barang Milik Orang Lain dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Update :

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Baru: Memahami Delik Pengambilan Barang Milik Orang Lain dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Advokat Indonesia - Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mengganggu rasa aman, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Seiring dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, negara tetap mempertahankan pengaturan mengenai pencurian sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila seluruh unsur deliknya terpenuhi secara sah menurut hukum.

Dalam KUHP Baru, ketentuan mengenai pencurian diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan:

"Setiap Orang yang mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Rumusan pasal tersebut menjadi dasar utama dalam setiap penanganan perkara pencurian. Meskipun terlihat sederhana, setiap kalimat dalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur hukum yang wajib dibuktikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka seseorang tidak dapat dipidana karena tindak pidana pencurian.

Unsur pertama adalah "Setiap Orang." Unsur ini menunjukkan bahwa setiap individu dapat menjadi pelaku tindak pidana pencurian sepanjang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Dengan demikian, siapa pun yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Unsur kedua adalah "mengambil barang." Dalam perspektif hukum pidana, mengambil berarti memindahkan suatu barang dari kekuasaan atau penguasaan orang lain ke dalam penguasaan pelaku atau pihak lain yang dikehendakinya. Perbuatan mengambil dianggap selesai ketika barang tersebut telah berpindah dari penguasaan korban, meskipun pelaku belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya.

Unsur ketiga adalah "barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain." Unsur ini menegaskan bahwa objek pencurian harus berupa barang yang memiliki pemilik. Barang tersebut tidak harus sepenuhnya dimiliki oleh korban. Apabila korban hanya memiliki sebagian hak atas barang tersebut, unsur ini tetap dapat terpenuhi. Sebaliknya, seseorang pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena mencuri barang miliknya sendiri, kecuali terdapat keadaan hukum tertentu yang mengubah status penguasaan barang tersebut.

Unsur keempat adalah "dengan maksud untuk dimiliki." Unsur ini menunjukkan adanya tujuan dari pelaku untuk menguasai barang tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri. Maksud tersebut menjadi bentuk kesengajaan yang harus ada sejak awal perbuatan dilakukan. Apabila seseorang hanya meminjam barang tanpa izin dengan niat mengembalikannya dalam keadaan tertentu, maka konstruksi hukumnya dapat berbeda dan harus dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyidikan.

Unsur kelima adalah "secara melawan hukum." Unsur ini berarti pengambilan barang dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya dasar hukum yang membenarkan tindakan tersebut. Apabila pengambilan dilakukan berdasarkan izin pemilik, perintah undang-undang, atau alasan pembenar yang diakui hukum, maka unsur melawan hukum tidak terpenuhi.

Dengan demikian, untuk membuktikan tindak pidana pencurian menurut Pasal 476 KUHP Baru, aparat penegak hukum wajib membuktikan adanya tindakan mengambil, adanya barang milik orang lain, adanya maksud untuk memiliki barang tersebut, serta dilakukan secara melawan hukum. Kelima unsur tersebut harus terbukti secara kumulatif agar seseorang dapat dipidana karena pencurian.

Selain mengatur pencurian biasa, KUHP Baru juga mengenal bentuk-bentuk pencurian dengan keadaan tertentu yang mengakibatkan ancaman pidana menjadi lebih berat. Misalnya, pencurian yang dilakukan dengan pemberatan, pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, maupun pencurian dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikutnya. Faktor-faktor seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh lebih dari satu orang, merusak atau membongkar tempat penyimpanan, maupun menggunakan kekerasan terhadap korban menjadi keadaan yang dapat memperberat pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian perkara pencurian umumnya dilakukan melalui keterangan saksi, rekaman kamera pengawas (CCTV), barang bukti hasil curian, hasil penyitaan, keterangan ahli apabila diperlukan, petunjuk, serta pengakuan terdakwa yang didukung alat bukti lainnya. Seluruh alat bukti tersebut harus saling bersesuaian sehingga mampu memberikan keyakinan kepada hakim bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., menjelaskan bahwa dalam perkara pencurian, fokus utama penegakan hukum bukan hanya pada hilangnya suatu barang, tetapi juga harus dibuktikan adanya niat pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Menurutnya, tidak setiap penguasaan terhadap barang milik orang lain dapat langsung dikualifikasikan sebagai pencurian apabila unsur-unsur yang ditentukan undang-undang belum terpenuhi. "Dalam praktik hukum pidana, penyidik harus mampu membedakan antara pencurian, penggelapan, sengketa kepemilikan, maupun hubungan keperdataan. Kesalahan dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan dapat berakibat pada tidak tepatnya penerapan pasal dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan," ujar Andi Akbar Muzfa (14/09).

Sebagai advokat yang telah berpengalaman menangani berbagai perkara pidana di Jakarta, Makassar, maupun berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Andi Akbar Muzfa menilai bahwa perkara pencurian sering kali memiliki kompleksitas yang tidak terlihat di permukaan. Tidak sedikit perkara yang pada awalnya dilaporkan sebagai pencurian, namun setelah dilakukan pendalaman ternyata lebih tepat dikualifikasikan sebagai penggelapan, wanprestasi, atau bahkan sengketa perdata mengenai kepemilikan barang. Oleh karena itu, menurutnya, setiap perkara harus dianalisis secara komprehensif berdasarkan alat bukti dan kronologi yang sebenarnya.

Lebih lanjut, Andi Akbar Muzfa menegaskan bahwa penerapan KUHP Baru harus tetap berorientasi pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. "Hukum pidana merupakan ultimum remedium yang penerapannya harus dilakukan secara cermat. Setiap unsur delik harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah sehingga seseorang tidak dipidana hanya berdasarkan dugaan atau asumsi. Prinsip inilah yang menjadi fondasi negara hukum dan harus dijaga dalam setiap proses penegakan hukum pidana," tegasnya (14/09).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai tindak pidana pencurian tetap menjadi instrumen penting dalam melindungi hak kepemilikan setiap warga negara. Pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian tidak hanya diperlukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat agar mampu membedakan antara perbuatan yang benar-benar merupakan tindak pidana dengan perbuatan yang sejatinya berada dalam ranah hukum perdata. Penegakan hukum yang objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah akan menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penulis : Siska Amalia Halim, SH
Narasumber : Advokat Andi Akbar Muzfa, SH

Read More.. →

Maraknya Kasus Pencurian Jadi Sorotan, Advokat Andi Akbar Ingatkan Ancaman Pidana dan Hak Korban Update :

Maraknya Kasus Pencurian Jadi Sorotan, Advokat Andi Akbar Ingatkan Ancaman Pidana dan Hak Korban

JAKARTA - Tindak pidana pencurian masih menjadi salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari pencurian kendaraan bermotor, pencurian dalam rumah, pencurian di tempat usaha, hingga pencurian yang dilakukan dengan pemberatan, perkara ini terus mendominasi laporan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Selain menimbulkan kerugian materiil, tindak pidana pencurian juga dinilai berdampak pada rasa aman masyarakat dan dapat mengganggu ketertiban umum apabila tidak ditangani secara efektif.

Menanggapi fenomena tersebut, Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H. menegaskan bahwa pencurian merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

“Pencurian pada prinsipnya adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Meskipun terlihat sederhana, tindak pidana ini memiliki konsekuensi hukum yang cukup serius karena menyangkut hak kepemilikan seseorang yang dilindungi oleh hukum,” ujar Andi Akbar kepada media, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, KUHP Nasional membedakan beberapa bentuk pencurian berdasarkan cara, keadaan, dan akibat yang ditimbulkan. Semakin berat modus atau keadaan yang menyertai perbuatan tersebut, semakin berat pula ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Ia menjelaskan bahwa pencurian biasa pada dasarnya dapat dikenakan pidana penjara, sedangkan pencurian yang dilakukan dengan pemberatan, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan secara bersama-sama, merusak atau membongkar tempat penyimpanan, maupun menggunakan sarana tertentu untuk mempermudah kejahatan, dapat dikenakan ancaman pidana yang lebih berat.

“Dalam praktik penegakan hukum, penyidik tidak hanya melihat apakah suatu barang telah diambil, tetapi juga memperhatikan cara pelaku melakukan perbuatannya, lokasi kejadian, jumlah pelaku, serta kerugian yang ditimbulkan,” jelasnya.

Andi Akbar menambahkan bahwa dalam sejumlah kasus, tindak pidana pencurian sering kali disertai tindak pidana lain, seperti perusakan, penggelapan, penadahan, bahkan kekerasan terhadap korban.

Apabila pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kata dia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang lebih berat dan ancaman hukumannya jauh lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa.

“Pencurian yang disertai kekerasan bukan lagi semata-mata kejahatan terhadap harta benda, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan dan keamanan korban. Karena itu ancaman pidananya lebih berat,” katanya.

Lebih lanjut, Andi Akbar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan pencurian. Menurutnya, setiap orang tetap memiliki hak untuk diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Sering kali kita melihat terduga pelaku pencurian menjadi korban pengeroyokan atau tindakan kekerasan massa. Padahal tindakan tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukannya. Penanganan pelaku seharusnya diserahkan kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

Dari sisi korban, ia menyarankan agar setiap peristiwa pencurian segera dilaporkan kepada pihak kepolisian disertai bukti-bukti yang tersedia, seperti rekaman CCTV, foto, dokumen kepemilikan barang, maupun keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Menurutnya, langkah cepat dalam pelaporan sering kali menjadi faktor penting untuk membantu proses penyelidikan dan meningkatkan peluang pengungkapan perkara.

“Korban berhak memperoleh perlindungan hukum dan menuntut pertanggungjawaban terhadap pelaku. Oleh karena itu, seluruh bukti yang berkaitan dengan peristiwa pencurian sebaiknya diamankan sejak awal untuk mendukung proses hukum,” jelasnya.

Andi Akbar juga menilai bahwa upaya pencegahan harus menjadi perhatian bersama. Penggunaan sistem keamanan yang memadai, peningkatan kewaspadaan lingkungan, serta pemanfaatan teknologi pengawasan dinilai dapat membantu menekan angka kejahatan terhadap harta benda.

“Penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan langkah pencegahan yang efektif. Masyarakat dan aparat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman serta meminimalkan peluang terjadinya tindak pidana pencurian,” tegasnya.

Kalangan hukum menilai bahwa pencurian tetap menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum pidana karena tingginya angka kejadian di berbagai daerah. Oleh karena itu, penanganan yang profesional, perlindungan terhadap korban, serta penerapan hukum yang konsisten menjadi faktor penting dalam menjaga rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat. (Sartika)

Read More.. →

Perbedaan Pasal Pencurian KUHP Baru dan KUHP Lama Update :

Berikut ini adalah penjelasan lengkap dan mendalam mengenai persamaan dan perbedaan Pasal Pencurian dalam KUHP Baru dan KUHP Lama, disertai dengan penjelasan hukum, dasar pasal, contoh kasus, proses peradilan, serta hambatan dalam pendampingan hukum oleh advokat. Penjelasan ini disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum.

1. Penjelasan Lengkap tentang Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Unsur pokok dari pencurian adalah:

• Ada barang yang diambil.

• Barang tersebut adalah milik orang lain.

• Pengambilan dilakukan secara melawan hukum.

• Ada niat untuk memiliki secara permanen.

• Dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan pemilik.

Tindak pidana pencurian tergolong sebagai delik terhadap harta kekayaan, dan pada umumnya merupakan delik biasa, namun dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi delik aduan atau delik dengan pemberatan tergantung unsur tambahan seperti dilakukan malam hari, dengan pemberatan senjata, atau dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Pencurian bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya:

• Pencurian biasa (tanpa pemberatan).

• Pencurian dengan pemberatan (misalnya dilakukan malam hari, menggunakan kekerasan, atau oleh lebih dari satu orang).

• Pencurian ringan (nilai barang yang dicuri sangat kecil).

• Pencurian dalam keluarga (misalnya antara suami-istri atau anak dan orang tua).

2. Dasar Hukum dalam KUHP Lama dan KUHP Baru serta Penjelasan Lengkapnya

KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht, WvS):

• Pasal 362 KUHP Lama:

  "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah."

Penjelasan:

• Pasal 362 ini merupakan pasal induk pencurian. Jika tidak ada pemberatan atau keadaan khusus, maka inilah pasal yang dikenakan.

• Tidak mengatur secara eksplisit unsur subyektif kecuali “maksud untuk memiliki”.

• Pasal 363 KUHP Lama: Mengatur pencurian dengan pemberatan, seperti:

  • Dilakukan malam hari

  • Dilakukan oleh dua orang atau lebih

  • Dengan merusak atau memanjat

  • Menggunakan kunci palsu

  • Dilakukan terhadap hewan ternak

• Pasal 364 KUHP Lama: Mengatur pencurian ringan (nilai kecil).

• Pasal 367 KUHP Lama: Mengatur pencurian dalam keluarga (suami-istri, orang tua-anak).

KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023):

KUHP Baru mulai berlaku efektif pada tahun 2026, menggantikan KUHP warisan kolonial. Pencurian diatur dalam BAB XXX Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan, Pasal 610 dan seterusnya.

• Pasal 610 KUHP Baru:

  "Setiap orang yang mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Penjelasan:

• Secara substansi tidak banyak berubah dari Pasal 362 KUHP Lama.

• Namun KUHP Baru menggunakan bahasa Indonesia modern, sistematika jelas, dan sistem denda yang diperbarui (kategori I sampai dengan kategori VII).

• Denda kategori V maksimal adalah Rp500.000.000 (sesuai lampiran KUHP Baru).

• Pasal 611-613 KUHP Baru: Mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yang substansinya setara dengan Pasal 363 KUHP Lama.

• Pasal 614 KUHP Baru: Pencurian ringan (nilai kerugian di bawah Rp2.500.000).

• Pasal 616 KUHP Baru: Pencurian dalam hubungan keluarga, namun dengan pendekatan hukum pidana modern (misalnya: penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan).

Persamaan:

• Unsur pokok pencurian tetap sama (perbuatan mengambil, milik orang lain, maksud memiliki secara melawan hukum).

• Masih membedakan antara pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dalam keluarga.

Perbedaan:

• KUHP Baru menggunakan sistematika pasal yang lebih modern dan terstruktur.

• Bahasa hukum lebih mudah dipahami publik.

• Sistem pidana denda diperjelas dengan kategori (kategori I-VII).

• KUHP Baru mempertegas perbedaan penuntutan antara delik biasa dan delik aduan (misalnya pencurian dalam keluarga adalah delik aduan).

• Diperjelas nilai kerugian untuk pencurian ringan (minimal dan maksimal).

• Pendekatan hukum pidana restoratif lebih tampak dalam KUHP Baru.

3. Contoh Kasus dan Perbandingan Penanganannya dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Kasus 1 - Pencurian Biasa:
Seseorang mengambil handphone milik orang lain yang sedang dicas di kafe, lalu melarikan diri.

• KUHP Lama:

  • Pasal 362 digunakan.

  • Ancaman pidana maksimal 5 tahun.

  • Penilaian kerugian tidak berpengaruh signifikan selama unsur "memiliki barang orang lain secara melawan hukum" terpenuhi.

  • Denda maksimal hanya Rp60.

• KUHP Baru:

  • Pasal 610 digunakan.

  • Ancaman tetap 5 tahun.

  • Denda dapat dikenakan hingga kategori V (Rp500 juta).

  • Jika kerugian di bawah Rp2.500.000, bisa dikenakan Pasal 614 (pencurian ringan) dengan pidana lebih ringan.

Kasus 2 - Pencurian dalam Keluarga:
Seorang anak mencuri uang dari dompet ibunya untuk membeli rokok.

• KUHP Lama:

  • Pasal 367 digunakan.

  • Penuntutan tergantung pengaduan.

  • Jika pelaku adalah anak belum dewasa, berlaku sistem peradilan anak.

• KUHP Baru:

  • Pasal 616 digunakan.

  • Lebih rinci dalam menyebut siapa saja yang termasuk keluarga.

  • Penuntutan hanya atas pengaduan dari pihak keluarga.

  • Ada ruang untuk restoratif justice secara lebih luas.

Kasus 3 - Pencurian dengan Pemberatan:
Dua orang membobol rumah tetangga pada malam hari dan mengambil perhiasan.

• KUHP Lama:

  • Pasal 363 digunakan.

  • Dikenakan pemberatan karena dilakukan malam hari dan oleh dua orang.

  • Ancaman bisa mencapai 7 tahun penjara.

• KUHP Baru:

  • Pasal 611 dan 612 digunakan.

  • Unsur pemberatan sama.

  • Penekanan pada unsur kesengajaan dan perencanaan.

  • Sistem denda dan restitusi lebih tertata.

4. Kesimpulan dan Hambatan dalam Proses Peradilan dan Pendampingan Hukum

Kesimpulan:

• Pencurian tetap merupakan salah satu tindak pidana yang paling banyak terjadi di masyarakat.

• Secara prinsip, KUHP Baru tidak mengubah banyak substansi, namun memperjelas struktur, bahasa, dan pendekatan pemidanaan.

• KUHP Baru cenderung lebih berpihak pada kepastian hukum dan memberikan ruang bagi penyelesaian non-litigasi (restoratif justice).

• Dalam KUHP Baru, lebih tegas mengenai batasan nilai kerugian untuk membedakan pencurian biasa dan ringan.

Hambatan dalam proses peradilan dan pendampingan hukum oleh advokat:

1. Interpretasi nilai kerugian: Penentuan apakah suatu pencurian tergolong ringan bisa menjadi perdebatan di pengadilan jika tidak ada penilaian barang yang jelas atau aktual.

2. Perbedaan penerapan antar wilayah hukum: Belum semua aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) siap menggunakan KUHP Baru, apalagi yang terbiasa dengan KUHP Lama.

3. Pengetahuan masyarakat yang rendah: Korban atau pelaku sering tidak memahami bahwa hubungan kekeluargaan bisa membatalkan penuntutan (delik aduan).

4. Advokat sering tidak mendapatkan akses awal: Pada proses penyidikan, pendampingan hukum kadang baru dimulai saat pelimpahan ke kejaksaan, sehingga posisi klien kurang kuat dalam pembelaan awal.

5. Masih minimnya penerapan keadilan restoratif: Meski sudah didorong dalam KUHP Baru, pelaksanaannya masih tergantung kebijakan lokal dan pemahaman aparat penegak hukum.

6. Penghitungan nilai kerugian dan mekanisme restitusi belum seragam: Sehingga kadang mempersulit dalam membela klien untuk meringankan hukuman atau mengalihkan ke pendekatan non-pemidanaan.
   
   

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk diterbitkan oleh :
Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum
Andi Akbar Muzfa, SH & Partners (ABR Law Office)

Read More.. →

Penjelasan Lengkap Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362–367 KUHP) Update :

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362–367 KUHP) 

1. Penjelasan lengkap dan terperinci tentang tindak pidana pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Pencurian termasuk dalam kategori delik kejahatan terhadap harta kekayaan dan diatur dalam Bab XXII KUHP.

Unsur-unsur dari tindak pidana pencurian meliputi:

• Mengambil: artinya ada tindakan nyata memindahkan barang dari kekuasaan atau pemilik aslinya

• Sesuatu barang: bisa benda bergerak atau benda yang bisa dialihkan tempat

• Seluruhnya atau sebagian milik orang lain: berarti tidak harus seluruh kepemilikan, bisa juga hasil patungan atau pinjaman

• Dengan maksud memiliki secara melawan hukum: ada niat jahat (mens rea) untuk menjadikan barang itu sebagai milik sendiri secara tidak sah

Jenis-jenis pencurian dalam KUHP dibedakan berdasarkan cara dilakukan, keadaan tertentu, atau hubungan pelaku dan korban:

• Pencurian biasa (Pasal 362)

• Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363)

• Pencurian dengan kekerasan atau ancaman (Pasal 365)

• Pencurian dalam keluarga (Pasal 367)

2. Dasar hukum atau isi pasal yang mengatur serta penjelasannya

Pasal 362 KUHP – Pencurian Biasa
"Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah."

Pasal 363 KUHP – Pencurian dengan Pemberatan
Pemberatan terjadi jika:

1. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

3. Dilakukan dengan memanjat, membongkar, atau merusak untuk masuk

4. Dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

5. Mengakibatkan kerugian besar

Hukuman maksimal dapat mencapai 7 tahun.

Pasal 364 KUHP – Pencurian Ringan
Jika barang yang dicuri bernilai sangat kecil dan tidak disertai pemberatan, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda ringan. Termasuk delik aduan (perlu laporan korban).

Pasal 365 KUHP – Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman (Perampokan)

• Ayat (1): Pidana paling lama 9 tahun

• Ayat (2): Jika dilakukan malam hari, atau oleh dua orang, atau dengan senjata → pidana maksimal 12 tahun

• Ayat (3): Jika luka berat → pidana 15 tahun

• Ayat (4): Jika korban meninggal → pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun

Pasal 366 KUHP – Pencurian karena keadaan darurat (force majeure)
Dapat menjadi alasan pemaaf jika dilakukan untuk menyelamatkan diri dari bahaya besar.

Pasal 367 KUHP – Pencurian oleh Anggota Keluarga
Jika pencurian dilakukan oleh suami terhadap istri, anak terhadap orang tua atau sebaliknya, tidak dapat dituntut kecuali ada pengaduan.

Jika diatur dalam tindak pidana khusus:

• UU Perlindungan Konsumen jika menyangkut pencurian dalam transaksi

• UU ITE jika pencurian terjadi di dunia digital

• KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga telah menata ulang redaksi pasal-pasal pencurian

3. Contoh kasus beserta penjelasan lengkap dan detail

Kasus: Pencurian sepeda motor di parkiran minimarket oleh dua pelaku (2022)

Kronologi:

• Dua orang laki-laki menggunakan jaket ojek online masuk ke area parkir minimarket.

• Salah satu pelaku berpura-pura menjadi pelanggan, sementara pelaku lainnya mematahkan kunci motor dengan kunci T.

• Aksi mereka terekam CCTV dan korban segera melapor ke polisi.

Pasal yang diterapkan:

• Pasal 363 KUHP karena:

  • Dilakukan oleh dua orang

  • Menggunakan alat untuk merusak kunci

  • Terjadi di tempat umum

Putusan:

• Pengadilan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada kedua pelaku berdasarkan bukti rekaman CCTV, kesaksian korban, dan barang bukti berupa kunci T.

4. Proses peradilan terkait tindak pidana pencurian

Penyelidikan

• Polisi menerima laporan dari korban atau saksi.

• Petugas mengamankan lokasi, memeriksa CCTV, dan mengambil keterangan saksi awal.

• Tujuan: menentukan apakah peristiwa mengandung unsur pidana.

Penyidikan

• Setelah ada cukup bukti awal, penyidik menetapkan pelaku sebagai tersangka.

• Dilakukan penangkapan dan penahanan jika memenuhi syarat (misalnya ancaman di atas 5 tahun).

• Penyidik mengumpulkan alat bukti: keterangan saksi, ahli, dokumen, hasil forensik, rekaman CCTV.

Penuntutan

• Setelah berkas lengkap (P-21), jaksa menerima dan menyusun surat dakwaan.

• Jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan negeri untuk disidangkan.

Persidangan

• Agenda awal: pembacaan dakwaan

• Pemeriksaan saksi dan alat bukti

• Pemeriksaan terdakwa

• Tuntutan dari jaksa (requisitoir)

• Pembelaan dari terdakwa/kuasa hukum (pleidoi)

• Putusan hakim (putusan bisa berupa pidana penjara, percobaan, atau pembebasan)

Upaya hukum

• Banding: ke pengadilan tinggi jika terdakwa atau jaksa tidak puas dengan putusan

• Kasasi: ke Mahkamah Agung

• PK (Peninjauan Kembali): jika ada bukti baru (novum) atau kekeliruan hukum

5. Kesimpulan dan hambatan proses peradilan

Kesimpulan:

• Pencurian adalah kejahatan terhadap harta benda yang diatur cukup rinci dalam KUHP.

• Hukumannya bervariasi tergantung cara, situasi, dan akibat dari pencurian.

• Pencurian tidak hanya terbatas pada tindakan fisik tetapi juga bisa mencakup pencurian identitas, data digital, atau dalam ranah keluarga.

Hambatan yang mungkin timbul:

• Minimnya bukti langsung jika tidak ada saksi atau CCTV

• Barang curian telah dialihkan sehingga sulit ditemukan kembali

• Pelaku kabur atau identitas tidak diketahui

• Ketidaktahuan korban bahwa dia telah menjadi korban (khusus dalam pencurian digital atau data)

• Korban enggan melapor karena takut, malu, atau merasa tidak ada harapan

Read More.. →

Pasal Tindak Pidana Pencurian Ringan (tipiring) Dan Pemberatan Update :

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya RP 900.

Ketentuan tersebut terdiri dari unsur-unsur tindak pidana pencurian. Apabila tindakan seseorang memenuhi unsur-unsur pencurian, maka orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana. Dapat dilihat dalam ketentuan tersebut, tidak ditentukan objek apa yang menjadi barang curian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun hanya buah, apabila terpenuhi unsur-unsur pencurian, orang yang mencuri buah tetap dapat dikenakan pidana.

Read More.. →

Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian Dan Pembuktiannya Update :

Macam-macam Tindak Pidana Pencurian
Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

Pencurian biasa
Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Read More.. →

Penjelasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Berkualifikasi Update :

Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerd diefstal). Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan dengan ”pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang digunakan oleh R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu ”pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

Read More.. →

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Pasal 363 KUHP Update :

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian
Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut Lamintang, tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas itu terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

Read More.. →

Pengertian Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 - 367 KUHP Lama dan KUHP Baru Pasal 476 - 481 Update :

Pengertian Tindak Pidana Pencurian KUHP Lama dan KUHP Baru
Catatan Kuliah - Andi Akbar Muzfa SH. 2011

Catatan Advokat - Andi Akbar Muzfa, SH. 2026

KUHP Lama
Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Bukum Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Read More.. →

Kupas Tuntas Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Pasal 362 Update :

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Selain merupakan suatu hal yang sama sekali tidak menyenangkan bagi pihak yang tertimpa musibah kejahatan tersebut, di satu sisi kejahatan juga sulit dihilangkan dari muka bumi ini.

Read More.. →