Apa pasal hukum paling umum yang digunakan untuk kasus judi online?

Andi Akbar Posted on 1:38 AM

1. Tindak Pidana Kasus Judi Online

Tindak pidana judi online adalah suatu bentuk kejahatan di mana seseorang dengan sengaja melakukan taruhan melalui media elektronik seperti situs web, aplikasi, atau platform digital lainnya. Taruhan ini biasanya melibatkan uang atau barang berharga lainnya yang dipertaruhkan atas dasar peluang atau ketidakpastian hasil. Dalam hukum Indonesia, judi dalam bentuk apapun tetap dilarang, termasuk yang dilakukan secara daring (online). Judi online dipandang sebagai pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban umum dan dapat merusak moralitas masyarakat. Perilaku berjudi secara online tetap dikategorikan sebagai perbuatan pidana walaupun dilakukan tanpa tatap muka atau melalui jaringan internet.

2. Dasar Hukum atau Isi Pasal yang Mengatur dan Penjelasannya

A. KUHP (UU No.1 Tahun 2023)

Pasal 426 KUHP berbunyi:
"Setiap orang yang tanpa hak mengadakan atau turut serta dalam permainan judi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Penjelasan:
Pasal ini mengatur bahwa semua bentuk perjudian, termasuk online, dianggap sebagai tindakan pidana. Kata "mengadakan atau turut serta" sudah mencakup pemain, bandar, penyelenggara, atau pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan judi.

B. UU ITE (UU No.11 Tahun 2008 juncto UU No.19 Tahun 2016)

Pasal 27 ayat (2) berbunyi:
"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Penjelasan:
Pasal ini dipakai untuk menjerat pihak-pihak yang tidak hanya berjudi, tetapi juga mendistribusikan atau menyediakan platform perjudian secara online. Ini memperluas cakupan penegakan hukum ke operator, penyebar link judi, atau penyedia fasilitas perjudian online.

C. UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) - UU No.8 Tahun 2010
Jika hasil perjudian online digunakan untuk keperluan lain, maka dapat dijerat juga dengan pencucian uang, karena uang hasil kejahatan dilarang untuk dibersihkan atau digunakan dalam transaksi sah.

3. Contoh Kasus Berdasarkan KUHP (UU No.1 Tahun 2023)

Kasus Fiktif:
Budi membuat sebuah grup WhatsApp berisi 50 orang yang rutin berjudi bola online setiap akhir pekan menggunakan aplikasi ilegal. Setiap taruhan dikumpulkan dan hasilnya dibagikan berdasarkan hasil pertandingan.

Analisis Hukum:

Budi berperan sebagai penyelenggara sekaligus pemain.
Budi dikenakan Pasal 426 KUHP karena ikut serta dan mengadakan perjudian.
Budi juga dapat dikenakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena memfasilitasi transaksi melalui media elektronik.
Jika uang taruhan disimpan di rekening khusus dan digunakan untuk keperluan lain, bisa dikenakan juga UU TPPU.

Sanksi:

Penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda sesuai kategori V di KUHP.
Tambahan hukuman dari pelanggaran UU ITE.

4. Proses Peradilan Terkait Tindak Pidana Ini

A. Penyelidikan
Pihak kepolisian (biasanya Cyber Crime Unit) melakukan investigasi berdasarkan laporan masyarakat, pemantauan aktivitas online, atau kerja sama dengan penyedia internet.

B. Penyidikan
Jika ditemukan bukti awal seperti riwayat transaksi, komunikasi grup judi, dan aktivitas login ke situs judi, maka penyidikan dilanjutkan:

Penyitaan barang bukti (handphone, laptop, rekening bank).
Pemanggilan dan pemeriksaan saksi dan tersangka.

C. Penahanan
Bila ada cukup bukti dan alasan subjektif seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri atau mengulangi perbuatan, maka dilakukan penahanan.

D. Pelimpahan Berkas
Setelah berkas lengkap (P-21), diserahkan ke kejaksaan untuk dibuatkan surat dakwaan.

E. Persidangan
Sidang dilaksanakan di pengadilan negeri. Jaksa membacakan dakwaan, terdakwa dan saksi diperiksa, alat bukti dikemukakan, lalu pembelaan dari pengacara disampaikan.

F. Putusan
Hakim memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, dan menentukan pidana yang dijatuhkan.

G. Upaya Hukum
Jika salah satu pihak tidak puas, bisa mengajukan:

Banding ke Pengadilan Tinggi.
Kasasi ke Mahkamah Agung.
Peninjauan Kembali (PK) jika ada bukti baru.

5. Perlindungan Hukum atau Upaya Hukum dari Pengacara - Kuasa Hukum atau Advokat

Pengacara dalam kasus judi online memiliki peran penting untuk:

Memastikan klien mendapatkan proses hukum yang adil.
Menguji legalitas alat bukti (apakah diperoleh sah atau melanggar hukum).
Mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang dianggap kabur atau tidak jelas.
Mendorong mitigasi hukuman dengan menonjolkan faktor-faktor seperti klien hanya pengguna biasa, bukan penyelenggara, atau beralasan terpaksa/mengikuti ajakan orang lain.
Mengajukan permohonan rehabilitasi jika klien berjudi karena ketergantungan perilaku (bukan sekadar kesenangan).
Menawarkan penyelesaian alternatif jika dimungkinkan (diversi untuk usia tertentu atau restorative justice).

Strategi pembelaan juga dapat diarahkan untuk membuktikan bahwa unsur kesengajaan atau unsur tanpa hak belum terbukti penuh, sehingga terdakwa bisa mendapatkan putusan bebas atau hukuman ringan.

6. Kesimpulan dan Hambatan dalam Proses Peradilan

Kesimpulan:
Pasal paling umum yang digunakan dalam kasus judi online adalah Pasal 426 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Kasus ini bisa melibatkan banyak pihak, dari pemain, bandar, hingga penyedia platform. Sanksi hukum yang dikenakan cukup berat, namun terdapat peluang perlindungan hukum untuk mengurangi atau membatalkan tuntutan jika prosedur tidak dijalankan dengan benar.

Hambatan dalam Proses Peradilan:

Sulitnya pelacakan: Situs judi online sering menggunakan server luar negeri, membuat pelacakan pelaku utama sulit.
Bukti elektronik: Perlu keahlian khusus untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menjaga keabsahan bukti digital agar sah di persidangan.
Faktor sosial: Kadang pelaku hanya korban ajakan atau kurang pemahaman tentang bahayanya judi online.
Sanksi yang tidak proporsional: Ada risiko pemidanaan berat terhadap pelaku minor atau pengguna biasa tanpa membedakan skala keterlibatannya.

Artikel Pertanyaan Terkait :

Konsultasi Hukum :
Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum
Andi Akbar Muzfa, SH & Partners (ABR & Rekan)

KONSULTASI HUKUM GERATIS...

Kantor Hukum ABR & PARTNERS dibawah pimpinan Andi Akbar Muzfa, SH., Membuka Konsultasi Hukum Geratis Buat Para Pencari Keadilan Yang Membutuhkan Pandangan dan Pertimbangan Hukum...
No. HP/WA : 082187566566
Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Sesamanya/Orang Lain...
Save Link - Andi AM

✂ Waktunya Belajar...

Loading Post...