Apakah pelaku judi online bisa dikenakan pasal pencucian uang?

Andi Akbar Posted on 12:15 AM

Berikut penjelasan lengkap tentang apakah pelaku judi online dapat dikenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), disertai semua aspek hukum dan prosesnya secara runut:

1. Penjelasan Lengkap dan Terperinci Tindak Pidana

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah proses menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana agar terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Dalam konteks judi online, terutama bagi penyelenggara atau pihak yang memperoleh keuntungan besar, tindakan menyamarkan hasil keuntungan tersebut ke dalam sistem keuangan formal (bank, aset, properti, investasi) bisa dikategorikan sebagai TPPU.

Pelaku judi online bisa dikenakan pasal pencucian uang apabila hasil kejahatannya (misalnya hasil dari taruhan yang dikumpulkan secara ilegal) diputar, dipindahkan, atau disamarkan dalam berbagai bentuk agar terhindar dari pelacakan aparat penegak hukum. Dalam hal ini, judi online berfungsi sebagai tindak pidana asal (predicate crime).

Pihak yang bisa dijerat bukan hanya pelaku utama, tetapi juga mereka yang membantu mengalihkan, menempatkan, atau menyembunyikan hasil uang tersebut.

2. Dasar Hukum dan Isi Pasal yang Mengatur

Dalam KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023):

Pencucian uang diatur dalam Pasal 432 sampai Pasal 436, khususnya:

Pasal 433 ayat (1):
"Setiap orang yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, yang kemudian:
a. menempatkan,
b. mentransfer,
c. membelanjakan,
d. menghibahkan,
e. menyumbangkan,
f. menitipkan,
g. membawa ke luar negeri,
h. menukarkan,
i. atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan
dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000)."

Penjelasan:
Pasal ini tidak mewajibkan pelaku utama TPPU sebagai pelaku tindak pidana asal. Artinya, jika seseorang terlibat dalam menyembunyikan hasil judi online (yang merupakan tindak pidana), maka bisa dijerat pasal pencucian uang, meskipun dia bukan pelaku utama perjudian.

UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010):

Pasal 3, 4, dan 5 dari UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga menyebut:

Pasal 3:
Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
Pasal 4 dan 5:
Menyasar pihak-pihak yang turut membantu atau menerima aliran dana hasil tindak pidana dan menyembunyikan asal-usulnya.

Dengan demikian, hasil judi online yang dialihkan ke rekening bank, dibelikan aset, atau digunakan untuk menyamarkan jejak keuangannya bisa dikenakan pasal ini.

3. Contoh Kasus dan Penjelasannya

Kasus Nyata (Disimulasikan Berdasarkan Struktur Hukum):
Seorang pemilik situs judi online, Tn. X, berhasil meraup keuntungan Rp5 miliar dari para pemain selama 6 bulan. Untuk menghindari pelacakan, uang tersebut ditransfer ke rekening istri dan anaknya, dibelikan properti atas nama orang lain, lalu sebagian diinvestasikan dalam bentuk usaha restoran.

Penjelasan Hukum:

Tn. X melakukan tindak pidana perjudian sebagai tindak pidana asal.
Saat dia memindahkan dan menggunakan dana itu dengan tujuan menyembunyikan asal-usul (hasil dari perjudian ilegal), maka dia melanggar Pasal 433 KUHP dan Pasal 3 UU TPPU.
Jika istrinya mengetahui asal-usul uang tersebut namun tetap menerima dan memanfaatkan, maka bisa dikenakan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010.

4. Proses Peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Konteks Judi Online

Penyelidikan

Aparat penegak hukum (misalnya PPATK dan Bareskrim) melakukan deteksi terhadap aliran dana mencurigakan dari rekening atau transaksi digital.
Penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada unsur penyamaran atau penyembunyian asal-usul uang.

Penyidikan

Setelah ditemukan bukti awal yang kuat, status naik ke penyidikan.
Rekening dan aset pelaku bisa diblokir sementara waktu.
Penyidik menelusuri seluruh aliran dana, pemilik, penerima, hingga bentuk investasi harta.

Pelimpahan ke Kejaksaan

Bila berkas dianggap lengkap (P21), maka kasus dilimpahkan ke Kejaksaan.
Jaksa menyusun surat dakwaan baik untuk pidana asal (judi) maupun TPPU secara kumulatif.

Persidangan

Jaksa membuktikan dua hal penting:
a) Bahwa dana berasal dari tindak pidana (judi online),
b) Bahwa dana itu telah diputar untuk menyamarkan asal-usulnya.
Terdakwa dan saksi diperiksa, termasuk ahli digital forensik dan keuangan.

Upaya Hukum (Banding/Kasasi/PK)

Jika terdakwa atau jaksa tidak puas dengan hasil persidangan, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, atau PK bila ada bukti baru.

5. Perlindungan Hukum atau Upaya dari Kuasa Hukum

Peran kuasa hukum atau advokat dalam perkara TPPU berkaitan judi online sangat penting, di antaranya:

Menggugat prosedur penyidikan jika ada pelanggaran hak-hak dasar tersangka.
Membela bahwa terdakwa tidak mengetahui asal dana, terutama jika hanya sebagai penerima pasif.
Mengajukan pembelaan soal tidak terpenuhinya unsur kesengajaan, misalnya dana investasi berasal dari aktivitas yang belum diputus sebagai tindak pidana.
Mengupayakan pemisahan perkara (split) antara pidana asal dan TPPU agar penanganannya adil.
Mengajukan pleidoi dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak berniat menyamarkan hasil kejahatan, melainkan hanya membelanjakan secara wajar.
Mengajukan permohonan restitusi atau pencabutan blokir aset bila terbukti bahwa harta tidak berkaitan dengan tindak pidana.

6. Kesimpulan dan Hambatan dalam Proses Peradilan

Pelaku judi online, khususnya penyelenggara atau yang memperoleh keuntungan besar, bisa dikenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang jika terbukti menyembunyikan, memindahkan, atau menggunakan uang hasil kejahatan judi online dengan tujuan menyamarkan asal-usulnya. Penegakan hukum dilakukan tidak hanya pada pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak lain yang turut membantu proses penyamaran aset.

Hambatan yang mungkin terjadi:

Sulitnya menelusuri asal-usul dana karena menggunakan teknologi enkripsi, akun palsu, atau crypto.
Keterbatasan kerja sama lintas negara untuk menelusuri aliran dana.
Banyaknya pelaku yang menggunakan nama pihak ketiga atau identitas fiktif.
Ketidakpahaman masyarakat bahwa menerima dana dari hasil judi online juga bisa terkena pidana pencucian uang.

Dengan demikian, pendekatan edukatif, deteksi dini oleh PPATK, dan kerja sama antara penegak hukum digital menjadi kunci utama dalam memberantas praktik judi online yang berujung pada pencucian uang.

Artikel Pertanyaan Terkait :

Konsultasi Hukum :
Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum
Andi Akbar Muzfa, SH & Partners (ABR & Rekan)

KONSULTASI HUKUM GERATIS...

Kantor Hukum ABR & PARTNERS dibawah pimpinan Andi Akbar Muzfa, SH., Membuka Konsultasi Hukum Geratis Buat Para Pencari Keadilan Yang Membutuhkan Pandangan dan Pertimbangan Hukum...
No. HP/WA : 082187566566
Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Sesamanya/Orang Lain...
Save Link - Andi AM

✂ Waktunya Belajar...

Loading Post...