Apakah barang bukti sabu harus ditemukan dulu untuk dijerat hukum?

Andi Akbar Posted on 5:12 AM

Berikut penjelasan lengkap mengenai apakah barang bukti sabu harus ditemukan dulu untuk dijerat hukum, beserta seluruh unsur hukumnya dalam konteks peraturan di Indonesia.

1. Penjelasan Lengkap tentang Tindak Pidana Terkait Barang Bukti Sabu

Tindak pidana narkotika, termasuk sabu (metamfetamin), merupakan tindak pidana khusus yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum lainnya. Dalam kasus ini, keberadaan barang bukti seringkali menjadi fokus utama dalam proses pembuktian hukum. Namun pertanyaannya: apakah seseorang tetap bisa dijerat hukum jika barang bukti sabu tidak ditemukan?

Jawabannya: Ya, seseorang tetap bisa dijerat hukum meskipun barang bukti sabu tidak ditemukan secara fisik, asalkan ada alat bukti lain yang cukup kuat dan saling berkaitan yang bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan menyalahgunakan atau menguasai sabu.

Alat bukti lain tersebut misalnya:

Hasil tes urin atau darah yang menyatakan positif narkotika.
Rekaman pembicaraan.
Saksi-saksi.
CCTV.
Chat atau transaksi digital.
Pengakuan tersangka yang didukung alat bukti lain.

Namun demikian, dalam praktiknya, barang bukti fisik tetap menjadi elemen sentral dan sangat penting, terutama untuk menjerat pasal-pasal yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, atau peredaran.

2. Dasar Hukum atau Isi Pasal yang Mengatur serta Penjelasan Lengkap

Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar utama adalah:

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebagai acuan umum proses peradilan pidana.

Pasal-pasal penting terkait:

Pasal 127 ayat (1)
Pengguna narkotika dapat dijerat hukuman meskipun tidak ditemukan barang bukti, selama bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa ia menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri.
Pasal 184 KUHAP menyebut bahwa alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah:
- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

Jika barang bukti fisik sabu tidak ditemukan, tapi keterangan terdakwa + saksi + hasil laboratorium + petunjuk saling menguatkan, maka tersangka tetap bisa dijerat.

Pasal 1 angka 21 UU Narkotika menjelaskan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, tanpa syarat bahwa narkotika harus ditemukan.

Namun, jika ingin menjerat seseorang sebagai pengedar atau kurir, maka barang bukti fisik hampir selalu dibutuhkan.

3. Contoh Kasus dan Penjelasan Lengkap

Contoh kasus:

Seorang mahasiswa ditangkap di rumah kos setelah diketahui sering memakai sabu. Saat ditangkap, tidak ditemukan sabu sama sekali. Namun:

Tes urine menunjukkan hasil positif sabu.
Dari ponsel pelaku, ditemukan chat pemesanan sabu.
Saksi menyatakan sering melihat pelaku memakai sabu bersama-sama.

Analisis hukum:

Meskipun tidak ditemukan sabu saat penangkapan, gabungan alat bukti berupa hasil tes medis, saksi, dan percakapan digital sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa pelaku adalah penyalahguna narkotika.

Hakim dalam kasus seperti ini tetap dapat memutuskan hukuman berupa rehabilitasi atau pidana penjara (jika terdapat unsur memberatkan) dengan dasar Pasal 127 ayat (1), dan didukung alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHAP.

4. Proses Peradilan Terkait Kasus Tanpa Barang Bukti

a. Penyelidikan

Petugas mendapat informasi dari masyarakat atau intelijen bahwa ada seseorang yang menggunakan narkotika. Penyelidikan dilakukan untuk mengidentifikasi tempat, waktu, dan pola kebiasaan pelaku.

b. Penangkapan dan Penggeledahan

Meskipun barang bukti sabu tidak ditemukan, petugas dapat membawa pelaku untuk dilakukan tes urin, tes darah, dan menyita barang digital seperti ponsel untuk diperiksa isi pesannya.

c. Penyidikan

BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dibuat berdasarkan hasil keterangan tersangka dan saksi-saksi. Jika tes menunjukkan positif narkotika dan ada bukti tambahan yang mendukung (chat pemesanan, pengakuan, saksi), penyidik tetap dapat menetapkan status tersangka.

d. Pemeriksaan Ahli

Ahli forensik atau BNN bisa dipanggil untuk memberikan keterangan bahwa hasil tes positif bisa digunakan sebagai bukti bahwa pelaku menyalahgunakan narkotika.

e. Pelimpahan ke Kejaksaan

Jaksa akan mempertimbangkan kekuatan alat bukti. Jika dianggap cukup, maka berkas dilimpahkan ke pengadilan.

f. Persidangan

Hakim akan menilai semua alat bukti. Bila tidak ada barang bukti fisik tapi alat bukti lainnya kuat dan saling mendukung, putusan tetap bisa dijatuhkan.

g. Upaya Hukum

Jika terdakwa menganggap prosesnya tidak adil karena tidak ditemukan barang bukti sabu, maka bisa dilakukan banding, kasasi, atau PK dengan dalih bahwa alat bukti tidak cukup untuk menyatakan kesalahan secara sah dan meyakinkan.

5. Perlindungan Hukum dari Pengacara

Pengacara akan:

Memeriksa apakah penangkapan dan penggeledahan dilakukan sesuai prosedur hukum.
Meneliti kekuatan alat bukti yang digunakan jaksa.
Mengajukan keberatan (eksepsi) jika bukti dinilai tidak sah.
Menyusun pembelaan bahwa tanpa barang bukti fisik, maka alat bukti lainnya belum cukup kuat untuk menghukum.
Meminta agar tersangka diuji oleh tim asesmen BNN untuk melihat apakah pelaku memang pengguna yang bisa direhabilitasi.
Bila perlu, mengajukan ahli tandingan atau melakukan PK atas dasar kekeliruan penerapan hukum.

6. Kesimpulan dan Hambatan

Kesimpulan:

Barang bukti sabu tidak selalu harus ditemukan untuk menjatuhkan hukuman, asalkan ada alat bukti sah lain yang saling menguatkan, seperti hasil tes medis, keterangan saksi, pengakuan tersangka, dan bukti digital. Namun, keberadaan barang bukti sabu sangat penting dalam kasus yang menjerat pelaku sebagai pengedar, kurir, atau pemilik.

Hambatan dalam proses peradilan:

Masih banyak penegak hukum yang mengandalkan barang bukti fisik sebagai satu-satunya dasar kuat untuk penuntutan.
Dalam kasus tanpa barang bukti, pembuktian menjadi sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap kekuatan alat bukti lainnya.
Sulitnya masyarakat mendapatkan pembelaan hukum yang layak, terutama jika tidak mampu membayar jasa pengacara.
Potensi penyalahgunaan wewenang dengan memaksakan dakwaan tanpa barang bukti yang kuat.

Dalam praktiknya, pendekatan kasus seperti ini menuntut kerja cermat dari pengacara dan aparat penegak hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang sebenarnya hanya korban penyalahgunaan, dan bukan pelaku utama peredaran.

Pertanyaan Terkait :

Konsultasi Hukum :
Advokat & Konsultan Hukum
Andi Akbar Muzfa, SH & Partners (ABR & Rekan)

KONSULTASI HUKUM GERATIS...

Kantor Hukum ABR & PARTNERS dibawah pimpinan Andi Akbar Muzfa, SH., Membuka Konsultasi Hukum Geratis Buat Para Pencari Keadilan Yang Membutuhkan Pandangan dan Pertimbangan Hukum...
No. HP/WA : 082187566566
Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Sesamanya/Orang Lain...
Save Link - Andi AM

✂ Waktunya Belajar...

Loading Post...