Berikut penjelasan lengkap dan terperinci mengenai ancaman pidana bagi orang yang membuat akun judi untuk orang lain, lengkap dengan dasar hukum, contoh kasus, proses peradilan dan perlindungan hukum dari Advokat atau Pengacara.
1. Penjelasan Lengkap dan Terperinci Tindak Pidana
Membuat akun judi online untuk orang lain termasuk perbuatan membantu atau memfasilitasi tindak pidana perjudian. Perbuatan ini tidak bisa dianggap remeh karena secara hukum, orang yang membuka akun judi untuk orang lain berperan sebagai fasilitator atau pembantu tindak pidana. Dalam hukum pidana, siapapun yang membantu kejahatan tetap bisa dipidana meskipun tidak melakukan perjudian secara langsung.
Tindak pidana ini termasuk dalam kategori penyertaan tindak pidana (medepleger atau medeplichtige) dan dalam kasus judi online bisa dikenakan sebagai pelaku penyelenggara, fasilitator, atau penyedia sarana kejahatan digital.
Perbuatan membuat akun ini dianggap sebagai bagian dari infrastruktur perjudian dan pelakunya bisa dijerat baik dengan pasal perjudian, pasal penyertaan, maupun pasal bantuan kejahatan berbasis digital.
2. Dasar Hukum dan Isi Pasal yang Mengatur
A. Dalam KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023)
Pasal 424 ayat (1):
"Setiap orang yang tanpa hak:
a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi;
b. turut serta dalam perusahaan judi; atau
c. membuat sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan perjudian,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000)."
Penjelasan:
Jika seseorang membuatkan akun untuk orang lain, itu berarti dia memberi kesempatan dan turut serta dalam kegiatan perjudian secara aktif. Ini masuk dalam ruang lingkup Pasal 424 KUHP.
Pasal 55 dan 56 KUHP (penyertaan tindak pidana):
Digunakan untuk menjerat orang yang membantu, menganjurkan, atau mempermudah tindak pidana.
Pasal 45 UU ITE (UU No.19 Tahun 2016):
Jika pembuatan akun dilakukan melalui sarana digital, pelaku juga bisa dijerat atas dasar penyalahgunaan sistem elektronik.
B. UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8 Tahun 2010)
Jika pembuatan akun digunakan sebagai bagian dari skema untuk menyamarkan hasil uang haram dari perjudian, bisa juga dikenai pasal TPPU.
3. Contoh Kasus dan Penjelasannya
Simulasi Kasus:
Seseorang bernama Andi membuka akun judi online melalui situs luar negeri atas nama temannya, Budi. Andi melakukan pendaftaran, menggunakan data palsu, dan bahkan melakukan deposit awal. Setelah akun aktif, Budi menggunakan akun tersebut untuk bermain.
Penjelasan Hukum:
-
Andi tidak berjudi, tetapi ia membantu Budi untuk melakukan perjudian.
-
Tindakannya memenuhi unsur "turut serta dalam perusahaan perjudian" (Pasal 424 KUHP).
-
Bisa juga dikualifikasikan sebagai "memberi kesempatan berjudi", karena menyediakan sarana dan akses kepada Budi.
-
Jika Andi menerima imbalan dari Budi atas jasa pembuatan akun, maka ia terlibat aktif dalam sistem perjudian dan ancaman pidananya lebih berat.
4. Proses Peradilan
Penyelidikan
-
Dimulai dari laporan atau temuan patroli siber terhadap aktivitas mencurigakan, seperti transaksi keuangan digital terkait situs judi.
-
Penyidik akan menelusuri keterlibatan seseorang dalam pembuatan akun dan siapa pengguna utamanya.
Penyidikan
-
Setelah ditemukan bukti awal, penyidik akan mencari keterkaitan antara pelaku dengan kegiatan perjudian, termasuk alat bukti digital (screenshot, log server, transfer bank).
-
Saksi-saksi akan diperiksa, termasuk pihak yang menerima atau menggunakan akun tersebut.
Penahanan dan Penetapan Tersangka
-
Jika cukup bukti, maka pembuat akun ditetapkan sebagai tersangka.
-
Penyidik bisa menyita alat bukti seperti HP, laptop, serta memeriksa rekam jejak digital.
Persidangan
-
Jaksa mendakwa berdasarkan pasal 424 KUHP dan pasal penyertaan (Pasal 56 KUHP).
-
Di persidangan, akan dibuktikan niat pelaku, peranannya, serta seberapa jauh ia terlibat dalam kegiatan judi online.
Upaya Hukum
-
Setelah vonis, terdakwa bisa mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali jika ada bukti baru atau proses yang dianggap tidak sah.
5. Perlindungan Hukum dari Pengacara atau Kuasa Hukum
Pengacara dapat memberikan pembelaan sebagai berikut:
-
Membuktikan bahwa pelaku tidak mengetahui akun tersebut digunakan untuk judi, misalnya ia hanya diminta mendaftarkan email atau membantu teknis.
-
Menolak unsur kesengajaan: bahwa pelaku tidak berniat memfasilitasi perjudian, hanya membantu teknis tanpa tahu isi atau tujuannya.
-
Menggugat prosedur penangkapan atau penyitaan bila ada pelanggaran hukum acara.
-
Mengajukan keterangan ahli IT bahwa data atau IP address tidak bisa dipastikan pelakunya.
-
Mengusulkan diversi atau restorative justice jika pelaku masih muda dan belum memiliki catatan kriminal.
6. Kesimpulan dan Hambatan
Kesimpulan:
Orang yang membuat akun judi untuk orang lain dapat dipidana karena telah memberi kesempatan berjudi dan turut serta dalam kegiatan perjudian. Ini adalah bagian dari ekosistem judi online yang bisa dijerat dengan pidana maksimal 9 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp2 miliar. Pelaku bisa dianggap turut serta dalam kejahatan meskipun tidak berjudi secara langsung.
Hambatan dalam proses peradilan:
-
Sulitnya membuktikan niat atau kesengajaan, terutama bila pelaku hanya berperan teknis.
-
Banyak pelaku menggunakan identitas palsu atau jaringan VPN yang mengaburkan bukti digital.
-
Tidak semua pihak penegak hukum paham mendalam soal struktur kejahatan siber dan bukti digital.
-
Proses forensik digital memerlukan waktu lama dan biaya tinggi.
Maka, penting bagi aparat untuk meningkatkan kapasitas siber dan digital forensik, serta terus memperbarui regulasi agar bisa menjerat semua pihak dalam jaringan perjudian online, termasuk pembuat akun untuk orang lain.
Artikel Pertanyaan Terkait :
- Apakah pemain judi online bisa dipenjara meski cuma main dari HP?
- Apakah ada hukuman bagi orang yang mentransfer uang ke situs judi?
- Bagaimana hukum untuk orang yang ikut promosi judi lewat media sosial?
- Apakah orang tua bisa dipidana kalau anaknya ikut judi online?
Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum
Andi Akbar Muzfa, SH & Partners (ABR & Rekan)
KONSULTASI HUKUM GERATIS... |
Kantor Hukum ABR & PARTNERS dibawah pimpinan Andi Akbar Muzfa, SH., Membuka Konsultasi Hukum Geratis Buat Para Pencari Keadilan Yang Membutuhkan Pandangan dan Pertimbangan Hukum...
No. HP/WA : 082187566566 Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Sesamanya/Orang Lain... Save Link - Andi AM |
✂ Waktunya Belajar... |
Loading Post...
|