Apakah Pemain Judi Online Bisa Dipenjara Meski Cuma Main dari HP?

Apakah Pemain Judi Online Bisa Dipenjara Meski Cuma Main dari HP?
Berikut penjelasan lengkap berdasarkan hukum positif di Indonesia, khususnya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan aturan hukum pidana khusus lainnya:

1. Penjelasan Tindak Pidana Judi Online
Tindak pidana judi online termasuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum. Meskipun dilakukan secara digital atau daring (online), kegiatan perjudian tetap memenuhi unsur pidana karena mengandung unsur permainan untung-untungan dengan harapan mendapatkan keuntungan materi. Pemain yang menggunakan HP atau perangkat digital lainnya dianggap tetap melakukan perjudian, karena sistem hukum Indonesia tidak membedakan media yang digunakan untuk berjudi, tetapi fokus pada perbuatannya.

Perbuatan ini tetap dikategorikan sebagai “main judi” karena pemain secara sadar ikut serta dalam aktivitas yang sifatnya spekulatif dengan mempertaruhkan uang atau barang, demi keuntungan yang tidak pasti. Judi online justru dianggap lebih berbahaya karena menjangkau lebih banyak orang, termasuk anak-anak dan remaja, serta lebih sulit dikontrol.

2. Dasar Hukum dan Pasal yang Mengatur dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)
Pasal yang mengatur tindak pidana perjudian, termasuk judi online, terdapat dalam Pasal 426 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang menggantikan Pasal 303 KUHP lama.

Pasal 426 ayat (1) menyebutkan:
“Setiap orang yang tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, atau turut serta dalam permainan judi sebagai usaha, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.”

Penjelasan:

• “Tanpa hak” mengacu pada tidak adanya izin resmi, sementara perjudian dalam bentuk apa pun di Indonesia pada dasarnya dilarang kecuali dalam konteks tertentu di wilayah atau tradisi tertentu.

• “Turut serta dalam permainan judi” mencakup pemain, bukan hanya bandar.

• “Sebagai usaha” bisa mencakup jika dilakukan terus-menerus atau dengan tujuan mendapatkan penghasilan.

Pasal 427 KUHP Baru juga memperluas ancaman pidana kepada pihak yang memfasilitasi perjudian, termasuk penyedia jaringan dan media.

Di luar KUHP, UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) juga mengatur:
Pasal 27 ayat (2) menyebutkan:
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Pidana: penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

3. Contoh Kasus Judi Online dan Penjelasannya
Contoh Kasus:
Seorang mahasiswa di Jakarta tertangkap bermain judi slot online menggunakan aplikasi pihak ketiga. Ia melakukan deposit sebesar Rp1 juta dan dalam dua minggu telah bertransaksi hampir Rp15 juta. Ia tidak menyelenggarakan judi, namun hanya bermain menggunakan HP pribadi.

Penjelasan Hukum:
Dalam kasus ini, mahasiswa tersebut dapat dijerat dengan Pasal 426 KUHP Baru, karena telah turut serta dalam permainan judi. Meskipun bukan sebagai bandar, ia memenuhi unsur:

• Kesengajaan (dilakukan dengan sadar)

• Turut serta (ikut bermain, bukan hanya melihat)

• Ada pertaruhan uang (deposit dan withdraw)

Ia juga berpotensi dijerat dengan UU ITE Pasal 27 ayat (2) jika aktivitasnya terhubung dengan distribusi, misalnya jika ia mempromosikan atau mengajak teman ikut bermain.

4. Proses Peradilan Tindak Pidana Judi Online
a. Penyelidikan
Pihak kepolisian menerima laporan masyarakat atau hasil patroli siber. Setelah ada dugaan tindak pidana, dilakukan pemanggilan saksi, penelusuran rekam jejak digital, dan pelacakan transaksi.

b. Penyidikan
Jika bukti awal cukup, penyidikan dimulai. Barang bukti seperti HP, rekening bank, transaksi digital, atau jejak login akan disita. Pemain bisa ditetapkan sebagai tersangka.

c. Penuntutan oleh Jaksa
Jaksa akan menyusun surat dakwaan dan membawa kasus ke pengadilan jika memenuhi unsur pidana. Penahanan bisa dilakukan tergantung ancaman pidananya (lebih dari 5 tahun = dimungkinkan).

d. Persidangan
Pengadilan Negeri menggelar sidang terbuka. Bukti digital dan kesaksian menjadi alat bukti utama. Terdakwa bisa memberikan keterangan didampingi pengacara. Putusan dijatuhkan berdasarkan pembuktian yang kuat.

e. Upaya Hukum Lanjutan
Jika keberatan, pihak terdakwa atau jaksa bisa ajukan banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke MA, atau Peninjauan Kembali (PK) jika ada novum atau kekhilafan hakim.

5. Perlindungan Hukum dari Pengacara atau Advokat
Pemain judi online tetap berhak atas pendampingan hukum, sesuai prinsip “setiap orang berhak atas pembelaan hukum”.
Peran pengacara antara lain:

• Membela hak asasi klien agar tidak diproses secara sewenang-wenang

• Memastikan prosedur penyidikan dan penahanan sesuai hukum

• Mengajukan keberatan jika dakwaan terlalu memberatkan

• Mengupayakan diversi, rehabilitasi, atau restorative justice jika pelaku adalah anak

• Jika pemain adalah korban dari jebakan atau penipuan, advokat bisa mengajukan permohonan dekriminalisasi atau mediasi penal

Pengacara juga bisa mengajukan permohonan agar proses hukum difokuskan pada bandar atau penyedia layanan, bukan hanya pemain kecil.

6. Kesimpulan dan Hambatan dalam Proses Peradilan
Pemain judi online bisa dipidana meskipun hanya bermain lewat HP, karena hukum Indonesia tidak membedakan jenis media perjudian. KUHP baru secara eksplisit memperluas cakupan pidana terhadap semua bentuk keterlibatan dalam perjudian. Namun, banyak hambatan yang muncul, seperti:

• Bukti digital seringkali tidak cukup kuat tanpa pengakuan

• Pelaku menggunakan identitas palsu atau akun pinjaman

• Penegakan hukum cenderung lebih fokus pada pengguna, bukan penyelenggara

• Terbatasnya kerja sama lintas negara untuk mengejar server judi di luar negeri

• Kurangnya edukasi hukum kepada masyarakat bahwa bermain saja sudah melanggar hukum

Penanganan masalah ini membutuhkan pendekatan menyeluruh: penegakan hukum tegas, edukasi masyarakat, dan kerja sama teknologi antar lembaga serta antarnegara.

Artikel Pertanyaan Terkait :

• Apakah pemain judi online bisa dipenjara meski cuma main dari HP?
• Apakah ada hukuman bagi orang yang mentransfer uang ke situs judi?
• Bagaimana hukum untuk orang yang ikut promosi judi lewat media sosial?
• Apakah orang tua bisa dipidana kalau anaknya ikut judi online?
  
  

Konsultasi Hukum :
Advokat & Konsultan Hukum
Andi Akbar Muzfa, SH & Partners (ABR & Rekan)

KONSULTASI HUKUM GERATIS...

Kantor Hukum ABR & PARTNERS dibawah pimpinan Andi Akbar Muzfa, SH., Membuka Konsultasi Hukum Geratis Buat Para Pencari Keadilan Yang Membutuhkan Pandangan dan Pertimbangan Hukum... No. HP/WA : 082187566566 Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Sesamanya/Orang Lain... Save Link - Andi AM

✂ Waktunya Belajar...

Loading Post...