Apakah bisa dipenjara kalau ketahuan meminjam uang untuk berjudi?

Andi Akbar Posted on 12:55 AM

1. Tindak Pidana Meminjam Uang untuk Berjudi

Secara prinsip, meminjam uang itu sendiri bukanlah tindak pidana. Namun, meminjam uang lalu menggunakannya untuk berjudi dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum tergantung situasinya. Jika peminjaman dilakukan dengan cara sah (misalnya, dengan perjanjian utang biasa), tetapi uang tersebut dipakai untuk berjudi, maka perbuatan berjudi itulah yang menjadi tindak pidana, bukan tindakan meminjam uangnya.

Namun, jika peminjaman uang tersebut dilakukan dengan penipuan, penggelapan, atau keterangan palsu, misalnya meminjam dengan janji palsu, tidak berniat mengembalikan, atau menggunakan identitas palsu, maka bisa dikenakan pidana tambahan atas tindak pidana tersebut.

Intinya, berjudi menggunakan uang pinjaman tetap termasuk perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsur pidana perjudian. Dan jika ada unsur lain seperti penipuan atau penggelapan, itu akan menjadi tindak pidana tambahan.

2. Dasar Hukum atau Isi Pasal yang Mengatur dan Penjelasannya

A. KUHP (UU No.1 Tahun 2023)

Pasal 426 KUHP: Mengatur tentang larangan perjudian.
“Setiap orang yang tanpa hak mengadakan atau turut serta dalam permainan judi diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda.”
Pasal 303 KUHP Lama, setara dengan Pasal 426 KUHP Baru: Perjudian dalam bentuk apapun, termasuk menggunakan sarana elektronik, tetap dilarang.
Pasal 491 KUHP: Mengatur tentang tindak pidana penipuan.
"Setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu, dipidana penjara.”

B. UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010)
Jika dana hasil kejahatan perjudian digunakan lebih lanjut dalam aktivitas keuangan lain, dapat dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang.

Penjelasan:
Jadi, kalau hanya meminjam uang lalu berjudi, pelanggarannya lebih kepada perjudian. Namun, kalau ada unsur menipu untuk mendapat pinjaman, bisa bertambah jadi penipuan atau penggelapan.

3. Contoh Kasus Berdasarkan KUHP

Kasus Fiktif: Adi meminjam uang Rp 50 juta dari temannya, dengan janji akan digunakan untuk modal usaha kecil. Ternyata uang itu digunakan Adi untuk berjudi online. Setelah uang habis, Adi tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Temannya melaporkan Adi ke polisi.

Analisis Hukum:

Untuk perbuatan berjudi, Adi bisa dijerat Pasal 426 KUHP (tindak pidana perjudian).
Karena Adi saat meminjam berbohong tentang tujuan penggunaan uang, Adi juga bisa dijerat Pasal 491 KUHP (penipuan).
Jika ada upaya menyembunyikan atau mengalihkan uang hasil judi, bisa terkena UU TPPU.

4. Proses Peradilan Terkait Tindak Pidana Ini

A. Penyelidikan
Polisi menerima laporan dari korban (peminjam) yang merasa ditipu. Polisi mengumpulkan bukti awal, termasuk perjanjian pinjaman, percakapan, dan bukti bahwa uang digunakan untuk berjudi.

B. Penyidikan
Polisi memanggil Adi sebagai saksi dan kemudian sebagai tersangka. Penyidik akan memeriksa aliran uang pinjaman dan membuktikan bahwa uang tersebut digunakan untuk berjudi, bukan untuk usaha sebagaimana dijanjikan.

C. Penuntutan
Jaksa meneliti berkas perkara. Jika memenuhi unsur penipuan dan perjudian, maka dakwaan bisa kumulatif (lebih dari satu dakwaan).

D. Persidangan
Dalam sidang, jaksa membuktikan bahwa:

Ada kebohongan saat meminjam uang.
Dana digunakan untuk berjudi.
Perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana.

E. Upaya Hukum
Jika Adi divonis bersalah, ia dapat mengajukan Banding, Kasasi, dan PK (Peninjauan Kembali) jika ada bukti baru atau kekhilafan hakim.

5. Perlindungan Hukum atau Upaya Hukum dari Pengacara

Pengacara dapat membela klien dengan beberapa strategi:

Membantah unsur niat jahat: Menunjukkan bahwa tidak ada itikad buruk saat meminjam uang.
Membuktikan tidak ada janji palsu: Bahwa saat meminjam memang ada rencana usaha, namun gagal dan kemudian berjudi karena tekanan ekonomi.
Mempersoalkan bukti: Jika tidak ada bukti kuat bahwa pinjaman disertai kebohongan, maka dakwaan penipuan bisa dipatahkan.
Mengajukan restorative justice: Jika korban bersedia memaafkan setelah pengembalian uang (meski dalam kasus perjudian ini agak berat), bisa mengajukan upaya damai.

6. Kesimpulan dan Hambatan dalam Proses Peradilan

Kesimpulan:
Seseorang yang meminjam uang lalu menggunakan untuk berjudi bisa dipidana karena tindak pidana perjudian. Bila peminjaman disertai tipu muslihat atau janji palsu, maka bisa dijerat pidana tambahan yaitu penipuan. Pidana penjara bisa dijatuhkan tergantung pada bukti dan pertimbangan hakim.

Hambatan dalam Proses Peradilan:

Pembuktian niat jahat: Sulit membuktikan apakah saat meminjam memang sudah berniat menipu atau baru berubah niat setelah menerima uang.
Keterbatasan bukti: Jika tidak ada perjanjian tertulis atau bukti janji tertentu, maka unsur penipuan menjadi lemah.
Kerumitan pembuktian aliran dana: Harus ada bukti kuat bahwa uang benar-benar digunakan untuk berjudi, bukan alasan lain.
Kebijakan hukum: Ada kecenderungan untuk mendahulukan penyelesaian keperdataan (utang piutang) daripada memproses pidana, kecuali dalam kasus penipuan berat.

Artikel Pertanyaan Terkait :

Konsultasi Hukum :
Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum
Andi Akbar Muzfa, SH & Partners (ABR & Rekan)

KONSULTASI HUKUM GERATIS...

Kantor Hukum ABR & PARTNERS dibawah pimpinan Andi Akbar Muzfa, SH., Membuka Konsultasi Hukum Geratis Buat Para Pencari Keadilan Yang Membutuhkan Pandangan dan Pertimbangan Hukum...
No. HP/WA : 082187566566
Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Sesamanya/Orang Lain...
Save Link - Andi AM

✂ Waktunya Belajar...

Loading Post...