Pembagian-Pembagian Dalam Hukum Admistrasi Negara

Beberapa bagian Hukum Admistrasi Negara Hkum Agraria Hukum Administrasi Perbendaharaan (Hukum Admistrasi Keuangan, comptabele administratie-recht Hukum Administrasi Permodalan dan Korporasi Asing (Utrecht:Bab VIII)Hukum administrasi negara dengan SK Menteri P&K No.148 tentang pedoman kurikulum minimal negara maupun swasta disebut hukum tata pemerintahan.HAN:...

Baca Selengkapnya... »

Penjelasan Lengkap Tentang Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara Sebelum memahami apa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara, maka perlu mengerti dahulu apa yang dimaksud dengan Adminstrasi Negara, menurut Dimock dan Dimock: Admministrasi Negara adalah aktifitas-aktifitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya. Dalam arti sempit: aktifitas badan-badan eksekutif dan...

Baca Selengkapnya... »

Asas-Asas Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. Bagaimana sistem hukum tata negara harus diketahui, bagaimana asas-asas dan peraturan-peraturan hukum tata negara yang merupakan elemen sistem. Adapun asas dan/ atau peraturan-peraturan UUD 1945 adalah: Asas Negara Kesatuan, yang berbentuk republik sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 dan pembukaan UUD. Negara...

Baca Selengkapnya... »

Penjelasan Lengkap Tentang Hukum Tata Negara Indonesia

Hukum Tata Negara adalah hukum mengnai susunan suatu Negara. Negara adalah suatu organisasi yang mengatur keseluruhan hubungan natara manusia satu sama lain dalam masyarakat, dan menegakkan aturan tersebut dengan kewajibanya. Negara adalah organisasi kekuasaan/ kewibawaan dan kelompok manusia yang ada dibawah pemerintahnya, merupakan masyarakat yang...

Baca Selengkapnya... »

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif...

Baca Selengkapnya... »