Pencemaran Nama Baik - Kasus mengenai pencemaran nama baik merupakan salah satu kasus yang semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Pasal pencemaran nama baik digunakan untuk mengatur hal-hal yang termasuk dalam berbagai perbuatan yang mencemarkan nama baik seseorang. Dalam hukum positif di Indonesia, masalah mengenai pencemaran nama baik diatur di dalam...
View All MAKALAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
- Makalah Pencemaran Nama Baik Melalui Media SosialMakalah : Perorangan - Judul : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Hukum Pidana)BAB...
Penerapan Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Peradilan Pidana
.jpg "Penerapan Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Peradilan Pidana")
2.2 Penerapan alat bukti dalam kekuatan pembuktiana) Kekuatan pembuktianKekuatan pembuktian atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan bewijskracht yaitu masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas atau kewenangan hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat...
Jenis-jenis Alat Bukti yang Sah Dalam Perkara Pidana di Pengadilan
BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahHukum adalah suatu norma atau peraturan yang mengikat terhadap masyarakat baik itu tertulis maupun tidak tertulis, dalam kaitannya hukum pidana yaitu suatu hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya...
Dasar Hukum Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa
3. Dasar hukum Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan BiasaPasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya .Pasal 184a). Alat...
Makalah - Jenis-jenis Alat Bukti yang Sah dan Penerapannnya Dalam Perkara Pidana
BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahHukum adalah suatu norma atau peraturan yang mengikat terhadap masyarakat baik itu tertulis maupun tidak tertulis, dalam kaitannya hukum pidana yaitu suatu hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya...
Makalah - Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia, Fungsi, Tujuan dan Proses Peradilan
BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangB. Rumusan MasalahBAB II PEMBAHASANA. Pengertian Hukum Acara PidanaB. Fungsi Hukum Acara PidanaC. Tujuan Hukum Acara Pidana D. Pembuktian Dalam Peradilan PidanaBAB III KESIMPULANDAFTAR PUSTAKABAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangPada tanggal 24 September 1981 telah ditetapkan hukum acara pidana dengan Undang-undang No....
Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana (KUHAP)
B. Fungsi Hukum Acara PidanaPada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi...
Proses Pembuktian Dalam Peradilan Pidana (KUHAP)
D. Pembuktian dalam Peradilan PidanaPengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa...
Kesimpulan - Sistem Pembuktian KUHAP Menurut Undang-Undang
BAB IIIKESIMPULANKetentuan Pasal 183 KUHAP ini maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hat pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dari kalau ía cukup,...
Makalah Hukum Agraria - Pengaturan dan Pendaftaran Tanah (22 Halaman)
Makalah Hukum Agraria Tentang Hak-hak Atas Tanah(Pengaturan dan Pendaftaran Tanah)BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangSebagaimana diketahui sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria berlaku bersamaan dua perangkat hukum tanah di Indonesia (dualisme). Satu bersumber pada hukum adat disebut hukum tanah adat dan yang lain bersumber pada hukum barat disebut...
Makalah Hukum Adat - Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat (15 Halaman)
PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADATDALAM PENGELOLAAN HUTAN(Tinjauan Yuridis Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Dalam Undang-Undang Kehutanan)FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS MUSLIM INDONESIAUMI MAKASSARI. Latar BelakangBangsa Indonesia, karena letak dan kondisi geografisnya yang strategis, teletak diantara dua benua dan dua samudra, serta telah dikenal sebagai...
Contoh Format - Surat Pernyataan Diri Terbaru Untuk Segala Urusan
Surat Pernyataan DiriSurat pernyataan diri, merupakan salah satu jenis surat pernyataan yang paling banyak dibuat. Surat pernyataan diri, berisi tentang pernyataan seseorang yang berisi penjelasan mengenai kondisi pribadi atau hal yang harus disampaikan terkait kesepakatan-kesepakatan yang harus dituangkan dalam surat pernyataan tersebut, agar dapat menjadi...
Jenis Penganiayaan dari Ringan, Berat Hingga Perencanaan (Lengkap)
Macam-macam Penganiayaan dan Jerat Hukumnya dalam KUHPPada dasarnya Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan.Secara definisi Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka...
Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata - Lengkap 17 Halaman
Senior Kampus - Banyak dari kalangan masyarakat umum yang mempertanyakan, apa sih perbedaan dari hukum pidana dan hukum perdata? nah... tanpa berlama-lama berikut kami rangkum penjelasan selengkap-lengkapnya terkait perbedaan mendasar atau perbedaan umum hukum pidana dan hukum perdata.Daftar isi :Penjelasan lengkap Hukum Pidana IndonesiaPenjelasan lengkap...
Proses Lengkap Lahirnya Undang-undang, dari Tahap Perencanaan hingga Diundangkan
Sebenarnya proses lahirnya Undang-undang tidak serumit yang kita kira selama ini, tahapannya sangatlah jelas, mulai dari :Dpr/mpr mengajukan rancangan UU secara tertulis kepada pimpinannya;Presiden menugasi menteri-menteri terkait untuk membahas uu tersebut;Apa bila rancangan UU disetujui oleh presiden selanjutnya disahkan oleh presiden.Cukup sederhana...
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Perdata, Pidana dan Tatanegara
SENIORKAMPUS.COM - Perbuatan Melawan Hukum
1. Perspektif Hukum Perdata
Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata.
Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :
“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang...
Rangkuman Materi Kuliah Hukum Tata Negara Lengkap (50 Halaman)
Pada dasrnya Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu :
Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere...
Rangkuman Materi Hukum Internasional - Makalah 35 Halaman
BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas...
Makalah Pengantar Ilmu Hukum Lengkap (36 Halaman)
BAB IIstilah dan Arti Pengantar Ilmu Hukum
Sejarah Istilah
Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan terjemahan dari mata kuliah ‘Inleiding Tot de Recht Sweetenschap’ yang diberikan di Recht School (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum Batavia di zaman Hindia Belanda yang didirikan 1924 di Batavia (Sekarang Jakarta). Istilah itu digunakan sebagai pengganti ‘Enciclopaedie...
Dasar-dasar Ilmu Hukum Lengkap - Catatan Kampus
Dasar-Dasar Ilmu Hukum
Pengertian dan batasan ilmu hukum positif Menurut G Radbruch dalam Rechts philosophie adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu atau disebut sebagai ius constitutum , (bukan ius constituendum atau ius naturale atau natural law.) Sebagai reaksi dari adanya ratio scripta. sebagai...
.jpg)
.jpg)
