Advokat: Penghinaan di Media Sosial Berpotensi Pidana, Mediasi Tetap Perlu Diutamakan Update :

Advokat: Penghinaan di Media Sosial Berpotensi Pidana, Mediasi Tetap Perlu Diutamakan

Maraknya penggunaan media sosial di tengah masyarakat turut memunculkan potensi konflik hukum baru, salah satunya terkait penghinaan atau pencemaran nama baik di ruang digital. Banyak kasus yang berawal dari unggahan atau komentar di media sosial kemudian berujung pada laporan pidana.

Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., menilai masyarakat perlu memahami bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tetap memiliki batas hukum yang jelas, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.

“Media sosial memang memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar kehormatan atau nama baik orang lain. Jika sebuah unggahan mengandung penghinaan atau serangan terhadap kehormatan seseorang, maka hal itu berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana,” ujar Andi Akbar Muzfa saat dimintai tanggapan.

Ia menjelaskan bahwa dalam KUHP baru, ketentuan mengenai penghinaan diatur dalam Pasal 433 KUHP yang mengatur tentang pencemaran terhadap kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum.

Selain itu, apabila tuduhan yang disampaikan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan dilakukan dengan sengaja untuk merusak reputasi seseorang, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 434 KUHP.

Menurut Andi, ketentuan tersebut tetap dapat berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan melalui media sosial karena pada prinsipnya penghinaan tidak dibatasi hanya pada media tertentu, melainkan pada perbuatan menyerang kehormatan seseorang di ruang publik.

Ia juga menegaskan bahwa perkara penghinaan pada umumnya merupakan delik aduan, sehingga proses hukum hanya dapat berjalan apabila pihak yang merasa dirugikan secara langsung mengajukan pengaduan kepada aparat penegak hukum.

“Karena sifatnya delik aduan, maka penyelesaian perkara juga sangat terbuka untuk dilakukan melalui perdamaian atau pencabutan laporan oleh pihak yang merasa dirugikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andi menilai bahwa tidak semua konflik di media sosial harus langsung dibawa ke ranah pidana. Dalam banyak kasus, permasalahan tersebut sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui dialog, klarifikasi, atau permintaan maaf.

“Pendekatan mediasi dan penyelesaian secara damai sebaiknya lebih diutamakan. Banyak kasus penghinaan di media sosial yang sebenarnya berawal dari emosi sesaat atau kesalahpahaman,” katanya.

Ia juga menilai pendekatan penyelesaian secara damai sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang semakin didorong dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Menurutnya, penyelesaian melalui mediasi sering kali mampu memulihkan hubungan sosial antara para pihak tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan berlarut-larut.

“Penegakan hukum tetap penting sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan seseorang. Namun di sisi lain, masyarakat juga perlu mengedepankan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik di ruang digital,” tutupnya.

Ia pun mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di media sosial serta selalu mempertimbangkan dampak hukum dari setiap pernyataan yang dipublikasikan. (Eva, 12/09)

Read More.. →

Pasal Yang Dapat Menjerat Pelaku Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Update :

Pencemaran Nama Baik - Bijak dalam menggunakan media sosial, dalam perkembangannya di era digital sekarang ini bukan hanya “mulutmu harimaumu” melainkan juga “jarimu harimaumu”. Kasus hukum yang marak belakangan ini adalah berhubungan dengan Tehnologi yaitu Internet dan Media Sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, yang hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekpresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat melalui media sosial internet.

Sebelum adanya media sosial pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal KUHP sebagai berikut :

Pasal 310 KUH Pidana, yang berbunyi : 

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. 

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

Read More.. →

Penghinaan Di Media Sosial Harus Memenuhi Unsur Update :

Pencemaran Nama Baik - Akhir-akhir ini marak kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan Tehnologi yaitu Internet dan Media Sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, yang hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekpresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat melalui media sosial internet.

Sebelum adanya media sosial pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal KUHP sebagai berikut : 

Pasal 310 KUH Pidana, yang berbunyi : 

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. 

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

Read More.. →

Pasal Yang Dapat Menjerat Pelaku Pencemaran Nama baik Update :

Pencemaran Nama Baik - Kasus mengenai pencemaran nama baik merupakan salah satu kasus yang semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Pasal pencemaran nama baik digunakan untuk mengatur hal-hal yang termasuk dalam berbagai perbuatan yang mencemarkan nama baik seseorang. Dalam hukum positif di Indonesia, masalah mengenai pencemaran nama baik diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, permasalahan ini juga diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Nah, dalam artikel ini, kita akan mempelajari tentang pasal pencemaran nama baik yang diatur oleh hukum positif Indonesia, baik KUHP atau UU ITE. Untuk mendapatkan informasi seutuhnya, mari simak pembahasan di bawah ini sampai selesai!

Pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP

KUHP memiliki berbagai pasal yang akan mengatur permasalahan mengenai pencemaran nama baik. Dikutip dari jurnal hukum berjudul Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Reydi Vridell Awawangi, berikut adalah pasal pencemaran nama baik dalam KUHP.

Read More.. →

Makalah Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Update :

Makalah : Perorangan - 

Judul : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Hukum Pidana)

BAB I

PENDAHULUAN

Saat ini Negara kita, Negara Indonesia telah merdeka sejak diproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan bergulirnya waktu ke waktu, dan kini kita semua ada pada era globalisasi. Di era globalisasi seperti sekarang ini, terdapat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang berkembang cukup signifikan adalah sektor teknologi informasi. Lalu bagaimanakah kemerdekaan di era canggih seperti saat ini?, manusia adalah makhluk sosial yang sudah pasti dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan interaksi dengan orang lain. 

Dalam berinteraksi tentunya akan muncul penyampaian pendapat antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena dapat kita ketahui bersama bahwa setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang dan menilai sesuatu hal dalam kehidupan. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (rechstaat), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilat demokrasi (M. Halim, 2009 ; 2).

Read More.. →