Asas legalitas (legality) KUHP

Asas legalitas (legality)
KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapannya harus bersumber pada titik tolak the rule of law yang berarti semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang serta menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya sehingga terwujud kehidupan masyarakat di bawah supremasi hukum (supremacy of law) yang harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Dengan demikian, setiap tindakan penegakan hukum harus tunduk di bawah ketentuan konstitusi undang-undang yang hidup di tengah kesadaran hukum masyarakat. Sebagai konsekuensi dari asas legalitas yang berlandaskan the rule of law dan supremasi hukum (supremacy of law), maka aparat penegak hukum dilarang atau tidak dibenarkan:

1. Bertindak di luar ketentuan hukum (undue to law) maupun undue process.
2. Bertindak sewenang-wenang (abuse of law).

Setiap orang baik tersangka/terdakwa mempunyai kedudukan:

1. Sama sederajat di hadapan hukum atau equality before the law.
2. Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum atau equal protection the law.
3. Mendapat “perlakuan keadilan” yang sama dibawah hukum, equal justice under the law.

Sebagai pengecualian dari asas legalitas adalah asas “opportunitas” yang berarti meskipun seorang tersangka telah bersalah menurut pemeriksaan dan penyidikan dan kemungkinan dapat dijatuhkan hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum atau dengan kata lain bahwa jaksa penuntut umum dapat mendeponir suatu perkara atas dasar pertimbangan demi kepentingan umum.

Jika kita telusuri ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP, ternyata asas “opportunitas” tidak lagi berlaku efektif karena sebagaimana yang diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf (a) dihubungkan dengan pasal 14 KUHAP, yang menentukan semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus menuntutnya di muka pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum. Sedangkan pasal 14 huruf (h) KUHAP hanya memberi wewenang kepada penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Dengan demikian, jaksa penuntut umum tidak mendeponir suatu perkara demi kepentingan umum.

Namun demikian, pasal 32 huruf (c) Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 5 Tahun 1991 menentukan bahwa kejaksaan masih berwenang melakukan deponiringI dan hal sedemikian itu masih juga dipertegas oleh Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menentukan bahwa KUHAP mengakui eksistensi perwujudan asas “opportunitas”.

Berdasarkan kenyataan ini, ada dualistis mengenai pelaksanaan asas “opportunitas” dalam KUHAP yaitu suatu sisi mengakui asas legalitas dan di sisi lain asas legalitas telah dikebiri oleh kenyataan dengan adanya pengakuan KUHAP terhadap eksistensi asas “opportunitas”. Keadaan ini akan membawa kesesatan dalam pelaksanaan KUHAP itu sendiri dan ada kemungkinan dalam praktek dengan alasan mempergunakan kepentingan umum sebagai kedok untuk mengenyampingkan suatu perkara. Terlebih lagi kepentingan umum sangat abstrak, kabur dan mengambang karena baik KUHAP maupun Undang-Undang Kejaksaan tidak ada merumuskannya secara tegas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Akibatnya, dalam praktek penegakan hukum bisa terjadi nepotisme atau koncoisme dengan dalih demi kepentingan umum.

Catatan Kuliah : Andi AM

UPDATE ARTIKEL 2017
Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Oleh. Andi Akbar Muzfa SH

KUHP yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, dalam arti memerhatikan keseimbangan dua kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pandangan monodualistik inilah yang biasanya dikenal dengan istilah “daad-dader strafrecht” yaitu hukum pidana yang memerhatikan segi objektif dari “perbuatan” (daad) dan juga segi-segi subjektif dari orang/pembuat (Dader).

Bertolak dari prinsip keseimbangan monodualistik itulah, maka konsep tetap mempertahankan dua asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, yaitu: asas legalitas dan asas kesalahan/culpabilitas. Kedua asas inilah masing-masing dapat disebut sebagai “asas kemasyarakatan” dan “asas kemanusiaan”. Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, yang hanya merumuskan asas legalitas, konsep 1993 merumuskan kedua asas itu secara eksplisit di dalam Pasal 1 (untuk asas legalitas) dan Pasal 35 (untuk asas culpabilitas).

Berbeda dengan perumusan asas legalitas di dalam KUHP yang sekarang berlaku, konsep (RUUKUHP) memperluas perumusannya dengan mengakui eksistensi berlakunya hukum yang hidup (hukum tidak tertulis/hukum adat) sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam undang-undang.

Perluasan perumusan asas legalitas ini dalam RUU KUHP Tahun 2012 dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang‑undangan.
2. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Alur pemikiran yang demikian dilanjutkan oleh pembuat konsep (RUU KUHP) dengan menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum yang materiil. Konsep (RUU KUHP) berpendirian bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun suatu perbuatan yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang harus selalu dianggap melawan hukum.

Jadi perumusan formal dalam undang-undang harus dilihat sebagai faktor atau ukuran objektif untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Ukuran formal atau objektif itupun masih harus diuji secara materiil, apakah ada alasan pembenar atau tidak, dan apakah perbuatan itu betul-betul bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

Perluasan perumusan asas legalitas dan sifat melawan hukum ini pun tidak dapat dilepaskan dari pokok pikiran asas keseimbangan (antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepastian hukum dengan keadilan, antara kriteria/ sumber hukum formal dan materil). Pemikiran dan perumusan demikian juga merupakan hal baru apabila dibandingkan dengan perumusan KUHP yang saat ini berlaku.

Sumber,.
Catatan kuliah Mahasiswa Hukum Universits Muslim Indonesia (Makassar)
Posted by. Piymen FH UMI 06
Update by. Andi Akbar Muzfa SH

UPDATE 2026
Asas Legalitas (Legality) dalam KUHP

Asas legalitas adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan kata lain, tidak ada suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana dan tidak ada sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu.

Asas ini mengandung tiga prinsip pokok:

• Tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan pidana sebelumnya (nullum crimen sine lege).

• Tidak ada pidana tanpa ketentuan hukum yang mengaturnya (nulla poena sine lege).

• Larangan untuk memberlakukan hukum pidana secara retroaktif (surut ke belakang).

Asas legalitas menjamin bahwa hukum pidana tidak boleh dibuat atau diterapkan secara sewenang-wenang, sehingga warga negara memiliki perlindungan dari potensi kesewenang-wenangan negara. Dalam konteks KUHP, asas ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dasar Hukum atau Isi Pasal yang Mengatur

Asas legalitas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
Pasal-pasal yang mengatur asas legalitas antara lain:

• Pasal 2 KUHP Baru
  "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."
  Penjelasan: Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika pada saat ia melakukan perbuatan itu sudah ada peraturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

• Pasal 3 KUHP Baru
  "Jika setelah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka digunakan peraturan yang paling menguntungkan bagi pelaku."
  Penjelasan: Ini dikenal sebagai prinsip lex mitior, yang melindungi pelaku dengan memilih aturan yang lebih ringan atau menguntungkan jika terjadi perubahan hukum setelah perbuatan terjadi.

Selain itu, asas legalitas juga ditegaskan dalam:

• Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
  yang menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Asas legalitas ini menjadi pondasi mutlak dalam hukum pidana Indonesia agar setiap orang mengetahui lebih dahulu apa yang dilarang dan ancaman hukumannya, bukan baru ditetapkan setelah peristiwa terjadi.

Contoh Kasus Beserta Penjelasannya

Contoh kasus:
Seorang warga pada tahun 2022 memproduksi konten di media sosial yang memuat sindiran keras terhadap pemerintah, namun pada saat itu belum ada aturan pidana yang mengatur hal tersebut. Kemudian, pada tahun 2023 diberlakukan pasal dalam KUHP Baru yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah sebagai tindak pidana.

Menurut asas legalitas:

• Warga tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan baru, karena pada saat ia melakukan perbuatannya (2022) belum ada ketentuan pidana yang mengatur perbuatan tersebut.

• Ini adalah penerapan prinsip nullum crimen sine lege dan larangan retroaktif.

Kasus seperti ini melindungi warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dimana seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan aturan yang belum ada ketika perbuatannya dilakukan.

Proses Peradilan Terkait Tindak Pidana Tersebut

Jika suatu perbuatan sudah termasuk sebagai tindak pidana saat dilakukan, maka proses hukum berjalan normal sebagai berikut:

1. Penyelidikan
   Aparat penegak hukum mencari tahu apakah ada peristiwa pidana. Jika ditemukan bukti permulaan, dilanjutkan ke penyidikan.

2. Penyidikan
   Penyidik mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penangkapan atau penahanan dilakukan sesuai ketentuan KUHAP.

3. Penuntutan
   Jaksa setelah menerima berkas perkara dari penyidik akan membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

4. Persidangan
   Pengadilan memeriksa sah tidaknya proses hukum, termasuk memastikan apakah asas legalitas dihormati. Jika perbuatan tidak diatur dalam hukum pada saat dilakukan, terdakwa harus dibebaskan.

5. Upaya hukum
   Apabila ada kekeliruan dalam penerapan asas legalitas, terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali untuk memperjuangkan keadilan.

Jika dari awal jelas bahwa perbuatan tidak diatur hukum pada saat dilakukan, seharusnya tidak perlu dilanjutkan sampai pengadilan.

Perlindungan Hukum atau Upaya Hukum dari Pengacara - Kuasa Hukum atau Advokat

Advokat memiliki peranan penting dalam menjaga asas legalitas tetap ditegakkan, dengan langkah-langkah antara lain:

• Menyatakan eksepsi dalam persidangan bahwa dakwaan tidak sah karena melanggar asas legalitas, jika dakwaan dibuat berdasarkan peraturan yang lahir setelah perbuatan terjadi.

• Mengajukan praperadilan apabila penahanan atau penyidikan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.

• Menyampaikan pembelaan (pleidoi) yang menekankan pelanggaran prinsip legalitas.

• Mengajukan kasasi atau PK jika hakim tingkat pertama atau banding mengabaikan prinsip asas legalitas.

Upaya ini penting untuk memastikan setiap warga negara mendapat perlakuan hukum yang adil dan konstitusional.

Kesimpulan

Asas legalitas merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana Indonesia, tercermin dalam KUHP Baru dan UUD 1945. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa aturan hukum yang sudah ada sebelumnya dan mencegah penerapan hukum secara retroaktif. Penerapan asas legalitas penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Hambatan yang mungkin timbul dalam penerapan asas legalitas adalah:

• Ketidaktahuan aparat penegak hukum tentang perubahan aturan hukum.

• Adanya tekanan politik untuk menjerat seseorang dengan aturan baru.

• Kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang pentingnya prinsip ini.

Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang asas legalitas, baik oleh aparat hukum maupun masyarakat, sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum Indonesia.

Konsultasi Hukum :
Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum
Andi Akbar Muzfa, SH & Partners (ABR & Rekan)

KONSULTASI HUKUM GERATIS...

Kantor Hukum ABR & PARTNERS dibawah pimpinan Andi Akbar Muzfa, SH., Membuka Konsultasi Hukum Geratis Buat Para Pencari Keadilan Yang Membutuhkan Pandangan dan Pertimbangan Hukum... No. HP/WA : 082187566566 Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Sesamanya/Orang Lain... Save Link - Andi AM

✂ Waktunya Belajar...

Loading Post...