Apakah semua jenis penipuan online bisa diproses secara pidana?

Apakah Semua Jenis Penipuan Online Bisa Diproses Secara Pidana?
Penipuan online merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang semakin meningkat di era digital. Namun, pertanyaan apakah semua jenis penipuan online bisa diproses secara pidana tidak bisa dijawab dengan jawaban tunggal, karena penanganan hukum atas kasus penipuan online sangat bergantung pada unsur-unsur perbuatan pidana yang terpenuhi dan alat bukti yang sah menurut hukum.

1. Penjelasan Lengkap dan Terperinci Tentang Tindak Pidana Penipuan Online
Penipuan online adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui media digital atau elektronik, seperti media sosial, e-commerce, website palsu, email, dan aplikasi pesan instan, dengan tujuan untuk mengelabui korban dan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Pelaku biasanya menyamar atau menciptakan identitas palsu untuk memperdaya korban, dan setelah korban tertipu dan mengirimkan uang atau data, pelaku akan menghilang atau memutus komunikasi.

Tindak pidana ini merupakan bentuk penipuan yang dalam praktiknya sering disebut sebagai “cyber fraud” dan memiliki bentuk-bentuk yang sangat beragam seperti: penipuan jual beli online fiktif, penipuan investasi bodong, phishing, scam pinjaman, penipuan undian palsu, hingga penipuan identitas (identity theft).

Unsur utama yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan online adalah adanya niat jahat (dolus), perbuatan tipu muslihat, dan kerugian di pihak korban. Jika unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat diproses secara pidana.

2. Dasar Hukum yang Mengatur serta Penjelasannya dalam KUHP (UU No.1 Tahun 2023) dan Tindak Pidana Khusus
Penipuan secara umum diatur dalam KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023), yaitu:

Pasal 517 KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023)
"Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Penjelasan:
Pasal ini menekankan tiga unsur penting, yaitu:

Adanya niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Cara penipuan: menggunakan nama/martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.
Akibat: korban menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapus piutang.

Selain KUHP, penipuan online juga dapat dijerat dengan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):

Pasal 28 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 jo. UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE
"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."
Pasal 45A ayat (1) UU ITE
"Setiap orang yang melanggar Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar."

Penjelasan:
Pasal ini memberikan kekhususan karena mengatur bentuk penipuan dalam konteks transaksi elektronik. Penegakan pasal ini juga memungkinkan meski pelaku tidak berada dalam satu wilayah hukum dengan korban karena menyangkut dunia siber.

3. Contoh Kasus dan Penjelasan Berdasarkan KUHP (UU No.1 Tahun 2023)
Contoh: Seorang pelaku membuat akun Instagram palsu mengatasnamakan toko online ternama. Ia menawarkan produk-produk elektronik dengan harga sangat murah, lalu mengarahkan korban untuk mentransfer uang ke rekening pribadi. Setelah korban mentransfer, pelaku memblokir semua akses komunikasi.

Analisis hukum:

Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 517 KUHP karena memenuhi unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.
Juga dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, karena menggunakan media elektronik dan menimbulkan kerugian pada konsumen.

Dalam proses pembuktian, bukti transfer, rekaman percakapan (chat), tangkapan layar, serta data dari penyedia platform (Instagram/Facebook) dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang sah untuk memulai penyidikan.

4. Proses Peradilan Tindak Pidana Penipuan Online (Penyelidikan hingga PK)

Penyelidikan: Dilakukan oleh pihak kepolisian setelah ada laporan dari korban. Polisi mencari dan mengumpulkan informasi awal untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana.
Penyidikan: Jika cukup bukti, polisi akan meningkatkan status menjadi penyidikan. Pada tahap ini, dilakukan pemanggilan saksi, penyitaan alat bukti digital (chat, email, transfer), pelacakan rekening, dan pelaku bisa ditetapkan sebagai tersangka.
Penangkapan dan Penahanan: Jika pelaku ditemukan dan dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan, maka penangkapan dan penahanan bisa dilakukan.
Penyerahan ke Kejaksaan: Setelah penyidikan lengkap (P-21), berkas dilimpahkan ke jaksa untuk dilakukan penuntutan.
Persidangan: Di pengadilan, jaksa membacakan dakwaan, lalu proses pembuktian dari kedua belah pihak (penuntut dan pembela). Jika terbukti bersalah, hakim menjatuhkan vonis pidana.
Upaya Hukum: Jika tidak puas dengan hasil putusan, pihak yang dirugikan atau pelaku bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, hingga Peninjauan Kembali (PK) jika ada novum (bukti baru).

5. Perlindungan Hukum atau Upaya dari Pengacara / Kuasa Hukum
Advokat atau pengacara berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum, baik kepada korban maupun kepada pelaku yang membutuhkan pembelaan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan antara lain:

Memberikan pendampingan sejak tahap pelaporan, pemeriksaan saksi, hingga persidangan.
Menjamin hak-hak hukum klien seperti tidak dipaksa mengakui perbuatan, hak untuk diam, dan hak untuk mendapatkan pembelaan hukum.
Membantu mengajukan permohonan penangguhan penahanan jika pelaku kooperatif.
Untuk korban, advokat bisa membantu menggugat pelaku secara perdata untuk menuntut ganti rugi jika belum tergantikan kerugiannya secara utuh.
Jika perkara dirasa berpotensi lemah dari segi pembuktian, pengacara bisa mengajukan deponering, restorative justice, atau diversi untuk menghindari proses pidana berkepanjangan.

6. Kesimpulan dan Hambatan dalam Proses Peradilan
Tidak semua kasus penipuan online dapat langsung diproses secara pidana, tetapi jika unsur penipuan (tipu muslihat, niat jahat, dan kerugian korban) terbukti, maka kasus tersebut bisa dan sah secara hukum untuk diproses pidana. KUHP Baru dan UU ITE sudah memberikan dasar hukum yang memadai untuk menjerat pelaku.

Namun, hambatan utama dalam proses ini antara lain:

Identitas pelaku sulit dilacak, apalagi jika menggunakan akun palsu atau berada di luar negeri.
Bukti digital yang lemah atau tidak cukup kuat, misalnya hanya berupa chat tanpa ada transaksi keuangan.
Korban tidak melapor karena malu atau menganggap tidak akan diproses.
Kurangnya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan penyedia platform digital.
Pemahaman korban dan penyidik terhadap bukti digital yang masih terbatas.

Oleh karena itu, penting bagi korban penipuan online untuk segera melapor, menyimpan semua bukti, dan melibatkan kuasa hukum yang paham mengenai hukum siber agar hak-haknya bisa dipertahankan secara maksimal.

Artikel Terkait Penipuan :

Artikel ini dirilis oleh :
Advokat & Konsultan Hukum
Andi Akbar Muzfa, SH & Partners (ABR & Partners)

KONSULTASI HUKUM GERATIS...

Kantor Hukum ABR & PARTNERS dibawah pimpinan Andi Akbar Muzfa, SH., Membuka Konsultasi Hukum Geratis Buat Para Pencari Keadilan Yang Membutuhkan Pandangan dan Pertimbangan Hukum...
No. HP/WA : 082187566566
Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Sesamanya/Orang Lain...
Save Link - Andi AM

✂ Waktunya Belajar...

Loading Post...