Apa bedanya perjanjian bilateral, multilateral, dan regional?

1. Penjelasan Lengkap dan Terperinci

Perjanjian internasional merupakan kesepakatan hukum antara negara-negara yang tunduk pada hukum internasional. Berdasarkan jumlah pihak yang terlibat, perjanjian internasional dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu:

Perjanjian Bilateral adalah perjanjian yang hanya melibatkan dua negara. Tujuan dari perjanjian ini bisa sangat spesifik, misalnya kerja sama perdagangan, pertahanan, atau ekstradisi. Karena hanya melibatkan dua pihak, maka proses negosiasinya relatif lebih cepat dan implementasinya lebih sederhana dibanding perjanjian multilateral.
Perjanjian Multilateral melibatkan lebih dari dua negara. Biasanya dibuat dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menyangkut isu-isu global seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, atau perdagangan bebas. Karena banyak negara terlibat, perjanjian ini sering kali bersifat lebih kompleks dan memerlukan waktu lama dalam proses perundingan hingga ratifikasi.
Perjanjian Regional adalah perjanjian yang melibatkan negara-negara dalam satu kawasan geografis tertentu, dan biasanya memiliki tujuan yang mengikat kawasan tersebut untuk kepentingan politik, ekonomi, atau keamanan bersama. Contohnya adalah ASEAN (Asia Tenggara), Uni Eropa (Eropa), dan Mercosur (Amerika Selatan).

Ketiga jenis perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sama apabila telah disetujui dan diratifikasi oleh negara-negara pihak. Perbedaan utamanya hanya pada jumlah dan cakupan wilayah negara yang terlibat serta kepentingan geopolitik dan strategis masing-masing wilayah.

2. Dasar Hukum atau Isi Pasal yang Mengatur

Dasar hukum mengenai klasifikasi dan keberlakuan perjanjian internasional dapat ditemukan dalam:

Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Meskipun konvensi ini tidak secara eksplisit mengklasifikasikan perjanjian menjadi bilateral, multilateral, atau regional, namun substansinya mengatur prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua jenis perjanjian. Beberapa pasal penting:
- Pasal 2 ayat 1 (a): Menjelaskan definisi perjanjian internasional sebagai "suatu perjanjian antara negara-negara yang dibuat secara tertulis dan diatur oleh hukum internasional".
- Pasal 9: Menjelaskan proses adopsi teks perjanjian, di mana untuk perjanjian multilateral diperlukan konsensus atau suara mayoritas negara peserta.
- Pasal 14-16: Mengatur mekanisme ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan aksesi.
- Pasal 26 (Pacta Sunt Servanda): Mengikat semua pihak yang telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian.
- Pasal 34: Menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat secara eksplisit, dan tidak mengikat negara ketiga tanpa persetujuan mereka.

Dalam konteks nasional, Indonesia juga mengatur perjanjian internasional dalam:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, khususnya:
- Pasal 1 angka 1: Memberi definisi perjanjian internasional dan jenis-jenisnya.
- Pasal 4: Menyebutkan bahwa perjanjian yang menimbulkan akibat hukum bagi Indonesia wajib mendapat persetujuan DPR (terutama untuk perjanjian multilateral dan regional).

3. Contoh Kasus dan Penjelasan Detail

Perjanjian Bilateral: Indonesia-Australia Extradition Treaty. Perjanjian ini bertujuan untuk memudahkan ekstradisi pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain. Dalam praktiknya, perjanjian ini memungkinkan Indonesia meminta Australia untuk mengekstradisi seseorang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Perjanjian Multilateral: Protokol Kyoto 1997. Perjanjian ini mengikat banyak negara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi perjanjian ini. Meski tidak semua negara berhasil memenuhi target, ini menunjukkan pentingnya kerja sama global dalam isu lingkungan.
Perjanjian Regional: ASEAN Free Trade Area (AFTA). Perjanjian ini dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Melalui AFTA, negara-negara ASEAN sepakat untuk menurunkan tarif bea masuk guna mempercepat arus barang dan jasa.

4. Proses Peradilan Terkait Permasalahan

Jika terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian internasional, maka proses penyelesaiannya dapat ditempuh melalui beberapa jalur:

Konsultasi Diplomatik: Langkah awal yang biasa diambil adalah perundingan atau diplomasi bilateral/multilateral untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Perjanjian: Beberapa perjanjian, terutama yang bersifat multilateral, menyertakan klausul penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau pengadilan internasional.
Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ): Jika negara-negara yang bersengketa sepakat, mereka bisa membawa kasus ke ICJ. Di sini, Mahkamah akan menilai apakah benar terjadi pelanggaran atas ketentuan perjanjian.
Arbitrase Internasional: Apabila perjanjian mengandung klausul arbitrase, negara dapat membawa sengketa ke lembaga arbitrase seperti Permanent Court of Arbitration (PCA).
Upaya Hukum Lanjutan: Dalam sistem hukum internasional, tidak tersedia upaya banding atas putusan ICJ. Namun, negara dapat mengajukan interpretasi ulang, atau dalam beberapa kasus, PBB dapat mengambil tindakan berdasarkan putusan tersebut (misalnya melalui Dewan Keamanan).

5. Perlindungan Hukum atau Upaya Advokat

Dalam konteks penyelesaian sengketa perjanjian internasional, peran pengacara atau advokat (khususnya yang memahami hukum internasional) sangat penting:

Konsultan Hukum Internasional: Memberi nasihat kepada pemerintah atau klien terkait hak dan kewajiban dari suatu perjanjian internasional.
Negosiator dan Perancang Perjanjian: Berperan dalam proses negosiasi, merancang pasal-pasal, serta menyusun strategi hukum agar perjanjian tidak merugikan klien atau negara yang diwakilinya.
Litigator di Forum Internasional: Advokat yang memiliki lisensi atau spesialisasi di bidang hukum internasional dapat bertindak sebagai kuasa hukum negara dalam forum seperti ICJ, PCA, atau WTO Dispute Settlement Body.
Penyusunan Legal Memorandum dan Amicus Curiae: Advokat juga menyusun dokumen hukum yang bisa digunakan dalam peradilan internasional, termasuk opini hukum terhadap suatu isu.

6. Kesimpulan dan Hambatan Penegakan Hukum

Perbedaan antara perjanjian bilateral, multilateral, dan regional terletak pada jumlah dan cakupan negara pihak, serta tujuan spesifik atau kolektif yang ingin dicapai. Meskipun ketiganya tunduk pada prinsip hukum internasional yang sama, perjanjian multilateral dan regional cenderung memiliki prosedur yang lebih kompleks, terutama dalam hal ratifikasi dan implementasi.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap perjanjian internasional antara lain:

Perbedaan Interpretasi: Negara bisa memiliki interpretasi berbeda atas isi perjanjian.
Kurangnya Mekanisme Pemaksaan: Tidak ada lembaga eksekutif global yang dapat memaksa negara mematuhi isi perjanjian.
Resistensi Politik Dalam Negeri: Beberapa negara mengalami tekanan domestik yang membuat mereka menarik diri atau menolak pelaksanaan perjanjian.
Ketimpangan Kekuatan: Negara-negara kecil cenderung sulit menuntut negara besar di forum internasional karena pengaruh politik dan ekonomi.

Dalam konteks pendampingan perkara, pemahaman menyeluruh terhadap struktur dan klasifikasi perjanjian internasional sangat penting bagi advokat agar bisa membela kepentingan negara atau klien secara maksimal di forum internasional. Pendekatan strategis, preseden kasus, dan keahlian dalam litigasi transnasional menjadi kunci dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif.

Artikel Terkait Laiannya :

Artikel ini dirilis oleh :
Advokat & Konsultan Hukum
Andi Akbar Muzfa, SH & Partners (ABR & Partners)

KONSULTASI HUKUM GERATIS...

Kantor Hukum ABR & PARTNERS dibawah pimpinan Andi Akbar Muzfa, SH., Membuka Konsultasi Hukum Geratis Buat Para Pencari Keadilan Yang Membutuhkan Pandangan dan Pertimbangan Hukum...
No. HP/WA : 082187566566
Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Sesamanya/Orang Lain...
Save Link - Andi AM

✂ Waktunya Belajar...

Loading Post...