Bagaimana mekanisme suatu negara keluar dari perjanjian internasional?

Berikut penjelasan lengkap mengenai mekanisme suatu negara keluar dari perjanjian internasional, mencakup seluruh aspek hukum, landasan normatif, contoh kasus, proses penyelesaian sengketa, serta perlindungan hukum dari perspektif kuasa hukum:

1. Penjelasan Lengkap dan Terperinci tentang Mekanisme Suatu Negara Keluar dari Perjanjian Internasional

Keluar atau menarik diri dari perjanjian internasional adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk menghentikan keterikatannya terhadap kewajiban dalam suatu perjanjian. Dalam sistem hukum internasional, tindakan tersebut dikenal sebagai withdrawal, termination, atau denunciation. Proses ini tidak dapat dilakukan sembarangan karena perjanjian bersifat mengikat berdasarkan prinsip pacta sunt servanda, yaitu bahwa perjanjian yang telah disepakati wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Namun demikian, mekanisme pengunduran diri dari perjanjian diperbolehkan apabila:

Diatur secara eksplisit dalam ketentuan perjanjian itu sendiri (misalnya dalam klausul penghentian atau pengunduran diri),
Diperbolehkan berdasarkan kebiasaan internasional,
Didasarkan pada perubahan keadaan yang fundamental,
Atau apabila terjadi pelanggaran berat terhadap ketentuan inti perjanjian oleh pihak lain.

Pengunduran diri tidak serta-merta membatalkan semua kewajiban yang telah muncul selama negara tersebut masih terikat perjanjian. Proses keluar dari perjanjian harus melewati tahapan pemberitahuan resmi kepada para pihak lain dalam perjanjian, dengan alasan yang sah dan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk masa tenggang (notice period) yang ditentukan.

2. Dasar Hukum atau Isi Pasal yang Mengatur serta Penjelasan Lengkap Terkait Pasal Tersebut

Hukum internasional mengatur mekanisme keluar dari perjanjian melalui Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, dengan pasal-pasal utama sebagai berikut:

Pasal 54: Suatu negara dapat mengakhiri atau keluar dari perjanjian apabila:
a) Diperbolehkan berdasarkan ketentuan perjanjian itu sendiri, atau
b) Semua pihak dalam perjanjian menyetujui untuk menghentikannya.
Pasal 56: Jika perjanjian tidak mengatur mekanisme penghentian atau penarikan diri, maka penarikan tidak diperbolehkan kecuali:
a) Dapat disimpulkan bahwa para pihak bermaksud memperbolehkan penghentian tersebut, atau
b) Sifat perjanjian memungkinkan penarikan diri.
Pasal 65-68: Mengatur prosedur pemberitahuan dan penyelesaian sengketa dalam hal negara ingin menarik diri atau membatalkan perjanjian. Negara wajib memberitahu para pihak lain secara tertulis dan menjelaskan dasar hukum pengunduran diri tersebut.
Pasal 62: Mengenai clausula rebus sic stantibus, yaitu negara dapat mengakhiri keterikatannya terhadap perjanjian bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental, yang secara radikal mengubah kewajiban utama dalam perjanjian tersebut.

Intinya, hukum internasional tidak mengizinkan tindakan sepihak tanpa dasar yang sah dan prosedur yang benar.

3. Contoh Kasus Beserta Penjelasannya secara Lengkap dan Detail

Contoh nyata dapat dilihat dari kasus penarikan diri Amerika Serikat dari Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim pada tahun 2017. Dalam perjanjian tersebut (Pasal 28), ditentukan bahwa:

Negara pihak hanya bisa menarik diri paling cepat tiga tahun setelah perjanjian berlaku bagi negara tersebut.
Penarikan diri menjadi efektif satu tahun setelah pemberitahuan resmi dikirim.

Amerika Serikat secara resmi memberitahukan niat keluar pada tanggal 4 November 2019, dan prosesnya rampung pada 4 November 2020. Meskipun menuai protes global, secara hukum langkah tersebut dianggap sah karena mengikuti ketentuan dalam perjanjian itu sendiri.

Contoh lain adalah penarikan diri Indonesia dari keanggotaan OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) pada tahun 2016. Indonesia menyatakan keluar dengan alasan tidak sejalan lagi dengan kepentingan nasional dalam produksi minyak, dan karena keputusan OPEC saat itu tidak menguntungkan. Langkah ini dilakukan secara tertib melalui pemberitahuan resmi kepada organisasi, sesuai prosedur yang berlaku dalam piagam OPEC.

4. Penjelasan dan Proses Peradilan Terkait Permasalahan Tersebut

Jika penarikan diri dari perjanjian internasional menimbulkan sengketa antarnegara, maka proses penyelesaian peradilannya sebagai berikut:

Pemberitahuan Resmi: Negara yang ingin keluar dari perjanjian wajib mengirimkan surat resmi kepada negara-negara pihak lainnya atau kepada depositari (seperti PBB) yang bertugas menyimpan naskah perjanjian.
Masa Tenggang dan Evaluasi: Negara-negara pihak akan melakukan evaluasi terhadap dasar hukum penarikan diri tersebut. Bila terdapat keberatan, maka sengketa bisa muncul.
Negosiasi dan Konsultasi: Tahap awal penyelesaian konflik dilakukan melalui konsultasi langsung antarnegara. Ini bersifat non-yudisial dan dilakukan secara diplomatik.
Mediasi atau Arbitrase: Jika konsultasi gagal, dan perjanjian memiliki klausul penyelesaian sengketa, maka dapat dilanjutkan ke arbitrase internasional sesuai ketentuan perjanjian.
Pengadilan Internasional (ICJ): Bila tidak dicapai kesepakatan, dan negara-negara terkait menyetujui, maka perkara dapat diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mendapatkan keputusan yang mengikat.
Putusan dan Implementasi: Keputusan Mahkamah bersifat final dan harus dijalankan oleh para pihak. Namun, implementasi bisa menghadapi tantangan jika negara yang kalah menolak melaksanakannya, karena hukum internasional tidak memiliki aparat penegak.

5. Perlindungan Hukum atau Upaya Hukum dari Pengacara - Kuasa Hukum atau Advokat Terkait Perkara Tersebut

Dalam konteks negara dan hukum internasional, pengacara bertindak sebagai penasihat hukum negara, diplomat hukum, atau kuasa hukum negara di forum internasional. Perannya meliputi:

Audit Hukum terhadap Perjanjian: Menganalisis isi perjanjian internasional dan menilai apakah klausul penghentian atau pengunduran diri diatur secara eksplisit.
Penyusunan Justifikasi Hukum: Menyusun naskah argumentatif yang menjelaskan dasar hukum pengunduran diri suatu negara agar diakui secara internasional dan tidak menimbulkan konflik.
Penyelesaian Sengketa: Mewakili negara di hadapan arbitrase internasional atau Mahkamah Internasional bila sengketa timbul karena penarikan diri tersebut diperdebatkan negara lain.
Mitigasi Dampak Hukum dan Politik: Memberikan saran strategis kepada pemerintah agar keputusan keluar dari perjanjian tidak menimbulkan dampak yang merugikan di bidang ekonomi, diplomasi, atau perdagangan.
Rekonstruksi Kebijakan Hukum Nasional: Setelah penarikan diri, advokat juga bisa membantu menyesuaikan peraturan dalam negeri agar tidak bertentangan dengan kebijakan baru pascapenarikan diri.

6. Kesimpulan serta Permasalahan yang Mungkin Menjadi Hambatan dalam Proses Penegakan Hukum

Kesimpulannya, mekanisme suatu negara keluar dari perjanjian internasional harus dilakukan berdasarkan prinsip hukum internasional, terutama sesuai ketentuan Konvensi Wina 1969. Tidak semua penarikan diri dianggap sah; sahnya suatu penarikan tergantung pada syarat dan prosedur yang disepakati dalam perjanjian dan hukum kebiasaan internasional.

Permasalahan atau hambatan yang mungkin muncul meliputi:

Ketidakjelasan klausul pengunduran diri dalam perjanjian, yang menyebabkan interpretasi berbeda antara para pihak.
Penolakan oleh pihak lain atas alasan hukum pengunduran diri, yang menimbulkan sengketa baru.
Hambatan politik dan diplomatik, karena keluar dari perjanjian bisa menyebabkan rusaknya hubungan antarnegara.
Ketiadaan mekanisme pemaksaan internasional, karena tidak ada "polisi internasional" yang bisa mengeksekusi hasil peradilan.
Kurangnya kesiapan hukum nasional untuk menggantikan norma-norma yang semula diatur oleh perjanjian internasional tersebut.

Dengan memahami seluruh aspek ini, maka pengambilan keputusan dan peran kuasa hukum dapat diarahkan secara strategis dan tepat, sehingga langkah keluar dari perjanjian dapat berjalan secara legal, diplomatik, dan tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi negara.

Artikel Terkait Laiannya :

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk diterbitkan oleh :
Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum
Andi Akbar Muzfa, SH & Partners (ABR Law Office)

KONSULTASI HUKUM GERATIS...

Kantor Hukum ABR & PARTNERS dibawah pimpinan Andi Akbar Muzfa, SH., Membuka Konsultasi Hukum Geratis Buat Para Pencari Keadilan Yang Membutuhkan Pandangan dan Pertimbangan Hukum...
No. HP/WA : 082187566566
Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Sesamanya/Orang Lain...
Save Link - Andi AM

✂ Waktunya Belajar...

Loading Post...