.jpg)
JAKARTA - Maraknya pemberitaan mengenai kasus dugaan pemerkosaan yang terjadi di berbagai daerah kembali menjadi perhatian masyarakat dan kalangan hukum. Kejahatan seksual tersebut dinilai sebagai salah satu tindak pidana yang memiliki dampak serius, tidak hanya terhadap kondisi fisik korban, tetapi juga terhadap psikologis, kehidupan sosial, dan masa depan korban dalam jangka panjang.
Dalam beberapa tahun terakhir, penanganan perkara kekerasan seksual terus mengalami perkembangan melalui pembaruan regulasi yang memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada korban sekaligus memperkuat dasar penindakan terhadap pelaku.
Menanggapi fenomena tersebut, Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H. menegaskan bahwa tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang harus ditangani secara profesional, cepat, dan berorientasi pada perlindungan korban tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.
“Pemerkosaan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap martabat, integritas tubuh, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara tegas dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan pembuktian yang sah menurut hukum,” ujar Andi Akbar kepada media, Minggu (7/6/2026).
Menurutnya, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), pengaturan mengenai tindak pidana seksual telah mengalami penyesuaian yang lebih modern dibandingkan ketentuan KUHP lama.
Ia menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pemerkosaan kini diatur dalam Pasal 473 KUHP Nasional, yang pada pokoknya mengatur perbuatan memaksa seseorang melakukan persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau dalam kondisi tertentu yang menghilangkan kemampuan korban untuk memberikan persetujuan secara bebas.
“Dalam KUHP Nasional, pemerkosaan tetap dikategorikan sebagai tindak pidana berat. Ancaman pidananya dapat mencapai 12 tahun penjara, dan dalam keadaan tertentu dapat diperberat sesuai dengan akibat yang ditimbulkan maupun kondisi korban,” jelasnya.
Selain KUHP Nasional, Andi Akbar menilai bahwa penanganan perkara kekerasan seksual saat ini juga tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memberikan perlindungan lebih luas terhadap korban.
Menurutnya, UU TPKS tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengatur hak korban untuk memperoleh pendampingan, rehabilitasi, restitusi, perlindungan hukum, serta pemulihan psikologis selama proses hukum berlangsung.
“Perkembangan hukum saat ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemulihan dan perlindungan korban,” katanya.
Lebih lanjut, Andi Akbar menjelaskan bahwa dalam perkara pemerkosaan, alat bukti memiliki peranan yang sangat penting. Selain keterangan korban, penyidik biasanya akan mengumpulkan alat bukti lain seperti hasil pemeriksaan medis, keterangan saksi, rekaman elektronik, petunjuk, maupun keterangan ahli untuk memperkuat pembuktian.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas korban maupun informasi yang berpotensi memperburuk kondisi psikologis korban karena hal tersebut dapat menimbulkan dampak lanjutan yang tidak kalah serius dibandingkan tindak pidana yang dialami.
“Korban berhak memperoleh perlindungan atas privasinya. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi setiap kasus yang sedang diproses secara hukum dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan viktimisasi ulang terhadap korban,” ujarnya.
Menurut Andi Akbar, korban atau keluarga korban yang mengalami dugaan tindak pidana pemerkosaan sebaiknya segera melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum, melakukan pemeriksaan medis sesegera mungkin, serta memperoleh pendampingan hukum dan psikologis untuk menjaga hak-haknya selama proses hukum berlangsung.
“Semakin cepat suatu peristiwa dilaporkan, semakin besar peluang untuk mengamankan alat bukti yang diperlukan dalam proses pembuktian. Karena itu, korban tidak perlu ragu untuk mencari perlindungan hukum dan bantuan yang tersedia,” tegasnya.
Kalangan hukum menilai bahwa penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan, disertai perlindungan yang memadai bagi korban, merupakan bagian penting dari upaya menciptakan rasa aman dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi setiap warga negara. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual, penerapan KUHP Nasional dan UU TPKS diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan yang lebih komprehensif bagi seluruh pihak yang terlibat. (Risna)
| KONSULTASI HUKUM GERATIS... |
|
Kantor Hukum ABR & PARTNERS dibawah pimpinan Andi Akbar Muzfa, SH., Membuka Konsultasi Hukum Geratis Buat Para Pencari Keadilan Yang Membutuhkan Pandangan dan Pertimbangan Hukum...
No. HP/WA : 082187566566 Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Sesamanya/Orang Lain... Save Link - Andi AM |
| ✂ Waktunya Belajar... |
Loading Post...
|
.jpg)
