Jenis-jenis pidana pembunuhan di dalam KUHP.
Tindak pidana terhadap "nyawa" dalam KUHP dimuat dalam Buku II Bab XIX dengan judul "Kejahatan Terhadap Nyawa Orang" yang terdiri dari tiga belas pasal, dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 (Marpaung, 2002:19).
Mengamat-amati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengatumya sebagai berikut: (Marpaung, 2002:19)
Kejahatan...
View All MAKALAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
- Makalah Pencemaran Nama Baik Melalui Media SosialMakalah : Perorangan - Judul : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Hukum Pidana)BAB...
Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP
.jpg "Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP")
Pengertian tindak pidana pembunuhan berencana
Pada dasarnya hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (verbeden, crime, atau perbuatan jahat) dan dipidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat itu menurut ilmu pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas), dibedakan atas ...
Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP
1. Pengertian Tindak pidana pembunuhan
Perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan "jiwa". Kata nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berikut:
Pernberi hidup
Jiwa, roh
Sedang kata "jiwa" dimuat artinya, antara lain:
roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup)
seluruh kehidupan batin manusia
Pengertian...
Teori Sosiologi Kriminal - Hukum Pidana Indonesia
Teori sosiologi kriminal
Ajaran tentang adanya tipe-tipe penjahat dan bukan penjahat yang diuraikan oleh Lombroso mendapat tantangan keras dari pengikut mazhab lingkungan {Muhammad Daud, 2004:29).
Mazhab lingkungan telah berkembang di Prancis pada abad ke-19. menurut mazhab ini, hanya lingkungan satu-satunya acuan yang member bekas pada kepribadian seseorang,...
Teori Psikologi Kriminal - Sebab Terjadinya Kejahatan
Teori psikologi kriminal
Usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan Miwa penjahat dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah. Pada umumnya ahli-ahli psikologi mengembangkan ihnunya dengan cara-cara - embagi manusia dalam tipe-tipe tertentu, Jung, membagi manusia dalam kelompok Introvert dan ekstrovert,...
Sebab Terjadinya Kejahatan - Perspektif Teori Biologi Kriminal
Sebab Terjadinya kejahatan
Perspektif Teori biologi kriminal
Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis, dengan nendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan -Tgan dari akal, maka para ahli frenologi antara lain Gall (1758-1828), Surzuheim '76-1832) yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan...
Pengertian Dan Penjelasan Lengkap Tentang Kejahatan (kriminologi)
Pengertian Kejahatan
Pengertian kejahatan kriminologi dibagi atas golongan-golongan sebagai berikut:
Para sarjana yang menganut aliran hukum atau yuridis
SutherlandBahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya...
Sejarah Dan Penjelasan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan
Sejarah adalah rentetan peristiwa penting dari masa lampau sampai sekarang. la membawa kita ke pangkal bidang keilmuan dalam mengenal peristiwa, tokoh, waktu, tempat, dan lain-lain. Menelusuri sejarah dapat menggugah kita untuk mengetahui bidang keilmuan lebih jauh dan sekaligus daya tarik untuk mempelajari dan memadai ilmu tersebut.
Pembunuhan dalam...
Penjelasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Berkualifikasi
Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan
Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerd diefstal). Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan dengan ”pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang digunakan oleh R. Soesilo...
Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Pasal 363 KUHP
Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian
Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut Lamintang, tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas itu terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyekti...
Pengertian Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 - 367 KUHP
Pengertian Tindak Pidana Pencurian
Catatan Kuliah - Andi Akbar Muzfa SH
Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Bukum Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya...
UU.No.11/2008 - BAB VIII - Informasi Dan Transaksi Elektronik
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 38
Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
Masyarakat...
UU.No.11/2008 - BAB VII - Informasi Dan Transaksi Elektronik
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 27
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Setiap...
UU.No.11/2008 - BAB VI - Informasi Dan Transaksi Elektronik
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
BAB VI
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
Pasal 23
Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar...
UU.No.11/2008 - BAB V - Informasi Dan Transaksi Elektronik
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pasal 17
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan...
UU.No.11/2008 - BAB IV - Informasi Dan Transaksi Elektronik
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
Pasal 13
Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
Penyelenggara...
UU.No.11/2008 - BAB III - Informasi Dan Transaksi Elektronik
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
BAB III
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Pasal 5
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ...
UU.No.11/2008 - BAB II - Informasi Dan Transaksi Elektronik
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknolog...
UU.No.11/2008 - BAB I - Informasi Dan Transaksi Elektronik
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange...
UU.No.21/2007 - BAB VI - Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007TENTANG : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
BAB VIPENCEGAHAN DAN PENANGANAN
Pasal 56
Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
Pasal 57
Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga...
UU.No.21/2007 - BAB V - Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007TENTANG : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
BAB V
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Pasal 43
Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi...
UU.No.21/2007 - BAB IV - Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007TENTANG : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN
Pasal 28
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara...
UU.No.21/2007 - BAB III - Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007TENTANG : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
BAB III
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Pasal 19
Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara...
UU.No.21/2007 - BAB II - Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007TENTANG : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
BAB II
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Pasal 2
Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,...
.jpg)
.jpg)
