.jpg)
Advokat Indonesia - Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang paling serius karena tidak hanya menyerang integritas fisik seseorang, tetapi juga merampas martabat, kehormatan, serta kebebasan seksual korban. Dampak yang ditimbulkan tidak berhenti pada luka fisik, melainkan dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan, gangguan sosial, hingga memengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Atas dasar itu, negara memberikan perlindungan hukum yang tegas melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan memperluas cakupan pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan dibandingkan pengaturan dalam KUHP lama.
Dalam KUHP Baru, ketentuan mengenai pemerkosaan diatur dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain tanpa persetujuan yang sah dapat dipidana karena melakukan pemerkosaan. Ketentuan tersebut juga mencakup berbagai keadaan di mana persetujuan dianggap tidak sah, antara lain karena adanya kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, korban berada dalam keadaan tidak sadar, korban mengalami gangguan mental atau kondisi yang menyebabkan tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas, maupun apabila persetujuan diperoleh melalui tipu muslihat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tersebut.
Rumusan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Baru tidak lagi semata-mata berorientasi pada adanya kekerasan fisik sebagaimana dipahami dalam praktik hukum sebelumnya, melainkan menempatkan persetujuan (consent) sebagai unsur penting dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana pemerkosaan. Dengan demikian, apabila hubungan seksual dilakukan tanpa adanya persetujuan yang sah menurut hukum, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerkosaan.
Apabila ketentuan tersebut dibedah dari perspektif hukum pidana, terdapat sejumlah unsur yang harus dibuktikan dalam proses penyidikan maupun persidangan.
Unsur pertama adalah "Setiap Orang." Unsur ini menunjukkan bahwa setiap individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.
Unsur kedua adalah adanya persetubuhan. Dalam hukum pidana, persetubuhan merupakan unsur pokok yang membedakan tindak pidana pemerkosaan dengan bentuk kekerasan seksual lainnya. Oleh karena itu, keberadaan unsur ini harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah, termasuk keterangan korban, hasil pemeriksaan medis atau visum et repertum, keterangan ahli, maupun alat bukti lain yang memiliki relevansi.
Unsur ketiga adalah tidak adanya persetujuan yang sah dari korban. Inilah unsur yang menjadi karakteristik penting dalam KUHP Baru. Persetujuan yang diberikan karena ancaman, tekanan, intimidasi, kekerasan, ketidakberdayaan, ketidaksadaran, atau kondisi lain yang menghilangkan kebebasan korban dalam mengambil keputusan tidak dapat dianggap sebagai persetujuan menurut hukum.
Unsur keempat adalah adanya kesengajaan dari pelaku. Pelaku harus mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa korban tidak memberikan persetujuan secara bebas, namun tetap melakukan persetubuhan tersebut. Unsur kesengajaan ini menjadi bagian penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana.
Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian perkara pemerkosaan tidak dapat hanya bergantung pada satu alat bukti. Penyidik dan penuntut umum harus membangun konstruksi pembuktian melalui kombinasi keterangan korban, saksi, visum et repertum, pemeriksaan psikologis apabila diperlukan, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, barang bukti elektronik seperti percakapan digital maupun rekaman kamera pengawas apabila tersedia, serta alat bukti lain yang diakui dalam hukum acara pidana. Seluruh alat bukti tersebut kemudian dinilai secara menyeluruh oleh hakim untuk menentukan apakah seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
KUHP Baru juga memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila tindak pidana pemerkosaan dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan yang serius, penyakit menular, kehamilan, atau bahkan menyebabkan korban meninggal dunia. Keadaan-keadaan tersebut menjadi faktor pemberat yang mencerminkan tingginya tingkat kesalahan pelaku dan besarnya penderitaan yang dialami korban.
Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., menegaskan bahwa perubahan paradigma dalam KUHP Baru merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada korban kekerasan seksual. Menurutnya, fokus pembuktian kini tidak lagi hanya melihat ada atau tidaknya perlawanan fisik dari korban, tetapi juga harus menilai apakah persetujuan benar-benar diberikan secara bebas tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun penyalahgunaan keadaan. "Konsep persetujuan menjadi elemen yang sangat penting dalam KUHP Baru. Tidak semua hubungan seksual yang tampak dilakukan tanpa perlawanan fisik dapat dianggap sebagai hubungan yang sah apabila persetujuan tersebut lahir karena intimidasi, ancaman, ketidakberdayaan, atau kondisi yang membuat korban tidak mampu menentukan kehendaknya sendiri," ujar Andi Akbar Muzfa (22/08).
Sebagai advokat yang telah berpengalaman menangani berbagai perkara pidana, baik di Jakarta maupun di Makassar serta berbagai kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Selatan, Andi Akbar Muzfa menyatakan bahwa perkara pemerkosaan merupakan salah satu perkara yang memerlukan kehati-hatian tinggi dalam proses penyidikan maupun persidangan. Menurutnya, perlindungan terhadap korban harus tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah bagi setiap tersangka atau terdakwa. "Perkara pemerkosaan memiliki dimensi hukum dan psikologis yang sangat kompleks. Aparat penegak hukum harus mengedepankan pembuktian yang objektif, ilmiah, dan profesional agar hak korban memperoleh keadilan dapat terpenuhi tanpa mengabaikan hak-hak konstitusional pihak yang diperiksa. Dengan demikian, putusan yang lahir benar-benar mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan," ungkapnya (22/08).
Lebih lanjut, Andi Akbar Muzfa menilai bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan aparat penegak hukum menghadirkan proses hukum yang sensitif terhadap korban, bebas dari stigma, serta tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan hanya dapat terbangun apabila setiap laporan ditangani secara profesional dengan mengedepankan bukti, bukan semata-mata asumsi atau tekanan opini publik.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap korban sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana. Pemahaman yang tepat terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi sangat penting agar setiap perkara diproses berdasarkan alat bukti yang sah, penerapan pasal yang tepat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
Penulis : Rahmatia Halim, SH
Narasumber : Advokat Andi Akbar Muzfa, SH
| KONSULTASI HUKUM GERATIS... |
|
Kantor Hukum ABR & PARTNERS dibawah pimpinan Andi Akbar Muzfa, SH., Membuka Konsultasi Hukum Geratis Buat Para Pencari Keadilan Yang Membutuhkan Pandangan dan Pertimbangan Hukum...
No. HP/WA : 082187566566 Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Sesamanya/Orang Lain... Save Link - Andi AM |
| ✂ Waktunya Belajar... |
Loading Post...
|
.jpg)
