BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangHukum Islam syariatkan oleh Allah dengan tujuan utama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam meyangkut seluruh aspek dharuriyat (primer), Hajjiyat (sekunder), maupun (stabilitas sosial).Bahwasannya di dalam...
View All MAKALAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
- Makalah Pencemaran Nama Baik Melalui Media SosialMakalah : Perorangan - Judul : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Hukum Pidana)BAB...
Makalah - Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Indonesia
.jpg "Makalah - Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Indonesia")
BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangDalam perkembangan dunia, dengan terbentuknya Negara diperlukan hukum demi keamanan warganya. Hukum mengatur perangkat seluruh rakyat yang ada di Negara itu. Hukum ada yang berbentuk tertulis seperti: Undang-Undang dasar 1945 peraturan, perundang-undangan KUHP, yurisprudensi, traktat dan sebagainya, yang dibuat oleh Badan...
Penerapan Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Peradilan Pidana
2.2 Penerapan alat bukti dalam kekuatan pembuktiana) Kekuatan pembuktianKekuatan pembuktian atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan bewijskracht yaitu masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas atau kewenangan hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat...
Jenis-jenis Alat Bukti yang Sah Dalam Perkara Pidana di Pengadilan
BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahHukum adalah suatu norma atau peraturan yang mengikat terhadap masyarakat baik itu tertulis maupun tidak tertulis, dalam kaitannya hukum pidana yaitu suatu hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya...
Dasar Hukum Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa
3. Dasar hukum Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan BiasaPasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya .Pasal 184a). Alat...
Makalah - Jenis-jenis Alat Bukti yang Sah dan Penerapannnya Dalam Perkara Pidana
BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahHukum adalah suatu norma atau peraturan yang mengikat terhadap masyarakat baik itu tertulis maupun tidak tertulis, dalam kaitannya hukum pidana yaitu suatu hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya...
Makalah - Proses Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia
BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangB. Rumusan MasalahBAB II PEMBAHASANA. Pengertian Hukum Acara PidanaB. Fungsi Hukum Acara PidanaC. Tujuan Hukum Acara Pidana D. Pembuktian Dalam Peradilan PidanaBAB III KESIMPULANDAFTAR PUSTAKABAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangPada tanggal 24 September 1981 telah ditetapkan hukum acara pidana dengan Undang-undang No....
Makalah - Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia, Fungsi, Tujuan dan Proses Peradilan
BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangB. Rumusan MasalahBAB II PEMBAHASANA. Pengertian Hukum Acara PidanaB. Fungsi Hukum Acara PidanaC. Tujuan Hukum Acara Pidana D. Pembuktian Dalam Peradilan PidanaBAB III KESIMPULANDAFTAR PUSTAKABAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangPada tanggal 24 September 1981 telah ditetapkan hukum acara pidana dengan Undang-undang No....
Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana (KUHAP)
B. Fungsi Hukum Acara PidanaPada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi...
Proses Pembuktian Dalam Peradilan Pidana (KUHAP)
D. Pembuktian dalam Peradilan PidanaPengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa...
Kesimpulan - Sistem Pembuktian KUHAP Menurut Undang-Undang
BAB IIIKESIMPULANKetentuan Pasal 183 KUHAP ini maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hat pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dari kalau ía cukup,...
Makalah Sinkronisasi KUHP dan KUHAP Dalam Proses Acara Pidana
SINKRONISASI KUHP DAN KUHAPDALAM PROSES ACARA PIDANAA. Latar BelakangHukum dan hukuman secara konsepsional berakar dari gagasan tentang keadilan. Oleh karena itu, pijakan mendasar dalam penegakan hukum adalah prinsip peradilan yang adil (fair trial). Jaminan peradilan yang adil merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu hak untuk memperoleh proses peradilan...
Fitur Kirim Dihapus - Higgs Domino Melanggar Pasal ini?
Klasifikasi Gim Kominfo - Higgs Domino - Fitur Kirim DiHapus,. Baru-baru ini, salahsatu Gim Android Populer Higgs Domino kembali menjadi perbincangan hangat, pasca kebijakan pihak Developer Game HDI yang resmi menghapus/ menghilangkan "Fitur Kirim" pada aplikasi gamenya yang didasari oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Undang-Undang...
Kominfo - Klasifikasikan Gim Berdasarkan Kelompok Usia Pengguna
Klasifikasi Gim Kominfo - Untuk memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, pemerintah perlu melindungi masyarakat dalam penggunaan produk teknologi informasi berupa gim yang sesuai dengan karakter...
Klasifikasi Gim Kominfo Undadg-Undang Nomor 2 Tahun 2024
Klasifikasi Gim Kominfo - Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim telah disahkan dan resmi diundang-undangkan. Dan secara garis besarnya Klasifikasi Gim berdasarkan usia pengguna dibagi menjadi 5 Kelompok usia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim diantaranya :kelompok usia 3 (tiga) tahun...
Makalah Sinkronisasi KUHAP dan KUHP Dengan Perundan-Undangan Lainnya
MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM PIDANAMELALUI SINKRONISASI KUHAP DAN KUHPDENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYAI. LATAR BELAKANGSistem hukum pidana Indonesia berinduk pada KUHP yang berasal dari wetboek van Straftrecht dan KUHAP yang dianggap karya agung anak bangsa ternyata dalam perjalanannya banyak mengandung kelemahan, seperti halnya akhir-akhir ini...
Makalah Mekanisme RUU KUHP Dalam Proses Pembahasan di DPR RI
BAB I PENDAHULUANRancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) memiliki arti penting bagi Negara Indonesia. RUU tentang KUHP dan RUU tentang HAP ini merupakan upaya nyata untuk melakukan pembaruan hukum pidana nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dilakukan...
Makalah Mekanisme Pembahasan RUU KUHP di DPR RI
BAB I PENDAHULUANRancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) memiliki arti penting bagi Negara Indonesia. RUU tentang KUHP dan RUU tentang HAP ini merupakan upaya nyata untuk melakukan pembaruan hukum pidana nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dilakukan...
Makalah Pokok-Pokok Perubahan KUHP (Hukum Pidana)
BAB I PENDAHULUANRancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) memiliki arti penting bagi Negara Indonesia. RUU tentang KUHP dan RUU tentang HAP ini merupakan upaya nyata untuk melakukan pembaruan hukum pidana nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah...
Makalah Pokok-Pokok Perubahan Hukum Acara Pidana
BAB I PENDAHULUANRancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) memiliki arti penting bagi Negara Indonesia. RUU tentang KUHP dan RUU tentang HAP ini merupakan upaya nyata untuk melakukan pembaruan hukum pidana nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah...
Penjelasan Tentang Pidana dan Pemidanaan (Lengkap)
Hukum Pidana - Pidana dan PemidanaanPemikiran ahli fikir tentang hukum pidana terus bergerak, mengikuti lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai cabang ilmu yang sangat mapan, maka hukum pidana telah menyumbangkan karya-karyanya dari berbagai ahli filsafat, dan merentangkan jalan yang luas untuk perjuangan keadilan dan kepastian...
Apa itu Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana?
Hukum Pidana - Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban PidanaKUHP yang berlaku saat ini, tidak mengatur mengenai konsep yang dianut berkaitan dengan pengertian Tindak Pidana maupun Pertanggjawaban Pidana. Keadaan ini sering kali menimbulkan perdebatan, dan juga perbedaan dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia. Sekalipun pada dasarnya kebanyakan para...
Perjalanan Hukum Pidana di Indonesia
Hukum Pidana - Refleksi hukum pidana Nasional, yang tercermin dalam KUHPidana, adalah warisan masa kolonial bangsa Erofah, dan sejak kemerdekaan mengalami persesuaian dengan kebutuhan bangsa yang Merdeka, walaupun sungguh tidak mudah, dan mengalami pergolakan pemikiran yang panjang, dengan pandangan pandangan ahli hukum pidana dari masa ke masa, hingga...
Donasi Blog
Terimakasih atas "Niat Baik" Anda ingin membantu Pengembangan Blog ini.Tak terasa, 10 Tahun sudah, kami menemani anda bersama postingan Blog ini, dimana pada tahun 2014 Blog ini dibuat hanya untuk Referensi dan Catatan Kuliah Mahasiswa Hukum. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata artikel Blog ini banyak diminati baik dari dalam maupun luar negeri...
Kumpulan Fakta Menarik - Cocok Untuk Konten Youtube dan Tiktok
Kumpulan Fakta Unik Dan Menarik di IndonesiaCocok Untuk Konten Youtube dan Tiktok...Ini dia 6 Gunung Tertinggi di IndonesiaBerikut Urutan Lengkapnya...1. Gunung Jayawijaya (4.884 mdpl)Papua2. Gunung Kerinci (3.805 mdpl)Kab. Solok Selatan Sumatra Barat3. Gunung Rinjani (3.762 mdpl)Lombok, Nusa Tenggara Barat4. Gunung Semeru (3.677 mdpl)Kab. Lumajang,...
.jpg)
.jpg)
