Hukum Yang Pengatur Tentang Pelanggaran Hak Cipta

Sering kita mendengar istilah 'pelanggaran hak cipta'. Sebab di dunia modern sekarang ini, kekayaan manusia bukan lagi hanya berwujud benda fisik, tapi juga dapat berbentuk kekayaan lain tak berwujud, misalnya dalam bentuk hak kekayaan Intelektual (HAKI).

Salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta, di samping ada hak-hak lain seperti hak paten, rahasia dagang dan lain sebagainya. Semua hak-hak tersebut memiliki perbedaan masing-masing dan semua dilindungi oleh Hak kekayaan intelektual.

Lantas apa itu Hak Cipta?
Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.

Penting diketahui bahwa pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Pada umumnya, suatu ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan hak cipta, dan hak cipta biasanya tidak berlaku lagi setelah periode waktu tertentu (masa berlaku ini dimungkinkan untuk diperpanjang pada yurisdiksi tertentu).

Konsep hak cipta dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin").

DELIK ADUAN DALAM PELANGGARAN HAK CIPTA
Khusus perihal pelanggaran Hak Cipta, tuntutan pidana hanya dapat diajukan berdasarkan laporan/pengaduan yang diajukan oleh pemilik/pemegang hak cipta. Hak Cipta menganut sistem “delik aduan”.

Pada Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: “Delik Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.”

Dalam perkara tuntutan pidana dalam putusan Mahkamah Agung RI tingkat Peninjauan Kembali Register Nomor 29 PK/Pid/2003 tanggal 20 Desember 2004 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:

“Menimbang, ... bahwa disamping itu L. Pasmans tidak mempunyai kapasitas sebagai Pelapor untuk melaporkan terjadinya pelanggaran hak cipat terhadap buku-buku tersebut, karena ia bukanlah sebagai pihak pemegang hak cipta atas buku-buku tersebut. Hak melapor ada pada pemegang hak cipta.”

Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
   a. penerbitan Ciptaan;
   b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
   c. penerjemahan Ciptaan;
   d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
   e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
   f. pertunjukan Ciptaan;
   g. Pengumuman Ciptaan;
   h. Komunikasi Ciptaan; dan
   i. penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 113 Undang-undang hak Cipta:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Dihimpun dari berbagai sumber :
UU No.28/2014 Tentang Hak Cipta
putusan Mahkamah Agung RI tingkat Peninjauan Kembali Register Nomor 29 PK/Pid/2003 tanggal 20 Desember 2004

Admin : Kurniawati M

KONSULTASI HUKUM GERATIS...

Kantor Hukum ABR & PARTNERS dibawah pimpinan Andi Akbar Muzfa, SH., Membuka Konsultasi Hukum Geratis Buat Para Pencari Keadilan Yang Membutuhkan Pandangan dan Pertimbangan Hukum... No. HP/WA : 082187566566 Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Sesamanya/Orang Lain... Save Link - Andi AM

✂ Waktunya Belajar...

Loading Post...