Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Perdata.Materi PKPA FHP-edulaw W3 2017PENDAHULUAN1. Latar BelakangHukum acara perdata adalah rangkaian peraturan - peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain...
View All MAKALAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
- Makalah Pencemaran Nama Baik Melalui Media SosialMakalah : Perorangan - Judul : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Hukum Pidana)BAB...
07b - Proses Gugatan Acara Perkara Perdata
.jpg "07b - Proses Gugatan Acara Perkara Perdata")
Proses Gugatan Acara Perkara Perdata
Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya...
07a - Tahap Tahap Persidangan Acara Perdata
Tahap-tahap Persidangan
Hukum Acara Perdata (PKPA FHP edulaw 2017 Jakarta)
Bersama:Dr. Ricardo Simanjuntak, SH, LL.M.,ANZIIF.CIP., MCIArb
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu cara menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi di antara warga masyarakat adalah dengan perantaraan kekuasaan kehakiman, orang yang merasa dirugikan...
06 - Surat Kuasa Dan Surat Gugatan
Ujian Profesi Advokat
MATERI UJIAN:
Peran, Fungsi & Perkembangan Organisasi Advokat;
Kode Etik Advokat;
Hukum Acara Perdata;
Hukum Acara Pidana;
Hukum Acara Perdata Agama;
Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial;
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; dan
Ujian Essai: Hukum Acara Perdata atau Alternatif Penyelesaian Sengketa
Syarat kelulusan...
05 - Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Materi Pendidikan Profesi Khusus Advokat
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Persiapan Ujian Advokat,.
Andi Akbar Muzfa SH
PKPA FHP Angkatan 3 Tahun 2017
A. Pengertian dan Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Tun.Pengertian Hukum Acara PTUN
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur...
04 - Hukum Acara Pidana
BAB IPENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk mewujudkan pernyataan tersebut di...
03 - Hukum Acara Peradilan Agama
I. Hukum Acara Peradilan Agama
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 2 menyatakan : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.
Anak...
02 - Sistem Peradilan di Indonesia
Sistem Peradilan di Indonesia
Sistem peradilan di suatu negara masing-masing dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Menurut Eric L. Richard, sistem hukum utama di dunia adalah sebagai berikut :
Civil Law, hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem ini berasal dari hukum Romawi (Roman Law) yang dipraktekkan...
01 - Fungsi dan Peran Organisasi Advokat
Peranan Advokat.
Menurut Soerjono Soekanto seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lainnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) sebagai...
Tugas Dan Wewenang Lembaga Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif
Tugas Dan Wewenang Lembaga Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif
Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar Pemisahan kekuasaan ini tidak bersifat kaku, namun ada koordinasi yang satu dengan yang lain. Pemisahan kekuasan...
Sejarah Lengkap Kemerdekaan Republik Indonesia
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat.
Latar belakang
Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota...
Rangkuman Amandemen UUD 1945 Lengkap
Pengertian dan definisi Amandemen
Undang-Undang Dasar 1945 di negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, atau yang sering disebut amandemen. Sebenarnya apakah yang dimaksud amandemen itu? Secara bahasa, amandemen berasal dari Bahasa Inggris, to amend atau to make better. Amandemen adalah penambahan atau perubahan, ada beberapa pengertian...
Penjelasan Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah
Peralihan Hak Milik Atas TanahPenjualan di Bawah Tangan dalam Rangka Eksekusi Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan melalui pelelangan umum, karena dengan cara demikian diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek, hak tanggungan yang dijual.Dalam keadaan tertentu apabila melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan...
Sistematika Pengaturan Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah
Sistematika Pengaturan Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah
Dengan pendekatan pengertian hak penguasaan atas tanah sebagai, “lembaga hukum” dan “hubungan hukum konkret”, nketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya ndapat disusun dan dipelajari dalam suatu sistematika yang khas dan masuk akal.
Dikatakan “khas”, karena hanya dijumpai dalam Hukum Tanah dan tidak...
Pengertian Tanah dan Hukum Tanah Menurut UUPA
Pengertian Tanah dan Hukum Tanah
1. Pengertian Tanah
Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh...
Pengertian Jual Beli Tanah Menurut Pasal 1457 KUUHPdt
Pengertian Jual Beli Tanah Menurut Pasal 1457 KUUHPdt.
Jual beli Tanah adalah suatu perjanjian dimana pihak yang mempunyai tanah yang disebut “Penjual”, berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, yang disebut “Pembeli”. Sedangkan pihak pembeli berjanji dan mengikatkan untuk membayar harya yang...
Tujuan Penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria
Tujuan Penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria
Tujuan di Undang-Undang UUPA sebagai tujuan Hukum Agraria Nasional yaitu :
a. Meletakkan dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur....
Hukum Yang Pengatur Tentang Pelanggaran Hak Cipta
Sering kita mendengar istilah 'pelanggaran hak cipta'. Sebab di dunia modern sekarang ini, kekayaan manusia bukan lagi hanya berwujud benda fisik, tapi juga dapat berbentuk kekayaan lain tak berwujud, misalnya dalam bentuk hak kekayaan Intelektual (HAKI).
Salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta, di samping ada hak-hak lain seperti...
Ancaman Pidana Untuk Peretas Akun Facebook Pasal 51.UU.ITE
Dewasa ini, peran sosial media sudah menjadi bahagian dari gaya hidup yang telah digandrungi hampir semua kalangan. Sebut saja salahsatunya Facebook.Com. situs sosial media yang paling banyak menyedot perhatian publik dengan total user terbanyak didunia saat ini.
Melihat jejaring sosial Facebook.com ditanah air ternyata banyak dimanfaatkan oleh orang...
.jpg)
.jpg)
