Hukum Perjanjian Internasional

Tampilkan postingan dengan label Hukum Perjanjian Internasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum Perjanjian Internasional. Tampilkan semua postingan

Apa Akibat Hukum Jika Suatu Negara Melanggar Perjanjian Internasional? Ini Bentuk Tanggung Jawab dan Konsekuensi Hukumnya
Update :

Apa Akibat Hukum Jika Suatu Negara Melanggar Perjanjian Internasional? Ini Bentuk Tanggung Jawab dan Konsekuensi Hukumnya
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Jakarta - Perjanjian internasional merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan negara-negara untuk mengatur hubungan dan kerja sama lintas batas, mulai dari bidang perdagangan, investasi, lingkungan hidup, keamanan, pertahanan, hingga perlindungan hak asasi manusia. Melalui perjanjian tersebut, negara menyatakan persetujuannya untuk terikat pada sejumlah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Persetujuan itu bukan sekadar pernyataan politik atau komitmen diplomatik yang dapat diabaikan ketika keadaan berubah, melainkan dapat melahirkan kewajiban hukum internasional yang mengikat negara-negara pihak selama perjanjian tersebut berlaku terhadap mereka.

Persoalan kemudian muncul ketika suatu negara tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, baik karena mengambil kebijakan yang bertentangan dengan isi perjanjian, tidak memenuhi kewajiban tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan, menghalangi pelaksanaan hak negara pihak lainnya, maupun melakukan tindakan yang secara tegas dilarang oleh perjanjian tersebut. Dalam keadaan demikian, negara yang bersangkutan tidak serta-merta dapat membenarkan tindakannya dengan alasan bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk kepentingan nasional atau telah memperoleh persetujuan berdasarkan hukum domestiknya. Hukum internasional memiliki prinsip tersendiri untuk menentukan kapan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, siapa yang harus bertanggung jawab, serta bentuk konsekuensi hukum yang dapat diminta oleh negara atau pihak yang dirugikan.

Akibat hukum dari pelanggaran perjanjian internasional juga tidak selalu berbentuk sanksi berupa denda, embargo, pemutusan hubungan diplomatik, atau tindakan militer sebagaimana kerap dibayangkan dalam pemberitaan internasional. Dalam hukum internasional, konsekuensi utama yang pertama-tama muncul adalah tanggung jawab negara atau state responsibility, yang dapat melahirkan kewajiban untuk menghentikan tindakan yang melanggar, memberikan jaminan agar pelanggaran tidak terulang, serta melakukan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa pengembalian keadaan seperti semula, pembayaran kompensasi, atau bentuk pemulihan lain yang sesuai dengan karakter pelanggaran dan akibat yang ditimbulkannya.

Meskipun demikian, tidak setiap ketidakpatuhan terhadap perjanjian internasional otomatis berujung pada mekanisme dan konsekuensi yang sama, sebab harus diperiksa terlebih dahulu jenis perjanjiannya, rumusan kewajiban yang dilanggar, sifat pelanggaran, pihak yang berhak menuntut pertanggungjawaban, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Ada perjanjian yang menyediakan mekanisme konsultasi dan penyelesaian melalui panel khusus, ada pula yang membuka kemungkinan arbitrase atau pengadilan internasional, sementara sebagian perjanjian lainnya lebih mengandalkan negosiasi dan penyelesaian diplomatik. Oleh karena itu, memahami akibat hukum pelanggaran perjanjian internasional harus dimulai dari prinsip dasar tanggung jawab negara dan dilanjutkan dengan melihat bentuk pemulihan serta mekanisme penegakan yang tersedia.

Daftar Isi
  1. Prinsip Dasar: Perjanjian Internasional Mengikat dan Harus Dilaksanakan dengan Itikad Baik
  2. Kapan Suatu Negara Dapat Dinyatakan Melanggar Perjanjian Internasional?
  3. Akibat Pertama: Timbulnya Tanggung Jawab Internasional Negara
  4. Negara Wajib Menghentikan Tindakan yang Melanggar dan Menjamin Tidak Terulang
  5. Negara Dapat Diwajibkan Melakukan Pemulihan atas Kerugian
  6. Bentuk Pemulihan: Restitusi, Kompensasi, dan Satisfaction
  7. Apakah Negara yang Melanggar Dapat Dikenai Sanksi oleh Negara Lain?
  8. Tindakan Balasan atau Countermeasures dalam Hukum Internasional
  9. Apakah Perjanjian Internasional Dapat Diakhiri atau Ditangguhkan karena Pelanggaran?
  10. Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi, Arbitrase, dan Pengadilan Internasional
  11. Apakah Hukum Nasional Dapat Dijadikan Alasan untuk Tidak Melaksanakan Perjanjian?
  12. Apakah Semua Pelanggaran Perjanjian Internasional Menimbulkan Akibat yang Sama?
  13. Contoh Ilustrasi: Negara Tidak Memenuhi Kewajiban dalam Perjanjian Perdagangan
  14. Kesimpulan Penulis (Advokat)
  15. Dasar Hukum dan Rujukan
1. Prinsip Dasar: Perjanjian Internasional Mengikat dan Harus Dilaksanakan dengan Itikad Baik
Prinsip paling mendasar dalam hukum perjanjian internasional adalah pacta sunt servanda, yaitu prinsip bahwa setiap perjanjian yang telah berlaku mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian atau Vienna Convention on the Law of Treaties. Ketentuan tersebut menyatakan:

Pasal 26 - Pacta sunt servanda
“Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.”
Ketentuan tersebut mengandung dua unsur penting yang saling berkaitan, yaitu bahwa perjanjian harus terlebih dahulu berstatus berlaku dan bahwa kewajiban yang terkandung di dalamnya harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, negara tidak dapat begitu saja dianggap melanggar suatu perjanjian apabila instrumen tersebut belum berlaku terhadapnya, belum mengikat negara yang bersangkutan, atau kewajiban yang dipersoalkan memang tidak tercantum dalam ruang lingkup komitmen yang telah disetujuinya. Sebaliknya, setelah suatu negara secara sah terikat pada perjanjian, negara tersebut harus menjalankan kewajibannya secara sungguh-sungguh dan tidak boleh melakukan tindakan yang secara sengaja menggagalkan tujuan serta pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati. Sumber: Konvensi Wina 1969, Pasal 26.

Prinsip pacta sunt servanda menjadi dasar mengapa pelanggaran perjanjian internasional dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, bukan semata-mata ketegangan politik. Ketika suatu negara telah menyatakan persetujuan untuk terikat, negara lain yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut memiliki dasar untuk mengharapkan pelaksanaan kewajiban sebagaimana tertulis dalam instrumen yang disepakati. Apabila negara tersebut kemudian mengambil tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan pernyataan bahwa kebijakan itu merupakan urusan internal atau keputusan politik pemerintah, melainkan harus dinilai berdasarkan ketentuan perjanjian dan aturan hukum internasional yang relevan.

Prinsip ini juga menunjukkan bahwa kedaulatan negara tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas untuk mengabaikan kewajiban internasional yang telah disetujuinya sendiri. Kedaulatan memang memberikan kewenangan kepada negara untuk menentukan kebijakan dalam wilayah yurisdiksinya, tetapi ketika negara menggunakan kewenangan tersebut dengan cara yang melanggar kewajiban internasional, tindakan itu tetap dapat menimbulkan konsekuensi menurut hukum internasional. Dengan kata lain, negara tetap berdaulat, tetapi pelaksanaan kedaulatannya harus memperhitungkan kewajiban hukum yang telah mengikatnya.

2. Kapan Suatu Negara Dapat Dinyatakan Melanggar Perjanjian Internasional?
Tidak setiap tindakan yang dianggap merugikan negara lain secara otomatis merupakan pelanggaran perjanjian internasional. Untuk menentukan apakah suatu negara benar-benar melakukan pelanggaran, harus diperiksa apakah terdapat kewajiban internasional yang mengikat negara tersebut, apakah tindakan atau kelalaiannya dapat diatribusikan kepada negara, dan apakah tindakan atau kelalaian itu bertentangan dengan kewajiban yang berlaku. Kerangka dasar mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 2 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission (ILC).

Pasal 2 - Elements of an internationally wrongful act
“There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:
(a) Is attributable to the State under international law; and
(b) Constitutes a breach of an international obligation of the State.”
Dari rumusan tersebut, terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi. Pertama, tindakan atau kelalaian yang dipersoalkan harus dapat diatribusikan kepada negara menurut hukum internasional. Kedua, tindakan atau kelalaian tersebut harus merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang memang berlaku bagi negara bersangkutan. Kedua unsur ini harus diperiksa secara bersama-sama karena tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu peristiwa menimbulkan kerugian, sementara belum jelas apakah peristiwa tersebut merupakan tindakan negara dan apakah ada kewajiban internasional yang dilanggar. Sumber: ILC, Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Pasal 2.

Unsur atribusi berarti bahwa tindakan yang dilakukan oleh organ negara, seperti pemerintah, kementerian, lembaga pemerintahan, pengadilan, atau aparat negara lainnya, pada prinsipnya dapat dipandang sebagai tindakan negara untuk kepentingan pertanggungjawaban internasional. Pasal 4 Articles on State Responsibility menjelaskan bahwa tindakan setiap organ negara dianggap sebagai tindakan negara, terlepas dari apakah organ tersebut menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudisial, atau fungsi lainnya. Oleh sebab itu, negara tidak dapat dengan mudah menghindari tanggung jawab internasional hanya dengan menyatakan bahwa pelanggaran dilakukan oleh kementerian atau lembaga tertentu, bukan oleh kepala negara atau pemerintah pusat secara langsung.

Unsur kedua berkaitan dengan kewajiban internasional yang dilanggar. Misalnya, suatu negara telah terikat pada perjanjian perdagangan yang mewajibkan penghapusan tarif terhadap produk tertentu, tetapi kemudian secara sepihak memberlakukan tarif tambahan yang dilarang oleh perjanjian tersebut. Dalam contoh ini, yang harus diperiksa adalah apakah kewajiban penghapusan tarif memang berlaku terhadap negara itu, apakah produk yang dipersoalkan termasuk dalam cakupan perjanjian, apakah terdapat pengecualian yang sah, dan apakah kebijakan tarif tersebut benar-benar bertentangan dengan kewajiban yang disepakati. Tanpa pemeriksaan tersebut, tuduhan pelanggaran masih berupa klaim yang harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Penting pula dipahami bahwa pelanggaran dapat terjadi karena tindakan aktif maupun karena kelalaian. Negara dapat melanggar perjanjian ketika secara langsung melakukan sesuatu yang dilarang, tetapi juga dapat melanggar ketika tidak melakukan tindakan yang diwajibkan, misalnya tidak menyampaikan laporan berkala, tidak menyediakan perlindungan sebagaimana diperjanjikan, atau tidak mengambil langkah administratif yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, pelanggaran tidak selalu harus berbentuk keputusan resmi yang secara terang-terangan bertentangan dengan perjanjian, sebab kegagalan memenuhi kewajiban tertentu juga dapat menimbulkan tanggung jawab apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

3. Akibat Pertama: Timbulnya Tanggung Jawab Internasional Negara
Apabila suatu tindakan atau kelalaian telah memenuhi unsur sebagai perbuatan yang melanggar kewajiban internasional, akibat hukum utamanya adalah timbulnya tanggung jawab internasional negara. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 Articles on State Responsibility:

Pasal 1 - Responsibility of a State for its internationally wrongful acts
“Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.”
Artinya, setiap perbuatan negara yang secara hukum internasional dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum internasional menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar umum bahwa pelanggaran terhadap kewajiban internasional tidak berhenti pada penilaian bahwa suatu tindakan bertentangan dengan perjanjian, tetapi dapat melahirkan kewajiban hukum lanjutan bagi negara yang melakukan pelanggaran. Tanggung jawab tersebut dapat mencakup kewajiban untuk menghentikan tindakan, memberikan pemulihan, serta memenuhi bentuk pertanggungjawaban lain yang ditentukan oleh hukum internasional atau perjanjian yang bersangkutan. Sumber: ILC, Articles on State Responsibility, Pasal 1-2.

Tanggung jawab internasional negara tidak selalu bergantung pada apakah pejabat yang melakukan pelanggaran telah dijatuhi hukuman berdasarkan hukum nasional. Dalam kerangka hukum internasional, yang menjadi perhatian adalah apakah tindakan tersebut dapat diatribusikan kepada negara dan apakah tindakan itu melanggar kewajiban internasional. Oleh karena itu, suatu negara dapat tetap dimintai pertanggungjawaban secara internasional meskipun menurut hukum domestiknya pejabat yang bersangkutan dianggap telah bertindak sesuai prosedur, atau bahkan apabila pemerintah menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kebijakan yang sah menurut peraturan nasional.

Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 3 Articles on State Responsibility yang menegaskan bahwa penilaian mengenai apakah suatu tindakan negara merupakan perbuatan melawan hukum internasional ditentukan berdasarkan hukum internasional. Penilaian tersebut tidak berubah hanya karena tindakan yang sama dianggap sah berdasarkan hukum nasional. Artinya, legalitas suatu kebijakan di dalam negeri dan kesesuaiannya dengan kewajiban internasional merupakan dua persoalan hukum yang berbeda, sehingga suatu tindakan dapat saja sah menurut hukum domestik tetapi tetap menimbulkan tanggung jawab internasional karena bertentangan dengan perjanjian yang mengikat negara tersebut.

Meskipun demikian, timbulnya tanggung jawab internasional tidak berarti bahwa setiap negara yang dituduh melakukan pelanggaran otomatis harus membayar sejumlah uang atau langsung dikenai tindakan balasan. Harus tetap diperiksa sifat kewajiban yang dilanggar, adanya kerugian yang memiliki hubungan sebab akibat dengan pelanggaran, serta ketentuan mengenai bentuk pemulihan yang dapat diminta. Dalam beberapa keadaan, penghentian tindakan yang melanggar dan pemenuhan kembali kewajiban yang tertunda mungkin menjadi bentuk penyelesaian utama, sedangkan kompensasi baru relevan apabila terdapat kerugian yang harus dipulihkan dan tidak dapat diselesaikan melalui bentuk pemulihan lainnya.

4. Negara Wajib Menghentikan Tindakan yang Melanggar dan Menjamin Tidak Terulang
Salah satu konsekuensi hukum yang dapat timbul setelah suatu negara dinyatakan melakukan pelanggaran adalah kewajiban untuk menghentikan tindakan yang masih berlangsung. Prinsip ini diatur dalam Pasal 30 Articles on State Responsibility yang berbunyi:

Pasal 30 - Cessation and non-repetition
“The State responsible for the internationally wrongful act is under an obligation:
(a) To cease that act, if it is continuing;
(b) To offer appropriate assurances and guarantees of non-repetition, if circumstances so require.”
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya berkaitan dengan pemulihan atas kerugian yang telah terjadi, tetapi juga dengan penghentian pelanggaran yang masih berlangsung dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Apabila suatu negara terus menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional, negara tersebut pada prinsipnya harus menghentikan tindakan yang melanggar tersebut. Kewajiban penghentian ini penting karena pembayaran kompensasi saja tidak selalu cukup untuk menyelesaikan pelanggaran yang masih terjadi atau mengembalikan pelaksanaan perjanjian ke keadaan yang semestinya. Sumber: ILC, Articles on State Responsibility, Pasal 30.

Sebagai contoh, apabila suatu negara telah berjanji melalui perjanjian internasional untuk tidak melakukan pembuangan limbah tertentu ke wilayah perairan bersama, tetapi pemerintahnya tetap mengizinkan kegiatan pembuangan tersebut, penyelesaian tidak cukup hanya dengan membayar kompensasi atas kerusakan yang telah terjadi. Negara itu juga perlu menghentikan kegiatan yang menjadi sumber pelanggaran, melakukan langkah pengendalian yang diperlukan, serta memastikan bahwa kebijakan atau praktik yang sama tidak kembali dilakukan. Apabila pelanggaran dibiarkan terus berlangsung, kerugian dapat semakin besar dan tujuan perjanjian internasional justru semakin sulit diwujudkan.

Jaminan tidak terulang atau assurances and guarantees of non-repetition dapat berbentuk tindakan yang disesuaikan dengan karakter pelanggaran. Bentuknya dapat berupa perubahan prosedur administratif, penguatan pengawasan, penerbitan kebijakan baru, pelatihan aparat, pembentukan mekanisme pemantauan, atau pemberian komitmen resmi kepada negara yang dirugikan. Namun, tidak berarti setiap pelanggaran secara otomatis mewajibkan negara melakukan seluruh tindakan tersebut, sebab Pasal 30 sendiri menghubungkan kewajiban jaminan tidak terulang dengan keadaan yang memang memerlukannya.

Perbedaan antara penghentian pelanggaran dan jaminan tidak terulang perlu diperhatikan. Penghentian pelanggaran ditujukan untuk mengakhiri tindakan yang sedang berlangsung, sedangkan jaminan tidak terulang ditujukan untuk mencegah munculnya kembali tindakan serupa pada masa mendatang. Dalam kasus pelanggaran yang bersifat sesaat dan telah berakhir, kewajiban penghentian mungkin tidak lagi memiliki objek, tetapi persoalan pemulihan atas akibat yang telah timbul masih dapat tetap dipersoalkan. Dengan demikian, berakhirnya suatu tindakan yang melanggar tidak otomatis menghapus tanggung jawab negara atas akibat hukum yang telah terjadi.

5. Negara Dapat Diwajibkan Melakukan Pemulihan atas Kerugian
Selain menghentikan pelanggaran, negara yang bertanggung jawab juga dapat diwajibkan melakukan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Dasar utamanya terdapat dalam Pasal 31 Articles on State Responsibility:

Pasal 31 - Reparation
“1. The responsible State is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act.
Injury includes any damage, whether material or moral, caused by the internationally wrongful act of a State.”
Ketentuan ini mengandung prinsip bahwa negara yang melakukan perbuatan melawan hukum internasional berkewajiban memberikan pemulihan penuh atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut. Kerugian yang dimaksud tidak hanya berupa kerugian material, seperti kehilangan pendapatan, kerusakan aset, atau biaya yang harus dikeluarkan akibat pelanggaran, tetapi juga dapat mencakup kerugian nonmaterial atau moral sesuai dengan sifat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemulihan tidak selalu terbatas pada penggantian kerugian ekonomi yang dapat dihitung secara langsung. Sumber: ILC, Articles on State Responsibility, Pasal 31.

Namun, istilah pemulihan penuh tidak berarti negara yang dirugikan dapat meminta pembayaran dalam jumlah berapa pun tanpa menunjukkan dasar dan hubungan sebab akibat. Pemulihan harus diarahkan pada kerugian yang memang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum internasional tersebut. Oleh karena itu, hubungan kausal antara tindakan yang melanggar dan kerugian yang diminta menjadi salah satu persoalan penting dalam menentukan besarnya tanggung jawab. Apabila kerugian yang diklaim ternyata berasal dari faktor lain yang tidak berkaitan dengan pelanggaran, negara yang dituduh tidak serta-merta dapat dibebani seluruh kerugian tersebut.

Sebagai ilustrasi, apabila suatu negara melanggar perjanjian dengan menghentikan secara tidak sah akses kapal negara lain terhadap fasilitas pelabuhan yang seharusnya dijamin berdasarkan perjanjian, kerugian yang timbul dapat mencakup biaya tambahan, keterlambatan pengiriman, atau kerugian ekonomi lain yang dapat dibuktikan memiliki hubungan dengan tindakan tersebut. Akan tetapi, penentuan kompensasi tetap harus mempertimbangkan isi perjanjian, mekanisme penyelesaian sengketa, bukti kerugian, dan standar pembuktian yang digunakan dalam forum penyelesaian sengketa terkait.

Prinsip pemulihan penuh juga tidak berarti bahwa semua pelanggaran harus diselesaikan dengan uang. Hukum internasional mengenal beberapa bentuk pemulihan yang dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau digabungkan sesuai keadaan. Bentuk yang paling dikenal adalah restitusi, kompensasi, dan satisfaction. Ketiganya memiliki tujuan yang berbeda, sehingga pemilihan bentuk pemulihan harus disesuaikan dengan sifat pelanggaran dan jenis kerugian yang muncul.

6. Bentuk Pemulihan: Restitusi, Kompensasi, dan Satisfaction
Pasal 34 Articles on State Responsibility menyebutkan bahwa pemulihan penuh atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum internasional dapat dilakukan melalui restitusi, kompensasi, dan satisfaction, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kombinasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak menggunakan satu model pemulihan untuk seluruh jenis pelanggaran. Ada pelanggaran yang dapat diperbaiki dengan mengembalikan keadaan seperti semula, ada yang membutuhkan pembayaran kompensasi, dan ada pula yang memerlukan pengakuan atau pernyataan resmi untuk memulihkan aspek nonmaterial dari kerugian yang timbul. Sumber: ILC, Articles on State Responsibility, Pasal 34-37.

a. Restitusi atau pengembalian keadaan seperti semula
Restitusi merupakan bentuk pemulihan yang bertujuan mengembalikan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya pelanggaran. Pasal 35 Articles on State Responsibility menjelaskan bahwa negara yang bertanggung jawab wajib melakukan restitusi sepanjang tindakan tersebut secara material memungkinkan dan tidak menimbulkan beban yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan pemberian kompensasi.

Dalam praktiknya, restitusi dapat dilakukan dengan mengembalikan barang atau wilayah yang secara tidak sah diambil, memulihkan akses yang sebelumnya dijamin, membatalkan tindakan administratif yang menjadi sumber pelanggaran apabila mekanisme hukum memungkinkan, atau mengembalikan kondisi tertentu yang telah berubah akibat tindakan negara. Sebagai contoh, apabila suatu negara secara tidak sah mengambil alih fasilitas milik negara lain yang seharusnya dilindungi berdasarkan perjanjian, restitusi dapat menjadi bentuk pemulihan yang relevan apabila pengembalian fasilitas tersebut masih memungkinkan secara hukum dan faktual.

Meskipun demikian, restitusi tidak selalu dapat dilakukan. Ada keadaan ketika pengembalian seperti semula telah menjadi mustahil karena objeknya telah musnah, perubahan keadaan tidak dapat dipulihkan, atau pelaksanaan restitusi menimbulkan beban yang sangat tidak sebanding. Dalam keadaan seperti itu, bentuk pemulihan lain, terutama kompensasi, dapat menjadi pilihan yang lebih tepat.

b. Kompensasi atau pembayaran ganti rugi
Kompensasi merupakan pembayaran untuk mengganti kerugian yang secara finansial dapat dinilai dan belum dipulihkan melalui restitusi. Pasal 36 Articles on State Responsibility menjelaskan bahwa negara yang bertanggung jawab wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan melawan hukum internasional sepanjang kerugian tersebut tidak telah dipulihkan melalui restitusi.

Kompensasi dapat relevan apabila tindakan yang melanggar menyebabkan kerusakan aset, kehilangan pendapatan, biaya pemulihan, atau kerugian ekonomi lain yang dapat dibuktikan. Misalnya, apabila suatu negara melanggar perjanjian pengelolaan sumber daya bersama dan tindakannya menyebabkan kerusakan fasilitas milik negara lain, kompensasi dapat diminta untuk mengganti kerusakan tersebut. Besaran kompensasi harus didasarkan pada kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan sekadar angka yang ditentukan sepihak oleh negara yang merasa dirugikan.

Dalam menentukan kompensasi, hubungan sebab akibat dan bukti kerugian memiliki kedudukan penting. Negara yang meminta ganti rugi perlu menunjukkan bahwa kerugian tersebut benar-benar timbul akibat pelanggaran yang dilakukan negara lain. Selain itu, kompensasi tidak boleh menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan yang melampaui kerugian yang sebenarnya diderita, sebab tujuan utamanya adalah pemulihan, bukan pemberian keuntungan tanpa dasar.

c. Satisfaction atau pemulihan yang bersifat nonmaterial
Satisfaction merupakan bentuk pemulihan yang dapat digunakan ketika kerugian yang timbul tidak sepenuhnya dapat diperbaiki melalui restitusi atau kompensasi. Pasal 37 Articles on State Responsibility mengatur bahwa satisfaction dapat berupa pengakuan atas pelanggaran, pernyataan penyesalan, permintaan maaf resmi, atau bentuk lain yang sesuai dengan keadaan, sepanjang tidak bersifat berlebihan atau merendahkan negara yang bertanggung jawab.

Bentuk ini relevan terutama ketika pelanggaran menyangkut kehormatan, martabat, atau kepentingan nonmaterial suatu negara. Sebagai contoh, apabila suatu negara melakukan tindakan yang secara tidak sah melanggar kekebalan diplomatik pejabat negara lain, pemulihan dapat mencakup pengakuan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban internasional, disertai permintaan maaf resmi atau jaminan agar tindakan serupa tidak kembali dilakukan. Dalam keadaan tertentu, pernyataan resmi dari negara yang bertanggung jawab dapat memiliki nilai hukum dan diplomatik yang penting meskipun tidak disertai pembayaran kompensasi.

Ketiga bentuk pemulihan tersebut dapat digunakan secara bersamaan apabila memang diperlukan untuk memulihkan seluruh kerugian. Sebagai contoh, negara yang melakukan pencemaran lintas batas dapat diwajibkan menghentikan sumber pencemaran, memulihkan lingkungan sejauh memungkinkan, membayar kompensasi atas kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, dan memberikan jaminan bahwa kegiatan serupa tidak akan diulangi. Dengan demikian, pemulihan dalam hukum internasional harus dilihat sebagai rangkaian tindakan untuk memperbaiki akibat pelanggaran, bukan hanya sebagai pembayaran uang kepada pihak yang dirugikan.

7. Apakah Negara yang Melanggar Dapat Dikenai Sanksi oleh Negara Lain?
Pertanyaan mengenai sanksi sering muncul ketika suatu negara dianggap melanggar perjanjian internasional, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan ekonomi, keamanan, atau hubungan politik antarnegara. Dalam praktik internasional, negara yang dirugikan dapat menempuh berbagai respons, mulai dari mengajukan protes diplomatik, meminta konsultasi, mengajukan sengketa melalui forum yang disepakati, hingga mengambil tindakan tertentu yang diperbolehkan oleh hukum internasional. Namun, perlu dibedakan antara sanksi yang memiliki dasar hukum dalam suatu perjanjian atau keputusan organisasi internasional dengan tindakan sepihak yang dilakukan negara lain sebagai respons atas pelanggaran.

Tidak ada satu lembaga internasional yang secara otomatis menjatuhkan sanksi terhadap setiap negara yang melanggar perjanjian internasional. Kewenangan untuk memberikan konsekuensi tertentu sangat bergantung pada isi perjanjian, aturan organisasi internasional yang terkait, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disetujui oleh negara-negara pihak. Dalam perjanjian perdagangan, misalnya, konsekuensi dapat berupa kewajiban mengubah kebijakan yang tidak sesuai, pemberian kompensasi, atau tindakan penangguhan konsesi dalam batas yang diizinkan oleh mekanisme perjanjian tersebut.

Dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam PBB memberikan kewenangan tertentu kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan ketika terdapat ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi. Pasal 39 Piagam PBB memberikan dasar bagi Dewan Keamanan untuk menentukan adanya keadaan tersebut dan memutuskan atau merekomendasikan tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan Piagam. Pasal 41 kemudian memungkinkan tindakan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata, seperti pemutusan atau pembatasan hubungan ekonomi dan komunikasi, serta pemutusan hubungan diplomatik. Namun, mekanisme ini tidak berlaku otomatis terhadap setiap pelanggaran perjanjian internasional karena harus memenuhi kerangka dan kewenangan yang diatur dalam Piagam PBB. Sumber: Piagam PBB, Pasal 39 dan 41.

Oleh karena itu, tidak tepat apabila setiap pelanggaran perjanjian internasional langsung disimpulkan akan menyebabkan negara yang bersangkutan dikenai embargo atau dikeluarkan dari organisasi internasional. Embargo, pembatasan perdagangan, atau tindakan pembatasan lainnya harus memiliki dasar hukum yang relevan, baik berdasarkan keputusan organisasi internasional, ketentuan perjanjian, maupun aturan hukum internasional lain yang berlaku. Apabila tindakan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang sah, negara yang mengambil tindakan justru dapat menghadapi persoalan hukum tersendiri.

8. Tindakan Balasan atau Countermeasures dalam Hukum Internasional
Dalam keadaan tertentu, negara yang dirugikan akibat pelanggaran internasional dapat mengambil tindakan balasan atau countermeasures terhadap negara yang bertanggung jawab. Namun, tindakan balasan ini bukanlah kebebasan untuk membalas pelanggaran dengan tindakan apa pun yang dianggap menguntungkan, sebab hukum internasional menetapkan syarat dan batas yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut tidak menjadi pelanggaran baru.

Pasal 49 Articles on State Responsibility menjelaskan bahwa negara yang dirugikan dapat mengambil tindakan balasan terhadap negara yang bertanggung jawab dengan tujuan mendorong negara tersebut memenuhi kewajiban internasionalnya. Tindakan balasan harus bersifat sementara dan, sejauh memungkinkan, dilakukan dengan cara yang memungkinkan dimulainya kembali pelaksanaan kewajiban yang bersangkutan. Dengan demikian, tujuan utama countermeasures bukan untuk menghukum atau membalas dendam, melainkan untuk mendorong penghentian pelanggaran dan pemenuhan tanggung jawab internasional.

Pasal 50 kemudian menetapkan batas penting terhadap tindakan balasan. Tindakan tersebut tidak boleh melibatkan penggunaan kekuatan yang dilarang oleh Piagam PBB, tidak boleh melanggar kewajiban perlindungan hak asasi manusia yang fundamental, tidak boleh melanggar kewajiban kemanusiaan yang melarang tindakan pembalasan, serta tidak boleh bertentangan dengan kewajiban lain yang berasal dari norma hukum internasional yang bersifat memaksa. Selain itu, terdapat kewajiban tertentu yang tetap harus dihormati, termasuk kewajiban untuk menghormati kekebalan diplomatik dan konsuler.

Pasal 51 juga menegaskan bahwa tindakan balasan harus proporsional terhadap kerugian yang dialami, dengan mempertimbangkan beratnya perbuatan melawan hukum internasional dan hak-hak yang bersangkutan. Artinya, suatu negara tidak boleh mengambil tindakan yang jauh lebih berat dibandingkan pelanggaran yang menjadi dasar responsnya. Apabila negara A melanggar kewajiban perdagangan tertentu yang berdampak terbatas terhadap negara B, negara B tidak otomatis dapat mengambil tindakan balasan yang sama sekali tidak sebanding dan melanggar kewajiban internasional lainnya.

Tindakan balasan juga tidak boleh dipahami sebagai pengganti mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam perjanjian. Negara yang dirugikan tetap perlu memperhatikan kewajiban pemberitahuan, permintaan agar pelanggaran dihentikan, dan tawaran untuk berunding sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Articles on State Responsibility. Dalam keadaan tertentu, tindakan balasan tidak dapat dilakukan apabila perbuatan melawan hukum internasional telah berhenti dan sengketa sedang diperiksa melalui pengadilan atau tribunal yang berwenang mengeluarkan keputusan yang mengikat para pihak, sepanjang negara yang bertanggung jawab melaksanakan proses penyelesaian sengketa dengan itikad baik.

Dengan demikian, countermeasures merupakan instrumen yang memiliki batas hukum dan bukan bentuk pembalasan tanpa kendali. Penggunaannya harus diarahkan pada pemulihan kepatuhan terhadap hukum internasional, dilakukan secara proporsional, serta tetap menghormati kewajiban yang tidak boleh dilanggar. Sumber: ILC, Articles on State Responsibility, Pasal 49–52.

9. Apakah Perjanjian Internasional Dapat Diakhiri atau Ditangguhkan karena Pelanggaran?
Pelanggaran perjanjian internasional dalam keadaan tertentu dapat memberikan dasar bagi negara pihak lainnya untuk mengakhiri atau menangguhkan pelaksanaan perjanjian. Akan tetapi, akibat tersebut tidak terjadi secara otomatis setiap kali terdapat ketidakpatuhan. Harus diperiksa terlebih dahulu apakah pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Konvensi Wina 1969 dan apakah syarat prosedural untuk mengakhiri atau menangguhkan perjanjian telah dipenuhi.

Pasal 60 ayat (1) Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa pelanggaran material terhadap perjanjian bilateral oleh salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk mengakhiri perjanjian atau menangguhkan pelaksanaannya, baik seluruhnya maupun sebagian. Sementara itu, Pasal 60 ayat (3) menjelaskan bahwa pelanggaran material mencakup penolakan terhadap perjanjian yang tidak dibenarkan oleh Konvensi Wina atau pelanggaran terhadap ketentuan yang esensial bagi pencapaian objek dan tujuan perjanjian.

Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa tidak semua pelanggaran dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri perjanjian. Pelanggaran yang bersifat teknis, administratif, atau relatif kecil belum tentu memenuhi kategori material. Penilaiannya harus memperhatikan sifat kewajiban yang dilanggar dan kedudukan kewajiban tersebut dalam keseluruhan perjanjian. Apabila ketentuan yang dilanggar merupakan inti dari kesepakatan dan pelanggaran itu secara serius menggagalkan tujuan perjanjian, kemungkinan untuk menggunakan Pasal 60 menjadi lebih relevan dibandingkan dengan pelanggaran yang tidak menyentuh unsur esensial perjanjian.

Untuk perjanjian multilateral, Pasal 60 ayat (2) memberikan pengaturan yang lebih kompleks. Negara-negara pihak selain negara pelanggar dapat, melalui kesepakatan bersama, menangguhkan pelaksanaan perjanjian atau mengakhirinya dalam hubungan antara mereka dengan negara pelanggar, maupun dalam hubungan di antara seluruh pihak apabila pelanggaran tersebut secara mendasar mengubah posisi setiap pihak dalam pelaksanaan kewajiban selanjutnya. Negara yang secara khusus dirugikan juga dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan perjanjian dalam hubungannya dengan negara pelanggar sesuai persyaratan yang ditentukan.

Konvensi Wina juga mengatur bahwa ketentuan mengenai pelanggaran material tidak dapat digunakan secara sembarangan terhadap seluruh jenis perjanjian. Pasal 60 ayat (5), misalnya, membatasi penggunaan ketentuan tersebut terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan manusia dalam perjanjian yang bersifat kemanusiaan, khususnya ketentuan yang melarang segala bentuk pembalasan terhadap orang-orang yang dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian internasional mempertimbangkan karakter khusus suatu perjanjian dan kepentingan yang dilindunginya.

Selain itu, pengakhiran atau penangguhan perjanjian harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur dalam Konvensi Wina, termasuk ketentuan Pasal 65 mengenai pemberitahuan dan kesempatan bagi pihak lain untuk menyampaikan keberatan. Negara tidak seharusnya secara sepihak menyatakan perjanjian berakhir hanya berdasarkan tuduhan pelanggaran tanpa memperhatikan dasar hukum dan prosedur yang berlaku. Lebih penting lagi, pengakhiran atau penangguhan perjanjian tidak otomatis menghapus tanggung jawab atas pelanggaran yang telah terjadi sebelum pengakhiran atau penangguhan tersebut berlaku. Sumber: Konvensi Wina 1969, Pasal 60, 65, dan 70.

10. Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi, Arbitrase, dan Pengadilan Internasional
Ketika suatu negara diduga melanggar perjanjian internasional, para pihak dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Bentuk penyelesaiannya dapat berupa negosiasi langsung, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan internasional. Mekanisme yang dapat digunakan sangat bergantung pada ketentuan perjanjian dan persetujuan negara-negara yang terlibat, sebab tidak semua pengadilan atau tribunal internasional memiliki kewenangan otomatis untuk memeriksa setiap sengketa antarnegara.

Piagam PBB melalui Pasal 33 mengatur bahwa para pihak dalam suatu sengketa yang kelanjutannya dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional harus terlebih dahulu mencari penyelesaian melalui cara-cara damai. Ketentuan tersebut menyebut beberapa mekanisme, yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, penggunaan badan atau pengaturan regional, maupun cara damai lain yang dipilih para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum internasional mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai dan tidak membenarkan penggunaan kekuatan sebagai respons bebas terhadap setiap pelanggaran perjanjian. Sumber: Piagam PBB, Pasal 33.

Negosiasi biasanya menjadi salah satu langkah awal karena memberikan kesempatan kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan melalui komunikasi diplomatik tanpa harus langsung membawa perkara ke forum adjudikasi. Dalam proses tersebut, para pihak dapat membahas bentuk pelanggaran, meminta klarifikasi, menyusun langkah penghentian tindakan, serta merundingkan bentuk pemulihan yang dapat diterima. Negosiasi juga memungkinkan penyelesaian yang lebih fleksibel, terutama ketika sengketa masih dapat diselesaikan melalui perubahan kebijakan atau pelaksanaan kembali kewajiban yang sebelumnya tidak dipenuhi.

Apabila negosiasi tidak menghasilkan penyelesaian, para pihak dapat menggunakan arbitrase apabila terdapat dasar persetujuan yang memberikan kewenangan kepada tribunal arbitrase untuk memeriksa sengketa tersebut. Dalam arbitrase internasional, para pihak pada umumnya memiliki ruang untuk menentukan komposisi tribunal, prosedur pemeriksaan, serta hukum yang digunakan sepanjang sesuai dengan persetujuan dan aturan yang berlaku. Putusan arbitrase dapat mengikat para pihak sesuai dasar kewenangan tribunal dan ketentuan yang menjadi landasan penyelesaian sengketa.

Sementara itu, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) merupakan organ peradilan utama PBB yang dapat memeriksa sengketa hukum antarnegara. Namun, kewenangan ICJ dalam perkara sengketa antarnegara pada prinsipnya didasarkan pada persetujuan negara-negara yang bersengketa, baik melalui perjanjian khusus, klausul penyelesaian sengketa dalam suatu perjanjian internasional, maupun dasar persetujuan lain yang diakui dalam Statuta ICJ. Oleh karena itu, tidak tepat apabila setiap negara yang melanggar perjanjian internasional dianggap otomatis dapat diseret ke ICJ tanpa memperhatikan dasar yurisdiksi yang berlaku.

Selain mekanisme tersebut, beberapa perjanjian internasional membentuk badan khusus untuk menangani sengketa dalam bidang tertentu. Perjanjian perdagangan, misalnya, dapat menyediakan mekanisme konsultasi dan pembentukan panel untuk menilai apakah kebijakan suatu negara sesuai dengan kewajiban yang disepakati. Dalam perjanjian investasi, mekanisme penyelesaian sengketa dapat memberikan jalur tertentu bagi investor asing untuk mengajukan klaim terhadap negara tuan rumah, sepanjang terdapat persetujuan dan syarat yurisdiksi yang terpenuhi. Karena itu, sebelum menyimpulkan forum mana yang dapat digunakan, perlu dibaca terlebih dahulu klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang menjadi dasar persoalan.

11. Apakah Hukum Nasional Dapat Dijadikan Alasan untuk Tidak Melaksanakan Perjanjian?
Salah satu alasan yang terkadang dikemukakan negara ketika tidak melaksanakan perjanjian internasional adalah adanya pertentangan antara kewajiban internasional dengan peraturan perundang-undangan nasional. Pemerintah dapat menyatakan bahwa suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan konstitusi, undang-undang, kebijakan nasional, atau keputusan lembaga negara. Namun, dalam hukum perjanjian internasional, alasan tersebut pada prinsipnya tidak dapat digunakan begitu saja untuk membenarkan kegagalan melaksanakan kewajiban yang telah mengikat.

Pasal 27 Konvensi Wina 1969 secara tegas menyatakan:

Pasal 27 - Internal law and observance of treaties
“A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.”
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai pembenaran umum untuk tidak melaksanakan perjanjian internasional. Artinya, setelah negara secara sah terikat pada suatu perjanjian, persoalan mengenai apakah peraturan domestiknya telah disesuaikan atau belum pada prinsipnya merupakan tanggung jawab negara tersebut. Negara harus mengupayakan langkah internal yang diperlukan agar kewajiban internasionalnya dapat dijalankan, bukan menjadikan ketidaksesuaian hukum nasional sebagai alasan untuk mengabaikan komitmen yang telah disepakati. Sumber: Konvensi Wina 1969, Pasal 27.

Sebagai contoh, suatu negara telah menyetujui perjanjian internasional yang mewajibkannya memberikan perlakuan tertentu kepada investor dari negara pihak lainnya. Setelah perjanjian berlaku, pemerintah negara tersebut mengeluarkan peraturan nasional yang bertentangan dengan kewajiban yang telah disepakati. Dalam keadaan demikian, keberadaan peraturan nasional tersebut tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban internasional. Negara tetap harus menilai bagaimana kebijakan domestiknya dapat disesuaikan agar tidak bertentangan dengan kewajiban yang berlaku, atau menggunakan mekanisme hukum internasional yang sah apabila memang terdapat dasar untuk mengubah, menangguhkan, atau mengakhiri perjanjian.

Namun, Pasal 27 tidak boleh dibaca secara terpisah dari Pasal 46 Konvensi Wina. Pasal 46 mengatur keadaan terbatas ketika persetujuan suatu negara untuk terikat pada perjanjian dapat dipersoalkan karena melanggar ketentuan hukum internal mengenai kewenangan untuk membuat perjanjian, dengan syarat pelanggaran tersebut nyata dan menyangkut aturan hukum internal yang sangat mendasar. Pengecualian ini memiliki standar yang ketat dan bukan alasan umum yang dapat digunakan setiap kali pemerintah menghadapi kesulitan dalam melaksanakan perjanjian.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara persoalan ketidaksesuaian hukum nasional setelah perjanjian berlaku dan persoalan keabsahan persetujuan negara sejak awal. Ketidaksesuaian peraturan domestik pada umumnya tidak membebaskan negara dari kewajiban internasional, sedangkan persoalan mengenai cacat persetujuan berdasarkan Pasal 46 harus diuji dengan persyaratan khusus yang ditentukan Konvensi Wina. Pembedaan ini penting agar negara tidak menggunakan alasan hukum nasional secara terlalu luas untuk menghindari tanggung jawab atas kewajiban yang telah disetujuinya.

12. Apakah Semua Pelanggaran Perjanjian Internasional Menimbulkan Akibat yang Sama?
Jawabannya adalah tidak. Meskipun prinsip tanggung jawab negara berlaku secara umum, bentuk dan tingkat akibat hukum dari setiap pelanggaran dapat berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jenis perjanjian, karakter kewajiban yang dilanggar, tingkat keseriusan pelanggaran, bentuk kerugian yang timbul, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Pelanggaran kewajiban administratif yang tidak menimbulkan kerugian besar tentu tidak selalu memiliki konsekuensi yang sama dengan pelanggaran terhadap kewajiban utama yang menjadi dasar suatu perjanjian.

Perjanjian internasional di bidang perdagangan, misalnya, dapat mengatur konsekuensi yang berbeda dari perjanjian di bidang lingkungan hidup atau perlindungan hak asasi manusia. Dalam perjanjian perdagangan, pelanggaran dapat berkaitan dengan tarif, kuota, subsidi, atau perlakuan diskriminatif terhadap produk negara pihak lainnya. Konsekuensi hukumnya dapat meliputi kewajiban mengubah kebijakan, memberikan kompensasi dalam bentuk yang diakui mekanisme perjanjian, atau penangguhan konsesi sesuai prosedur yang berlaku. Sebaliknya, pelanggaran kewajiban lingkungan hidup dapat memerlukan penghentian kegiatan yang merusak, pemulihan lingkungan, pemantauan berkelanjutan, serta pembayaran kompensasi apabila terdapat kerugian yang dapat dibuktikan.

Karakter kewajiban juga berpengaruh terhadap siapa yang dapat meminta pertanggungjawaban. Dalam sejumlah perjanjian bilateral, kewajiban utama mungkin ditujukan kepada negara pihak lainnya, sehingga negara yang dirugikan memiliki dasar untuk mengajukan klaim. Akan tetapi, terdapat pula kewajiban yang dibentuk untuk melindungi kepentingan bersama kelompok negara atau bahkan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan. Pasal 48 Articles on State Responsibility mengakui bahwa negara selain negara yang secara langsung dirugikan dapat mengajukan pertanggungjawaban dalam keadaan tertentu, khususnya apabila kewajiban yang dilanggar ditujukan untuk melindungi kepentingan kolektif kelompok negara atau merupakan kewajiban terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan.

Selain itu, tidak setiap pelanggaran perjanjian internasional dapat langsung dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum internasional yang bersifat memaksa atau jus cogens. Pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian biasa dan pelanggaran terhadap norma jus cogens memiliki karakter hukum yang berbeda. Articles on State Responsibility Pasal 40 dan 41 memberikan perhatian khusus terhadap pelanggaran berat atas kewajiban yang timbul dari norma hukum internasional yang bersifat memaksa, termasuk kewajiban negara-negara untuk bekerja sama mengakhiri pelanggaran serius dan tidak mengakui sebagai sah keadaan yang tercipta akibat pelanggaran tersebut. Karena itu, tingkat keseriusan dan jenis norma yang dilanggar dapat memengaruhi konsekuensi hukum yang muncul.

Perlu pula diperhatikan bahwa hukum internasional mengenal keadaan tertentu yang dapat mengesampingkan sifat melawan hukum suatu tindakan, sepanjang syarat yang sangat ketat terpenuhi. Articles on State Responsibility mengatur beberapa keadaan seperti persetujuan yang sah dari negara yang berkepentingan, pembelaan diri yang sesuai dengan Piagam PBB, tindakan balasan yang sah, keadaan memaksa, kesulitan ekstrem untuk menyelamatkan nyawa, dan keadaan kebutuhan atau necessity. Namun, keadaan-keadaan tersebut bukan alasan bebas untuk mengabaikan perjanjian, karena masing-masing memiliki syarat dan batas yang harus dibuktikan. Bahkan, Pasal 27 Articles on State Responsibility menegaskan bahwa keadaan yang mengesampingkan sifat melawan hukum tidak menghapus kewajiban untuk kembali melaksanakan kewajiban yang bersangkutan setelah keadaan tersebut tidak lagi ada, serta tidak menghilangkan persoalan kompensasi atas kerugian material yang ditimbulkan dalam keadaan tertentu.

Dengan demikian, akibat hukum pelanggaran perjanjian internasional harus dianalisis berdasarkan kasus konkret. Tidak tepat apabila semua pelanggaran disamakan sebagai pelanggaran berat, tetapi juga tidak tepat apabila setiap pelanggaran dianggap hanya sebagai persoalan diplomatik yang tidak mempunyai konsekuensi hukum. Penilaian yang benar harus melihat kewajiban yang dilanggar, dasar tanggung jawab, bentuk kerugian, dan mekanisme pemulihan yang tersedia.

13. Contoh Ilustrasi: Negara Tidak Memenuhi Kewajiban dalam Perjanjian Perdagangan
Untuk memahami penerapan prinsip-prinsip tersebut, dapat digunakan contoh hipotetis mengenai dua negara, yaitu Negara A dan Negara B, yang telah menandatangani dan mengesahkan suatu perjanjian perdagangan bilateral. Dalam perjanjian tersebut, Negara A menyetujui penghapusan tarif impor untuk sejumlah produk yang berasal dari Negara B, sedangkan Negara B memberikan fasilitas perdagangan tertentu kepada produk asal Negara A. Setelah perjanjian berlaku, Negara A justru menerapkan tarif tambahan terhadap produk dari Negara B tanpa dasar pengecualian yang diperbolehkan oleh perjanjian.

Dalam keadaan tersebut, Negara B tidak cukup hanya menyatakan bahwa Negara A telah bertindak tidak adil. Negara B perlu menunjukkan ketentuan perjanjian yang menjadi dasar kewajiban penghapusan tarif, membuktikan bahwa produk yang dikenai tarif termasuk dalam cakupan perjanjian, serta menjelaskan mengapa kebijakan Negara A bertentangan dengan kewajiban yang berlaku. Negara A dapat mengajukan pembelaan, misalnya bahwa kebijakan tersebut termasuk pengecualian yang telah disepakati atau bahwa terdapat keadaan tertentu yang membenarkan tindakan tersebut. Karena itu, penilaian pelanggaran harus dilakukan berdasarkan teks perjanjian dan aturan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan pernyataan salah satu pihak.

Apabila setelah mekanisme konsultasi atau penyelesaian sengketa yang tersedia dinyatakan bahwa kebijakan Negara A memang melanggar perjanjian, konsekuensi hukumnya dapat mencakup kewajiban menghentikan penerapan tarif yang bertentangan dengan perjanjian dan menyesuaikan kebijakan perdagangan agar kembali sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Apabila terdapat kerugian yang dapat dibuktikan dan mekanisme hukum yang berlaku memungkinkan tuntutan pemulihan, Negara B dapat meminta kompensasi sesuai standar yang ditentukan. Apabila perjanjian menyediakan mekanisme tindakan balasan atau penangguhan konsesi, mekanisme itu dapat digunakan sepanjang syarat dan prosedurnya dipenuhi.

Namun, Negara B tidak otomatis dapat membalas dengan mengenakan tarif tambahan terhadap seluruh produk Negara A tanpa memperhatikan batas hukum yang berlaku. Jika perjanjian perdagangan menyediakan prosedur khusus, Negara B harus mengikuti prosedur tersebut. Jika tindakan balasan dilakukan di luar mekanisme yang diperbolehkan, Negara B justru berisiko melakukan pelanggaran baru terhadap kewajibannya sendiri. Contoh ini memperlihatkan bahwa hukum internasional tidak memberikan hak pembalasan tanpa batas, melainkan menyediakan mekanisme untuk memulihkan kepatuhan dan menyelesaikan sengketa secara terukur.

Contoh lain dapat dilihat dalam perjanjian lingkungan hidup. Misalnya, Negara A dan Negara B telah menyepakati kewajiban untuk bekerja sama mencegah pencemaran sungai lintas batas. Apabila Negara A membiarkan kegiatan industri di wilayahnya mencemari sungai hingga berdampak pada wilayah Negara B, persoalan hukumnya tidak hanya menyangkut apakah Negara A telah melanggar kewajiban pencegahan pencemaran, tetapi juga apakah terdapat kerugian yang dapat dihubungkan secara kausal dengan tindakan atau kelalaian tersebut. Pemulihannya dapat mencakup penghentian sumber pencemaran, tindakan pemulihan lingkungan, kompensasi atas kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, dan jaminan bahwa pencemaran serupa tidak akan terulang.

Kedua ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran perjanjian internasional dapat menimbulkan kewajiban hukum yang konkret, tetapi bentuk penyelesaiannya tidak selalu sama. Dalam satu perkara, perubahan kebijakan dan pelaksanaan kembali kewajiban mungkin menjadi penyelesaian utama, sedangkan dalam perkara lain diperlukan kompensasi, restitusi, atau kombinasi beberapa bentuk pemulihan. Oleh sebab itu, penilaian terhadap pelanggaran harus memperhatikan isi perjanjian, akibat yang benar-benar timbul, dan mekanisme penyelesaian yang telah disepakati.

14. Kesimpulan Penulis (Advokat)
Pelanggaran terhadap perjanjian internasional dapat menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab internasional bagi negara yang melakukannya. Dasar utamanya adalah prinsip pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Ketika suatu tindakan atau kelalaian dapat diatribusikan kepada negara dan terbukti melanggar kewajiban internasional yang berlaku, negara tersebut pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kerangka hukum internasional.

Akibat hukum yang dapat timbul meliputi kewajiban menghentikan tindakan yang melanggar, memberikan jaminan agar pelanggaran tidak terulang, serta melakukan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Pemulihan dapat berbentuk restitusi atau pengembalian keadaan seperti semula, kompensasi atau pembayaran ganti rugi, dan satisfaction berupa pengakuan pelanggaran, pernyataan penyesalan, atau permintaan maaf resmi. Dalam keadaan tertentu, pelanggaran material juga dapat memberikan dasar bagi negara pihak lainnya untuk menangguhkan atau mengakhiri perjanjian sesuai ketentuan Konvensi Wina 1969.

Negara yang dirugikan juga dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan internasional, sepanjang terdapat dasar kewenangan yang sesuai. Tindakan balasan atau countermeasures juga dimungkinkan dalam batas tertentu, tetapi harus memenuhi persyaratan hukum, memiliki tujuan mendorong kepatuhan, dan dilakukan secara proporsional. Oleh karena itu, pelanggaran perjanjian internasional tidak otomatis menyebabkan embargo, pemutusan hubungan diplomatik, atau sanksi tertentu, sebab setiap konsekuensi harus memiliki dasar hukum dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, pelanggaran perjanjian internasional bukan sekadar persoalan ketidaksepakatan politik antara dua negara, melainkan dapat menjadi persoalan tanggung jawab hukum internasional yang menimbulkan kewajiban untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan akibatnya. Negara memang memiliki kedaulatan untuk menentukan kebijakan nasional, tetapi kewenangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai pembenaran umum untuk mengabaikan kewajiban internasional yang telah disepakati dan berlaku terhadapnya.

Dasar Hukum
  • Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (Vienna Convention on the Law of Treaties), khususnya Pasal 26, Pasal 27, Pasal 46, Pasal 60, Pasal 65, dan Pasal 70.
  • Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of the United Nations), khususnya Pasal 2, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 41.
  • Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001), disusun oleh International Law Commission, khususnya Pasal 1-4, Pasal 28-41, Pasal 42-48, dan Pasal 49-54.
  • Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/56/83 tentang Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.
Editor : Nur Fadillah Syam
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.


Read More.. →

Siapa yang Berwenang Menandatangani dan Meratifikasi Perjanjian Internasional dalam Suatu Negara?
Update :

Siapa yang Berwenang Menandatangani dan Meratifikasi Perjanjian Internasional dalam Suatu Negara?
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Jakarta - Perjanjian internasional merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan negara untuk membangun hubungan, kerja sama, dan komitmen dengan negara lain maupun organisasi internasional. Melalui perjanjian internasional, suatu negara dapat menyepakati kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pertahanan, pendidikan, lingkungan hidup, perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan kejahatan lintas negara, hingga penyelesaian sengketa internasional. Perjanjian tersebut bukan sekadar kesepakatan politik atau pernyataan persahabatan antarpemerintah, melainkan dapat melahirkan hak dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh negara-negara pihak sesuai ketentuan hukum internasional.

Karena perjanjian internasional dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kedaulatan, kebijakan nasional, keuangan negara, bahkan hak dan kewajiban masyarakat, proses pembuatannya tidak dapat dilakukan oleh sembarang pejabat. Harus ada pejabat atau wakil negara yang memiliki kewenangan untuk mewakili negaranya, melakukan perundingan, menerima naskah, menandatangani perjanjian, dan menyatakan persetujuan negara untuk terikat. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika suatu perjanjian telah ditandatangani, tetapi masih memerlukan persetujuan lembaga legislatif atau ratifikasi sebelum negara tersebut secara resmi terikat oleh ketentuan-ketentuannya.

Dalam praktik ketatanegaraan, kewenangan menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional tidak selalu berada pada pejabat yang sama. Presiden atau kepala negara dapat mempunyai kewenangan mewakili negara, Menteri Luar Negeri dapat melakukan tindakan tertentu tanpa surat kuasa khusus, sedangkan menteri teknis, duta besar, atau anggota delegasi biasanya memerlukan kewenangan atau surat kuasa sesuai hukum yang berlaku. Di sisi lain, parlemen dapat mempunyai kewenangan memberikan persetujuan terhadap perjanjian tertentu, meskipun tindakan pengesahan secara internasional tetap dilakukan oleh pemerintah melalui pejabat yang berwenang.

Dalam sistem hukum Indonesia, pembagian kewenangan tersebut terutama diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Presiden memegang peran utama dalam pembuatan perjanjian internasional, tetapi untuk kategori perjanjian tertentu Presiden harus memperoleh persetujuan DPR. Oleh karena itu, memahami siapa yang berwenang menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional harus dimulai dengan membedakan kewenangan mewakili negara, kewenangan memberikan persetujuan secara konstitusional, dan tindakan hukum yang membuat negara secara resmi terikat pada suatu perjanjian.

Daftar Isi
  1. Pengertian dan Kedudukan Perjanjian Internasional
  2. Siapa yang Berwenang Mewakili Negara dalam Hukum Internasional?
  3. Kewenangan Presiden dan Menteri Luar Negeri Menandatangani Perjanjian
  4. Apakah Menteri atau Duta Besar Bisa Menandatangani Perjanjian Internasional?
  5. Perbedaan Penandatanganan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional
  6. Siapa yang Berwenang Meratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia?
  7. Kapan Persetujuan DPR Diperlukan?
  8. Bagaimana Jika Perjanjian Tidak Memerlukan Persetujuan DPR?
  9. Peran Menteri Luar Negeri dan Kementerian Teknis dalam Proses Pengesahan
  10. Apakah Perjanjian Internasional Langsung Berlaku Setelah Ditandatangani?
  11. Contoh Kasus: Perjanjian Telah Ditandatangani Menteri, tetapi Belum Diratifikasi
  12. Akibat Hukum Jika Perjanjian Ditandatangani oleh Pejabat yang Tidak Berwenang
  13. Perbedaan Kewenangan dalam Sistem Ketatanegaraan Berbagai Negara
  14. Kesimpulan
1. Pengertian dan Kedudukan Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang dibuat oleh subjek hukum internasional dan tunduk pada hukum internasional. Dalam konteks hubungan antarnegara, perjanjian tersebut menjadi instrumen yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu bidang tertentu, baik dalam bentuk perjanjian bilateral yang melibatkan dua negara maupun perjanjian multilateral yang melibatkan lebih dari dua negara. Bentuk dan nama dokumennya dapat berbeda-beda, seperti treaty, convention, agreement, protocol, charter, atau memorandum of understanding, tetapi nama dokumen saja tidak menentukan apakah suatu kesepakatan merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum.

Dalam hukum Indonesia, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2000 memberikan pengertian perjanjian internasional sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional, dibuat secara tertulis, serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa suatu dokumen tidak otomatis menjadi perjanjian internasional hanya karena ditandatangani oleh dua pejabat dari negara berbeda. Harus diperiksa apakah para pihak memang bermaksud membentuk hubungan hukum yang tunduk pada hukum internasional dan apakah dokumen tersebut melahirkan hak serta kewajiban hukum.

Sebagai contoh, kesepakatan antara dua kementerian untuk melakukan pertukaran informasi teknis dapat merupakan pengaturan pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan perjanjian antara dua negara mengenai batas wilayah, ekstradisi, atau perlindungan investasi dapat menimbulkan kewajiban hukum internasional yang lebih luas. Perbedaan tersebut penting karena prosedur pembuatan, penandatanganan, dan pengesahan suatu dokumen harus ditentukan berdasarkan substansi dan maksud para pihak, bukan semata-mata berdasarkan judul yang dicantumkan di bagian atas dokumen.

Dalam hukum internasional, perjanjian yang telah berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Prinsip ini dikenal dengan istilah pacta sunt servanda, yang tercermin dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. Artinya, setelah suatu negara secara sah menyatakan persetujuannya untuk terikat dan perjanjian tersebut mulai berlaku terhadap negara itu, negara tidak dapat begitu saja mengabaikan kewajibannya hanya karena terjadi perubahan pemerintahan atau perubahan kebijakan politik dalam negeri. (UU Nomor 24 Tahun 2000)

2. Siapa yang Berwenang Mewakili Negara dalam Hukum Internasional?
Dalam hubungan internasional, negara merupakan subjek hukum yang mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian dengan negara lain maupun subjek hukum internasional lainnya. Namun, negara sebagai entitas hukum tidak dapat hadir atau menandatangani dokumen secara fisik, sehingga diperlukan pejabat atau orang yang bertindak mewakili negara. Kewenangan orang tersebut berasal dari jabatan yang dimilikinya, surat kuasa, atau bentuk kewenangan lain yang diakui oleh hukum internasional dan hukum nasional negara yang bersangkutan.

Secara umum, hukum internasional mengenal pejabat tertentu yang berdasarkan jabatannya dianggap mewakili negara tanpa perlu menunjukkan surat kuasa khusus. Pasal 7 Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa kepala negara, kepala pemerintahan, dan Menteri Luar Negeri dianggap mewakili negaranya untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian internasional. Kepala perwakilan diplomatik juga dapat mewakili negara untuk menerima naskah perjanjian antara negara pengirim dan negara penerima, sedangkan wakil yang ditunjuk untuk konferensi internasional atau organisasi internasional dapat mewakili negaranya dalam proses penerimaan naskah perjanjian sesuai batas kewenangannya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepala negara, kepala pemerintahan, dan Menteri Luar Negeri mempunyai kedudukan khusus dalam hukum perjanjian internasional karena jabatan mereka secara langsung berkaitan dengan representasi negara. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak berarti bahwa semua pejabat pemerintah dapat melakukan tindakan yang sama tanpa dasar kewenangan. Seorang menteri teknis, duta besar, pejabat kementerian, atau anggota delegasi pada umumnya harus dapat menunjukkan bahwa dirinya memang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang bersangkutan, terutama apabila tindakan tersebut dimaksudkan untuk menyatakan persetujuan negara agar terikat pada suatu perjanjian.

Dalam praktiknya, pejabat yang mewakili negara juga perlu memperhatikan batas mandat yang diberikan. Seseorang dapat diberi kewenangan untuk menghadiri konferensi dan melakukan perundingan, tetapi belum tentu mempunyai kewenangan untuk menandatangani naskah akhir atau menyatakan persetujuan negara untuk terikat. Karena itu, kewenangan menghadiri pertemuan internasional, kewenangan menerima naskah, kewenangan menandatangani, dan kewenangan menyatakan persetujuan untuk terikat harus diperiksa secara terpisah berdasarkan surat kuasa dan kesepakatan para pihak.

3. Kewenangan Presiden dan Menteri Luar Negeri Menandatangani Perjanjian
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden merupakan pejabat yang mempunyai kedudukan utama dalam pembuatan perjanjian internasional. Hal ini dapat dipahami dari Pasal 11 UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Ketentuan tersebut kemudian diperluas melalui ayat (2), yang mengatur bahwa perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, terkait beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus memperoleh persetujuan DPR.

Berikut isi Pasal 11 UUD 1945:
Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan membuat perjanjian internasional berada dalam ranah kekuasaan pemerintahan yang dijalankan Presiden. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti Presiden dapat mengikatkan negara pada seluruh jenis perjanjian tanpa melibatkan DPR. Konstitusi telah menentukan adanya kategori perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR sebagai bentuk pengawasan dan keseimbangan kekuasaan, terutama apabila perjanjian tersebut mempunyai dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, keuangan negara, atau sistem hukum nasional.

Menteri Luar Negeri mempunyai peran penting karena menjadi pembantu Presiden dalam pelaksanaan hubungan luar negeri dan koordinasi pembuatan perjanjian internasional. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2000, Presiden dan Menteri disebut sebagai pejabat yang tidak memerlukan surat kuasa untuk melakukan tindakan yang dimaksud dalam pasal tersebut. Namun, dalam penjelasan pasal, kedudukan Menteri Luar Negeri secara khusus dijelaskan sebagai pejabat yang dapat mewakili pemerintah dalam penandatanganan perjanjian internasional tanpa surat kuasa khusus. Dengan demikian, Presiden dan Menteri Luar Negeri mempunyai kedudukan khusus dalam representasi Indonesia, sementara pejabat lainnya harus memperoleh kewenangan sesuai ketentuan.

4. Apakah Menteri atau Duta Besar Bisa Menandatangani Perjanjian Internasional?
Menteri selain Menteri Luar Negeri, duta besar, atau pejabat pemerintah lainnya pada prinsipnya dapat menandatangani perjanjian internasional sepanjang memperoleh kewenangan yang sah. Hal tersebut penting karena materi perjanjian internasional sering kali berada dalam bidang teknis tertentu, seperti perdagangan, keuangan, kesehatan, pendidikan, transportasi, pertahanan, atau lingkungan hidup. Dalam keadaan demikian, pejabat yang memahami substansi bidang terkait dapat ditunjuk untuk mewakili pemerintah dalam perundingan atau penandatanganan, tetapi kewenangannya harus sesuai dengan surat kuasa atau dasar kewenangan yang diberikan.

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan:
Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan penerimaan atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.
Ketentuan tersebut berarti bahwa pejabat yang tidak termasuk dalam kategori pejabat yang dikecualikan harus memperoleh Full Powers atau surat kuasa. Surat kuasa tersebut dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri sesuai kewenangannya dan memberikan dasar bagi seseorang untuk melakukan tindakan tertentu atas nama pemerintah Indonesia. Kewenangan yang diberikan dapat meliputi penandatanganan naskah perjanjian, penerimaan naskah, pernyataan persetujuan negara untuk terikat, atau penyelesaian tindakan lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

Pasal 7 ayat (3) juga mengatur mengenai Surat Kepercayaan atau Credentials bagi orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional. Surat Kepercayaan tersebut berbeda dari Surat Kuasa karena berkaitan dengan kewenangan seseorang untuk menghadiri dan menjalankan tugas tertentu dalam pertemuan internasional. Dalam praktiknya, kedua dokumen tersebut dapat diberikan secara terpisah atau digabungkan sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan perjanjian atau penyelenggaraan pertemuan internasional.

Sebagai contoh, Menteri Perdagangan dapat ditunjuk untuk memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional karena materi perjanjian berkaitan dengan kewenangan kementeriannya. Akan tetapi, apabila menteri tersebut bukan Menteri Luar Negeri dan tidak termasuk pejabat yang memperoleh pengecualian, kewenangan untuk menandatangani naskah perjanjian harus didukung oleh surat kuasa yang sah. Demikian pula, seorang duta besar dapat menandatangani perjanjian tertentu apabila mempunyai kewenangan yang sesuai, tetapi jabatan duta besar saja tidak otomatis memberinya wewenang untuk mengikatkan Indonesia pada setiap jenis perjanjian internasional.

UU Nomor 24 Tahun 2000 juga memberikan pengecualian dalam Pasal 7 ayat (5), yaitu penandatanganan perjanjian kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat dilakukan tanpa memerlukan surat kuasa. Pengecualian ini tidak boleh diartikan bahwa seluruh perjanjian teknis dapat ditandatangani secara bebas oleh pejabat kementerian, sebab harus tetap dipastikan bahwa perjanjian tersebut benar-benar merupakan pelaksanaan dari perjanjian yang telah berlaku dan berada dalam lingkup kewenangan lembaga terkait.

5. Perbedaan Penandatanganan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional
Penandatanganan dan ratifikasi merupakan dua tindakan hukum yang berbeda, meskipun dalam keadaan tertentu penandatanganan dapat sekaligus menyatakan persetujuan negara untuk terikat. Penandatanganan pada umumnya merupakan tindakan untuk menyetujui atau mengesahkan naskah yang telah dirumuskan dan disepakati dalam proses perundingan. Akan tetapi, akibat hukum penandatanganan terhadap keterikatan negara bergantung pada ketentuan perjanjian itu sendiri, maksud para pihak, serta hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku.

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2000 menentukan bahwa pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa penandatanganan merupakan persetujuan atas naskah perjanjian yang telah dihasilkan dan/atau pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai kesepakatan para pihak. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penandatanganan tidak selalu mempunyai akibat hukum yang sama untuk setiap perjanjian, sebab ada perjanjian yang langsung mengikat setelah ditandatangani dan ada pula yang masih memerlukan pengesahan.

Ratifikasi atau pengesahan dalam pengertian hukum Indonesia merupakan tindakan hukum untuk menyatakan persetujuan negara agar terikat pada suatu perjanjian internasional. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 24 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pengesahan merupakan perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan penyetujuan. Dalam praktik internasional, ratifikasi biasanya digunakan apabila negara telah menandatangani naskah perjanjian dan kemudian menyampaikan instrumen ratifikasi sesuai prosedur yang disepakati, sedangkan aksesi digunakan apabila negara menyatakan bergabung dengan perjanjian tanpa menjadi penandatangan awal.

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui contoh perjanjian multilateral. Indonesia dapat menghadiri konferensi internasional dan menandatangani suatu konvensi sebagai tanda persetujuan terhadap naskah yang telah disepakati. Namun, apabila konvensi tersebut menentukan bahwa negara baru terikat setelah menyerahkan instrumen ratifikasi, penandatanganan saja belum cukup untuk membuat Indonesia menjadi negara pihak yang terikat secara penuh. Pemerintah harus menyelesaikan prosedur pengesahan berdasarkan hukum nasional, kemudian menyampaikan instrumen ratifikasi kepada negara atau lembaga penyimpan yang ditentukan dalam perjanjian.

Sebaliknya, apabila suatu perjanjian menyatakan bahwa penandatanganan merupakan cara untuk menyatakan persetujuan definitif agar terikat, maka tidak selalu diperlukan proses ratifikasi terpisah. Oleh sebab itu, tidak tepat menyatakan bahwa seluruh perjanjian internasional wajib diratifikasi setelah ditandatangani. Hal yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah klausul akhir perjanjian yang mengatur cara negara menyatakan persetujuan untuk terikat dan kapan perjanjian mulai berlaku.

6. Siapa yang Berwenang Meratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia?
Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan pengesahan atau ratifikasi pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah yang dijalankan melalui Presiden sesuai prosedur konstitusional. Namun, untuk perjanjian yang termasuk kategori tertentu, Presiden harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR. Dengan demikian, perlu dibedakan antara kewenangan DPR memberikan persetujuan dalam sistem hukum nasional dan tindakan pemerintah menyampaikan pernyataan persetujuan untuk terikat kepada pihak lain dalam sistem hukum internasional.

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) menentukan bahwa pengesahan dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua perjanjian internasional harus melalui ratifikasi dalam bentuk yang sama, karena instrumen pengesahannya bergantung pada materi perjanjian dan ketentuan yang berlaku.

Untuk perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR, persetujuan tersebut diberikan melalui proses pembentukan undang-undang pengesahan. Setelah undang-undang pengesahan dibentuk, pemerintah melaksanakan tindakan internasional yang diperlukan, seperti menyampaikan instrumen ratifikasi kepada negara pihak atau lembaga penyimpan. Dengan demikian, DPR tidak secara langsung menggantikan Presiden sebagai pejabat yang melakukan tindakan pengikatan negara di ranah internasional, melainkan memberikan persetujuan konstitusional yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan pengesahan.

Pasal 14 UU Nomor 24 Tahun 2000 juga mengatur bahwa Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional, untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan teknis pengesahan, Menteri mempunyai peran penting dalam penandatanganan dan penyampaian instrumen pengesahan sesuai kewenangannya. Namun, tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan prosedur dan persetujuan yang dipersyaratkan oleh hukum nasional.

7. Kapan Persetujuan DPR Diperlukan?
Persetujuan DPR diperlukan apabila suatu perjanjian internasional termasuk kategori yang ditentukan oleh UUD 1945. Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 secara khusus mengatur bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Sementara itu, Pasal 11 ayat (2) mengatur perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, berkaitan dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Dengan demikian, keterlibatan DPR bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan konstitusional terhadap tindakan pemerintah yang dapat membawa konsekuensi besar bagi negara.

UU Nomor 24 Tahun 2000 pada awalnya mengatur kategori perjanjian yang disahkan dengan undang-undang dalam Pasal 10, yaitu perjanjian yang berkenaan dengan:
  • Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.
  • Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia.
  • Kedaulatan atau hak berdaulat negara.
  • Hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
  • Pembentukan kaidah hukum baru.
  • Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Namun, daftar tersebut harus dibaca bersama Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. Putusan tersebut penting dalam pembahasan kewenangan DPR karena menguji hubungan antara kategori dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dengan kriteria konstitusional mengenai perjanjian yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Mahkamah menolak permohonan para pemohon, sehingga ketentuan yang diuji tetap berlaku, tetapi pertimbangan dan kerangka konstitusional Pasal 11 UUD 1945 tetap harus menjadi acuan dalam menilai apakah suatu perjanjian memerlukan persetujuan DPR.

Oleh karena itu, penentuan kebutuhan persetujuan DPR tidak seharusnya dilakukan hanya dengan melihat judul perjanjian atau menyatakan bahwa suatu perjanjian bersifat teknis. Substansi perjanjian perlu diperiksa secara menyeluruh, termasuk apakah perjanjian tersebut membebani keuangan negara, memengaruhi hak dan kewajiban masyarakat secara luas, menyangkut kedaulatan, atau mengharuskan perubahan maupun pembentukan undang-undang. Perjanjian perdagangan dan investasi, misalnya, dapat saja memuat kewajiban yang berdampak luas terhadap kebijakan nasional sehingga analisisnya tidak cukup hanya dengan menyebut perjanjian tersebut sebagai kerja sama ekonomi.

Dengan demikian, persetujuan DPR diperlukan bukan semata-mata karena pemerintah menganggap perjanjian itu penting, melainkan karena substansi dan akibat hukumnya memenuhi kriteria konstitusional dan ketentuan undang-undang. Sebaliknya, tidak semua perjanjian yang dibuat pemerintah harus memperoleh persetujuan DPR, sebab terdapat perjanjian yang bersifat teknis atau administratif dan tidak memenuhi kriteria yang mengharuskan persetujuan legislatif.

8. Bagaimana Jika Perjanjian Tidak Memerlukan Persetujuan DPR?
Tidak semua perjanjian internasional harus memperoleh persetujuan DPR melalui undang-undang. Untuk perjanjian yang materinya tidak termasuk kategori yang memerlukan persetujuan DPR, UU Nomor 24 Tahun 2000 mengatur mekanisme pengesahan melalui instrumen yang ditetapkan pemerintah. Pasal 11 ayat (1) UU tersebut pada awalnya menggunakan istilah keputusan presiden, sedangkan dalam perkembangan sistem peraturan perundang-undangan, pengesahan perjanjian internasional di luar kategori yang memerlukan undang-undang dilaksanakan melalui Peraturan Presiden.

Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2000 juga mengatur bahwa pemerintah menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan perjanjian internasional kepada DPR untuk dievaluasi. Dalam praktik hukum setelah perkembangan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, instrumen pengesahan tersebut dikenal melalui Peraturan Presiden. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa meskipun suatu perjanjian tidak memerlukan persetujuan DPR sebelum disahkan, DPR tetap mempunyai ruang untuk melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penting untuk dipahami bahwa pengesahan melalui Peraturan Presiden bukan berarti perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum internasional. Peraturan Presiden merupakan instrumen hukum nasional untuk mengesahkan atau menyatakan persetujuan Indonesia terhadap perjanjian tertentu, sedangkan keterikatan internasionalnya tetap ditentukan oleh ketentuan perjanjian dan tindakan pengikatan yang dilakukan sesuai hukum internasional. Oleh karena itu, perjanjian yang disahkan melalui Peraturan Presiden tetap dapat melahirkan kewajiban internasional bagi Indonesia apabila syarat berlakunya telah dipenuhi.

9. Peran Menteri Luar Negeri dan Kementerian Teknis dalam Proses Pengesahan
Menteri Luar Negeri mempunyai posisi sentral dalam koordinasi pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2000, yang mengatur bahwa Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan DPR dalam hal yang menyangkut kepentingan publik. Peran ini menunjukkan bahwa proses pembuatan perjanjian tidak hanya menjadi urusan kementerian yang menguasai substansi teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan politik luar negeri dan kepentingan nasional Indonesia.

Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2000 mengatur bahwa lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mempunyai rencana membuat perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri. Pemerintah juga harus menetapkan posisi Indonesia yang dituangkan dalam pedoman delegasi Republik Indonesia, yang memuat latar belakang permasalahan, analisis politik dan yuridis, serta posisi Indonesia dalam perundingan. Pedoman tersebut diperlukan agar delegasi tidak melakukan perundingan tanpa arah atau menyepakati klausul yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam proses pengesahan, lembaga pemrakarsa menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang atau rancangan instrumen pengesahan, serta dokumen lain yang diperlukan. Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2000 menentukan bahwa prosedur pengajuan pengesahan dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden. Dengan demikian, kementerian teknis berperan menyiapkan substansi dan dokumen, sedangkan Menteri Luar Negeri menjalankan fungsi koordinasi dan menyampaikan proses pengesahan kepada Presiden sesuai mekanisme yang ditentukan.

Sebagai contoh, apabila Indonesia akan membuat perjanjian internasional mengenai kerja sama kesehatan, kementerian yang membidangi kesehatan dapat menjadi pemrakarsa dan menyiapkan materi teknis, tetapi prosesnya tetap perlu dikoordinasikan dengan Menteri Luar Negeri. Apabila perjanjian tersebut menimbulkan akibat yang luas dan mendasar atau memenuhi kriteria konstitusional lainnya, prosedur persetujuan DPR harus dipenuhi sebelum pemerintah menyatakan persetujuan Indonesia untuk terikat. Dengan demikian, kementerian teknis tidak dapat secara sepihak mengikat negara pada kewajiban internasional yang berada di luar kewenangannya.

10. Apakah Perjanjian Internasional Langsung Berlaku Setelah Ditandatangani?
Jawaban atas pertanyaan tersebut bergantung pada ketentuan yang disepakati para pihak dan cara negara menyatakan persetujuannya untuk terikat. Dalam hukum internasional, terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa penandatanganan sudah cukup untuk menyatakan persetujuan negara agar terikat, tetapi ada pula perjanjian yang secara tegas mensyaratkan ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi sebelum mulai berlaku. Karena itu, tanda tangan seorang pejabat pada naskah perjanjian tidak selalu berarti bahwa seluruh kewajiban perjanjian langsung berlaku terhadap negara yang diwakilinya.

Dalam perjanjian yang mensyaratkan ratifikasi, penandatanganan biasanya menunjukkan bahwa negara menerima naskah perjanjian dan bersedia melanjutkan proses pengesahan menurut hukum nasionalnya. Negara kemudian menyelesaikan prosedur internal, termasuk persetujuan parlemen apabila diperlukan, sebelum menyampaikan instrumen ratifikasi kepada pihak atau lembaga penyimpan. Apabila instrumen tersebut telah disampaikan dan syarat mulai berlakunya perjanjian telah terpenuhi, barulah negara menjadi pihak yang terikat sesuai ketentuan perjanjian.

Meskipun demikian, penandatanganan suatu perjanjian yang masih menunggu ratifikasi tidak berarti negara bebas melakukan tindakan apa pun terhadap perjanjian tersebut. Pasal 18 Konvensi Wina 1969 pada prinsipnya mengatur kewajiban negara penandatangan untuk tidak melakukan tindakan yang menggagalkan objek dan tujuan perjanjian, sepanjang negara tersebut belum menyatakan dengan jelas maksud untuk tidak menjadi pihak atau belum menolak ratifikasi dalam keadaan yang diatur oleh pasal tersebut. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penandatanganan dapat mempunyai konsekuensi hukum tertentu meskipun perjanjian belum berlaku sepenuhnya terhadap negara penandatangan.

Oleh sebab itu, untuk menentukan apakah Indonesia telah terikat pada suatu perjanjian internasional, perlu diperiksa sekurang-kurangnya tiga hal, yaitu apakah perjanjian mensyaratkan ratifikasi atau bentuk pengesahan lain, apakah prosedur pengesahan menurut hukum Indonesia telah diselesaikan, dan apakah instrumen pengikatan telah disampaikan sesuai ketentuan perjanjian. Pemeriksaan tersebut lebih tepat daripada hanya melihat apakah Presiden, Menteri Luar Negeri, atau pejabat lainnya telah membubuhkan tanda tangan pada naskah perjanjian.

11. Contoh Kasus: Perjanjian Telah Ditandatangani Menteri, tetapi Belum Diratifikasi
Misalnya, Indonesia mengikuti perundingan internasional mengenai kerja sama pertahanan dengan negara lain. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan memimpin delegasi Indonesia dan menandatangani naskah perjanjian setelah memperoleh kewenangan yang diperlukan. Naskah perjanjian kemudian memuat ketentuan mengenai pertukaran informasi pertahanan, penggunaan fasilitas militer, latihan bersama, dan mekanisme kerja sama strategis. Akan tetapi, perjanjian tersebut secara tegas menentukan bahwa setiap negara baru terikat setelah menyelesaikan ratifikasi sesuai hukum nasional masing-masing.

Dalam keadaan demikian, penandatanganan oleh Menteri Pertahanan tidak serta-merta membuat seluruh ketentuan perjanjian langsung mengikat Indonesia. Pemerintah masih harus memeriksa apakah materi perjanjian memerlukan persetujuan DPR berdasarkan Pasal 11 UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000. Apabila persetujuan DPR diperlukan, pemerintah harus menempuh proses pembentukan undang-undang pengesahan sebelum menyampaikan instrumen ratifikasi kepada negara atau lembaga penyimpan.

Jika proses persetujuan DPR telah selesai dan instrumen ratifikasi telah disampaikan sesuai ketentuan perjanjian, Indonesia dapat menjadi pihak yang terikat setelah syarat mulai berlakunya perjanjian terpenuhi. Sebaliknya, apabila perjanjian belum diratifikasi dan belum ada tindakan lain yang secara sah menyatakan persetujuan definitif Indonesia untuk terikat, penandatanganan tersebut tidak boleh langsung disamakan dengan berlakunya seluruh kewajiban perjanjian.

Contoh lain dapat terjadi dalam kerja sama perdagangan. Menteri Perdagangan dapat memimpin perundingan dan menandatangani perjanjian perdagangan setelah memperoleh kewenangan. Namun, apabila substansi perjanjian menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, berkaitan dengan beban keuangan negara, atau mengharuskan perubahan maupun pembentukan undang-undang, maka mekanisme persetujuan DPR harus diperhatikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pejabat menandatangani perjanjian tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk memenuhi prosedur konstitusional sebelum Indonesia menyatakan persetujuan definitif untuk terikat.

12. Akibat Hukum Jika Perjanjian Ditandatangani oleh Pejabat yang Tidak Berwenang
Penandatanganan perjanjian internasional oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan dapat menimbulkan persoalan hukum, baik dalam hubungan internasional maupun dalam hukum nasional. Dalam hukum internasional, Pasal 8 Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa tindakan seseorang yang tidak dapat dianggap berwenang mewakili negara untuk melakukan tindakan terkait pembuatan perjanjian tidak mempunyai akibat hukum, kecuali kemudian dikonfirmasi oleh negara yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila seorang pejabat menandatangani perjanjian tanpa kewenangan yang diperlukan, negara tidak otomatis dianggap telah memberikan persetujuan yang sah untuk terikat.

Namun, akibat tersebut perlu dianalisis berdasarkan konteks dan tindakan negara setelah penandatanganan. Apabila negara kemudian secara jelas mengonfirmasi tindakan pejabat tersebut, persoalan kewenangan dapat memperoleh akibat hukum yang berbeda. Sebaliknya, apabila tidak ada konfirmasi dan pejabat tersebut memang tidak mempunyai kewenangan berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional, penandatanganan tersebut tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai tindakan sah yang mengikat negara.

Dalam konteks Indonesia, pejabat yang menandatangani perjanjian tanpa surat kuasa padahal diwajibkan oleh Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 2000 dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan tindakan representasi pemerintah. Selain itu, apabila materi perjanjian seharusnya memerlukan persetujuan DPR tetapi pemerintah mengabaikan prosedur tersebut, dapat muncul persoalan konstitusional dan hukum administrasi mengenai pemenuhan kewenangan dalam proses pengikatan negara. Namun, harus dibedakan antara cacat kewenangan pejabat yang menandatangani, tidak terpenuhinya persetujuan DPR, dan belum disampaikannya instrumen ratifikasi, karena ketiganya merupakan persoalan hukum yang berbeda.

Dalam hubungan internasional, suatu negara juga tidak dapat semata-mata menggunakan hukum nasionalnya untuk menghindari kewajiban internasional yang telah disepakati secara sah. Pasal 27 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa negara pihak pada umumnya tidak dapat menjadikan hukum nasional sebagai alasan untuk tidak melaksanakan perjanjian. Akan tetapi, Pasal 46 memberikan pengecualian terbatas apabila persetujuan negara untuk terikat diberikan dengan melanggar ketentuan hukum internal yang sangat mendasar mengenai kewenangan membuat perjanjian, dan pelanggaran tersebut nyata secara objektif bagi negara lain yang bertindak sesuai praktik biasa dan dengan iktikad baik. Karena itu, tidak setiap pelanggaran prosedur internal otomatis membatalkan perjanjian pada tingkat internasional.

13. Perbedaan Kewenangan dalam Sistem Ketatanegaraan Berbagai Negara
Tidak semua negara menerapkan pembagian kewenangan yang sama dalam proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kewenangan melakukan hubungan luar negeri pada umumnya berada pada cabang eksekutif, tetapi konstitusi dapat memberikan peran kepada parlemen untuk menyetujui atau mengesahkan perjanjian tertentu. Dalam sistem parlementer, pemerintah yang dipimpin perdana menteri biasanya menjalankan fungsi hubungan luar negeri, sementara parlemen dapat mempunyai kewenangan pengawasan atau persetujuan berdasarkan konstitusi dan undang-undang negara tersebut.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat, Presiden mempunyai kewenangan melakukan perundingan dan menandatangani perjanjian internasional, tetapi Pasal II Section 2 Konstitusi Amerika Serikat mensyaratkan persetujuan dua pertiga senator yang hadir untuk perjanjian yang dibuat melalui mekanisme treaty. Namun, praktik hukum Amerika Serikat juga mengenal bentuk kesepakatan internasional lain, seperti executive agreements, yang mempunyai dasar dan prosedur berbeda dari perjanjian yang memerlukan persetujuan Senat melalui mekanisme tersebut.

Di Inggris, kewenangan membuat perjanjian pada dasarnya berada dalam ranah prerogatif eksekutif, tetapi Constitutional Reform and Governance Act 2010 mengatur mekanisme agar perjanjian tertentu dapat diajukan kepada parlemen sebelum ratifikasi dilakukan. Di negara lain, seperti Jerman, keterlibatan parlemen ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang, khususnya apabila perjanjian internasional menyangkut bidang yang memerlukan persetujuan legislatif atau memengaruhi kewenangan pembentukan undang-undang nasional.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional memberikan kerangka umum mengenai siapa yang dapat mewakili negara dan bagaimana persetujuan untuk terikat dinyatakan, sedangkan pembagian kewenangan antara kepala negara, pemerintah, menteri, dan parlemen ditentukan lebih lanjut oleh konstitusi masing-masing negara. Karena itu, jawaban atas pertanyaan siapa yang berwenang menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional tidak dapat disamaratakan untuk seluruh negara. Harus selalu diperiksa sistem ketatanegaraan dan hukum nasional negara yang bersangkutan, selain ketentuan perjanjian yang akan dibuat.

14. Kesimpulan Penulis (Advokat)
Kewenangan menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan negara dalam menjalankan hubungan luar negeri. Dalam hukum internasional, kepala negara, kepala pemerintahan, dan Menteri Luar Negeri mempunyai kedudukan khusus untuk mewakili negara tanpa surat kuasa khusus, sedangkan pejabat lain seperti menteri teknis, duta besar, atau anggota delegasi pada umumnya harus memperoleh kewenangan atau surat kuasa sesuai ketentuan yang berlaku. Kewenangan untuk menghadiri perundingan, menerima naskah, menandatangani, dan menyatakan persetujuan negara untuk terikat juga perlu dibedakan karena tidak selalu diberikan dalam satu mandat yang sama.

Dalam sistem hukum Indonesia, Presiden memegang peran utama dalam pembuatan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945. Menteri Luar Negeri menjalankan fungsi koordinasi dan mempunyai kewenangan khusus dalam representasi negara, sedangkan pejabat lainnya dapat bertindak berdasarkan surat kuasa atau kewenangan yang diberikan. Untuk perjanjian tertentu, Presiden harus memperoleh persetujuan DPR sebelum melakukan pengesahan, khususnya apabila perjanjian tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan Pasal 11 UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya.

Ratifikasi atau pengesahan merupakan tindakan hukum yang menyatakan persetujuan negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional, sedangkan penandatanganan dapat sekadar menyetujui naskah atau sekaligus menyatakan persetujuan definitif untuk terikat, bergantung pada ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, tidak setiap perjanjian yang telah ditandatangani otomatis berlaku, dan tidak semua perjanjian internasional wajib melalui ratifikasi terpisah. Pemeriksaan terhadap klausul perjanjian, prosedur hukum nasional, serta penyampaian instrumen pengesahan menjadi bagian penting untuk menentukan kapan suatu negara secara resmi terikat.

Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, jawaban paling tepat adalah bahwa Presiden merupakan pemegang kewenangan utama dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, Menteri Luar Negeri dan pejabat yang memperoleh kewenangan dapat mewakili pemerintah dalam tindakan tertentu, sedangkan DPR memberikan persetujuan terhadap perjanjian yang menurut konstitusi dan undang-undang harus memperoleh persetujuan legislatif. Pembagian tersebut merupakan bentuk mekanisme checks and balances agar tindakan pemerintah dalam mengikatkan negara pada perjanjian internasional tetap berada dalam kerangka konstitusi, kepastian hukum, dan kepentingan nasional.

Dasar Hukum dan Rujukan
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 17.
  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, khususnya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.
  • Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, mengenai penyelenggaraan hubungan luar negeri oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  • Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, khususnya Pasal 7 mengenai kewenangan mewakili negara, Pasal 8 mengenai tindakan tanpa kewenangan, Pasal 18 mengenai kewajiban negara penandatangan sebelum perjanjian berlaku, Pasal 26 mengenai pacta sunt servanda, Pasal 27 mengenai hukum nasional dan pelaksanaan perjanjian, serta Pasal 46 mengenai ketentuan hukum internal tentang kewenangan membuat perjanjian.
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, mengenai pengujian ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap UUD 1945.
Editor : Kumala Dewi
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, SH.


Read More.. →

Rangkuman Materi - Hukum Perjanjian Internasional (49 Halaman)
Update :

Daftar isi :

  1. Pengertian Hukum Perjanjian Internasional
  2. Dasar Hukum dan Sumber Hukum
  3. Subjek Hukum Perjanjian Internasional
  4. Jenis-Jenis Perjanjian Internasional
  5. Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional
  6. Asas-Asas Penting dalam Hukum Perjanjian Internasional
  7. Keabsahan Perjanjian Internasional
  8. Pelaksanaan Perjanjian Internasional
  9. Perubahan, Penangguhan, dan Pengakhiran Perjanjian Internasional
  10. Sengketa dalam Perjanjian Internasional

1. Pengertian Hukum Perjanjian Internasional

Hukum Perjanjian Internasional adalah bagian dari hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang segala aspek yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum internasional, terutama negara dan organisasi internasional. Hukum ini memberikan kerangka hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian internasional, baik dalam hal pembentukan, pelaksanaan, interpretasi, perubahan, maupun pengakhiran perjanjian tersebut. Secara normatif, hukum ini mencerminkan prinsip dasar hubungan internasional yang berlandaskan pada kesepakatan sukarela antar subjek hukum yang berdaulat dan memiliki kapasitas hukum yang setara.

Secara terminologis, hukum perjanjian internasional mengandung unsur-unsur utama yaitu adanya subjek hukum internasional yang melakukan kesepakatan, adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, serta adanya maksud untuk menciptakan akibat hukum yang mengikat di tingkat internasional. Hukum ini bukan hanya mengatur bentuk formal dari suatu perjanjian, tetapi juga menjamin bahwa prinsip-prinsip umum hukum seperti itikad baik, kepastian hukum, dan asas keadilan tetap menjadi landasan dalam setiap proses yang terjadi dalam perjanjian internasional.

Dalam hukum perjanjian internasional, perjanjian tidak hanya dilihat sebagai kontrak biasa, melainkan sebagai alat yang menciptakan norma hukum internasional yang berlaku secara khusus bagi para pihak yang terlibat, dan dalam beberapa kasus tertentu dapat pula menciptakan norma yang berlaku secara umum (erga omnes). Oleh karena itu, pengaturan hukum perjanjian internasional bersifat sangat ketat dan sistematis untuk menjaga kepentingan hukum, stabilitas hubungan internasional, serta menghindari penyalahgunaan kesepakatan.

Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional mendefinisikan perjanjian internasional sebagai “perjanjian internasional yang dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam satu atau lebih instrumen yang saling terkait dan apa pun penamaannya.” Definisi ini menekankan bahwa status hukum dari suatu perjanjian tidak tergantung pada nama dokumen (seperti traktat, piagam, protokol, konvensi, atau persetujuan), tetapi pada sifat hukum dan substansi dari perjanjian itu sendiri.

Hukum perjanjian internasional juga menetapkan bahwa suatu perjanjian baru dapat dikatakan sah dan mengikat apabila telah melalui prosedur yang sesuai, seperti perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Di samping itu, hukum ini menegaskan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan norma jus cogens, yaitu norma dasar hukum internasional yang tidak dapat dikesampingkan, adalah batal demi hukum. Dengan demikian, hukum perjanjian internasional tidak hanya memfasilitasi pembentukan perjanjian, tetapi juga menjaga agar substansinya tetap dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.

Hukum perjanjian internasional bersifat mengikat bagi para pihak yang menyatakan kesediaannya untuk terikat melalui ratifikasi atau instrumen serupa, dan setiap pelanggaran terhadap perjanjian dapat berimplikasi pada tanggung jawab internasional negara. Ini menjadikan hukum perjanjian internasional sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keteraturan, keadilan, dan penyelesaian sengketa secara damai dalam hubungan antarnegara.

Dari sudut pandang praktis, pemahaman terhadap hukum perjanjian internasional menjadi sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam urusan lintas negara, terutama dalam konteks penyusunan kontrak internasional, penanganan sengketa internasional, atau pengambilan kebijakan yang melibatkan komitmen global. Hukum ini menjadi jaminan bahwa perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan dan dilindungi melalui mekanisme hukum internasional yang berlaku.

2. Dasar Hukum dan Sumber Hukum

1. Dasar Hukum Hukum Perjanjian Internasional

Dasar hukum adalah pijakan normatif yang memberikan legitimasi bagi eksistensi hukum perjanjian internasional itu sendiri. Dalam konteks ini, dasar hukum utama yang menjadi rujukan universal adalah Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional Tahun 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969). Konvensi ini merupakan kodifikasi resmi dan sistematis yang mengatur hukum mengenai perjanjian antarnegara, dan secara luas diterima serta dihormati oleh negara-negara di dunia.

Konvensi Wina memberikan legitimasi hukum pada seluruh tahap pembentukan, pelaksanaan, interpretasi, perubahan, hingga penghentian suatu perjanjian. Meskipun tidak semua negara menjadi pihak dalam konvensi ini, banyak ketentuan di dalamnya dianggap sebagai customary international law (hukum kebiasaan internasional) yang berlaku umum dan mengikat bagi seluruh negara, termasuk yang bukan pihak konvensi.

Di Indonesia, dasar hukum untuk perjanjian internasional juga diatur dalam ketentuan nasional, yaitu:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 11 ayat (1), yang menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menjadi dasar hukum nasional utama yang mengatur tata cara pembuatan, pengesahan, dan pelaksanaan perjanjian internasional oleh Indonesia.

  3. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang tersebut, seperti mekanisme ratifikasi dan implementasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional.

Secara keseluruhan, dasar hukum memberikan keabsahan bagi negara dalam membuat dan melaksanakan perjanjian internasional berdasarkan prinsip hukum yang berlaku, baik di tingkat internasional maupun domestik.

2 Sumber Hukum Hukum Perjanjian Internasional

Sumber hukum adalah segala bentuk atau asal norma yang dijadikan rujukan dalam menyusun, memahami, dan menafsirkan hukum perjanjian internasional. Dalam sistem hukum internasional, sumber hukum dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 38(1) Statuta Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of Justice), yang menjadi rujukan utama bagi sumber hukum internasional, termasuk dalam hal perjanjian internasional.

Sumber hukum dalam konteks hukum perjanjian internasional meliputi:

  1. Perjanjian Internasional itu sendiri
    Ini merupakan sumber hukum utama dalam hukum perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang dibuat secara sah, berdasarkan kesepakatan para pihak dan memuat maksud untuk menciptakan akibat hukum, adalah norma hukum yang mengikat. Perjanjian bisa bersifat bilateral (dua pihak), multilateral (lebih dari dua pihak), regional, maupun universal, dan setiap perjanjian memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai lingkup dan ruang lingkup para pihak yang terlibat.

  2. Hukum Kebiasaan Internasional (Customary International Law)
    Banyak prinsip dalam hukum perjanjian internasional yang berasal dari praktik negara-negara yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima sebagai hukum. Misalnya, prinsip pacta sunt servanda (perjanjian harus dipenuhi) adalah bagian dari hukum kebiasaan internasional yang fundamental dan berlaku universal, meskipun tidak selalu tertulis dalam suatu perjanjian.

  3. Asas-Asas Umum Hukum
    Asas hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab juga menjadi sumber hukum yang berlaku dalam perjanjian internasional. Misalnya asas itikad baik, kesetaraan, dan non-retroaktivitas (tidak berlaku surut) merupakan prinsip-prinsip umum yang berlaku lintas sistem hukum dan wajib dihormati dalam setiap tahapan suatu perjanjian.

  4. Putusan Pengadilan Internasional
    Meskipun tidak mengikat secara preseden seperti sistem hukum common law, putusan dari Mahkamah Internasional maupun badan arbitrase internasional sering dijadikan rujukan dalam menafsirkan dan memperjelas kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional.

  5. Doktrin atau Pendapat Sarjana Terkemuka
    Pandangan dari para ahli hukum internasional yang diakui secara luas juga dapat dijadikan sumber hukum sekunder. Doktrin ini sering digunakan untuk mengisi kekosongan atau menafsirkan norma yang tidak tegas dalam praktik perjanjian internasional.

Dalam penerapannya, sumber hukum ini saling melengkapi dan digunakan secara sistematis untuk menilai validitas, keabsahan, dan efektivitas suatu perjanjian internasional. Tidak semua sumber memiliki derajat kekuatan hukum yang sama, tetapi semuanya berfungsi penting untuk memastikan bahwa perjanjian internasional dijalankan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kestabilan hubungan antarnegara.

Dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap dasar hukum dan sumber hukum tersebut, maka posisi dan keberlakuan suatu perjanjian internasional dapat dianalisis secara objektif dan dapat digunakan sebagai landasan hukum yang kuat dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hubungan internasional atau keterlibatan negara dalam komitmen global.

3. Subjek Hukum Perjanjian Internasional

Subjek hukum perjanjian internasional adalah pihak-pihak yang secara hukum memiliki kapasitas untuk membuat, menerima, dan melaksanakan perjanjian internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Pemahaman yang tepat mengenai siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum perjanjian internasional sangat penting karena hanya pihak-pihak inilah yang secara sah dapat berpartisipasi dalam pembentukan norma hukum internasional melalui perjanjian.

Dalam hukum internasional, subjek hukum memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: memiliki hak dan kewajiban internasional, memiliki kapasitas untuk mengajukan klaim atau digugat di hadapan badan internasional, serta memiliki wewenang untuk membuat perjanjian yang mengikat berdasarkan hukum internasional. Berdasarkan karakteristik tersebut, subjek hukum perjanjian internasional dibagi menjadi beberapa kategori berikut.

1. Negara

Negara adalah subjek utama dan tradisional dalam hukum perjanjian internasional. Negara memiliki kedaulatan penuh dan kapasitas hukum penuh untuk membuat perjanjian internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban untuk mengadakan hubungan hukum dengan negara lain dalam kerangka perjanjian, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kapasitas negara dalam perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969, di mana disebutkan bahwa kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri memiliki kewenangan penuh (full powers) untuk bertindak atas nama negaranya dalam membuat perjanjian.

Negara juga dapat memberikan kuasa kepada pejabat tertentu atau perwakilan diplomatiknya untuk menandatangani atau merundingkan perjanjian, sesuai dengan prosedur internal dan undang-undang nasional masing-masing. Di Indonesia, misalnya, kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

2. Organisasi Internasional

Organisasi internasional antar-pemerintah (intergovernmental organizations/IGOs), seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dan Uni Eropa (UE), juga merupakan subjek hukum perjanjian internasional, meskipun kapasitas hukumnya tidak seluas negara. Organisasi internasional dapat membuat perjanjian dengan negara maupun dengan organisasi internasional lainnya, sepanjang hal tersebut berada dalam cakupan kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh piagam atau traktat pembentuk organisasi tersebut.

Kapasitas organisasi internasional untuk membuat perjanjian diatur dalam dokumen pendiriannya (constituent instrument) dan juga diakui dalam praktek hukum internasional. Sebagai contoh, Piagam PBB memberikan kewenangan kepada Sekretariat dan badan-badan di bawahnya untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan negara-negara anggota.

3. Bangsa yang Sedang Berjuang untuk Kemerdekaan

Dalam situasi khusus, bangsa atau entitas yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional yang terbatas, dan dalam kondisi tertentu bisa membuat perjanjian dengan negara lain. Hal ini terutama terjadi pada masa dekolonisasi, di mana gerakan kemerdekaan sering kali diakui oleh masyarakat internasional dan memiliki legitimasi untuk bertindak sebagai wakil sah suatu bangsa.

Kapasitas ini bersifat terbatas dan umumnya hanya berlaku ketika komunitas internasional mengakui eksistensi serta representasi politik dari entitas tersebut. Contohnya adalah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang di masa lalu telah membuat berbagai perjanjian internasional sebelum berdirinya Negara Palestina secara formal.

4. Tahta Suci (Holy See)

Tahta Suci, yang mewakili Gereja Katolik Roma dan Vatikan, merupakan subjek hukum internasional yang unik dan historis. Meskipun wilayahnya sangat kecil secara geografis, Tahta Suci memiliki kapasitas penuh untuk membuat perjanjian internasional dan memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara. Kedudukannya diakui secara internasional dan telah aktif dalam berbagai perjanjian bilateral yang disebut sebagai concordat (perjanjian antara Vatikan dan suatu negara).

5. Subjek Hukum Lain dalam Keadaan Khusus

Dalam beberapa keadaan, entitas non-negara dapat memiliki kapasitas terbatas untuk membuat perjanjian internasional, tergantung pada konteks dan pengakuan internasional. Misalnya, entitas seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC) memiliki status khusus karena peran kemanusiaannya dan diakui dalam hukum humaniter internasional untuk menandatangani perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman.

Selain itu, wilayah-wilayah yang berada di bawah penguasaan khusus atau administrasi internasional juga dalam beberapa kondisi dapat membuat perjanjian, meskipun biasanya dilakukan melalui atau dengan persetujuan dari entitas penguasa atau pengawasnya.

4. Jenis-Jenis Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua negara atau lebih yang diatur oleh hukum internasional dan mengikat pihak-pihak yang berpartisipasi di dalamnya. Berdasarkan karakteristik dan tujuan, perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai jenis-jenis perjanjian internasional:

1. Perjanjian Bilateral

Perjanjian bilateral adalah perjanjian internasional yang dilakukan antara dua pihak, baik antar dua negara maupun antara satu negara dengan organisasi internasional atau antar dua organisasi internasional. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak yang terlibat. Bentuk perjanjian bilateral ini banyak ditemukan dalam hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi.

Contoh:

  • Perjanjian perdagangan bilateral antara dua negara.

  • Perjanjian penghindaran pajak berganda yang mengatur cara masing-masing negara memungut pajak dari perusahaan atau individu yang beroperasi lintas negara.

2. Perjanjian Multilateral

Perjanjian multilateral adalah perjanjian internasional yang melibatkan lebih dari dua pihak atau negara. Perjanjian ini mengikat banyak pihak dan biasanya berfungsi untuk mengatur isu-isu yang bersifat lebih luas dan lebih kompleks, seperti perdagangan internasional, perlindungan hak asasi manusia, atau perlindungan lingkungan hidup.

Contoh:

  • Perjanjian Paris tentang perubahan iklim yang melibatkan banyak negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

  • Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang mengatur hak-hak negara terhadap wilayah laut dan sumber daya laut.

3. Perjanjian Terbuka dan Perjanjian Tertutup

Perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan keterbukaan akses untuk bergabung oleh negara-negara lain.

  • Perjanjian Terbuka adalah perjanjian yang memungkinkan negara-negara lain untuk bergabung dengan perjanjian tersebut setelah perjanjian itu disepakati oleh pihak-pihak awal. Negara-negara yang tidak menjadi pihak pada awalnya tetap memiliki kesempatan untuk bergabung di kemudian hari.

    Contoh: Perjanjian Penanggulangan Terorisme Internasional yang dapat diikuti negara-negara lain setelah penandatanganan awal.

  • Perjanjian Tertutup adalah perjanjian yang hanya mengikat negara atau pihak yang telah menjadi anggota sejak awal dan tidak memberikan ruang bagi negara lain untuk bergabung setelahnya.

    Contoh: Perjanjian keamanan atau pertahanan khusus antara negara-negara tertentu, yang tidak terbuka untuk negara lain.

4. Perjanjian Formal dan Perjanjian Tidak Formal

Perjanjian internasional juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan prosedur pembuatan perjanjian tersebut.

  • Perjanjian Formal adalah perjanjian yang dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ketat sesuai dengan hukum internasional, di antaranya melalui tanda tangan dan ratifikasi oleh negara yang terlibat. Perjanjian ini memiliki status hukum yang jelas dan mengikat secara internasional.

    Contoh: Perjanjian perdamaian yang ditandatangani secara resmi antar negara.

  • Perjanjian Tidak Formal atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah kesepakatan yang lebih bersifat politis atau teknis, yang tidak membutuhkan ratifikasi formal dan sering kali digunakan untuk menjalin kerja sama di bidang tertentu. Meskipun tidak mengikat secara hukum, MoU sering kali digunakan sebagai langkah awal dalam negosiasi lebih lanjut.

    Contoh: Kerja sama penelitian antara dua negara yang dituangkan dalam MoU tanpa memerlukan ratifikasi.

5. Perjanjian Tentang Hak Asasi Manusia

Perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia mengatur kewajiban negara-negara untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia dalam kerangka hukum internasional.

Contoh:

  • Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang mengatur hak-hak sipil dan politik individu di negara-negara yang menjadi pihak.

  • Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) yang mengatur negara-negara untuk mencegah dan mengatasi diskriminasi rasial.

6. Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan

Perjanjian ini mengatur hubungan ekonomi antar negara yang berkaitan dengan perdagangan, investasi, atau kerja sama ekonomi lainnya. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan kestabilan ekonomi, meningkatkan perdagangan, atau mengatur sistem pajak dan tarif.

Contoh:

  • Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang bertujuan mengurangi tarif perdagangan antar negara-negara ASEAN.

  • Perjanjian Perdagangan Dunia atau General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang mengatur perdagangan global.

7. Perjanjian Lingkungan Hidup

Perjanjian internasional yang berfokus pada perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Perjanjian-perjanjian ini berfokus pada isu-isu global yang mengancam ekosistem dan keberlanjutan planet, seperti perubahan iklim, polusi, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Contoh:

  • Protokol Montreal yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan yang merusak lapisan ozon.

  • Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim yang disepakati oleh hampir seluruh negara di dunia untuk membatasi pemanasan global.

8. Perjanjian Pertahanan dan Keamanan

Perjanjian internasional ini melibatkan negara-negara dalam bidang pertahanan dan keamanan, baik untuk menjalin kerja sama di bidang militer, intelijen, atau penanggulangan ancaman bersama seperti terorisme, perang, atau serangan siber.

Contoh:

  • Perjanjian NATO (North Atlantic Treaty Organization) yang mengatur kerja sama militer antara negara-negara anggota dalam rangka pertahanan kolektif.

  • Perjanjian Perlucutan Senjata Nuklir yang mengatur pembatasan atau penghapusan senjata nuklir di dunia.

Perjanjian internasional merupakan alat penting dalam hubungan antar negara, yang mencakup berbagai aspek, mulai dari perdagangan, keamanan, hingga perlindungan hak asasi manusia. Jenis-jenis perjanjian internasional ini memberikan gambaran tentang bagaimana negara-negara bekerja sama untuk menyelesaikan masalah global, mengatur hubungan mereka, dan menjaga kedamaian serta kestabilan dunia. Pemahaman tentang jenis-jenis perjanjian ini sangat penting dalam menangani perkara hukum internasional dan memahami kewajiban serta hak yang timbul dari perjanjian tersebut.

5. Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional

Pembentukan perjanjian internasional adalah proses yang melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur, yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang mengikat antara negara-negara atau pihak-pihak yang terlibat. Tahapan pembentukan perjanjian internasional ini dapat dilihat dari tahap-tahap yang dimulai dari inisiasi hingga pengesahan perjanjian tersebut oleh negara yang bersangkutan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tahapan-tahapan pembentukan perjanjian internasional:

1. Inisiasi atau Proses Negosiasi

Tahapan pertama dalam pembentukan perjanjian internasional adalah inisiasi, di mana negara atau pihak yang terlibat mulai merumuskan niat untuk melakukan perjanjian. Pada tahap ini, proses negosiasi dimulai, baik itu antarnegara, antar organisasi internasional, atau antara negara dan organisasi internasional.

Negosiasi dapat dimulai dengan:

  • Pertemuan diplomatik antar negara untuk mendiskusikan isu yang ingin diatur oleh perjanjian.

  • Penyusunan draf awal yang memuat pokok-pokok perjanjian yang akan dibahas, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam tahapan ini, diplomat atau perwakilan negara memulai pembicaraan mengenai pokok-pokok perjanjian yang diinginkan dan mencoba untuk mencapai kesepakatan awal mengenai syarat-syarat perjanjian.

2. Perundingan

Pada tahap ini, negara-negara atau pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional melakukan perundingan intensif untuk mencapai konsensus mengenai isi perjanjian. Proses ini bisa berlangsung cukup lama, tergantung pada kompleksitas isu yang dibahas. Perundingan dilakukan secara langsung antara delegasi negara atau dengan bantuan pihak ketiga, seperti mediator atau organisasi internasional.

Selama proses perundingan, berbagai aspek teknis dan substansial dari perjanjian, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, dirundingkan dan disesuaikan. Pihak-pihak yang terlibat seringkali memberikan proposal dan revisi terhadap draf awal yang telah disiapkan.

Pada akhirnya, setelah mencapai kesepakatan mengenai pokok-pokok perjanjian, sebuah draf final akan disiapkan untuk dibahas lebih lanjut oleh pihak-pihak yang terlibat.

3. Penandatanganan

Setelah tercapainya kesepakatan dalam perundingan, perjanjian internasional akan dituangkan dalam bentuk draf yang telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh perwakilan negara atau kepala negara yang memiliki kewenangan untuk mewakili negara mereka. Penandatanganan perjanjian ini menandakan bahwa pihak-pihak yang terlibat telah sepakat dengan isi perjanjian dan bersedia untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Namun, perlu diperhatikan bahwa penandatanganan perjanjian tidak serta-merta mengikat negara-negara tersebut. Penandatanganan hanya menunjukkan komitmen awal dan kesediaan untuk melanjutkan proses ratifikasi.

4. Ratifikasi

Ratifikasi adalah tahap di mana perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh perwakilan negara perlu disetujui oleh lembaga legislatif negara (misalnya, parlemen atau DPR) agar dapat mengikat secara hukum di dalam negara tersebut. Proses ratifikasi ini memberikan validitas hukum domestik terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati.

Setiap negara memiliki prosedur yang berbeda untuk proses ratifikasi. Beberapa negara memerlukan persetujuan parlemen atau badan legislatif, sementara yang lain mungkin memiliki prosedur yang lebih singkat, di mana ratifikasi dapat dilakukan oleh eksekutif saja. Proses ini biasanya melibatkan:

  • Pemrosesan hukum domestik, di mana perjanjian akan disesuaikan dengan konstitusi dan hukum negara yang bersangkutan.

  • Pengesahan parlemen, jika diperlukan, untuk memberikan persetujuan resmi terhadap perjanjian.

Setelah proses ratifikasi selesai, perjanjian internasional tersebut menjadi mengikat secara hukum bagi negara yang meratifikasinya.

5. Pengumuman dan Publikasi

Setelah proses ratifikasi, negara akan melakukan pengumuman resmi mengenai keberlakuan perjanjian internasional tersebut. Perjanjian ini akan dipublikasikan kepada publik dan negara lain yang terlibat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan mengetahui adanya perjanjian dan kewajiban yang timbul darinya.

Publikasi ini biasanya dilakukan melalui:

  • Jurnal hukum atau publikasi resmi negara.

  • Situs web kementerian luar negeri atau badan resmi yang menangani urusan internasional.

  • Pemberitahuan kepada negara-negara terkait atau organisasi internasional yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Publikasi juga mencakup penerbitan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh publik dan pihak-pihak yang terlibat, untuk memastikan transparansi dan kesadaran akan kewajiban hukum yang timbul.

6. Implementasi dan Pelaksanaan

Tahap terakhir dari pembentukan perjanjian internasional adalah implementasi dan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam praktik internasional. Pada tahap ini, negara yang terlibat dalam perjanjian harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan dapat mencakup:

  • Pembentukan regulasi atau undang-undang domestik yang mendukung penerapan perjanjian internasional.

  • Pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa kewajiban yang ada dalam perjanjian internasional ditegakkan di tingkat nasional.

Beberapa perjanjian internasional, seperti yang mengatur hak asasi manusia atau lingkungan hidup, memerlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan oleh lembaga internasional atau badan pengawas lainnya.

Pembentukan perjanjian internasional melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks, mulai dari negosiasi, penandatanganan, hingga ratifikasi dan implementasi. Masing-masing tahap ini memastikan bahwa perjanjian tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh negara-negara yang terlibat. Pemahaman yang baik tentang tahapan ini sangat penting dalam konteks hukum internasional, baik untuk menangani perkara hukum internasional maupun untuk memahami kewajiban negara dalam perjanjian yang telah diratifikasi.

6. Asas-Asas Penting dalam Hukum Perjanjian Internasional

Hukum perjanjian internasional mengatur hubungan antarnegara atau antarpihak yang terlibat dalam perjanjian, baik itu dalam bentuk bilateral (antara dua negara) maupun multilateral (antara lebih dari dua negara). Sebagai bagian dari hukum internasional, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan penting dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan perjanjian internasional. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang asas-asas penting dalam hukum perjanjian internasional.

1. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda merupakan salah satu asas yang paling fundamental dalam hukum perjanjian internasional. Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap perjanjian yang sah harus dihormati dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Secara sederhana, ini berarti bahwa perjanjian internasional yang telah dibuat dan diratifikasi oleh negara-negara yang terlibat harus dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa ada pelanggaran atau pengingkaran oleh pihak yang terlibat.

Prinsip pacta sunt servanda menunjukkan bahwa perjanjian internasional mengikat secara hukum dan tidak dapat diubah atau dibatalkan begitu saja oleh salah satu pihak tanpa alasan yang sah. Perjanjian tersebut harus dijalankan sesuai dengan isi dan ketentuan yang telah disepakati, kecuali terdapat keadaan luar biasa yang diatur dalam perjanjian itu sendiri yang memperbolehkan pengubahannya.

2. Asas Kedaulatan Negara

Asas kedaulatan negara berkaitan dengan prinsip bahwa setiap negara memiliki kewenangan penuh atas wilayah dan urusan domestiknya. Dalam konteks perjanjian internasional, asas ini menegaskan bahwa negara-negara bebas untuk bernegosiasi dan membuat perjanjian internasional sesuai dengan kehendak dan kepentingan nasional mereka, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

Dengan adanya asas ini, negara memiliki hak untuk memilih apakah akan terikat atau tidak oleh suatu perjanjian internasional, dan juga untuk menentukan bagaimana melaksanakan perjanjian tersebut di dalam negeri mereka. Meski begitu, asas ini juga harus diimbangi dengan penghormatan terhadap kewajiban internasional yang telah disepakati.

3. Asas Konsensus (Kesepakatan Bersama)

Perjanjian internasional pada umumnya hanya dapat dihasilkan apabila terdapat kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Asas konsensus ini menekankan bahwa perjanjian internasional harus didasarkan pada kehendak bebas dari semua pihak yang terlibat. Tidak ada pihak yang dapat dipaksa untuk membuat perjanjian, dan setiap pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah mereka ingin terlibat atau tidak dalam suatu perjanjian.

Asas ini sangat penting karena memastikan bahwa perjanjian internasional mencerminkan keinginan bersama para pihak yang terlibat, dan tidak dapat dipaksakan oleh pihak yang lebih kuat atau dominan.

4. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Asas itikad baik atau good faith mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional untuk bertindak dengan itikad baik dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan perjanjian tersebut. Artinya, semua pihak harus memiliki niat yang jujur dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain secara tidak sah.

Dalam konteks hukum perjanjian internasional, asas ini mengharuskan para pihak untuk berusaha menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul secara damai dan berdasarkan prinsip saling menghormati. Asas itikad baik juga mengatur bahwa pihak yang berperan dalam perjanjian internasional tidak boleh bertindak curang, menyalahgunakan wewenang, atau mengingkari kewajiban yang telah disepakati.

5. Asas Kepatuhan terhadap Hukum Internasional (Hukum Umum)

Asas ini mengharuskan negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional untuk mematuhi norma-norma hukum internasional yang lebih tinggi, yang berlaku di luar perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini, meskipun negara-negara dapat menyepakati perjanjian internasional yang spesifik, mereka tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional yang lebih mendasar, seperti perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, dan penggunaan kekuatan yang sah.

Artinya, meskipun negara-negara memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian internasional, mereka tidak bisa bertindak bertentangan dengan hukum internasional yang lebih umum yang sudah diterima secara luas oleh komunitas internasional.

6. Asas Non-Intervensi

Asas non-intervensi mengandung prinsip bahwa negara tidak boleh mencampuri urusan internal negara lain, termasuk dalam konteks perjanjian internasional. Dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian internasional, setiap pihak harus menghindari tindakan yang dapat mengganggu kedaulatan negara lain atau campur tangan dalam urusan domestik negara tersebut, kecuali jika ada kesepakatan bersama yang memerlukan tindakan semacam itu.

Namun, ada beberapa pengecualian, seperti ketika perjanjian internasional mengatur tentang kerja sama internasional dalam hal keamanan internasional, penghindaran konflik, atau penanggulangan kejahatan lintas negara.

7. Asas Hukum Mengikat dan Berlaku Universal

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian internasional yang sah mengikat dan berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Dengan demikian, perjanjian internasional tidak hanya berlaku antara negara-negara yang terlibat, tetapi juga dapat memiliki efek jangka panjang dan berlaku secara universal bagi negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Meskipun begitu, setiap negara berhak untuk membuat keputusan terkait dengan partisipasi mereka dalam perjanjian internasional, namun setelah mereka meratifikasi perjanjian tersebut, mereka wajib mematuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut.

8. Asas Terbuka

Asas terbuka atau openness mengandung prinsip bahwa perjanjian internasional sebaiknya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh negara-negara lain yang tertarik untuk berpartisipasi. Dalam banyak kasus, perjanjian internasional memiliki klausul yang memungkinkan negara lain untuk bergabung atau terlibat dalam perjanjian tersebut jika mereka ingin melakukannya, sehingga memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya bersifat tertutup untuk beberapa negara tertentu saja.

Asas-asas dalam hukum perjanjian internasional membentuk dasar untuk hubungan yang saling menghormati antarnegara dan antar pihak internasional. Asas-asas tersebut memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dapat dipatuhi, dilaksanakan dengan baik, dan tidak merugikan pihak lain. Memahami asas-asas ini adalah kunci untuk menangani perkara yang berkaitan dengan perjanjian internasional dan memastikan bahwa negara-negara yang terlibat dapat menjalankan kewajiban internasional mereka dengan penuh tanggung jawab dan dalam kerangka hukum yang sah.

7. Keabsahan Perjanjian Internasional

Keabsahan perjanjian internasional adalah kondisi sah atau tidaknya suatu perjanjian untuk mengikat secara hukum para pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks hukum internasional, perjanjian tidak hanya harus dibuat oleh subjek hukum internasional yang berwenang, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat hukum yang ditentukan agar memiliki kekuatan mengikat. Keabsahan suatu perjanjian menentukan apakah perjanjian tersebut dapat diberlakukan, dituntut pelaksanaannya, atau justru dinyatakan batal demi hukum.

Secara umum, keabsahan perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, yang menjadi acuan utama bagi praktik negara-negara dalam merumuskan, menyepakati, dan memberlakukan perjanjian internasional.

1. Para Pihak yang Berwenang

Sebuah perjanjian internasional hanya sah apabila dibuat oleh subjek hukum internasional yang sah, biasanya negara atau organisasi internasional, melalui wakil-wakil yang memiliki kewenangan penuh. Kewenangan ini biasanya dibuktikan dengan surat kuasa atau full powers. Dalam konteks negara, pejabat tinggi seperti Presiden, Menteri Luar Negeri, atau duta besar yang ditunjuk secara resmi dapat melakukan tindakan atas nama negara dalam perundingan dan penandatanganan perjanjian.

Jika seseorang yang tidak memiliki wewenang mewakili suatu negara dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah, kecuali negara tersebut menyatakan penerimaannya terhadap tindakan tersebut secara eksplisit setelahnya.

2. Adanya Persetujuan yang Bebas

Persetujuan yang bebas atau free consent adalah syarat mutlak bagi keabsahan perjanjian internasional. Artinya, semua pihak yang terlibat harus memberikan persetujuan tanpa adanya unsur paksaan, ancaman, atau tipu daya. Apabila persetujuan diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah seperti pemaksaan militer, tekanan politik, atau penipuan, maka perjanjian tersebut batal atau dapat dibatalkan.

Pasal 52 Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa perjanjian yang diperoleh melalui ancaman atau penggunaan kekerasan bertentangan dengan prinsip Piagam PBB dan oleh karena itu batal demi hukum.

3. Objek dan Tujuan yang Sah

Suatu perjanjian internasional hanya sah apabila tujuan dan isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku umum, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip jus cogens (norma yang tidak dapat dikesampingkan). Perjanjian yang isinya bertentangan dengan norma jus cogens seperti perbudakan, penyiksaan, genosida, atau agresi militer dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 53 Konvensi Wina secara tegas menyatakan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan norma jus cogens adalah null and void (batal demi hukum) sejak awal.

4. Pemenuhan Prosedur yang Ditetapkan

Agar perjanjian internasional sah, harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, misalnya, perjanjian internasional tertentu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum dapat diratifikasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Tahapan seperti negosiasi, penandatanganan, ratifikasi, pengesahan, serta pendaftaran pada organisasi internasional (seperti Sekretariat Jenderal PBB) harus dilakukan secara sah dan tertib. Apabila prosedur ini tidak dilakukan dengan benar, maka keabsahan perjanjian dapat dipertanyakan dan berpotensi tidak mengikat secara hukum.

5. Tidak Ada Cacat Kehendak

Selain syarat adanya persetujuan yang bebas, keabsahan juga bergantung pada tidak adanya cacat kehendak (vitiated consent). Cacat kehendak ini bisa berupa kekeliruan (error), penipuan (fraud), penyalahgunaan kedudukan (corruption), atau tekanan yang tidak wajar. Bila terbukti ada cacat dalam pembentukan kehendak salah satu pihak, maka negara tersebut dapat membatalkan keterikatannya pada perjanjian.

Konvensi Wina memberikan kemungkinan untuk membatalkan perjanjian jika cacat kehendak ini memengaruhi substansi perjanjian atau mempengaruhi keputusan suatu negara dalam menandatangani atau meratifikasi perjanjian.

6. Ratifikasi (Jika Diperlukan)

Dalam banyak perjanjian internasional, ratifikasi merupakan langkah penting untuk mengesahkan perjanjian dan menyatakan bahwa negara bersedia untuk terikat secara hukum terhadap isi perjanjian tersebut. Ratifikasi adalah tindakan hukum yang bersifat internal, yang memperkuat dan mengesahkan komitmen suatu negara terhadap perjanjian yang telah ditandatangani.

Tidak semua perjanjian memerlukan ratifikasi, tetapi untuk perjanjian yang bersifat penting dan strategis, ratifikasi sering kali menjadi syarat wajib. Jika ratifikasi belum dilakukan, maka secara hukum internasional, negara tersebut belum sepenuhnya terikat pada kewajiban yang tertuang dalam perjanjian.

7. Tidak Bertentangan dengan Ketentuan Perjanjian Sebelumnya

Keabsahan suatu perjanjian juga ditentukan oleh apakah perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian lain yang telah lebih dahulu berlaku dan mengikat pihak-pihak yang sama. Dalam beberapa kasus, perjanjian baru bisa menggantikan perjanjian lama jika hal tersebut disepakati oleh para pihak. Namun apabila tidak ada kesepakatan untuk penggantian, dan isinya saling bertentangan, maka keabsahan perjanjian baru bisa dipertanyakan.

Untuk mencegah konflik hukum, negara sering kali menyertakan klausul pengakhiran (termination clause) atau klausul keberlakuan (supersession clause) yang menjelaskan hubungan antara perjanjian baru dan lama.

8. Tidak Ada Keberatan yang Sah dari Negara Lain (Dalam Perjanjian Multilateral)

Dalam perjanjian multilateral, keabsahan dapat terpengaruh oleh keberatan (reservation) yang diajukan oleh negara lain terhadap isi perjanjian. Negara bisa menyatakan keberatan terhadap pasal tertentu tanpa menolak seluruh perjanjian. Namun, jika keberatan tersebut menyangkut pasal fundamental atau inti dari perjanjian, maka keikutsertaan negara tersebut bisa dianggap tidak sah atau tidak berlaku penuh, tergantung pada kesepakatan para pihak.

Dalam praktiknya, keberatan hanya diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian secara keseluruhan.

Keabsahan perjanjian internasional bergantung pada terpenuhinya sejumlah unsur penting, antara lain subjek yang sah, persetujuan yang bebas, objek yang tidak melanggar hukum internasional, serta prosedur hukum yang sesuai. Jika salah satu unsur ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut bisa dianggap cacat hukum, dibatalkan, atau tidak berlaku. Oleh karena itu, dalam menangani perkara yang melibatkan perjanjian internasional, penting untuk menelusuri seluruh aspek keabsahan ini secara rinci untuk memastikan kedudukan hukum yang kuat dan sah bagi pihak yang diwakili.

8. Pelaksanaan Perjanjian Internasional

Pelaksanaan perjanjian internasional adalah tahap krusial dalam siklus hidup sebuah perjanjian, karena pada tahap inilah perjanjian mulai berlaku secara efektif dan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam hukum internasional, pelaksanaan (implementation) perjanjian bukan hanya bersifat moral, tetapi bersifat hukum yang mengikat dan menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara yang melanggarnya.

Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional menekankan bahwa setiap perjanjian yang telah sah dan berlaku wajib dilaksanakan dengan itikad baik atau dikenal dengan asas pacta sunt servanda. Pelaksanaan perjanjian menjadi tolok ukur keseriusan suatu negara dalam menjunjung tinggi komitmen internasionalnya serta menjadi bagian dari tatanan hukum internasional yang teratur.

1. Prinsip Pacta Sunt Servanda

Pelaksanaan perjanjian internasional harus selalu merujuk pada asas utama yaitu pacta sunt servanda. Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti tidak cukup hanya menyetujui perjanjian secara formal, tetapi negara juga memiliki kewajiban nyata untuk mematuhi dan menjalankan isi perjanjian.

Dalam konteks ini, negara tidak boleh mengajukan alasan-alasan hukum nasional untuk menghindari pelaksanaan kewajiban internasional. Artinya, hukum nasional tidak boleh dijadikan dalih untuk tidak melaksanakan kewajiban dari perjanjian yang telah disetujui secara internasional.

2. Kewajiban Hukum Mengikat

Setelah suatu perjanjian diratifikasi dan diberlakukan, negara peserta terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Hal ini mencakup:

  • Melaksanakan tindakan-tindakan konkret sesuai isi perjanjian

  • Tidak mengambil tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian

  • Menghindari tindakan yang dapat menggagalkan tujuan dan maksud perjanjian

Jika terdapat ketentuan dalam perjanjian yang memerlukan langkah legislasi, maka negara harus menyesuaikan peraturan nasional agar sejalan dengan ketentuan dalam perjanjian. Contohnya, negara harus menyusun atau merevisi undang-undang agar dapat mengimplementasikan isi perjanjian ke dalam sistem hukumnya.

3. Transposisi ke dalam Hukum Nasional

Pelaksanaan perjanjian internasional dalam negara sering kali memerlukan proses hukum nasional yang disebut implementasi domestik atau transposisi. Di Indonesia, hal ini berarti bahwa perjanjian internasional yang telah diratifikasi harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti peraturan pemerintah atau undang-undang, agar dapat dijadikan dasar hukum dalam penerapan di tingkat nasional.

Transposisi ini sangat penting, terutama jika isi perjanjian menyangkut hak dan kewajiban warga negara, sektor publik, atau swasta. Dengan adanya aturan hukum nasional yang sesuai, maka pelaksanaan perjanjian bisa berlangsung dengan efektif, dan pihak-pihak terkait bisa menuntut atau mempertahankan haknya berdasarkan perjanjian tersebut.

4. Mekanisme dan Lembaga Pelaksana

Dalam pelaksanaannya, masing-masing negara biasanya menunjuk lembaga tertentu atau membentuk unit pelaksana yang bertugas mengawal implementasi perjanjian internasional. Di Indonesia, instansi seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, atau lembaga sektoral terkait akan menjadi pelaksana utama tergantung pada isi perjanjiannya.

Contohnya, jika suatu perjanjian berkaitan dengan lingkungan hidup, maka pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika terkait kerja sama hukum, maka pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta aparat penegak hukum lainnya.

5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

Pelaksanaan perjanjian internasional juga memerlukan pengawasan atau pemantauan berkala, baik secara internal oleh negara masing-masing maupun oleh badan internasional yang dibentuk melalui perjanjian. Tujuan pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap negara peserta benar-benar memenuhi kewajibannya dan tidak melakukan pelanggaran yang merugikan pihak lain.

Beberapa perjanjian internasional juga memiliki mekanisme pelaporan periodik, di mana negara harus menyampaikan laporan kepada badan pengawas atau sekretariat perjanjian mengenai sejauh mana pelaksanaan perjanjian telah dilakukan. Bila pelanggaran ditemukan, maka bisa dikenakan sanksi, tekanan diplomatik, hingga tindakan hukum internasional lainnya.

6. Hambatan Pelaksanaan

Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian internasional sering menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

  • Perbedaan sistem hukum nasional yang tidak kompatibel

  • Lemahnya kehendak politik di tingkat nasional

  • Keterbatasan anggaran dan sumber daya

  • Kurangnya pemahaman atau pelatihan di kalangan aparatur pelaksana

  • Ketidaksesuaian antara perjanjian dengan nilai atau kepentingan nasional

Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk mengatasi hambatan tersebut secara aktif, karena keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan dapat dianggap sebagai wanprestasi internasional (international breach of obligation).

7. Konsekuensi Hukum Jika Tidak Dilaksanakan

Jika suatu negara tidak melaksanakan isi perjanjian internasional sebagaimana mestinya, maka negara tersebut dapat dianggap melanggar hukum internasional dan berpotensi dikenai sanksi. Konsekuensi yang dapat timbul antara lain:

  • Tuntutan internasional dari negara lain

  • Gugatan di forum internasional seperti Mahkamah Internasional

  • Tindakan pembalasan (retaliasi) atau sanksi diplomatik

  • Penurunan reputasi dan kepercayaan internasional

  • Kehilangan manfaat dari perjanjian tersebut

Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian bukan hanya soal memenuhi kewajiban, tetapi juga soal mempertahankan posisi negara dalam sistem hukum internasional yang kredibel dan dapat dipercaya.

Pelaksanaan perjanjian internasional merupakan kewajiban hukum yang melekat pada negara setelah perjanjian berlaku. Tahapan pelaksanaan melibatkan penerjemahan isi perjanjian ke dalam hukum nasional, penyesuaian institusional, serta pengawasan terhadap penerapannya. Kegagalan dalam pelaksanaan tidak hanya berdampak pada hubungan internasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum internasional. Dengan demikian, setiap perjanjian internasional harus dipandang sebagai komitmen hukum tertinggi yang wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik oleh negara yang menjadi pihak di dalamnya.

9. Perubahan, Penangguhan, dan Pengakhiran Perjanjian Internasional

Dalam hukum perjanjian internasional, aspek perubahan, penangguhan, dan pengakhiran perjanjian merupakan bagian dari dinamika hubungan antarnegara yang dapat terjadi karena alasan hukum, politik, maupun situasi tertentu. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur secara umum dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, dan memberikan dasar hukum yang sistematis bagi negara-negara pihak untuk mengatur ulang atau menghentikan komitmen internasionalnya secara sah.

1. Perubahan (Amendment) Perjanjian Internasional

Perubahan atau amandemen perjanjian internasional adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian untuk mengubah sebagian atau seluruh isi dari ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Perubahan ini bisa bersifat substantif, yaitu mengubah isi pokok perjanjian, atau bersifat teknis, seperti koreksi redaksional atau terminologi.

Perubahan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antar para pihak, dan harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam isi perjanjian itu sendiri atau sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Perubahan biasanya dilakukan melalui:

  1. Perundingan ulang antar negara pihak (renegosiasi)

  2. Protokol tambahan atau protokol perubahan (protocols)

  3. Penyusunan amandemen resmi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian

Suatu perubahan hanya mengikat negara-negara yang menyatakan persetujuan terhadap perubahan tersebut, kecuali semua pihak dalam perjanjian menyepakati bahwa perubahan berlaku universal.

Dalam praktiknya, perubahan perjanjian sering digunakan ketika terdapat perkembangan situasi internasional, penemuan baru, atau kebutuhan untuk menyesuaikan perjanjian dengan kondisi baru yang tidak terduga sebelumnya.

2. Penangguhan (Suspension) Perjanjian Internasional

Penangguhan perjanjian internasional adalah penghentian sementara dari pelaksanaan kewajiban perjanjian, baik sebagian maupun seluruhnya. Penangguhan ini tidak menghapus perjanjian, tetapi hanya menunda pelaksanaannya dalam jangka waktu tertentu atau hingga suatu kondisi tertentu dipenuhi.

Penangguhan perjanjian dapat dilakukan melalui:

  1. Kesepakatan bersama para pihak dalam perjanjian

  2. Sanksi atau pembalasan hukum atas pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak

  3. Terjadinya keadaan luar biasa seperti perang, konflik bersenjata, atau keadaan darurat nasional

Konvensi Wina memperbolehkan penangguhan dengan syarat bahwa:

  • Penangguhan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan utama perjanjian

  • Negara yang menangguhkan memberikan pemberitahuan resmi kepada pihak lain

  • Alasan penangguhan bersifat sah menurut hukum internasional

Penangguhan dapat bersifat bilateral (antara dua negara) atau multilateral (oleh sebagian pihak dalam perjanjian). Namun, pada perjanjian multilateral, penangguhan oleh satu pihak tidak serta-merta menggugurkan kewajiban pihak lainnya kecuali ditentukan secara eksplisit.

3. Pengakhiran (Termination) Perjanjian Internasional

Pengakhiran perjanjian internasional merupakan proses hukum untuk mengakhiri berlakunya suatu perjanjian secara keseluruhan. Pengakhiran bisa terjadi secara otomatis karena waktu berlakunya telah habis, atau secara eksplisit melalui tindakan negara peserta.

Pengakhiran dapat terjadi dalam beberapa bentuk:

  1. Pengakhiran berdasarkan ketentuan dalam perjanjian
    Banyak perjanjian mencantumkan klausul masa berlaku atau mekanisme pengakhiran. Misalnya, perjanjian yang berlaku selama 10 tahun dan diperpanjang secara otomatis kecuali diberitahu sebaliknya.

  2. Pengakhiran atas kesepakatan para pihak
    Negara-negara peserta dapat mengakhiri perjanjian melalui kesepakatan bersama jika dianggap sudah tidak relevan atau tujuannya telah tercapai.

  3. Pengakhiran secara unilateral
    Dalam beberapa kasus tertentu, negara dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak. Namun hal ini hanya sah jika terdapat dasar hukum yang kuat, seperti pelanggaran berat oleh pihak lain (material breach), perubahan mendasar pada keadaan (rebus sic stantibus), atau ketentuan ekspres yang mengizinkan pengakhiran sepihak.

  4. Pengakhiran karena perjanjian baru
    Jika negara-negara pihak menyepakati perjanjian baru yang bertentangan atau menggantikan perjanjian lama, maka perjanjian yang lama dianggap berakhir sepanjang terdapat klausul eksplisit atau kesepakatan tegas mengenai penggantian tersebut.

  5. Pengakhiran karena perang atau perubahan status negara
    Dalam situasi ekstrem seperti terjadinya perang antara pihak-pihak dalam perjanjian, atau bubarnya salah satu negara pihak, perjanjian dapat diakhiri karena hilangnya subjek hukum yang relevan.

4. Aspek Prosedural Pengakhiran atau Penangguhan

Dalam hal pengakhiran atau penangguhan yang tidak disepakati bersama, negara yang bermaksud mengakhiri atau menangguhkan perjanjian wajib:

  • Memberikan pemberitahuan resmi kepada semua pihak

  • Menyertakan alasan hukum yang mendasarinya

  • Menunggu masa tenggang tertentu untuk membuka ruang keberatan dari pihak lain

Apabila terdapat keberatan dari pihak lain atau terjadi sengketa atas tindakan tersebut, maka masalah ini dapat diajukan ke penyelesaian sengketa internasional, termasuk Mahkamah Internasional.

5. Konsekuensi Hukum

Perubahan, penangguhan, dan pengakhiran perjanjian dapat menimbulkan konsekuensi hukum, antara lain:

  • Hilangnya kewajiban dan hak dalam perjanjian

  • Potensi tuntutan internasional jika pengakhiran atau penangguhan dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum

  • Dampak terhadap hubungan diplomatik dan kepercayaan internasional

Oleh karena itu, tindakan untuk mengubah, menangguhkan, atau mengakhiri perjanjian harus dilakukan secara hati-hati, sah menurut hukum internasional, serta sesuai dengan prinsip itikad baik.

Dalam praktik hukum internasional, perubahan, penangguhan, dan pengakhiran perjanjian internasional harus dipahami sebagai bagian dari dinamika hukum yang sah dan terstruktur. Ketiganya merupakan mekanisme yang disediakan oleh hukum internasional untuk menjaga kelangsungan hubungan antarnegara secara adil, rasional, dan berdasarkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan perubahan status perjanjian harus dipertimbangkan secara mendalam, dengan memperhatikan prosedur hukum, asas-asas perjanjian, serta kepentingan negara yang lebih luas.

10. Sengketa dalam Perjanjian Internasional

Sengketa dalam perjanjian internasional adalah perselisihan atau ketidaksepakatan antar subjek hukum internasional, khususnya negara, mengenai penafsiran, pelaksanaan, pelanggaran, atau keberlakuan suatu perjanjian internasional. Sengketa ini bersifat hukum, karena menyangkut klaim terhadap hak dan kewajiban berdasarkan norma-norma internasional yang diatur dalam suatu perjanjian. Sengketa dalam konteks ini tidak boleh diartikan sebagai konflik bersenjata, tetapi sebagai perbedaan posisi yang timbul dari penerapan atau makna suatu ketentuan hukum internasional.

Sengketa sering kali muncul karena ketidaksepahaman atas beberapa hal pokok, antara lain:

  1. Penafsiran terhadap ketentuan perjanjian yang dianggap ambigu atau multitafsir

  2. Perbedaan pendapat tentang pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian

  3. Dugaan pelanggaran terhadap isi atau semangat dari perjanjian

  4. Klaim terhadap akibat hukum dari suatu perubahan keadaan atau tindakan sepihak salah satu pihak

  5. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak setelah berjalannya waktu

Dalam hukum internasional, penyelesaian sengketa merupakan hal yang fundamental karena menjaga stabilitas hubungan antarnegara dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap perjanjian internasional idealnya mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa jika sewaktu-waktu muncul ketidaksepakatan.

1. Jenis Sengketa dalam Perjanjian Internasional
  1. Sengketa Penafsiran
    Terjadi ketika dua atau lebih pihak memiliki pandangan berbeda mengenai arti atau maksud suatu pasal dalam perjanjian. Misalnya, bagaimana istilah tertentu harus dipahami menurut konteks hukum internasional atau kepentingan nasional masing-masing.

  2. Sengketa Pelaksanaan
    Muncul ketika salah satu pihak menuduh pihak lain tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian. Misalnya, keterlambatan implementasi, pelanggaran prosedur, atau pengingkaran kewajiban substantif.

  3. Sengketa Validitas atau Keabsahan
    Terjadi jika suatu pihak menyatakan bahwa perjanjian tidak berlaku terhadap dirinya, misalnya karena terjadi pemaksaan, penipuan, atau pelanggaran hukum nasional saat ratifikasi.

  4. Sengketa Mengenai Akibat Hukum
    Muncul ketika salah satu pihak ingin mengakhiri, menangguhkan, atau mengubah perjanjian, tetapi ditolak oleh pihak lain, sehingga muncul konflik tentang akibat hukum dari suatu tindakan sepihak.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Dalam hukum perjanjian internasional, penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan prinsip damai dan sesuai ketentuan Pasal 33 Piagam PBB, yang menyebutkan bahwa para pihak dalam sengketa internasional wajib terlebih dahulu menyelesaikannya dengan cara damai. Berikut ini beberapa bentuk penyelesaian:

  1. Negosiasi (Negotiation)
    Merupakan bentuk paling sederhana dan langsung. Para pihak secara bilateral melakukan perundingan untuk mencari solusi. Negosiasi biasanya bersifat informal dan fleksibel.

  2. Mediasi (Mediation)
    Melibatkan pihak ketiga netral (negara lain atau organisasi internasional) yang membantu memfasilitasi dialog dan mengusulkan solusi, tetapi tanpa wewenang memutuskan.

  3. Konsiliasi (Conciliation)
    Prosedur serupa mediasi, namun lebih formal. Komisi konsiliasi akan menyelidiki fakta dan memberikan rekomendasi kepada para pihak, namun hasilnya tetap tidak mengikat secara hukum.

  4. Arbitrase (Arbitration)
    Merupakan penyelesaian dengan menyerahkan sengketa kepada tribunal atau majelis arbitrase yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak. Putusan arbitrase bersifat mengikat secara hukum.

  5. Adjudikasi oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice / ICJ)
    Dalam sengketa antara negara, penyelesaian dapat diajukan ke Mahkamah Internasional di Den Haag. ICJ akan memberikan keputusan final dan mengikat, meskipun pelaksanaannya tetap bergantung pada kemauan politik masing-masing negara.

  6. Penyelesaian melalui Lembaga Internasional
    Dalam beberapa perjanjian multilateral, sengketa dapat diselesaikan melalui forum atau mekanisme yang telah ditentukan, misalnya melalui WTO Dispute Settlement Body dalam sengketa dagang.

3. Prinsip Hukum dalam Penyelesaian Sengketa
  • Pacta sunt servanda: Perjanjian harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh semua pihak

  • Good faith: Penyelesaian harus dilakukan secara tulus dan tidak menyalahgunakan mekanisme hukum

  • Equality of states: Semua pihak dalam perjanjian memiliki kedudukan hukum yang setara

  • Peaceful settlement of disputes: Negara tidak boleh menggunakan ancaman atau kekerasan dalam penyelesaian sengketa

4. Implikasi Hukum Sengketa

Jika sengketa tidak segera diselesaikan, maka dapat terjadi:

  • Pelanggaran hukum internasional oleh salah satu pihak

  • Gagalnya pelaksanaan atau pengakhiran sepihak perjanjian

  • Ketegangan diplomatik antarnegara

  • Tuntutan ganti rugi atau pemulihan oleh pihak yang dirugikan

  • Potensi sanksi internasional oleh organisasi atau komunitas internasional

Dalam konteks advokasi atau penanganan perkara yang menyangkut unsur internasional, penting untuk menilai apakah klien berada dalam posisi yang sah menurut hukum internasional, apakah perjanjian mencantumkan klausul penyelesaian sengketa, dan apakah forum yang tersedia memberikan peluang untuk menyelesaikan perbedaan secara efektif dan mengikat.

Sengketa dalam perjanjian internasional merupakan konsekuensi logis dari kompleksitas hubungan antarnegara dan perbedaan kepentingan yang muncul dalam implementasi perjanjian. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan pendekatan hukum yang sah, damai, dan adil. Sebagai bagian dari sistem hukum internasional, advokat atau konsultan hukum harus memahami secara cermat isi perjanjian, prinsip penyelesaian sengketa, dan implikasi hukum dari setiap tindakan pihak yang terlibat, demi memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi kliennya di ranah internasional.


Penulis :
Andi Akbar Muzfa, SH 
Pimpinan Advokat & Konsultan Hukum ABR & Partners
Kantor Hukum Andi Akbar Muzfa, SH & Partners


Read More.. →