Berikut adalah Contoh Soal pilihan ganda Ujian Profesi Advokat (UPA) 2025-2006 Nomor 1-30 Soal mencakup materi:
1. Peran & Fungsi Organisasi Advokat2. Kode Etik Advokat
3. Hukum Acara Perdata
-
Apa yang menjadi salah satu fungsi utama organisasi advokat dalam menjamin kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat luas?
A. Menyusun peraturan daerah
B. Menentukan vonis pengadilan
C. Menyediakan bantuan hukum dan pembinaan profesi
D. Menetapkan nilai ganti rugi sengketa -
Mengapa penting bagi organisasi advokat memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan kode etik terhadap anggotanya?
A. Agar dapat menyaingi lembaga peradilan
B. Supaya lebih cepat memenangkan perkara
C. Untuk menjamin advokat bertindak sesuai standar profesionalisme
D. Agar organisasi mendapatkan dana lebih besar -
Siapakah yang berwenang menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Advokat Indonesia?
A. Pengadilan Negeri
B. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat
C. Komisi Yudisial
D. Kementerian Hukum dan HAM -
Dalam konteks profesi advokat, mengapa keberadaan satu organisasi advokat yang independen sangat penting?
A. Supaya advokat bebas dari pajak
B. Untuk menjaga integritas profesi dan kualitas pelayanan hukum
C. Agar dapat membuat peraturan perundang-undangan
D. Untuk menjadi alat politik negara -
Apa dasar hukum yang mengatur organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi bagi advokat di Indonesia?
A. UU Nomor 5 Tahun 2004
B. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
C. UU Nomor 8 Tahun 1981
D. UU Nomor 48 Tahun 2009 -
Apa konsekuensi bagi advokat yang melanggar kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya?
A. Dikenakan pajak lebih tinggi
B. Dipenjara tanpa proses hukum
C. Dikenai sanksi etika seperti peringatan hingga pemberhentian
D. Dipindah ke daerah lain -
Mengapa advokat wajib menjaga rahasia klien meskipun sudah tidak lagi menjadi kuasanya?
A. Karena bisa dilaporkan ke polisi
B. Agar tidak dimusuhi masyarakat
C. Sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kerahasiaan profesi
D. Karena diperintahkan pengadilan -
Dalam menjalankan tugasnya, advokat dilarang melakukan perbuatan yang merendahkan martabat profesi. Apa contoh perbuatan tersebut?
A. Meminta tanda tangan klien
B. Menjanjikan hasil perkara kepada klien
C. Menolak perkara yang bertentangan hati nurani
D. Menghadiri sidang dengan toga -
Apabila seorang advokat menghadapi konflik kepentingan antara dua kliennya, apa yang seharusnya dilakukan?
A. Menyimpan informasi dari salah satu pihak
B. Tetap mendampingi keduanya secara bergantian
C. Mengundurkan diri atau memilih salah satu klien
D. Melaporkan ke polisi -
Dalam konteks Kode Etik Advokat, bagaimana seharusnya seorang advokat memperlakukan rekan sejawatnya dalam menjalankan profesi?
A. Dianggap sebagai pesaing bisnis
B. Dihormati dan dihargai sebagai sesama profesional hukum
C. Dipantau aktivitasnya
D. Dihindari dalam perkara serupa -
Apa yang membedakan gugatan perdata dari laporan pidana dalam sistem hukum Indonesia?
A. Gugatan perdata disidangkan di Mahkamah Konstitusi
B. Gugatan perdata diajukan untuk menyelesaikan sengketa hak antara pihak privat
C. Gugatan perdata hanya boleh dilakukan oleh jaksa
D. Gugatan perdata diselesaikan oleh polisi -
Siapa yang disebut sebagai penggugat dalam perkara perdata?
A. Tergugat
B. Hakim
C. Pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan
D. Jaksa penuntut umum -
Apa arti dari asas audi et alteram partem dalam hukum acara perdata?
A. Tidak perlu menghadirkan saksi
B. Hak setiap pihak untuk didengar keterangannya di pengadilan
C. Pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran tergugat
D. Putusan langsung tanpa proses persidangan -
Dalam hukum acara perdata, apa yang menjadi dasar dimulainya proses persidangan?
A. Adanya bukti dari polisi
B. Diajukannya surat gugatan oleh penggugat ke pengadilan
C. Perintah dari kejaksaan
D. Surat keputusan dari pemerintah -
Dalam konteks pembuktian dalam perkara perdata, siapa yang dibebani kewajiban pembuktian atas dalil-dalilnya?
A. Tergugat
B. Hakim
C. Pihak yang mendalilkan
D. Polisi -
Dalam proses perdata, apakah yang dimaksud dengan rekonvensi?
A. Banding atas putusan hakim
B. Gugatan balik oleh tergugat terhadap penggugat
C. Penolakan bukti oleh pengadilan
D. Mediasi sebelum sidang -
Apa fungsi dari proses mediasi dalam perkara perdata di pengadilan?
A. Menghindari kehadiran para pihak
B. Mempercepat vonis hakim
C. Memberi kesempatan para pihak menyelesaikan sengketa secara damai
D. Mengganti sidang pembuktian -
Mengapa dalam perkara perdata dikenal asas beban pembuktian?
A. Agar hakim dapat langsung memutus
B. Untuk memberi beban kepada tergugat
C. Karena dalam sengketa perdata, pembuktian menentukan siapa yang benar
D. Karena bukti disediakan oleh pengadilan -
Dalam perkara perdata, siapa yang menetapkan jadwal sidang dan memimpin jalannya sidang?
A. Jaksa
B. Hakim Ketua Majelis
C. Pengacara penggugat
D. Panitera pengadilan -
Apa tujuan diajukannya gugatan perdata ke pengadilan?
A. Meminta pengadilan menetapkan tersangka
B. Menjatuhkan hukuman penjara
C. Meminta perlindungan hukum atas hak yang dilanggar
D. Mempercepat sidang pidana -
Dalam proses perdata, jika tergugat tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara sah, apa konsekuensinya?
A. Perkara dihentikan
B. Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan dapat diputus secara verstek
C. Tergugat dianggap menang
D. Proses beralih ke pidana -
Apabila suatu putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, apa arti dari hal tersebut?
A. Putusan tersebut sudah bisa dinegosiasikan
B. Putusan itu tidak dapat diajukan upaya hukum biasa lagi
C. Putusan hanya berlaku 1 tahun
D. Putusan bisa digugat ulang di kepolisian -
Apa peran panitera dalam perkara perdata di pengadilan negeri?
A. Menggantikan hakim jika berhalangan
B. Mencatat jalannya persidangan dan membantu administrasi perkara
C. Menyampaikan tuntutan kepada tergugat
D. Memberikan opini hukum atas putusan -
Dalam perkara perdata, apakah yang dimaksud dengan gugatan wanprestasi?
A. Gugatan karena kerugian lingkungan
B. Gugatan karena pihak tergugat ingkar janji atau tidak melaksanakan kewajibannya
C. Gugatan mengenai kepemilikan tanah negara
D. Gugatan mengenai perkara pidana ringan -
Apabila kedua belah pihak menyatakan tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama, langkah hukum apa yang dapat mereka tempuh?
A. Permohonan grasi
B. Upaya hukum banding ke pengadilan tinggi
C. Mengadu ke Ombudsman
D. Lapor ke Komnas HAM -
Dalam hukum acara perdata, apa yang dimaksud dengan putusan declaratoir?
A. Putusan berupa pidana penjara
B. Putusan yang bersifat administratif
C. Putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan hukum
D. Putusan untuk membebankan denda -
Dalam praktik, apakah bentuk umum dari gugatan dalam perkara perdata?
A. Laporan lisan kepada polisi
B. Surat tertulis berisi uraian peristiwa dan tuntutan hukum
C. Nota keberatan dalam musyawarah
D. Petisi daring melalui internet -
Dalam penyelesaian perkara perdata, apakah hakim boleh mengusulkan perdamaian meskipun tidak diminta para pihak?
A. Tidak boleh karena bukan kewenangan
B. Boleh sebagai bentuk penerapan asas penyelesaian sengketa damai
C. Hanya jika diminta jaksa
D. Jika ada permintaan dari pengacara -
Dalam hukum acara perdata, apakah yang dimaksud dengan bukti tertulis?
A. Hasil rekaman audio
B. Dokumen yang memuat informasi yang diajukan di persidangan
C. Pengakuan lisan di luar sidang
D. Bukti dari media sosial -
Dalam perkara perdata, apabila penggugat mencabut gugatannya sebelum ada jawaban dari tergugat, apa akibat hukumnya?
A. Tetap dilanjutkan oleh hakim
B. Perkara dianggap gugur dan tidak dilanjutkan
C. Hakim langsung menjatuhkan putusan
D. Perkara pindah ke pidana
Berikut lanjutan soal Ujian Profesi Advokat (UPA) 2025-2026 nomor 31–60, mencakup materi:
4. Hukum Acara Pidana5. Hukum Acara Perdata Agama
6. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial
-
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, proses penyidikan merupakan tahap penting untuk mengumpulkan bukti yang dilakukan oleh siapa?
A. Advokat
B. Hakim
C. Penyidik Polri atau PPNS yang berwenang
D. Jaksa Agung -
Apa tujuan utama dari tahap prapenuntutan dalam proses hukum pidana?
A. Untuk mempercepat proses persidangan
B. Untuk menilai apakah berkas perkara layak untuk diajukan ke pengadilan
C. Untuk menangkap tersangka secara cepat
D. Untuk menjamin hak korban ke pengadilan -
Siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana menurut KUHAP?
A. Polisi
B. Jaksa Penuntut Umum
C. Hakim Ketua
D. Ketua Pengadilan -
Dalam hukum acara pidana, apakah fungsi dari surat dakwaan?
A. Surat izin penyitaan
B. Surat yang memuat uraian perbuatan terdakwa dan pasal yang dilanggar
C. Surat gugatan perdata
D. Surat keterangan dokter -
Pada tahap manakah seorang terdakwa diberi kesempatan untuk membela diri dalam sistem peradilan pidana?
A. Saat penahanan
B. Pada saat persidangan di hadapan hakim
C. Setelah putusan
D. Sebelum penyidikan -
Apa yang dimaksud dengan asas “in dubio pro reo” dalam hukum pidana?
A. Jika ada keraguan, terdakwa wajib dihukum
B. Terdakwa harus memberi bukti tak bersalah
C. Dalam hal keraguan, putusan harus menguntungkan terdakwa
D. Tersangka tidak boleh didampingi advokat -
Siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penahanan selama proses peradilan pidana berlangsung?
A. Jaksa Agung
B. Hakim yang memeriksa perkara
C. Polisi lalu lintas
D. Panitera pengadilan -
Dalam hukum acara pidana, apakah arti dari upaya hukum kasasi?
A. Keberatan dari jaksa terhadap putusan hakim
B. Permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menilai penerapan hukum pada putusan pengadilan tingkat sebelumnya
C. Gugatan baru yang diajukan terdakwa
D. Upaya banding kepada pengadilan tinggi -
Dalam proses penyidikan, siapakah yang wajib diberitahukan oleh penyidik jika seseorang ditangkap?
A. Gubernur setempat
B. Keluarga atau kerabat terdekat dari tersangka
C. Ketua DPR
D. Presiden -
Dalam sistem KUHAP, berapa lama waktu maksimum penahanan pada tahap penyidikan untuk tindak pidana biasa?
A. 60 hari
B. 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari oleh penuntut umum
C. 90 hari
D. 14 hari dan tidak bisa diperpanjang -
Dalam Peradilan Agama, apakah yang menjadi objek perkara utama yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama?
A. Sengketa bisnis antar negara
B. Sengketa di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah antara sesama Muslim
C. Sengketa pajak
D. Gugatan niaga -
Siapa yang berhak mengajukan gugatan cerai talak dalam Peradilan Agama?
A. Anak
B. Suami sebagai pihak pemohon
C. Saudara kandung
D. Penghulu KUA -
Dalam hukum acara Perdata Agama, apa fungsi dari sidang mediasi yang diwajibkan oleh pengadilan?
A. Mewajibkan istri tunduk kepada suami
B. Mengganti biaya perkara
C. Memberi kesempatan bagi para pihak untuk berdamai sebelum perkara diperiksa lebih lanjut
D. Menentukan hakim ketua -
Dalam perceraian Islam, istilah ‘ba’in sughra’ merujuk pada apa?
A. Talak ketiga
B. Talak satu atau dua yang tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad baru
C. Talak yang tidak sah
D. Talak karena perselingkuhan -
Dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, sistem hukum apa yang digunakan?
A. Waris adat
B. Waris sipil
C. Waris Islam
D. Waris internasional -
Dalam perkara warisan, jika salah satu ahli waris non-Muslim, apakah Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara tersebut?
A. Ya, karena semua perkara waris diperiksa
B. Tidak, karena perkara beralih ke Pengadilan Negeri
C. Tidak, karena salah satu pihak tidak beragama Islam
D. Ya, jika disetujui majelis -
Dalam konteks Peradilan Agama, apa pengertian dari itsbat nikah?
A. Talak lisan
B. Penetapan nikah oleh pengadilan atas pernikahan yang belum tercatat resmi
C. Cerai sepihak
D. Pernikahan secara paksa -
Apa kewajiban majelis hakim dalam perkara cerai gugat sebelum memutus?
A. Memerintahkan eksekusi rumah
B. Menganjurkan perdamaian antara suami dan istri
C. Memisahkan anak dari orang tua
D. Memeriksa harta bersama -
Dalam perkara harta bersama (gono-gini), pada tahap mana pemeriksaan dilakukan?
A. Sebelum mediasi
B. Setelah talak selesai
C. Setelah perceraian diputus dan diajukan sebagai gugatan terpisah atau dalam satu gugatan
D. Sebelum ada gugatan cerai -
Apa saja yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006?
A. Sengketa warisan adat
B. Sengketa dalam bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah antara Muslim
C. Perkara pidana agama
D. Perceraian antar agama -
Apa yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Hubungan Industrial di Indonesia?
A. KUHAP
B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
C. UU Perkawinan
D. UU Advokat -
Perselisihan hubungan industrial yang dapat diajukan ke pengadilan meliputi jenis perselisihan apa saja?
A. Perpajakan dan perdagangan
B. Hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat pekerja
C. Properti dan ganti rugi
D. Sengketa lingkungan dan kontrak bisnis -
Di mana proses awal penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus dilakukan sebelum ke pengadilan?
A. Kepolisian
B. Perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha
C. Ombudsman
D. Kantor camat -
Jika perundingan bipartit gagal, apa langkah berikutnya sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan?
A. Lapor ke jaksa
B. Mediasi di Dinas Tenaga Kerja
C. Audiensi dengan DPR
D. Permohonan ke Mahkamah Agung -
Apa yang menjadi dasar kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial dalam menerima perkara?
A. Tempat tinggal pengusaha
B. Tempat kerja terdahulu
C. Tempat hubungan kerja berlangsung atau terakhir dilakukan
D. Tempat tinggal kuasa hukum -
Dalam perkara hubungan industrial, siapa saja yang dapat mengajukan gugatan?
A. Keluarga pekerja
B. Pekerja, pengusaha, atau serikat pekerja/buruh
C. Jaksa dan hakim
D. LSM dan notaris -
Dalam praktik penyelesaian perselisihan PHK, apakah pekerja harus selalu menunggu surat keputusan PHK tertulis?
A. Tidak perlu karena otomatis
B. Ya, karena tanpa surat resmi maka belum sah dilakukan pemutusan
C. Tidak jika ada saksi
D. Hanya jika pengusaha mau -
Apa tujuan utama keberadaan peradilan hubungan industrial?
A. Menekan upah buruh
B. Menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan secara adil dan cepat
C. Mengatur perdagangan ekspor
D. Mewakili Kementerian Ketenagakerjaan -
Jika majelis hakim menemukan pelanggaran hukum dalam proses PHK, apa yang dapat diputuskan?
A. PHK tetap dilakukan
B. PHK dibatalkan dan pekerja dapat dipekerjakan kembali atau diberi kompensasi
C. Perkara langsung dihentikan
D. PHK diserahkan ke camat -
Dalam konteks hubungan industrial, apa arti dari upah proses?
A. Uang makan pekerja
B. Gaji bulanan biasa
C. Upah yang dibayarkan kepada pekerja selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung
D. Bonus tahunan dari pengusaha
Berikut lanjutan soal Ujian Profesi Advokat (UPA) 2025-2026 nomor 61–90, mencakup:
7. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)8. Soal integratif lintas materi sebelumnya (kode etik, acara perdata, pidana, agama, hubungan industrial)
-
Apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986?
A. Keputusan pengadilan yang bersifat administratif
B. Surat panggilan terhadap saksi
C. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final
D. Peraturan perundang-undangan -
Siapakah yang berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa administrasi antara warga negara dan badan pemerintahan?
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
C. Pengadilan Tinggi
D. Ombudsman Republik Indonesia -
Dalam sengketa TUN, apa arti dari asas “contradictoir delicti”?
A. Hak pemerintah untuk menang
B. Peninjauan kembali wajib
C. Prinsip bahwa pihak yang dirugikan berhak mengajukan keberatan
D. Hak presiden untuk campur tangan -
Dalam perkara TUN, jangka waktu untuk mengajukan gugatan ke PTUN sejak diterimanya keputusan TUN adalah berapa lama?
A. 14 hari
B. 90 hari kalender
C. 180 hari
D. 7 hari kerja -
Dalam hukum acara PTUN, apakah langkah pertama yang dilakukan sebelum pengajuan gugatan?
A. Penahanan termohon
B. Pengajuan kasasi terlebih dahulu
C. Mengajukan keberatan administratif jika diatur oleh UU khusus
D. Laporan ke DPRD -
Apa ciri pokok dari objek perkara dalam hukum acara TUN dibandingkan dengan perdata atau pidana?
A. Menyangkut tindak pidana berat
B. Menyangkut keputusan pejabat administratif yang merugikan hak subjek hukum perdata
C. Berkaitan dengan hubungan industrial
D. Menyangkut hukum pidana anak -
Dalam pengajuan gugatan TUN, siapakah yang disebut sebagai tergugat?
A. Penggugat sebelumnya
B. Badan atau pejabat TUN yang menerbitkan keputusan
C. Advokat penggugat
D. Mahkamah Konstitusi -
Apakah jenis putusan dalam PTUN yang hanya menyatakan bahwa keputusan TUN batal demi hukum?
A. Putusan declaratoir
B. Putusan pembatalan
C. Putusan penguatan
D. Putusan prodeo -
Apa arti dari upaya hukum banding dalam hukum acara TUN?
A. Permohonan ke DPR
B. Permohonan ke Pengadilan Tinggi TUN untuk menilai ulang putusan PTUN tingkat pertama
C. Laporan ke polisi
D. Laporan ke Komnas HAM -
Jika pihak penggugat dalam perkara TUN tidak hadir dua kali berturut-turut dalam persidangan, apa yang akan terjadi?
A. Perkara langsung dimenangkan
B. Gugatan dianggap dicabut dan tidak diperiksa lebih lanjut
C. Tergugat dinyatakan menang
D. Perkara dipindahkan ke Mahkamah Agung -
Dalam perkara lintas yurisdiksi, jika seseorang menggugat keputusan pemutusan hubungan kerja oleh instansi pemerintahan, ke pengadilan mana gugatan diajukan?
A. Pengadilan Perdata
B. Pengadilan Tata Usaha Negara jika PHK dilakukan oleh pejabat administratif
C. Pengadilan Agama
D. Komisi Yudisial -
Apa yang dimaksud dengan eksepsi dalam proses peradilan pidana maupun perdata?
A. Permohonan grasi
B. Keberatan hukum atas kompetensi atau aspek formal dari gugatan atau dakwaan
C. Pengakuan terdakwa
D. Permintaan mediasi -
Dalam konteks hubungan industrial, kapan seorang advokat dapat menjadi kuasa dari serikat pekerja?
A. Jika disewa oleh perusahaan
B. Jika mendapat surat kuasa tertulis dari serikat tersebut
C. Jika didaftarkan ke Disnaker
D. Jika bersertifikat notaris -
Dalam hukum acara perdata, pengajuan bukti surat dilakukan pada tahap apa?
A. Pemeriksaan saksi
B. Setelah pembacaan gugatan dan jawaban dalam tahap pembuktian
C. Sebelum mediasi
D. Setelah eksekusi -
Siapa yang bertanggung jawab menjaga netralitas dan keadilan selama proses mediasi perdata di pengadilan?
A. Panitera
B. Mediator yang telah tersertifikasi oleh Mahkamah Agung
C. Hakim ketua
D. Pihak penggugat -
Dalam persidangan pidana, apa peran pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa?
A. Menuntut terdakwa
B. Memberikan pembelaan atas tuduhan yang dikenakan kepada terdakwa
C. Menyatakan pengunduran diri
D. Memberi sanksi -
Bagaimana posisi advokat dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP?
A. Pihak penuntut
B. Pihak pembela yang berwenang mendampingi tersangka/terdakwa sejak penyidikan
C. Saksi ahli
D. Petugas pengadilan -
Dalam Kode Etik Advokat Indonesia, apa prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam menangani perkara?
A. Kepentingan organisasi
B. Kepentingan hukum dan keadilan klien tanpa melanggar hukum dan etika
C. Keinginan pribadi advokat
D. Tuntutan penyidik -
Dalam hubungan kerja antara advokat dan klien, apa pentingnya surat kuasa khusus?
A. Sebagai simbol kehormatan
B. Agar advokat bisa mewakili di luar pengadilan
C. Sebagai dasar hukum untuk mewakili klien di pengadilan dalam perkara tertentu
D. Agar honor bisa dinaikkan -
Dalam perkara perceraian di Peradilan Agama, bagaimana prosedur hukum jika istri menggugat cerai?
A. Harus ada izin pengadilan negeri
B. Istri dapat mengajukan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama
C. Harus disetujui suami
D. Hanya bisa dilakukan oleh wali -
Apa fungsi dari legal opinion yang dibuat oleh seorang advokat?
A. Menjadi akta otentik
B. Menjadi surat gugatan
C. Memberikan pandangan hukum atas permasalahan tertentu bagi klien secara profesional
D. Menentukan putusan hakim -
Dalam hukum acara pidana, siapakah yang menyampaikan replik dan duplik dalam persidangan?
A. Saksi ahli dan panitera
B. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa secara bergantian
C. Ketua majelis hakim
D. Pihak ketiga -
Dalam peradilan hubungan industrial, jika terjadi perselisihan kepentingan, apa tujuan utama proses mediasi?
A. Menetapkan PHK sepihak
B. Mencapai kesepakatan antara pihak pengusaha dan pekerja tanpa proses pengadilan
C. Menentukan gaji baru
D. Menyerahkan pada jaksa -
Dalam sengketa kepegawaian aparatur sipil negara (ASN), ke mana gugatan harus diajukan?
A. Pengadilan Negeri
B. Pengadilan Tata Usaha Negara
C. Komnas HAM
D. Arbitrase internasional -
Jika seorang advokat terbukti melanggar kode etik berat, siapa yang berwenang memberikan sanksi?
A. Jaksa Agung
B. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat
C. Mahkamah Konstitusi
D. Komnas HAM -
Apa arti prinsip "officium nobile" dalam profesi advokat?
A. Profesi yang hanya diisi oleh orang kaya
B. Profesi mulia yang mengabdi pada penegakan hukum dan keadilan
C. Profesi yang berafiliasi dengan aparat
D. Jabatan politis dalam lembaga -
Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, bagaimana seharusnya hakim memperlakukan terdakwa?
A. Seperti saksi biasa
B. Dengan kecurigaan tinggi
C. Sebagai subjek hukum yang dijamin hak-haknya secara adil dan imparsial
D. Sebagai lawan jaksa -
Dalam hal persidangan berlangsung tanpa kehadiran advokat, apa hak terdakwa menurut KUHAP?
A. Tidak memiliki hak lain
B. Berhak didampingi penasihat hukum dan dapat disediakan negara jika tidak mampu
C. Harus menunggu persidangan lain
D. Tidak bisa mengajukan bukti -
Dalam sengketa kepegawaian yang objeknya berupa SK pemberhentian dari pejabat struktural, apa syarat gugatannya?
A. Harus disetujui Presiden
B. Diajukan ke PTUN dalam waktu 90 hari sejak SK diterima
C. Melalui Mahkamah Partai
D. Tidak bisa digugat -
Dalam praktik litigasi, mengapa penting bagi advokat memahami seluruh hukum acara dari berbagai jenis peradilan?
A. Supaya bisa menghindari pajak
B. Agar bisa memilih perkara yang menguntungkan
C. Untuk memastikan setiap langkah hukum sesuai prosedur dan menjamin perlindungan klien
D. Supaya bisa menggantikan jaksa
Berikut lanjutan soal Ujian Profesi Advokat (UPA) 2025 nomor 91–120, mencakup topik:
8. Simulasi Dokumen Hukum9. Legal Opinion (Pendapat Hukum)
10. Legal Audit & Due Diligence
-
Dalam praktik advokat, dokumen yang pertama kali dibuat untuk mewakili klien di pengadilan adalah apa?
A. Surat dakwaan
B. Surat kuasa khusus
C. Surat panggilan
D. Akta pendirian -
Apa tujuan utama dari membuat surat gugatan dalam perkara perdata?
A. Meminta maaf kepada tergugat
B. Menjelaskan dasar hukum dan tuntutan penggugat terhadap pelanggaran hak
C. Menyampaikan opini hukum
D. Menyusun nota keberatan -
Dalam surat gugatan perdata, unsur apa yang wajib dicantumkan terkait peristiwa hukum?
A. Daftar aset negara
B. Kronologi peristiwa dan hubungan hukum antara para pihak
C. Nama notaris
D. Referensi kode etik -
Apa istilah yang digunakan untuk surat tanggapan tergugat terhadap gugatan perdata?
A. Replik
B. Pledoi
C. Jawaban
D. Putusan -
Apa fungsi dari dokumen “replik” dalam perkara perdata?
A. Tanggapan hakim
B. Surat perjanjian
C. Tanggapan penggugat atas jawaban tergugat
D. Surat keberatan dari panitera -
Dalam hukum acara pidana, dokumen apa yang menyatakan tuduhan resmi dari jaksa terhadap terdakwa?
A. Legal audit
B. Surat dakwaan
C. Surat kuasa
D. Surat somasi -
Dalam proses hukum, surat yang dibuat oleh advokat untuk memperingatkan pihak lain agar memenuhi kewajibannya disebut apa?
A. Surat gugatan
B. Somasi
C. Legal audit
D. Memorandum of Understanding -
Apa yang membedakan legal opinion dari somasi?
A. Legal opinion selalu diketik tangan
B. Legal opinion hanya dibuat oleh hakim
C. Legal opinion bersifat analisis hukum atas masalah tertentu, somasi bersifat peringatan kepada pihak lain
D. Somasi digunakan untuk pidana berat -
Dalam penyusunan legal opinion, apa komponen terpenting yang harus dimuat untuk mendukung saran hukum yang diberikan?
A. Warna dokumen
B. Dasar hukum yang relevan dan argumentasi logis terhadap masalah
C. Pendapat pribadi advokat
D. Hasil polling masyarakat -
Apakah klien wajib mengikuti saran dari legal opinion yang disusun oleh advokat?
A. Ya, karena bersifat putusan
B. Tidak, karena bersifat kontrak
C. Tidak, karena legal opinion bersifat tidak mengikat namun memberi arahan profesional
D. Ya, karena diatur UU Advokat -
Apa perbedaan utama antara legal opinion dan legal audit?
A. Legal audit berbasis agama
B. Legal audit merupakan evaluasi menyeluruh atas dokumen dan kepatuhan hukum suatu badan hukum, sedangkan legal opinion adalah analisis atas isu spesifik
C. Legal audit bersifat tertutup
D. Legal opinion ditandatangani notaris -
Dalam proses legal audit, apa dokumen utama yang diperiksa untuk melihat kepatuhan pendirian badan usaha?
A. Sertifikat tanah
B. Akta pendirian dan dokumen perizinan
C. Surat panggilan
D. Surat dakwaan -
Apa tujuan utama dari pelaksanaan legal audit terhadap suatu perusahaan?
A. Menentukan penghasilan direksi
B. Memastikan perusahaan telah memenuhi kewajiban hukum dan tidak menghadapi risiko hukum tersembunyi
C. Menilai kekayaan karyawan
D. Menyiapkan proposal bisnis -
Apa yang dimaksud dengan due diligence dalam konteks transaksi bisnis dan hukum?
A. Pembayaran denda
B. Proses investigasi menyeluruh untuk menilai kondisi hukum, keuangan, dan komersial dari suatu entitas sebelum transaksi
C. Penunjukan pengacara tetap
D. Surat pengunduran diri -
Dalam due diligence, aspek hukum apa saja yang umumnya diperiksa oleh tim hukum?
A. Hanya akta notaris
B. Legalitas pendirian, kontrak penting, izin usaha, kepemilikan aset, dan potensi sengketa
C. Sertifikat vaksin
D. Daftar alumni direksi -
Apa perbedaan antara legal due diligence dan financial due diligence?
A. Tidak ada perbedaan
B. Legal due diligence fokus pada aspek hukum, sedangkan financial due diligence fokus pada kondisi keuangan dan laporan keuangan
C. Legal due diligence dilakukan oleh notaris
D. Financial due diligence bersifat sukarela -
Dalam transaksi akuisisi, kapan sebaiknya legal due diligence dilakukan?
A. Setelah kontrak ditandatangani
B. Sebelum transaksi untuk menghindari risiko hukum yang tersembunyi
C. Saat proses sidang
D. Setelah gugatan diajukan -
Apa manfaat laporan hasil legal due diligence bagi calon investor?
A. Menentukan strategi pemasaran
B. Memberikan gambaran risiko hukum dan membantu pengambilan keputusan investasi
C. Menilai kelayakan bangunan
D. Menyusun struktur gaji -
Apa kewajiban advokat saat menyusun laporan legal audit bagi klien korporasi?
A. Mengikuti arahan direktur
B. Memberikan laporan objektif, independen, dan berdasarkan dokumen hukum yang sah
C. Menyembunyikan temuan yang buruk
D. Memastikan pendapatan perusahaan -
Dokumen apa yang menjadi bukti bahwa seorang advokat diberi wewenang hukum oleh badan hukum klien dalam proses due diligence?
A. Surat dakwaan
B. Surat kuasa perusahaan
C. Nota pembelaan
D. Surat edaran -
Jika dalam legal audit ditemukan perusahaan tidak memiliki izin lingkungan padahal diwajibkan, apa risiko hukumnya?
A. Tidak ada, karena bisa menyusul
B. Perusahaan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, bahkan pidana
C. Sanksi hanya berlaku untuk notaris
D. Harus diselesaikan melalui arbitrase -
Dalam menyusun opini hukum, mengapa penting mencantumkan norma hukum yang relevan?
A. Agar tampak tebal
B. Supaya opini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan profesional
C. Untuk memperpanjang dokumen
D. Supaya dikutip di media -
Apa prinsip utama yang harus dipegang dalam melakukan pemeriksaan dokumen dalam due diligence?
A. Efisiensi biaya
B. Meminta izin direksi
C. Kerahasiaan, objektivitas, dan kepatuhan terhadap standar hukum
D. Kemampuan negosiasi -
Dalam praktik advokat, apakah legal audit hanya dilakukan dalam perkara pidana?
A. Ya, jika diminta polisi
B. Tidak, legal audit juga dilakukan dalam transaksi bisnis, akuisisi, dan compliance korporasi
C. Hanya untuk hukum perdata
D. Tidak, karena dilakukan oleh akuntan -
Apa alasan advokat perlu memeriksa kontrak-kontrak penting dalam proses legal audit perusahaan?
A. Untuk menilai siapa yang menandatangani
B. Agar bisa menjadi direksi
C. Untuk memastikan tidak ada klausul yang melanggar hukum atau membahayakan perusahaan
D. Untuk menilai performa manajer -
Apa dokumen hukum yang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan telah berdiri secara sah menurut hukum Indonesia?
A. KTP pendiri
B. NPWP perusahaan
C. Akta pendirian yang disahkan oleh Kemenkumham
D. Sertifikat vaksinasi -
Apa dokumen hukum yang menunjukkan kewenangan direksi menandatangani perjanjian?
A. Surat dakwaan
B. Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS
C. Surat kuasa dari advokat
D. Sertifikat ISO -
Dalam legal opinion, apa yang harus dijelaskan secara eksplisit terkait status hukum suatu tindakan?
A. Nilai nominalnya
B. Apakah tindakan tersebut sah menurut hukum positif dan apa risikonya
C. Apakah disukai masyarakat
D. Apakah menguntungkan media -
Apakah seorang advokat dapat dimintai pertanggungjawaban jika memberikan legal opinion yang tidak profesional dan menyesatkan?
A. Tidak, karena bersifat opini
B. Ya, karena advokat bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan secara profesional dan etis
C. Tidak, jika disetujui klien
D. Hanya jika disetujui jaksa -
Dalam penyusunan dokumen hukum, mengapa penting menjaga format dan struktur yang baku?
A. Supaya mudah difotokopi
B. Agar dokumen mudah dipahami, sah secara hukum, dan diakui dalam praktik pengadilan maupun transaksi hukum
C. Untuk memperbanyak halaman
D. Agar kelihatan profesional tanpa isi
Berikut lanjutan soal Ujian Profesi Advokat (UPA) 2025 nomor 121–150, mencakup topik:
11. Uji Kasus Hukum (Simulasi Perkara)12. Etika Profesi Advokat: Konflik Kepentingan & Perikatan Profesional
13. Soal Integratif Litigasi dan Non-Litigasi
-
Seorang advokat diminta oleh sebuah perusahaan untuk menandatangani perjanjian kerja sama dagang internasional. Namun, advokat mengetahui bahwa pihak lawan dalam kontrak tersebut adalah klien lamanya yang pernah didampinginya dalam sengketa serupa. Apa sebaiknya tindakan advokat tersebut?
A. Menerima pekerjaan baru demi keuntungan lebih besar
B. Menghubungi pihak lawan agar tidak keberatan
C. Menolak pekerjaan tersebut karena terdapat konflik kepentingan
D. Menerima asal tidak membocorkan informasi -
Dalam perkara pidana, klien Anda mengaku bersalah di luar persidangan dan meminta Anda menyampaikan fakta yang berbeda di hadapan hakim. Apa yang seharusnya dilakukan oleh advokat?
A. Menyampaikan sesuai permintaan klien
B. Menolak untuk menyampaikan keterangan palsu karena melanggar kode etik dan hukum
C. Menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa
D. Melaporkan klien ke polisi -
Dalam praktik profesional, apakah advokat boleh menjanjikan kemenangan dalam perkara kepada klien sebagai syarat kontrak jasa hukum?
A. Boleh jika yakin
B. Tidak boleh karena melanggar etika dan tidak sesuai prinsip kehati-hatian hukum
C. Boleh jika ada bukti kuat
D. Hanya boleh dalam perkara perdata -
Seorang advokat menerima kuasa dari dua pihak yang bersengketa dalam waktu berbeda atas objek yang sama. Apa prinsip etika yang dilanggar?
A. Integritas pribadi
B. Prinsip independensi dan larangan konflik kepentingan
C. Kepatuhan perpajakan
D. Kecepatan kerja -
Jika seorang advokat telah berakhir masa kuasanya dan klien menunjuk advokat lain, apa tindakan yang benar secara etika?
A. Melanjutkan proses agar tidak terganggu
B. Menyerahkan semua dokumen perkara kepada klien atau kuasa barunya tanpa menahan
C. Meminta imbalan lebih dahulu
D. Menolak karena merasa difitnah -
Seorang advokat memegang perkara perdata dalam waktu bersamaan juga menjadi konsultan tetap lawan perkaranya. Bagaimana posisi etikanya?
A. Tidak ada masalah jika klien tidak tahu
B. Bertentangan dengan kode etik karena terjadi benturan kepentingan
C. Diperbolehkan oleh UU
D. Sah jika mediasi berhasil -
Dalam kode etik advokat, apakah boleh menerima fee berdasarkan hasil (success fee)?
A. Dilarang sama sekali
B. Hanya untuk perkara pidana
C. Boleh sepanjang disepakati di awal secara tertulis dan tidak menjanjikan kemenangan
D. Boleh jika pihak lawan setuju -
Dalam suatu persidangan, seorang advokat menolak perintah hakim untuk membocorkan percakapan dengan kliennya. Apakah tindakan ini sah?
A. Tidak sah karena perintah hakim bersifat mutlak
B. Sah karena advokat memiliki hak imunitas atas kerahasiaan klien
C. Harus dilaporkan ke MA
D. Sah jika disetujui jaksa -
Klien meminta advokat menunda sidang tanpa alasan hukum yang sah. Apa sikap profesional advokat?
A. Mengikuti keinginan demi kepuasan klien
B. Menjelaskan risiko hukum dan menolak jika tidak sesuai hukum acara
C. Mengalihkan kepada pengacara magang
D. Mengundurkan diri dari perkara -
Apabila advokat menerima informasi yang dapat merugikan kliennya namun belum dibuka di persidangan, apakah ia wajib menyampaikannya?
A. Wajib demi keadilan
B. Tidak wajib jika informasi tersebut merupakan bagian dari strategi pembelaan yang sah
C. Wajib lapor ke jaksa
D. Harus disampaikan kepada media -
Seorang advokat sedang menjalankan due diligence untuk pembelian aset oleh investor asing dan menemukan ketidaksesuaian izin lokasi. Apa tindakan yang benar?
A. Menyembunyikan agar transaksi berjalan lancar
B. Menunggu arahan pembeli
C. Menyampaikan temuan tersebut secara objektif dalam laporan hukum
D. Menghubungi pejabat daerah -
Advokat ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk perusahaan A dalam kasus wanprestasi. Ia pernah menjadi direktur perusahaan A sebelumnya. Apa konsekuensi etikanya?
A. Tidak masalah
B. Harus berhati-hati terhadap potensi konflik kepentingan dan transparan terhadap semua pihak
C. Dapat menggunakan informasi terdahulu untuk keuntungan
D. Wajib menangani karena mantan pejabat -
Dalam suatu pertemuan dengan calon klien, advokat diminta menilai kekuatan hukum perkara tanpa melihat dokumen apapun. Apa sikap profesional?
A. Memberikan opini berdasarkan intuisi
B. Menunda pendapat hukum sampai dokumen diperoleh dan dipelajari
C. Menolak klien
D. Minta pembayaran dulu -
Dalam kontrak jasa hukum, apakah boleh mencantumkan klausul yang memberikan hak mutlak kepada advokat untuk mengakhiri kontrak tanpa alasan?
A. Diperbolehkan
B. Tidak diatur dalam hukum
C. Tidak etis dan harus berdasarkan alasan profesional yang sah
D. Wajib ada dalam setiap kontrak -
Apa tanggung jawab advokat terhadap dokumen yang ia susun dan ditandatangani klien dalam konteks profesional?
A. Tidak ada, karena tanggung jawab pada klien
B. Bertanggung jawab secara moral dan profesional atas keabsahan dan kejelasan hukum dokumen tersebut
C. Hanya bertanggung jawab jika dibayar
D. Bertanggung jawab jika diminta notaris -
Dalam penyelesaian sengketa bisnis, klien menginginkan penyelesaian di luar pengadilan. Apa saran advokat yang paling profesional?
A. Memaksakan litigasi
B. Menunda perkara
C. Menjelaskan pilihan ADR seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase beserta kelebihan dan kekurangannya
D. Menyerahkannya ke notaris -
Apabila advokat mengetahui bahwa kuasa hukumnya sedang digunakan untuk tindakan penipuan, apa yang harus dilakukan?
A. Mengabaikannya
B. Mengikuti demi kepentingan klien
C. Mengundurkan diri dari perkara dan melaporkan jika perlu ke organisasi advokat
D. Menunggu hakim yang menemukan -
Apa alasan penting bagi seorang advokat untuk membuat berita acara serah terima dokumen dengan kliennya?
A. Formalitas belaka
B. Bukti administrasi untuk menghindari sengketa di kemudian hari terkait dokumen asli
C. Untuk meningkatkan biaya jasa
D. Agar bisa dipublikasikan -
Seorang advokat ditunjuk oleh pengadilan untuk mendampingi tersangka yang tidak mampu. Apa sifat hukum dari penunjukan tersebut?
A. Opsional
B. Wajib dijalankan sebagai bentuk pengabdian profesi dan perintah undang-undang
C. Bergantung pada organisasi advokat
D. Boleh dialihkan -
Advokat menerima honorarium yang disepakati dalam kontrak, namun kemudian ingin meminta tambahan tanpa perubahan beban kerja. Apa tindakan yang tepat?
A. Menagih langsung
B. Mengajukan somasi
C. Tidak etis untuk meminta tambahan tanpa kesepakatan baru
D. Memotong jasa klien -
Klien memberikan dokumen yang diragukan keasliannya. Apa sikap profesional advokat?
A. Menggunakannya asal belum ketahuan
B. Menolak menggunakannya dan menyarankan klarifikasi atau verifikasi dokumen terlebih dahulu
C. Menyimpan untuk sidang
D. Mengalihkannya ke ahli waris -
Seorang advokat aktif membuat konten media sosial berisi isi persidangan dan strategi klien. Apakah ini diperbolehkan?
A. Boleh sebagai promosi
B. Tidak ada aturannya
C. Tidak etis karena melanggar kerahasiaan dan integritas profesi
D. Boleh jika klien setuju -
Dalam perikatan jasa hukum, apa arti "best effort" yang biasa tercantum dalam klausul kerja sama?
A. Harus menang
B. Advokat akan berusaha maksimal tanpa menjanjikan hasil tertentu
C. Menjamin tidak kalah
D. Menjamin kesepakatan -
Apakah diperbolehkan bagi seorang advokat mempublikasikan dokumen hukum klien untuk tujuan akademik?
A. Boleh untuk edukasi
B. Tidak apa-apa jika diedit
C. Tidak diperbolehkan kecuali telah mendapat izin tertulis dari klien dan dilakukan dengan anonimisasi
D. Wajib diungkap -
Jika klien menolak membayar jasa setelah perkara selesai, apa langkah profesional advokat?
A. Menyita aset klien
B. Mengajukan somasi dan jika perlu menggugat secara perdata berdasarkan perjanjian jasa hukum
C. Melapor ke polisi
D. Menyerahkan ke media -
Dalam penanganan perkara sensitif, klien meminta advokat menggunakan pendekatan informal ke pejabat hukum. Apa sikap yang sesuai etika?
A. Menyampaikan permintaan
B. Menolak permintaan dan menjelaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan etika
C. Menyimpan sebagai cadangan
D. Meminta pengacara lain yang melakukannya -
Advokat menerima dua perkara berbeda dari dua klien yang bersaing secara komersial. Apa tindakan preventif yang seharusnya dilakukan?
A. Menyerahkan pada junior
B. Menyembunyikan informasi
C. Menolak salah satu perkara atau meminta klien memberikan pernyataan persetujuan tertulis
D. Mempercepat putusan -
Jika advokat ingin menarik diri dari perkara karena ketidakcocokan nilai dengan klien, apa yang harus diperhatikan?
A. Harus langsung menghilang
B. Memberikan pemberitahuan wajar dan tetap menjaga kerahasiaan serta kepentingan hukum klien
C. Menyerahkan ke penggugat
D. Menunggu sidang selanjutnya -
Dalam proses litigasi, klien mendorong advokat menggunakan dokumen hasil sadapan yang tidak sah. Apa sikap hukum yang benar?
A. Menggunakannya untuk pembelaan
B. Menolak karena melanggar hukum dan dapat menjadi pelanggaran pidana
C. Memberi tahu lawan
D. Memberikan kepada wartawan -
Seorang advokat muda ingin mempromosikan dirinya melalui brosur dan media sosial. Apa batasannya menurut etika profesi?
A. Bebas karena era digital
B. Boleh dilakukan asal informasi bersifat faktual, tidak menjanjikan hasil, dan tidak merendahkan profesi
C. Wajib mencantumkan tarif
D. Harus mendapatkan izin dari klien
| KONSULTASI HUKUM GERATIS... |
|
Kantor Hukum ABR & PARTNERS dibawah pimpinan Andi Akbar Muzfa, SH., Membuka Konsultasi Hukum Geratis Buat Para Pencari Keadilan Yang Membutuhkan Pandangan dan Pertimbangan Hukum...
No. HP/WA : 082187566566 Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Sesamanya/Orang Lain... Save Link - Andi AM |
| ✂ Waktunya Belajar... |
Loading Post...
|
.jpg)
