Berita Terkini

Tampilkan postingan dengan label Berita Terkini. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita Terkini. Tampilkan semua postingan

Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden: Apakah Berpotensi Menjadi Tindak Pidana Makar?
Update :

JAKARTA - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia merupakan persoalan hukum serius yang tidak hanya berkaitan dengan perlindungan privasi dan keamanan komunikasi kepala negara, tetapi juga menyentuh aspek kedaulatan negara, stabilitas pemerintahan, serta penegakan hukum pidana dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam negara yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang mengakses, merekam, maupun memperoleh informasi komunikasi pihak lain tanpa legitimasi hukum, terlebih apabila tindakan tersebut menyasar Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dugaan penyadapan tidak semata-mata bertujuan memperoleh informasi pribadi, melainkan diduga berkaitan dengan aktivitas untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, melemahkan kewibawaan Presiden, mengumpulkan informasi strategis negara, atau bahkan menjadi bagian dari rangkaian perencanaan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai batas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyadapan ilegal, khususnya apakah tindakan penyadapan terhadap Presiden dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, atau justru harus terlebih dahulu ditempatkan sebagai tindak pidana tersendiri yang memiliki unsur dan konstruksi hukum berbeda.

Penyadapan Ilegal dan Perlindungan Hukum terhadap Presiden
Penyadapan merupakan tindakan memperoleh informasi atau komunikasi seseorang secara diam-diam melalui perangkat elektronik, jaringan telekomunikasi, maupun sistem komunikasi tertentu, yang dalam pelaksanaannya dapat mencakup penyadapan percakapan telepon, pengambilan pesan elektronik, perekaman komunikasi digital, hingga pengaksesan saluran komunikasi tanpa sepengetahuan pihak yang menjadi sasaran.

Pada prinsipnya, sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan komunikasi setiap orang sebagai bagian dari perlindungan hak pribadi, sehingga tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan batas kewenangan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Ketentuan tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang secara tegas melarang setiap orang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun, sementara Pasal 56 undang-undang yang sama mengatur ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun bagi pihak yang melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian, penyadapan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan hukum dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya, meskipun penentuan pasal yang tepat tetap harus mempertimbangkan metode penyadapan, objek komunikasi yang menjadi sasaran, bentuk perbuatan yang dilakukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan peristiwa tersebut.

Di sisi lain, penting dipahami bahwa hukum Indonesia tidak menempatkan seluruh bentuk penyadapan sebagai tindakan yang dilarang, mengingat dalam keadaan tertentu aparat atau lembaga negara dapat diberikan kewenangan melakukan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum maupun perlindungan keamanan nasional berdasarkan persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara memberikan kewenangan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan penyadapan dalam rangka penyelenggaraan fungsi intelijen negara, dengan tetap memperhatikan ruang lingkup kewenangan, tujuan pelaksanaan, mekanisme perintah, serta persyaratan hukum yang berlaku.

Pasal 31 dan Pasal 32 UU Intelijen Negara mengatur kewenangan dan mekanisme penyadapan tersebut, termasuk persyaratan mengenai perintah Kepala BIN, jangka waktu pelaksanaan, serta penetapan ketua pengadilan negeri untuk penyadapan terhadap sasaran yang telah memiliki bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Oleh karena itu, legalitas penyadapan tidak semata-mata ditentukan oleh identitas pihak yang menjadi sasaran, melainkan harus dinilai berdasarkan kewenangan pihak yang melakukan, tujuan yang hendak dicapai, prosedur yang ditempuh, serta kesesuaian tindakan tersebut dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga penyadapan terhadap Presiden sekalipun harus dianalisis berdasarkan konstruksi hukum yang berlaku.

Apakah Penyadapan terhadap Presiden Dapat Dikategorikan sebagai Makar?
Persoalan yang perlu dianalisis secara lebih mendalam adalah kemungkinan adanya hubungan antara penyadapan ilegal terhadap Presiden dengan tindak pidana makar, mengingat dalam keadaan tertentu pengumpulan informasi secara rahasia dapat menjadi bagian dari persiapan suatu tindakan yang secara langsung ditujukan untuk menyerang Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah.

Dalam hukum pidana Indonesia, makar merupakan tindak pidana yang memiliki karakter khusus karena berkaitan dengan ancaman terhadap eksistensi negara, keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, serta keberlangsungan pemerintahan berdasarkan konstitusi, sehingga penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan seluruh unsur delik yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

KUHP Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mengatur tindak pidana makar dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 196, termasuk ketentuan mengenai makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden serta makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Secara khusus, Pasal 191 KUHP Nasional mengatur bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Sementara itu, Pasal 193 KUHP Nasional mengatur tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, sedangkan terhadap orang yang menjadi pemimpin atau pengatur makar tersebut berlaku ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah definisi makar sebagaimana tercantum dalam Pasal 160 KUHP Nasional, yang pada pokoknya menempatkan makar sebagai niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut, sehingga penentuan adanya tindak pidana makar tidak cukup hanya didasarkan pada dugaan adanya niat, tetapi juga harus memperhatikan keberadaan persiapan nyata yang memiliki hubungan dengan serangan yang dimaksud.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar, karena penyidik tetap harus membuktikan adanya hubungan antara aktivitas penyadapan dengan maksud melakukan serangan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan makar.

Hubungan tersebut, misalnya, dapat terlihat apabila penyadapan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian persiapan untuk membunuh Presiden, merampas kemerdekaannya, membuat Presiden tidak mampu menjalankan fungsi pemerintahan, atau mengumpulkan informasi strategis yang secara nyata digunakan untuk mendukung rencana menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sebaliknya, apabila penyadapan hanya terbukti sebagai tindakan memperoleh informasi komunikasi secara melawan hukum tanpa adanya bukti mengenai maksud dan persiapan untuk melakukan serangan sebagaimana dimaksud dalam KUHP Nasional, maka penerapan ketentuan makar tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan asumsi bahwa objek penyadapan merupakan Presiden Republik Indonesia.

Dengan demikian, penggunaan pasal makar harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana secara konkret agar tidak menimbulkan perluasan penafsiran hukum yang justru bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum.

Penyadapan sebagai Bagian dari Rangkaian Kejahatan terhadap Negara
Meskipun penyadapan ilegal tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai makar, tindakan tersebut tetap berpotensi memiliki implikasi serius terhadap keamanan negara, terutama apabila dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan memperoleh informasi strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, sistem pertahanan, mekanisme pengambilan keputusan negara, maupun pola pengamanan Presiden.

Dalam situasi tertentu, penyadapan dapat menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas pemerintahan, memetakan kelemahan sistem keamanan, mengidentifikasi pola komunikasi pejabat negara, atau memperoleh data yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tindakan pidana yang lebih luas.

Apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti bahwa penyadapan tersebut merupakan bagian dari persiapan tindak pidana makar, aparat penegak hukum perlu mengembangkan penyidikan secara menyeluruh dengan menelusuri hubungan antara pelaku teknis, pihak yang memberikan perintah, pihak yang menyediakan pembiayaan, pihak yang mengoperasikan perangkat penyadapan, serta pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil pengumpulan informasi tersebut.

Pemeriksaan terhadap keseluruhan rangkaian aktivitas itu menjadi penting karena suatu tindak pidana yang melibatkan banyak pihak tidak selalu dilakukan oleh satu orang secara langsung, melainkan dapat melibatkan pembagian peran, koordinasi, penyediaan sarana, maupun dukungan terhadap pelaksanaan suatu rencana kejahatan.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban setiap pihak harus dianalisis berdasarkan bentuk keterlibatannya, baik sebagai pelaku langsung, orang yang turut serta melakukan, pihak yang menyuruh melakukan, maupun pihak yang membantu terjadinya tindak pidana, sepanjang unsur pertanggungjawaban pidana yang relevan dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum.

Namun demikian, hubungan komunikasi, kedekatan dengan pihak tertentu, ataupun keterlibatan seseorang dalam aktivitas pengumpulan informasi yang diduga ilegal tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan dalam makar, karena setiap bentuk pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan, kesalahan, hubungan kausal yang relevan, serta alat bukti yang sah.

Oleh sebab itu, penyelidikan terhadap dugaan penyadapan yang menyasar Presiden harus dilakukan secara objektif, profesional, dan menyeluruh dengan menghindari penggunaan asumsi, spekulasi, maupun kepentingan politik sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana makar.

Pembuktian dan Tantangan Penegakan Hukum
Salah satu tantangan terbesar dalam mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden terletak pada aspek pembuktian, mengingat tindakan tersebut pada umumnya dilakukan secara tersembunyi melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan perangkat elektronik yang memungkinkan pelaku mengakses informasi tanpa meninggalkan jejak yang mudah dikenali.

Dalam praktiknya, penyidik perlu mengidentifikasi keberadaan perangkat penyadapan, mekanisme akses terhadap jaringan komunikasi, rekaman atau salinan percakapan, jejak aktivitas digital, serta pihak yang diduga mengendalikan dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut untuk kepentingan tertentu.

Pengumpulan alat bukti harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dengan memperhatikan relevansi dan keabsahan setiap bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta bukti elektronik yang diperoleh melalui mekanisme yang dibenarkan oleh hukum.

Selain itu, pemeriksaan forensik digital dapat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi jenis perangkat yang digunakan, sumber akses, waktu terjadinya penyadapan, pola komunikasi antarpihak, serta kemungkinan adanya pemindahan atau pengiriman informasi kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap data tersebut.

Pemeriksaan teknis semacam ini juga diperlukan untuk membedakan tindakan pengumpulan informasi yang memiliki dasar kewenangan berdasarkan undang-undang dengan aktivitas penyadapan ilegal atau spionase yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga konstruksi perkara yang dibangun penyidik tidak hanya bertumpu pada dugaan, tetapi memiliki landasan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kehati-hatian dalam proses pembuktian menjadi semakin penting karena perkara yang berkaitan dengan Presiden dan keamanan negara memiliki konsekuensi hukum, politik, serta ketatanegaraan yang sangat besar, sehingga setiap keputusan penegakan hukum harus didasarkan pada fakta yang terverifikasi dan penerapan ketentuan pidana secara tepat.

Di samping itu, aparat penegak hukum juga harus memastikan bahwa penanganan perkara tidak berubah menjadi instrumen untuk membungkam kritik, membatasi kebebasan menyampaikan pendapat, atau mengkriminalisasi pihak yang memiliki pandangan politik berbeda, karena perlindungan terhadap keamanan negara harus tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Negara Hukum Tidak Boleh Mengabaikan Hak Asasi Manusia
Indonesia secara tegas menempatkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga seluruh tindakan penyelenggara negara maupun masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan tidak boleh didasarkan pada kehendak kekuasaan semata.

Perlindungan terhadap Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan pemerintahan, kewibawaan lembaga kepresidenan, serta stabilitas nasional, tetapi kepentingan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan prinsip hak asasi manusia, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, termasuk hak untuk memperoleh rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan, sehingga perlindungan terhadap kerahasiaan komunikasi pada dasarnya merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak pribadi setiap orang.

Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga prinsip tersebut harus berlaku tanpa pengecualian, termasuk ketika seseorang berkedudukan sebagai Presiden maupun ketika seseorang sedang diperiksa dalam perkara yang berkaitan dengan keamanan negara.

Oleh karena itu, apabila dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden terbukti benar, negara memiliki kewajiban untuk mengusut dan menindak perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan tetap harus menjunjung asas legalitas, praduga tidak bersalah, dan pembuktian yang objektif.

Dalam kerangka negara hukum, perlindungan terhadap Presiden tidak boleh dipertentangkan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena keduanya justru merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keberlangsungan pemerintahan yang konstitusional sekaligus memastikan bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum.

Penyadapan Ilegal dan Makar Harus Dibuktikan Secara Terpisah
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden merupakan persoalan hukum yang serius karena tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan komunikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara apabila tindakan tersebut terbukti berkaitan dengan upaya memperoleh informasi strategis untuk mendukung suatu rencana kejahatan terhadap pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, penyadapan tanpa kewenangan yang sah dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya, sedangkan penerapan ketentuan makar dalam KUHP Nasional harus didasarkan pada pembuktian mengenai maksud melakukan serangan dan persiapan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang berlaku.

Dengan demikian, tidak setiap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana makar, karena kedua perbuatan tersebut memiliki konstruksi hukum dan unsur tindak pidana yang berbeda sehingga harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti masing-masing.

Akan tetapi, apabila dalam proses penegakan hukum ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa penyadapan tersebut merupakan bagian dari rangkaian persiapan untuk menyerang Presiden, merampas kemerdekaannya, membuatnya tidak mampu menjalankan pemerintahan, atau menggulingkan pemerintahan yang sah, aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan penerapan ketentuan pidana makar sepanjang seluruh unsur delik yang dipersyaratkan undang-undang dapat dibuktikan.

Pada akhirnya, penegakan hukum terhadap dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden harus mampu menjaga dua kepentingan fundamental secara bersamaan, yakni memberikan perlindungan terhadap keselamatan Presiden dan keamanan negara sekaligus memastikan bahwa setiap orang tetap memperoleh jaminan perlindungan hukum, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sebab, dalam negara hukum yang demokratis, setiap ancaman terhadap negara memang harus ditangani secara tegas dan profesional, tetapi ketegasan tersebut harus selalu berpijak pada ketentuan hukum, pembuktian yang sah, serta prinsip keadilan, bukan semata-mata didasarkan pada dugaan, tekanan politik, ataupun kepentingan kekuasaan. 

Penulis : Andi Akbar Muzfa, S.H.


Read More.. →

Penyadapan Ilegal sebagai Dugaan Permulaan Tindak Pidana Makar: Analisis Unsur dan Pertanggungjawaban Pidana.
Update :

JAKARTA - Dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Republik Indonesia dapat menjadi persoalan hukum yang lebih serius apabila ditemukan indikasi bahwa tindakan tersebut bukan sekadar bertujuan memperoleh informasi secara melawan hukum, melainkan merupakan bagian dari rangkaian persiapan untuk melakukan kejahatan terhadap Presiden maupun pemerintahan yang sah.

Persoalan tersebut membuka ruang analisis hukum pidana mengenai hubungan antara penyadapan ilegal, persiapan tindak pidana, permufakatan jahat, dan kemungkinan terpenuhinya unsur tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H. berpandangan bahwa penyadapan ilegal perlu dilihat berdasarkan konteks, tujuan, pola pelaksanaan, serta hubungan perbuatan tersebut dengan tindakan lain yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Menurutnya, dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan bentuk luarnya, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan unsur kesengajaan, maksud, persiapan, dan pertanggungjawaban pidana dari setiap orang yang terlibat.

"Apabila penyadapan ilegal dilakukan secara terencana, melibatkan sejumlah pihak, dan diarahkan untuk memperoleh informasi strategis yang kemudian digunakan sebagai bagian dari persiapan serangan terhadap Presiden atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, maka aparat penegak hukum perlu menguji apakah terdapat keterkaitan dengan tindak pidana makar, tetapi seluruh unsur tersebut tetap harus dibuktikan berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah," ujar Andi Akbar dalam pandangan hukumnya.

Penyadapan Ilegal Tidak Otomatis Merupakan Makar
Dalam perspektif hukum pidana, penyadapan ilegal dan tindak pidana makar merupakan dua perbuatan yang mempunyai karakteristik serta unsur delik berbeda, sehingga keberadaan tindakan penyadapan tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi makar tanpa adanya pembuktian mengenai tujuan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan.

Larangan penyadapan secara melawan hukum antara lain diatur dalam Pasal 40 juncto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sedangkan tindakan intersepsi atau penyadapan tanpa hak terhadap informasi elektronik dan transmisi elektronik juga perlu dianalisis berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Menurut Andi Akbar, ketentuan tersebut memberikan dasar hukum untuk menilai tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa kewenangan, tetapi persoalan akan berkembang apabila hasil penyadapan diduga digunakan untuk mendukung suatu rencana kejahatan terhadap keamanan negara.

Ia menjelaskan bahwa penyidik perlu membedakan antara tindak pidana penyadapan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan penyadapan yang diduga menjadi salah satu bagian dari rangkaian persiapan tindak pidana lain, sebab perbedaan tersebut akan menentukan konstruksi hukum, bentuk pertanggungjawaban, dan ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap masing-masing pelaku.

Unsur Makar dalam KUHP Nasional Harus Dibuktikan
Sejak 2 Januari 2026, ketentuan tindak pidana makar harus dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang telah berlaku secara nasional, khususnya ketentuan mengenai pengertian makar, makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, makar terhadap pemerintah, serta permufakatan jahat dan persiapan melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 160 KUHP Nasional memberikan pengertian makar sebagai niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut, sehingga terdapat aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu adanya niat melakukan serangan dan perwujudan niat tersebut melalui tindakan persiapan yang dapat dibuktikan secara hukum.

Sementara itu, Pasal 191 KUHP Nasional mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Adapun Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, sedangkan Pasal 196 mengatur permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194.

Andi Akbar menilai bahwa keberadaan ketentuan mengenai persiapan dan permufakatan jahat tersebut menjadi penting dalam menganalisis kemungkinan adanya hubungan antara aktivitas penyadapan ilegal dengan tindak pidana terhadap keamanan negara, terutama apabila terdapat bukti mengenai koordinasi, pembagian peran, pengadaan perangkat, pendanaan, serta tujuan bersama untuk melakukan serangan atau menggulingkan pemerintahan secara tidak sah.

Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua bentuk koordinasi atau pengumpulan informasi dapat dikategorikan sebagai persiapan makar karena penyidik tetap harus membuktikan hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan tujuan khusus sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana tersebut.

Aktor Intelektual dan Pihak yang Terlibat Harus Dimintai Pertanggungjawaban
Dalam perkara penyadapan ilegal yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana terhadap keamanan negara, Andi Akbar menilai bahwa penegakan hukum tidak seharusnya hanya diarahkan kepada pihak yang secara teknis melakukan penyadapan, melainkan juga harus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak yang merencanakan, memerintahkan, menyediakan sarana, memberikan pembiayaan, mengendalikan operasi, maupun memanfaatkan informasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Menurutnya, hukum pidana mengenal bentuk pertanggungjawaban berdasarkan peran dan keterlibatan masing-masing orang, sehingga penyidik perlu menguraikan secara cermat apakah seseorang bertindak sebagai pelaku, orang yang turut serta melakukan, pihak yang menyuruh melakukan, atau pihak yang membantu terjadinya tindak pidana berdasarkan ketentuan penyertaan dan pembantuan dalam KUHP Nasional.

Ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan hanya berdasarkan hubungan komunikasi, kedekatan dengan pihak tertentu, jabatan, atau dugaan keterlibatan dalam suatu kelompok, sebab harus terdapat pembuktian mengenai perbuatan, kesalahan, dan hubungan antara tindakan seseorang dengan tindak pidana yang dipersangkakan.

"Penegakan hukum harus mampu mengungkap siapa yang berada di balik suatu kegiatan apabila memang ditemukan bukti adanya tindak pidana, tetapi tidak boleh ada seseorang yang diposisikan sebagai aktor intelektual hanya berdasarkan asumsi atau hubungan tertentu tanpa pembuktian mengenai peran dan kesalahannya," jelasnya.

Pembuktian Digital Menentukan Konstruksi Perkara
Andi Akbar juga menilai bahwa penyidikan terhadap dugaan penyadapan ilegal memerlukan pendekatan forensik digital yang profesional karena sebagian besar jejak perbuatan dapat tersimpan dalam perangkat elektronik, sistem komunikasi, jaringan digital, maupun media penyimpanan data yang membutuhkan pemeriksaan teknis secara mendalam.

Dalam konteks tersebut, penyidik perlu menelusuri asal perangkat penyadapan, identitas pengguna, waktu akses, metode intersepsi, aliran data, pihak penerima informasi, serta kemungkinan adanya komunikasi yang menunjukkan hubungan antara kegiatan penyadapan dengan rencana tindak pidana lainnya.

Pembuktian tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dengan tetap memperhatikan keabsahan perolehan alat bukti, hak tersangka, kewenangan penyidik, dan mekanisme pengawasan terhadap tindakan upaya paksa.

Menurutnya, keberadaan rekaman komunikasi atau data elektronik saja belum tentu cukup untuk membuktikan makar apabila tidak terdapat konteks dan hubungan yang menjelaskan tujuan penggunaan informasi tersebut, sehingga pemeriksaan harus diarahkan untuk membangun konstruksi perkara yang utuh, bukan sekadar mengumpulkan bukti yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan unsur tindak pidana yang disangkakan.

Jangan Sampai Pasal Makar Digunakan untuk Mengkriminalisasi Kritik
Di sisi lain, Andi Akbar mengingatkan bahwa penggunaan ketentuan makar harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas terhadap aktivitas masyarakat, khususnya dalam menyampaikan kritik, aspirasi politik, dan tuntutan perubahan pemerintahan melalui mekanisme konstitusional.

Ia menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sedangkan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dilindungi melalui Pasal 28F UUD 1945, sehingga aktivitas kritik terhadap Presiden maupun kebijakan pemerintah tidak dapat serta-merta disamakan dengan tindak pidana makar.

Bahkan, Pasal 196 ayat (2) KUHP Nasional memberikan pengecualian terhadap persiapan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional, yang menunjukkan bahwa hukum pidana harus membedakan secara tegas antara perubahan politik melalui mekanisme yang sah dengan tindakan yang memenuhi unsur kejahatan terhadap negara.

"Jangan sampai hukum pidana digunakan secara berlebihan untuk menilai aktivitas politik masyarakat, karena kritik terhadap Presiden bukan makar dan keinginan melakukan perubahan pemerintahan melalui mekanisme konstitusional bukanlah tindak pidana, sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku," tegas Andi Akbar.

Penegakan Hukum Harus Tegas dan Berlandaskan Pembuktian
Menutup pandangan hukumnya, Andi Akbar Muzfa, S.H. menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden perlu diusut secara menyeluruh apabila terdapat fakta awal yang menunjukkan adanya tindakan tanpa hak atau kewenangan, terlebih apabila ditemukan indikasi bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan persiapan tindak pidana terhadap keamanan negara.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus mampu membedakan perbuatan penyadapan ilegal, persiapan tindak pidana, permufakatan jahat, dan makar berdasarkan unsur masing-masing ketentuan, sehingga penerapan hukum tidak dilakukan secara serampangan dan tetap menjamin perlindungan hak setiap orang dalam proses peradilan pidana.

Ia berpandangan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi Presiden dan menjaga keberlangsungan pemerintahan yang sah, tetapi kewajiban tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, karena penegakan hukum yang mengabaikan asas legalitas justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

"Apabila penyadapan ilegal terbukti menjadi bagian dari persiapan atau permufakatan untuk melakukan makar, maka pertanggungjawaban pidana harus diterapkan terhadap pihak-pihak yang terbukti memenuhi unsur delik, tetapi apabila yang terbukti hanya penyadapan tanpa hak, maka penegakan hukum harus tetap menggunakan ketentuan yang sesuai dengan perbuatannya. Prinsipnya, hukum harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap adil terhadap setiap orang," tutupnya. (Tasya,08/04)


Read More.. →

Hukum Yang Pengatur Tentang Pelanggaran Hak Cipta
Update :

Sering kita mendengar istilah 'pelanggaran hak cipta'. Sebab di dunia modern sekarang ini, kekayaan manusia bukan lagi hanya berwujud benda fisik, tapi juga dapat berbentuk kekayaan lain tak berwujud, misalnya dalam bentuk hak kekayaan Intelektual (HAKI).

Salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta, di samping ada hak-hak lain seperti hak paten, rahasia dagang dan lain sebagainya. Semua hak-hak tersebut memiliki perbedaan masing-masing dan semua dilindungi oleh Hak kekayaan intelektual.

Read More.. →

Model Kampus Paling Populer Di Sidrap Saat ini - Ayu RMM
Update :

RepublikGaul - Berparas Ayu nan jelita, dialah Ayu RMM model berbakat asal Bumi Nene' Mallomo Sidrap yang selalu menjadi pusat perhatian disetiap bola mata kaum adam yang memandangannya.

Terjun didunia modeling telah menjadi pilihan karirnya, murah senyum nan bersahabat menjadi ciri khas tersendiri bagi model kelahiran 1993 ini saat siapa saja yang hendak menyapanya. "Bukan model biasa" ujar Rendy bagian pemasaran Republik Gaul saat pemotretan iklan produk distro yang digelar beberapa hari yang lalu.

Read More.. →

Pilkada Langsung Di Hapus - Petinggi Sidrap Angkat Suara
Update :

Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah diputuskan melalui mekanisme voting dini hari kemarin.

Terkait dengan hasil keputusan rapat paripurna ini menuai kritik dari berbagai kalangan, tidak hanya suara kekecewaan dari berbagai elemen masyarakat yang belakangan ini ramai terdengar baik dimedia massa maupun penyampaian dalam bentuk demonstrasi dijalanan melainkan para petinggi daerahpun ikut menyuarakan kekecewaannya.

Di Kabupaten Sidrap salahsatunya, beberapa petinggi daerah sidrap turut prihatin dengan hasil rapat paripurna kemarin yang berakhir dengan sangat dramatis, dimana pilkada langsung yang merupakan buah manis dari reformasi yang sudah berjalan selama 10 tahun, akhirnya tumbang ditangan Kualisi Merah Putih..

Bpk. Saharuddin Laupa SH (Sarlop) Kabag Kemasyarakatan Setda Sidrap yang ditemui dikediamannya BTN Citra Ayu saat berbincang-bincang dengan beberapa petinggi organisasi kepemudaan terkait dengan Rapat paripurna kemarin menuturkan bahwa Rakyat adalah pihak yang mempunyai kedaulatan tertinggi di republik ini, maka sudah seharusnya mereka menentukan pemimpinnya sendiri. Pemilihan kepala daerah secara langsung akan membuat kepala daerah terpilih bertanggung jawab langusng kepada rakyat dan mempunyai legitimasi yang kuat sebagai pemimpin dan pelaksana otonomi daerah, sehingga kualitas dari kepala daerah yang terpilih nantinya betul-betul bekerja dengan maksimal.

Sebagai contoh di Sidrap saat ini yang dipimpin oleh Bpk. H.Rusdi Masse untuk priode keduanya bisa dipastikan rakyat sangat puas, baik dari pelayanan kesehatan, pendidikan, perbaikan infrastruktur, pertanian dan peternakan semua program kerja berjalan dengan maksimal, karena apa? yaa.. Warga Sidrap tahu dan memahami kualitas pemimpin yang dipilihnya. Pertegas (sarlop)

Ketua Cyber Malaikat Komputer Sidrap Wandi S.Si menambahkan bahwa Anggota DPR semestinya fokus membahas perbaikan pilkada langsung untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraanya, bukan justru mengembalikan pemilihan pada DPRD.

Halsenada juga diutarakan Ketua Pembina Anggota HMI Cab.Sidrap Andi Akbar M. SH berpendapat bahwa Pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini sudah berjalan dengan baik. Tinggal menata sistem agar proses pemiihan kepala daerah berlangsung jauh lebih baik dan harus ada pemberian sanksi yang tegas terhadap partai politik dan calon dalam proses pencalonan, jika terdapat praktik politik uang dan jual beli dukungan. Pertegas Andi (2709)

Untuk Bupati Sidrap sendiri, belum ada komentar terkait dengan penghapusan Pilkada Langsung.
Sumber : Blog Tenaga Sosial Sidrap


Read More.. →