Buronan Pelecehan Seksual AS Dideportasi, Advokat Andi Akbar Soroti Kerja Sama Penegakan Hukum Internasional Update :

Buronan Pelecehan Seksual AS Dideportasi, Advokat Andi Akbar Soroti Kerja Sama Penegakan Hukum Internasional

DEPOK - Direktorat Jenderal Imigrasi mengumumkan deportasi seorang warga negara Amerika Serikat berinisial AW yang diketahui merupakan buronan kasus pelecehan seksual di negaranya. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah terungkap bahwa yang bersangkutan ditemukan bersembunyi di sebuah bunker di wilayah Depok, Jawa Barat, setelah bertahun-tahun berada di Indonesia.

Penangkapan dan deportasi tersebut dinilai sebagai bagian dari kerja sama antarnegara dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berupaya menghindari proses hukum dengan berpindah yurisdiksi.

Menanggapi perkembangan tersebut, Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H. menilai bahwa keberhasilan aparat imigrasi menemukan dan mendeportasi buronan internasional menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga penegak hukum nasional dengan otoritas negara lain dalam menangani kejahatan lintas batas.

“Perkembangan teknologi dan mobilitas manusia yang semakin tinggi menyebabkan pelaku tindak pidana dapat berpindah dari satu negara ke negara lain. Karena itu, kerja sama internasional menjadi instrumen yang sangat penting untuk memastikan bahwa seseorang tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hukum hanya dengan berpindah wilayah negara,” ujar Andi Akbar kepada media, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, kewenangan deportasi merupakan tindakan administratif keimigrasian yang dapat dilakukan terhadap warga negara asing yang keberadaannya dinilai tidak lagi memenuhi ketentuan hukum keimigrasian atau dianggap mengganggu kepentingan umum dan ketertiban.

Ia menjelaskan bahwa tindakan deportasi berbeda dengan proses ekstradisi. Deportasi dilakukan berdasarkan kewenangan administrasi negara terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, sedangkan ekstradisi merupakan proses penyerahan seseorang kepada negara lain berdasarkan perjanjian maupun ketentuan hukum yang berlaku.

“Dalam praktiknya, deportasi sering menjadi langkah yang lebih cepat ketika seorang warga negara asing diketahui memiliki persoalan hukum serius di negara asalnya dan keberadaannya di Indonesia tidak lagi memiliki dasar yang dapat dipertahankan menurut hukum keimigrasian,” jelasnya.

Andi Akbar menambahkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan wilayahnya tidak digunakan sebagai tempat persembunyian oleh pelaku tindak pidana yang sedang dicari oleh otoritas negara lain.

Menurutnya, keberadaan buronan internasional di suatu negara dapat menimbulkan persoalan hukum, keamanan, dan reputasi apabila tidak ditangani secara tepat oleh aparat yang berwenang.

“Indonesia harus tetap menjadi negara yang menghormati hukum, tetapi pada saat yang sama tidak boleh memberikan ruang bagi individu yang berupaya menghindari proses peradilan di negaranya dengan cara bersembunyi atau menyalahgunakan izin tinggal,” katanya.

Dari aspek hukum, tindakan keimigrasian terhadap warga negara asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif, termasuk deportasi, terhadap orang asing yang dianggap melanggar ketentuan hukum atau membahayakan kepentingan umum.

Selain itu, kerja sama penegakan hukum lintas negara juga sejalan dengan berbagai mekanisme kerja sama internasional yang bertujuan mendukung pemberantasan kejahatan transnasional serta membantu proses pencarian buronan yang masuk dalam daftar pencarian otoritas negara asal.

Lebih lanjut, Andi Akbar menilai bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di Indonesia tanpa mengurangi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum internasional.

“Penegakan hukum yang efektif harus tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu. Namun demikian, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana tetap harus menghadapi proses hukum yang berlaku di yurisdiksi yang berwenang,” tegasnya.

Kasus deportasi AW kini menjadi salah satu perhatian publik karena tidak hanya menyangkut statusnya sebagai buronan internasional, tetapi juga fakta bahwa yang bersangkutan diduga berhasil bersembunyi selama bertahun-tahun di Indonesia sebelum akhirnya ditemukan oleh aparat dan dipulangkan ke negara asalnya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (Claudia HS)

Read More.. →

Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI Jadi Sorotan, Advokat Andi Akbar Ingatkan Pentingnya Pembuktian dan Perlindungan Korban Update :

Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI Jadi Sorotan, Advokat Andi Akbar Ingatkan Pentingnya Pembuktian dan Perlindungan Korban

DEPOK - Dugaan pelecehan seksual yang menyeret sejumlah mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) masih menjadi perhatian publik setelah sebelumnya viral di media sosial sejak April 2026. Kasus tersebut bermula dari beredarnya tangkapan layar percakapan dalam sebuah grup yang diduga memuat konten bernuansa seksual dan mengarah pada pelecehan verbal terhadap perempuan.

Pihak Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah menyatakan akan melakukan penelusuran secara internal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

Menanggapi perkembangan itu, Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H. menegaskan bahwa setiap dugaan pelecehan seksual harus ditangani secara serius, profesional, dan berlandaskan prinsip perlindungan terhadap korban tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang dilaporkan.

“Dugaan pelecehan seksual, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media elektronik, tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Setiap laporan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang objektif agar kebenaran peristiwa dapat terungkap secara jelas,” ujar Andi Akbar kepada media, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, perkembangan teknologi dan penggunaan media digital telah memperluas ruang terjadinya berbagai bentuk pelecehan, termasuk pelecehan verbal yang dilakukan melalui percakapan grup, media sosial, maupun platform komunikasi elektronik lainnya.

Ia menjelaskan bahwa apabila suatu perbuatan memenuhi unsur pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah. Karena itu, penting untuk mengumpulkan dan mengamankan bukti elektronik yang relevan, termasuk percakapan digital, tangkapan layar, maupun data lainnya yang dapat membantu proses pembuktian,” jelasnya.

Andi Akbar menambahkan bahwa penanganan kasus semacam ini juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang memberikan perlindungan hukum lebih luas terhadap korban serta mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum terakomodasi secara komprehensif dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, apabila perbuatan dilakukan melalui sarana elektronik, aspek pembuktiannya juga dapat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait penggunaan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Menurutnya, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual.

“Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang yang harus menjamin rasa aman bagi seluruh civitas akademika. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara transparan dan sesuai prosedur yang berlaku,” katanya.

Meski demikian, Andi Akbar mengingatkan bahwa proses penanganan perkara tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah hingga terdapat kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan maupun putusan yang berkekuatan hukum.

“Perlindungan terhadap korban dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah harus berjalan beriringan. Keduanya merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang tidak boleh dipertentangkan,” tegasnya.

Hingga saat ini, pihak kampus masih melakukan penelusuran terhadap dugaan peristiwa tersebut. Publik menantikan hasil pemeriksaan yang dilakukan guna memastikan apakah terdapat pelanggaran etik, pelanggaran disiplin akademik, maupun unsur pidana yang memerlukan penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. (Fara Lim)

Read More.. →

Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI: Kampus Tidak Boleh Hanya Menjadi Penonton Update :

Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI: Kampus Tidak Boleh Hanya Menjadi Penonton
Opini Hukum Andi Akbar Muzfa, S.H.

Viralnya dugaan kasus pelecehan seksual yang menyeret sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia kembali membuka luka lama dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Beredarnya tangkapan layar percakapan yang mengandung unsur pelecehan seksual serta perendahan martabat perempuan bukan lagi sekadar persoalan etika pergaulan mahasiswa, melainkan telah memasuki wilayah serius yang menyangkut penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dalam konteks hukum, tindakan yang mengandung pelecehan seksual baik secara verbal, digital, maupun psikologis tidak dapat dipandang sebagai candaan biasa. Apalagi jika dilakukan secara terstruktur dalam ruang komunikasi kelompok yang berpotensi menciptakan tekanan, intimidasi, dan rasa takut bagi korban. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual kini tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat lahir melalui ruang digital yang sering kali dianggap bebas tanpa batas.

Advokat Andi Akbar Muzfa, SH menilai bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan lingkungan akademik tetap aman bagi seluruh mahasiswa, khususnya perempuan. Kampus tidak boleh hanya menjadi penonton yang bergerak setelah kasus viral di media sosial. Penanganan harus dilakukan secara cepat, objektif, dan berpihak pada perlindungan korban.

“Institusi pendidikan memiliki kewajiban menciptakan ruang akademik yang bebas dari kekerasan seksual. Ketika terdapat dugaan pelecehan seksual, maka yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi administratif, tetapi keberanian institusi untuk menegakkan prinsip perlindungan terhadap korban dan penghormatan terhadap martabat manusia,” ujar Andi Akbar Muzfa, SH.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki payung hukum yang cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang tersebut memperluas pemahaman mengenai kekerasan seksual, termasuk tindakan nonfisik yang menyerang kehormatan seksual seseorang melalui media elektronik atau komunikasi verbal yang bersifat merendahkan.

Selain itu, lingkungan perguruan tinggi juga telah diatur melalui kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Artinya, universitas bukan hanya memiliki kewenangan akademik, tetapi juga kewajiban untuk melakukan investigasi internal, memberikan perlindungan psikologis kepada korban, dan memastikan tidak terjadi intimidasi selama proses pemeriksaan berlangsung.

Menurut Andi Akbar Muzfa, SH, salah satu persoalan terbesar dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus adalah budaya pembenaran dan normalisasi. Tidak sedikit tindakan yang jelas-jelas merendahkan perempuan justru dianggap bagian dari humor, tradisi pergaulan, atau dinamika kelompok mahasiswa. Padahal, pembiaran terhadap tindakan seperti itu dapat melahirkan kultur misoginis yang berbahaya bagi dunia pendidikan.

“Ketika penghinaan terhadap perempuan dianggap candaan, maka sesungguhnya kita sedang membiarkan bibit kekerasan seksual tumbuh dalam ruang intelektual. Kampus seharusnya menjadi tempat lahirnya kesadaran hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan justru ruang yang membiarkan pelecehan dianggap hal lumrah,” tegasnya.

Dalam perspektif hukum pidana, setiap dugaan tindak pidana tetap harus diuji melalui proses pembuktian yang objektif dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan suara korban atau menghentikan langkah investigasi. Keadilan hanya dapat tercapai apabila perlindungan terhadap korban berjalan seimbang dengan penghormatan terhadap hak-hak terlapor.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa tantangan penegakan hukum di era digital semakin kompleks. Ruang komunikasi elektronik kini dapat menjadi alat kekerasan psikologis yang dampaknya sama serius dengan kekerasan fisik. Oleh karena itu, diperlukan keberanian seluruh institusi pendidikan untuk tidak lagi menoleransi bentuk pelecehan seksual sekecil apa pun.

Pada akhirnya, kasus yang menyeret nama mahasiswa Fakultas Hukum UI ini bukan semata persoalan individu, melainkan ujian bagi keseriusan dunia pendidikan dalam membangun budaya akademik yang beradab, aman, dan menghormati martabat perempuan. Sebab hukum tidak hanya berbicara tentang penghukuman, tetapi juga tentang menjaga nilai kemanusiaan dalam kehidupan bersama. (Ernita,10/05)

Read More.. →

Advokat Andi Akbar Muzfa: Dugaan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus Perlu Disikapi Secara Hati-Hati dan Proporsional Update :

Advokat Andi Akbar Muzfa: Dugaan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus Perlu Disikapi Secara Hati-Hati dan Proporsional

Kasus dugaan pelecehan seksual yang mencuat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjadi perhatian publik setelah percakapan dalam grup chat mahasiswa beredar luas di media sosial. Percakapan tersebut memicu kecaman karena dinilai mengandung unsur yang tidak pantas serta diduga mengarah pada bentuk pelecehan seksual secara verbal.

Menanggapi polemik tersebut, advokat Andi Akbar Muzfa menilai bahwa persoalan yang terjadi di lingkungan akademik harus ditangani secara hati-hati dengan tetap menjunjung prinsip hukum dan etika.

Menurut Andi Akbar, setiap dugaan perbuatan yang berkaitan dengan pelecehan seksual perlu dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan konteks peristiwa, alat bukti, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

“Kasus yang berkembang di ruang digital, termasuk percakapan dalam grup pesan, harus ditelaah secara objektif. Tidak semua percakapan yang viral otomatis memenuhi unsur tindak pidana, tetapi apabila terbukti mengandung unsur pelecehan atau merendahkan martabat seseorang, tentu hal itu harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban kekerasan atau pelecehan seksual telah diatur dalam Undang‑Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Selain itu, Andi Akbar juga menilai bahwa lingkungan kampus memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menciptakan ruang akademik yang aman dan bebas dari tindakan yang merendahkan martabat individu.

“Perguruan tinggi pada dasarnya memiliki mekanisme internal untuk menangani dugaan pelanggaran etika maupun disiplin mahasiswa. Oleh karena itu, penanganan kasus seperti ini dapat dilakukan melalui mekanisme etik kampus, tanpa menutup kemungkinan adanya proses hukum apabila memang ditemukan unsur pidana,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru memberikan penilaian yang dapat memicu penghakiman publik (trial by public opinion), terutama ketika fakta hukum belum sepenuhnya terungkap.

Menurutnya, penyebaran percakapan digital yang belum diverifikasi secara utuh juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait privasi maupun penyebaran informasi elektronik.

Dalam hal ini, Andi Akbar menilai pentingnya keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap hak setiap orang untuk memperoleh proses hukum yang adil.

“Yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap laporan atau dugaan pelanggaran ditangani secara objektif, transparan, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Andi Akbar Muzfa.

Ia menambahkan, kasus ini juga dapat menjadi momentum bagi dunia pendidikan untuk memperkuat edukasi mengenai etika komunikasi, penghormatan terhadap martabat individu, serta kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. (Salsabila, 21/05)

Read More.. →