Aset yang Hanya Atas Nama Suami atau Istri: Apakah Tetap Menjadi Harta Bersama? Update :

Gono Gini - Dalam banyak rumah tangga, pembelian aset dilakukan hanya atas nama salah satu pasangan karena berbagai alasan yang sebenarnya sangat praktis, mulai dari kemudahan administrasi, persyaratan kredit, riwayat pekerjaan, kemampuan memperoleh pembiayaan, sampai karena sejak awal pasangan menganggap bahwa tidak ada persoalan selama aset tersebut digunakan untuk keluarga. Rumah dapat dibeli dan sertifikatnya dicatat atas nama suami, mobil dapat didaftarkan atas nama istri, rekening investasi hanya menggunakan nama salah satu pihak, bahkan usaha yang dibangun setelah menikah dapat secara formal tercatat hanya sebagai milik suami atau istri. Persoalan baru biasanya muncul ketika hubungan perkawinan berakhir dan salah satu pihak mengatakan bahwa aset tersebut adalah miliknya karena namanya tercantum dalam dokumen, sedangkan pihak lainnya menyatakan bahwa aset tersebut diperoleh selama perkawinan sehingga seharusnya termasuk harta bersama. Di sinilah muncul pertanyaan yang sangat penting secara hukum: apakah nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan otomatis menentukan siapa pemilik sebenarnya dalam hubungan harta perkawinan?

Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan melihat sertifikat, BPKB, rekening bank, atau kuitansi pembelian secara terpisah dari fakta perkawinan. Dalam rezim harta perkawinan, waktu dan sumber perolehan aset merupakan hal yang sangat penting karena Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memberikan prinsip bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 35 ayat (2) memberikan kedudukan tersendiri bagi harta bawaan, hadiah, dan warisan. Artinya, sebuah rumah yang dibeli pada tahun ketujuh perkawinan menggunakan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan tetap harus dianalisis sebagai calon objek harta bersama meskipun sertifikatnya hanya atas nama suami, sementara tanah yang telah dimiliki istri sebelum menikah tetap mempunyai dasar untuk diperlakukan sebagai harta bawaan meskipun setelah perkawinan tanah tersebut kemudian digunakan oleh keluarga. Dengan demikian, nama dalam dokumen merupakan bukti yang penting, tetapi tidak selalu menjadi satu-satunya jawaban terhadap status harta dalam hubungan antara suami dan istri.

Persoalan menjadi lebih kompleks apabila aset yang awalnya hanya atas nama salah satu pasangan kemudian mengalami perubahan bentuk, dicampur dengan dana selama perkawinan, digunakan sebagai modal usaha, dijadikan jaminan kredit, dijual untuk membeli aset baru, atau menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan membeli kekayaan lainnya. Dalam keadaan seperti itu, penentuan status aset tidak cukup dilakukan dengan pertanyaan “atas nama siapa?”, melainkan harus ditelusuri sejak awal: kapan aset diperoleh, dari mana uang pembeliannya, apakah ada harta bawaan yang digunakan sebagai modal, apakah ada kontribusi pasangan lainnya, apakah terdapat perjanjian perkawinan, dan bagaimana aset tersebut berkembang selama perkawinan. Karena itu, dalam sengketa harta antara pasangan non-Muslim, dokumen kepemilikan tetap penting, tetapi kronologi dan sumber kekayaan sering kali menjadi bagian yang tidak kalah menentukan dalam membuktikan kedudukan suatu aset.

Daftar Isi

1. Mengapa Aset Atas Nama Satu Orang Belum Tentu Menjadi Harta Pribadi?
2. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan Non-Muslim
3. Apa Arti “Diperoleh Selama Perkawinan”?
4. Apakah Sertifikat Atas Nama Suami Berarti Rumah Milik Suami?
5. Bagaimana Jika Sertifikat Rumah Hanya Atas Nama Istri?
6. Bagaimana Jika Mobil atau Kendaraan Hanya Atas Nama Salah Satu Pasangan?
7. Bagaimana Kedudukan Rekening Bank Atas Nama Suami atau Istri?
8. Bagaimana Jika Aset Dibeli dari Penghasilan Salah Satu Pasangan?
9. Bagaimana Jika Salah Satu Pasangan Tidak Bekerja tetapi Aset Dibeli Selama Perkawinan?
10. Bagaimana Jika Aset Dibeli dengan Uang Harta Bawaan?
11. Bagaimana Jika Harta Bawaan Dicampur dengan Harta Selama Perkawinan?
12. Bagaimana Jika Aset Dibeli dengan Kredit?
13. Bagaimana Jika Aset Dijadikan Jaminan Utang?
14. Apakah Pasangan Boleh Menjual Aset yang Hanya Atas Namanya Sendiri?
15. Bagaimana Jika Aset Atas Nama Satu Pihak Dijual Tanpa Persetujuan Pasangan?
16. Pengaruh Perjanjian Perkawinan terhadap Aset Atas Nama Salah Satu Pasangan
17. Bagaimana Pembuktian Aset yang Hanya Atas Nama Suami atau Istri?
18. Contoh Kasus Rumah Atas Nama Suami
19. Contoh Kasus Rumah Atas Nama Istri
20. Contoh Kasus Aset yang Dibeli dari Harta Bawaan
21. Apakah Nama dalam Dokumen Bisa Menjadi Bukti yang Menentukan?
22. Bagaimana Menentukan Status Aset Setelah Perceraian?
23. Kesimpulan Penulis (Advokat)
24. Dasar Hukum

1. Mengapa Aset Atas Nama Satu Orang Belum Tentu Menjadi Harta Pribadi?
Kesalahpahaman yang paling sering muncul dalam sengketa harta perkawinan adalah anggapan bahwa orang yang namanya tercantum dalam sertifikat, BPKB, rekening, atau dokumen pembelian otomatis menjadi satu-satunya pemilik aset tersebut dalam segala hubungan hukum. Padahal, dalam konteks perkawinan, suatu aset dapat mempunyai dua dimensi yang perlu dibedakan, yaitu dimensi administratif atau formal mengenai siapa yang tercantum dalam dokumen dan dimensi hubungan harta antara suami dan istri mengenai dari mana aset tersebut diperoleh. Sebuah rumah yang dibeli selama perkawinan menggunakan penghasilan keluarga dapat saja hanya dicatat atas nama suami karena proses kredit dilakukan oleh suami, tetapi pencatatan tersebut tidak dengan sendirinya menghapus persoalan apakah rumah itu merupakan harta bersama. Demikian juga mobil yang hanya didaftarkan atas nama istri karena istri yang mengajukan pembiayaan tidak otomatis harus dipandang sebagai harta pribadi jika sumber pembeliannya berasal dari kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.

Dalam perkara harta bersama, karena itu, pertanyaan mengenai nama dalam dokumen sebaiknya ditempatkan sebagai salah satu bagian dari keseluruhan pembuktian, bukan sebagai satu-satunya ukuran. Jika seorang suami menunjukkan sertifikat rumah atas namanya sendiri, misalnya, pihak lainnya masih dapat mempersoalkan kapan rumah tersebut diperoleh dan dari mana sumber pembayaran uang muka serta cicilannya. Sebaliknya, jika seorang istri menyatakan bahwa rumah atas nama suami pasti merupakan harta bersama hanya karena dibeli ketika perkawinan berlangsung, klaim tersebut juga perlu dibuktikan dengan melihat apakah rumah tersebut diperoleh dari harta bawaan, warisan, hadiah, atau sumber lain yang secara hukum mempunyai karakter berbeda. Dengan kata lain, nama dalam dokumen penting, tetapi waktu dan sumber perolehan aset juga harus diperiksa.

2. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan Non-Muslim
Untuk pasangan non-Muslim, dasar utama mengenai harta benda dalam perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 35 membedakan harta yang diperoleh selama perkawinan dari harta bawaan, hadiah, dan warisan, sedangkan Pasal 36 mengatur kewenangan suami dan istri dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama maupun harta pribadi masing-masing. Kerangka ini menjadi penting karena sengketa mengenai aset atas nama salah satu pasangan pada dasarnya harus dimulai dengan menentukan terlebih dahulu kategori aset tersebut sebelum kemudian membicarakan siapa yang dapat menguasai, menjual, membebani, atau meminta pembagiannya setelah perceraian.

Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tidak menggunakan nama yang tercantum pada dokumen sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah suatu harta merupakan harta bersama. Titik awal yang digunakan Pasal 35 adalah perolehan selama perkawinan, dengan pengecualian terhadap harta bawaan, hadiah, dan warisan. Karena itu, jika sebuah aset hanya atas nama suami tetapi diperoleh selama perkawinan, statusnya tetap perlu dianalisis berdasarkan Pasal 35, sedangkan jika aset tersebut merupakan harta bawaan suami yang telah dimiliki sebelum perkawinan, kedudukannya berbeda meskipun selama perkawinan aset tersebut tetap tercatat atas nama suami.

3. Apa Arti “Diperoleh Selama Perkawinan”?
Frasa “diperoleh selama perkawinan” merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan status harta bersama karena yang diperhatikan bukan hanya tanggal ketika suatu aset didaftarkan, tetapi hubungan antara perolehan aset tersebut dengan masa berlangsungnya perkawinan. Jika pasangan menikah pada 2018 dan membeli tanah pada 2021, terdapat dasar untuk memasukkan tanah tersebut ke dalam analisis harta bersama, tetapi kesimpulan tersebut masih perlu dikaitkan dengan sumber uang pembelian. Sebaliknya, jika suami telah membeli tanah pada 2015, kemudian menikah pada 2018, maka fakta bahwa tanah tersebut tetap dimiliki selama perkawinan tidak mengubah waktu awal perolehannya. Tanah tersebut mempunyai karakter berbeda karena diperoleh sebelum perkawinan dan karenanya perlu dianalisis sebagai harta bawaan, kecuali terdapat keadaan hukum atau kesepakatan lain yang mengubah kedudukannya.

Persoalan semakin menarik ketika aset diperoleh selama perkawinan tetapi pembayarannya berasal dari sumber yang mempunyai karakter berbeda. Misalnya, istri memperoleh warisan Rp1 miliar dari orang tuanya pada tahun 2020, kemudian menggunakan seluruh uang warisan tersebut pada tahun 2022 untuk membeli rumah atas namanya sendiri. Rumah tersebut diperoleh setelah perkawinan, tetapi sumber dananya berasal dari harta warisan yang secara khusus disebut dalam Pasal 35 ayat (2). Dalam keadaan seperti ini, tidak tepat hanya melihat tahun pembelian rumah lalu menyimpulkan bahwa rumah otomatis merupakan harta bersama. Sumber dana harus ditelusuri karena status asal kekayaan dapat memengaruhi analisis terhadap aset yang kemudian dibeli.

4. Apakah Sertifikat Atas Nama Suami Berarti Rumah Milik Suami?
Sertifikat tanah atas nama suami merupakan dokumen penting yang menunjukkan data hak atas tanah yang tercatat, tetapi dalam sengketa harta antara suami dan istri, keberadaan nama suami pada sertifikat tidak serta-merta menutup pemeriksaan mengenai kapan dan dari mana rumah tersebut diperoleh. Jika rumah dibeli pada masa perkawinan dengan uang yang berasal dari penghasilan suami selama perkawinan, maka terdapat dasar untuk memasukkannya dalam pembahasan harta bersama. Keadaan tersebut berbeda dengan rumah yang telah dimiliki suami sebelum perkawinan dan kemudian tetap menjadi tempat tinggal keluarga. Dalam kasus kedua, fakta bahwa rumah digunakan oleh keluarga selama bertahun-tahun tidak dengan sendirinya mengubah tanggal perolehan rumah tersebut.

Dalam praktik, dokumen sertifikat perlu dibaca bersama akta jual beli, bukti pembayaran, rekening bank, dokumen kredit apabila rumah dibeli melalui KPR, dan bukti lain yang menunjukkan sumber dana. Jika suami mengatakan bahwa rumah tersebut adalah harta pribadi karena sertifikat atas namanya, sedangkan istri menunjukkan bukti bahwa uang muka dan cicilan dibayar dari rekening yang menampung penghasilan keluarga selama perkawinan, pengadilan memiliki fakta yang lebih lengkap untuk menilai status aset tersebut. Karena itu, pencantuman nama suami dalam sertifikat bukan berarti tidak relevan, tetapi relevansinya harus ditempatkan dalam keseluruhan rangkaian bukti.

5. Bagaimana Jika Sertifikat Rumah Hanya Atas Nama Istri?
Prinsip yang sama berlaku apabila sertifikat rumah hanya atas nama istri. Rumah yang dibeli selama perkawinan menggunakan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan tetap dapat menjadi objek harta bersama meskipun secara formal hanya nama istri yang tercantum. Keadaan seperti ini sangat mungkin terjadi ketika istri mempunyai pekerjaan tetap dan mengajukan KPR sendiri karena secara administratif memenuhi persyaratan bank, sementara suami tetap memberikan kontribusi ekonomi terhadap kebutuhan keluarga. Dalam keadaan tersebut, nama istri pada sertifikat tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai bukti bahwa suami tidak mempunyai kepentingan terhadap aset tersebut.

Sebaliknya, apabila istri membeli rumah dengan menggunakan warisan yang diterimanya dari orang tua, atau menggunakan harta yang memang telah dimiliki sebelum perkawinan, analisisnya menjadi berbeda. Meskipun rumah baru dibeli setelah perkawinan, sumber dana dapat menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan apakah rumah tersebut mempunyai hubungan dengan harta bawaan atau warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing. Karena itu, dalam sengketa rumah atas nama istri, pertanyaan yang tepat bukan sekadar “siapa yang namanya ada di sertifikat?”, melainkan “kapan rumah diperoleh, dengan uang siapa, dari sumber apa, dan apakah terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur status harta tersebut?”.

6. Bagaimana Jika Mobil atau Kendaraan Hanya Atas Nama Salah Satu Pasangan?
Kendaraan sering kali menjadi contoh paling sederhana mengenai perbedaan antara nama dalam dokumen dan status harta dalam perkawinan. Mobil dapat dibeli dengan uang muka dari penghasilan suami, kredit diajukan oleh suami, dan BPKB serta STNK dicatat atas nama suami, tetapi apabila pembelian dilakukan selama perkawinan menggunakan kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, kendaraan tersebut tetap perlu dianalisis dalam kerangka harta bersama. Sebaliknya, apabila mobil telah dimiliki istri sebelum perkawinan dan hanya digunakan sebagai kendaraan keluarga setelah menikah, penggunaan bersama tidak dengan sendirinya mengubahnya menjadi harta bersama.

Persoalan juga dapat muncul apabila kendaraan dibeli dengan mencampurkan beberapa sumber dana. Misalnya, istri menjual mobil yang telah dimilikinya sebelum menikah seharga Rp200 juta, kemudian menambahkan Rp300 juta dari tabungan yang diperoleh selama perkawinan untuk membeli mobil baru seharga Rp500 juta. Dalam keadaan seperti ini, tidak cukup hanya melihat nama pemilik kendaraan baru, karena perlu ditelusuri bagaimana dana pembelian berasal dan apakah terdapat pencampuran kekayaan. Penelusuran tersebut menjadi semakin penting ketika salah satu pihak mengklaim seluruh kendaraan sebagai harta pribadi sementara pihak lainnya menyatakan bahwa sebagian besar nilai kendaraan berasal dari kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.

7. Bagaimana Kedudukan Rekening Bank Atas Nama Suami atau Istri?
Rekening bank yang hanya menggunakan nama salah satu pasangan juga tidak otomatis berarti seluruh uang di dalam rekening tersebut merupakan harta pribadi pemilik rekening. Rekening bank pada dasarnya merupakan tempat penyimpanan atau pencatatan dana, sedangkan status dana yang tersimpan di dalamnya perlu dilihat berdasarkan sumber uang tersebut. Jika suami mempunyai rekening atas namanya sendiri yang digunakan untuk menerima gaji selama perkawinan dan sebagian besar saldo berasal dari penghasilan selama perkawinan, maka status dana tersebut perlu dianalisis dalam kerangka harta bersama meskipun rekening secara administratif hanya menggunakan nama suami. Hal yang sama berlaku terhadap rekening atas nama istri yang berisi penghasilan yang diperoleh selama perkawinan.

Sebaliknya, apabila rekening tersebut digunakan untuk menyimpan dana warisan yang diterima salah satu pasangan dan dana tersebut dapat ditelusuri secara jelas, terdapat dasar untuk membedakannya dari dana yang berasal dari penghasilan selama perkawinan. Karena itu, sengketa rekening tidak cukup diselesaikan dengan menunjukkan buku tabungan atau mutasi rekening yang mencantumkan nama salah satu pihak. Mutasi rekening, sumber transfer, tanggal penerimaan, dokumen warisan, bukti penjualan harta bawaan, dan transaksi lainnya dapat diperlukan untuk mengetahui karakter dana yang sebenarnya berada di dalam rekening tersebut.

8. Bagaimana Jika Aset Dibeli dari Penghasilan Salah Satu Pasangan?
Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah aset yang dibeli menggunakan gaji suami secara otomatis menjadi milik suami karena hanya suami yang bekerja, atau apakah aset yang dibeli menggunakan penghasilan istri otomatis menjadi milik istri karena uang tersebut berasal dari pekerjaannya sendiri. Dalam kerangka Pasal 35 ayat (1), ukuran tersebut tidak dapat digunakan secara sederhana karena penghasilan yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi bagian dari kekayaan yang diperoleh dalam masa perkawinan. Dengan demikian, rumah yang dibeli dari gaji suami selama perkawinan tidak otomatis menjadi harta pribadi suami hanya karena gaji tersebut masuk ke rekening atas namanya sendiri.

Hal tersebut juga tidak berarti bahwa setiap pasangan kehilangan hak untuk memiliki harta pribadi. Harta bawaan, hadiah, dan warisan mempunyai dasar yang berbeda berdasarkan Pasal 35 ayat (2), dan perjanjian perkawinan juga dapat memengaruhi rezim harta yang berlaku. Karena itu, harus dibedakan antara “penghasilan pribadi” dalam arti sumber pembayaran yang berasal dari pekerjaan salah satu pasangan dengan “harta pribadi” dalam arti kategori hukum yang terpisah dari harta bersama. Dua konsep tersebut tidak selalu identik, terutama ketika penghasilan tersebut diperoleh selama perkawinan dan digunakan untuk membeli aset baru.

9. Bagaimana Jika Salah Satu Pasangan Tidak Bekerja tetapi Aset Dibeli Selama Perkawinan?
Tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan formal tidak dengan sendirinya berarti seseorang kehilangan kedudukan terhadap harta bersama. Dalam banyak rumah tangga, salah satu pasangan memang tidak menerima gaji karena menjalankan pekerjaan domestik, mengurus anak, mengelola rumah, atau mendukung aktivitas ekonomi pasangan yang bekerja. Jika selama masa perkawinan keluarga memperoleh rumah, kendaraan, tabungan, atau aset lainnya dari penghasilan salah satu pasangan, status harta tersebut tetap harus dianalisis berdasarkan Pasal 35, bukan berdasarkan siapa yang secara langsung menerima gaji. Karena itu, argumen bahwa “semua aset dibeli dari uang saya karena saya yang bekerja” tidak otomatis menyelesaikan persoalan status harta.

Keadaan ini penting terutama dalam perceraian karena pasangan yang tidak mempunyai penghasilan sendiri sering kali menghadapi kesulitan pembuktian apabila seluruh aset keluarga hanya dicatat atas nama pasangan yang bekerja. Dalam situasi tersebut, dokumen pembelian, tanggal perolehan aset, rekening keluarga, bukti pembayaran, dan riwayat transaksi dapat membantu menunjukkan bagaimana kekayaan keluarga terbentuk selama perkawinan. Status harta bersama tidak semata-mata bergantung pada kontribusi pembayaran langsung setiap pihak terhadap setiap aset, sehingga analisis harus melihat struktur kekayaan keluarga secara keseluruhan.

10. Bagaimana Jika Aset Dibeli dengan Uang Harta Bawaan?
Harta bawaan mempunyai kedudukan khusus berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan karena berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Persoalan menjadi lebih menarik ketika harta bawaan tersebut kemudian digunakan untuk membeli aset baru selama perkawinan. Misalnya, suami memiliki tanah sebelum menikah, kemudian setelah menikah tanah tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli rumah baru atas nama suami. Dalam kondisi demikian, status rumah baru tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan fakta bahwa rumah tersebut dibeli setelah perkawinan karena sumber dana pembeliannya berasal dari aset yang telah dimiliki sebelum perkawinan.

Penelusuran sumber dana menjadi sangat penting dalam situasi tersebut. Jika seluruh hasil penjualan harta bawaan dapat ditelusuri dan digunakan untuk membeli aset baru tanpa pencampuran yang signifikan dengan dana bersama, terdapat dasar untuk mempertahankan argumen bahwa aset baru tersebut berkaitan dengan harta pribadi asal. Namun, jika hasil penjualan harta bawaan dicampur dengan penghasilan selama perkawinan, ditambah modal dari pasangan lainnya, atau digunakan dalam rangkaian transaksi yang membuat sumber dana tidak lagi dapat dipisahkan secara jelas, sengketa mengenai status aset menjadi lebih kompleks. Karena itu, bukti transaksi dari aset lama sampai aset baru dapat mempunyai nilai penting dalam pembuktian.

11. Bagaimana Jika Harta Bawaan Dicampur dengan Harta Selama Perkawinan?
Pencampuran harta merupakan salah satu keadaan yang paling sering membuat sengketa menjadi rumit karena aset yang semula jelas sebagai harta bawaan dapat mengalami perkembangan nilai atau perubahan bentuk melalui penggunaan dana selama perkawinan. Misalnya, seorang istri memiliki rumah sebelum menikah, kemudian selama perkawinan rumah tersebut direnovasi secara besar-besaran menggunakan uang hasil usaha keluarga. Fakta tersebut tidak serta-merta berarti rumah berubah menjadi harta bersama secara keseluruhan, tetapi pengeluaran selama perkawinan dan peningkatan nilai aset dapat menimbulkan persoalan mengenai kontribusi ekonomi yang harus diperhitungkan. Analisis harus membedakan kepemilikan awal rumah dari kontribusi atau perkembangan ekonomi yang terjadi selama perkawinan.

Contoh lainnya adalah ketika suami mempunyai tabungan Rp500 juta sebelum menikah, kemudian setelah menikah tabungan tersebut tetap berada di rekening yang sama dengan penghasilan bulanan suami. Setelah beberapa tahun, saldo menjadi Rp1,5 miliar. Dalam keadaan demikian, tidak tepat langsung mengatakan seluruh saldo adalah harta bawaan atau seluruhnya adalah harta bersama. Perlu dilakukan penelusuran mengenai saldo awal, pemasukan setelah perkawinan, pengeluaran, transfer, investasi, dan perkembangan dana tersebut. Semakin tercampur sumber dana, semakin penting bukti transaksi untuk memisahkan bagian yang berasal dari harta sebelum perkawinan dengan bagian yang terbentuk selama perkawinan.

12. Bagaimana Jika Aset Dibeli dengan Kredit?
Aset yang dibeli secara kredit menimbulkan dua persoalan sekaligus, yaitu status aset dan kewajiban pembayaran. Misalnya, suami membeli rumah melalui KPR pada tahun ketiga perkawinan dan sertifikat rumah hanya atas nama suami. Jika rumah tersebut diperoleh selama perkawinan, maka terdapat dasar untuk menganalisisnya sebagai harta bersama, tetapi di saat yang sama masih terdapat kewajiban kepada bank yang harus diperhitungkan. Karena itu, nilai rumah tidak dapat dilihat hanya dari harga pasar tanpa melihat sisa kredit yang masih berjalan.

Jika pasangan bercerai ketika kredit belum lunas, mereka perlu menentukan bagaimana rumah dan kewajiban tersebut akan diselesaikan. Rumah dapat dijual dan hasil penjualan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kredit sesuai mekanisme yang disepakati dengan bank, atau salah satu pihak dapat berusaha mengambil alih rumah dan kewajiban kredit dengan mengikuti persetujuan serta prosedur kreditur. Kesepakatan internal antara mantan suami dan mantan istri mengenai siapa yang akan membayar cicilan tidak otomatis mengubah pihak yang menjadi debitur di hadapan bank. Karena itu, aset atas nama satu pihak yang masih dibebani kredit harus dianalisis bersama dengan dokumen perjanjian kreditnya.

13. Bagaimana Jika Aset Dijadikan Jaminan Utang?
Aset yang hanya atas nama suami atau istri dapat menjadi jaminan utang, tetapi apabila aset tersebut secara substansi merupakan harta bersama, tindakan pembebanan jaminan perlu dianalisis dengan memperhatikan Pasal 36 UU Perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan prinsip bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika rumah yang diperoleh selama perkawinan dijadikan jaminan pinjaman oleh salah satu pasangan, persoalan hukum tidak hanya menyangkut siapa yang menjadi debitur, tetapi juga menyangkut kedudukan pasangan lainnya terhadap aset yang dijadikan agunan.

Keadaan tersebut menjadi sangat penting ketika utang dibuat untuk kepentingan usaha pribadi salah satu pasangan. Misalnya, suami mengambil pinjaman untuk usaha dan menggunakan rumah keluarga sebagai jaminan, sementara istri menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan. Dalam perkara seperti itu, perlu diperiksa dokumen kredit, dokumen jaminan, status rumah, tanda tangan para pihak, serta tindakan hukum yang dilakukan dalam proses pembebanan jaminan. Tidak tepat menyimpulkan akibat hukumnya hanya dengan kalimat bahwa “rumah atas nama suami berarti suami bebas menjaminkannya”, karena jika rumah tersebut merupakan harta bersama, Pasal 36 mempunyai relevansi langsung terhadap kewenangan melakukan tindakan hukum atas aset tersebut.

14. Apakah Pasangan Boleh Menjual Aset yang Hanya Atas Namanya Sendiri?
Jawaban terhadap pertanyaan tersebut sangat bergantung pada status asetnya. Jika aset memang merupakan harta pribadi yang berada di bawah penguasaan salah satu pasangan, kewenangan pasangan tersebut berbeda dengan keadaan ketika aset yang sama ternyata merupakan harta bersama. Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dengan demikian, jika tanah benar-benar merupakan harta bawaan istri yang diperoleh sebelum perkawinan, fakta bahwa tanah tersebut digunakan oleh keluarga tidak dengan sendirinya membuat suami harus memberikan persetujuan terhadap setiap tindakan atas tanah tersebut.

Namun, apabila rumah yang hanya atas nama suami ternyata merupakan harta bersama karena dibeli selama perkawinan, maka situasinya berbeda. Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa tindakan terhadap harta bersama dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Karena itu, nama tunggal dalam sertifikat tidak dapat digunakan sebagai alasan otomatis bahwa salah satu pasangan bebas memperlakukan aset tersebut sebagai miliknya sendiri apabila berdasarkan fakta aset tersebut merupakan harta bersama. Persoalan lebih lanjut mengenai akibat penjualan terhadap pembeli atau pihak ketiga tetap harus dianalisis secara konkret berdasarkan dokumen transaksi dan posisi pihak ketiga.

15. Bagaimana Jika Aset Atas Nama Satu Pihak Dijual Tanpa Persetujuan Pasangan?
Apabila aset yang hanya tercatat atas nama suami atau istri sebenarnya merupakan harta bersama kemudian dijual tanpa persetujuan pasangan, terdapat persoalan hukum mengenai kewenangan melakukan tindakan atas harta bersama. Pasal 36 ayat (1) memberikan dasar bahwa tindakan terhadap harta bersama dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Karena itu, pasangan yang tidak memberikan persetujuan dapat mempunyai dasar untuk mempersoalkan tindakan tersebut, termasuk meminta agar kepentingannya terhadap harta atau hasil penjualan diperhitungkan dalam penyelesaian sengketa.

Namun, perlu dibedakan antara sengketa internal suami-istri dengan akibat hukum transaksi terhadap pihak ketiga yang telah membeli aset tersebut. Tidak setiap transaksi yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan otomatis mempunyai akibat hukum yang sama karena harus dilihat bagaimana transaksi dilakukan, siapa pihak ketiganya, dokumen yang digunakan, apakah pihak ketiga mengetahui adanya sengketa atau status perkawinan, serta apa dasar hukum tuntutan yang diajukan. Oleh karena itu, apabila rumah telah dijual kepada pihak ketiga, perkara tidak cukup hanya membuktikan bahwa rumah merupakan harta bersama, tetapi juga perlu menyusun tuntutan dan pembuktian mengenai akibat transaksi tersebut serta posisi pembeli.

16. Pengaruh Perjanjian Perkawinan terhadap Aset Atas Nama Salah Satu Pasangan
Keberadaan perjanjian perkawinan dapat mengubah cara suatu aset dianalisis karena para pihak dapat mengatur rezim harta yang berlaku di antara mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memaknai Pasal 29 ayat (1) sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama ikatan perkawinan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dengan ketentuan mengenai pengesahan dan keberlakuannya terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Putusan tersebut juga memaknai ketentuan mengenai waktu berlakunya perjanjian dan perubahan atau pencabutannya.

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana dimaknai Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Karena itu, apabila pasangan mempunyai perjanjian pemisahan harta, status aset atas nama salah satu pihak harus dibaca berdasarkan isi perjanjian tersebut, bukan hanya berdasarkan Pasal 35 secara umum. Misalnya, apabila pasangan sejak awal mengatur pemisahan harta, aset yang dibeli setelah perkawinan atas nama suami dapat mempunyai kedudukan berbeda dibandingkan perkawinan tanpa perjanjian pemisahan harta. Sebaliknya, adanya perjanjian perkawinan tidak berarti setiap aset otomatis menjadi milik orang yang namanya tercantum dalam dokumen tanpa membaca isi perjanjiannya. Klausul perjanjian, tanggal berlaku, perubahan perjanjian, dan keterlibatan pihak ketiga tetap perlu diperiksa.

17. Bagaimana Pembuktian Aset yang Hanya Atas Nama Suami atau Istri?
Pembuktian status aset harus diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok, yaitu kapan aset diperoleh, dari mana uang pembeliannya, siapa yang melakukan pembayaran, apakah pembayaran berasal dari harta bawaan atau penghasilan selama perkawinan, apakah terdapat pinjaman, dan apakah pernah ada pengalihan atau pencampuran dana. Untuk rumah dan tanah, dokumen yang dapat relevan antara lain sertifikat, akta jual beli, bukti pembayaran, perjanjian kredit, rekening koran, bukti transfer, serta dokumen lain yang menunjukkan sumber dana. Untuk kendaraan, BPKB, STNK, faktur, perjanjian pembiayaan, dan bukti pembayaran dapat membantu membangun kronologi perolehan aset.

Dalam perkara yang lebih kompleks, bukti tidak hanya perlu menunjukkan siapa yang membayar, tetapi juga bagaimana hubungan pembayaran tersebut dengan rezim harta perkawinan. Misalnya, seorang suami membayar seluruh harga rumah dari rekening pribadinya, tetapi rekening tersebut setiap bulan menerima gaji yang diperoleh selama perkawinan. Dalam keadaan demikian, pernyataan bahwa “uang itu berasal dari rekening saya” belum menjawab secara tuntas apakah dana tersebut merupakan harta pribadi. Sebaliknya, jika suami dapat menunjukkan bahwa uang tersebut berasal dari hasil penjualan tanah yang dimilikinya sebelum perkawinan dan seluruh aliran dananya dapat ditelusuri, posisi pembuktiannya menjadi berbeda.

18. Contoh Kasus Rumah Atas Nama Suami
Misalnya, Andi dan Maria menikah pada tahun 2016. Pada tahun 2020, Andi membeli sebuah rumah dengan harga Rp1,2 miliar dan sertifikatnya hanya atas nama Andi karena Andi yang memenuhi persyaratan administrasi KPR. Uang muka berasal dari tabungan yang terkumpul selama perkawinan, sedangkan cicilan dibayar setiap bulan dari gaji Andi. Selama rumah tersebut dimiliki, Maria juga ikut menanggung sebagian kebutuhan rumah tangga sehingga pendapatan Andi dapat digunakan untuk membayar cicilan. Ketika mereka bercerai, Andi menyatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya karena sertifikat dan KPR seluruhnya menggunakan namanya.

Dalam keadaan tersebut, argumen mengenai nama dalam sertifikat belum cukup untuk mengakhiri analisis. Rumah diperoleh pada tahun 2020, yaitu ketika perkawinan berlangsung, dan terdapat fakta bahwa uang muka serta cicilan berkaitan dengan sumber ekonomi yang terbentuk selama perkawinan. Karena itu, rumah tersebut mempunyai dasar untuk dianalisis sebagai harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1), dengan tetap memperhatikan seluruh bukti mengenai sumber dana dan apabila ada perjanjian perkawinan. Jika rumah masih mempunyai utang KPR, sisa kewajiban kepada bank juga harus diperhitungkan secara terpisah dari persoalan kepemilikan atau pembagian harta antara mantan suami dan mantan istri.

19. Contoh Kasus Rumah Atas Nama Istri
Contoh lain, Budi dan Clara menikah pada tahun 2015. Pada tahun 2021, Clara membeli rumah seharga Rp900 juta menggunakan penghasilannya sebagai profesional dan sertifikat rumah dicatat atas namanya sendiri. Budi tidak tercantum dalam sertifikat maupun perjanjian pembelian. Ketika mereka bercerai, Clara menyatakan bahwa rumah tersebut sepenuhnya miliknya karena tidak ada nama Budi dalam sertifikat dan seluruh pembayaran dilakukan melalui rekening Clara. Budi kemudian menyatakan bahwa rumah dibeli ketika perkawinan berlangsung sehingga rumah merupakan harta bersama.

Dalam keadaan seperti itu, perlu diperiksa sumber penghasilan Clara, isi perjanjian perkawinan jika ada, serta bagaimana hukum yang berlaku terhadap harta perkawinan para pihak. Jika tidak terdapat pengaturan khusus yang mengubah rezim harta dan dana pembelian merupakan kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, terdapat dasar untuk menganalisis rumah tersebut sebagai harta bersama meskipun sertifikat hanya atas nama Clara. Sebaliknya, jika Clara dapat membuktikan bahwa dana pembelian berasal dari warisan yang diterimanya dan dapat ditelusuri secara jelas, analisisnya menjadi berbeda karena Pasal 35 ayat (2) secara khusus memberikan kedudukan terhadap harta yang diperoleh sebagai warisan.

20. Contoh Kasus Aset yang Dibeli dari Harta Bawaan
Misalnya, sebelum menikah, David telah memiliki tanah senilai Rp500 juta. Setelah menikah, tanah tersebut dijual dan David menerima hasil penjualan Rp1 miliar karena harga tanah meningkat. Dengan uang tersebut, David membeli sebuah rumah seharga Rp1 miliar yang kemudian didaftarkan atas namanya. Beberapa tahun kemudian terjadi perceraian dan istrinya menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama karena rumah baru dibeli setelah perkawinan. David sebaliknya menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan pengganti dari harta bawaan.

Dalam situasi seperti ini, tanggal pembelian rumah memang terjadi setelah perkawinan, tetapi sumber dana harus diperiksa secara serius. Jika David dapat menunjukkan rantai transaksi yang jelas dari tanah yang dimiliki sebelum perkawinan, penjualan tanah, penerimaan hasil penjualan, dan pembelian rumah baru, terdapat dasar untuk menghubungkan rumah tersebut dengan harta bawaan asal. Namun, jika hasil penjualan tanah dicampur dengan dana keluarga, ditambah kontribusi istri, atau digunakan dalam serangkaian transaksi yang membuat asal dana sulit dipisahkan, persoalan status rumah menjadi lebih kompleks. Karena itu, bukti aliran dana dapat menjadi sangat menentukan.

21. Apakah Nama dalam Dokumen Bisa Menjadi Bukti yang Menentukan?
Nama dalam dokumen tetap merupakan bukti yang sangat penting dan tidak boleh dianggap tidak mempunyai arti. Sertifikat, BPKB, rekening, akta jual beli, perjanjian kredit, dan dokumen transaksi menunjukkan hubungan formal seseorang dengan aset tertentu. Akan tetapi, ketika sengketa terjadi antara suami dan istri, dokumen tersebut perlu ditempatkan bersama bukti lain mengenai waktu dan sumber perolehan. Dengan kata lain, nama dalam dokumen dapat menjadi bukti kepemilikan atau penguasaan secara formal, tetapi pertanyaan mengenai apakah aset tersebut termasuk harta bersama merupakan persoalan hukum perkawinan yang membutuhkan pemeriksaan lebih luas.

Perbedaan tersebut sangat penting agar tidak terjadi dua kesalahan sekaligus. Kesalahan pertama adalah menganggap bahwa nama dalam dokumen selalu menentukan secara mutlak bahwa aset merupakan harta pribadi, sementara kesalahan kedua adalah menganggap bahwa semua aset yang diperoleh selama perkawinan otomatis menjadi harta bersama tanpa memperhatikan pengecualian mengenai harta bawaan, hadiah, warisan, atau adanya perjanjian perkawinan. Analisis yang tepat harus menggabungkan bukti formal dengan fakta material mengenai asal-usul kekayaan.

22. Bagaimana Menentukan Status Aset Setelah Perceraian?
Setelah perceraian, penentuan status aset sebaiknya dilakukan satu per satu karena tidak semua kekayaan keluarga mempunyai sumber yang sama. Rumah harus diperiksa berdasarkan tanggal dan sumber pembeliannya, kendaraan harus dilihat dari sumber dana dan pembiayaan, rekening harus ditelusuri berdasarkan asal saldo, usaha harus dilihat berdasarkan struktur kepemilikannya, sedangkan tanah warisan harus dibedakan dari aset yang diperoleh melalui penghasilan selama perkawinan. Dengan cara tersebut, proses pembagian harta tidak hanya didasarkan pada siapa yang saat ini memegang dokumen, tetapi pada konstruksi hukum dan bukti mengenai bagaimana kekayaan tersebut terbentuk.

Hal tersebut juga penting ketika aset telah berubah bentuk. Tanah yang dahulu merupakan harta bawaan dapat dijual dan hasilnya digunakan membeli rumah, rumah dapat dijual dan hasilnya digunakan membeli kendaraan, sedangkan keuntungan usaha dapat digunakan membeli saham atau investasi. Setiap perubahan bentuk dapat menimbulkan pertanyaan mengenai apakah karakter harta asal tetap dapat ditelusuri atau telah bercampur dengan kekayaan yang terbentuk selama perkawinan. Karena itu, penyelesaian sengketa harta sebaiknya tidak hanya membuat daftar aset berdasarkan nama pemilik, tetapi juga membuat peta asal-usul aset yang menunjukkan kapan aset diperoleh, sumber dananya, perubahan bentuknya, dan bukti yang tersedia.

23. Kesimpulan Penulis (Advokat)
Aset yang hanya tercatat atas nama suami atau istri tidak otomatis menjadi harta pribadi hanya karena nama tersebut tercantum dalam sertifikat, BPKB, rekening, atau dokumen pembelian. Untuk pasangan non-Muslim, Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan memberikan prinsip bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan Pasal 35 ayat (2) memberikan kedudukan tersendiri bagi harta bawaan, hadiah, dan warisan. Karena itu, status suatu aset harus ditentukan dengan melihat waktu perolehan, sumber dana, bentuk aset, hubungan aset dengan kekayaan keluarga, dan kemungkinan adanya perjanjian perkawinan.

Nama dalam dokumen tetap mempunyai nilai pembuktian yang penting, tetapi tidak selalu menjadi penentu tunggal dalam hubungan harta antara suami dan istri. Rumah yang hanya atas nama suami dapat menjadi harta bersama jika diperoleh selama perkawinan dengan sumber kekayaan yang masuk dalam rezim harta bersama. Rumah yang hanya atas nama istri juga dapat mempunyai kedudukan yang sama. Sebaliknya, aset yang dibeli setelah perkawinan dapat tetap berkaitan dengan harta pribadi apabila sumber pembeliannya berasal dari harta bawaan atau warisan yang dapat ditelusuri dan tidak terdapat pengaturan lain yang mengubah kedudukannya.

Karena itu, ketika terjadi perceraian, pertanyaan yang paling tepat bukan sekadar “atas nama siapa aset tersebut?”, melainkan “kapan aset tersebut diperoleh, dari mana sumber dananya, bagaimana pembayarannya dilakukan, apakah ada pencampuran harta, apakah terdapat perjanjian perkawinan, dan bagaimana bukti-buktinya?” Jawaban atas pertanyaan tersebut yang kemudian menentukan bagaimana suatu aset ditempatkan dalam sengketa harta bersama. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga membuat pemeriksaan terhadap perjanjian perkawinan semakin penting karena perjanjian dapat dibuat selama perkawinan dengan memperhatikan persetujuan para pihak dan kedudukan pihak ketiga.

Dengan demikian, dalam sengketa harta perkawinan, nama adalah titik awal pembuktian, bukan selalu titik akhir analisis. Dokumen kepemilikan harus dibaca bersama dengan tanggal perolehan, sumber dana, riwayat transaksi, perjanjian kredit, bukti pembayaran, dan perjanjian perkawinan apabila ada. Semakin kompleks perjalanan suatu aset, semakin penting pula penelusuran asal-usul kekayaan karena aset yang pada awalnya hanya atas nama satu orang dapat mempunyai hubungan hukum dengan harta bersama, sementara aset yang dibeli setelah perkawinan pun tidak selalu otomatis menjadi harta bersama apabila terdapat dasar yang menunjukkan bahwa sumbernya berasal dari kekayaan yang secara hukum tetap menjadi harta pribadi.

24. Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
• Pasal 29 UU Perkawinan, mengenai perjanjian perkawinan sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
• Pasal 35 UU Perkawinan, mengenai harta bersama serta kedudukan harta bawaan, hadiah, dan warisan.
• Pasal 36 UU Perkawinan, mengenai kewenangan suami dan istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dan harta bawaan.
• Pasal 37 UU Perkawinan, mengenai penyelesaian harta bersama setelah perkawinan putus karena perceraian.
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, khususnya mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan dan ketentuannya terhadap pihak ketiga.

Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, SH.

Read More.. →

Harta dan Utang yang Diperoleh Selama Perkawinan: Siapa yang Berhak dan Siapa yang Bertanggung Jawab Setelah Perceraian? (Non-Muslim) Update :

Perceraian pada pasangan non-Muslim sering kali dianggap selesai ketika putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap, padahal dalam banyak perkara justru persoalan yang paling rumit baru muncul setelah hubungan perkawinan secara hukum berakhir, terutama ketika pasangan masih harus menyelesaikan persoalan mengenai rumah, tanah, kendaraan, tabungan, usaha, investasi, pinjaman, kartu kredit, kredit kendaraan, kredit rumah, utang usaha, maupun kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang dibuat ketika perkawinan masih berlangsung. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena harta dan utang tidak selalu mempunyai pola yang sama, sehingga tidak tepat apabila prinsip mengenai harta bersama langsung diterapkan secara sederhana dengan mengatakan bahwa semua utang yang dibuat selama perkawinan otomatis menjadi utang bersama. Untuk menentukan siapa yang berhak atas suatu harta dan siapa yang bertanggung jawab atas suatu utang setelah perceraian, harus dilihat terlebih dahulu kapan harta atau utang tersebut timbul, siapa yang membuat perjanjian, untuk kepentingan siapa dana tersebut digunakan, apakah pasangan mengetahui atau menyetujui perbuatan tersebut, apakah terdapat jaminan berupa harta bersama, serta apakah terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta dan tanggung jawab ekonomi masing-masing pihak.

Dalam praktik, persoalan tersebut dapat terlihat dari berbagai keadaan yang sangat dekat dengan kehidupan rumah tangga. Sebuah rumah dibeli ketika suami dan istri masih menikah dengan menggunakan kredit bank, tetapi sertifikatnya hanya menggunakan nama suami dan angsuran selama bertahun-tahun dibayar dari penghasilan keluarga; sebuah mobil dibeli menggunakan fasilitas pembiayaan atas nama istri, tetapi kendaraan tersebut dipakai sebagai kendaraan keluarga; seorang suami mengambil pinjaman modal usaha tanpa mencantumkan nama istrinya dalam perjanjian kredit, kemudian sebagian uang pinjaman digunakan untuk mengembangkan bisnis dan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi; atau seorang istri menggunakan kartu kredit atas namanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus kebutuhan pribadinya. Ketika perceraian terjadi, masing-masing pihak dapat mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap aset dan kewajiban tersebut, sehingga pertanyaan “siapa yang punya harta?” harus dipisahkan dari pertanyaan “siapa yang wajib membayar utang?”. Bahkan ketika suatu utang berkaitan erat dengan harta bersama, hubungan hukum dengan kreditur tetap perlu diperiksa berdasarkan perjanjian yang melahirkan utang tersebut.

Untuk pasangan non-Muslim, pembahasan mengenai harta perkawinan terutama bertumpu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 35 memberikan prinsip bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara harta bawaan, hadiah, dan warisan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 kemudian mengatur bahwa terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Ketika perkawinan berakhir karena perceraian, Pasal 37 mengarahkan penyelesaian harta bersama kepada hukum masing-masing, sehingga pembagian tidak selalu dapat disederhanakan menjadi satu formula yang berlaku identik untuk setiap pasangan non-Muslim.

Daftar Isi

1. Mengapa Harta dan Utang Harus Dipisahkan dalam Analisis Perceraian?
2. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan Non-Muslim
3. Apa yang Dimaksud Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan?
4. Siapa yang Berhak atas Harta yang Dibeli Selama Perkawinan?
5. Apakah Nama dalam Sertifikat Menentukan Pemilik Harta Bersama?
6. Bagaimana Kedudukan Rumah yang Dibeli dengan Kredit?
7. Bagaimana Kedudukan Kendaraan yang Dibeli Selama Perkawinan?
8. Bagaimana Kedudukan Usaha yang Dibangun Selama Perkawinan?
9. Apa yang Terjadi Jika Harta Bersama Dijual Salah Satu Pihak?
10. Dasar Hukum Mengenai Utang Selama Perkawinan
11. Apakah Semua Utang Selama Perkawinan Menjadi Utang Bersama?
12. Utang untuk Kepentingan Keluarga dan Rumah Tangga
13. Utang untuk Kepentingan Pribadi Salah Satu Pasangan
14. Bagaimana Jika Utang Digunakan untuk Usaha Salah Satu Pasangan?
15. Bagaimana Jika Suami atau Istri Menjadi Debitur Bank Sendirian?
16. Apakah Perceraian Menghapus Utang kepada Bank?
17. Bagaimana Kedudukan Jaminan Berupa Harta Bersama?
18. Pengaruh Perjanjian Perkawinan terhadap Harta dan Utang
19. Pembuktian Harta dan Utang dalam Sengketa Perceraian
20. Contoh Kasus Rumah KPR dan Utang Bank Setelah Perceraian
21. Contoh Kasus Utang Usaha yang Dibuat Suami Sendiri
22. Contoh Kasus Utang yang Digunakan untuk Kepentingan Keluarga
23. Bagaimana Menghitung Harta Bersih Setelah Dikurangi Utang?
24. Siapa yang Bertanggung Jawab Setelah Perceraian?
25. Kesimpulan Penulis (Advokat)
26. Dasar Hukum

1. Mengapa Harta dan Utang Harus Dipisahkan dalam Analisis Perceraian?
Harta dan utang memang sama-sama berkaitan dengan kondisi ekonomi rumah tangga, tetapi keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai dua sisi yang selalu mempunyai akibat hukum identik karena harta berbicara mengenai aset atau hak ekonomi yang dimiliki, sedangkan utang berbicara mengenai kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi kepada pihak lain. Ketika suami dan istri membeli rumah seharga Rp1 miliar dengan kredit bank, misalnya, terdapat setidaknya dua persoalan hukum yang harus dipisahkan, yaitu siapa yang mempunyai kepentingan terhadap rumah tersebut dan siapa yang secara kontraktual bertanggung jawab kepada bank atas fasilitas kredit tersebut. Rumahnya dapat menjadi bagian dari harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi perjanjian kreditnya dapat dibuat hanya oleh salah satu pasangan atau oleh keduanya sebagai debitur bersama, sehingga status kepemilikan rumah dan status kewajiban pembayaran kredit tidak boleh dicampur menjadi satu kesimpulan sederhana. Demikian pula ketika salah satu pasangan mempunyai utang kepada pihak lain untuk kepentingan usaha, perlu dilihat apakah pasangan lainnya ikut terikat dalam perjanjian tersebut, apakah utang tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga, apakah harta bersama dijadikan jaminan, dan bagaimana posisi kreditur terhadap pasangan yang tidak menandatangani perjanjian.

Pemisahan tersebut juga penting karena perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak secara otomatis menghapus hubungan hukum lain yang telah mereka buat dengan pihak ketiga. Jika seorang suami mempunyai perjanjian kredit dengan bank, perceraian antara suami dan istri tidak dengan sendirinya membuat bank kehilangan hak untuk menagih kepada debitur yang terikat dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, jika suami dan istri secara internal menyepakati bahwa setelah perceraian seluruh cicilan rumah akan dibayar oleh suami, kesepakatan tersebut dapat menjadi dasar pengaturan hubungan internal di antara mereka, tetapi tidak boleh langsung dianggap sebagai perubahan pihak yang bertanggung jawab kepada bank apabila bank tidak menjadi pihak dalam perubahan tersebut dan perjanjian kredit tidak diubah sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, pembahasan mengenai siapa yang bertanggung jawab setelah perceraian harus selalu dibedakan antara tanggung jawab internal antara mantan suami dan mantan istri dengan tanggung jawab eksternal kepada kreditur atau pihak ketiga.

2. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan Non-Muslim
Dasar utama mengenai harta dalam perkawinan terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang membedakan antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan, hadiah, atau warisan. Ketentuan ini penting karena memberikan titik awal untuk menentukan apakah suatu aset yang dimiliki pada saat perceraian termasuk objek harta bersama atau tetap menjadi harta pribadi salah satu pasangan. UU Nomor 1 Tahun 1974 masih berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan tetap menjadi bagian penting dalam menganalisis sengketa harta pasangan non-Muslim.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Ketentuan tersebut memberikan prinsip bahwa titik penting dalam menentukan harta bersama adalah adanya perolehan selama perkawinan, tetapi penerapannya tetap harus melihat sumber dan karakter aset secara konkret karena Pasal 35 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap harta bawaan, hadiah, dan warisan. Dengan demikian, apabila seorang istri membeli sebuah rumah menggunakan penghasilan yang diperolehnya setelah perkawinan berlangsung, rumah tersebut pada prinsipnya masuk dalam pembahasan harta bersama meskipun hanya nama istri yang tercantum dalam dokumen tertentu, sedangkan apabila rumah tersebut telah dimiliki sebelum perkawinan, analisisnya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa status harta tidak semata-mata bergantung pada siapa yang melakukan pembelian secara formal, tetapi juga harus dilihat kapan dan dari sumber apa harta tersebut diperoleh.

Pasal 36 kemudian memperkuat konsekuensi dari klasifikasi tersebut dengan mengatur kewenangan suami dan istri dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama maupun harta bawaan. Terhadap harta bersama, persetujuan kedua belah pihak menjadi unsur penting dalam tindakan hukum atas harta tersebut, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya sendiri. Oleh karena itu, ketika salah satu pasangan menjual rumah yang diperoleh selama perkawinan tanpa persetujuan pasangan lainnya, persoalannya bukan hanya mengenai apakah uang hasil penjualan tersebut harus diperhitungkan dalam pembagian harta, tetapi juga mengenai akibat hukum dari tindakan terhadap harta bersama dan kedudukan pihak ketiga yang menerima pengalihan tersebut.

3. Apa yang Dimaksud Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan?
Harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya mencakup kekayaan yang diperoleh dalam masa berlangsungnya hubungan perkawinan dan dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, rekening, investasi, maupun hak ekonomi lainnya, sepanjang berdasarkan fakta dan sumber perolehannya dapat ditempatkan sebagai harta bersama. Persoalan yang sering menimbulkan kesalahpahaman adalah anggapan bahwa hanya harta yang dibeli menggunakan uang dari rekening bersama yang dapat menjadi harta bersama, padahal penghasilan suami dan istri dapat berasal dari rekening masing-masing dan tetap dapat digunakan untuk memperoleh aset yang mempunyai kedudukan sebagai harta bersama. Sebaliknya, tidak setiap harta yang kebetulan diperoleh ketika perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama karena Pasal 35 ayat (2) secara khusus mempertahankan kedudukan harta bawaan serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Dalam praktik, penentuan status harta sering membutuhkan penelusuran kronologis karena satu aset dapat mengalami beberapa tahap perubahan. Sebuah tanah dapat dibeli selama perkawinan, kemudian dijadikan jaminan kredit, lalu dijual untuk membeli rumah baru; sebuah usaha dapat dimulai dengan modal tertentu, kemudian menghasilkan keuntungan yang digunakan membeli kendaraan dan tanah; atau sebuah rekening investasi dapat dibentuk menggunakan uang pribadi tetapi kemudian menerima tambahan dana yang berasal dari penghasilan selama perkawinan. Oleh sebab itu, apabila terjadi sengketa, pihak yang menyatakan suatu aset sebagai harta pribadi perlu menjelaskan sumber perolehannya secara konsisten, sementara pihak yang menyatakan aset tersebut sebagai harta bersama juga harus menunjukkan dasar mengapa aset tersebut diperoleh atau berkembang dalam hubungan ekonomi perkawinan.

4. Siapa yang Berhak atas Harta yang Dibeli Selama Perkawinan?
Ketika suami atau istri membeli suatu aset selama perkawinan menggunakan penghasilan yang diperoleh dalam masa perkawinan, prinsip Pasal 35 ayat (1) mengarah pada kedudukan aset tersebut sebagai harta bersama, sehingga hak ekonomi terhadap aset tersebut tidak semata-mata ditentukan berdasarkan siapa yang mengeluarkan uang pada saat transaksi atau siapa yang namanya dicantumkan dalam dokumen kepemilikan. Hal tersebut penting karena dalam rumah tangga sering terjadi pembagian peran yang tidak selalu berbentuk pembayaran langsung terhadap suatu aset; seorang suami dapat menjadi pencari nafkah utama sementara istri mengelola rumah tangga dan mengurus anak, atau sebaliknya, tetapi pembagian peran tersebut tidak dengan sendirinya menghapus konsep harta bersama atas kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Ketika perceraian terjadi, status aset harus dilihat berdasarkan kerangka hukum perkawinan dan bukti mengenai sumber perolehannya.

Namun, hak atas harta bersama tidak berarti bahwa setiap pasangan selalu memperoleh jumlah yang sama dalam setiap keadaan tanpa melihat ketentuan hukum dan fakta perkara. Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Karena itu, untuk pasangan non-Muslim, konstruksi penyelesaiannya harus memperhatikan hukum yang relevan dengan para pihak dan tidak boleh sekadar mengambil formula pembagian dari sistem hukum lain yang berlaku bagi kelompok perkawinan berbeda. Dengan demikian, istilah “harta bersama” menentukan karakter aset, sedangkan bagaimana harta tersebut diselesaikan setelah perceraian tetap harus dilihat berdasarkan hukum yang berlaku dan keadaan konkret perkara.

5. Apakah Nama dalam Sertifikat Menentukan Pemilik Harta Bersama?
Nama yang tercantum dalam sertifikat, dokumen kendaraan, rekening, atau dokumen transaksi merupakan alat bukti penting, tetapi dalam konteks sengketa antara suami dan istri nama tersebut tidak selalu menjadi satu-satunya faktor yang menentukan status suatu aset sebagai harta bersama atau harta pribadi. Apabila sebuah rumah dibeli pada tahun kelima perkawinan menggunakan penghasilan keluarga tetapi sertifikatnya hanya menggunakan nama suami, misalnya, pencantuman nama suami tidak dengan sendirinya menghapus kemungkinan bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama. Sebaliknya, jika sebuah tanah memang telah dimiliki istri sebelum perkawinan dan sertifikatnya sudah ada sebelum perkawinan, pencantuman nama istri memiliki arti yang berbeda karena terdapat bukti mengenai waktu dan sumber perolehan aset tersebut. Dengan demikian, dokumen kepemilikan harus dibaca bersama dengan dokumen perolehan dan sumber dana.

Hal yang sama berlaku terhadap kendaraan dan aset usaha karena pembelian atas nama salah satu pasangan dapat terjadi karena alasan administratif, pembiayaan, atau kebutuhan praktis tanpa selalu menggambarkan keseluruhan hubungan ekonomi suami dan istri. Dalam sengketa, bukti pembayaran, rekening bank, perjanjian kredit, tanggal transaksi, bukti transfer, dan sumber penghasilan dapat membantu menjelaskan siapa yang secara ekonomi membiayai perolehan aset tersebut. Oleh karena itu, klaim “sertifikat atas nama saya” tidak selalu menjadi jawaban akhir dalam sengketa harta bersama, sebagaimana klaim “saya yang membayar” juga tidak selalu cukup untuk meniadakan kemungkinan status harta bersama apabila pembayaran dilakukan dari kekayaan yang terbentuk selama perkawinan.

6. Bagaimana Kedudukan Rumah yang Dibeli dengan Kredit?
Rumah yang dibeli dengan fasilitas kredit selama perkawinan mempunyai dua lapisan persoalan, yaitu status rumah sebagai aset dan status kredit sebagai kewajiban pembayaran. Jika rumah tersebut diperoleh selama perkawinan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) terdapat dasar untuk menilainya sebagai harta bersama, tetapi apabila rumah tersebut belum lunas, maka terdapat kewajiban pembayaran yang masih melekat berdasarkan perjanjian kredit. Karena itu, dalam pembagian setelah perceraian, tidak cukup hanya mengatakan bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama, melainkan perlu dihitung nilai ekonominya setelah memperhatikan kewajiban yang masih melekat pada rumah tersebut dan hubungan hukum dengan bank.

Misalnya, sebuah rumah dibeli dengan harga Rp1,2 miliar dan ketika perceraian terjadi masih tersisa kewajiban kredit sebesar Rp600 juta, maka nilai ekonomis yang perlu diperhatikan tidak sama dengan harga pembelian awal rumah. Jika rumah dijual, terdapat hasil penjualan yang kemudian harus diperhitungkan dengan kewajiban kepada bank sesuai perjanjian kredit, biaya transaksi, dan kepentingan para pihak. Jika salah satu pihak ingin mengambil alih rumah dan melanjutkan kredit, persoalan tersebut juga tidak selesai hanya dengan kesepakatan mantan suami dan mantan istri karena bank sebagai kreditur mempunyai hubungan kontraktual sendiri dengan debitur. Perubahan debitur atau restrukturisasi kredit harus mengikuti persetujuan dan mekanisme yang berlaku pada kreditur.

7. Bagaimana Kedudukan Kendaraan yang Dibeli Selama Perkawinan?
Kendaraan yang dibeli selama perkawinan juga harus dilihat dari sumber dana dan hubungan pembiayaannya. Jika kendaraan dibeli secara tunai menggunakan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan, maka terdapat dasar untuk memasukkannya dalam pembahasan harta bersama, sedangkan apabila kendaraan dibeli sebelum perkawinan, statusnya perlu dianalisis sebagai harta bawaan. Jika kendaraan diperoleh melalui kredit, selain menentukan status kendaraannya sebagai aset, perlu dilihat pula siapa yang tercantum sebagai debitur, siapa yang memberikan uang muka, dari mana angsuran dibayar, dan apakah terdapat jaminan atau kewajiban lain yang masih berjalan.

Keadaan menjadi lebih kompleks apabila kendaraan digunakan untuk usaha salah satu pasangan, karena penggunaan untuk usaha tidak otomatis mengubah status kepemilikannya, tetapi pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan kendaraan tersebut dapat menimbulkan persoalan baru mengenai kekayaan yang terbentuk selama perkawinan. Misalnya, mobil dibeli selama perkawinan dan digunakan sebagai kendaraan operasional perusahaan milik suami, kemudian perusahaan menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk membeli aset lain. Dalam keadaan demikian, perlu dibedakan antara kendaraan sebagai aset, perusahaan sebagai subjek hukum apabila berbentuk badan hukum, dan keuntungan yang diterima atau digunakan oleh pasangan sebagai kekayaan pribadi maupun keluarga.

8. Bagaimana Kedudukan Usaha yang Dibangun Selama Perkawinan?
Usaha yang dibangun setelah perkawinan dapat menjadi salah satu objek paling rumit dalam sengketa harta karena usaha tidak hanya terdiri dari uang tunai, tetapi dapat mencakup persediaan, kendaraan, peralatan, tempat usaha, piutang, rekening, merek, kontrak, saham, keuntungan, dan aset lain yang terbentuk selama kegiatan usaha berjalan. Jika suami dan istri membuka usaha menggunakan dana yang dikumpulkan selama perkawinan, maka aset dan kekayaan yang diperoleh dari kegiatan tersebut perlu diperiksa dalam konteks harta bersama. Namun, jika usaha tersebut merupakan perseroan berbadan hukum, aset perusahaan tidak otomatis menjadi harta pribadi pemegang saham, sehingga yang perlu diperiksa dapat berupa saham atau hak ekonomi pasangan, bukan langsung seluruh aset perusahaan.

Jika hanya satu pasangan yang secara formal menjalankan usaha, keadaan tersebut juga tidak otomatis berarti seluruh kekayaan yang diperoleh dari usaha tersebut merupakan harta pribadi. Yang harus diperiksa adalah kapan usaha didirikan, dari mana modal diperoleh, kapan aset usaha dibeli, bagaimana keuntungan digunakan, dan apakah keuntungan tersebut masuk ke kekayaan keluarga. Dalam konteks ini, pembukuan, rekening usaha, bukti setoran modal, laporan keuangan, dokumen pembelian aset, serta bukti transaksi menjadi sangat penting karena dapat menunjukkan perkembangan kekayaan selama perkawinan.

9. Apa yang Terjadi Jika Harta Bersama Dijual Salah Satu Pihak?
Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan memberikan ketentuan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya, apabila suatu aset telah dapat dikategorikan sebagai harta bersama, tindakan salah satu pasangan terhadap aset tersebut tidak dapat dianalisis seolah-olah ia merupakan satu-satunya pemilik. Ketika seorang suami menjual rumah yang diperoleh selama perkawinan tanpa persetujuan istrinya, misalnya, persoalan hukumnya tidak berhenti pada pembagian uang hasil penjualan karena perlu dilihat juga dasar kewenangan penjualan, dokumen transaksi, kedudukan pembeli, serta apakah hasil penjualan masih dapat ditelusuri.

Akibat hukum terhadap transaksi tersebut tidak boleh dinyatakan secara otomatis sama dalam setiap perkara karena kedudukan pihak ketiga, jenis transaksi, dokumen yang ditandatangani, dan dasar gugatan akan memengaruhi analisis. Jika uang hasil penjualan telah diterima dan digunakan oleh salah satu pasangan untuk kepentingan pribadi, persoalan dapat berkembang menjadi tuntutan mengenai pertanggungjawaban atas bagian pasangan lainnya. Karena itu, dalam perkara seperti ini, penting membedakan antara status aset sebagai harta bersama, kewenangan melakukan pengalihan, akibat hukum transaksi terhadap pihak ketiga, dan bentuk pemulihan yang diminta dalam gugatan.

10. Dasar Hukum Mengenai Utang Selama Perkawinan
Berbeda dengan harta bersama, UU Perkawinan tidak memberikan satu rumusan tunggal yang menyatakan bahwa “semua utang yang dibuat selama perkawinan adalah utang bersama”. Karena itu, analisis mengenai utang harus dilakukan dengan lebih hati-hati daripada sekadar menggunakan tanggal lahirnya utang sebagai satu-satunya ukuran. Hubungan utang pada dasarnya lahir dari perjanjian atau sumber perikatan lainnya, sehingga perlu diperiksa siapa yang menjadi debitur, kepada siapa kewajiban tersebut harus dipenuhi, untuk tujuan apa utang dibuat, dan aset apa yang menjadi jaminan. Dalam konteks hukum perdata, prinsip jaminan umum juga dikenal melalui Pasal 1131 KUHPerdata yang menempatkan kebendaan debitur sebagai jaminan bagi perikatannya. JDIH Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata membentuk prinsip mengenai jaminan umum terhadap kewajiban debitur.

Pasal 1131 KUHPerdata

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Ketentuan tersebut menunjukkan mengapa identitas debitur dan struktur kewajiban menjadi penting dalam sengketa utang setelah perceraian. Jika seorang suami membuat pinjaman atas namanya sendiri, perlu dilihat apakah istri ikut menandatangani perjanjian, memberikan jaminan, menjadi penjamin, atau terdapat dasar lain yang menyebabkan kewajiban tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan istri. Di sisi lain, apabila pinjaman tersebut digunakan untuk membeli rumah keluarga atau memenuhi kebutuhan rumah tangga, penggunaan dana tersebut dapat menjadi fakta penting dalam hubungan internal suami-istri, meskipun hubungan kontraktual dengan kreditur tetap harus dilihat dari perjanjian utangnya.

11. Apakah Semua Utang Selama Perkawinan Menjadi Utang Bersama?
Tidak tepat apabila seluruh utang yang dibuat selama perkawinan langsung disebut sebagai utang bersama hanya karena tanggal pembuatan utang tersebut berada dalam masa perkawinan. Berbeda dengan Pasal 35 ayat (1) yang secara eksplisit menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tidak terdapat rumusan dalam UU Perkawinan yang secara sederhana menyatakan semua utang selama perkawinan otomatis menjadi kewajiban bersama. Karena itu, utang harus dianalisis berdasarkan siapa yang membuatnya, apa tujuan penggunaannya, siapa yang menikmati manfaatnya, apakah pasangan ikut menyetujui atau menandatangani, dan apakah utang tersebut berkaitan dengan kebutuhan keluarga atau justru merupakan transaksi pribadi salah satu pasangan.

Contohnya, seorang suami mengambil pinjaman Rp500 juta untuk membeli barang mewah yang hanya digunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak pernah digunakan untuk keluarga atau usaha bersama. Jika istri tidak pernah menandatangani perjanjian kredit, tidak menjadi penjamin, dan tidak memberikan persetujuan terhadap utang tersebut, maka tidak tepat langsung menyimpulkan bahwa istri otomatis menjadi debitur bank hanya karena pinjaman dibuat ketika perkawinan berlangsung. Sebaliknya, jika pinjaman tersebut digunakan untuk membayar rumah keluarga, biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan keluarga, atau modal usaha keluarga yang dijalankan bersama, fakta penggunaan dana tersebut dapat mempunyai arti berbeda dalam hubungan internal suami-istri, meskipun posisi kreditur tetap ditentukan oleh perjanjian kredit dan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Utang untuk Kepentingan Keluarga dan Rumah Tangga
Utang yang digunakan untuk kepentingan keluarga mempunyai karakter yang berbeda dari utang yang dibuat semata-mata untuk kepentingan pribadi salah satu pasangan karena tujuan penggunaan dana dapat menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang pada akhirnya harus menanggung beban ekonomi tersebut secara internal setelah perceraian. Misalnya, selama perkawinan pasangan mengambil pinjaman untuk membayar biaya rumah sakit anak, memperbaiki rumah keluarga, membayar biaya pendidikan, atau membeli kebutuhan pokok ketika penghasilan keluarga tidak mencukupi, maka terdapat hubungan yang jelas antara utang tersebut dengan kebutuhan rumah tangga. Dalam keadaan seperti itu, pembahasan mengenai siapa yang harus menanggung utang setelah perceraian tidak cukup hanya melihat nama debitur dalam dokumen, tetapi perlu melihat pula manfaat dan tujuan penggunaan dana tersebut.

Namun, hubungan dengan kreditur tetap perlu dipisahkan dari pembagian tanggung jawab antara mantan suami dan mantan istri. Jika hanya suami yang menandatangani perjanjian pinjaman, bank pada prinsipnya akan melihat hubungan kontraktualnya dengan debitur tersebut, sedangkan kesepakatan suami dan istri setelah perceraian mengenai pembagian beban utang merupakan persoalan internal yang tidak otomatis mengikat kreditur. Karena itu, apabila mantan suami dan mantan istri sepakat bahwa utang keluarga akan dibayar masing-masing setengah, mereka tetap perlu memastikan bagaimana kewajiban tersebut diselesaikan dalam hubungan dengan pihak yang memberikan pinjaman agar tidak terjadi keadaan di mana salah satu pihak merasa telah menyerahkan tanggung jawabnya tetapi kreditur masih secara sah menagih debitur berdasarkan perjanjian awal.

13. Utang untuk Kepentingan Pribadi Salah Satu Pasangan
Utang yang dibuat untuk kepentingan pribadi salah satu pasangan harus dibedakan dari utang yang digunakan untuk kebutuhan keluarga karena tujuan penggunaan dana dapat menunjukkan bahwa manfaat ekonominya tidak pernah ditujukan untuk rumah tangga. Misalnya, seorang istri meminjam uang dalam jumlah besar untuk membeli barang koleksi pribadi, membiayai perjalanan pribadi, atau melakukan investasi spekulatif atas nama sendiri tanpa persetujuan suami dan tanpa menggunakan hasilnya untuk kebutuhan keluarga. Dalam situasi seperti itu, fakta bahwa utang lahir ketika perkawinan berlangsung tidak dengan sendirinya menjadikan suami sebagai pihak yang wajib membayar kepada kreditur. Yang perlu dilihat adalah siapa yang membuat perjanjian, siapa yang menerima dana, siapa yang memperoleh manfaat, dan apakah pasangan lainnya secara hukum ikut terikat.

Keadaan berbeda apabila utang tersebut memang atas nama salah satu pasangan tetapi dana yang diperoleh kemudian seluruhnya digunakan untuk membeli rumah keluarga, membayar kebutuhan anak, atau membiayai usaha yang dikelola bersama. Dalam kondisi demikian, terdapat alasan yang lebih kuat untuk memperhitungkan utang tersebut dalam penyelesaian ekonomi antara mantan suami dan mantan istri, tetapi sekali lagi hal itu tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai perubahan otomatis pihak debitur di hadapan bank atau kreditur. Pemisahan antara utang secara kontraktual dan beban ekonomi secara internal menjadi sangat penting agar putusan atau kesepakatan perceraian tidak menimbulkan asumsi bahwa kreditur kehilangan haknya terhadap debitur yang sejak awal menandatangani perjanjian.

14. Bagaimana Jika Utang Digunakan untuk Usaha Salah Satu Pasangan?
Utang untuk kepentingan usaha salah satu pasangan membutuhkan analisis yang lebih mendalam karena usaha tersebut dapat menjadi sumber pendapatan keluarga, tetapi juga dapat merupakan kegiatan ekonomi pribadi yang tidak pernah melibatkan pasangan lainnya. Jika suami mempunyai usaha yang telah dijalankan sendiri dan mengambil pinjaman Rp1 miliar untuk menambah stok barang, sementara istri tidak pernah ikut dalam perjanjian kredit, tidak menjadi penjamin, dan usaha tersebut secara faktual dikelola oleh suami sendiri, maka tidak tepat langsung menyatakan bahwa istri menjadi debitur hanya karena pinjaman tersebut dibuat selama perkawinan. Akan tetapi, jika keuntungan usaha tersebut secara rutin digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga dan aset yang dibeli dari keuntungan tersebut menjadi bagian dari kekayaan keluarga, maka utang dan hasil kegiatan usaha tersebut dapat mempunyai konsekuensi ekonomi yang lebih luas dalam hubungan internal pasangan.

Jika utang usaha tersebut kemudian dijamin dengan rumah yang merupakan harta bersama, persoalannya menjadi lebih rumit karena terdapat kepentingan terhadap aset yang dimiliki bersama. Dokumen jaminan, persetujuan pasangan, jenis hak atas tanah, perjanjian kredit, dan tindakan hukum yang dilakukan pada saat pembebanan jaminan harus diperiksa secara konkret. Oleh karena itu, pasangan yang merasa tidak pernah menyetujui penggunaan harta bersama sebagai jaminan tidak cukup hanya menyatakan bahwa “utang tersebut bukan utang saya”, tetapi perlu memeriksa apakah hartanya pernah dijadikan agunan, bagaimana dokumen dibuat, dan apa akibat hukum yang mungkin timbul terhadap aset tersebut.

15. Bagaimana Jika Suami atau Istri Menjadi Debitur Bank Sendirian?
Ketika hanya salah satu pasangan yang tercantum sebagai debitur dalam perjanjian bank, titik awal analisis adalah hubungan kontraktual antara bank dan debitur tersebut. Jika suami menandatangani perjanjian kredit atas namanya sendiri, sedangkan istri tidak pernah menjadi co-debtor, penjamin, atau pihak lain dalam perjanjian, maka perceraian tidak otomatis menjadikan istri sebagai debitur baru. Sebaliknya, jika istri turut menandatangani perjanjian kredit, menjadi penjamin, atau memberikan bentuk jaminan tertentu, maka kedudukannya harus dianalisis berdasarkan dokumen yang ditandatangani dan kewajiban yang disepakati.

Persoalan yang sering disalahpahami adalah ketika mantan suami dan mantan istri membuat kesepakatan dalam perkara perceraian bahwa salah satu pihak akan mengambil alih seluruh utang. Kesepakatan tersebut dapat mempunyai arti penting dalam hubungan internal mereka, tetapi apabila bank tidak menyetujui perubahan debitur atau tidak ada perubahan perjanjian kredit sesuai mekanisme yang berlaku, pihak yang secara kontraktual tercatat sebagai debitur tetap dapat mempunyai kewajiban terhadap bank. Karena itu, dalam penyelesaian perceraian yang melibatkan kredit bank, idealnya persoalan aset, sisa utang, pihak debitur, jaminan, dan mekanisme pengalihan kewajiban dibahas secara bersamaan agar tidak terjadi pemisahan yang hanya menyelesaikan hubungan mantan suami-istri tetapi meninggalkan masalah dengan kreditur.

16. Apakah Perceraian Menghapus Utang kepada Bank?
Perceraian pada dasarnya tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang secara otomatis menghapus utang yang lahir dari perjanjian kredit. Jika seseorang masih mempunyai sisa kewajiban kepada bank pada saat perkawinan berakhir, kewajiban tersebut tetap harus diselesaikan sesuai perjanjian kredit, kecuali terdapat perubahan, pelunasan, restrukturisasi, pengalihan kewajiban, atau dasar hukum lain yang secara sah mengubah hubungan tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat perjanjian kredit sebagai hubungan hukum tersendiri antara kreditur dan debitur, sehingga putusnya perkawinan tidak identik dengan hapusnya seluruh perikatan keperdataan yang dibuat selama perkawinan.

Dalam perkara perceraian, yang dapat dilakukan mantan suami dan mantan istri adalah mengatur siapa yang secara internal akan menanggung pembayaran atau bagaimana aset yang terkait dengan utang tersebut akan diselesaikan. Misalnya, rumah dijual dan hasil penjualannya digunakan terlebih dahulu untuk melunasi sisa kredit, kemudian nilai yang tersisa diperhitungkan dalam penyelesaian harta; atau salah satu pihak mengambil alih rumah dan berusaha melakukan pengalihan atau restrukturisasi kredit dengan persetujuan bank. Dengan demikian, perceraian dapat mengubah hubungan ekonomi antara mantan pasangan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai penghapus otomatis hubungan hukum dengan kreditur.

17. Bagaimana Kedudukan Jaminan Berupa Harta Bersama?
Penggunaan harta bersama sebagai jaminan utang salah satu pasangan menimbulkan persoalan yang berbeda karena aset tersebut tidak hanya berkaitan dengan debitur, tetapi juga dengan kepentingan pasangan lainnya. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Karena itu, ketika sebuah rumah yang merupakan harta bersama dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman, harus diperiksa bagaimana persetujuan diberikan, siapa yang menandatangani dokumen, bagaimana jaminan dibebankan, dan apakah pasangan lainnya mengetahui serta menyetujui tindakan tersebut.

Jika rumah bersama dijadikan jaminan untuk utang usaha suami tanpa persetujuan istri, misalnya, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai siapa yang harus membayar utang, tetapi juga mengenai kedudukan rumah tersebut sebagai objek jaminan dan akibat hukum dari tindakan pembebanan jaminan tersebut. Penyelesaian harus memperhatikan dokumen kredit, dokumen jaminan, status kepemilikan rumah, serta ketentuan hukum yang mengatur jenis jaminan tersebut. Karena itu, dalam perkara perceraian yang melibatkan utang dengan agunan harta bersama, pemeriksaan terhadap dokumen jaminan sama pentingnya dengan pemeriksaan terhadap perjanjian kredit.

18. Pengaruh Perjanjian Perkawinan terhadap Harta dan Utang
Perjanjian perkawinan dapat memengaruhi cara harta dan kewajiban ekonomi pasangan diatur karena para pihak dapat menentukan rezim harta yang berlaku di antara mereka sepanjang memenuhi ketentuan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir bahwa perjanjian tertulis dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama ikatan perkawinan berdasarkan persetujuan bersama, dan setelah disahkan sesuai ketentuan, isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Putusan tersebut menjadi penting dalam membaca sengketa harta modern karena pasangan tidak selalu berada dalam satu rezim harta yang sama sepanjang perkawinan.

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana dimaknai Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Keberadaan perjanjian perkawinan berarti analisis mengenai harta dan utang tidak boleh berhenti pada Pasal 35 UU Perkawinan, tetapi harus dilanjutkan dengan membaca isi perjanjian tersebut secara konkret. Apabila para pihak sepakat memisahkan harta, maka aset yang diperoleh setelah perjanjian dapat mempunyai kedudukan berbeda dari rezim persatuan atau harta bersama yang berlaku tanpa pengaturan khusus. Namun, perjanjian tersebut juga tidak boleh dipahami sebagai alat otomatis untuk menghapus kewajiban terhadap kreditur yang sudah mempunyai hak, karena Putusan MK sendiri menegaskan relevansi pihak ketiga. Karena itu, ketika membahas utang, isi perjanjian perkawinan harus dibaca bersama dengan perjanjian kredit dan posisi kreditur.

19. Pembuktian Harta dan Utang dalam Sengketa Perceraian
Pembuktian dalam perkara harta dan utang sangat menentukan karena sengketa sering kali terjadi ketika para pihak memberikan versi berbeda mengenai asal-usul aset dan tujuan suatu utang. Untuk harta, dokumen yang penting dapat berupa sertifikat, akta jual beli, bukti pembayaran, rekening bank, dokumen kendaraan, dokumen usaha, bukti transfer, dan dokumen lain yang menunjukkan kapan serta dari mana aset diperoleh. Untuk utang, dokumen yang harus diperiksa dapat berupa perjanjian kredit, surat pengakuan utang, rekening koran, bukti pencairan dana, bukti penggunaan dana, dokumen jaminan, bukti pembayaran angsuran, dan komunikasi dengan kreditur. Semakin besar nilai harta atau utang yang diperselisihkan, semakin penting pula kemampuan pihak untuk menunjukkan rangkaian transaksi secara utuh.

Dalam perkara utang, bukti penggunaan dana menjadi sangat penting karena tujuan pinjaman dapat menentukan bagaimana beban tersebut dipandang dalam hubungan internal pasangan. Jika seorang suami mengklaim bahwa pinjaman Rp800 juta digunakan untuk membangun rumah keluarga, ia perlu menunjukkan bukti pencairan, pembayaran kontraktor, pembelian material, dan hubungan antara pinjaman dengan pembangunan rumah tersebut. Sebaliknya, apabila istri menyatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, bukti rekening, transaksi, pembelian, atau aliran dana dapat menjadi bagian dari pembuktian. Dengan cara demikian, pengadilan tidak hanya berhadapan dengan klaim “utang saya” atau “utang bersama”, tetapi dapat melihat fakta ekonomi yang melatarbelakangi lahirnya kewajiban tersebut.

20. Contoh Kasus Rumah KPR dan Utang Bank Setelah Perceraian
Misalnya, suami dan istri menikah pada tahun 2015 dan membeli rumah pada tahun 2018 dengan harga Rp1,5 miliar melalui fasilitas KPR. Sertifikat rumah menggunakan nama suami, perjanjian kredit juga ditandatangani oleh suami, tetapi uang muka berasal dari tabungan keluarga dan selama lima tahun angsuran dibayar menggunakan penghasilan suami serta sebagian penghasilan istri. Ketika perceraian terjadi pada tahun 2026, sisa kewajiban KPR masih Rp700 juta dan rumah memiliki nilai pasar sekitar Rp1,8 miliar. Dalam keadaan tersebut terdapat dua persoalan yang harus dibedakan, yaitu kedudukan rumah sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan dan kedudukan suami sebagai debitur bank berdasarkan perjanjian KPR.

Jika rumah tersebut dinilai sebagai harta bersama, maka penyelesaian internal antara mantan suami dan mantan istri perlu memperhitungkan nilai aset dan kewajiban yang masih melekat. Namun, jika suami ingin menyerahkan rumah kepada istri sekaligus meminta agar seluruh kewajiban kredit juga berpindah kepada istri, hal tersebut tidak otomatis terjadi hanya karena mereka membuat kesepakatan dalam perkara perceraian. Bank perlu dilibatkan apabila perubahan debitur atau restrukturisasi kewajiban diperlukan. Alternatif lainnya adalah rumah dijual, hasil penjualan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kredit sesuai mekanisme bank, kemudian sisa nilai ekonominya diperhitungkan dalam penyelesaian harta. Contoh tersebut menunjukkan mengapa harta dan utang harus dianalisis secara bersamaan tetapi tidak boleh dicampur secara konseptual.

21. Contoh Kasus Utang Usaha yang Dibuat Suami Sendiri
Bayangkan seorang suami mempunyai usaha perdagangan yang telah dijalankan sendiri dan selama perkawinan mengambil pinjaman Rp1 miliar atas namanya sendiri untuk membeli stok barang. Istri tidak menandatangani perjanjian kredit dan tidak menjadi penjamin, sementara sebagian besar dana pinjaman digunakan untuk kegiatan usaha tersebut. Jika kemudian terjadi perceraian, tidak tepat langsung menyatakan bahwa seluruh utang tersebut otomatis menjadi utang bersama hanya karena usaha dijalankan selama perkawinan. Yang perlu diperiksa adalah apakah usaha tersebut merupakan sumber penghasilan keluarga, apakah dana pinjaman digunakan untuk kebutuhan keluarga, apakah terdapat harta bersama yang dijadikan jaminan, dan bagaimana hubungan kontraktual antara suami dengan kreditur.

Apabila pinjaman tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha suami dan suami sendiri yang terikat kepada bank, maka hubungan kontraktual dengan bank harus dibaca berdasarkan perjanjian kredit tersebut. Namun, apabila selama perkawinan usaha tersebut menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk membeli rumah keluarga, kendaraan keluarga, atau aset lain yang kemudian menjadi harta bersama, maka keberadaan utang dan aset yang terbentuk dari kegiatan usaha perlu dipertimbangkan secara terpisah dalam penyelesaian ekonomi antara mantan suami dan mantan istri. Dengan demikian, tidak semua hubungan ekonomi yang muncul dari satu usaha dapat diberi satu label hukum yang sama.

22. Contoh Kasus Utang yang Digunakan untuk Kepentingan Keluarga
Contoh berbeda terjadi ketika seorang istri mengambil pinjaman Rp200 juta atas namanya sendiri karena keluarga membutuhkan biaya pengobatan anak dan biaya tersebut tidak dapat dipenuhi dari penghasilan bulanan. Seluruh uang pinjaman kemudian digunakan untuk biaya rumah sakit dan kebutuhan perawatan anak, sementara suami mengetahui dan menyetujui keputusan tersebut. Ketika perceraian terjadi sebelum utang lunas, persoalan yang muncul adalah apakah secara internal beban ekonomi tersebut harus diperhitungkan sebagai kewajiban keluarga atau tetap hanya menjadi tanggung jawab istri sebagai debitur. Untuk menjawabnya, perlu dilihat hubungan kontraktual dengan kreditur sekaligus tujuan penggunaan dana dan kesepakatan antara pasangan.

Jika kreditur hanya mempunyai perjanjian dengan istri, perceraian tidak otomatis menjadikan suami sebagai debitur di hadapan kreditur. Namun, dalam penyelesaian internal harta dan kewajiban antara mantan pasangan, fakta bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga dapat menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana beban utang tersebut diperhitungkan. Karena itu, dalam gugatan atau kesepakatan penyelesaian harta setelah perceraian, pihak yang meminta agar utang diperhitungkan sebagai kewajiban keluarga perlu menunjukkan bukti penggunaan dana dan hubungan utang tersebut dengan kebutuhan rumah tangga.

23. Bagaimana Menghitung Harta Bersih Setelah Dikurangi Utang?
Dalam sengketa harta yang mempunyai utang melekat, pendekatan yang lebih realistis adalah melihat nilai ekonomi bersih daripada hanya melihat nilai nominal aset. Misalnya, pasangan memiliki rumah senilai Rp2 miliar tetapi masih mempunyai sisa KPR Rp800 juta, kendaraan senilai Rp300 juta dengan sisa pembiayaan Rp100 juta, serta tabungan Rp200 juta tanpa utang yang melekat. Secara sederhana, nilai ekonomi bersih dari aset-aset tersebut perlu dihitung dengan memperhatikan kewajiban yang masih ada, meskipun cara pembagian akhirnya tetap bergantung pada struktur kepemilikan, kesepakatan para pihak, jenis utang, dan hukum yang diterapkan oleh pengadilan.

Penghitungan tersebut juga tidak berarti setiap utang secara otomatis dikurangkan dari seluruh harta bersama tanpa memeriksa sifat utangnya. Utang pribadi yang tidak mempunyai hubungan dengan harta keluarga tidak dapat begitu saja diperlakukan sama dengan kredit yang digunakan untuk membeli rumah keluarga. Karena itu, terlebih dahulu harus ditentukan status dan tujuan utang, kemudian baru dihitung bagaimana kewajiban tersebut berhubungan dengan aset yang disengketakan. Dalam perkara yang kompleks, pemeriksaan rekening, dokumen kredit, nilai aset, sisa kewajiban, dan bukti pembayaran dapat diperlukan agar perhitungan tidak hanya berdasarkan perkiraan salah satu pihak.

24. Siapa yang Bertanggung Jawab Setelah Perceraian?
Setelah perceraian, tanggung jawab terhadap harta dan utang harus dipetakan berdasarkan sumber hak dan sumber kewajiban masing-masing, bukan semata-mata berdasarkan status mantan suami atau mantan istri. Harta yang merupakan harta pribadi tetap harus dibedakan dari harta bersama, sementara kewajiban kepada kreditur harus dilihat berdasarkan siapa yang secara hukum terikat dalam perjanjian utang tersebut. Dalam hubungan internal, mantan pasangan dapat membuat kesepakatan mengenai siapa yang akan membayar cicilan, siapa yang mengambil rumah, siapa yang menerima kendaraan, atau bagaimana utang keluarga diselesaikan, tetapi kesepakatan tersebut tidak boleh dianggap otomatis mengubah hubungan hukum dengan pihak ketiga yang tidak ikut menyepakati perubahan tersebut.

Hal tersebut berarti seseorang dapat mempunyai dua posisi sekaligus dalam satu perkara: secara internal ia mungkin telah sepakat menanggung utang tertentu, tetapi secara eksternal kreditur tetap dapat menagih berdasarkan perjanjian kepada pihak yang secara kontraktual merupakan debitur. Sebaliknya, seseorang yang tidak menjadi debitur tidak otomatis menjadi pihak yang wajib membayar kepada bank hanya karena ia pernah menjadi pasangan debitur, tetapi aset bersama yang dijadikan jaminan dapat menimbulkan persoalan tersendiri yang harus diselesaikan berdasarkan dokumen jaminan dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penyelesaian harta dan utang setelah perceraian harus dilakukan dengan membedakan setidaknya tiga hubungan hukum, yaitu hubungan antara mantan suami dan mantan istri, hubungan antara debitur dan kreditur, serta hubungan mengenai aset yang dijadikan jaminan.

25. Kesimpulan Penulis (Advokat)
Harta dan utang yang diperoleh selama perkawinan tidak dapat diperlakukan sebagai satu paket yang secara otomatis menjadi milik dan tanggung jawab kedua pasangan dengan ukuran yang sama. Untuk harta, Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan memberikan prinsip bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan mempunyai kedudukan tersendiri berdasarkan Pasal 35 ayat (2). Pasal 36 kemudian mengatur bahwa tindakan terhadap harta bersama membutuhkan persetujuan kedua belah pihak, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing terdapat kewenangan yang berbeda. Karena itu, siapa yang berhak atas suatu aset setelah perceraian harus ditentukan melalui penelusuran waktu perolehan, sumber dana, dokumen kepemilikan, perubahan bentuk aset, serta perjanjian perkawinan apabila ada.

Untuk utang, analisisnya harus lebih hati-hati karena tidak terdapat ketentuan dalam UU Perkawinan yang dapat dibaca sebagai aturan sederhana bahwa semua utang yang dibuat selama perkawinan otomatis menjadi utang bersama. Yang harus diperiksa adalah siapa yang membuat perjanjian utang, siapa yang menjadi debitur, untuk kepentingan apa dana digunakan, apakah pasangan memberikan persetujuan atau ikut menandatangani, apakah utang digunakan untuk kepentingan keluarga, dan apakah terdapat harta bersama yang dijadikan jaminan. Dengan demikian, utang untuk kepentingan keluarga dapat mempunyai konsekuensi berbeda dalam hubungan internal pasangan dibandingkan utang yang dibuat untuk kepentingan pribadi salah satu pihak, sementara hubungan dengan kreditur tetap harus dilihat berdasarkan perjanjian dan kedudukan hukum para pihak.

Perceraian juga tidak secara otomatis menghapus utang kepada bank atau kreditur lainnya, karena berakhirnya perkawinan berbeda dengan hapusnya perjanjian kredit atau perikatan utang. Kesepakatan mantan suami dan mantan istri mengenai siapa yang akan melanjutkan pembayaran dapat mengatur hubungan internal mereka, tetapi perubahan pihak yang bertanggung jawab kepada kreditur memerlukan perhatian terhadap kedudukan kreditur dan mekanisme perubahan perjanjian. Karena itu, dalam penyelesaian perkara perceraian yang mempunyai harta dan utang dalam jumlah besar, pembagian aset sebaiknya tidak dilakukan dengan melihat nilai harta secara nominal saja, tetapi juga dengan memperhitungkan kewajiban yang melekat, sumber utang, jaminan, serta posisi masing-masing pihak terhadap kreditur.

Pada akhirnya, pertanyaan “siapa yang berhak dan siapa yang bertanggung jawab?” harus dijawab melalui pemetaan satu per satu terhadap setiap aset dan setiap kewajiban. Rumah harus ditelusuri kapan dan dengan uang siapa diperoleh, kendaraan harus dilihat sumber pembiayaannya, usaha harus dilihat modal dan struktur kepemilikannya, sedangkan utang harus diperiksa berdasarkan perjanjian, tujuan penggunaan dana, debitur, jaminan, dan hubungan dengan kreditur. Pendekatan tersebut jauh lebih tepat daripada menyimpulkan bahwa seluruh harta adalah milik bersama dan seluruh utang otomatis menjadi tanggung jawab bersama hanya karena semuanya muncul ketika perkawinan masih berlangsung.

26. Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 29, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. UU Nomor 1 Tahun 1974 tercatat masih berstatus berlaku.
• Pasal 29 UU Perkawinan sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, mengenai kemungkinan dibuatnya perjanjian perkawinan sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan, dengan memperhatikan kedudukan pihak ketiga.
• Pasal 35 UU Perkawinan, mengenai harta bersama serta kedudukan harta bawaan, hadiah, dan warisan.
• Pasal 36 UU Perkawinan, mengenai kewenangan suami dan istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dan harta bawaan.
• Pasal 37 UU Perkawinan, mengenai penyelesaian harta bersama setelah perkawinan putus karena perceraian.
• Pasal 1131 KUHPerdata, mengenai harta kekayaan debitur sebagai jaminan umum bagi perikatannya.
• Pasal 1132 KUHPerdata, mengenai harta kekayaan debitur sebagai jaminan bersama bagi para kreditur dengan pengecualian bagi kreditur yang mempunyai alasan sah untuk didahulukan.
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sebagai dasar penting dalam memahami perkembangan hukum mengenai perjanjian perkawinan dan rezim harta dalam perkawinan.

Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Read More.. →

Kedudukan Harta Warisan, Harta Bawaan, dan Usaha yang Dikembangkan Selama Perkawinan (Non-Muslim) Update :

Gono Gini Non Muslim - Perceraian pada pasangan non-Muslim tidak hanya menyangkut berakhirnya hubungan perkawinan, tetapi juga dapat membuka persoalan hukum yang jauh lebih kompleks mengenai kepemilikan dan penguasaan harta yang telah terbentuk selama bertahun-tahun menjalani kehidupan bersama. Dalam satu rumah tangga dapat terdapat harta yang sudah dimiliki salah satu pihak sebelum menikah, tanah atau rumah yang diperoleh melalui warisan orang tua, kendaraan yang dibeli sebelum perkawinan, tabungan yang berasal dari penghasilan pribadi, usaha yang telah dirintis sejak sebelum menikah, serta usaha baru yang justru dibangun setelah suami dan istri menjalani kehidupan rumah tangga. Ketika perkawinan berakhir, seluruh aset tersebut tidak dapat begitu saja dimasukkan ke dalam satu kategori sebagai harta bersama, karena hukum perkawinan membedakan antara harta yang diperoleh selama perkawinan dengan harta bawaan, hadiah, dan warisan yang diperoleh masing-masing pihak. Perbedaan tersebut menjadi sangat penting karena menentukan siapa yang pada prinsipnya mempunyai hak atas harta tersebut, siapa yang berwenang menguasainya, dan apakah nilai ekonomi yang berkembang dari harta tersebut selama perkawinan dapat menimbulkan persoalan pembagian ketika perceraian terjadi.

Persoalan menjadi semakin rumit ketika harta pribadi tidak lagi berada dalam bentuk aslinya setelah perkawinan berlangsung. Sebidang tanah warisan, misalnya, dapat dijual oleh penerima warisan dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli rumah baru, membuka toko, membeli kendaraan, menambah modal perusahaan, atau melakukan investasi bersama. Demikian pula sebuah usaha yang semula telah dimiliki oleh salah satu pasangan sebelum menikah dapat berkembang berkali-kali lipat selama perkawinan karena adanya tambahan modal, tenaga, pengelolaan, jaringan, atau kontribusi ekonomi dari pasangan lainnya. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan hukumnya tidak cukup dijawab dengan mengatakan bahwa “harta tersebut adalah milik suami” atau “usaha tersebut atas nama istri”, sebab yang perlu diperiksa adalah riwayat perolehan harta, sumber modal, perubahan bentuk aset, penggunaan penghasilan selama perkawinan, kontribusi masing-masing pihak, serta ada atau tidaknya perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan atau penggabungan harta. Dengan kata lain, sengketa harta setelah perceraian membutuhkan penelusuran terhadap perjalanan suatu aset sejak pertama kali diperoleh sampai dengan keadaan aset tersebut ketika perkawinan berakhir.

Bagi pasangan non-Muslim, kerangka utama persoalan tersebut tetap perlu dibaca melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terutama ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 memberikan dasar untuk membedakan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan harta bawaan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, sedangkan Pasal 36 mengatur kewenangan suami dan istri dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama maupun harta bawaan masing-masing. Selain itu, keberadaan perjanjian perkawinan juga perlu diperhatikan karena Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama ikatan perkawinan dengan persetujuan bersama, dengan konsekuensi terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Karena itu, sebelum menyimpulkan bahwa suatu aset merupakan harta bersama atau harta pribadi, perlu dilihat terlebih dahulu seluruh rangkaian fakta dan dokumen yang berkaitan dengan aset tersebut.

Daftar Isi

1. Mengapa Harta Warisan dan Harta Bawaan Harus Dibedakan dari Harta Bersama?
2. Dasar Hukum Harta Bawaan, Warisan, dan Harta Bersama
3. Kedudukan Harta Bawaan yang Sudah Dimiliki Sebelum Menikah
4. Apakah Harta Bawaan Dapat Berubah Menjadi Harta Bersama?
5. Kedudukan Harta yang Diperoleh dari Warisan Selama Perkawinan
6. Apakah Warisan yang Diterima Setelah Menikah Menjadi Harta Bersama?
7. Bagaimana Jika Tanah atau Rumah Warisan Dijual dan Diganti Aset Baru?
8. Kedudukan Usaha yang Sudah Dimiliki Sebelum Perkawinan
9. Kedudukan Usaha yang Dibangun Setelah Perkawinan
10. Bagaimana Jika Pasangan Ikut Mengembangkan Usaha yang Awalnya Milik Salah Satu Pihak?
11. Apakah Keuntungan Usaha Menjadi Harta Bersama?
12. Bagaimana Jika Modal Usaha Berasal dari Harta Warisan?
13. Pencampuran Harta Pribadi dan Harta Bersama dalam Pengembangan Usaha
14. Pengaruh Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Warisan, Harta Bawaan, dan Usaha
15. Bukti yang Menentukan Status Harta dalam Sengketa Perceraian
16. Contoh Kasus Harta Warisan yang Diubah Menjadi Modal Usaha
17. Contoh Kasus Usaha yang Dirintis Sebelum Menikah tetapi Berkembang Selama Perkawinan
18. Bagaimana Harta dan Usaha Diperlakukan Setelah Perceraian?
19. Kesimpulan
20. Dasar Hukum

1. Mengapa Harta Warisan dan Harta Bawaan Harus Dibedakan dari Harta Bersama?
Pembedaan antara harta warisan, harta bawaan, dan harta bersama menjadi penting karena ketiganya mempunyai dasar perolehan yang berbeda dan perbedaan tersebut membawa konsekuensi hukum yang berbeda pula ketika perkawinan berakhir. Harta bersama pada dasarnya berkaitan dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan merupakan harta yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum perkawinan dan harta warisan merupakan kekayaan yang diperoleh karena pewarisan, sehingga tidak tepat apabila seluruh aset yang berada dalam rumah tangga langsung dianggap sebagai satu kesatuan kekayaan yang harus dibagi setelah perceraian. Misalnya, seorang suami telah memiliki sebidang tanah sebelum menikah, kemudian beberapa tahun setelah perkawinan ia menerima tanah tambahan dari orang tuanya sebagai warisan, sementara selama perkawinan ia dan istrinya membeli rumah menggunakan penghasilan bersama; ketiga aset tersebut secara faktual sama-sama berada dalam lingkungan keluarga yang sama, tetapi dasar perolehannya berbeda sehingga analisis hukumnya juga harus dibedakan. Kesalahan dalam mengidentifikasi sumber perolehan harta dapat menyebabkan aset pribadi seseorang dimasukkan ke dalam objek pembagian harta bersama, atau sebaliknya, aset yang seharusnya diperhitungkan sebagai harta bersama justru diklaim sebagai harta pribadi hanya karena dokumen kepemilikannya menggunakan nama salah satu pasangan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika suatu aset mengalami perubahan bentuk selama perkawinan karena perubahan bentuk tidak selalu berarti perubahan status hukum secara otomatis. Tanah warisan yang dijual dan kemudian digunakan untuk membeli rumah baru, misalnya, membutuhkan penelusuran mengenai hubungan antara tanah warisan dan rumah baru tersebut, sedangkan usaha yang telah dimiliki sebelum menikah tetapi berkembang menjadi perusahaan dengan nilai yang jauh lebih besar membutuhkan pemisahan antara kepemilikan awal dengan perkembangan ekonomi yang terjadi selama perkawinan. Dalam perkara seperti ini, hakim tidak hanya akan berhadapan dengan pertanyaan mengenai nama siapa yang tercantum dalam dokumen, tetapi juga dengan pertanyaan mengenai kapan aset diperoleh, dari mana modal berasal, bagaimana aset tersebut dikelola selama perkawinan, apakah pasangan lainnya memberikan kontribusi, apakah terdapat percampuran dana, dan apakah para pihak sebelumnya telah membuat kesepakatan mengenai rezim harta. Karena itu, pembuktian sumber harta menjadi salah satu bagian paling penting dalam sengketa harta setelah perceraian.

2. Dasar Hukum Harta Bawaan, Warisan, dan Harta Bersama
Dasar hukum utama untuk membedakan ketiga jenis harta tersebut terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini memberikan rumusan yang cukup jelas mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta yang tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak karena merupakan harta bawaan, hadiah, atau warisan. UU Nomor 1 Tahun 1974 sendiri masih berstatus berlaku dan telah diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019, sehingga ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan tetap menjadi bagian penting dari kerangka hukum yang harus diperhatikan dalam perkara perceraian pasangan non-Muslim.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Rumusan Pasal 35 tersebut menunjukkan adanya dua kelompok utama yang harus dibedakan, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dan harta bawaan, hadiah, serta warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya, seseorang yang memperoleh warisan ketika sudah menikah tidak otomatis kehilangan kedudukan pribadinya atas harta tersebut hanya karena penerimaan warisan terjadi dalam masa perkawinan, sementara seseorang yang telah mempunyai rumah sebelum menikah juga tidak otomatis kehilangan status harta bawaannya hanya karena rumah tersebut kemudian digunakan sebagai tempat tinggal keluarga. Namun, kata-kata “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” juga harus diperhatikan karena membuka ruang bagi adanya kesepakatan yang mengatur berbeda mengenai harta tersebut, termasuk melalui perjanjian perkawinan yang memenuhi persyaratan hukum.

Selain Pasal 35, Pasal 36 juga penting karena status suatu harta menentukan bagaimana tindakan hukum terhadap harta tersebut dapat dilakukan. Ketika objek merupakan harta bersama, kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tidak berada secara sepihak pada salah satu pasangan, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing, undang-undang memberikan hak kepada suami atau istri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai status harta bukan hanya berkaitan dengan pembagian setelah perceraian, tetapi juga berkaitan dengan kewenangan mengelola, menjual, menjaminkan, atau mengalihkan harta selama perkawinan.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dengan demikian, apabila seorang istri menjual tanah warisan yang memang merupakan harta yang berada di bawah penguasaannya, analisis kewenangannya berbeda dengan apabila ia menjual tanah yang diperoleh bersama suaminya selama perkawinan. Demikian pula apabila seorang suami menjalankan usaha yang telah dimilikinya sebelum menikah, status kepemilikan awal usaha tersebut harus dibedakan dari aset atau keuntungan yang terbentuk selama perkawinan. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu aset dapat dimasukkan ke dalam objek sengketa harta bersama dan bagaimana kewenangan masing-masing pihak terhadap aset tersebut.

3. Kedudukan Harta Bawaan yang Sudah Dimiliki Sebelum Menikah
Harta bawaan pada prinsipnya merupakan harta yang telah dimiliki salah satu pihak sebelum perkawinan berlangsung, sehingga keberadaan perkawinan tidak dengan sendirinya menghapus kepemilikan pribadi tersebut. Apabila seorang laki-laki sebelum menikah telah membeli sebuah rumah menggunakan uangnya sendiri dan rumah tersebut telah menjadi miliknya sebelum perkawinan, maka rumah tersebut pada dasarnya merupakan harta bawaan, demikian pula apabila seorang perempuan sebelum menikah telah mempunyai tanah, kendaraan, rekening tabungan, saham, atau aset lainnya yang dapat dibuktikan sebagai miliknya sebelum perkawinan. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) memberikan dasar bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sehingga perceraian tidak secara otomatis mengubah seluruh harta bawaan menjadi harta yang harus dibagi sebagai harta bersama.

Namun, kedudukan harta bawaan perlu dianalisis secara hati-hati apabila selama perkawinan harta tersebut mengalami perubahan bentuk, menghasilkan pendapatan, digunakan sebagai modal usaha, atau bercampur dengan dana yang diperoleh bersama. Misalnya, sebuah rumah yang telah dimiliki istri sebelum menikah kemudian direnovasi menggunakan penghasilan suami dan istri selama perkawinan, atau sebuah tanah bawaan suami dijual dan hasil penjualannya digabungkan dengan tabungan keluarga untuk membeli rumah baru. Dalam keadaan seperti itu, status awal harta tetap merupakan fakta penting, tetapi perkara dapat berkembang menjadi persoalan mengenai sumber dana untuk aset baru, kontribusi masing-masing pihak, dan apakah terdapat bagian dari kekayaan yang kemudian terbentuk selama perkawinan yang harus diperhitungkan sebagai harta bersama. Oleh sebab itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap aset yang memiliki hubungan dengan harta bawaan otomatis sepenuhnya menjadi harta pribadi untuk selamanya tanpa menelusuri perubahan yang terjadi selama perkawinan.

4. Apakah Harta Bawaan Dapat Berubah Menjadi Harta Bersama?
Harta bawaan tidak seharusnya dianggap berubah menjadi harta bersama hanya karena digunakan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi keadaan dapat menjadi lebih kompleks apabila para pihak melakukan tindakan hukum atau pengaturan yang menyebabkan status atau struktur kepemilikannya berubah. Pasal 35 ayat (2) sendiri menggunakan frasa “sepanjang para pihak tidak menentukan lain”, sehingga penentuan status harta tidak hanya bergantung pada asal-usul awal aset, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kesepakatan para pihak. Dalam praktik, perubahan tersebut dapat muncul melalui perjanjian, pengalihan kepemilikan, pencampuran dana untuk memperoleh aset baru, atau tindakan lainnya yang dapat dibuktikan secara hukum. Karena itu, ketika seseorang mengklaim bahwa sebuah rumah atau tanah tetap menjadi harta pribadinya karena berasal dari harta bawaan, pihak tersebut sebaiknya mampu menunjukkan bukan hanya dokumen kepemilikan awal, tetapi juga rangkaian transaksi yang menunjukkan bagaimana aset tersebut diperlakukan selama perkawinan.

Contoh sederhananya adalah seorang suami memiliki tanah sebelum menikah, kemudian setelah menikah tanah tersebut dijual seharga Rp1 miliar dan seluruh hasil penjualannya digunakan bersama dengan tambahan Rp1 miliar dari tabungan yang dikumpulkan suami dan istri selama perkawinan untuk membeli rumah senilai Rp2 miliar. Dalam perkara semacam ini, akan terlalu sederhana apabila rumah tersebut langsung dinyatakan seluruhnya sebagai harta bawaan suami hanya karena separuh sumber dana awal berasal dari tanah bawaan, tetapi juga tidak tepat apabila seluruh rumah dianggap sebagai harta bersama tanpa memperhitungkan sumber Rp1 miliar yang berasal dari aset pribadi. Persoalan yang perlu diperiksa adalah struktur pembiayaan, hubungan transaksi antara tanah lama dengan rumah baru, maksud para pihak ketika membeli rumah, dokumen pembayaran, serta apakah ada kesepakatan mengenai kepemilikan rumah tersebut.

5. Kedudukan Harta yang Diperoleh dari Warisan Selama Perkawinan
Harta warisan yang diperoleh salah satu pasangan ketika perkawinan sedang berlangsung pada prinsipnya mempunyai kedudukan berbeda dari harta yang diperoleh melalui penghasilan selama perkawinan karena Pasal 35 ayat (2) secara khusus menyebut harta yang diperoleh masing-masing sebagai warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian, apabila seorang istri menerima sebidang tanah dari orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia dan proses pewarisan tersebut terjadi ketika istri masih terikat perkawinan, fakta bahwa penerimaan warisan terjadi setelah menikah tidak dengan sendirinya menjadikan tanah tersebut harta bersama. Demikian pula apabila seorang suami menerima rumah, deposito, saham, atau aset lainnya melalui pewarisan, maka sumber perolehan tersebut perlu diperhatikan dalam menentukan status harta apabila kemudian terjadi perceraian.

Meskipun demikian, status warisan harus tetap dibuktikan melalui dokumen dan rangkaian peristiwa yang jelas karena sengketa dapat muncul ketika salah satu pasangan mengklaim bahwa aset yang disebut sebagai warisan sebenarnya dibeli atau dibangun menggunakan penghasilan bersama selama perkawinan. Misalnya, sebuah rumah diklaim sebagai rumah warisan, tetapi ternyata rumah tersebut baru dibangun setelah pewaris meninggal dunia dengan menggunakan uang yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan, sehingga yang perlu dipisahkan adalah tanah warisan dengan bangunan atau investasi tambahan yang mungkin mempunyai sumber pembiayaan berbeda. Dalam situasi demikian, dokumen pewarisan, sertifikat, akta jual beli, bukti pembayaran, rekening bank, bukti transfer, dan dokumen pembangunan dapat menjadi penting untuk menunjukkan bagian mana yang benar-benar berasal dari warisan dan bagian mana yang terbentuk kemudian selama perkawinan.

6. Apakah Warisan yang Diterima Setelah Menikah Menjadi Harta Bersama?
Jawabannya pada prinsipnya tidak otomatis menjadi harta bersama, karena Pasal 35 ayat (2) secara khusus menyatakan bahwa harta yang diperoleh masing-masing sebagai warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian, waktu penerimaan warisan harus dibedakan dari sumber perolehan harta tersebut; warisan yang diterima pada tahun pertama perkawinan, tahun kesepuluh, maupun tahun kedua puluh tetap harus dilihat sebagai warisan dan bukan semata-mata sebagai harta yang “diperoleh selama perkawinan” dalam pengertian Pasal 35 ayat (1). Pembedaan tersebut penting karena apabila hanya digunakan ukuran waktu, semua warisan yang diterima ketika seseorang telah menikah akan keliru dimasukkan ke dalam harta bersama, padahal undang-undang secara khusus memberikan pengaturan tersendiri terhadap harta warisan.

Meskipun demikian, apabila pasangan selama perkawinan menentukan lain mengenai warisan tersebut, maka keadaan tersebut perlu diperhitungkan. Selain itu, persoalan dapat berubah ketika warisan tidak lagi dipertahankan sebagai aset pribadi, melainkan dijadikan modal untuk membentuk aset atau kegiatan ekonomi yang melibatkan kekayaan bersama. Misalnya, uang warisan sebesar Rp2 miliar digunakan untuk membeli sebuah ruko senilai Rp4 miliar, dengan tambahan Rp2 miliar dari penghasilan bersama suami dan istri, sehingga pada saat perceraian yang perlu ditentukan bukan sekadar “ruko ini warisan atau bukan”, melainkan bagaimana sumber dana pembelian ruko tersebut dapat dibuktikan dan bagaimana hubungan antara harta warisan dengan aset baru tersebut harus dinilai.

7. Bagaimana Jika Tanah atau Rumah Warisan Dijual dan Diganti Aset Baru?
Perubahan bentuk harta warisan merupakan salah satu situasi yang paling sering menimbulkan perdebatan karena aset yang akhirnya disengketakan tidak lagi memiliki bentuk yang sama dengan aset yang diterima melalui warisan. Sebidang tanah warisan dapat dijual, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membeli rumah, membangun gedung usaha, membeli kendaraan, menambah modal perusahaan, atau membeli saham, sehingga ketika perceraian terjadi pasangan yang menerima warisan mungkin menyatakan bahwa aset terakhir tersebut tetap merupakan harta pribadinya karena berasal dari warisan, sedangkan pasangan lainnya dapat berpendapat bahwa aset tersebut telah menjadi harta bersama karena dibeli dan dikembangkan selama perkawinan. Untuk menentukan persoalan tersebut, diperlukan penelusuran mengenai kesinambungan sumber dana, bukan hanya melihat nama pemilik pada aset terakhir.

Sebagai contoh, seorang istri memperoleh tanah warisan senilai Rp1,5 miliar, kemudian menjualnya dengan harga Rp2 miliar dan menggunakan uang tersebut sebagai uang muka pembelian rumah seharga Rp4 miliar, sementara sisa harga rumah sebesar Rp2 miliar dibayar menggunakan fasilitas kredit yang selama perkawinan cicilannya dibayar dari penghasilan suami dan istri. Dalam keadaan tersebut, keberadaan uang warisan sebesar Rp2 miliar harus tetap dapat ditelusuri, tetapi pada saat yang sama terdapat pembiayaan lain yang berasal dari hubungan ekonomi selama perkawinan. Karena itu, sengketa tidak seharusnya disederhanakan menjadi pilihan “rumah tersebut seluruhnya milik istri” atau “rumah tersebut seluruhnya harta bersama”, sebab perlu dilihat struktur pembelian, perjanjian kredit, pembayaran cicilan, sumber dana, serta kesepakatan para pihak. Dokumentasi transaksi menjadi sangat penting untuk menunjukkan bagaimana aset lama berubah menjadi aset baru.

8. Kedudukan Usaha yang Sudah Dimiliki Sebelum Perkawinan
Usaha yang telah dimiliki sebelum perkawinan pada dasarnya perlu dipisahkan antara kepemilikan awal usaha dengan perkembangan usaha yang terjadi setelah perkawinan. Apabila seorang suami telah mempunyai toko sebelum menikah, telah mempunyai persediaan barang, peralatan, modal, pelanggan, kendaraan usaha, dan tempat usaha sebelum perkawinan, maka fakta bahwa toko tersebut terus beroperasi setelah menikah tidak otomatis mengubah seluruh kepemilikan awalnya menjadi harta bersama. Akan tetapi, apabila setelah menikah usaha tersebut memperoleh tambahan modal dari penghasilan suami dan istri, membeli aset baru, membuka cabang, membangun gudang, membeli kendaraan operasional, atau menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk memperoleh aset keluarga, maka bagian-bagian tersebut perlu dianalisis secara terpisah karena telah terdapat perkembangan ekonomi selama perkawinan.

Persoalan menjadi semakin kompleks apabila pasangan yang tidak memiliki usaha pada awalnya kemudian ikut bekerja dalam usaha tersebut. Misalnya, sebelum menikah seorang istri telah mempunyai usaha katering kecil, kemudian setelah menikah suaminya ikut mengurus pemasaran, pembelian bahan, administrasi, pengiriman, dan membantu menyediakan modal dari penghasilannya. Lima tahun kemudian usaha tersebut berkembang menjadi katering dengan omzet jauh lebih besar dan mempunyai beberapa kendaraan serta tempat produksi. Dalam perkara perceraian, tidak tepat apabila seluruh usaha langsung dinyatakan sebagai harta bersama hanya karena berkembang selama perkawinan, tetapi juga tidak tepat apabila seluruh perkembangan usaha dianggap sepenuhnya milik pribadi pemilik awal tanpa memperhitungkan aset baru, modal tambahan, dan keuntungan yang terbentuk selama perkawinan. Pemisahan antara modal awal dan perkembangan ekonomi selama perkawinan menjadi sangat penting.

9. Kedudukan Usaha yang Dibangun Setelah Perkawinan
Usaha yang benar-benar didirikan setelah perkawinan membutuhkan analisis yang berbeda karena modal awal usaha tersebut dapat berasal dari harta bersama, penghasilan salah satu pasangan, harta warisan, atau kombinasi beberapa sumber. Jika suami dan istri menggunakan tabungan yang dikumpulkan selama perkawinan untuk membuka restoran, membeli kendaraan operasional, menyewa tempat, membeli peralatan, dan membayar pegawai, maka aset dan nilai ekonomi yang terbentuk dari kegiatan tersebut harus dianalisis dalam hubungan dengan harta bersama. Akan tetapi, apabila seluruh modal awal restoran tersebut berasal dari warisan yang diterima istri, maka sumber modal tersebut perlu diperhitungkan secara berbeda, terutama apabila selama perkembangannya usaha kemudian menerima tambahan modal dari penghasilan suami dan istri atau menghasilkan aset baru.

Dalam perkara seperti ini, dokumen usaha menjadi sangat penting karena izin usaha, rekening bisnis, pembukuan, bukti setoran modal, faktur pembelian, perjanjian sewa, dokumen kendaraan, laporan keuangan, dan bukti transfer dapat membantu menunjukkan sumber modal dan perkembangan kekayaan usaha. Nama yang tercantum pada izin usaha tidak selalu menyelesaikan seluruh persoalan mengenai harta dalam perkawinan karena izin usaha dan kepemilikan ekonomi merupakan persoalan yang harus dianalisis berdasarkan struktur usaha yang sebenarnya. Apabila usaha tersebut berbentuk perseroan atau badan hukum, analisis juga harus memperhatikan kedudukan saham dan aset perseroan secara terpisah dari kekayaan pribadi para pemegang saham, sehingga tidak setiap aset perusahaan dapat langsung diperlakukan sebagai harta pribadi atau harta bersama tanpa melihat struktur badan usahanya.

10. Bagaimana Jika Pasangan Ikut Mengembangkan Usaha yang Awalnya Milik Salah Satu Pihak?
Keterlibatan pasangan dalam mengembangkan usaha milik salah satu pihak harus dianalisis secara hati-hati karena kontribusi dalam usaha tidak selalu berarti otomatis menjadi pemilik usaha, tetapi kontribusi tersebut juga tidak dapat begitu saja diabaikan ketika menilai perkembangan ekonomi yang terjadi selama perkawinan. Seorang suami yang sejak sebelum menikah memiliki usaha bengkel, misalnya, dapat tetap menjadi pemilik awal usaha tersebut, tetapi setelah menikah istrinya mungkin ikut mengelola administrasi, mengatur keuangan, membeli suku cadang, membantu pemasaran, atau bahkan menggunakan penghasilannya untuk menambah modal usaha. Jika setelah sepuluh tahun usaha berkembang menjadi bengkel besar dengan beberapa cabang dan sejumlah aset baru, maka harus dilihat bagian mana yang merupakan usaha awal dan bagian mana yang terbentuk selama perkawinan.

Dalam keadaan seperti itu, kontribusi pasangan dapat berupa kontribusi langsung berupa uang, maupun kontribusi tidak langsung berupa tenaga, pengelolaan rumah tangga yang memungkinkan pasangan fokus menjalankan usaha, bantuan administratif, jaringan, atau bentuk kontribusi ekonomi lainnya. Namun, pengakuan terhadap kontribusi tersebut tidak berarti setiap pasangan otomatis mempunyai setengah kepemilikan atas seluruh badan usaha, karena bentuk badan usaha, dokumen kepemilikan, struktur modal, dan hubungan hukum dengan perusahaan harus tetap diperiksa. Yang lebih tepat adalah menelusuri aset dan keuntungan yang benar-benar menjadi kekayaan pribadi pasangan selama perkawinan serta menentukan apakah terdapat kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama berdasarkan sumber perolehannya.

11. Apakah Keuntungan Usaha Menjadi Harta Bersama?
Keuntungan usaha perlu dibedakan dari kepemilikan badan usaha karena seseorang dapat memiliki usaha sebelum menikah tetapi memperoleh keuntungan selama perkawinan yang kemudian digunakan untuk membentuk kekayaan baru. Misalnya, seorang suami memiliki perusahaan sebelum menikah dan perusahaan tersebut tetap menjadi badan usaha yang sama setelah perkawinan, tetapi selama perkawinan suami menerima keuntungan usaha yang kemudian digunakan untuk membeli rumah, kendaraan, deposito, atau tanah. Dalam keadaan demikian, pertanyaan mengenai status rumah atau tanah tersebut tidak cukup dijawab dengan mengatakan bahwa “sumbernya adalah perusahaan milik suami”, karena harus ditelusuri kapan keuntungan tersebut diterima sebagai kekayaan pribadi, bagaimana uang tersebut digunakan, dan apakah aset baru diperoleh selama perkawinan.

Apabila keuntungan usaha masuk ke rekening pribadi suami dan kemudian digunakan untuk membeli rumah selama perkawinan, maka rumah tersebut perlu dianalisis berdasarkan sumber dan waktu perolehannya, sedangkan apabila keuntungan tersebut tetap berada sebagai aset perusahaan berbadan hukum, maka harus dibedakan antara kekayaan perseroan dengan kekayaan pribadi pemegang saham. Karena itu, istilah “keuntungan usaha” harus dijelaskan secara konkret agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menentukan objek sengketa. Keuntungan yang masih menjadi bagian dari kekayaan badan usaha tidak serta-merta sama dengan uang pribadi pemilik, sementara keuntungan yang telah dibagikan kepada pemilik dan digunakan membeli aset baru dapat mempunyai persoalan hukum yang berbeda.

12. Bagaimana Jika Modal Usaha Berasal dari Harta Warisan?
Apabila modal awal usaha berasal dari harta warisan, maka sumber modal tersebut harus dibuktikan secara jelas karena Pasal 35 ayat (2) memberikan kedudukan tersendiri terhadap harta yang diperoleh sebagai warisan. Misalnya, seorang istri menerima warisan sebesar Rp1 miliar, kemudian menggunakan seluruhnya untuk membuka usaha restoran setelah menikah. Pada tahap awal, modal Rp1 miliar tersebut mempunyai sumber dari harta warisan, sehingga tidak tepat apabila modal tersebut langsung dianggap sebagai harta bersama hanya karena restoran didirikan ketika perkawinan berlangsung. Namun, setelah restoran beroperasi, situasi ekonominya dapat berkembang karena adanya tambahan modal, keuntungan usaha, pembelian aset, dan kontribusi pasangan lainnya, sehingga setiap perkembangan tersebut harus dianalisis berdasarkan sumber dana dan hubungan hukumnya.

Apabila suami kemudian memasukkan tambahan modal Rp500 juta dari tabungan yang diperoleh selama perkawinan dan restoran menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk membeli kendaraan operasional serta sebuah bangunan, maka tidak cukup hanya mengatakan bahwa “restoran berasal dari warisan”. Perlu ditelusuri modal awal, tambahan modal, keuntungan, aset yang dibeli, dan hubungan antara masing-masing transaksi tersebut. Pembuktian semacam ini memungkinkan pengadilan membedakan antara harta pribadi yang menjadi modal awal dengan kekayaan yang terbentuk kemudian dalam perjalanan usaha selama perkawinan.

13. Pencampuran Harta Pribadi dan Harta Bersama dalam Pengembangan Usaha
Pencampuran dana merupakan salah satu persoalan yang dapat membuat sengketa harta menjadi jauh lebih sulit karena ketika harta pribadi dan harta yang diperoleh selama perkawinan masuk ke dalam satu rangkaian transaksi, penentuan status aset akhirnya membutuhkan rekonstruksi keuangan yang lebih rinci. Misalnya, seorang suami mempunyai tanah warisan senilai Rp2 miliar, kemudian tanah tersebut dijual dan uangnya dimasukkan ke rekening yang juga digunakan untuk menerima gaji suami dan istri, membayar kebutuhan keluarga, serta membiayai usaha. Beberapa tahun kemudian rekening tersebut digunakan untuk membeli ruko senilai Rp3,5 miliar. Dalam keadaan seperti ini, dokumen rekening, bukti transfer, tanggal transaksi, dan sumber pembayaran menjadi penting untuk menentukan bagaimana hubungan antara tanah warisan dan ruko tersebut dapat dibuktikan.

Pencampuran dana juga dapat terjadi dalam usaha ketika modal awal berasal dari harta bawaan, tetapi biaya operasional, pembelian kendaraan, pembangunan tempat usaha, dan pembayaran utang usaha kemudian dilakukan menggunakan penghasilan selama perkawinan. Kondisi seperti ini tidak otomatis membuat seluruh usaha menjadi harta bersama, tetapi juga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan seluruh kontribusi ekonomi yang muncul selama perkawinan. Penilaian harus dilakukan berdasarkan bukti dan struktur transaksi, sehingga apabila sengketa dibawa ke pengadilan, pihak yang mengklaim adanya harta pribadi maupun harta bersama perlu mampu menjelaskan secara konkret asal-usul dana dan perjalanan aset tersebut.

14. Pengaruh Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Warisan, Harta Bawaan, dan Usaha
Perjanjian perkawinan dapat mempunyai pengaruh besar terhadap cara harta suami dan istri diklasifikasikan karena para pihak dapat mengatur mengenai harta mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir terhadap Pasal 29 UU Perkawinan sehingga perjanjian tertulis dapat dibuat sebelum, pada waktu, atau selama ikatan perkawinan berdasarkan persetujuan bersama, dan setelah disahkan sesuai ketentuan yang berlaku isinya dapat berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Rumusan Pasal 29 ayat (1) sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Ketentuan tersebut penting apabila pasangan mempunyai harta bawaan dalam jumlah besar, menerima warisan, atau menjalankan usaha yang membutuhkan pengaturan mengenai pemisahan harta. Namun, keberadaan perjanjian perkawinan tidak berarti setiap persoalan otomatis selesai karena isi perjanjian harus dibaca secara konkret, termasuk mengenai harta apa yang dipisahkan, sejak kapan pengaturannya berlaku, bagaimana aset yang diperoleh kemudian diperlakukan, dan bagaimana kepentingan pihak ketiga dilindungi. Dengan demikian, dalam perkara perceraian, hakim tidak cukup hanya mengetahui bahwa para pihak pernah membuat perjanjian perkawinan, tetapi juga perlu melihat isi perjanjian tersebut dan hubungannya dengan aset yang sedang disengketakan.

15. Bukti yang Menentukan Status Harta dalam Sengketa Perceraian
Pembuktian menjadi bagian yang sangat menentukan karena status harta tidak hanya dapat ditentukan berdasarkan pernyataan salah satu pihak bahwa suatu aset merupakan warisan atau harta bawaan. Untuk tanah atau rumah, misalnya, dokumen yang dapat relevan meliputi sertifikat, akta perolehan, akta jual beli, dokumen pewarisan, surat keterangan waris sesuai konteksnya, bukti pembayaran, dan dokumen lain yang menunjukkan kapan serta dari mana aset tersebut diperoleh. Untuk usaha, bukti dapat berupa dokumen pendirian, bukti modal, rekening usaha, pembukuan, laporan keuangan, bukti pembelian aset, perjanjian dengan pihak ketiga, serta bukti transaksi yang menunjukkan perkembangan usaha. Sementara itu, apabila terjadi perubahan bentuk harta warisan menjadi aset baru, rangkaian rekening koran dan bukti transfer dapat menjadi sangat penting untuk memperlihatkan hubungan antara aset lama dengan aset baru.

Dalam perkara yang kompleks, bukti yang paling kuat sering kali bukan satu dokumen tunggal, melainkan rangkaian dokumen yang saling berhubungan dan membentuk cerita transaksi yang konsisten. Apabila seseorang menyatakan bahwa sebuah rumah dibeli menggunakan uang hasil penjualan tanah warisan, misalnya, maka idealnya terdapat hubungan yang dapat ditelusuri dari dokumen kepemilikan tanah warisan, transaksi penjualan tanah, penerimaan uang hasil penjualan, perpindahan dana, pembayaran uang muka rumah, sampai dengan pelunasan atau pembiayaan rumah tersebut. Semakin panjang rantai transaksi, semakin penting pula kemampuan pihak yang bersengketa untuk menunjukkan hubungan antara satu transaksi dengan transaksi berikutnya, karena tanpa pembuktian tersebut klaim mengenai asal-usul harta dapat menjadi sulit dibedakan dari sekadar pernyataan sepihak.

16. Contoh Kasus Harta Warisan yang Diubah Menjadi Modal Usaha
Bayangkan seorang istri memperoleh tanah warisan dari orang tuanya dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar setelah perkawinan berlangsung, kemudian tanah tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan sebagai modal membuka usaha kuliner. Pada tahap awal, terdapat dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa modal tersebut berasal dari harta warisan karena sumber perolehannya dapat ditelusuri dari tanah yang diterima melalui pewarisan. Namun, setelah usaha berjalan, suami ikut memberikan tambahan modal sebesar Rp500 juta dari penghasilan selama perkawinan, keduanya mengelola usaha secara bersama, keuntungan digunakan untuk membeli dua kendaraan operasional dan sebuah ruko, serta sebagian keuntungan digunakan untuk kebutuhan keluarga. Ketika perceraian terjadi, persoalannya tidak dapat diselesaikan dengan menyatakan seluruh usaha milik istri atau seluruh usaha merupakan harta bersama, karena terdapat beberapa lapisan kekayaan yang harus dipisahkan berdasarkan sumber dan proses pembentukannya.

Dalam contoh tersebut, tanah warisan dan modal awal dari hasil penjualannya perlu dibedakan dari tambahan modal yang berasal dari penghasilan selama perkawinan, sedangkan kendaraan dan ruko harus dianalisis berdasarkan sumber dana yang digunakan untuk memperolehnya. Apabila pasangan dapat menunjukkan bahwa seluruh dana pembelian ruko berasal dari keuntungan usaha yang telah menjadi kekayaan selama perkawinan, misalnya, maka terdapat alasan untuk memeriksa kedudukan ruko tersebut secara berbeda dari modal awal yang berasal dari warisan. Sebaliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa suatu aset dibeli sepenuhnya menggunakan dana warisan yang dapat ditelusuri tanpa pencampuran dengan harta bersama, maka analisisnya dapat berbeda. Inilah sebabnya mengapa penentuan status harta tidak dapat hanya menggunakan label “usaha dari warisan”, tetapi harus melihat seluruh aliran dana dan aset yang terbentuk.

17. Contoh Kasus Usaha yang Dirintis Sebelum Menikah tetapi Berkembang Selama Perkawinan
Contoh lainnya adalah seorang suami yang telah memiliki usaha toko bangunan sebelum menikah dengan modal Rp300 juta dan satu kendaraan operasional, kemudian setelah menikah usaha tersebut berkembang menjadi tiga toko dengan nilai aset yang jauh lebih besar. Selama perkawinan, istri ikut mengelola administrasi, membantu pembayaran pemasok, menjaga toko, dan menggunakan sebagian penghasilannya untuk kebutuhan keluarga sehingga penghasilan suami dapat terus diputar sebagai modal usaha. Ketika perceraian terjadi, suami menyatakan bahwa seluruh toko merupakan harta pribadinya karena usaha tersebut sudah ada sebelum perkawinan, sedangkan istri menyatakan bahwa perkembangan usaha selama perkawinan harus diperhitungkan dalam penyelesaian harta.

Persoalan tersebut membutuhkan pemisahan antara usaha atau aset yang memang telah dimiliki sebelum perkawinan dengan kekayaan baru yang terbentuk setelah perkawinan. Modal awal Rp300 juta dan kendaraan yang telah dimiliki sebelum menikah harus ditempatkan dalam konteks harta bawaan, tetapi aset tambahan yang diperoleh selama perkawinan menggunakan keuntungan atau penghasilan yang terbentuk dalam masa perkawinan harus dianalisis secara tersendiri. Demikian pula, kontribusi istri terhadap kegiatan usaha tidak otomatis membuat istri menjadi pemilik seluruh toko, tetapi fakta tersebut dapat relevan dalam menilai bagaimana usaha berkembang dan bagaimana kekayaan yang diperoleh selama perkawinan terbentuk. Karena itu, pengadilan perlu melihat bukti pembelian aset, pembukuan usaha, sumber modal, rekening, dan perkembangan kekayaan usaha dari waktu ke waktu.

18. Bagaimana Harta dan Usaha Diperlakukan Setelah Perceraian?
Perceraian tidak menghapus kebutuhan untuk menentukan status harta yang telah terbentuk selama perkawinan, sehingga setelah hubungan perkawinan berakhir masih dapat timbul proses penyelesaian mengenai mana harta yang merupakan harta bersama dan mana yang tetap menjadi harta pribadi masing-masing pihak. Apabila terdapat harta bersama, penyelesaiannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan fakta konkret mengenai aset tersebut, sedangkan harta bawaan dan warisan pada prinsipnya tetap berada di bawah penguasaan pihak yang memilikinya sepanjang tidak ada pengaturan lain. Dalam konteks usaha, penyelesaian juga harus memperhatikan apakah usaha tersebut merupakan usaha perseorangan, badan usaha, atau perseroan yang mempunyai kekayaan terpisah, karena pembagian harta antara suami dan istri tidak otomatis berarti pembagian langsung terhadap seluruh aset badan hukum.

Apabila sebuah usaha milik salah satu pasangan menghasilkan keuntungan selama perkawinan dan keuntungan tersebut telah digunakan membeli rumah, kendaraan, deposito, atau tanah, maka objek yang diperiksa dalam sengketa harta dapat berupa aset-aset yang telah keluar dari kegiatan usaha dan menjadi kekayaan pribadi atau kekayaan keluarga, bukan otomatis seluruh aset perusahaan. Sebaliknya, apabila usaha tersebut masih merupakan usaha perseorangan dan aset usahanya secara hukum masih melekat pada pemiliknya, analisisnya dapat berbeda. Karena itu, penyelesaian setelah perceraian harus dilakukan berdasarkan struktur kepemilikan yang sebenarnya dan bukti yang tersedia, bukan hanya berdasarkan nama usaha atau persepsi bahwa semua kekayaan yang berkaitan dengan usaha pasti menjadi milik salah satu pasangan.

19. Kesimpulan Penulis (Advokat)
Kedudukan harta warisan, harta bawaan, dan usaha yang dikembangkan selama perkawinan pada pasangan non-Muslim pada dasarnya harus ditentukan melalui penelusuran sumber perolehan, waktu perolehan, perubahan bentuk aset, kontribusi para pihak, serta ada atau tidaknya perjanjian perkawinan yang mengatur rezim harta secara berbeda. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan memberikan prinsip bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan harta bawaan serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu, warisan yang diterima setelah seseorang menikah tidak otomatis berubah menjadi harta bersama, demikian pula rumah atau tanah yang telah dimiliki sebelum perkawinan tidak otomatis menjadi harta bersama hanya karena digunakan dalam kehidupan keluarga.

Namun, persoalan dapat berkembang apabila harta pribadi tersebut dijual, dicampur dengan dana bersama, digunakan sebagai modal usaha, atau menghasilkan aset baru selama perkawinan. Dalam keadaan tersebut, penentuan status harta membutuhkan penelusuran terhadap sumber dana dan rangkaian transaksi, sehingga aset baru tidak selalu dapat diberi satu label secara sederhana sebagai harta pribadi atau harta bersama tanpa melihat bagaimana aset tersebut terbentuk. Hal yang sama berlaku terhadap usaha yang telah dirintis sebelum perkawinan tetapi kemudian berkembang selama perkawinan, karena kepemilikan awal usaha perlu dibedakan dari aset, keuntungan, dan kekayaan baru yang terbentuk dalam masa perkawinan.

Oleh karena itu, dalam sengketa harta setelah perceraian, persoalan paling penting bukan sekadar siapa yang namanya tercantum dalam sertifikat atau izin usaha, tetapi apakah pihak tersebut mampu membuktikan sumber perolehan dan perjalanan aset yang disengketakan. Bukti warisan, dokumen kepemilikan sebelum menikah, bukti jual beli, rekening bank, bukti transfer, dokumen usaha, pembukuan, bukti penambahan modal, serta perjanjian perkawinan dapat menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara fakta dan status hukum suatu aset. Dengan pendekatan tersebut, harta warisan dapat dibedakan dari harta bersama, harta bawaan dapat dipertahankan statusnya sepanjang memang memenuhi dasar hukumnya, dan perkembangan usaha selama perkawinan dapat dianalisis secara lebih proporsional tanpa menyimpulkan secara otomatis bahwa seluruh usaha menjadi milik bersama atau seluruhnya tetap menjadi milik pribadi salah satu pasangan.

20. Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 29, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Status UU Nomor 1 Tahun 1974 tercatat masih berlaku dan telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019.
• Pasal 35 UU Perkawinan, mengenai harta bersama serta harta bawaan, hadiah, dan warisan.
• Pasal 36 UU Perkawinan, mengenai kewenangan suami dan istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dan harta bawaan.
• Pasal 37 UU Perkawinan, mengenai pengaturan mengenai harta bersama setelah perkawinan putus karena perceraian.
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, khususnya mengenai tafsir terhadap Pasal 29 UU Perkawinan dan kemungkinan dibuatnya perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung.

Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, SH.

Read More.. →