Kedudukan Harta Warisan, Harta Bawaan, dan Usaha yang Dikembangkan Selama Perkawinan (Non-Muslim)

Gono Gini Non Muslim - Perceraian pada pasangan non-Muslim tidak hanya menyangkut berakhirnya hubungan perkawinan, tetapi juga dapat membuka persoalan hukum yang jauh lebih kompleks mengenai kepemilikan dan penguasaan harta yang telah terbentuk selama bertahun-tahun menjalani kehidupan bersama. Dalam satu rumah tangga dapat terdapat harta yang sudah dimiliki salah satu pihak sebelum menikah, tanah atau rumah yang diperoleh melalui warisan orang tua, kendaraan yang dibeli sebelum perkawinan, tabungan yang berasal dari penghasilan pribadi, usaha yang telah dirintis sejak sebelum menikah, serta usaha baru yang justru dibangun setelah suami dan istri menjalani kehidupan rumah tangga. Ketika perkawinan berakhir, seluruh aset tersebut tidak dapat begitu saja dimasukkan ke dalam satu kategori sebagai harta bersama, karena hukum perkawinan membedakan antara harta yang diperoleh selama perkawinan dengan harta bawaan, hadiah, dan warisan yang diperoleh masing-masing pihak. Perbedaan tersebut menjadi sangat penting karena menentukan siapa yang pada prinsipnya mempunyai hak atas harta tersebut, siapa yang berwenang menguasainya, dan apakah nilai ekonomi yang berkembang dari harta tersebut selama perkawinan dapat menimbulkan persoalan pembagian ketika perceraian terjadi.

Persoalan menjadi semakin rumit ketika harta pribadi tidak lagi berada dalam bentuk aslinya setelah perkawinan berlangsung. Sebidang tanah warisan, misalnya, dapat dijual oleh penerima warisan dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli rumah baru, membuka toko, membeli kendaraan, menambah modal perusahaan, atau melakukan investasi bersama. Demikian pula sebuah usaha yang semula telah dimiliki oleh salah satu pasangan sebelum menikah dapat berkembang berkali-kali lipat selama perkawinan karena adanya tambahan modal, tenaga, pengelolaan, jaringan, atau kontribusi ekonomi dari pasangan lainnya. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan hukumnya tidak cukup dijawab dengan mengatakan bahwa “harta tersebut adalah milik suami” atau “usaha tersebut atas nama istri”, sebab yang perlu diperiksa adalah riwayat perolehan harta, sumber modal, perubahan bentuk aset, penggunaan penghasilan selama perkawinan, kontribusi masing-masing pihak, serta ada atau tidaknya perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan atau penggabungan harta. Dengan kata lain, sengketa harta setelah perceraian membutuhkan penelusuran terhadap perjalanan suatu aset sejak pertama kali diperoleh sampai dengan keadaan aset tersebut ketika perkawinan berakhir.

Bagi pasangan non-Muslim, kerangka utama persoalan tersebut tetap perlu dibaca melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terutama ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 memberikan dasar untuk membedakan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan harta bawaan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, sedangkan Pasal 36 mengatur kewenangan suami dan istri dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama maupun harta bawaan masing-masing. Selain itu, keberadaan perjanjian perkawinan juga perlu diperhatikan karena Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama ikatan perkawinan dengan persetujuan bersama, dengan konsekuensi terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Karena itu, sebelum menyimpulkan bahwa suatu aset merupakan harta bersama atau harta pribadi, perlu dilihat terlebih dahulu seluruh rangkaian fakta dan dokumen yang berkaitan dengan aset tersebut.

Daftar Isi

Mengapa Harta Warisan dan Harta Bawaan Harus Dibedakan dari Harta Bersama?
Dasar Hukum Harta Bawaan, Warisan, dan Harta Bersama
Kedudukan Harta Bawaan yang Sudah Dimiliki Sebelum Menikah
Apakah Harta Bawaan Dapat Berubah Menjadi Harta Bersama?
Kedudukan Harta yang Diperoleh dari Warisan Selama Perkawinan
Apakah Warisan yang Diterima Setelah Menikah Menjadi Harta Bersama?
Bagaimana Jika Tanah atau Rumah Warisan Dijual dan Diganti Aset Baru?
Kedudukan Usaha yang Sudah Dimiliki Sebelum Perkawinan
Kedudukan Usaha yang Dibangun Setelah Perkawinan
Bagaimana Jika Pasangan Ikut Mengembangkan Usaha yang Awalnya Milik Salah Satu Pihak?
Apakah Keuntungan Usaha Menjadi Harta Bersama?
Bagaimana Jika Modal Usaha Berasal dari Harta Warisan?
Pencampuran Harta Pribadi dan Harta Bersama dalam Pengembangan Usaha
Pengaruh Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Warisan, Harta Bawaan, dan Usaha
Bukti yang Menentukan Status Harta dalam Sengketa Perceraian
Contoh Kasus Harta Warisan yang Diubah Menjadi Modal Usaha
Contoh Kasus Usaha yang Dirintis Sebelum Menikah tetapi Berkembang Selama Perkawinan
Bagaimana Harta dan Usaha Diperlakukan Setelah Perceraian?
Kesimpulan
Dasar Hukum

1. Mengapa Harta Warisan dan Harta Bawaan Harus Dibedakan dari Harta Bersama?
Pembedaan antara harta warisan, harta bawaan, dan harta bersama menjadi penting karena ketiganya mempunyai dasar perolehan yang berbeda dan perbedaan tersebut membawa konsekuensi hukum yang berbeda pula ketika perkawinan berakhir. Harta bersama pada dasarnya berkaitan dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan merupakan harta yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum perkawinan dan harta warisan merupakan kekayaan yang diperoleh karena pewarisan, sehingga tidak tepat apabila seluruh aset yang berada dalam rumah tangga langsung dianggap sebagai satu kesatuan kekayaan yang harus dibagi setelah perceraian. Misalnya, seorang suami telah memiliki sebidang tanah sebelum menikah, kemudian beberapa tahun setelah perkawinan ia menerima tanah tambahan dari orang tuanya sebagai warisan, sementara selama perkawinan ia dan istrinya membeli rumah menggunakan penghasilan bersama; ketiga aset tersebut secara faktual sama-sama berada dalam lingkungan keluarga yang sama, tetapi dasar perolehannya berbeda sehingga analisis hukumnya juga harus dibedakan. Kesalahan dalam mengidentifikasi sumber perolehan harta dapat menyebabkan aset pribadi seseorang dimasukkan ke dalam objek pembagian harta bersama, atau sebaliknya, aset yang seharusnya diperhitungkan sebagai harta bersama justru diklaim sebagai harta pribadi hanya karena dokumen kepemilikannya menggunakan nama salah satu pasangan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika suatu aset mengalami perubahan bentuk selama perkawinan karena perubahan bentuk tidak selalu berarti perubahan status hukum secara otomatis. Tanah warisan yang dijual dan kemudian digunakan untuk membeli rumah baru, misalnya, membutuhkan penelusuran mengenai hubungan antara tanah warisan dan rumah baru tersebut, sedangkan usaha yang telah dimiliki sebelum menikah tetapi berkembang menjadi perusahaan dengan nilai yang jauh lebih besar membutuhkan pemisahan antara kepemilikan awal dengan perkembangan ekonomi yang terjadi selama perkawinan. Dalam perkara seperti ini, hakim tidak hanya akan berhadapan dengan pertanyaan mengenai nama siapa yang tercantum dalam dokumen, tetapi juga dengan pertanyaan mengenai kapan aset diperoleh, dari mana modal berasal, bagaimana aset tersebut dikelola selama perkawinan, apakah pasangan lainnya memberikan kontribusi, apakah terdapat percampuran dana, dan apakah para pihak sebelumnya telah membuat kesepakatan mengenai rezim harta. Karena itu, pembuktian sumber harta menjadi salah satu bagian paling penting dalam sengketa harta setelah perceraian.

2. Dasar Hukum Harta Bawaan, Warisan, dan Harta Bersama
Dasar hukum utama untuk membedakan ketiga jenis harta tersebut terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini memberikan rumusan yang cukup jelas mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta yang tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak karena merupakan harta bawaan, hadiah, atau warisan. UU Nomor 1 Tahun 1974 sendiri masih berstatus berlaku dan telah diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019, sehingga ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan tetap menjadi bagian penting dari kerangka hukum yang harus diperhatikan dalam perkara perceraian pasangan non-Muslim.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Rumusan Pasal 35 tersebut menunjukkan adanya dua kelompok utama yang harus dibedakan, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dan harta bawaan, hadiah, serta warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya, seseorang yang memperoleh warisan ketika sudah menikah tidak otomatis kehilangan kedudukan pribadinya atas harta tersebut hanya karena penerimaan warisan terjadi dalam masa perkawinan, sementara seseorang yang telah mempunyai rumah sebelum menikah juga tidak otomatis kehilangan status harta bawaannya hanya karena rumah tersebut kemudian digunakan sebagai tempat tinggal keluarga. Namun, kata-kata “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” juga harus diperhatikan karena membuka ruang bagi adanya kesepakatan yang mengatur berbeda mengenai harta tersebut, termasuk melalui perjanjian perkawinan yang memenuhi persyaratan hukum.

Selain Pasal 35, Pasal 36 juga penting karena status suatu harta menentukan bagaimana tindakan hukum terhadap harta tersebut dapat dilakukan. Ketika objek merupakan harta bersama, kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tidak berada secara sepihak pada salah satu pasangan, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing, undang-undang memberikan hak kepada suami atau istri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai status harta bukan hanya berkaitan dengan pembagian setelah perceraian, tetapi juga berkaitan dengan kewenangan mengelola, menjual, menjaminkan, atau mengalihkan harta selama perkawinan.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dengan demikian, apabila seorang istri menjual tanah warisan yang memang merupakan harta yang berada di bawah penguasaannya, analisis kewenangannya berbeda dengan apabila ia menjual tanah yang diperoleh bersama suaminya selama perkawinan. Demikian pula apabila seorang suami menjalankan usaha yang telah dimilikinya sebelum menikah, status kepemilikan awal usaha tersebut harus dibedakan dari aset atau keuntungan yang terbentuk selama perkawinan. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu aset dapat dimasukkan ke dalam objek sengketa harta bersama dan bagaimana kewenangan masing-masing pihak terhadap aset tersebut.

3. Kedudukan Harta Bawaan yang Sudah Dimiliki Sebelum Menikah
Harta bawaan pada prinsipnya merupakan harta yang telah dimiliki salah satu pihak sebelum perkawinan berlangsung, sehingga keberadaan perkawinan tidak dengan sendirinya menghapus kepemilikan pribadi tersebut. Apabila seorang laki-laki sebelum menikah telah membeli sebuah rumah menggunakan uangnya sendiri dan rumah tersebut telah menjadi miliknya sebelum perkawinan, maka rumah tersebut pada dasarnya merupakan harta bawaan, demikian pula apabila seorang perempuan sebelum menikah telah mempunyai tanah, kendaraan, rekening tabungan, saham, atau aset lainnya yang dapat dibuktikan sebagai miliknya sebelum perkawinan. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) memberikan dasar bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sehingga perceraian tidak secara otomatis mengubah seluruh harta bawaan menjadi harta yang harus dibagi sebagai harta bersama.

Namun, kedudukan harta bawaan perlu dianalisis secara hati-hati apabila selama perkawinan harta tersebut mengalami perubahan bentuk, menghasilkan pendapatan, digunakan sebagai modal usaha, atau bercampur dengan dana yang diperoleh bersama. Misalnya, sebuah rumah yang telah dimiliki istri sebelum menikah kemudian direnovasi menggunakan penghasilan suami dan istri selama perkawinan, atau sebuah tanah bawaan suami dijual dan hasil penjualannya digabungkan dengan tabungan keluarga untuk membeli rumah baru. Dalam keadaan seperti itu, status awal harta tetap merupakan fakta penting, tetapi perkara dapat berkembang menjadi persoalan mengenai sumber dana untuk aset baru, kontribusi masing-masing pihak, dan apakah terdapat bagian dari kekayaan yang kemudian terbentuk selama perkawinan yang harus diperhitungkan sebagai harta bersama. Oleh sebab itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap aset yang memiliki hubungan dengan harta bawaan otomatis sepenuhnya menjadi harta pribadi untuk selamanya tanpa menelusuri perubahan yang terjadi selama perkawinan.

4. Apakah Harta Bawaan Dapat Berubah Menjadi Harta Bersama?
Harta bawaan tidak seharusnya dianggap berubah menjadi harta bersama hanya karena digunakan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi keadaan dapat menjadi lebih kompleks apabila para pihak melakukan tindakan hukum atau pengaturan yang menyebabkan status atau struktur kepemilikannya berubah. Pasal 35 ayat (2) sendiri menggunakan frasa “sepanjang para pihak tidak menentukan lain”, sehingga penentuan status harta tidak hanya bergantung pada asal-usul awal aset, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kesepakatan para pihak. Dalam praktik, perubahan tersebut dapat muncul melalui perjanjian, pengalihan kepemilikan, pencampuran dana untuk memperoleh aset baru, atau tindakan lainnya yang dapat dibuktikan secara hukum. Karena itu, ketika seseorang mengklaim bahwa sebuah rumah atau tanah tetap menjadi harta pribadinya karena berasal dari harta bawaan, pihak tersebut sebaiknya mampu menunjukkan bukan hanya dokumen kepemilikan awal, tetapi juga rangkaian transaksi yang menunjukkan bagaimana aset tersebut diperlakukan selama perkawinan.

Contoh sederhananya adalah seorang suami memiliki tanah sebelum menikah, kemudian setelah menikah tanah tersebut dijual seharga Rp1 miliar dan seluruh hasil penjualannya digunakan bersama dengan tambahan Rp1 miliar dari tabungan yang dikumpulkan suami dan istri selama perkawinan untuk membeli rumah senilai Rp2 miliar. Dalam perkara semacam ini, akan terlalu sederhana apabila rumah tersebut langsung dinyatakan seluruhnya sebagai harta bawaan suami hanya karena separuh sumber dana awal berasal dari tanah bawaan, tetapi juga tidak tepat apabila seluruh rumah dianggap sebagai harta bersama tanpa memperhitungkan sumber Rp1 miliar yang berasal dari aset pribadi. Persoalan yang perlu diperiksa adalah struktur pembiayaan, hubungan transaksi antara tanah lama dengan rumah baru, maksud para pihak ketika membeli rumah, dokumen pembayaran, serta apakah ada kesepakatan mengenai kepemilikan rumah tersebut.

5. Kedudukan Harta yang Diperoleh dari Warisan Selama Perkawinan
Harta warisan yang diperoleh salah satu pasangan ketika perkawinan sedang berlangsung pada prinsipnya mempunyai kedudukan berbeda dari harta yang diperoleh melalui penghasilan selama perkawinan karena Pasal 35 ayat (2) secara khusus menyebut harta yang diperoleh masing-masing sebagai warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian, apabila seorang istri menerima sebidang tanah dari orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia dan proses pewarisan tersebut terjadi ketika istri masih terikat perkawinan, fakta bahwa penerimaan warisan terjadi setelah menikah tidak dengan sendirinya menjadikan tanah tersebut harta bersama. Demikian pula apabila seorang suami menerima rumah, deposito, saham, atau aset lainnya melalui pewarisan, maka sumber perolehan tersebut perlu diperhatikan dalam menentukan status harta apabila kemudian terjadi perceraian.

Meskipun demikian, status warisan harus tetap dibuktikan melalui dokumen dan rangkaian peristiwa yang jelas karena sengketa dapat muncul ketika salah satu pasangan mengklaim bahwa aset yang disebut sebagai warisan sebenarnya dibeli atau dibangun menggunakan penghasilan bersama selama perkawinan. Misalnya, sebuah rumah diklaim sebagai rumah warisan, tetapi ternyata rumah tersebut baru dibangun setelah pewaris meninggal dunia dengan menggunakan uang yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan, sehingga yang perlu dipisahkan adalah tanah warisan dengan bangunan atau investasi tambahan yang mungkin mempunyai sumber pembiayaan berbeda. Dalam situasi demikian, dokumen pewarisan, sertifikat, akta jual beli, bukti pembayaran, rekening bank, bukti transfer, dan dokumen pembangunan dapat menjadi penting untuk menunjukkan bagian mana yang benar-benar berasal dari warisan dan bagian mana yang terbentuk kemudian selama perkawinan.

6. Apakah Warisan yang Diterima Setelah Menikah Menjadi Harta Bersama?
Jawabannya pada prinsipnya tidak otomatis menjadi harta bersama, karena Pasal 35 ayat (2) secara khusus menyatakan bahwa harta yang diperoleh masing-masing sebagai warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian, waktu penerimaan warisan harus dibedakan dari sumber perolehan harta tersebut; warisan yang diterima pada tahun pertama perkawinan, tahun kesepuluh, maupun tahun kedua puluh tetap harus dilihat sebagai warisan dan bukan semata-mata sebagai harta yang “diperoleh selama perkawinan” dalam pengertian Pasal 35 ayat (1). Pembedaan tersebut penting karena apabila hanya digunakan ukuran waktu, semua warisan yang diterima ketika seseorang telah menikah akan keliru dimasukkan ke dalam harta bersama, padahal undang-undang secara khusus memberikan pengaturan tersendiri terhadap harta warisan.

Meskipun demikian, apabila pasangan selama perkawinan menentukan lain mengenai warisan tersebut, maka keadaan tersebut perlu diperhitungkan. Selain itu, persoalan dapat berubah ketika warisan tidak lagi dipertahankan sebagai aset pribadi, melainkan dijadikan modal untuk membentuk aset atau kegiatan ekonomi yang melibatkan kekayaan bersama. Misalnya, uang warisan sebesar Rp2 miliar digunakan untuk membeli sebuah ruko senilai Rp4 miliar, dengan tambahan Rp2 miliar dari penghasilan bersama suami dan istri, sehingga pada saat perceraian yang perlu ditentukan bukan sekadar “ruko ini warisan atau bukan”, melainkan bagaimana sumber dana pembelian ruko tersebut dapat dibuktikan dan bagaimana hubungan antara harta warisan dengan aset baru tersebut harus dinilai.

7. Bagaimana Jika Tanah atau Rumah Warisan Dijual dan Diganti Aset Baru?
Perubahan bentuk harta warisan merupakan salah satu situasi yang paling sering menimbulkan perdebatan karena aset yang akhirnya disengketakan tidak lagi memiliki bentuk yang sama dengan aset yang diterima melalui warisan. Sebidang tanah warisan dapat dijual, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membeli rumah, membangun gedung usaha, membeli kendaraan, menambah modal perusahaan, atau membeli saham, sehingga ketika perceraian terjadi pasangan yang menerima warisan mungkin menyatakan bahwa aset terakhir tersebut tetap merupakan harta pribadinya karena berasal dari warisan, sedangkan pasangan lainnya dapat berpendapat bahwa aset tersebut telah menjadi harta bersama karena dibeli dan dikembangkan selama perkawinan. Untuk menentukan persoalan tersebut, diperlukan penelusuran mengenai kesinambungan sumber dana, bukan hanya melihat nama pemilik pada aset terakhir.

Sebagai contoh, seorang istri memperoleh tanah warisan senilai Rp1,5 miliar, kemudian menjualnya dengan harga Rp2 miliar dan menggunakan uang tersebut sebagai uang muka pembelian rumah seharga Rp4 miliar, sementara sisa harga rumah sebesar Rp2 miliar dibayar menggunakan fasilitas kredit yang selama perkawinan cicilannya dibayar dari penghasilan suami dan istri. Dalam keadaan tersebut, keberadaan uang warisan sebesar Rp2 miliar harus tetap dapat ditelusuri, tetapi pada saat yang sama terdapat pembiayaan lain yang berasal dari hubungan ekonomi selama perkawinan. Karena itu, sengketa tidak seharusnya disederhanakan menjadi pilihan “rumah tersebut seluruhnya milik istri” atau “rumah tersebut seluruhnya harta bersama”, sebab perlu dilihat struktur pembelian, perjanjian kredit, pembayaran cicilan, sumber dana, serta kesepakatan para pihak. Dokumentasi transaksi menjadi sangat penting untuk menunjukkan bagaimana aset lama berubah menjadi aset baru.

8. Kedudukan Usaha yang Sudah Dimiliki Sebelum Perkawinan
Usaha yang telah dimiliki sebelum perkawinan pada dasarnya perlu dipisahkan antara kepemilikan awal usaha dengan perkembangan usaha yang terjadi setelah perkawinan. Apabila seorang suami telah mempunyai toko sebelum menikah, telah mempunyai persediaan barang, peralatan, modal, pelanggan, kendaraan usaha, dan tempat usaha sebelum perkawinan, maka fakta bahwa toko tersebut terus beroperasi setelah menikah tidak otomatis mengubah seluruh kepemilikan awalnya menjadi harta bersama. Akan tetapi, apabila setelah menikah usaha tersebut memperoleh tambahan modal dari penghasilan suami dan istri, membeli aset baru, membuka cabang, membangun gudang, membeli kendaraan operasional, atau menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk memperoleh aset keluarga, maka bagian-bagian tersebut perlu dianalisis secara terpisah karena telah terdapat perkembangan ekonomi selama perkawinan.

Persoalan menjadi semakin kompleks apabila pasangan yang tidak memiliki usaha pada awalnya kemudian ikut bekerja dalam usaha tersebut. Misalnya, sebelum menikah seorang istri telah mempunyai usaha katering kecil, kemudian setelah menikah suaminya ikut mengurus pemasaran, pembelian bahan, administrasi, pengiriman, dan membantu menyediakan modal dari penghasilannya. Lima tahun kemudian usaha tersebut berkembang menjadi katering dengan omzet jauh lebih besar dan mempunyai beberapa kendaraan serta tempat produksi. Dalam perkara perceraian, tidak tepat apabila seluruh usaha langsung dinyatakan sebagai harta bersama hanya karena berkembang selama perkawinan, tetapi juga tidak tepat apabila seluruh perkembangan usaha dianggap sepenuhnya milik pribadi pemilik awal tanpa memperhitungkan aset baru, modal tambahan, dan keuntungan yang terbentuk selama perkawinan. Pemisahan antara modal awal dan perkembangan ekonomi selama perkawinan menjadi sangat penting.

9. Kedudukan Usaha yang Dibangun Setelah Perkawinan
Usaha yang benar-benar didirikan setelah perkawinan membutuhkan analisis yang berbeda karena modal awal usaha tersebut dapat berasal dari harta bersama, penghasilan salah satu pasangan, harta warisan, atau kombinasi beberapa sumber. Jika suami dan istri menggunakan tabungan yang dikumpulkan selama perkawinan untuk membuka restoran, membeli kendaraan operasional, menyewa tempat, membeli peralatan, dan membayar pegawai, maka aset dan nilai ekonomi yang terbentuk dari kegiatan tersebut harus dianalisis dalam hubungan dengan harta bersama. Akan tetapi, apabila seluruh modal awal restoran tersebut berasal dari warisan yang diterima istri, maka sumber modal tersebut perlu diperhitungkan secara berbeda, terutama apabila selama perkembangannya usaha kemudian menerima tambahan modal dari penghasilan suami dan istri atau menghasilkan aset baru.

Dalam perkara seperti ini, dokumen usaha menjadi sangat penting karena izin usaha, rekening bisnis, pembukuan, bukti setoran modal, faktur pembelian, perjanjian sewa, dokumen kendaraan, laporan keuangan, dan bukti transfer dapat membantu menunjukkan sumber modal dan perkembangan kekayaan usaha. Nama yang tercantum pada izin usaha tidak selalu menyelesaikan seluruh persoalan mengenai harta dalam perkawinan karena izin usaha dan kepemilikan ekonomi merupakan persoalan yang harus dianalisis berdasarkan struktur usaha yang sebenarnya. Apabila usaha tersebut berbentuk perseroan atau badan hukum, analisis juga harus memperhatikan kedudukan saham dan aset perseroan secara terpisah dari kekayaan pribadi para pemegang saham, sehingga tidak setiap aset perusahaan dapat langsung diperlakukan sebagai harta pribadi atau harta bersama tanpa melihat struktur badan usahanya.

10. Bagaimana Jika Pasangan Ikut Mengembangkan Usaha yang Awalnya Milik Salah Satu Pihak?
Keterlibatan pasangan dalam mengembangkan usaha milik salah satu pihak harus dianalisis secara hati-hati karena kontribusi dalam usaha tidak selalu berarti otomatis menjadi pemilik usaha, tetapi kontribusi tersebut juga tidak dapat begitu saja diabaikan ketika menilai perkembangan ekonomi yang terjadi selama perkawinan. Seorang suami yang sejak sebelum menikah memiliki usaha bengkel, misalnya, dapat tetap menjadi pemilik awal usaha tersebut, tetapi setelah menikah istrinya mungkin ikut mengelola administrasi, mengatur keuangan, membeli suku cadang, membantu pemasaran, atau bahkan menggunakan penghasilannya untuk menambah modal usaha. Jika setelah sepuluh tahun usaha berkembang menjadi bengkel besar dengan beberapa cabang dan sejumlah aset baru, maka harus dilihat bagian mana yang merupakan usaha awal dan bagian mana yang terbentuk selama perkawinan.

Dalam keadaan seperti itu, kontribusi pasangan dapat berupa kontribusi langsung berupa uang, maupun kontribusi tidak langsung berupa tenaga, pengelolaan rumah tangga yang memungkinkan pasangan fokus menjalankan usaha, bantuan administratif, jaringan, atau bentuk kontribusi ekonomi lainnya. Namun, pengakuan terhadap kontribusi tersebut tidak berarti setiap pasangan otomatis mempunyai setengah kepemilikan atas seluruh badan usaha, karena bentuk badan usaha, dokumen kepemilikan, struktur modal, dan hubungan hukum dengan perusahaan harus tetap diperiksa. Yang lebih tepat adalah menelusuri aset dan keuntungan yang benar-benar menjadi kekayaan pribadi pasangan selama perkawinan serta menentukan apakah terdapat kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama berdasarkan sumber perolehannya.

11. Apakah Keuntungan Usaha Menjadi Harta Bersama?
Keuntungan usaha perlu dibedakan dari kepemilikan badan usaha karena seseorang dapat memiliki usaha sebelum menikah tetapi memperoleh keuntungan selama perkawinan yang kemudian digunakan untuk membentuk kekayaan baru. Misalnya, seorang suami memiliki perusahaan sebelum menikah dan perusahaan tersebut tetap menjadi badan usaha yang sama setelah perkawinan, tetapi selama perkawinan suami menerima keuntungan usaha yang kemudian digunakan untuk membeli rumah, kendaraan, deposito, atau tanah. Dalam keadaan demikian, pertanyaan mengenai status rumah atau tanah tersebut tidak cukup dijawab dengan mengatakan bahwa “sumbernya adalah perusahaan milik suami”, karena harus ditelusuri kapan keuntungan tersebut diterima sebagai kekayaan pribadi, bagaimana uang tersebut digunakan, dan apakah aset baru diperoleh selama perkawinan.

Apabila keuntungan usaha masuk ke rekening pribadi suami dan kemudian digunakan untuk membeli rumah selama perkawinan, maka rumah tersebut perlu dianalisis berdasarkan sumber dan waktu perolehannya, sedangkan apabila keuntungan tersebut tetap berada sebagai aset perusahaan berbadan hukum, maka harus dibedakan antara kekayaan perseroan dengan kekayaan pribadi pemegang saham. Karena itu, istilah “keuntungan usaha” harus dijelaskan secara konkret agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menentukan objek sengketa. Keuntungan yang masih menjadi bagian dari kekayaan badan usaha tidak serta-merta sama dengan uang pribadi pemilik, sementara keuntungan yang telah dibagikan kepada pemilik dan digunakan membeli aset baru dapat mempunyai persoalan hukum yang berbeda.

12. Bagaimana Jika Modal Usaha Berasal dari Harta Warisan?
Apabila modal awal usaha berasal dari harta warisan, maka sumber modal tersebut harus dibuktikan secara jelas karena Pasal 35 ayat (2) memberikan kedudukan tersendiri terhadap harta yang diperoleh sebagai warisan. Misalnya, seorang istri menerima warisan sebesar Rp1 miliar, kemudian menggunakan seluruhnya untuk membuka usaha restoran setelah menikah. Pada tahap awal, modal Rp1 miliar tersebut mempunyai sumber dari harta warisan, sehingga tidak tepat apabila modal tersebut langsung dianggap sebagai harta bersama hanya karena restoran didirikan ketika perkawinan berlangsung. Namun, setelah restoran beroperasi, situasi ekonominya dapat berkembang karena adanya tambahan modal, keuntungan usaha, pembelian aset, dan kontribusi pasangan lainnya, sehingga setiap perkembangan tersebut harus dianalisis berdasarkan sumber dana dan hubungan hukumnya.

Apabila suami kemudian memasukkan tambahan modal Rp500 juta dari tabungan yang diperoleh selama perkawinan dan restoran menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk membeli kendaraan operasional serta sebuah bangunan, maka tidak cukup hanya mengatakan bahwa “restoran berasal dari warisan”. Perlu ditelusuri modal awal, tambahan modal, keuntungan, aset yang dibeli, dan hubungan antara masing-masing transaksi tersebut. Pembuktian semacam ini memungkinkan pengadilan membedakan antara harta pribadi yang menjadi modal awal dengan kekayaan yang terbentuk kemudian dalam perjalanan usaha selama perkawinan.

13. Pencampuran Harta Pribadi dan Harta Bersama dalam Pengembangan Usaha
Pencampuran dana merupakan salah satu persoalan yang dapat membuat sengketa harta menjadi jauh lebih sulit karena ketika harta pribadi dan harta yang diperoleh selama perkawinan masuk ke dalam satu rangkaian transaksi, penentuan status aset akhirnya membutuhkan rekonstruksi keuangan yang lebih rinci. Misalnya, seorang suami mempunyai tanah warisan senilai Rp2 miliar, kemudian tanah tersebut dijual dan uangnya dimasukkan ke rekening yang juga digunakan untuk menerima gaji suami dan istri, membayar kebutuhan keluarga, serta membiayai usaha. Beberapa tahun kemudian rekening tersebut digunakan untuk membeli ruko senilai Rp3,5 miliar. Dalam keadaan seperti ini, dokumen rekening, bukti transfer, tanggal transaksi, dan sumber pembayaran menjadi penting untuk menentukan bagaimana hubungan antara tanah warisan dan ruko tersebut dapat dibuktikan.

Pencampuran dana juga dapat terjadi dalam usaha ketika modal awal berasal dari harta bawaan, tetapi biaya operasional, pembelian kendaraan, pembangunan tempat usaha, dan pembayaran utang usaha kemudian dilakukan menggunakan penghasilan selama perkawinan. Kondisi seperti ini tidak otomatis membuat seluruh usaha menjadi harta bersama, tetapi juga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan seluruh kontribusi ekonomi yang muncul selama perkawinan. Penilaian harus dilakukan berdasarkan bukti dan struktur transaksi, sehingga apabila sengketa dibawa ke pengadilan, pihak yang mengklaim adanya harta pribadi maupun harta bersama perlu mampu menjelaskan secara konkret asal-usul dana dan perjalanan aset tersebut.

14. Pengaruh Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Warisan, Harta Bawaan, dan Usaha
Perjanjian perkawinan dapat mempunyai pengaruh besar terhadap cara harta suami dan istri diklasifikasikan karena para pihak dapat mengatur mengenai harta mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir terhadap Pasal 29 UU Perkawinan sehingga perjanjian tertulis dapat dibuat sebelum, pada waktu, atau selama ikatan perkawinan berdasarkan persetujuan bersama, dan setelah disahkan sesuai ketentuan yang berlaku isinya dapat berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Rumusan Pasal 29 ayat (1) sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Ketentuan tersebut penting apabila pasangan mempunyai harta bawaan dalam jumlah besar, menerima warisan, atau menjalankan usaha yang membutuhkan pengaturan mengenai pemisahan harta. Namun, keberadaan perjanjian perkawinan tidak berarti setiap persoalan otomatis selesai karena isi perjanjian harus dibaca secara konkret, termasuk mengenai harta apa yang dipisahkan, sejak kapan pengaturannya berlaku, bagaimana aset yang diperoleh kemudian diperlakukan, dan bagaimana kepentingan pihak ketiga dilindungi. Dengan demikian, dalam perkara perceraian, hakim tidak cukup hanya mengetahui bahwa para pihak pernah membuat perjanjian perkawinan, tetapi juga perlu melihat isi perjanjian tersebut dan hubungannya dengan aset yang sedang disengketakan.

15. Bukti yang Menentukan Status Harta dalam Sengketa Perceraian
Pembuktian menjadi bagian yang sangat menentukan karena status harta tidak hanya dapat ditentukan berdasarkan pernyataan salah satu pihak bahwa suatu aset merupakan warisan atau harta bawaan. Untuk tanah atau rumah, misalnya, dokumen yang dapat relevan meliputi sertifikat, akta perolehan, akta jual beli, dokumen pewarisan, surat keterangan waris sesuai konteksnya, bukti pembayaran, dan dokumen lain yang menunjukkan kapan serta dari mana aset tersebut diperoleh. Untuk usaha, bukti dapat berupa dokumen pendirian, bukti modal, rekening usaha, pembukuan, laporan keuangan, bukti pembelian aset, perjanjian dengan pihak ketiga, serta bukti transaksi yang menunjukkan perkembangan usaha. Sementara itu, apabila terjadi perubahan bentuk harta warisan menjadi aset baru, rangkaian rekening koran dan bukti transfer dapat menjadi sangat penting untuk memperlihatkan hubungan antara aset lama dengan aset baru.

Dalam perkara yang kompleks, bukti yang paling kuat sering kali bukan satu dokumen tunggal, melainkan rangkaian dokumen yang saling berhubungan dan membentuk cerita transaksi yang konsisten. Apabila seseorang menyatakan bahwa sebuah rumah dibeli menggunakan uang hasil penjualan tanah warisan, misalnya, maka idealnya terdapat hubungan yang dapat ditelusuri dari dokumen kepemilikan tanah warisan, transaksi penjualan tanah, penerimaan uang hasil penjualan, perpindahan dana, pembayaran uang muka rumah, sampai dengan pelunasan atau pembiayaan rumah tersebut. Semakin panjang rantai transaksi, semakin penting pula kemampuan pihak yang bersengketa untuk menunjukkan hubungan antara satu transaksi dengan transaksi berikutnya, karena tanpa pembuktian tersebut klaim mengenai asal-usul harta dapat menjadi sulit dibedakan dari sekadar pernyataan sepihak.

16. Contoh Kasus Harta Warisan yang Diubah Menjadi Modal Usaha
Bayangkan seorang istri memperoleh tanah warisan dari orang tuanya dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar setelah perkawinan berlangsung, kemudian tanah tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan sebagai modal membuka usaha kuliner. Pada tahap awal, terdapat dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa modal tersebut berasal dari harta warisan karena sumber perolehannya dapat ditelusuri dari tanah yang diterima melalui pewarisan. Namun, setelah usaha berjalan, suami ikut memberikan tambahan modal sebesar Rp500 juta dari penghasilan selama perkawinan, keduanya mengelola usaha secara bersama, keuntungan digunakan untuk membeli dua kendaraan operasional dan sebuah ruko, serta sebagian keuntungan digunakan untuk kebutuhan keluarga. Ketika perceraian terjadi, persoalannya tidak dapat diselesaikan dengan menyatakan seluruh usaha milik istri atau seluruh usaha merupakan harta bersama, karena terdapat beberapa lapisan kekayaan yang harus dipisahkan berdasarkan sumber dan proses pembentukannya.

Dalam contoh tersebut, tanah warisan dan modal awal dari hasil penjualannya perlu dibedakan dari tambahan modal yang berasal dari penghasilan selama perkawinan, sedangkan kendaraan dan ruko harus dianalisis berdasarkan sumber dana yang digunakan untuk memperolehnya. Apabila pasangan dapat menunjukkan bahwa seluruh dana pembelian ruko berasal dari keuntungan usaha yang telah menjadi kekayaan selama perkawinan, misalnya, maka terdapat alasan untuk memeriksa kedudukan ruko tersebut secara berbeda dari modal awal yang berasal dari warisan. Sebaliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa suatu aset dibeli sepenuhnya menggunakan dana warisan yang dapat ditelusuri tanpa pencampuran dengan harta bersama, maka analisisnya dapat berbeda. Inilah sebabnya mengapa penentuan status harta tidak dapat hanya menggunakan label “usaha dari warisan”, tetapi harus melihat seluruh aliran dana dan aset yang terbentuk.

17. Contoh Kasus Usaha yang Dirintis Sebelum Menikah tetapi Berkembang Selama Perkawinan
Contoh lainnya adalah seorang suami yang telah memiliki usaha toko bangunan sebelum menikah dengan modal Rp300 juta dan satu kendaraan operasional, kemudian setelah menikah usaha tersebut berkembang menjadi tiga toko dengan nilai aset yang jauh lebih besar. Selama perkawinan, istri ikut mengelola administrasi, membantu pembayaran pemasok, menjaga toko, dan menggunakan sebagian penghasilannya untuk kebutuhan keluarga sehingga penghasilan suami dapat terus diputar sebagai modal usaha. Ketika perceraian terjadi, suami menyatakan bahwa seluruh toko merupakan harta pribadinya karena usaha tersebut sudah ada sebelum perkawinan, sedangkan istri menyatakan bahwa perkembangan usaha selama perkawinan harus diperhitungkan dalam penyelesaian harta.

Persoalan tersebut membutuhkan pemisahan antara usaha atau aset yang memang telah dimiliki sebelum perkawinan dengan kekayaan baru yang terbentuk setelah perkawinan. Modal awal Rp300 juta dan kendaraan yang telah dimiliki sebelum menikah harus ditempatkan dalam konteks harta bawaan, tetapi aset tambahan yang diperoleh selama perkawinan menggunakan keuntungan atau penghasilan yang terbentuk dalam masa perkawinan harus dianalisis secara tersendiri. Demikian pula, kontribusi istri terhadap kegiatan usaha tidak otomatis membuat istri menjadi pemilik seluruh toko, tetapi fakta tersebut dapat relevan dalam menilai bagaimana usaha berkembang dan bagaimana kekayaan yang diperoleh selama perkawinan terbentuk. Karena itu, pengadilan perlu melihat bukti pembelian aset, pembukuan usaha, sumber modal, rekening, dan perkembangan kekayaan usaha dari waktu ke waktu.

18. Bagaimana Harta dan Usaha Diperlakukan Setelah Perceraian?
Perceraian tidak menghapus kebutuhan untuk menentukan status harta yang telah terbentuk selama perkawinan, sehingga setelah hubungan perkawinan berakhir masih dapat timbul proses penyelesaian mengenai mana harta yang merupakan harta bersama dan mana yang tetap menjadi harta pribadi masing-masing pihak. Apabila terdapat harta bersama, penyelesaiannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan fakta konkret mengenai aset tersebut, sedangkan harta bawaan dan warisan pada prinsipnya tetap berada di bawah penguasaan pihak yang memilikinya sepanjang tidak ada pengaturan lain. Dalam konteks usaha, penyelesaian juga harus memperhatikan apakah usaha tersebut merupakan usaha perseorangan, badan usaha, atau perseroan yang mempunyai kekayaan terpisah, karena pembagian harta antara suami dan istri tidak otomatis berarti pembagian langsung terhadap seluruh aset badan hukum.

Apabila sebuah usaha milik salah satu pasangan menghasilkan keuntungan selama perkawinan dan keuntungan tersebut telah digunakan membeli rumah, kendaraan, deposito, atau tanah, maka objek yang diperiksa dalam sengketa harta dapat berupa aset-aset yang telah keluar dari kegiatan usaha dan menjadi kekayaan pribadi atau kekayaan keluarga, bukan otomatis seluruh aset perusahaan. Sebaliknya, apabila usaha tersebut masih merupakan usaha perseorangan dan aset usahanya secara hukum masih melekat pada pemiliknya, analisisnya dapat berbeda. Karena itu, penyelesaian setelah perceraian harus dilakukan berdasarkan struktur kepemilikan yang sebenarnya dan bukti yang tersedia, bukan hanya berdasarkan nama usaha atau persepsi bahwa semua kekayaan yang berkaitan dengan usaha pasti menjadi milik salah satu pasangan.

19. Kesimpulan Penulis (Advokat)
Kedudukan harta warisan, harta bawaan, dan usaha yang dikembangkan selama perkawinan pada pasangan non-Muslim pada dasarnya harus ditentukan melalui penelusuran sumber perolehan, waktu perolehan, perubahan bentuk aset, kontribusi para pihak, serta ada atau tidaknya perjanjian perkawinan yang mengatur rezim harta secara berbeda. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan memberikan prinsip bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan harta bawaan serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu, warisan yang diterima setelah seseorang menikah tidak otomatis berubah menjadi harta bersama, demikian pula rumah atau tanah yang telah dimiliki sebelum perkawinan tidak otomatis menjadi harta bersama hanya karena digunakan dalam kehidupan keluarga.

Namun, persoalan dapat berkembang apabila harta pribadi tersebut dijual, dicampur dengan dana bersama, digunakan sebagai modal usaha, atau menghasilkan aset baru selama perkawinan. Dalam keadaan tersebut, penentuan status harta membutuhkan penelusuran terhadap sumber dana dan rangkaian transaksi, sehingga aset baru tidak selalu dapat diberi satu label secara sederhana sebagai harta pribadi atau harta bersama tanpa melihat bagaimana aset tersebut terbentuk. Hal yang sama berlaku terhadap usaha yang telah dirintis sebelum perkawinan tetapi kemudian berkembang selama perkawinan, karena kepemilikan awal usaha perlu dibedakan dari aset, keuntungan, dan kekayaan baru yang terbentuk dalam masa perkawinan.

Oleh karena itu, dalam sengketa harta setelah perceraian, persoalan paling penting bukan sekadar siapa yang namanya tercantum dalam sertifikat atau izin usaha, tetapi apakah pihak tersebut mampu membuktikan sumber perolehan dan perjalanan aset yang disengketakan. Bukti warisan, dokumen kepemilikan sebelum menikah, bukti jual beli, rekening bank, bukti transfer, dokumen usaha, pembukuan, bukti penambahan modal, serta perjanjian perkawinan dapat menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara fakta dan status hukum suatu aset. Dengan pendekatan tersebut, harta warisan dapat dibedakan dari harta bersama, harta bawaan dapat dipertahankan statusnya sepanjang memang memenuhi dasar hukumnya, dan perkembangan usaha selama perkawinan dapat dianalisis secara lebih proporsional tanpa menyimpulkan secara otomatis bahwa seluruh usaha menjadi milik bersama atau seluruhnya tetap menjadi milik pribadi salah satu pasangan.

20. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 29, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Status UU Nomor 1 Tahun 1974 tercatat masih berlaku dan telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019.
Pasal 35 UU Perkawinan, mengenai harta bersama serta harta bawaan, hadiah, dan warisan.
Pasal 36 UU Perkawinan, mengenai kewenangan suami dan istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dan harta bawaan.
Pasal 37 UU Perkawinan, mengenai pengaturan mengenai harta bersama setelah perkawinan putus karena perceraian.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, khususnya mengenai tafsir terhadap Pasal 29 UU Perkawinan dan kemungkinan dibuatnya perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung.

Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, SH.