.jpg)
Jika pertanyaannya adalah siapa yang lebih keras terhadap pelaku korupsi, jawaban yang paling tepat tidak dapat hanya didasarkan pada angka maksimum hukuman penjara, karena Indonesia mempunyai ancaman pidana yang secara normatif dapat mencapai penjara seumur hidup dan dalam keadaan tertentu pernah menyediakan pidana mati melalui rezim UU Tipikor, sedangkan Singapura pada umumnya menetapkan pidana penjara sampai lima tahun untuk setiap count korupsi berdasarkan Prevention of Corruption Act atau sampai tujuh tahun apabila perkara berkaitan dengan kontrak atau proposal kontrak pemerintah. Namun, ketegasan Singapura justru terlihat dari kombinasi antara penegakan yang konsisten, cakupan hukum yang meliputi sektor publik dan swasta, kewajiban membayar penalty sebesar nilai gratification yang diterima, mekanisme penyitaan hasil kejahatan melalui Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act, serta pendekatan zero tolerance yang secara resmi diterapkan terhadap setiap orang tanpa melihat jabatan atau status.
Dasar Hukum Korupsi di Singapura
Dasar utama pemberantasan korupsi di Singapura adalah Prevention of Corruption Act 1960 atau PCA, yang menurut Corrupt Practices Investigation Bureau merupakan undang-undang utama yang mendefinisikan korupsi, memberikan kewenangan kepada CPIB untuk melakukan penyelidikan, dan menetapkan hukuman bagi pelaku. PCA tidak hanya berlaku terhadap pejabat pemerintah, tetapi juga terhadap individu di sektor swasta dan anggota masyarakat lainnya, sehingga korupsi di Singapura tidak dipahami semata-mata sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap negara, melainkan sebagai transaksi koruptif yang dapat terjadi dalam berbagai hubungan antara pemberi dan penerima gratification.
Cakupan gratification dalam hukum Singapura juga sangat luas karena tidak terbatas pada uang tunai, tetapi dapat mencakup hadiah, pinjaman, biaya, komisi, pekerjaan, kontrak, pelepasan kewajiban, pelayanan, keuntungan, janji, atau bentuk keuntungan lainnya, sehingga seseorang tidak dapat dengan mudah menghindari pertanggungjawaban hanya dengan mengubah bentuk suap dari uang menjadi fasilitas, pekerjaan, kontrak, atau keuntungan nonfinansial. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Singapura berusaha menutup ruang bagi pelaku untuk menyamarkan transaksi korupsi melalui bentuk keuntungan yang tidak secara langsung terlihat sebagai pembayaran uang.
Selain PCA, Singapura menggunakan Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 atau CDSA untuk menangani hasil kejahatan, termasuk pencucian uang yang berasal dari korupsi dan penyitaan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Dengan demikian, sistem Singapura tidak berhenti pada penghukuman terhadap orang yang menerima atau memberikan suap, tetapi juga berusaha mengambil kembali manfaat ekonomi yang dihasilkan dari korupsi tersebut.
Dasar Hukum Korupsi di Indonesia
Indonesia mempunyai sejarah pengaturan korupsi yang lebih panjang dan kompleks, dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai fondasi penting rezim pemberantasan korupsi, tetapi struktur tersebut mengalami perubahan penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026. Basis data peraturan resmi BPK mencatat bahwa UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 masih berstatus berlaku tetapi sejumlah ketentuan penting, termasuk Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, telah dicabut sebagian karena substansinya dipindahkan ke KUHP Nasional.
Perubahan tersebut berarti pembahasan hukum korupsi Indonesia tidak lagi cukup apabila hanya menggunakan rumusan lama Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, karena sejak berlakunya KUHP Nasional, substansi mengenai perbuatan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara ditempatkan dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. KPK juga menjelaskan bahwa Pasal 603 menggantikan substansi Pasal 2 UU Tipikor, sedangkan Pasal 604 menggantikan substansi Pasal 3 UU Tipikor.
Dengan demikian, apabila artikel mengenai perbandingan hukum korupsi ditujukan untuk dibaca dalam jangka panjang, rujukan terhadap Indonesia harus memperhatikan pergeseran dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menuju Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, tanpa menganggap bahwa seluruh UU Tipikor telah hilang, karena sejumlah ketentuan lainnya masih tetap menjadi bagian dari kerangka hukum pemberantasan korupsi.
Hukuman Korupsi di Singapura
Untuk tindak pidana korupsi berdasarkan Prevention of Corruption Act, orang yang dinyatakan bersalah dapat dikenai denda maksimal S$100.000, pidana penjara maksimal lima tahun, atau keduanya untuk setiap count korupsi. Apabila perkara berkaitan dengan kontrak atau proposal kontrak dengan pemerintah, ancaman pidananya meningkat menjadi penjara maksimal tujuh tahun, denda maksimal S$100.000, atau keduanya untuk setiap tindak pidana korupsi.
Ketentuan tersebut pada pandangan pertama mungkin terlihat lebih ringan dibandingkan Indonesia karena Indonesia mengenal pidana penjara seumur hidup dan dalam rezim tertentu mengenal pidana mati, tetapi perbandingan tersebut menjadi tidak lengkap apabila tidak memasukkan konsekuensi finansial dari korupsi di Singapura. Section 13 PCA mengharuskan pengadilan memerintahkan orang yang dinyatakan bersalah karena menerima gratification secara koruptif untuk membayar penalty yang nilainya setara dengan jumlah gratification yang diterima, sehingga pelaku bukan hanya menghadapi denda dan penjara tetapi juga kehilangan nilai ekonomi yang diperoleh melalui transaksi korupsi tersebut.
Pendekatan tersebut dapat menjadi sangat signifikan dalam perkara yang nilai suapnya besar karena jumlah yang harus dikembalikan atau dibayarkan sebagai penalty tidak berhenti pada angka denda maksimum S$100.000, melainkan dapat mengikuti nilai gratification yang diterima. Dengan kata lain, denda dan repayment penalty mempunyai fungsi yang berbeda, sehingga pelaku tidak dapat berasumsi bahwa membayar denda maksimum akan menyelesaikan seluruh konsekuensi finansial dari tindak pidana korupsi.
Hukuman Korupsi di Indonesia
Setelah berlakunya KUHP Nasional, Pasal 603 mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda kategori II sampai kategori VI. Pasal 604 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan ancaman pidana yang pada pokoknya sama, yaitu penjara seumur hidup atau penjara dua sampai dua puluh tahun dan denda kategori II sampai kategori VI.
Perubahan tersebut mempunyai arti penting dalam membandingkan Indonesia dengan Singapura karena ancaman pidana Indonesia secara tekstual jauh lebih tinggi apabila ukuran yang digunakan adalah maksimum pidana penjara, sebab Indonesia memungkinkan penjara seumur hidup sedangkan PCA Singapura menetapkan maksimum lima tahun atau tujuh tahun untuk kategori tertentu. Dengan demikian, apabila pertanyaannya semata-mata adalah “negara mana yang memiliki ancaman pidana penjara lebih berat dalam undang-undang?”, Indonesia mempunyai posisi yang lebih keras pada kategori korupsi yang diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.
Namun, perbandingan tersebut perlu diberi catatan karena beratnya sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh ancaman maksimum, tetapi juga oleh kemungkinan pidana minimum, mekanisme perampasan aset, kewenangan penyidikan, efektivitas penegakan, serta kepastian bahwa aturan tersebut benar-benar diterapkan kepada pelaku tanpa melihat status dan kedudukan.
Perbedaan Pidana Mati
Salah satu perubahan paling penting dalam hukum Indonesia adalah bahwa Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP tidak mencantumkan pidana mati sebagai ancaman pidana untuk tindak pidana korupsi tersebut. Mahkamah Konstitusi pada 2026 bahkan menangani permohonan yang mempersoalkan tidak adanya pidana mati dalam Pasal 603 dan Pasal 604, dengan pemohon berargumentasi bahwa ketiadaan pidana mati dapat mengurangi daya cegah terhadap korupsi yang berdampak sangat besar.
Hal ini berbeda dengan konstruksi lama UU Tipikor, karena Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebelumnya menyatakan bahwa apabila tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu alasan mengapa hukum korupsi Indonesia selama bertahun-tahun sering dianggap lebih keras secara normatif dibandingkan banyak negara lain.
Dalam kerangka hukum yang berlaku sekarang, perbandingan harus dilakukan dengan hati-hati karena substansi Pasal 2 dan Pasal 3 telah dialihkan ke Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, sementara Pasal 603 dan Pasal 604 tidak memuat ancaman pidana mati. Oleh karena itu, tidak tepat menggunakan rumusan lama Pasal 2 ayat (2) sebagai seolah-olah merupakan ancaman pidana yang secara langsung tercantum dalam Pasal 603 KUHP saat ini.
Singapura Tidak Menggunakan Pidana Mati untuk Korupsi
Berbeda dengan tindak pidana narkotika tertentu, hukum Singapura tidak menjadikan pidana mati sebagai hukuman bagi tindak pidana korupsi berdasarkan Prevention of Corruption Act, sehingga ancaman terberat dalam PCA pada dasarnya berupa pidana penjara sampai lima tahun atau tujuh tahun untuk perkara yang berkaitan dengan kontrak pemerintah, disertai denda dan konsekuensi finansial lainnya.
Jika hanya dilihat dari jenis pidana yang tersedia, Indonesia secara historis mempunyai ancaman yang jauh lebih ekstrem karena pernah menyediakan pidana mati dalam keadaan tertentu, sedangkan Singapura tidak menggunakan pidana mati sebagai instrumen penghukuman korupsi. Akan tetapi, keberadaan pidana mati dalam undang-undang tidak otomatis berarti sistem antikorupsi suatu negara lebih efektif atau lebih tegas dalam praktik, karena efektivitas pemberantasan juga bergantung pada kemungkinan pelaku benar-benar terdeteksi, diselidiki, dituntut, dihukum, dan kehilangan hasil kejahatannya.
Singapura Lebih Kuat dalam Pengembalian Hasil Korupsi
Salah satu ciri yang membuat sistem Singapura menarik dalam perbandingan adalah adanya hubungan antara penghukuman pelaku korupsi dengan pemulihan keuntungan yang diperoleh dari korupsi. Section 13 PCA menetapkan penalty yang setara dengan gratification yang diterima, sementara CDSA memberikan dasar untuk menangani pencucian uang dan memungkinkan negara menyita manfaat yang berasal dari tindak pidana.
Dalam perspektif pemberantasan korupsi, pendekatan tersebut sangat penting karena tujuan hukum tidak hanya menghukum orang yang melakukan korupsi tetapi juga menghilangkan keuntungan ekonomi yang menjadi alasan atau insentif dilakukannya tindak pidana tersebut. Apabila seseorang memperoleh keuntungan S$1 juta melalui korupsi dan kemudian hanya menjalani hukuman penjara tanpa kehilangan keuntungan tersebut, efek pencegahannya tentu berbeda dibandingkan sistem yang sekaligus memastikan keuntungan tersebut dapat ditarik kembali oleh negara.
Indonesia juga mempunyai mekanisme perampasan dan pembayaran uang pengganti dalam rezim pemberantasan korupsi, sehingga Indonesia tidak dapat dikatakan mengabaikan aspek pemulihan aset. UU Tipikor tetap menyediakan instrumen pidana tambahan yang berkaitan dengan pengembalian kerugian dan perampasan aset, tetapi struktur dan penerapannya berbeda dengan mekanisme penalty berdasarkan Section 13 PCA dan rezim confiscation Singapura. Perbandingan antara kedua negara karena itu sebaiknya memasukkan bukan hanya “berapa tahun penjara”, tetapi juga berapa besar keuntungan hasil korupsi yang dapat ditarik kembali dari pelaku.
Korupsi Tidak Hanya Dilakukan Pejabat Publik
Singapura mempunyai karakter yang cukup tegas karena Prevention of Corruption Act secara eksplisit berlaku untuk sektor publik dan sektor swasta, sehingga pemberian atau penerimaan keuntungan secara koruptif dalam hubungan bisnis juga dapat menjadi tindak pidana. CPIB menyatakan bahwa seluruh kasus korupsi diperiksa tanpa membedakan apakah pelakunya berasal dari sektor publik atau sektor swasta.
Pendekatan tersebut mempunyai konsekuensi penting bagi dunia usaha karena perusahaan, pengusaha, karyawan, agen, konsultan, atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi suap tidak dapat menganggap bahwa hukum antikorupsi hanya ditujukan kepada pegawai pemerintah. Dalam praktik bisnis internasional, pendekatan seperti ini membuat risiko hukum terhadap pemberian kickback atau keuntungan ilegal menjadi sangat serius.
Indonesia juga tidak membatasi korupsi hanya kepada pejabat negara karena UU Tipikor dan KUHP mengatur sejumlah bentuk tindak pidana yang dapat melibatkan pemberi maupun penerima suap serta pihak lain yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi struktur hukumnya lebih tersebar dalam beberapa pasal dan peraturan sehingga pembaca perlu melihat jenis tindak pidana yang didakwakan untuk mengetahui ancaman pidananya.
Singapura dan Prinsip Tidak Ada yang Kebal Hukum
CPIB secara resmi menyatakan bahwa tidak seorang pun dikecualikan dari hukum berdasarkan pangkat, senioritas, atau afiliasi politik, dan pendekatan tersebut merupakan bagian dari kebijakan zero tolerance terhadap korupsi. CPIB juga memiliki kewenangan untuk menyelidiki perkara korupsi dan dalam keadaan tertentu melakukan penangkapan, penggeledahan, atau penyitaan bukti tanpa surat perintah apabila terdapat informasi kredibel atau alasan yang memadai sebagaimana dijelaskan dalam kerangka hukum yang berlaku.
Dalam konteks perbandingan, hal ini penting karena ketegasan hukum bukan hanya masalah besarnya hukuman setelah seseorang dinyatakan bersalah, tetapi juga menyangkut kemampuan negara untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan. Sistem yang memiliki ancaman pidana sangat tinggi tetapi penegakannya lemah belum tentu menghasilkan efek jera yang sama dengan sistem yang ancaman pidananya lebih rendah tetapi peluang terdeteksi dan dihukum lebih tinggi.
Indonesia dan Peran KPK
Indonesia mempunyai karakter kelembagaan yang berbeda karena pemberantasan korupsi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan, dengan KPK mempunyai kewenangan khusus berdasarkan undang-undang yang mengatur kelembagaannya. Perubahan hukum pidana nasional tidak berarti keberadaan pemberantasan korupsi berhenti pada KUHP, karena proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset tetap berlangsung dalam kerangka kelembagaan dan peraturan yang lebih luas.
Perubahan KUHP justru membuat struktur hukum Indonesia semakin penting untuk dipahami secara sistematis karena Pasal 603 dan Pasal 604 kini menjadi titik rujukan baru untuk perbuatan yang sebelumnya ditempatkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, sementara ketentuan lain dalam UU Tipikor tetap mempunyai fungsi terhadap berbagai bentuk tindak pidana korupsi lainnya. KPK sendiri menjelaskan bahwa Pasal 603 dan Pasal 604 merupakan pengaturan baru yang menggantikan substansi Pasal 2 dan Pasal 3.
Perbedaan Ancaman Minimum
Jika membandingkan ancaman minimum, Indonesia dan Singapura mempunyai karakter yang berbeda. Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP menetapkan minimum dua tahun penjara, sedangkan rumusan lama Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sebelumnya mempunyai minimum yang berbeda, termasuk minimum empat tahun untuk Pasal 2 dan minimum satu tahun untuk Pasal 3. KPK menjelaskan bahwa perubahan menuju KUHP membawa perubahan formulasi, termasuk perubahan batas minimum pidana dan struktur denda.
Singapura, di sisi lain, menggunakan pidana maksimum lima tahun atau tujuh tahun berdasarkan kategori tindak pidana PCA, tanpa struktur minimum penjara yang setara dengan Pasal 603 dan 604 Indonesia dalam bentuk tersebut. Karena itu, apabila ukuran yang digunakan adalah kemungkinan penjara paling lama, Indonesia lebih berat, sedangkan apabila ukuran yang digunakan adalah kepastian penegakan dan konsekuensi finansial, perbandingannya menjadi lebih kompleks.
Denda di Singapura dan Indonesia
Singapura menetapkan denda maksimal S$100.000 untuk tindak pidana korupsi berdasarkan PCA, tetapi denda tersebut berjalan bersama kemungkinan pidana penjara dan kewajiban membayar penalty senilai gratification yang diterima. Dengan demikian, angka S$100.000 tidak boleh dianggap sebagai batas maksimum seluruh konsekuensi finansial pelaku karena penalty berdasarkan Section 13 dapat menjadi komponen tambahan yang nilainya mengikuti keuntungan koruptif yang diterima.
Indonesia menggunakan sistem denda kategori dalam KUHP Nasional untuk Pasal 603 dan Pasal 604, dengan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. KPK menjelaskan kisaran tersebut sekitar Rp10 juta sampai Rp2 miliar, sehingga struktur denda Indonesia saat ini berbeda dengan struktur denda nominal tetap dalam PCA Singapura.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa angka denda nominal tidak dapat dibandingkan begitu saja karena kedua negara menggunakan metode legislasi yang berbeda, terutama setelah Indonesia beralih menggunakan kategori denda dalam KUHP Nasional.
Bagaimana Jika Korupsi Berkaitan dengan Kontrak Pemerintah?
Singapura memberikan perhatian khusus terhadap korupsi yang berhubungan dengan kontrak atau proposal kontrak pemerintah karena ancaman pidananya dapat meningkat dari maksimum lima tahun menjadi maksimum tujuh tahun. CPIB menjelaskan bahwa apabila terbukti transaksi koruptif berkaitan dengan kontrak atau proposal kontrak pemerintah, pelaku dapat dikenai denda sampai S$100.000, penjara sampai tujuh tahun, atau keduanya untuk setiap tindak pidana.
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa Singapura memandang korupsi dalam pengadaan pemerintah sebagai persoalan yang memiliki tingkat keseriusan khusus karena dapat merusak penggunaan anggaran publik sekaligus mengganggu persaingan yang sehat di antara perusahaan.
Indonesia juga memiliki sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat korupsi dalam pengadaan, penyalahgunaan jabatan, penerimaan suap, gratifikasi, serta perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi ancaman pidananya ditentukan berdasarkan pasal yang terbukti dan posisi hukum pelaku.
Gratifikasi dalam Kedua Negara
Konsep gratification dalam hukum Singapura mempunyai cakupan yang sangat luas, karena termasuk uang, hadiah, pinjaman, pekerjaan, kontrak, layanan, keuntungan, janji, dan bentuk manfaat lainnya. Hal ini memungkinkan penegak hukum menilai substansi transaksi, bukan hanya bentuk pembayaran yang digunakan oleh para pihak.
Indonesia juga memiliki pengaturan mengenai gratifikasi dalam rezim tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga penerimaan suatu pemberian dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur yang ditentukan undang-undang.
Perbedaan pendekatan terlihat pada cara masing-masing sistem menyusun kategori tindak pidana, karena Singapura menggunakan konsep gratification yang sangat luas dalam PCA, sedangkan Indonesia mengatur suap, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri, dan berbagai bentuk korupsi lainnya melalui sejumlah ketentuan yang berbeda.
Apakah Korupsi Kecil Tetap Bisa Dipidana di Singapura?
Salah satu ciri pendekatan Singapura adalah CPIB menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan terhadap perkara korupsi tanpa menjadikan kecil atau besarnya jumlah suap sebagai alasan untuk mengabaikan perkara. Dalam kerangka tersebut, nilai suap bukan satu-satunya faktor yang menentukan apakah suatu perbuatan merupakan korupsi karena substansi perbuatannya tetap dapat menjadi dasar penegakan hukum.
Pendekatan seperti ini mempunyai arti penting bagi pencegahan karena apabila masyarakat memahami bahwa “suap kecil” tetap merupakan pelanggaran serius, maka ruang pembenaran terhadap pemberian uang pelicin atau hadiah untuk memperoleh perlakuan khusus menjadi lebih sempit.
Indonesia juga dapat menjerat pemberian atau penerimaan suap dalam nilai yang relatif kecil apabila unsur pidananya terpenuhi, tetapi struktur hukum dan praktik penegakan dapat berbeda tergantung pada jenis tindak pidana dan kewenangan lembaga yang menangani perkara.
Bagaimana Jika Pelaku Mengembalikan Uang Korupsi?
Pengembalian uang tidak secara otomatis menghapus tindak pidana korupsi dalam sistem Indonesia, karena ketentuan UU Tipikor secara eksplisit menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 rezim sebelumnya. Prinsip tersebut penting karena korupsi tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan kerugian finansial yang dapat diselesaikan dengan mengembalikan uang, melainkan sebagai tindak pidana yang menyerang integritas penyelenggaraan negara.
Singapura juga menggunakan pendekatan yang tidak menjadikan pengembalian keuntungan sebagai penghapus tindak pidana, karena Section 13 PCA justru mengatur penalty tambahan terhadap orang yang telah dinyatakan bersalah, sehingga pemulihan nilai gratification menjadi bagian dari konsekuensi hukum setelah terjadinya tindak pidana.
Siapa yang Lebih Keras: Indonesia atau Singapura?
Jika ukuran “lebih keras” adalah ancaman pidana maksimum, Indonesia lebih keras karena Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP memungkinkan pidana penjara seumur hidup, sedangkan Prevention of Corruption Act Singapura menetapkan maksimum lima tahun atau tujuh tahun untuk kategori tertentu.
Jika ukuran “lebih keras” adalah keberadaan pidana mati, Indonesia mempunyai sejarah dan konstruksi hukum yang lebih keras karena rezim sebelumnya memungkinkan pidana mati dalam keadaan tertentu, sedangkan PCA Singapura tidak menetapkan pidana mati untuk korupsi. Namun, perlu ditekankan bahwa setelah berlakunya KUHP Nasional, Pasal 603 dan Pasal 604 tidak lagi mencantumkan pidana mati, sehingga perbandingan dengan kondisi hukum Indonesia harus menggunakan aturan yang berlaku sekarang dan bukan semata-mata mengambil rumusan lama Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.
Jika ukuran “lebih keras” adalah kepastian bahwa pelaku akan menghadapi konsekuensi finansial dari keuntungan korupsi, Singapura memiliki mekanisme yang sangat tegas karena penalty berdasarkan Section 13 dapat mengikuti nilai gratification yang diterima dan CDSA dapat digunakan untuk confiscation of benefits.
Jika ukuran “lebih keras” adalah cakupan ancaman pidana dan variasi sanksi, Indonesia lebih berat pada beberapa kategori karena dapat mengenakan penjara seumur hidup, pidana penjara sampai dua puluh tahun, serta denda kategori tertentu, sementara Singapura mengandalkan penjara dengan maksimum lima atau tujuh tahun ditambah denda dan pemulihan keuntungan.
Mengapa Singapura Tetap Dianggap Sangat Keras?
Singapura sering dianggap sangat keras terhadap korupsi bukan karena mempunyai ancaman pidana penjara paling lama, melainkan karena sistemnya menggabungkan hukum yang relatif sederhana, lembaga khusus yang fokus pada korupsi, kewenangan investigasi yang kuat, cakupan sektor publik dan swasta, kewajiban pengembalian nilai gratification, penyitaan hasil kejahatan, serta kebijakan zero tolerance yang tidak mengecualikan pelaku berdasarkan jabatan atau status. CPIB secara resmi menyebut bahwa Singapura menggunakan empat pilar dalam kerangka pengendalian korupsi, yaitu hukum, adjudikasi, penegakan, dan administrasi publik, dengan political will dan leadership sebagai fondasinya.
Dengan pendekatan tersebut, negara tidak semata-mata mengandalkan hukuman maksimum yang sangat tinggi, tetapi berusaha membuat risiko melakukan korupsi menjadi nyata melalui kemungkinan penyelidikan, penangkapan, proses pengadilan, hukuman penjara, denda, dan pengambilan keuntungan hasil korupsi.
Mengapa Indonesia Mempunyai Ancaman Pidana yang Lebih Tinggi?
Indonesia mempunyai sejarah pemberantasan korupsi yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang sangat serius terhadap keuangan dan perekonomian negara, sehingga undang-undang antikorupsi selama bertahun-tahun memberikan ancaman pidana yang sangat tinggi, termasuk penjara seumur hidup dan dalam kondisi tertentu pidana mati. Setelah KUHP Nasional berlaku, sebagian substansi tersebut disusun kembali dalam Pasal 603 sampai Pasal 606, dengan Pasal 603 dan Pasal 604 tetap mempertahankan ancaman penjara seumur hidup dan penjara sampai dua puluh tahun.
Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang Indonesia tetap memandang korupsi sebagai tindak pidana berat, meskipun terdapat perubahan penting mengenai formulasi unsur dan sanksi setelah pengaturan korupsi masuk ke KUHP Nasional.
Perubahan Penting dalam Hukum Indonesia
Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam membaca hukum korupsi Indonesia sekarang adalah bahwa KUHP Nasional telah berlaku sejak 2 Januari 2026, dan UU Nomor 1 Tahun 2023 secara resmi mencabut sebagian ketentuan korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, terutama Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, dengan substansi tertentu dialihkan ke Pasal 603 sampai Pasal 606 KUHP.
Perubahan tersebut tidak berarti seluruh UU Tipikor tidak berlaku, karena database peraturan BPK masih mencatat UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berlaku dengan pencabutan sebagian, sementara sejumlah ketentuan lainnya tetap digunakan dalam perkara korupsi. Pasal 622 KUHP juga mengatur penggantian rujukan pasal dalam berbagai undang-undang sehingga rujukan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor pada aturan lain dapat dialihkan kepada Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.
Perbandingan dari Sisi Efek Jera
Efek jera tidak dapat dihitung hanya dari panjangnya ancaman pidana, karena calon pelaku biasanya mempertimbangkan bukan hanya “berapa lama hukumannya jika tertangkap”, tetapi juga seberapa besar kemungkinan tertangkap, seberapa cepat proses hukum berlangsung, apakah hasil kejahatan dapat disembunyikan, apakah keuntungan dapat dinikmati setelah bebas, serta apakah pejabat tinggi dapat benar-benar diproses secara hukum.
Dari perspektif ini, Singapura memiliki keunggulan dalam membangun persepsi bahwa korupsi merupakan perbuatan yang memiliki risiko hukum nyata karena CPIB secara resmi menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan tanpa membedakan status atau pangkat pelaku dan bahwa negara menerapkan pendekatan zero tolerance.
Indonesia mempunyai ancaman pidana yang sangat berat, tetapi ukuran ketegasan hukum tidak cukup dilihat dari teks undang-undang karena efektivitasnya juga bergantung pada penegakan oleh KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta kemampuan negara dalam memulihkan aset hasil korupsi.
Kesimpulan Penulis (Lawyer/Advokat)
Jika pertanyaannya adalah “Hukum korupsi di Singapura vs Indonesia, siapa yang lebih keras terhadap pelaku?”, maka jawabannya bergantung pada ukuran yang digunakan, tetapi Indonesia lebih berat dari sisi ancaman pidana maksimum, karena Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP memungkinkan penjara seumur hidup serta penjara sampai dua puluh tahun, sedangkan Prevention of Corruption Act Singapura pada umumnya menetapkan maksimum lima tahun dan dapat meningkat menjadi tujuh tahun untuk korupsi yang berkaitan dengan kontrak atau proposal kontrak pemerintah.
Namun, Singapura dapat dianggap lebih tegas dari sisi desain penegakan dan kepastian konsekuensi, karena hukum antikorupsinya berlaku terhadap sektor publik maupun swasta, CPIB secara resmi menerapkan pendekatan zero tolerance tanpa mengecualikan pelaku berdasarkan status atau jabatan, pelaku dapat diwajibkan membayar penalty yang setara dengan gratification yang diterima, dan hasil kejahatan dapat menjadi objek confiscation berdasarkan CDSA.
Perbandingan tersebut juga harus memperhatikan perubahan penting dalam hukum Indonesia, karena sejak 2 Januari 2026 substansi utama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah dipindahkan ke Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional, sementara Pasal 603 dan Pasal 604 tidak lagi mencantumkan pidana mati sebagai ancaman pidana. Dengan demikian, artikel yang membandingkan hukum korupsi Indonesia dengan Singapura tidak seharusnya lagi menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai satu-satunya dasar untuk menggambarkan hukum yang berlaku sekarang.
Pada akhirnya, Indonesia lebih keras apabila yang diukur adalah berat maksimum hukuman penjara dan luasnya ancaman pidana terhadap korupsi yang merugikan negara, sedangkan Singapura lebih keras dalam membangun sistem yang menekankan kepastian penegakan, pemulihan keuntungan korupsi, dan penerapan hukum tanpa melihat kedudukan pelaku. Karena itu, apabila pertanyaan “siapa yang lebih keras?” diarahkan pada angka hukuman semata, Indonesia unggul dalam tingkat ancaman pidana, tetapi apabila yang dimaksud adalah seberapa konsisten sistem membuat korupsi menjadi tindakan yang berisiko tinggi bagi pelaku, Singapura mempunyai karakter penegakan yang sangat kuat dan menjadi salah satu alasan mengapa negara tersebut dikenal luas sebagai salah satu yurisdiksi dengan pendekatan antikorupsi paling ketat di kawasan.
Penulis : Advokat/Lawyer - Andi Akbar Muzfa, S.H.
Artikel terkait Perbandingan Hukum
Indonesia dan Singapura :
.jpg "Pengertian Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 - 367 KUHP Lama dan KUHP Baru Pasal 476 - 481")
.jpg "Penjelasan Pledoi, Replik, Duplik Dalam KUHAP (Pidana)")
