.jpg)
.jpg)
Penjelasan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Pasal 190–233 KUHP Nasional: Unsur-Unsur dan Sanksinya
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.
Hukum Pidana - Keamanan negara merupakan salah satu kepentingan hukum yang memperoleh perlindungan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ancaman berupa serangan militer atau upaya menggulingkan pemerintahan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap ideologi negara, keutuhan wilayah, rahasia pertahanan, instalasi strategis, serta kemampuan negara menjalankan fungsi pemerintahan dan mempertahankan kedaulatannya. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengatur berbagai perbuatan yang dianggap dapat membahayakan kepentingan tersebut, mulai dari pernyataan untuk mengganti dasar negara dalam keadaan tertentu, makar, pemberontakan, pengkhianatan, pembocoran rahasia negara, sampai sabotase dan tindakan yang membantu musuh pada waktu perang.
Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap keamanan negara dalam KUHP Nasional perlu dibaca secara cermat karena tidak semua perbuatan yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah, perbedaan pandangan politik, aktivitas organisasi, atau penyampaian pendapat dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara. Setiap pasal mempunyai rumusan unsur yang harus dibuktikan, termasuk mengenai bentuk perbuatan, tujuan atau maksud pelaku, keadaan tertentu seperti waktu perang, keberadaan hubungan dengan pihak asing, serta akibat yang ditimbulkan. Perbedaan satu unsur saja dapat mengubah penilaian hukum terhadap suatu perbuatan, sehingga penerapan pasal-pasal tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada penilaian bahwa suatu tindakan dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah atau negara.
Rentang Pasal 190 sampai dengan Pasal 233 UU Nomor 1 Tahun 2023 juga mencakup beberapa kelompok tindak pidana yang berbeda, sehingga secara sistematis tidak seluruhnya dapat disebut sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 190–216 berada dalam Bab I tentang Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Pasal 217–220 berada dalam Bab II tentang Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 221–231 berada dalam Bab III tentang Tindak Pidana terhadap Negara Sahabat, sedangkan Pasal 232–233 berada dalam Bab IV tentang Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah. Seluruh rentang pasal tersebut tetap dibahas dalam artikel ini karena berkaitan dengan perlindungan kepentingan negara, pejabat negara, hubungan antarnegara, dan penyelenggaraan fungsi kelembagaan.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa KUHP Nasional telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Penerapannya juga harus memperhatikan perkembangan peraturan dan putusan pengadilan setelah undang-undang tersebut disahkan, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 220 ayat (1). Dengan demikian, pembahasan mengenai ancaman pidana tidak cukup hanya mengutip naskah asli UU Nomor 1 Tahun 2023, tetapi harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dan pemaknaan konstitusional yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. (JDIH BPK, UU Nomor 1 Tahun 2026)
Daftar Isi
Pasal 190 sampai dengan Pasal 233 merupakan bagian dari Buku Kedua UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, tetapi pembagian babnya menunjukkan bahwa rentang pasal tersebut tidak seluruhnya mengatur tindak pidana terhadap keamanan negara dalam arti teknis. Pasal 190–216 berada dalam Bab I, yang secara khusus mengatur tindak pidana terhadap keamanan negara. Ketentuan tersebut mencakup perlindungan ideologi negara, ancaman makar, pertahanan negara, rahasia negara, pengkhianatan, sabotase, serta perbuatan yang memberikan keuntungan kepada musuh dalam keadaan perang. Kelompok pasal ini pada dasarnya melindungi kepentingan fundamental negara agar tidak dirusak melalui tindakan yang secara langsung membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, pertahanan, atau keberlangsungan pemerintahan.
Sementara itu, Pasal 217–220 berada dalam Bab II mengenai tindak pidana terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 221–231 berada dalam Bab III mengenai tindak pidana terhadap negara sahabat, dan Pasal 232–233 berada dalam Bab IV mengenai penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah. Meskipun objek perlindungannya berbeda, seluruh ketentuan tersebut berkaitan dengan kepentingan kenegaraan, hubungan diplomatik, perlindungan pejabat negara, serta kelancaran pelaksanaan fungsi lembaga negara. Karena itu, pembahasannya tetap relevan apabila seseorang ingin memahami keseluruhan ketentuan Pasal 190–233.
Dalam memahami pasal-pasal tersebut, perlu dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata dilakukan, seperti menyerahkan dokumen rahasia, memasuki kawasan pertahanan tanpa wewenang, merusak instalasi negara, atau menggunakan kekerasan untuk menghalangi rapat lembaga negara. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau tujuan pelaku, seperti maksud menggulingkan pemerintah, tujuan membantu musuh, pengetahuan bahwa suatu dokumen harus dirahasiakan, atau maksud menyerang kehormatan pejabat tertentu. Kedua kelompok unsur ini harus dianalisis berdasarkan rumusan pasal yang digunakan, bukan hanya berdasarkan akibat atau kesan umum dari suatu perbuatan.
2. Tindak Pidana Menyatakan Keinginan Mengganti Pancasila - Pasal 190
Pasal 190 KUHP Nasional mengatur perbuatan menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Ketentuan ini berbunyi:
Pasal 190 ayat (1):
Unsur "di muka umum" juga perlu diperhatikan karena KUHP Nasional memberikan pengertian khusus mengenai istilah tersebut dalam Pasal 158. Pengertian itu mencakup tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan orang lain, termasuk melalui media elektronik yang memungkinkan publik mengakses informasi atau dokumen elektronik. Dengan demikian, pernyataan melalui media sosial, situs internet, atau media publik lainnya dapat masuk dalam ruang lingkup pembahasan pasal ini apabila unsur-unsur lainnya terpenuhi. Akan tetapi, penggunaan media sosial saja tidak otomatis membuktikan tindak pidana karena isi pernyataan dan maksud yang dirumuskan dalam pasal tetap harus dibuktikan.
Pasal 190 ayat (2) mengatur pemberatan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerusuhan atau kerugian harta kekayaan, menimbulkan luka berat, atau menyebabkan kematian. Ancaman pidananya adalah sebagai berikut:
3. Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden - Pasal 191
Pasal 191 mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rumusannya adalah:
Pengertian makar perlu dibaca bersama Pasal 160 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Artinya, harus ada hubungan antara niat dan tindakan persiapan yang menunjukkan bahwa maksud menyerang telah diwujudkan ke dalam tindakan nyata. Penilaian tidak boleh berhenti pada pernyataan seseorang yang bernada keras atau tidak setuju terhadap pemerintah, tetapi harus melihat apakah terdapat persiapan perbuatan yang diarahkan pada tujuan yang disebutkan dalam Pasal 191.
Ancaman pidana dalam Pasal 191 termasuk sangat berat karena menyediakan tiga kemungkinan pidana, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Pilihan pidana tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang serangan terhadap keselamatan dan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sebagai perbuatan yang mempunyai tingkat bahaya tinggi. Namun, beratnya ancaman pidana tidak menghapus kewajiban penegak hukum untuk membuktikan seluruh unsur, termasuk maksud khusus pelaku dan adanya perwujudan niat melalui persiapan perbuatan.
4. Makar terhadap NKRI dan Pemerintah - Pasal 192-196
Pasal 192 mengatur makar dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari NKRI. Ancaman pidananya adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Unsur yang harus diperhatikan bukan hanya adanya tindakan yang berkaitan dengan wilayah negara, tetapi juga maksud khusus untuk menyerahkan wilayah kepada kekuasaan asing atau memisahkan wilayah dari NKRI. Karena itu, perdebatan mengenai kebijakan otonomi, pembagian kewenangan pusat dan daerah, atau tuntutan perubahan kebijakan pemerintahan tidak dapat langsung disamakan dengan makar apabila unsur tujuan dan perbuatan yang disyaratkan pasal tidak terbukti.
Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Pelaku diancam pidana penjara paling lama 12 tahun, sedangkan pemimpin atau pengatur makar diancam penjara paling lama 15 tahun. Unsur pentingnya adalah adanya perbuatan makar dan tujuan menggulingkan pemerintah. Perbedaan ancaman bagi pelaku biasa dan pemimpin atau pengatur menunjukkan bahwa peran seseorang dalam merancang, mengendalikan, atau mengorganisasi tindakan tersebut dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian, seseorang yang hanya berada di sekitar suatu peristiwa tidak otomatis dapat disamakan dengan orang yang mengatur atau memimpin pelaksanaan makar.
Pasal 194 mengatur pemberontakan. Ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama 15 tahun terhadap orang yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata atau bergerak bersama-sama maupun menyatukan diri dengan kelompok bersenjata yang bertujuan melawan pemerintah. Sementara itu, pemimpin atau pengatur pemberontakan dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Unsur penggunaan kekuatan senjata menjadi penting dalam membedakan pemberontakan dari bentuk penentangan atau perlawanan politik yang dilakukan melalui cara damai. Perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan senjata dan diarahkan untuk melawan pemerintah mempunyai karakter hukum yang berbeda dari penyampaian pendapat, demonstrasi, atau kritik terhadap kebijakan negara.
Pasal 195 mengatur perbuatan yang berkaitan dengan hubungan dengan orang atau organisasi di luar negeri untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintah, serta tindakan memasukkan atau menguasai barang yang ditujukan untuk memberikan bantuan material bagi tujuan tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 10 tahun. Unsur yang harus diperiksa mencakup adanya hubungan atau tindakan material, keterkaitan dengan orang atau organisasi di luar negeri, serta maksud atau pengetahuan mengenai penggunaan barang untuk mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan maupun pengambilalihan pemerintah. Barang yang digunakan untuk melakukan atau berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan.
Pasal 196 kemudian mengatur permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194. Ketentuan ini penting karena hukum pidana tidak selalu menunggu sampai makar atau pemberontakan benar-benar terlaksana, tetapi dapat menjangkau tahap kesepakatan atau persiapan apabila undang-undang secara tegas menentukan pemidanaannya. Namun, Pasal 196 juga menegaskan bahwa orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana berdasarkan ketentuan tersebut. Artinya, perubahan ketatanegaraan melalui mekanisme yang sah dan konstitusional harus dibedakan dari upaya menggulingkan pemerintahan melalui tindakan makar.
Untuk memahami sanksi Pasal 196, ketentuannya perlu dibaca bersama Pasal 13 dan Pasal 15 KUHP Nasional mengenai permufakatan jahat dan persiapan. Secara umum, Pasal 13 menentukan batas pidana permufakatan jahat paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana pokok tindak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan khusus apabila tindak pidana asal diancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, Pasal 15 mengatur pidana persiapan paling banyak setengah dari maksimum ancaman pidana pokok, dengan ketentuan khusus untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Penerapannya harus memperhatikan rumusan tindak pidana yang dirujuk serta aturan umum tersebut, bukan menetapkan sendiri ancaman pidana tanpa membaca ketentuan Buku Kesatu.
5. Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara - Pasal 197-202
Pasal 197 mengatur perbuatan tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar, potret, video, hasil pengukuran, tulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan pertahanan negara. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Unsur utama pasal ini adalah tindakan terhadap informasi atau materi yang berhubungan dengan kepentingan pertahanan negara dan dilakukan tanpa wewenang. Dengan demikian, tidak setiap kegiatan mengambil gambar fasilitas militer atau mengumpulkan informasi mengenai pertahanan otomatis memenuhi unsur tindak pidana, sebab harus diperiksa sifat informasi, status kewenangan pelaku, serta kaitannya dengan kepentingan pertahanan negara.
Pasal 198 mengatur orang yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan negara asing, tetapi bertindak merugikan pertahanan negara. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 12 tahun. Unsur yang harus dibuktikan mencakup adanya penugasan resmi oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan dengan negara asing dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan penugasan tersebut merugikan pertahanan negara. Karena pasal ini menyangkut orang yang memperoleh mandat atau tugas dari pemerintah, penilaian terhadap perbuatannya perlu memperhatikan ruang lingkup tugas, tindakan yang dilakukan, dan bagaimana tindakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap kepentingan pertahanan.
Pasal 199 mengatur warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan perang atau latihan militer di luar negeri, atau bergabung dalam organisasi tertentu untuk melakukan perang atau latihan militer di luar negeri. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun. Namun, ayat (2) mengecualikan anggota TNI dan Polri yang memperoleh persetujuan Pemerintah Indonesia. Unsur pentingnya adalah status pelaku sebagai warga negara Indonesia, keikutsertaan dalam perang atau latihan militer di luar negeri, serta tidak adanya pengecualian yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu, keikutsertaan dalam kegiatan olahraga, pendidikan, atau pelatihan biasa di luar negeri tidak dapat langsung disamakan dengan keikutsertaan dalam perang atau latihan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal.
Pasal 200 mengatur perbuatan yang membahayakan kenetralan Indonesia dalam perang yang tidak melibatkan Indonesia, atau pelanggaran terhadap peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan pemerintah pada waktu perang untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 7 tahun. Pasal ini mempunyai dua keadaan yang perlu dibedakan, yaitu keadaan perang yang tidak melibatkan Indonesia tetapi Indonesia harus menjaga kenetralannya, dan keadaan ketika Indonesia berada dalam waktu perang sehingga pemerintah mengeluarkan aturan khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Unsur pelanggaran terhadap aturan tersebut harus dibuktikan berdasarkan keberadaan aturan yang sah dan tindakan pelaku yang bertentangan dengannya.
Pasal 201 mengatur tindakan mengajak warga negara Indonesia menjadi anggota tentara asing tanpa izin Presiden atau pejabat yang diberi wewenang. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori III. Unsur yang harus dibuktikan adalah adanya tindakan mengajak, sasaran ajakan berupa warga negara Indonesia, tujuan untuk menjadi anggota tentara asing, dan tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang. Karena rumusannya menggunakan kata "mengajak", pembuktian perlu diarahkan pada tindakan nyata yang menunjukkan adanya ajakan, bukan hanya hubungan pertemanan atau komunikasi biasa dengan seseorang yang kemudian memilih bergabung dengan tentara asing.
Pasal 202 mengatur beberapa tindakan tanpa wewenang yang berkaitan dengan kawasan atau fasilitas pertahanan, yaitu memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk kepentingan pertahanan dalam jarak kurang dari 500 meter dengan pengecualian jalan umum, memasuki bangunan atau fasilitas angkatan bersenjata melalui jalan yang bukan akses biasa, membawa alat pemotret ke bagian lapangan yang dilarang, atau memiliki hasil pemotretan dan uraian proyek pertahanan dari wilayah yang dilarang tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori II. Pasal ini menekankan unsur tidak adanya wewenang dan sifat kawasan atau kegiatan yang dilindungi, sehingga penentuan batas kawasan, larangan yang berlaku, dan pengetahuan pelaku mengenai keadaan tersebut menjadi penting dalam pembuktian.
6. Pengkhianatan dan Pembocoran Rahasia Negara - Pasal 203-209
Pasal 203 mengatur tindakan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan dengan negara asing atau organisasi asing untuk menggerakkannya melakukan permusuhan atau perang terhadap NKRI, memperkuat niat pihak asing tersebut, atau menjanjikan bantuan maupun membantu persiapan tindakan permusuhan. Ancaman pidana pada dasarnya adalah penjara paling lama 12 tahun. Apabila perbuatan permusuhan tersebut mengakibatkan terjadinya perang, ancamannya meningkat menjadi penjara paling lama 15 tahun. Unsur yang penting dalam pasal ini adalah adanya hubungan dengan pihak asing, tujuan atau tindakan untuk mendorong atau memperkuat permusuhan, serta keterkaitan dengan ancaman terhadap NKRI. Hubungan dengan warga negara asing atau organisasi internasional dalam kegiatan perdagangan, pendidikan, diplomasi, atau kerja sama biasa tidak otomatis memenuhi unsur tersebut.
Pasal 204 mengatur perbuatan mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan surat, berita, atau keterangan kepada negara asing atau organisasi asing, padahal pelaku mengetahui bahwa informasi tersebut harus dirahasiakan untuk kepentingan negara. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 7 tahun. Unsur pengetahuan menjadi bagian penting dalam pasal ini karena tidak setiap informasi yang diberikan kepada pihak asing dapat dipidana. Harus dibuktikan bahwa informasi tersebut memang wajib dirahasiakan untuk kepentingan negara dan pelaku mengetahui keadaan tersebut ketika mengumumkan, memberitahukan, atau menyerahkannya.
Pasal 205 mengatur pemberian informasi atau materi rahasia negara kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya, khususnya dokumen, peta, rencana, gambar, atau barang rahasia yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 tahun. Berbeda dari Pasal 204 yang secara khusus menyebut negara asing atau organisasi asing sebagai penerima, Pasal 205 berfokus pada pemberian kepada orang yang tidak berhak mengetahui. Karena itu, penerima informasi tidak harus selalu merupakan pihak asing, sepanjang unsur mengenai sifat rahasia negara dan ketidakberhakan penerima dapat dibuktikan.
Pasal 206 mengatur pemberian fasilitas kepada orang yang tidak berwenang dan mempunyai niat atau sedang mencoba memperoleh informasi rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, termasuk menyembunyikan barang yang diketahui akan digunakan untuk memfasilitasi tindakan tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya pemberian fasilitas atau tindakan menyembunyikan barang, keadaan bahwa orang yang dibantu tidak mempunyai wewenang, serta pengetahuan pelaku mengenai maksud penggunaan fasilitas atau barang tersebut. Dengan demikian, keberadaan seseorang di sekitar fasilitas pertahanan atau interaksi biasa dengan petugas tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa ia telah memberikan fasilitas untuk memperoleh rahasia negara.
Pasal 207 mengatur kelalaian orang yang karena tugasnya wajib menyimpan dokumen atau barang rahasia negara, tetapi akibat kealpaannya informasi tersebut diketahui oleh orang yang tidak berhak. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa tindak pidana terhadap rahasia negara tidak selalu harus dilakukan dengan kesengajaan membocorkan informasi. Dalam keadaan tertentu, kelalaian orang yang secara khusus mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila unsur kealpaan dan akibat yang dirumuskan dalam pasal terbukti.
Pasal 208 mengatur tindakan melihat atau mempelajari dokumen atau barang rahasia negara yang diketahui atau patut diduga tidak boleh diketahui pelaku, membuat atau meminta dibuatkan tiruan atau cetakan dari dokumen tersebut, atau tidak menyerahkannya kepada pejabat berwenang meskipun dokumen atau barang itu jatuh ke tangannya. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun. Pasal ini perlu dipahami secara hati-hati karena terdapat beberapa bentuk perbuatan alternatif, sehingga tidak harus seluruh bentuk tindakan dilakukan sekaligus. Namun, sifat rahasia materi dan keadaan bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa materi tersebut tidak boleh diketahuinya tetap menjadi bagian penting dalam pembuktian.
Pasal 209 mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Pasal 202, Pasal 205, Pasal 206, atau Pasal 208 dilakukan dengan cara curang, melalui pemberian atau penerimaan hadiah, keuntungan, atau upah, maupun menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pidana yang dijatuhkan adalah dua kali lipat dari pidana yang ditentukan dalam pasal asal. Dengan demikian, Pasal 209 bukan tindak pidana yang berdiri sendiri tanpa pasal asal, melainkan ketentuan pemberatan yang harus diterapkan apabila salah satu tindak pidana yang dirujuk dilakukan dengan keadaan khusus sebagaimana disebutkan.
7. Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang - Pasal 210-216
Pasal 210 mengatur tindak pidana sabotase terhadap kepentingan negara. Rumusan pasal ini mencakup perbuatan merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau memusnahkan instalasi negara maupun instalasi militer; menghalangi atau menggagalkan pengadaan dan distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kebijakan pemerintah; serta mengganggu atau merusak secara luas sarana perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 15 tahun. Unsur sabotase harus dilihat dari jenis objek yang diserang dan bentuk tindakan yang dilakukan, sehingga kerusakan biasa terhadap barang pribadi atau gangguan operasional yang tidak memenuhi rumusan pasal tidak otomatis dapat disebut sabotase.
Pasal 211 mengatur warga negara Indonesia yang secara sukarela menjadi tentara asing yang sedang berperang dengan NKRI atau kemungkinan akan menghadapi perang dengan NKRI, dan apabila perang benar-benar terjadi. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 15 tahun. Unsur pentingnya adalah status kewarganegaraan Indonesia, tindakan sukarela menjadi anggota tentara asing, hubungan tentara asing tersebut dengan perang melawan Indonesia atau kemungkinan perang, serta terjadinya perang sebagaimana ditentukan dalam pasal. Ketentuan ini tidak dapat diperluas begitu saja terhadap setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri pada lembaga keamanan atau perusahaan swasta, sebab status dan kegiatan yang dilakukan harus diuji sesuai rumusan tindak pidana.
Pasal 212 mengatur bantuan kepada musuh atau tindakan yang merugikan negara untuk kepentingan musuh dalam waktu perang. Ancaman pidana pada ayat (1) adalah penjara paling lama 12 tahun. Ayat (2) menaikkan ancaman menjadi penjara paling lama 15 tahun apabila pelaku menyerahkan peta, rencana, gambar, atau informasi mengenai bangunan maupun gerakan tentara kepada musuh, atau bekerja sebagai mata-mata untuk musuh melalui beberapa bentuk perbuatan yang dirinci dalam pasal. Ayat (3) mengatur ancaman yang lebih berat, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun, apabila tindakan pelaku mencakup pengkhianatan untuk kepentingan musuh, penyerahan atau penghancuran tempat pertahanan dan sarana perang, penggagalan usaha militer, atau tindakan yang menyebabkan maupun memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.
Pasal 213 mengatur tindakan memberikan fasilitas, tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata-mata musuh, maupun menyebabkan atau memudahkan desersi di kalangan tentara dalam waktu perang, tetapi tanpa tujuan membantu musuh atau merugikan negara untuk menguntungkan musuh. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun. Unsur mengenai tidak adanya tujuan membantu musuh menjadi pembeda penting dari beberapa bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 212. Dengan demikian, keadaan batin pelaku dan konteks tindakannya harus diperiksa agar perbuatan yang secara lahiriah terlihat serupa tidak langsung disamakan dalam satu kategori tindak pidana.
Pasal 214 mengatur penyerahan barang keperluan tentara secara curang pada waktu perang atau tindakan orang yang ditugaskan mengawasi penyerahan barang tetapi membiarkan kecurangan tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 tahun. Unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya waktu perang, barang yang merupakan keperluan tentara, tindakan penyerahan secara curang atau pembiaran oleh orang yang mempunyai tugas pengawasan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan pertahanan negara juga mencakup integritas logistik dan pengadaan kebutuhan militer, karena kecurangan dalam penyerahan barang dapat berdampak terhadap kesiapan dan kemampuan pertahanan.
Pasal 215 menyatakan bahwa ketentuan pidana Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 juga berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dilakukan terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu dalam perang bersama. Artinya, perlindungan hukum tidak hanya mencakup kepentingan Indonesia sendiri, tetapi juga dapat menjangkau kepentingan negara sekutu dalam keadaan perang bersama sebagaimana dimaksud undang-undang.
Pasal 216 mengatur permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 atau Pasal 212. Ketentuan ini harus dibaca bersama aturan umum mengenai permufakatan jahat dalam Pasal 13 dan persiapan dalam Pasal 15 KUHP Nasional. Dalam penerapannya, penegak hukum perlu membedakan antara pembicaraan atau rencana yang masih bersifat umum dengan kesepakatan atau persiapan yang secara konkret memenuhi rumusan hukum pidana. Tidak setiap percakapan mengenai sabotase atau perang dapat langsung dipidana tanpa pembuktian mengenai unsur kesepakatan atau tindakan persiapan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
8. Penyerangan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden - Pasal 217-220
Pasal 217 mengatur perbuatan menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 tahun. Unsur utamanya adalah adanya tindakan menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden dan perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana lain yang ancaman pidananya lebih berat. Karena itu, pasal ini perlu dibedakan dari ketentuan makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam Pasal 191, sebab Pasal 191 mensyaratkan maksud khusus untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Pasal 218 mengatur penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilakukan di muka umum. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Namun, ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ketentuan ini penting karena membedakan serangan terhadap kehormatan dengan pernyataan yang mempunyai tujuan kepentingan umum, termasuk penyampaian kritik terhadap kebijakan atau tindakan pejabat dalam menjalankan tugasnya.
Pasal 219 mengatur penyiaran, pertunjukan, penempelan tulisan atau gambar, pemutaran rekaman, maupun penyebarluasan melalui teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Unsur yang harus diperiksa meliputi bentuk penyebaran, isi materi yang disebarkan, sifat penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat, serta maksud agar materi tersebut diketahui publik. Karena pasal ini berkaitan dengan penyebaran, tindakan mengunggah atau membagikan konten harus dianalisis berdasarkan isi dan konteksnya, bukan hanya berdasarkan fakta bahwa seseorang menggunakan media sosial.
Pasal 220 ayat (1) semula mengatur bahwa tindak pidana dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, sedangkan ayat (2) mengatur bahwa pengaduan dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Akan tetapi, perkembangan hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi harus diperhatikan. Dalam Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan pada 12 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 220 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, ketentuan mengenai pengaduan dalam Pasal 218 dan Pasal 219 harus dibaca berdasarkan pemaknaan konstitusional tersebut. Pengaduan tidak dapat diperlakukan sebagai hak setiap orang untuk mengadukan serangan kehormatan terhadap Presiden atau Wakil Presiden seolah-olah dirinya merupakan pihak yang berhak mengajukan pengaduan berdasarkan Pasal 220. Putusan MK ini merupakan perkembangan penting yang harus diperhatikan dalam penerapan pasal-pasal tersebut setelah putusan diucapkan. (Putusan MK Nomor 275/PUU-XXIII/2025, JDIH BPK)
9. Makar terhadap Negara Sahabat - Pasal 221-224
Pasal 221 mengatur makar dengan maksud melepaskan seluruh atau sebagian wilayah negara sahabat dari kekuasaan pemerintah negara tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V. Unsur pentingnya adalah adanya perbuatan makar yang diarahkan untuk melepaskan wilayah negara sahabat dari kekuasaan pemerintahnya. Ketentuan ini berkaitan dengan perlindungan terhadap kedaulatan negara lain dan kepentingan hubungan internasional, sehingga tidak dapat disamakan dengan kritik terhadap pemerintah negara sahabat atau pembahasan akademik mengenai konflik wilayah.
Pasal 222 mengatur makar dengan maksud menghapuskan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori IV. Unsur yang perlu dibuktikan adalah adanya makar, tujuan menghapuskan atau mengubah bentuk pemerintahan, dan sifat tidak sah dari cara yang digunakan. Dengan demikian, perubahan pemerintahan yang berlangsung melalui mekanisme konstitusional di negara yang bersangkutan tidak dapat langsung disamakan dengan tindakan yang dimaksud dalam pasal tersebut.
Pasal 223 mengatur permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222. Ancaman pidananya harus dibaca bersama aturan umum dalam Pasal 13 dan Pasal 15 KUHP Nasional, yang mengatur batas pemidanaan terhadap permufakatan jahat dan persiapan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya mengatur perbuatan makar yang telah terlaksana, tetapi juga tahap kesepakatan dan persiapan dalam keadaan yang secara tegas ditentukan undang-undang.
Pasal 224 mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 12 tahun. Unsur pentingnya adalah tindakan makar yang diarahkan kepada kepala negara sahabat dan tujuan khusus berupa pembunuhan atau perampasan kemerdekaan. Karena itu, pasal ini tidak dapat diterapkan hanya karena seseorang mengkritik kepala negara asing atau menyampaikan pendapat yang tidak disukai oleh pemerintah negara tersebut. Harus dibuktikan adanya perbuatan makar dan maksud khusus sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana.
10. Penyerangan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara Sahabat - Pasal 225-230
Pasal 225 mengatur penyerangan terhadap diri kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Unsur yang harus dibuktikan adalah adanya tindakan menyerang diri pejabat negara sahabat yang dilindungi dan bahwa perbuatannya tidak termasuk tindak pidana yang mempunyai ancaman lebih berat. Ketentuan ini berhubungan dengan perlindungan pejabat negara asing ketika berada dalam hubungan kenegaraan dengan Indonesia.
Pasal 226 mengatur penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di wilayah NKRI. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori III. Sementara itu, Pasal 227 mengatur perbuatan serupa terhadap wakil dari negara sahabat yang bertugas di Indonesia, dengan ancaman pidana yang sama, yaitu penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori III. Kedua pasal tersebut mensyaratkan adanya tindakan di muka umum dan status pejabat negara sahabat yang sedang menjalankan tugas atau bertugas di Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam masing-masing ketentuan.
Pasal 228 mengatur penyiaran, pertunjukan, penempelan tulisan atau gambar, pemutaran rekaman, maupun penyebarluasan melalui teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara sahabat atau wakil negara sahabat di Indonesia, dengan maksud agar isinya diketahui umum. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Ayat (2) memungkinkan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f apabila pelaku melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan belum lewat dua tahun sejak adanya putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang sama.
Pasal 229 mengatur bahwa tindak pidana dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228 hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis oleh kepala negara sahabat dan wakil negara sahabat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses penuntutan untuk kelompok tindak pidana tersebut mempunyai syarat khusus berupa pengaduan dari pihak yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan konten yang dianggap menyerang kehormatan pejabat negara sahabat tidak dengan sendirinya berarti setiap orang dapat mengajukan pengaduan berdasarkan Pasal 229.
Pasal 230 memberikan pengecualian bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228 tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Ketentuan ini penting untuk menjaga agar perlindungan terhadap pejabat negara sahabat tidak menghilangkan ruang bagi penyampaian pendapat yang mempunyai dasar kepentingan umum. Penilaian terhadap pengecualian tersebut harus melihat konteks, isi pernyataan, tujuan, dan keadaan yang melatarbelakangi perbuatan.
11. Penodaan Bendera Negara Sahabat - Pasal 231
Pasal 231 mengatur perbuatan menodai bendera kebangsaan negara sahabat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori III. Unsur yang harus diperiksa adalah adanya tindakan menodai terhadap bendera kebangsaan dari negara sahabat. Penjelasan pasal menyebutkan bahwa menodai merupakan perbuatan dalam bentuk apa pun yang dilakukan dengan maksud menghina. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu tindakan perlu memperhatikan bentuk perbuatan dan maksud yang menyertainya, bukan hanya melihat bahwa bendera mengalami perubahan bentuk atau kondisi.
Ketentuan ini berkaitan dengan penghormatan terhadap simbol kenegaraan negara lain dan kepentingan menjaga hubungan antarnegara. Namun, penerapan pidana tetap harus memperhatikan asas legalitas dan pembuktian unsur. Tidak setiap penggunaan bendera negara sahabat dalam kegiatan seni, pendidikan, pemberitaan, atau diskusi otomatis dapat dikategorikan sebagai penodaan. Harus dinilai apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan maksud menghina sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal.
12. Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah - Pasal 232-233
Pasal 232 mengatur tindakan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk membubarkan rapat lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah, memaksa lembaga atau badan tersebut mengambil atau tidak mengambil keputusan, atau mengusir pimpinan maupun anggota rapat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun. Unsur utama pasal ini adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dan tujuan atau akibat berupa pembubaran rapat, pemaksaan pengambilan keputusan, atau pengusiran pimpinan maupun anggota rapat.
Ketentuan ini tidak dapat disamakan dengan penyampaian pendapat, demonstrasi damai, kritik terhadap keputusan lembaga, atau tindakan menyampaikan aspirasi kepada anggota legislatif. Pasal 232 secara tegas mensyaratkan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara melakukan perbuatan. Karena itu, apabila suatu kegiatan hanya berupa penyampaian aspirasi tanpa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur utama dalam pasal ini tidak otomatis terpenuhi. Namun, tindakan tertentu yang dilakukan dalam suatu demonstrasi tetap dapat dinilai berdasarkan pasal lain apabila terdapat perbuatan pidana tersendiri.
Pasal 233 mengatur tindakan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menghalangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah menghadiri rapat atau menjalankan kewajibannya secara bebas dan tidak terganggu dalam rapat tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III. Perbedaannya dengan Pasal 232 terletak pada bentuk perbuatan yang dilarang. Pasal 232 berfokus pada pembubaran rapat, pemaksaan keputusan, atau pengusiran pimpinan dan anggota rapat, sedangkan Pasal 233 berfokus pada tindakan menghalangi kehadiran atau pelaksanaan kewajiban pimpinan maupun anggota rapat.
Penjelasan Pasal 233 menyebutkan bahwa merintangi berarti mencegah seseorang menghadiri rapat. Penjelasan Pasal 232 juga memperlihatkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan dapat ditujukan bukan hanya kepada orang, melainkan juga kepada barang, misalnya melalui pembakaran gedung tempat rapat. Dengan demikian, penghalangan terhadap rapat lembaga negara tidak selalu harus berupa pemukulan atau serangan fisik kepada anggota rapat; tindakan terhadap fasilitas atau barang yang digunakan untuk menghalangi rapat juga dapat relevan apabila memenuhi unsur yang dirumuskan undang-undang.
13. Perbedaan Kritik, Kebebasan Berpendapat, dan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara
Salah satu hal yang penting dalam memahami pasal-pasal ini adalah membedakan tindakan yang merupakan pelaksanaan kebebasan berpendapat dengan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Dalam negara hukum yang berdasarkan UUD 1945, masyarakat mempunyai ruang untuk menyampaikan kritik, mengajukan usulan perubahan kebijakan, menilai kinerja pemerintah, melakukan penelitian, dan menyampaikan pendapat mengenai sistem ketatanegaraan. Perlindungan terhadap keamanan negara tidak seharusnya dipahami sebagai larangan untuk mengkritik pemerintah atau membahas perubahan kebijakan negara.
Perbedaan tersebut dapat dilihat dari rumusan masing-masing pasal. Pasal 191, misalnya, mensyaratkan makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pasal 193 mensyaratkan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Pasal 210 mensyaratkan perbuatan sabotase terhadap instalasi negara, pengadaan atau distribusi bahan pokok, atau sarana perhubungan dan telekomunikasi dalam cakupan yang ditentukan. Sementara itu, Pasal 232 dan Pasal 233 secara tegas mensyaratkan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengganggu penyelenggaraan rapat lembaga negara.
Karena itu, kritik terhadap Presiden, pemerintah, atau lembaga negara tidak boleh langsung disamakan dengan makar, sabotase, ataupun tindak pidana terhadap keamanan negara. Sebagai contoh, seseorang yang mengusulkan perubahan undang-undang, mengkritik kebijakan pertahanan, atau mengajukan perubahan sistem pemerintahan melalui mekanisme konstitusional tidak otomatis melakukan makar. Bahkan Pasal 196 secara tegas mengecualikan persiapan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional dari pemidanaan berdasarkan ketentuan tersebut.
Demikian pula, pembahasan akademik mengenai ideologi atau sejarah politik harus dibedakan dari tindakan yang benar-benar memenuhi rumusan tindak pidana. Dalam Pasal 188 mengenai penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, terdapat pengecualian terhadap kajian untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Meskipun Pasal 188 berada di luar rentang utama artikel ini, ketentuan tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa KUHP sendiri mengenal pembedaan antara kegiatan ilmiah dan tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.
Dengan demikian, penerapan pasal-pasal mengenai keamanan negara harus dilakukan berdasarkan unsur yang tertulis dalam undang-undang, bukan berdasarkan penilaian subjektif bahwa seseorang dianggap tidak mendukung pemerintah atau mempunyai pandangan politik yang berbeda. Kebebasan berpendapat memang bukan kekebalan untuk melakukan tindak pidana, tetapi penegakan hukum juga tidak boleh mengubah kritik yang sah menjadi tindak pidana tanpa pembuktian unsur yang ditentukan undang-undang.
14. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana Harus Dibuktikan?
Dalam perkara pidana, penentuan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak cukup dilakukan dengan menunjukkan bahwa ia pernah berada di lokasi tertentu, berkomunikasi dengan pihak tertentu, atau menyampaikan pernyataan yang dianggap tidak menguntungkan pemerintah. Penegak hukum harus mengidentifikasi pasal yang diduga dilanggar, kemudian membuktikan setiap unsur yang terdapat di dalam rumusan pasal tersebut. Jika pasal mensyaratkan adanya maksud tertentu, seperti menggulingkan pemerintah atau membantu musuh, maka maksud tersebut harus dinilai berdasarkan fakta dan alat bukti yang relevan, bukan hanya berdasarkan dugaan yang tidak mempunyai dasar.
Sebagai contoh, dalam dugaan pembocoran rahasia negara berdasarkan Pasal 204, penyidik perlu membuktikan bahwa informasi yang diberikan memang harus dirahasiakan untuk kepentingan negara dan pelaku mengetahui sifat kerahasiaan tersebut. Dalam dugaan sabotase berdasarkan Pasal 210, harus dibuktikan bahwa objek yang dirusak termasuk objek yang dirumuskan dalam pasal serta tindakan pelaku memenuhi bentuk perbuatan yang dilarang. Dalam dugaan makar berdasarkan Pasal 192 atau Pasal 193, harus dibuktikan maksud khusus yang ditentukan pasal dan adanya tindakan makar sebagaimana pengertian dalam Pasal 160.
Alat bukti yang digunakan harus berkaitan dengan unsur yang hendak dibuktikan. Dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, informasi elektronik, bukti komunikasi, catatan transaksi, atau barang bukti dapat mempunyai relevansi yang berbeda tergantung jenis tindak pidananya. Dalam perkara yang melibatkan informasi rahasia negara, misalnya, pemeriksaan perlu menjelaskan status dokumen, siapa yang berwenang mengaksesnya, bagaimana dokumen diperoleh, dan kepada siapa dokumen diberikan. Dalam perkara yang melibatkan hubungan dengan pihak asing, perlu diperiksa bentuk hubungan, tujuan komunikasi, tindakan bantuan, serta konteks yang menunjukkan apakah hubungan tersebut berkaitan dengan perbuatan permusuhan atau perang.
Selain itu, harus dibedakan antara pelaku utama, orang yang turut serta, orang yang membantu, orang yang melakukan permufakatan jahat, dan orang yang melakukan persiapan. KUHP Nasional telah mengatur penyertaan dalam Pasal 20 dan pembantuan dalam Pasal 21, sedangkan permufakatan jahat dan persiapan diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 15. Setiap bentuk pertanggungjawaban tersebut mempunyai unsur dan konsekuensi pidana tersendiri. Seseorang tidak dapat otomatis dipidana hanya karena mengenal pelaku utama, berada dalam kelompok yang sama, atau pernah berkomunikasi dengan orang yang sedang diselidiki.
Pada akhirnya, hakim harus menilai keseluruhan bukti dan keadaan perkara sebelum menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana. Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP Nasional juga mengatur kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan serta mempertimbangkan berbagai keadaan dalam pemidanaan, seperti bentuk kesalahan, motif, tujuan, sikap batin, cara melakukan perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan dampak tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan ancaman pidana yang berat dalam kelompok pasal ini tidak berarti setiap orang yang dituduh otomatis harus dijatuhi pidana maksimum.
15. Kesimpulan Penulis/Advokat
Pasal 190 sampai dengan Pasal 216 KUHP Nasional mengatur tindak pidana terhadap keamanan negara, mulai dari pernyataan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, makar terhadap NKRI dan pemerintah, pemberontakan, tindak pidana terhadap pertahanan negara, pengkhianatan, pembocoran rahasia negara, hingga sabotase dan tindakan yang membantu musuh pada waktu perang. Ancaman pidananya bervariasi, mulai dari pidana denda dan penjara dalam jangka waktu tertentu sampai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati untuk perbuatan yang mempunyai tingkat bahaya paling berat sebagaimana dirumuskan undang-undang.
Sementara itu, Pasal 217–220 mengatur penyerangan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden serta kehormatan atau harkat dan martabatnya, Pasal 221–231 mengatur tindak pidana terhadap negara sahabat, dan Pasal 232–233 mengatur gangguan terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah. Kelompok ketentuan tersebut mempunyai objek perlindungan dan unsur yang berbeda, sehingga tidak tepat jika seluruhnya diterapkan dengan pendekatan yang sama. Bahkan dalam satu kelompok pasal pun, perbedaan maksud, cara melakukan perbuatan, keadaan waktu perang, status informasi, dan akibat yang ditimbulkan dapat menghasilkan ancaman pidana yang berbeda.
Hal paling penting dalam menerapkan Pasal 190–233 adalah memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana benar-benar terbukti. Kritik terhadap pemerintah, perbedaan pandangan politik, kajian akademik, dan usulan perubahan ketatanegaraan melalui mekanisme konstitusional tidak boleh langsung disamakan dengan makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Sebaliknya, tindakan yang secara nyata memenuhi unsur pengkhianatan, sabotase, penyerahan rahasia negara, atau kekerasan untuk mengganggu fungsi lembaga negara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan yang relevan.
Dengan demikian, KUHP Nasional harus dipahami sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan negara sekaligus memberikan kepastian mengenai batas perbuatan yang dapat dipidana. Penerapannya harus memperhatikan asas legalitas, pembuktian setiap unsur, keadaan konkret, serta perkembangan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk kelompok Pasal 218 dan Pasal 219, khususnya, pemaknaan Pasal 220 oleh Mahkamah Konstitusi pada 2026 wajib diperhatikan agar mekanisme pengaduan tidak diterapkan berdasarkan rumusan lama yang telah memperoleh pemaknaan konstitusional baru.
Dasar Hukum
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.
Hukum Pidana - Keamanan negara merupakan salah satu kepentingan hukum yang memperoleh perlindungan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ancaman berupa serangan militer atau upaya menggulingkan pemerintahan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap ideologi negara, keutuhan wilayah, rahasia pertahanan, instalasi strategis, serta kemampuan negara menjalankan fungsi pemerintahan dan mempertahankan kedaulatannya. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengatur berbagai perbuatan yang dianggap dapat membahayakan kepentingan tersebut, mulai dari pernyataan untuk mengganti dasar negara dalam keadaan tertentu, makar, pemberontakan, pengkhianatan, pembocoran rahasia negara, sampai sabotase dan tindakan yang membantu musuh pada waktu perang.
Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap keamanan negara dalam KUHP Nasional perlu dibaca secara cermat karena tidak semua perbuatan yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah, perbedaan pandangan politik, aktivitas organisasi, atau penyampaian pendapat dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara. Setiap pasal mempunyai rumusan unsur yang harus dibuktikan, termasuk mengenai bentuk perbuatan, tujuan atau maksud pelaku, keadaan tertentu seperti waktu perang, keberadaan hubungan dengan pihak asing, serta akibat yang ditimbulkan. Perbedaan satu unsur saja dapat mengubah penilaian hukum terhadap suatu perbuatan, sehingga penerapan pasal-pasal tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada penilaian bahwa suatu tindakan dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah atau negara.
Rentang Pasal 190 sampai dengan Pasal 233 UU Nomor 1 Tahun 2023 juga mencakup beberapa kelompok tindak pidana yang berbeda, sehingga secara sistematis tidak seluruhnya dapat disebut sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 190–216 berada dalam Bab I tentang Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Pasal 217–220 berada dalam Bab II tentang Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 221–231 berada dalam Bab III tentang Tindak Pidana terhadap Negara Sahabat, sedangkan Pasal 232–233 berada dalam Bab IV tentang Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah. Seluruh rentang pasal tersebut tetap dibahas dalam artikel ini karena berkaitan dengan perlindungan kepentingan negara, pejabat negara, hubungan antarnegara, dan penyelenggaraan fungsi kelembagaan.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa KUHP Nasional telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Penerapannya juga harus memperhatikan perkembangan peraturan dan putusan pengadilan setelah undang-undang tersebut disahkan, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 220 ayat (1). Dengan demikian, pembahasan mengenai ancaman pidana tidak cukup hanya mengutip naskah asli UU Nomor 1 Tahun 2023, tetapi harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dan pemaknaan konstitusional yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. (JDIH BPK, UU Nomor 1 Tahun 2026)
Daftar Isi
- Ruang Lingkup Pasal 190–233 KUHP Nasional
- Tindak Pidana Menyatakan Keinginan Mengganti Pancasila - Pasal 190
- Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden - Pasal 191
- Makar terhadap NKRI dan Pemerintah - Pasal 192-196
- Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara - Pasal 197-202
- Pengkhianatan dan Pembocoran Rahasia Negara - Pasal 203-209
- Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang - Pasal 210-216
- Penyerangan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden - Pasal 217-220
- Makar terhadap Negara Sahabat - Pasal 221-224
- Penyerangan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara Sahabat - Pasal 225-230
- Penodaan Bendera Negara Sahabat - Pasal 231
- Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah - Pasal 232-233
- Perbedaan Kritik, Kebebasan Berpendapat, dan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara
- Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana Harus Dibuktikan?
- Kesimpulan Penulis
Pasal 190 sampai dengan Pasal 233 merupakan bagian dari Buku Kedua UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, tetapi pembagian babnya menunjukkan bahwa rentang pasal tersebut tidak seluruhnya mengatur tindak pidana terhadap keamanan negara dalam arti teknis. Pasal 190–216 berada dalam Bab I, yang secara khusus mengatur tindak pidana terhadap keamanan negara. Ketentuan tersebut mencakup perlindungan ideologi negara, ancaman makar, pertahanan negara, rahasia negara, pengkhianatan, sabotase, serta perbuatan yang memberikan keuntungan kepada musuh dalam keadaan perang. Kelompok pasal ini pada dasarnya melindungi kepentingan fundamental negara agar tidak dirusak melalui tindakan yang secara langsung membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, pertahanan, atau keberlangsungan pemerintahan.
Sementara itu, Pasal 217–220 berada dalam Bab II mengenai tindak pidana terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 221–231 berada dalam Bab III mengenai tindak pidana terhadap negara sahabat, dan Pasal 232–233 berada dalam Bab IV mengenai penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah. Meskipun objek perlindungannya berbeda, seluruh ketentuan tersebut berkaitan dengan kepentingan kenegaraan, hubungan diplomatik, perlindungan pejabat negara, serta kelancaran pelaksanaan fungsi lembaga negara. Karena itu, pembahasannya tetap relevan apabila seseorang ingin memahami keseluruhan ketentuan Pasal 190–233.
Dalam memahami pasal-pasal tersebut, perlu dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata dilakukan, seperti menyerahkan dokumen rahasia, memasuki kawasan pertahanan tanpa wewenang, merusak instalasi negara, atau menggunakan kekerasan untuk menghalangi rapat lembaga negara. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau tujuan pelaku, seperti maksud menggulingkan pemerintah, tujuan membantu musuh, pengetahuan bahwa suatu dokumen harus dirahasiakan, atau maksud menyerang kehormatan pejabat tertentu. Kedua kelompok unsur ini harus dianalisis berdasarkan rumusan pasal yang digunakan, bukan hanya berdasarkan akibat atau kesan umum dari suatu perbuatan.
2. Tindak Pidana Menyatakan Keinginan Mengganti Pancasila - Pasal 190
Pasal 190 KUHP Nasional mengatur perbuatan menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Ketentuan ini berbunyi:
Pasal 190 ayat (1):
Setiap Orang yang menyatakan keinginannya Di Muka Umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa unsur pertama adalah adanya perbuatan menyatakan keinginan, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media apa pun. Unsur kedua adalah pernyataan tersebut dilakukan di muka umum, sedangkan unsur ketiga berkaitan dengan isi atau tujuan pernyataan, yaitu meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, tidak cukup hanya membuktikan bahwa seseorang pernah berbicara mengenai Pancasila, mengkritik pelaksanaan nilai-nilainya, atau membahas ideologi lain dalam diskusi akademik. Harus diperiksa apakah pernyataan yang disampaikan benar-benar merupakan pernyataan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.
Unsur "di muka umum" juga perlu diperhatikan karena KUHP Nasional memberikan pengertian khusus mengenai istilah tersebut dalam Pasal 158. Pengertian itu mencakup tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan orang lain, termasuk melalui media elektronik yang memungkinkan publik mengakses informasi atau dokumen elektronik. Dengan demikian, pernyataan melalui media sosial, situs internet, atau media publik lainnya dapat masuk dalam ruang lingkup pembahasan pasal ini apabila unsur-unsur lainnya terpenuhi. Akan tetapi, penggunaan media sosial saja tidak otomatis membuktikan tindak pidana karena isi pernyataan dan maksud yang dirumuskan dalam pasal tetap harus dibuktikan.
Pasal 190 ayat (2) mengatur pemberatan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerusuhan atau kerugian harta kekayaan, menimbulkan luka berat, atau menyebabkan kematian. Ancaman pidananya adalah sebagai berikut:
- Jika mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian harta kekayaan: penjara paling lama 10 tahun.
- Jika kerusuhan mengakibatkan orang menderita luka berat: penjara paling lama 12 tahun.
- Jika kerusuhan mengakibatkan orang meninggal dunia: penjara paling lama 15 tahun.
3. Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden - Pasal 191
Pasal 191 mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rumusannya adalah:
Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.Unsur pertama adalah setiap orang yang melakukan makar. Unsur kedua adalah adanya maksud khusus, yaitu membunuh Presiden dan/atau Wakil Presiden, merampas kemerdekaannya, atau menjadikan pejabat tersebut tidak mampu menjalankan pemerintahan. Rumusan ini memperlihatkan bahwa makar bukan sekadar ketidaksukaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, bukan pula kritik keras terhadap kebijakan pemerintah, melainkan perbuatan yang mempunyai tujuan khusus sebagaimana ditentukan dalam pasal.
Pengertian makar perlu dibaca bersama Pasal 160 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Artinya, harus ada hubungan antara niat dan tindakan persiapan yang menunjukkan bahwa maksud menyerang telah diwujudkan ke dalam tindakan nyata. Penilaian tidak boleh berhenti pada pernyataan seseorang yang bernada keras atau tidak setuju terhadap pemerintah, tetapi harus melihat apakah terdapat persiapan perbuatan yang diarahkan pada tujuan yang disebutkan dalam Pasal 191.
Ancaman pidana dalam Pasal 191 termasuk sangat berat karena menyediakan tiga kemungkinan pidana, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Pilihan pidana tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang serangan terhadap keselamatan dan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sebagai perbuatan yang mempunyai tingkat bahaya tinggi. Namun, beratnya ancaman pidana tidak menghapus kewajiban penegak hukum untuk membuktikan seluruh unsur, termasuk maksud khusus pelaku dan adanya perwujudan niat melalui persiapan perbuatan.
4. Makar terhadap NKRI dan Pemerintah - Pasal 192-196
Pasal 192 mengatur makar dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari NKRI. Ancaman pidananya adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Unsur yang harus diperhatikan bukan hanya adanya tindakan yang berkaitan dengan wilayah negara, tetapi juga maksud khusus untuk menyerahkan wilayah kepada kekuasaan asing atau memisahkan wilayah dari NKRI. Karena itu, perdebatan mengenai kebijakan otonomi, pembagian kewenangan pusat dan daerah, atau tuntutan perubahan kebijakan pemerintahan tidak dapat langsung disamakan dengan makar apabila unsur tujuan dan perbuatan yang disyaratkan pasal tidak terbukti.
Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Pelaku diancam pidana penjara paling lama 12 tahun, sedangkan pemimpin atau pengatur makar diancam penjara paling lama 15 tahun. Unsur pentingnya adalah adanya perbuatan makar dan tujuan menggulingkan pemerintah. Perbedaan ancaman bagi pelaku biasa dan pemimpin atau pengatur menunjukkan bahwa peran seseorang dalam merancang, mengendalikan, atau mengorganisasi tindakan tersebut dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian, seseorang yang hanya berada di sekitar suatu peristiwa tidak otomatis dapat disamakan dengan orang yang mengatur atau memimpin pelaksanaan makar.
Pasal 194 mengatur pemberontakan. Ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama 15 tahun terhadap orang yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata atau bergerak bersama-sama maupun menyatukan diri dengan kelompok bersenjata yang bertujuan melawan pemerintah. Sementara itu, pemimpin atau pengatur pemberontakan dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Unsur penggunaan kekuatan senjata menjadi penting dalam membedakan pemberontakan dari bentuk penentangan atau perlawanan politik yang dilakukan melalui cara damai. Perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan senjata dan diarahkan untuk melawan pemerintah mempunyai karakter hukum yang berbeda dari penyampaian pendapat, demonstrasi, atau kritik terhadap kebijakan negara.
Pasal 195 mengatur perbuatan yang berkaitan dengan hubungan dengan orang atau organisasi di luar negeri untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintah, serta tindakan memasukkan atau menguasai barang yang ditujukan untuk memberikan bantuan material bagi tujuan tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 10 tahun. Unsur yang harus diperiksa mencakup adanya hubungan atau tindakan material, keterkaitan dengan orang atau organisasi di luar negeri, serta maksud atau pengetahuan mengenai penggunaan barang untuk mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan maupun pengambilalihan pemerintah. Barang yang digunakan untuk melakukan atau berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan.
Pasal 196 kemudian mengatur permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194. Ketentuan ini penting karena hukum pidana tidak selalu menunggu sampai makar atau pemberontakan benar-benar terlaksana, tetapi dapat menjangkau tahap kesepakatan atau persiapan apabila undang-undang secara tegas menentukan pemidanaannya. Namun, Pasal 196 juga menegaskan bahwa orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana berdasarkan ketentuan tersebut. Artinya, perubahan ketatanegaraan melalui mekanisme yang sah dan konstitusional harus dibedakan dari upaya menggulingkan pemerintahan melalui tindakan makar.
Untuk memahami sanksi Pasal 196, ketentuannya perlu dibaca bersama Pasal 13 dan Pasal 15 KUHP Nasional mengenai permufakatan jahat dan persiapan. Secara umum, Pasal 13 menentukan batas pidana permufakatan jahat paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana pokok tindak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan khusus apabila tindak pidana asal diancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, Pasal 15 mengatur pidana persiapan paling banyak setengah dari maksimum ancaman pidana pokok, dengan ketentuan khusus untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Penerapannya harus memperhatikan rumusan tindak pidana yang dirujuk serta aturan umum tersebut, bukan menetapkan sendiri ancaman pidana tanpa membaca ketentuan Buku Kesatu.
5. Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara - Pasal 197-202
Pasal 197 mengatur perbuatan tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar, potret, video, hasil pengukuran, tulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan pertahanan negara. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Unsur utama pasal ini adalah tindakan terhadap informasi atau materi yang berhubungan dengan kepentingan pertahanan negara dan dilakukan tanpa wewenang. Dengan demikian, tidak setiap kegiatan mengambil gambar fasilitas militer atau mengumpulkan informasi mengenai pertahanan otomatis memenuhi unsur tindak pidana, sebab harus diperiksa sifat informasi, status kewenangan pelaku, serta kaitannya dengan kepentingan pertahanan negara.
Pasal 198 mengatur orang yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan negara asing, tetapi bertindak merugikan pertahanan negara. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 12 tahun. Unsur yang harus dibuktikan mencakup adanya penugasan resmi oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan dengan negara asing dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan penugasan tersebut merugikan pertahanan negara. Karena pasal ini menyangkut orang yang memperoleh mandat atau tugas dari pemerintah, penilaian terhadap perbuatannya perlu memperhatikan ruang lingkup tugas, tindakan yang dilakukan, dan bagaimana tindakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap kepentingan pertahanan.
Pasal 199 mengatur warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan perang atau latihan militer di luar negeri, atau bergabung dalam organisasi tertentu untuk melakukan perang atau latihan militer di luar negeri. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun. Namun, ayat (2) mengecualikan anggota TNI dan Polri yang memperoleh persetujuan Pemerintah Indonesia. Unsur pentingnya adalah status pelaku sebagai warga negara Indonesia, keikutsertaan dalam perang atau latihan militer di luar negeri, serta tidak adanya pengecualian yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu, keikutsertaan dalam kegiatan olahraga, pendidikan, atau pelatihan biasa di luar negeri tidak dapat langsung disamakan dengan keikutsertaan dalam perang atau latihan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal.
Pasal 200 mengatur perbuatan yang membahayakan kenetralan Indonesia dalam perang yang tidak melibatkan Indonesia, atau pelanggaran terhadap peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan pemerintah pada waktu perang untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 7 tahun. Pasal ini mempunyai dua keadaan yang perlu dibedakan, yaitu keadaan perang yang tidak melibatkan Indonesia tetapi Indonesia harus menjaga kenetralannya, dan keadaan ketika Indonesia berada dalam waktu perang sehingga pemerintah mengeluarkan aturan khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Unsur pelanggaran terhadap aturan tersebut harus dibuktikan berdasarkan keberadaan aturan yang sah dan tindakan pelaku yang bertentangan dengannya.
Pasal 201 mengatur tindakan mengajak warga negara Indonesia menjadi anggota tentara asing tanpa izin Presiden atau pejabat yang diberi wewenang. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori III. Unsur yang harus dibuktikan adalah adanya tindakan mengajak, sasaran ajakan berupa warga negara Indonesia, tujuan untuk menjadi anggota tentara asing, dan tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang. Karena rumusannya menggunakan kata "mengajak", pembuktian perlu diarahkan pada tindakan nyata yang menunjukkan adanya ajakan, bukan hanya hubungan pertemanan atau komunikasi biasa dengan seseorang yang kemudian memilih bergabung dengan tentara asing.
Pasal 202 mengatur beberapa tindakan tanpa wewenang yang berkaitan dengan kawasan atau fasilitas pertahanan, yaitu memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk kepentingan pertahanan dalam jarak kurang dari 500 meter dengan pengecualian jalan umum, memasuki bangunan atau fasilitas angkatan bersenjata melalui jalan yang bukan akses biasa, membawa alat pemotret ke bagian lapangan yang dilarang, atau memiliki hasil pemotretan dan uraian proyek pertahanan dari wilayah yang dilarang tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori II. Pasal ini menekankan unsur tidak adanya wewenang dan sifat kawasan atau kegiatan yang dilindungi, sehingga penentuan batas kawasan, larangan yang berlaku, dan pengetahuan pelaku mengenai keadaan tersebut menjadi penting dalam pembuktian.
6. Pengkhianatan dan Pembocoran Rahasia Negara - Pasal 203-209
Pasal 203 mengatur tindakan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan dengan negara asing atau organisasi asing untuk menggerakkannya melakukan permusuhan atau perang terhadap NKRI, memperkuat niat pihak asing tersebut, atau menjanjikan bantuan maupun membantu persiapan tindakan permusuhan. Ancaman pidana pada dasarnya adalah penjara paling lama 12 tahun. Apabila perbuatan permusuhan tersebut mengakibatkan terjadinya perang, ancamannya meningkat menjadi penjara paling lama 15 tahun. Unsur yang penting dalam pasal ini adalah adanya hubungan dengan pihak asing, tujuan atau tindakan untuk mendorong atau memperkuat permusuhan, serta keterkaitan dengan ancaman terhadap NKRI. Hubungan dengan warga negara asing atau organisasi internasional dalam kegiatan perdagangan, pendidikan, diplomasi, atau kerja sama biasa tidak otomatis memenuhi unsur tersebut.
Pasal 204 mengatur perbuatan mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan surat, berita, atau keterangan kepada negara asing atau organisasi asing, padahal pelaku mengetahui bahwa informasi tersebut harus dirahasiakan untuk kepentingan negara. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 7 tahun. Unsur pengetahuan menjadi bagian penting dalam pasal ini karena tidak setiap informasi yang diberikan kepada pihak asing dapat dipidana. Harus dibuktikan bahwa informasi tersebut memang wajib dirahasiakan untuk kepentingan negara dan pelaku mengetahui keadaan tersebut ketika mengumumkan, memberitahukan, atau menyerahkannya.
Pasal 205 mengatur pemberian informasi atau materi rahasia negara kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya, khususnya dokumen, peta, rencana, gambar, atau barang rahasia yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 tahun. Berbeda dari Pasal 204 yang secara khusus menyebut negara asing atau organisasi asing sebagai penerima, Pasal 205 berfokus pada pemberian kepada orang yang tidak berhak mengetahui. Karena itu, penerima informasi tidak harus selalu merupakan pihak asing, sepanjang unsur mengenai sifat rahasia negara dan ketidakberhakan penerima dapat dibuktikan.
Pasal 206 mengatur pemberian fasilitas kepada orang yang tidak berwenang dan mempunyai niat atau sedang mencoba memperoleh informasi rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, termasuk menyembunyikan barang yang diketahui akan digunakan untuk memfasilitasi tindakan tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya pemberian fasilitas atau tindakan menyembunyikan barang, keadaan bahwa orang yang dibantu tidak mempunyai wewenang, serta pengetahuan pelaku mengenai maksud penggunaan fasilitas atau barang tersebut. Dengan demikian, keberadaan seseorang di sekitar fasilitas pertahanan atau interaksi biasa dengan petugas tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa ia telah memberikan fasilitas untuk memperoleh rahasia negara.
Pasal 207 mengatur kelalaian orang yang karena tugasnya wajib menyimpan dokumen atau barang rahasia negara, tetapi akibat kealpaannya informasi tersebut diketahui oleh orang yang tidak berhak. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa tindak pidana terhadap rahasia negara tidak selalu harus dilakukan dengan kesengajaan membocorkan informasi. Dalam keadaan tertentu, kelalaian orang yang secara khusus mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila unsur kealpaan dan akibat yang dirumuskan dalam pasal terbukti.
Pasal 208 mengatur tindakan melihat atau mempelajari dokumen atau barang rahasia negara yang diketahui atau patut diduga tidak boleh diketahui pelaku, membuat atau meminta dibuatkan tiruan atau cetakan dari dokumen tersebut, atau tidak menyerahkannya kepada pejabat berwenang meskipun dokumen atau barang itu jatuh ke tangannya. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun. Pasal ini perlu dipahami secara hati-hati karena terdapat beberapa bentuk perbuatan alternatif, sehingga tidak harus seluruh bentuk tindakan dilakukan sekaligus. Namun, sifat rahasia materi dan keadaan bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa materi tersebut tidak boleh diketahuinya tetap menjadi bagian penting dalam pembuktian.
Pasal 209 mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Pasal 202, Pasal 205, Pasal 206, atau Pasal 208 dilakukan dengan cara curang, melalui pemberian atau penerimaan hadiah, keuntungan, atau upah, maupun menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pidana yang dijatuhkan adalah dua kali lipat dari pidana yang ditentukan dalam pasal asal. Dengan demikian, Pasal 209 bukan tindak pidana yang berdiri sendiri tanpa pasal asal, melainkan ketentuan pemberatan yang harus diterapkan apabila salah satu tindak pidana yang dirujuk dilakukan dengan keadaan khusus sebagaimana disebutkan.
7. Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang - Pasal 210-216
Pasal 210 mengatur tindak pidana sabotase terhadap kepentingan negara. Rumusan pasal ini mencakup perbuatan merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau memusnahkan instalasi negara maupun instalasi militer; menghalangi atau menggagalkan pengadaan dan distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kebijakan pemerintah; serta mengganggu atau merusak secara luas sarana perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 15 tahun. Unsur sabotase harus dilihat dari jenis objek yang diserang dan bentuk tindakan yang dilakukan, sehingga kerusakan biasa terhadap barang pribadi atau gangguan operasional yang tidak memenuhi rumusan pasal tidak otomatis dapat disebut sabotase.
Pasal 211 mengatur warga negara Indonesia yang secara sukarela menjadi tentara asing yang sedang berperang dengan NKRI atau kemungkinan akan menghadapi perang dengan NKRI, dan apabila perang benar-benar terjadi. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 15 tahun. Unsur pentingnya adalah status kewarganegaraan Indonesia, tindakan sukarela menjadi anggota tentara asing, hubungan tentara asing tersebut dengan perang melawan Indonesia atau kemungkinan perang, serta terjadinya perang sebagaimana ditentukan dalam pasal. Ketentuan ini tidak dapat diperluas begitu saja terhadap setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri pada lembaga keamanan atau perusahaan swasta, sebab status dan kegiatan yang dilakukan harus diuji sesuai rumusan tindak pidana.
Pasal 212 mengatur bantuan kepada musuh atau tindakan yang merugikan negara untuk kepentingan musuh dalam waktu perang. Ancaman pidana pada ayat (1) adalah penjara paling lama 12 tahun. Ayat (2) menaikkan ancaman menjadi penjara paling lama 15 tahun apabila pelaku menyerahkan peta, rencana, gambar, atau informasi mengenai bangunan maupun gerakan tentara kepada musuh, atau bekerja sebagai mata-mata untuk musuh melalui beberapa bentuk perbuatan yang dirinci dalam pasal. Ayat (3) mengatur ancaman yang lebih berat, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun, apabila tindakan pelaku mencakup pengkhianatan untuk kepentingan musuh, penyerahan atau penghancuran tempat pertahanan dan sarana perang, penggagalan usaha militer, atau tindakan yang menyebabkan maupun memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.
Pasal 213 mengatur tindakan memberikan fasilitas, tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata-mata musuh, maupun menyebabkan atau memudahkan desersi di kalangan tentara dalam waktu perang, tetapi tanpa tujuan membantu musuh atau merugikan negara untuk menguntungkan musuh. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun. Unsur mengenai tidak adanya tujuan membantu musuh menjadi pembeda penting dari beberapa bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 212. Dengan demikian, keadaan batin pelaku dan konteks tindakannya harus diperiksa agar perbuatan yang secara lahiriah terlihat serupa tidak langsung disamakan dalam satu kategori tindak pidana.
Pasal 214 mengatur penyerahan barang keperluan tentara secara curang pada waktu perang atau tindakan orang yang ditugaskan mengawasi penyerahan barang tetapi membiarkan kecurangan tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 tahun. Unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya waktu perang, barang yang merupakan keperluan tentara, tindakan penyerahan secara curang atau pembiaran oleh orang yang mempunyai tugas pengawasan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan pertahanan negara juga mencakup integritas logistik dan pengadaan kebutuhan militer, karena kecurangan dalam penyerahan barang dapat berdampak terhadap kesiapan dan kemampuan pertahanan.
Pasal 215 menyatakan bahwa ketentuan pidana Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 juga berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dilakukan terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu dalam perang bersama. Artinya, perlindungan hukum tidak hanya mencakup kepentingan Indonesia sendiri, tetapi juga dapat menjangkau kepentingan negara sekutu dalam keadaan perang bersama sebagaimana dimaksud undang-undang.
Pasal 216 mengatur permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 atau Pasal 212. Ketentuan ini harus dibaca bersama aturan umum mengenai permufakatan jahat dalam Pasal 13 dan persiapan dalam Pasal 15 KUHP Nasional. Dalam penerapannya, penegak hukum perlu membedakan antara pembicaraan atau rencana yang masih bersifat umum dengan kesepakatan atau persiapan yang secara konkret memenuhi rumusan hukum pidana. Tidak setiap percakapan mengenai sabotase atau perang dapat langsung dipidana tanpa pembuktian mengenai unsur kesepakatan atau tindakan persiapan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
8. Penyerangan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden - Pasal 217-220
Pasal 217 mengatur perbuatan menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 tahun. Unsur utamanya adalah adanya tindakan menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden dan perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana lain yang ancaman pidananya lebih berat. Karena itu, pasal ini perlu dibedakan dari ketentuan makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam Pasal 191, sebab Pasal 191 mensyaratkan maksud khusus untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Pasal 218 mengatur penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilakukan di muka umum. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Namun, ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ketentuan ini penting karena membedakan serangan terhadap kehormatan dengan pernyataan yang mempunyai tujuan kepentingan umum, termasuk penyampaian kritik terhadap kebijakan atau tindakan pejabat dalam menjalankan tugasnya.
Pasal 219 mengatur penyiaran, pertunjukan, penempelan tulisan atau gambar, pemutaran rekaman, maupun penyebarluasan melalui teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Unsur yang harus diperiksa meliputi bentuk penyebaran, isi materi yang disebarkan, sifat penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat, serta maksud agar materi tersebut diketahui publik. Karena pasal ini berkaitan dengan penyebaran, tindakan mengunggah atau membagikan konten harus dianalisis berdasarkan isi dan konteksnya, bukan hanya berdasarkan fakta bahwa seseorang menggunakan media sosial.
Pasal 220 ayat (1) semula mengatur bahwa tindak pidana dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, sedangkan ayat (2) mengatur bahwa pengaduan dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Akan tetapi, perkembangan hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi harus diperhatikan. Dalam Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan pada 12 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 220 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, ketentuan mengenai pengaduan dalam Pasal 218 dan Pasal 219 harus dibaca berdasarkan pemaknaan konstitusional tersebut. Pengaduan tidak dapat diperlakukan sebagai hak setiap orang untuk mengadukan serangan kehormatan terhadap Presiden atau Wakil Presiden seolah-olah dirinya merupakan pihak yang berhak mengajukan pengaduan berdasarkan Pasal 220. Putusan MK ini merupakan perkembangan penting yang harus diperhatikan dalam penerapan pasal-pasal tersebut setelah putusan diucapkan. (Putusan MK Nomor 275/PUU-XXIII/2025, JDIH BPK)
9. Makar terhadap Negara Sahabat - Pasal 221-224
Pasal 221 mengatur makar dengan maksud melepaskan seluruh atau sebagian wilayah negara sahabat dari kekuasaan pemerintah negara tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V. Unsur pentingnya adalah adanya perbuatan makar yang diarahkan untuk melepaskan wilayah negara sahabat dari kekuasaan pemerintahnya. Ketentuan ini berkaitan dengan perlindungan terhadap kedaulatan negara lain dan kepentingan hubungan internasional, sehingga tidak dapat disamakan dengan kritik terhadap pemerintah negara sahabat atau pembahasan akademik mengenai konflik wilayah.
Pasal 222 mengatur makar dengan maksud menghapuskan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori IV. Unsur yang perlu dibuktikan adalah adanya makar, tujuan menghapuskan atau mengubah bentuk pemerintahan, dan sifat tidak sah dari cara yang digunakan. Dengan demikian, perubahan pemerintahan yang berlangsung melalui mekanisme konstitusional di negara yang bersangkutan tidak dapat langsung disamakan dengan tindakan yang dimaksud dalam pasal tersebut.
Pasal 223 mengatur permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222. Ancaman pidananya harus dibaca bersama aturan umum dalam Pasal 13 dan Pasal 15 KUHP Nasional, yang mengatur batas pemidanaan terhadap permufakatan jahat dan persiapan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya mengatur perbuatan makar yang telah terlaksana, tetapi juga tahap kesepakatan dan persiapan dalam keadaan yang secara tegas ditentukan undang-undang.
Pasal 224 mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 12 tahun. Unsur pentingnya adalah tindakan makar yang diarahkan kepada kepala negara sahabat dan tujuan khusus berupa pembunuhan atau perampasan kemerdekaan. Karena itu, pasal ini tidak dapat diterapkan hanya karena seseorang mengkritik kepala negara asing atau menyampaikan pendapat yang tidak disukai oleh pemerintah negara tersebut. Harus dibuktikan adanya perbuatan makar dan maksud khusus sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana.
10. Penyerangan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara Sahabat - Pasal 225-230
Pasal 225 mengatur penyerangan terhadap diri kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Unsur yang harus dibuktikan adalah adanya tindakan menyerang diri pejabat negara sahabat yang dilindungi dan bahwa perbuatannya tidak termasuk tindak pidana yang mempunyai ancaman lebih berat. Ketentuan ini berhubungan dengan perlindungan pejabat negara asing ketika berada dalam hubungan kenegaraan dengan Indonesia.
Pasal 226 mengatur penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di wilayah NKRI. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori III. Sementara itu, Pasal 227 mengatur perbuatan serupa terhadap wakil dari negara sahabat yang bertugas di Indonesia, dengan ancaman pidana yang sama, yaitu penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori III. Kedua pasal tersebut mensyaratkan adanya tindakan di muka umum dan status pejabat negara sahabat yang sedang menjalankan tugas atau bertugas di Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam masing-masing ketentuan.
Pasal 228 mengatur penyiaran, pertunjukan, penempelan tulisan atau gambar, pemutaran rekaman, maupun penyebarluasan melalui teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara sahabat atau wakil negara sahabat di Indonesia, dengan maksud agar isinya diketahui umum. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Ayat (2) memungkinkan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f apabila pelaku melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan belum lewat dua tahun sejak adanya putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang sama.
Pasal 229 mengatur bahwa tindak pidana dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228 hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis oleh kepala negara sahabat dan wakil negara sahabat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses penuntutan untuk kelompok tindak pidana tersebut mempunyai syarat khusus berupa pengaduan dari pihak yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan konten yang dianggap menyerang kehormatan pejabat negara sahabat tidak dengan sendirinya berarti setiap orang dapat mengajukan pengaduan berdasarkan Pasal 229.
Pasal 230 memberikan pengecualian bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228 tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Ketentuan ini penting untuk menjaga agar perlindungan terhadap pejabat negara sahabat tidak menghilangkan ruang bagi penyampaian pendapat yang mempunyai dasar kepentingan umum. Penilaian terhadap pengecualian tersebut harus melihat konteks, isi pernyataan, tujuan, dan keadaan yang melatarbelakangi perbuatan.
11. Penodaan Bendera Negara Sahabat - Pasal 231
Pasal 231 mengatur perbuatan menodai bendera kebangsaan negara sahabat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori III. Unsur yang harus diperiksa adalah adanya tindakan menodai terhadap bendera kebangsaan dari negara sahabat. Penjelasan pasal menyebutkan bahwa menodai merupakan perbuatan dalam bentuk apa pun yang dilakukan dengan maksud menghina. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu tindakan perlu memperhatikan bentuk perbuatan dan maksud yang menyertainya, bukan hanya melihat bahwa bendera mengalami perubahan bentuk atau kondisi.
Ketentuan ini berkaitan dengan penghormatan terhadap simbol kenegaraan negara lain dan kepentingan menjaga hubungan antarnegara. Namun, penerapan pidana tetap harus memperhatikan asas legalitas dan pembuktian unsur. Tidak setiap penggunaan bendera negara sahabat dalam kegiatan seni, pendidikan, pemberitaan, atau diskusi otomatis dapat dikategorikan sebagai penodaan. Harus dinilai apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan maksud menghina sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal.
12. Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah - Pasal 232-233
Pasal 232 mengatur tindakan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk membubarkan rapat lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah, memaksa lembaga atau badan tersebut mengambil atau tidak mengambil keputusan, atau mengusir pimpinan maupun anggota rapat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun. Unsur utama pasal ini adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dan tujuan atau akibat berupa pembubaran rapat, pemaksaan pengambilan keputusan, atau pengusiran pimpinan maupun anggota rapat.
Ketentuan ini tidak dapat disamakan dengan penyampaian pendapat, demonstrasi damai, kritik terhadap keputusan lembaga, atau tindakan menyampaikan aspirasi kepada anggota legislatif. Pasal 232 secara tegas mensyaratkan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara melakukan perbuatan. Karena itu, apabila suatu kegiatan hanya berupa penyampaian aspirasi tanpa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur utama dalam pasal ini tidak otomatis terpenuhi. Namun, tindakan tertentu yang dilakukan dalam suatu demonstrasi tetap dapat dinilai berdasarkan pasal lain apabila terdapat perbuatan pidana tersendiri.
Pasal 233 mengatur tindakan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menghalangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah menghadiri rapat atau menjalankan kewajibannya secara bebas dan tidak terganggu dalam rapat tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III. Perbedaannya dengan Pasal 232 terletak pada bentuk perbuatan yang dilarang. Pasal 232 berfokus pada pembubaran rapat, pemaksaan keputusan, atau pengusiran pimpinan dan anggota rapat, sedangkan Pasal 233 berfokus pada tindakan menghalangi kehadiran atau pelaksanaan kewajiban pimpinan maupun anggota rapat.
Penjelasan Pasal 233 menyebutkan bahwa merintangi berarti mencegah seseorang menghadiri rapat. Penjelasan Pasal 232 juga memperlihatkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan dapat ditujukan bukan hanya kepada orang, melainkan juga kepada barang, misalnya melalui pembakaran gedung tempat rapat. Dengan demikian, penghalangan terhadap rapat lembaga negara tidak selalu harus berupa pemukulan atau serangan fisik kepada anggota rapat; tindakan terhadap fasilitas atau barang yang digunakan untuk menghalangi rapat juga dapat relevan apabila memenuhi unsur yang dirumuskan undang-undang.
13. Perbedaan Kritik, Kebebasan Berpendapat, dan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara
Salah satu hal yang penting dalam memahami pasal-pasal ini adalah membedakan tindakan yang merupakan pelaksanaan kebebasan berpendapat dengan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Dalam negara hukum yang berdasarkan UUD 1945, masyarakat mempunyai ruang untuk menyampaikan kritik, mengajukan usulan perubahan kebijakan, menilai kinerja pemerintah, melakukan penelitian, dan menyampaikan pendapat mengenai sistem ketatanegaraan. Perlindungan terhadap keamanan negara tidak seharusnya dipahami sebagai larangan untuk mengkritik pemerintah atau membahas perubahan kebijakan negara.
Perbedaan tersebut dapat dilihat dari rumusan masing-masing pasal. Pasal 191, misalnya, mensyaratkan makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pasal 193 mensyaratkan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Pasal 210 mensyaratkan perbuatan sabotase terhadap instalasi negara, pengadaan atau distribusi bahan pokok, atau sarana perhubungan dan telekomunikasi dalam cakupan yang ditentukan. Sementara itu, Pasal 232 dan Pasal 233 secara tegas mensyaratkan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengganggu penyelenggaraan rapat lembaga negara.
Karena itu, kritik terhadap Presiden, pemerintah, atau lembaga negara tidak boleh langsung disamakan dengan makar, sabotase, ataupun tindak pidana terhadap keamanan negara. Sebagai contoh, seseorang yang mengusulkan perubahan undang-undang, mengkritik kebijakan pertahanan, atau mengajukan perubahan sistem pemerintahan melalui mekanisme konstitusional tidak otomatis melakukan makar. Bahkan Pasal 196 secara tegas mengecualikan persiapan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional dari pemidanaan berdasarkan ketentuan tersebut.
Demikian pula, pembahasan akademik mengenai ideologi atau sejarah politik harus dibedakan dari tindakan yang benar-benar memenuhi rumusan tindak pidana. Dalam Pasal 188 mengenai penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, terdapat pengecualian terhadap kajian untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Meskipun Pasal 188 berada di luar rentang utama artikel ini, ketentuan tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa KUHP sendiri mengenal pembedaan antara kegiatan ilmiah dan tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.
Dengan demikian, penerapan pasal-pasal mengenai keamanan negara harus dilakukan berdasarkan unsur yang tertulis dalam undang-undang, bukan berdasarkan penilaian subjektif bahwa seseorang dianggap tidak mendukung pemerintah atau mempunyai pandangan politik yang berbeda. Kebebasan berpendapat memang bukan kekebalan untuk melakukan tindak pidana, tetapi penegakan hukum juga tidak boleh mengubah kritik yang sah menjadi tindak pidana tanpa pembuktian unsur yang ditentukan undang-undang.
14. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana Harus Dibuktikan?
Dalam perkara pidana, penentuan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak cukup dilakukan dengan menunjukkan bahwa ia pernah berada di lokasi tertentu, berkomunikasi dengan pihak tertentu, atau menyampaikan pernyataan yang dianggap tidak menguntungkan pemerintah. Penegak hukum harus mengidentifikasi pasal yang diduga dilanggar, kemudian membuktikan setiap unsur yang terdapat di dalam rumusan pasal tersebut. Jika pasal mensyaratkan adanya maksud tertentu, seperti menggulingkan pemerintah atau membantu musuh, maka maksud tersebut harus dinilai berdasarkan fakta dan alat bukti yang relevan, bukan hanya berdasarkan dugaan yang tidak mempunyai dasar.
Sebagai contoh, dalam dugaan pembocoran rahasia negara berdasarkan Pasal 204, penyidik perlu membuktikan bahwa informasi yang diberikan memang harus dirahasiakan untuk kepentingan negara dan pelaku mengetahui sifat kerahasiaan tersebut. Dalam dugaan sabotase berdasarkan Pasal 210, harus dibuktikan bahwa objek yang dirusak termasuk objek yang dirumuskan dalam pasal serta tindakan pelaku memenuhi bentuk perbuatan yang dilarang. Dalam dugaan makar berdasarkan Pasal 192 atau Pasal 193, harus dibuktikan maksud khusus yang ditentukan pasal dan adanya tindakan makar sebagaimana pengertian dalam Pasal 160.
Alat bukti yang digunakan harus berkaitan dengan unsur yang hendak dibuktikan. Dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, informasi elektronik, bukti komunikasi, catatan transaksi, atau barang bukti dapat mempunyai relevansi yang berbeda tergantung jenis tindak pidananya. Dalam perkara yang melibatkan informasi rahasia negara, misalnya, pemeriksaan perlu menjelaskan status dokumen, siapa yang berwenang mengaksesnya, bagaimana dokumen diperoleh, dan kepada siapa dokumen diberikan. Dalam perkara yang melibatkan hubungan dengan pihak asing, perlu diperiksa bentuk hubungan, tujuan komunikasi, tindakan bantuan, serta konteks yang menunjukkan apakah hubungan tersebut berkaitan dengan perbuatan permusuhan atau perang.
Selain itu, harus dibedakan antara pelaku utama, orang yang turut serta, orang yang membantu, orang yang melakukan permufakatan jahat, dan orang yang melakukan persiapan. KUHP Nasional telah mengatur penyertaan dalam Pasal 20 dan pembantuan dalam Pasal 21, sedangkan permufakatan jahat dan persiapan diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 15. Setiap bentuk pertanggungjawaban tersebut mempunyai unsur dan konsekuensi pidana tersendiri. Seseorang tidak dapat otomatis dipidana hanya karena mengenal pelaku utama, berada dalam kelompok yang sama, atau pernah berkomunikasi dengan orang yang sedang diselidiki.
Pada akhirnya, hakim harus menilai keseluruhan bukti dan keadaan perkara sebelum menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana. Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP Nasional juga mengatur kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan serta mempertimbangkan berbagai keadaan dalam pemidanaan, seperti bentuk kesalahan, motif, tujuan, sikap batin, cara melakukan perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan dampak tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan ancaman pidana yang berat dalam kelompok pasal ini tidak berarti setiap orang yang dituduh otomatis harus dijatuhi pidana maksimum.
15. Kesimpulan Penulis/Advokat
Pasal 190 sampai dengan Pasal 216 KUHP Nasional mengatur tindak pidana terhadap keamanan negara, mulai dari pernyataan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, makar terhadap NKRI dan pemerintah, pemberontakan, tindak pidana terhadap pertahanan negara, pengkhianatan, pembocoran rahasia negara, hingga sabotase dan tindakan yang membantu musuh pada waktu perang. Ancaman pidananya bervariasi, mulai dari pidana denda dan penjara dalam jangka waktu tertentu sampai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati untuk perbuatan yang mempunyai tingkat bahaya paling berat sebagaimana dirumuskan undang-undang.
Sementara itu, Pasal 217–220 mengatur penyerangan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden serta kehormatan atau harkat dan martabatnya, Pasal 221–231 mengatur tindak pidana terhadap negara sahabat, dan Pasal 232–233 mengatur gangguan terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah. Kelompok ketentuan tersebut mempunyai objek perlindungan dan unsur yang berbeda, sehingga tidak tepat jika seluruhnya diterapkan dengan pendekatan yang sama. Bahkan dalam satu kelompok pasal pun, perbedaan maksud, cara melakukan perbuatan, keadaan waktu perang, status informasi, dan akibat yang ditimbulkan dapat menghasilkan ancaman pidana yang berbeda.
Hal paling penting dalam menerapkan Pasal 190–233 adalah memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana benar-benar terbukti. Kritik terhadap pemerintah, perbedaan pandangan politik, kajian akademik, dan usulan perubahan ketatanegaraan melalui mekanisme konstitusional tidak boleh langsung disamakan dengan makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Sebaliknya, tindakan yang secara nyata memenuhi unsur pengkhianatan, sabotase, penyerahan rahasia negara, atau kekerasan untuk mengganggu fungsi lembaga negara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan yang relevan.
Dengan demikian, KUHP Nasional harus dipahami sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan negara sekaligus memberikan kepastian mengenai batas perbuatan yang dapat dipidana. Penerapannya harus memperhatikan asas legalitas, pembuktian setiap unsur, keadaan konkret, serta perkembangan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk kelompok Pasal 218 dan Pasal 219, khususnya, pemaknaan Pasal 220 oleh Mahkamah Konstitusi pada 2026 wajib diperhatikan agar mekanisme pengaduan tidak diterapkan berdasarkan rumusan lama yang telah memperoleh pemaknaan konstitusional baru.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 13, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 79, Pasal 158, Pasal 160, serta Pasal 190 sampai dengan Pasal 233. Naskah resmi KUHP Nasional
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebagai peraturan yang melakukan penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan pidana dan ketentuan dalam KUHP Nasional. Naskah resmi UU Nomor 1 Tahun 2026
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025, mengenai pemaknaan konstitusional Pasal 220 ayat (1) KUHP Nasional, khususnya bahwa tindak pidana dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai dasar negara, kedaulatan, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hak konstitusional warga negara.
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.
Read More.. →
.jpg "Penjelasan Pledoi, Replik, Duplik Dalam KUHAP (Pidana)")
