Strategi Advokat dalam Menangani Sengketa Harta Gono-Gini bagi Pasangan Muslim: Dari Audit Aset, Pembuktian, Gugatan, Mediasi hingga Eksekusi

Daftar Isi

Menentukan Kerangka Hukum dan Forum Pengadilan Sejak Awal Perkara
Melakukan Audit Harta: Memisahkan Harta Bersama, Harta Bawaan, Hadiah, Warisan, dan Harta yang Statusnya Dipersengketakan
Membangun Strategi Pembuktian dan Mengamankan Dokumen Sebelum Gugatan Diajukan
Menyusun Posita dan Petitum Secara Presisi agar Gugatan Tidak Kabur dan Putusan Dapat Dieksekusi
Menghadapi Aset yang Dikuasai, Disembunyikan, Dialihkan, Dijual, atau Dijaminkan Salah Satu Pihak
Strategi Menghadapi Utang, Kredit, Hak Tanggungan, dan Kepentingan Pihak Ketiga
Memanfaatkan Mediasi sebagai Strategi Advokasi, Bukan Sekadar Formalitas Persidangan
Strategi Persidangan, Saksi, Bukti Surat, Pemeriksaan Objek, dan Penilaian Aset
Strategi Menentukan Besaran Pembagian dan Menyusun Argumentasi Keadilan Secara Hukum
Strategi Setelah Putusan: Banding, Kasasi, Inkracht, dan Eksekusi
Checklist Kerja Advokat dalam Perkara Harta Bersama
Dasar Hukum dan Referensi

1. Menentukan Kerangka Hukum dan Forum Pengadilan Sejak Awal Perkara
Dalam perkara harta bersama antara suami dan istri yang beragama Islam, langkah pertama advokat bukan langsung menghitung nilai rumah, tanah, kendaraan, rekening atau usaha, melainkan memastikan terlebih dahulu forum peradilan yang berwenang, hubungan hukum para pihak, status perkawinan, waktu berlangsungnya perkawinan, serta hubungan antara sengketa harta dengan perkara perceraian yang mungkin sedang atau telah berlangsung. Bagi orang Islam, sengketa yang lahir dari hubungan perkawinan pada prinsipnya berada dalam lingkup kewenangan Peradilan Agama, sedangkan dasar material mengenai harta bersama dapat ditarik terutama dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih berstatus berlaku dan telah diubah antara lain melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya menempatkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, sedangkan Pasal 35 ayat (2) membedakan harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama Pasal 36 yang mengatur bahwa mengenai harta bersama, tindakan hukum pada prinsipnya memerlukan persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya. Pasal 37 kemudian menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, pengaturan mengenai harta bersama dilakukan menurut hukumnya masing-masing, sehingga dalam perkara pasangan Muslim ketentuan Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu dasar penting dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam sendiri disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Buku I mengatur hukum perkawinan, termasuk ketentuan mengenai harta dalam perkawinan. Dalam praktik peradilan agama, Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI menjadi rangkaian ketentuan yang sangat penting untuk dianalisis karena mengatur keberadaan harta bersama, kedudukan harta bawaan dan hadiah atau warisan, penggunaan harta bersama, pertanggungjawaban terhadap harta bersama, serta ketentuan pembagian ketika perkawinan putus. Karena itu, advokat yang menangani perkara seperti ini perlu membangun argumentasi berdasarkan kombinasi UU Perkawinan, KHI, hukum acara perdata, PERMA, SEMA, dan yurisprudensi, bukan hanya mengutip satu pasal tentang “setengah-setengah”.

Strategi praktis pada tahap awal adalah membuat matriks kewenangan yang memuat identitas para pihak, agama, status perkawinan, tempat tinggal para pihak, tempat objek berada, apakah perceraian sudah diputus atau belum, apakah sengketa harta pernah diperiksa, apakah terdapat perkara lain mengenai objek yang sama, serta apakah ada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap aset tersebut.

Status para pihak.
Agama para pihak.
Nomor dan tanggal buku nikah/akta nikah.
Tanggal awal perkawinan.
Tanggal perceraian apabila sudah terjadi.
Pengadilan yang menangani perceraian.
Lokasi objek harta.
Nama pemegang sertifikat atau dokumen kepemilikan.
Waktu memperoleh aset.
Sumber dana pembelian.
Status utang atau jaminan.
Ada atau tidaknya pihak ketiga.
Ada atau tidaknya transaksi pengalihan.

Advokat juga harus menentukan sejak awal apakah tuntutan harta bersama akan dikumulasi dengan perkara perceraian atau diajukan setelah perceraian, karena kedua pendekatan tersebut dapat memiliki konsekuensi strategis terhadap pembuktian, biaya, waktu dan kesiapan dokumen. Perkembangan praktik Mahkamah Agung pada 2026 menegaskan bahwa tuntutan mengenai status perkawinan dan harta bersama dapat diajukan dalam satu perkara atau setelah perceraian, dengan tetap memperhatikan hubungan erat antara tuntutan, kejelasan posita-petitum, kompetensi pengadilan dan kesiapan bukti.

Dengan demikian, advokat tidak seharusnya menggunakan pola otomatis bahwa setiap perkara perceraian harus selalu sekaligus disertai gugatan harta bersama, karena pilihan tersebut harus didasarkan pada keadaan konkret. Apabila objek sudah jelas, dokumen lengkap dan klien membutuhkan penyelesaian menyeluruh, kumulasi dapat dipertimbangkan, tetapi apabila objek sangat kompleks, terdapat banyak aset, terdapat pihak ketiga, atau terdapat persoalan kepemilikan yang membutuhkan pemeriksaan tersendiri, pemisahan strategi perkara dapat menjadi pertimbangan profesional. Yang penting, pilihan tersebut harus dirancang sejak awal dan bukan baru dipikirkan setelah perkara berjalan.

2. Melakukan Audit Harta: Memisahkan Harta Bersama, Harta Bawaan, Hadiah, Warisan, dan Harta yang Statusnya Dipersengketakan
Kesalahan yang sangat sering terjadi dalam perkara gono-gini adalah menganggap bahwa semua harta yang terlihat selama perkawinan otomatis menjadi harta bersama. Padahal Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan membedakan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan harta bawaan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Oleh karena itu, advokat harus melakukan audit aset secara kronologis, bukan sekadar membuat daftar benda yang saat ini dikuasai oleh salah satu pihak. Sebuah rumah yang ditempati suami, misalnya, belum tentu harta bersama apabila rumah tersebut diperoleh sebelum perkawinan, sedangkan kendaraan yang terdaftar atas nama suami tetap dapat masuk dalam analisis harta bersama apabila diperoleh selama perkawinan dan tidak terdapat dasar hukum yang menunjukkan karakter sebagai harta pribadi.

Metode audit yang dapat digunakan adalah membuat timeline setiap aset mulai dari kapan aset diperoleh, atas nama siapa aset tersebut dicatat, dari mana uang pembeliannya, kapan pembayaran dilakukan, apakah pembayaran menggunakan penghasilan selama perkawinan, apakah terdapat bantuan orang tua, apakah ada hibah, apakah terdapat warisan, apakah aset pernah dijual, apakah hasil penjualan digunakan membeli aset baru, serta apakah aset tersebut kemudian dijadikan jaminan. Dalam konteks perkara tanah dan rumah, advokat perlu memeriksa sertifikat, akta jual beli, kuitansi, rekening pembayaran, bukti pajak, PBB, dokumen perbankan, dokumen kredit, bukti renovasi, dan bukti penguasaan fisik, karena satu dokumen saja sering tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan sejarah kepemilikan.

Strategi ini menjadi semakin penting apabila salah satu pihak menyatakan bahwa aset tertentu merupakan harta bawaan, sementara pihak lainnya mengatakan bahwa aset tersebut dibeli atau dikembangkan selama perkawinan. Dalam situasi demikian, advokat harus memisahkan antara “asal aset” dan “pertambahan nilai aset” karena persoalan hukumnya dapat menjadi lebih kompleks. Tanah yang diperoleh sebelum perkawinan, misalnya, harus dianalisis berbeda dengan bangunan yang dibangun setelah perkawinan menggunakan penghasilan bersama; demikian pula aset warisan yang kemudian direnovasi menggunakan dana bersama membutuhkan analisis tersendiri mengenai bagian yang benar-benar menjadi objek sengketa.

KHI juga harus dibaca secara hati-hati karena Pasal 85 dan seterusnya mengatur keberadaan harta bersama tanpa berarti menghapus keberadaan harta pribadi masing-masing. Dalam praktik peradilan agama, persoalan utama sering kali bukan sekadar “apakah terdapat harta bersama”, melainkan objek mana yang benar-benar dapat dimasukkan sebagai harta bersama dan bagaimana status hukum setiap objek tersebut. Badan Peradilan Agama sendiri pada 2026 kembali menjelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah dan warisan memiliki kedudukan berbeda sebagaimana kerangka Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 85–97 KHI.

Advokat yang bekerja secara profesional sebaiknya membuat Asset Classification Table internal untuk setiap perkara.

Aset A: diperoleh sebelum perkawinan → indikasi harta bawaan.
Aset B: dibeli selama perkawinan → indikasi harta bersama.
Aset C: diterima melalui warisan → indikasi harta pribadi.
Aset D: diterima sebagai hadiah → perlu diperiksa dokumen dan maksud pemberian.
Aset E: aset bawaan tetapi direnovasi menggunakan dana bersama → perlu analisis khusus.
Aset F: harta bersama yang telah dijual → telusuri hasil penjualan.
Aset G: harta bersama yang diagunkan → periksa kreditur dan jaminannya.
Aset H: harta yang telah dialihkan kepada pihak ketiga → periksa dasar transaksi dan pihak yang harus ditarik.

Dengan sistem seperti itu, advokat dapat menghindari gugatan yang terlalu luas dan memasukkan benda yang sebenarnya tidak mempunyai dasar kuat sebagai harta bersama. Strategi advokasi yang baik bukan memasukkan sebanyak mungkin aset ke dalam gugatan, melainkan memasukkan objek yang dapat dibuktikan secara terukur, karena semakin banyak objek yang lemah dasar hukumnya, semakin besar pula ruang bagi lawan untuk menyerang kredibilitas keseluruhan gugatan.

3. Membangun Strategi Pembuktian dan Mengamankan Dokumen Sebelum Gugatan Diajukan
Dalam sengketa gono-gini, pembuktian harus dimulai sebelum gugatan didaftarkan, bukan setelah persidangan dimulai. Advokat harus menganggap konsultasi awal sebagai tahap investigasi hukum untuk mencari fakta, dokumen, saksi dan aliran aset yang relevan. Prinsip umum hukum acara perdata mengenai beban pembuktian harus menjadi dasar kerja, sehingga setiap dalil penting dalam posita harus sejak awal dipasangkan dengan calon alat bukti yang akan digunakan untuk membuktikannya. Dengan kata lain, advokat sebaiknya tidak menulis “tanah tersebut adalah harta bersama” sebelum dapat menjawab pertanyaan “apa bukti yang akan menunjukkan tanah itu diperoleh selama perkawinan”.

Dokumen yang perlu dicari bukan hanya sertifikat. Untuk tanah dan bangunan, misalnya, advokat perlu mempertimbangkan sertifikat, akta jual beli, surat ukur, dokumen PPAT, bukti pembayaran, rekening bank, bukti pajak, PBB, dokumen kredit, kuitansi pembangunan, bukti transfer kepada penjual, dokumen renovasi dan bukti penguasaan. Untuk kendaraan, bukti dapat mencakup BPKB, STNK, faktur, perjanjian pembelian, bukti pembayaran dan dokumen pembiayaan. Untuk rekening dan investasi, penelusuran dapat mencakup mutasi rekening, rekening sekuritas, deposito, dokumen investasi dan bukti transfer. Untuk bisnis, dokumen perusahaan, rekening usaha, pembukuan, perjanjian usaha, invoice, aset usaha dan bukti penyertaan modal dapat menjadi penting.

Advokat juga harus mengantisipasi perbedaan antara nama yang tercantum dalam dokumen dan status substantif aset. Nama salah satu pasangan pada sertifikat, rekening atau BPKB tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan apabila aset tersebut diperoleh selama perkawinan. Sebaliknya, klaim bahwa aset diperoleh selama perkawinan juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh nilai aset merupakan harta bersama apabila terdapat bukti bahwa sebagian sumber dananya berasal dari harta pribadi. Karena itu, strategi pembuktian harus diarahkan kepada tiga pertanyaan utama, yaitu kapan aset diperoleh, dari mana sumber perolehannya, dan bagaimana hubungan aset tersebut dengan perkawinan.

Saksi juga harus dipilih berdasarkan pengetahuan langsung terhadap fakta, bukan semata-mata karena mempunyai hubungan keluarga dengan klien. Saksi yang mengetahui proses pembelian rumah, pembayaran tanah, pembangunan, pengelolaan usaha atau penggunaan uang jauh lebih berguna dibandingkan saksi yang hanya mengetahui bahwa pasangan tersebut “memiliki rumah”. Advokat perlu menyiapkan saksi berdasarkan tema pembuktian, sehingga pemeriksaan tidak berubah menjadi cerita panjang mengenai konflik rumah tangga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan status objek harta.

Dalam praktik persidangan, kualitas bukti sering kali lebih penting daripada jumlah bukti. Dokumen yang menunjukkan tanggal transaksi, sumber dana dan identitas pihak yang melakukan transaksi dapat memberikan struktur pembuktian yang jauh lebih kuat dibandingkan puluhan dokumen yang tidak berhubungan langsung dengan asal-usul aset. Oleh karena itu, setiap bukti sebaiknya diberi kode internal dan dipasangkan dengan dalil tertentu.

P-1: dokumen perkawinan.
P-2: dokumen perceraian apabila sudah ada.
P-3: sertifikat objek.
P-4: akta jual beli.
P-5: bukti pembayaran.
P-6: rekening atau mutasi transaksi.
P-7: bukti pajak.
P-8: dokumen kredit.
P-9: bukti penguasaan.
P-10: dokumen transaksi pengalihan.
P-11: bukti komunikasi yang relevan.
P-12: dokumen penilaian atau appraisal apabila diperlukan.

Advokat juga perlu memperhatikan bukti elektronik apabila terdapat komunikasi digital mengenai penjualan, pengakuan kepemilikan, transfer uang atau kesepakatan mengenai pembagian aset. Bukti tersebut sebaiknya dipelihara dalam bentuk yang memungkinkan pemeriksaan autentisitas dan konteksnya, bukan hanya berupa tangkapan layar yang terpotong. Semakin serius nilai aset yang dipersengketakan, semakin penting menjaga chain of custody dokumen dan bukti elektronik secara internal agar tidak mudah dipatahkan oleh pihak lawan.

4. Menyusun Posita dan Petitum Secara Presisi agar Gugatan Tidak Kabur dan Putusan Dapat Dieksekusi
Salah satu pekerjaan paling penting advokat dalam perkara gono-gini adalah menyusun gugatan yang tidak hanya benar secara naratif, tetapi juga operasional secara hukum. Posita harus menjelaskan hubungan hukum para pihak, sejarah perkawinan, sejarah perolehan aset, dasar mengapa aset merupakan harta bersama, bentuk pelanggaran atau penguasaan oleh pihak lawan, serta hubungan setiap fakta dengan tuntutan yang diminta. Petitum kemudian harus dirumuskan secara tegas sehingga hakim mengetahui apa yang sebenarnya diminta untuk diputuskan.

Perkembangan praktik Mahkamah Agung pada 2026 menekankan pentingnya kejelasan objek harta bersama. Dalam pembahasan mengenai kumulasi perceraian dan harta bersama, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa hakim harus dapat mengetahui objek yang diminta untuk ditetapkan dan dibagi, sedangkan pihak harus mampu membuktikan bahwa objek diperoleh selama perkawinan dan bukan harta bawaan, hadiah atau warisan pribadi.

Karena itu, advokat sebaiknya tidak menggunakan rumusan seperti “seluruh harta kekayaan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama” tanpa daftar objek yang jelas, apabila keadaan perkara memungkinkan untuk mengidentifikasi objek tersebut. Untuk tanah, misalnya, sebaiknya dicantumkan data sertifikat, luas, lokasi dan batas-batas sesuai dokumen yang tersedia; untuk kendaraan dicantumkan merek, tipe, nomor polisi dan nomor rangka apabila tersedia; untuk rekening dicantumkan jenis rekening dan identifikasi yang memungkinkan objek ditentukan; sedangkan untuk usaha perlu dijelaskan bentuk kepemilikan dan aset yang dimaksud.

Strategi yang sangat penting adalah membedakan antara petitum deklaratif dan petitum pembagian. Advokat dapat menyusun konstruksi yang terlebih dahulu meminta pengadilan menetapkan suatu objek sebagai harta bersama, kemudian menetapkan bagian masing-masing, kemudian meminta pembagian secara nyata atau melalui mekanisme yang sesuai apabila pembagian natura tidak mungkin dilakukan. Konstruksi demikian dapat lebih mudah dipertahankan daripada mencampurkan seluruh persoalan dalam satu tuntutan yang tidak jelas.

Apabila objek berupa rumah dan tanah tidak mungkin dibagi secara fisik, advokat harus memikirkan sejak awal kemungkinan pelaksanaan amar putusan, termasuk apakah objek akan dijual dan hasilnya dibagi, apakah salah satu pihak akan mengambil alih dengan membayar kompensasi kepada pihak lain, atau apakah terdapat mekanisme lain yang sesuai dengan keadaan objek dan kesepakatan para pihak.

Contoh struktur strategi petitum dapat berupa:

Menyatakan perkawinan para pihak sah atau telah berakhir berdasarkan putusan yang relevan.
Menyatakan objek tertentu sebagai harta bersama.
Menetapkan bagian hukum masing-masing pihak.
Menentukan mekanisme pembagian apabila objek dapat dibagi.
Menentukan mekanisme apabila objek tidak dapat dibagi secara natura.
Memerintahkan pihak yang menguasai objek untuk menyerahkan bagian pihak lainnya sesuai amar.
Memohon tindakan yang diperlukan terhadap dokumen atau administrasi objek apabila secara hukum memungkinkan.
Menyusun petitum subsidair secara hati-hati apabila terdapat ketidakpastian tertentu.

Kehati-hatian tersebut penting karena putusan yang memenangkan klien secara deklaratif tetapi tidak dapat dieksekusi secara praktis bukanlah hasil advokasi yang ideal. Oleh karena itu, advokat harus membayangkan sejak awal bagaimana amar putusan akan dilaksanakan setelah inkracht, termasuk siapa yang memegang dokumen, apakah objek masih dikuasai lawan, apakah terdapat penghuni, apakah terdapat kreditur, apakah terdapat pihak ketiga, apakah objek dapat dibagi, dan apakah diperlukan tindakan eksekusi.

5. Menghadapi Aset yang Dikuasai, Disembunyikan, Dialihkan, Dijual, atau Dijaminkan Salah Satu Pihak
Salah satu bentuk sengketa yang paling sulit adalah ketika setelah konflik rumah tangga muncul, salah satu pihak mulai menguasai atau mengalihkan aset yang diduga merupakan harta bersama. Strategi advokat dalam kondisi seperti ini harus diarahkan pada dua sasaran sekaligus, yaitu membuktikan status aset dan mencegah kerugian hukum semakin besar. Advokat harus segera membuat kronologi kapan aset diperoleh, kapan konflik muncul, kapan penguasaan berubah, apakah terdapat transaksi pengalihan, siapa penerima pengalihan, apakah terdapat pembayaran, dan apakah transaksi dilakukan dengan persetujuan pasangan.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi salah satu dasar penting karena pengelolaan atau tindakan hukum terhadap harta bersama pada prinsipnya berkaitan dengan persetujuan kedua pihak. Namun, advokat tidak boleh menyimpulkan secara otomatis bahwa setiap transaksi tanpa persetujuan pasangan pasti batal, karena akibat hukum suatu transaksi harus dianalisis berdasarkan jenis aset, bentuk perjanjian, status pihak ketiga, dokumen transaksi, hukum pertanahan atau hukum benda yang relevan, serta proses hukum yang tepat untuk meminta pembatalan atau perlindungan hak.

Apabila aset telah berpindah kepada pihak ketiga, persoalannya dapat berubah dari sengketa antara suami dan istri menjadi sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Di sinilah strategi menentukan pihak yang harus ditarik dalam gugatan menjadi sangat penting. Apabila seseorang meminta agar transaksi terhadap pihak ketiga dinyatakan tidak sah tetapi pihak ketiga tersebut tidak dilibatkan, terdapat risiko serius terhadap efektivitas putusan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt/1984, misalnya, tercatat dalam JDIH Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi mengenai objek rumah yang merupakan harta bersama dan perlunya istri tergugat turut digugat dalam perkara yang berkaitan dengan objek tersebut.

Jika aset berupa tanah telah dialihkan, advokat harus memeriksa bukan hanya hubungan suami-istri tetapi juga rantai transaksi. Misalnya, apabila suami menjual tanah kepada A, kemudian A menjual kepada B, maka pemeriksaan harus diarahkan pada kapan masing-masing transaksi terjadi, status sertifikat, pengetahuan pihak ketiga, pembayaran, itikad para pihak dan kedudukan hukum setiap transaksi. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 secara khusus mempunyai rumusan bahwa gugatan harta bersama yang objeknya masih menjadi jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Strategi advokat dalam kondisi demikian bukan sekadar meminta “harta dikembalikan”, tetapi menentukan jenis tuntutan yang sesuai dengan masalah hukumnya.

Penetapan status harta bersama.
Pembagian harta bersama.
Pembatalan transaksi apabila terdapat dasar hukum.
Perlindungan terhadap hak atas objek.
Pelibatan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum.
Penelusuran dokumen transaksi.
Penelusuran status pertanahan.
Permohonan tindakan administratif yang relevan apabila tersedia dasar hukumnya.
Gugatan atau tuntutan lain yang diperlukan berdasarkan fakta konkret.

Semakin cepat masalah tersebut diidentifikasi, semakin besar peluang advokat menghindari situasi di mana objek sudah berpindah beberapa kali dan sengketa berubah menjadi persoalan kepemilikan berlapis. Karena itu, begitu klien mengatakan bahwa pasangan “sedang menjual rumah”, “sudah memindahkan kendaraan”, “menggadaikan tanah”, atau “mengalihkan usaha”, advokat harus memperlakukannya sebagai red flag litigasi, bukan sekadar konflik rumah tangga biasa.

6. Strategi Menghadapi Utang, Kredit, Hak Tanggungan, dan Kepentingan Pihak Ketiga
Sengketa harta bersama menjadi jauh lebih kompleks ketika aset yang diminta untuk dibagi ternyata masih mempunyai utang atau jaminan kepada bank, koperasi, perusahaan pembiayaan, atau kreditur lainnya. Dalam keadaan demikian, advokat harus berhenti menggunakan pola sederhana “tanah adalah harta bersama sehingga langsung dibagi 50:50”, karena terdapat kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hak atas objek tersebut. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 secara eksplisit memberikan rumusan mengenai gugatan harta bersama yang objeknya masih diagunkan sebagai jaminan utang.

Namun, perkembangan terbaru sangat penting diperhatikan. Pada 2026, Mahkamah Agung menjelaskan Putusan Nomor 296 K/Ag/2025, yang memberikan pendekatan lebih terurai terhadap objek harta bersama yang masih diagunkan. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan objek sebagai harta bersama dan menentukan bagian para pihak, tetapi pelaksanaan pembagiannya ditunda sampai utang kepada bank dilunasi. Dengan demikian, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa advokat harus membaca hubungan antara SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan yurisprudensi terbaru secara cermat, bukan menggunakan satu rumusan secara mekanis untuk semua perkara.

Strategi advokat karenanya harus dimulai dengan audit utang, bukan hanya audit aset. Advokat perlu mengetahui siapa debitur, siapa yang menandatangani perjanjian kredit, kapan kredit diberikan, berapa sisa utang, apakah objek dijaminkan, apakah pasangan memberikan persetujuan, siapa pemegang hak jaminan, apakah sertifikat sedang dibebani hak tanggungan, dan apakah terdapat tunggakan. Informasi tersebut akan menentukan bagaimana petitum disusun dan apakah kreditur perlu diposisikan dalam perkara.

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan juga relevan karena tindakan terhadap harta bersama pada prinsipnya memerlukan persetujuan kedua pihak. Tetapi ketika hak jaminan telah lahir dan tercatat, advokat harus memeriksa kedudukan kreditur secara serius. Mahkamah Agung dalam pembahasan 2026 menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus hubungan hukum dengan kreditur dan hak pihak ketiga tidak dapat begitu saja dihilangkan hanya karena pasangan telah bercerai.

Strategi analisis utang dapat dibuat sebagai berikut:

Apakah utang timbul selama perkawinan?
Siapa yang menandatangani kredit?
Untuk tujuan apa kredit digunakan?
Apakah dana kredit digunakan untuk kepentingan keluarga?
Apakah objek merupakan harta bersama?
Apakah objek menjadi jaminan?
Apakah jaminan sudah terdaftar?
Siapa krediturnya?
Berapa sisa utangnya?
Apakah pasangan memberikan persetujuan?
Apakah kreditur harus dilibatkan?
Apakah pembagian harus ditunda sampai utang lunas?
Apakah status harta dapat dimohonkan terlebih dahulu tanpa langsung meminta pembagian?

Pendekatan tersebut membuat advokat mampu menyusun perkara berdasarkan realitas hukum objek. Tujuan advokat bukan sekadar memperoleh amar “harta bersama”, tetapi memperoleh putusan yang tidak bertabrakan dengan hak kreditur dan tetap dapat dijalankan. Putusan 296 K/Ag/2025 menjadi perkembangan yang penting untuk dipelajari karena menunjukkan kemungkinan adanya pemisahan antara penetapan status dan bagian dengan pelaksanaan pembagian ketika objek masih dibebani kewajiban.

7. Memanfaatkan Mediasi sebagai Strategi Advokasi, Bukan Sekadar Formalitas Persidangan
Advokat yang hanya mempersiapkan klien untuk “menang di persidangan” tanpa mempersiapkan kemungkinan perdamaian justru dapat kehilangan salah satu instrumen penyelesaian yang penting. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali perkara yang dikecualikan oleh PERMA. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sampai sekarang tercatat berstatus berlaku dalam JDIH Mahkamah Agung.

Dalam perkara gono-gini, mediasi memiliki karakter khusus karena sengketa tidak hanya menyangkut nilai ekonomi tetapi juga hubungan keluarga, anak, tempat tinggal, usaha, utang dan masa depan masing-masing pihak. Karena itu, advokat sebaiknya tidak datang ke mediasi tanpa strategi. Sebelum mediasi, advokat harus menentukan batas minimal yang masih dapat diterima klien, objek yang tidak dapat dikompromikan, objek yang dapat dinegosiasikan, mekanisme pembayaran, jangka waktu penyerahan, status utang, biaya pajak atau administrasi, serta mekanisme penyelesaian apabila salah satu pihak gagal melaksanakan kesepakatan.

Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur kewajiban para pihak dan/atau kuasa hukumnya untuk menempuh mediasi dengan iktikad baik. Praktik Badan Peradilan Agama pada 2026 kembali menekankan pentingnya pelaksanaan mediasi sesuai PERMA tersebut.

Advokat harus membedakan antara negosiasi dan menyerah. Dalam mediasi, memberikan alternatif penyelesaian bukan berarti mengakui bahwa lawan benar. Misalnya, apabila sebuah rumah merupakan harta bersama tetapi secara fisik sulit dibagi, salah satu pihak dapat mengambil rumah tersebut dengan membayar nilai bagian pihak lainnya berdasarkan nilai yang disepakati atau dinilai secara profesional. Dengan cara demikian, klien memperoleh nilai ekonominya tanpa harus melalui proses eksekusi fisik yang panjang.

Strategi mediasi juga harus memperhitungkan nilai waktu. Apabila objek bernilai Rp1 miliar tetapi sengketa dapat selesai dengan pembayaran yang wajar dalam beberapa tahap, advokat harus membantu klien membandingkan manfaat penyelesaian tersebut dengan biaya, waktu, risiko banding, kasasi dan eksekusi. Perbandingan tersebut harus disampaikan kepada klien secara objektif agar keputusan akhir tetap berada pada klien.

Dalam mediasi, advokat dapat menyiapkan:

Daftar seluruh aset.
Nilai sementara setiap aset.
Bukti kepemilikan.
Status utang.
Proposal pembagian.
Alternatif pembayaran.
Jadwal pembayaran.
Mekanisme penyerahan dokumen.
Mekanisme apabila salah satu pihak wanprestasi.
Pembagian biaya administrasi.
Pengaturan mengenai pengosongan atau penyerahan objek.
Ketentuan penyelesaian sengketa lanjutan.

Dengan demikian, mediasi tidak menjadi sekadar tahap wajib sebelum sidang, tetapi menjadi ruang untuk menguji kekuatan posisi hukum masing-masing pihak sekaligus mencari penyelesaian yang lebih cepat dan dapat dilaksanakan. Apabila mediasi gagal, advokat tetap memperoleh manfaat karena telah mengetahui tuntutan lawan, objek yang benar-benar diperdebatkan, batas kompromi lawan, dan titik-titik kelemahan argumentasinya.

8. Strategi Persidangan, Saksi, Bukti Surat, Pemeriksaan Objek, dan Penilaian Aset
Ketika perkara masuk ke pemeriksaan pokok, advokat harus mengubah strategi dari “menceritakan konflik” menjadi membuktikan unsur hukum satu per satu. Sengketa rumah tangga sering membuat klien ingin memasukkan seluruh sejarah perselisihan ke dalam gugatan, tetapi tidak semua konflik perkawinan relevan untuk membuktikan apakah sebuah tanah, rumah, kendaraan atau usaha merupakan harta bersama. Advokat harus menjaga agar perkara tetap fokus pada fakta hukum yang berkaitan dengan objek.

Untuk setiap objek, advokat sebaiknya membuat theory of the case tersendiri. Misalnya, untuk rumah pertama, teori perkaranya adalah rumah dibeli pada 2018 ketika perkawinan berlangsung, pembayaran berasal dari rekening keluarga, sertifikat atas nama suami, dan rumah digunakan sebagai tempat tinggal keluarga. Untuk kendaraan kedua, teorinya dapat berbeda karena kendaraan dibeli menggunakan hasil usaha yang dijalankan bersama. Dengan metode tersebut, hakim memperoleh struktur fakta yang lebih mudah diuji.

Pemeriksaan saksi harus diarahkan pada pengetahuan langsung. Saksi yang mengetahui pembayaran rumah dapat menjelaskan siapa yang membayar, kapan pembayaran dilakukan dan bagaimana transaksi berlangsung, sedangkan saksi yang hanya mendengar cerita dari klien mempunyai nilai pembuktian yang berbeda. Advokat harus menghindari pemeriksaan saksi yang terlalu umum karena dapat membuka ruang bagi lawan untuk menunjukkan bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui fakta utama.

Untuk objek tanah dan bangunan yang secara fisik dipersengketakan, pemeriksaan setempat atau descente dapat menjadi instrumen penting apabila relevan dan diperintahkan pengadilan. Identitas objek harus konsisten antara gugatan, bukti surat dan keadaan lapangan. Perbedaan luas, batas, alamat, nomor sertifikat atau kondisi objek dapat menimbulkan persoalan serius pada tahap putusan dan eksekusi.

Penilaian aset juga harus dipersiapkan dengan baik apabila nilai menjadi persoalan utama. Harga menurut NJOP belum tentu sama dengan nilai pasar, sementara nilai yang disebut salah satu pihak belum tentu dapat diterima begitu saja. Untuk aset bernilai besar, advokat dapat mempertimbangkan penggunaan penilai independen atau bukti pembanding yang relevan, tergantung kebutuhan perkara.

Pola pemeriksaan objek dapat disusun seperti berikut:

Identitas objek.
Dasar perolehan.
Waktu perolehan.
Sumber dana.
Nama pemegang dokumen.
Penguasaan fisik.
Nilai objek.
Beban atau jaminan.
Riwayat transaksi.
Kepentingan pihak ketiga.
Bukti yang mendukung.
Saksi yang mengetahui.
Hubungan objek dengan perkawinan.

Strategi ini juga membuat advokat lebih siap menghadapi bantahan. Jika pihak lawan mengatakan “rumah tersebut dibeli dengan uang orang tua”, advokat harus mencari bukti sumber dana; jika lawan mengatakan “tanah tersebut merupakan warisan”, advokat harus meminta dokumen waris atau bukti perolehan; jika lawan mengatakan “kendaraan tersebut dibeli sebelum menikah”, advokat harus menguji tanggal pembelian dan tanggal perkawinan; dan apabila lawan mengatakan “uang tersebut merupakan hasil usaha pribadi”, advokat harus menelusuri kapan usaha tersebut berdiri, modalnya berasal dari mana dan bagaimana pengelolaannya selama perkawinan.

9. Strategi Menentukan Besaran Pembagian dan Menyusun Argumentasi Keadilan Secara Hukum
Pasal 97 KHI merupakan salah satu ketentuan yang paling sering menjadi titik awal argumentasi dalam sengketa harta bersama bagi pasangan Muslim, karena pada prinsipnya janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau keadaan hukum yang relevan. Badan Peradilan Agama pada 2025 juga membahas Pasal 97 KHI sebagai dasar pembagian seperdua, sekaligus menunjukkan adanya diskursus mengenai kemungkinan mempertimbangkan kontribusi dalam keadaan tertentu.

Namun, advokat profesional tidak boleh berhenti pada kalimat “Pasal 97 KHI berarti pasti 50:50 dalam semua keadaan” tanpa memeriksa fakta dan perkembangan yurisprudensi. Pembagian harus dianalisis terhadap status setiap objek, keberadaan perjanjian perkawinan, sifat harta, kontribusi para pihak, adanya utang, adanya pihak ketiga, serta fakta konkret yang relevan menurut hukum. Kajian Badilag pada 2025 mengenai kontribusi suami-istri menunjukkan adanya pembahasan yuridis mengenai situasi ketika kontribusi para pihak tidak seimbang, meskipun ketentuan normatif Pasal 97 KHI tetap menjadi titik rujukan penting.

Bagi advokat, strategi yang lebih kuat adalah membangun argumentasi berlapis. Pertama, tentukan terlebih dahulu objek mana yang merupakan harta bersama. Kedua, tentukan nilai bersih objek setelah memperhitungkan beban yang secara hukum relevan. Ketiga, tentukan prinsip pembagian yang berlaku. Keempat, apabila terdapat fakta khusus yang dapat mempengaruhi pembagian, uraikan dasar hukumnya dan bukti pendukungnya. Dengan demikian, argumentasi tidak berubah menjadi tuntutan moral semata.

Advokat juga perlu membedakan kontribusi ekonomi dan kontribusi domestik. Dalam perkawinan, kontribusi tidak selalu berbentuk transfer uang kepada rekening keluarga. Pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak dan dukungan terhadap pasangan dapat menjadi bagian dari realitas kehidupan perkawinan, tetapi ketika hendak digunakan sebagai argumentasi hukum untuk menyimpangi pembagian tertentu, advokat tetap harus menyusun dasar hukum dan fakta yang relevan, bukan hanya menggunakan argumentasi moral.

Dengan pendekatan tersebut, advokat dapat menjelaskan kepada klien bahwa nilai “50 persen” bukan sekadar angka yang disebut dalam konsultasi, tetapi harus diterapkan terhadap objek yang terlebih dahulu terbukti sebagai harta bersama. Jika sebuah aset terbukti sebagai harta pribadi, aset tersebut tidak semestinya dimasukkan begitu saja ke dalam massa harta bersama hanya untuk memperbesar nilai tuntutan.

10. Strategi Setelah Putusan: Banding, Kasasi, Inkracht, dan Eksekusi
Advokasi tidak berakhir ketika hakim membacakan putusan. Setelah putusan dijatuhkan, advokat harus segera melakukan post-judgment analysis, yaitu membandingkan setiap bagian amar putusan dengan petitum, bukti, pertimbangan hukum, status objek dan kemungkinan pelaksanaan. Putusan yang secara substantif menguntungkan tetapi amar tidak jelas dapat menimbulkan masalah ketika dimohonkan eksekusi.

Tahap pertama adalah menentukan apakah putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau masih terbuka upaya hukum. Jika klien atau lawan mengajukan banding, advokat harus memusatkan strategi pada bagian putusan yang dipersoalkan. Pada tingkat kasasi, fokus harus lebih diarahkan pada penerapan hukum daripada mengulang seluruh fakta sebagaimana pemeriksaan judex facti. Oleh karena itu, sejak tingkat pertama advokat sebaiknya sudah membangun rekam argumentasi hukum yang konsisten.

Tahap kedua adalah mengamankan putusan dan dokumen pendukungnya. Apabila objek berupa tanah, kendaraan atau aset tertentu, advokat perlu mempersiapkan langkah administratif yang diperlukan setelah putusan inkracht. Jika lawan bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, pelaksanaan sukarela tentu dapat menghindari kompleksitas eksekusi. Namun jika tidak, advokat perlu mempersiapkan permohonan eksekusi sesuai hukum acara dan karakter objek.

Tahap ketiga adalah menguji apakah amar putusan benar-benar operasional. Misalnya, amar hanya mengatakan “membagi harta bersama masing-masing seperdua” tanpa mengidentifikasi objek secara jelas dapat menjadi persoalan apabila terdapat banyak aset. Karena itulah strategi penyusunan gugatan pada tahap awal sangat berpengaruh terhadap tahap eksekusi.

Dalam perkara objek yang masih diagunkan, perkembangan Putusan MA Nomor 296 K/Ag/2025 perlu diperhatikan karena menunjukkan bahwa penetapan status dan bagian dapat ditempatkan berbeda dengan pelaksanaan pembagian, yakni pembagian dapat ditunda sampai kewajiban terhadap kreditur diselesaikan.

Advokat harus membuat Execution Map sejak sebelum putusan.

Apa isi amar?
Apa objek yang akan dieksekusi?
Siapa yang menguasai objek?
Apakah objek memiliki penghuni?
Apakah ada sertifikat?
Apakah terdapat jaminan?
Apakah ada pihak ketiga?
Apakah objek dapat dibagi?
Apakah perlu penjualan?
Apakah diperlukan penilaian?
Dokumen apa yang harus diserahkan?
Apakah pihak lawan diperkirakan patuh secara sukarela?

Dengan cara ini, advokat tidak hanya menjadi “pengacara persidangan”, tetapi menjadi pengelola keseluruhan strategi sengketa dari awal sampai hak klien benar-benar terealisasi.

11. Checklist Kerja Advokat dalam Perkara Harta Bersama
Untuk menjadikan penanganan perkara lebih sistematis, advokat dapat menggunakan checklist berikut sebagai case management framework sejak konsultasi pertama.

A. Pemeriksaan Awal

Identitas suami dan istri.
Agama masing-masing.
Buku nikah atau akta perkawinan.
Status perceraian.
Nomor perkara perceraian jika ada.
Pengadilan yang menangani perkara.
Alamat para pihak.
Anak dan tanggungan keluarga jika relevan.
Perjanjian perkawinan jika ada.

B. Audit Aset

Tanah.
Rumah.
Apartemen.
Kendaraan.
Rekening.
Deposito.
Investasi.
Saham.
Usaha.
Peralatan usaha.
Piutang.
Aset digital apabila relevan.
Aset lain yang memiliki nilai ekonomi.

C. Klasifikasi

Harta bersama.
Harta bawaan suami.
Harta bawaan istri.
Warisan suami.
Warisan istri.
Hadiah suami.
Hadiah istri.
Aset campuran.
Aset yang statusnya belum jelas.
Aset yang telah dialihkan.

D. Audit Utang

Kredit bank.
Kredit kendaraan.
KPR.
Kartu kredit.
Pinjaman usaha.
Utang pribadi.
Utang keluarga.
Hak tanggungan.
Fidusia.
Gadai.
Kreditur pihak ketiga.

E. Audit Sengketa

Apakah aset sedang dikuasai?
Apakah aset telah dijual?
Apakah aset telah dialihkan?
Apakah aset diagunkan?
Apakah terdapat pihak ketiga?
Apakah terdapat sengketa kepemilikan?
Apakah terdapat perkara lain mengenai objek yang sama?
Apakah terdapat dokumen yang hilang?
Apakah ada risiko aset segera dialihkan?

F. Strategi Gugatan

Tentukan forum.
Tentukan pihak.
Tentukan objek.
Susun kronologi.
Susun dasar hukum.
Susun pembuktian.
Susun posita.
Susun petitum.
Uji kejelasan objek.
Uji kemungkinan eksekusi.
Tentukan strategi mediasi.

G. Strategi Persidangan

Bukti surat.
Saksi.
Bukti elektronik.
Pemeriksaan objek.
Penilaian aset.
Bantahan terhadap bukti lawan.
Replik.
Duplik.
Kesimpulan.
Analisis putusan.

H. Pasca Putusan

Periksa amar.
Tentukan inkracht.
Pertimbangkan banding.
Pertimbangkan kasasi.
Amankan salinan putusan.
Siapkan pelaksanaan sukarela.
Siapkan eksekusi apabila diperlukan.
Koordinasikan administrasi aset.
Pastikan pembagian benar-benar terlaksana.

12. Kesimpulan Penulis (Advokat)

Strategi Advokat Harus Berorientasi pada Pembuktian dan Pelaksanaan Hak
Sengketa gono-gini bagi pasangan Muslim bukan perkara yang dapat ditangani hanya dengan mengutip Pasal 97 KHI kemudian menyatakan bahwa masing-masing memperoleh setengah bagian. Pasal 97 memang merupakan ketentuan penting, tetapi sebelum sampai pada tahap pembagian, advokat harus lebih dahulu membuktikan massa harta bersama, memisahkan harta pribadi, menentukan objek yang benar, mengidentifikasi utang, memeriksa pihak ketiga, memastikan kompetensi pengadilan, menyusun gugatan secara jelas, menghadapi mediasi, dan mempersiapkan kemungkinan eksekusi. Kerangka Pasal 35–37 UU Perkawinan, Pasal 85–97 KHI, hukum acara perdata, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, SEMA yang relevan dan perkembangan putusan Mahkamah Agung harus dibaca sebagai satu sistem strategi perkara.

Perkembangan hukum terbaru menunjukkan mengapa advokat perlu terus memperbarui strategi. Pada satu sisi, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan pedoman mengenai objek harta bersama yang masih diagunkan atau mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi lanjutan. Pada sisi lain, Putusan MA Nomor 296 K/Ag/2025 yang dibahas secara resmi oleh Mahkamah Agung pada 2026 menunjukkan pendekatan yang lebih terurai, yakni kemungkinan menetapkan status dan bagian para pihak terlebih dahulu sementara pelaksanaan pembagian ditunda sampai utang dilunasi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa strategi advokasi yang baik bukan sekadar hafal pasal, melainkan mampu membaca hubungan antara norma, rumusan kamar, yurisprudensi dan keadaan konkret objek sengketa.

Dari perspektif profesional advokat, perkara harta bersama seharusnya diperlakukan sebagai asset litigation yang membutuhkan audit, investigasi, klasifikasi, pembuktian, perumusan gugatan, negosiasi dan enforcement secara terpadu. Advokat harus mengetahui bukan hanya “apa yang menjadi hak klien”, tetapi juga “bagaimana hak tersebut dibuktikan”, “siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban”, “apa yang harus dimohonkan kepada pengadilan”, dan yang tidak kalah penting, “bagaimana putusan tersebut nantinya benar-benar dilaksanakan”.

Dasar Hukum dan Referensi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 mengenai harta benda dalam perkawinan dan akibat perceraian; UU tersebut masih berstatus berlaku dan telah diubah antara lain dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berstatus berlaku.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, sebagai dasar penyebarluasan KHI yang mencakup Buku I tentang Hukum Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 mengenai harta dalam perkawinan dan pembagian harta bersama.
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 4 mengenai kewajiban mediasi dan Pasal 7 mengenai iktikad baik para pihak dan/atau kuasa hukum.
SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama mengenai gugatan harta bersama yang objeknya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2025, mengenai perkembangan pendekatan terhadap harta bersama yang masih menjadi objek jaminan utang, sebagaimana dijelaskan dalam publikasi resmi Mahkamah Agung pada 2026.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/Pdt/1984, yurisprudensi mengenai perkara rumah yang merupakan harta bersama dan pentingnya melibatkan pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap objek tersebut.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, sebagai kerangka kelembagaan dan kewenangan Peradilan Agama.
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang masih berstatus berlaku dan relevan dalam aspek administrasi pencatatan perkawinan.

Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.