Contoh Soal Ujian UPA - Hukum Pidana - KUHP Nasional

Contoh Soal UPA Hukum Pidana materiil berdasarkan KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026

1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana menurut hukum pidana materiil?
   A. Perbuatan yang hanya menimbulkan kerugian perdata
   B. Perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat
   C. Perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
   D. Perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat

2. Apa yang menjadi dasar utama seseorang dapat dipidana berdasarkan asas legalitas?
   A. Perbuatan tersebut merugikan korban
   B. Perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat
   C. Perbuatan tersebut telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sebelum dilakukan
   D. Perbuatan tersebut mendapat laporan dari korban

3. Apa yang dimaksud dengan asas legalitas dalam hukum pidana?
   A. Hakim bebas menentukan jenis tindak pidana
   B. Setiap perbuatan yang merugikan wajib dipidana
   C. Tidak ada perbuatan yang dapat dikenai pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya
   D. Semua perbuatan dapat dipidana berdasarkan kebiasaan

4. Dalam hukum pidana, apa yang dimaksud dengan kesalahan?
   A. Kerugian yang dialami korban
   B. Akibat dari tindak pidana
   C. Keadaan batin pelaku yang menjadi dasar dapat dicelanya pelaku atas tindak pidana yang dilakukan
   D. Besarnya kerugian negara

5. Bentuk kesalahan dalam hukum pidana pada prinsipnya terdiri atas:
   A. Sengketa dan pelanggaran
   B. Kesengajaan dan kealpaan
   C. Penipuan dan penggelapan
   D. Percobaan dan penyertaan

6. Apa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam hukum pidana?
   A. Perbuatan yang dilakukan tanpa kehendak
   B. Perbuatan yang dilakukan karena kelalaian
   C. Perbuatan yang dilakukan dengan kehendak atau kesadaran sebagaimana dipersyaratkan dalam tindak pidana
   D. Perbuatan yang terjadi secara kebetulan

7. Apa yang dimaksud dengan kealpaan dalam hukum pidana?
   A. Keadaan ketika pelaku dengan sengaja menghendaki akibat
   B. Keadaan ketika pelaku kurang berhati-hati atau tidak memperkirakan akibat yang seharusnya dapat diperkirakan
   C. Keadaan ketika pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama
   D. Keadaan ketika pelaku merencanakan tindak pidana

8. Apa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam hukum pidana?
   A. Perbuatan yang tidak disukai korban
   B. Perbuatan yang menimbulkan kerugian ekonomi
   C. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan tidak dibenarkan oleh hukum
   D. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal

9. Apa akibat hukum apabila suatu perbuatan dilakukan dalam keadaan yang merupakan alasan pembenar?
   A. Kesalahan pelaku otomatis bertambah
   B. Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dapat ditiadakan
   C. Pelaku wajib dijatuhi pidana maksimum
   D. Korban kehilangan seluruh hak hukumnya

10. Manakah yang merupakan contoh alasan pembenar dalam hukum pidana?
    A. Penyesalan setelah melakukan tindak pidana
    B. Ketidaktahuan terhadap hukum
    C. Pembelaan terpaksa yang memenuhi persyaratan hukum
    D. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan

11. Apa yang dimaksud dengan alasan pemaaf?
    A. Alasan yang menghapus seluruh unsur tindak pidana
    B. Alasan yang menghapus atau memengaruhi pertanggungjawaban pidana karena keadaan tertentu pada pelaku
    C. Alasan untuk memperberat pidana
    D. Alasan untuk menambah kerugian korban

12. Apa perbedaan utama antara alasan pembenar dan alasan pemaaf?
    A. Alasan pembenar hanya berlaku bagi korban
    B. Alasan pembenar berkaitan dengan sifat melawan hukum perbuatan, sedangkan alasan pemaaf berkaitan dengan kesalahan atau pertanggungjawaban pelaku
    C. Alasan pemaaf selalu menyebabkan pidana diperberat
    D. Keduanya memiliki akibat hukum yang selalu sama

13. Apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana?
    A. Kemampuan seseorang untuk membayar denda
    B. Kemampuan seseorang untuk mengganti kerugian korban
    C. Kemampuan seseorang untuk memahami makna dan akibat perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya sesuai ketentuan hukum
    D. Kemampuan seseorang untuk menyewa advokat

14. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tertentu sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dianalisis berdasarkan:
    A. Jumlah kerugian korban
    B. Status sosial pelaku
    C. Ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab dan alasan peniadaan pidana
    D. Pendapat keluarga korban

15. Apa yang dimaksud dengan percobaan tindak pidana?
    A. Seseorang hanya mempunyai niat melakukan tindak pidana
    B. Seseorang membicarakan rencana tindak pidana
    C. Pelaksanaan tindak pidana telah dimulai tetapi tidak selesai karena keadaan sebagaimana ditentukan oleh hukum
    D. Seseorang mengetahui adanya tindak pidana

16. Apakah niat semata-mata pada umumnya sudah cukup untuk menyatakan seseorang melakukan percobaan tindak pidana?
    A. Ya, karena niat merupakan tindak pidana
    B. Ya, apabila korban merasa dirugikan
    C. Tidak, karena pada prinsipnya diperlukan permulaan pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan percobaan
    D. Tidak, karena percobaan tidak dikenal dalam hukum pidana

17. Apa yang dimaksud dengan penyertaan dalam tindak pidana?
    A. Keadaan ketika seseorang menjadi korban
    B. Keterlibatan beberapa orang dalam terjadinya suatu tindak pidana
    C. Keadaan ketika seseorang melaporkan tindak pidana
    D. Hubungan antara korban dan saksi

18. Dua orang secara sadar bekerja sama dan bersama-sama melakukan tindak pidana. Bentuk keterlibatan tersebut pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai:
    A. Kealpaan
    B. Percobaan
    C. Turut serta melakukan tindak pidana
    D. Daluwarsa

19. Seseorang memberikan bantuan kepada pelaku agar tindak pidana dapat dilakukan. Konsep yang relevan adalah:
    A. Pembelaan terpaksa
    B. Percobaan
    C. Pembantuan tindak pidana
    D. Pengulangan tindak pidana

20. Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat?
    A. Perselisihan antara pelaku dan korban
    B. Kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana tertentu dalam keadaan yang ditentukan oleh undang-undang
    C. Pengakuan terdakwa
    D. Kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara perdata

21. Apakah setiap kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan dapat langsung dipidana sebagai permufakatan jahat?
    A. Ya, seluruh kesepakatan pasti dapat dipidana
    B. Tidak, pemidanaan atas permufakatan jahat harus didasarkan pada ketentuan pidana yang mengaturnya
    C. Ya, apabila kesepakatan dilakukan oleh dua orang
    D. Tidak, karena permufakatan jahat tidak dikenal dalam hukum pidana

22. Apa yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana?
    A. Satu perbuatan yang dilakukan oleh korban
    B. Keadaan ketika seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana dalam kondisi yang memenuhi ketentuan perbarengan
    C. Keadaan ketika satu korban memiliki beberapa advokat
    D. Perbuatan yang dilakukan oleh beberapa korban

23. Apa yang dimaksud dengan pengulangan tindak pidana atau recidive?
    A. Orang yang pertama kali melakukan tindak pidana
    B. Keadaan ketika seseorang kembali melakukan tindak pidana dalam kondisi yang memenuhi persyaratan pengulangan menurut hukum
    C. Korban yang kembali melaporkan perkara
    D. Saksi yang memberikan keterangan kedua kali

24. Apakah korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana menurut KUHP Nasional?
    A. Tidak, karena hanya manusia yang dapat menjadi pelaku
    B. Tidak, karena korporasi hanya tunduk pada hukum perdata
    C. Ya, korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
    D. Ya, tetapi hanya korporasi milik negara

25. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, hal yang penting untuk dianalisis adalah:
    A. Jumlah pegawai perusahaan saja
    B. Nilai aset perusahaan saja
    C. Peran korporasi dan pihak yang bertindak untuk atau atas nama korporasi serta terpenuhinya ketentuan pertanggungjawaban pidana
    D. Lama perusahaan berdiri

26. Apa tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional?
    A. Semata-mata membalas perbuatan pelaku
    B. Semata-mata memberikan penderitaan kepada pelaku
    C. Mencegah tindak pidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mewujudkan rasa aman serta keadilan
    D. Menghilangkan seluruh hak pelaku

27. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan:
    A. Hanya tuntutan korban
    B. Hanya keadaan ekonomi terdakwa
    C. Tujuan pemidanaan serta keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dan pelaku
    D. Hanya pendapat masyarakat

28. Pidana mati menurut KUHP Nasional mempunyai karakter:
    A. Sebagai satu-satunya pidana pokok
    B. Sebagai pidana tambahan biasa
    C. Sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif
    D. Sebagai sanksi administratif

29. Manakah yang merupakan pidana pokok menurut KUHP Nasional?
    A. Pencabutan hak tertentu
    B. Perampasan barang tertentu
    C. Pidana penjara
    D. Pengumuman putusan hakim

30. Selain pidana penjara, KUHP Nasional mengenal pidana pokok berupa:
    A. Pengasingan dan pencabutan kewarganegaraan
    B. Pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial
    C. Hukuman badan dan pengusiran
    D. Penyitaan seluruh harta keluarga

31. Apa fungsi pidana denda dalam sistem pemidanaan?
    A. Menggantikan seluruh jenis pidana lainnya
    B. Menjadi salah satu bentuk pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan tindak pidana dan kategori denda yang berlaku
    C. Hanya digunakan dalam perkara perdata
    D. Hanya dikenakan kepada korban

32. Apa yang dimaksud dengan pidana kerja sosial?
    A. Pekerjaan wajib tanpa dasar putusan hukum
    B. Salah satu bentuk pidana yang dilaksanakan melalui kerja sosial dalam kondisi yang ditentukan oleh hukum
    C. Pekerjaan untuk membayar utang korban
    D. Pekerjaan yang dilakukan oleh saksi

33. Apa yang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan pidana terhadap pelaku?
    A. Popularitas pelaku
    B. Jabatan keluarga pelaku
    C. Tingkat kesalahan, motif, cara melakukan tindak pidana, akibat perbuatan, serta keadaan pelaku dan korban sesuai ketentuan hukum
    D. Pendapat media sosial

34. Seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Perbuatan tersebut pada prinsipnya termasuk:
    A. Penipuan
    B. Pencurian
    C. Penggelapan
    D. Pemalsuan

35. Apa yang menjadi ciri utama tindak pidana penggelapan dibandingkan pencurian?
    A. Barang selalu diperoleh dengan kekerasan
    B. Barang telah berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana, kemudian dikuasai secara melawan hukum
    C. Barang selalu merupakan milik negara
    D. Pelaku harus menggunakan ancaman

36. Seseorang memperoleh uang milik korban dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Tindak pidana yang relevan untuk dianalisis adalah:
    A. Pencurian
    B. Penggelapan
    C. Penipuan
    D. Perusakan

37. Dalam membedakan penipuan dengan sengketa wanprestasi, hal yang paling penting dianalisis adalah:
    A. Besarnya nilai transaksi
    B. Lamanya hubungan para pihak
    C. Ada atau tidaknya unsur tindak pidana dan maksud melawan hukum sejak awal
    D. Ada atau tidaknya perjanjian tertulis

38. Seseorang memaksa orang lain menyerahkan harta dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan tersebut dapat berkaitan dengan:
    A. Penggelapan
    B. Penipuan
    C. Pemerasan
    D. Perusakan

39. Seseorang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan terhadap korban. Selain unsur mengambil barang, perlu dianalisis pula:
    A. Hubungan keluarga korban
    B. Pendidikan pelaku
    C. Unsur kekerasan atau keadaan lain yang menjadi bagian dari tindak pidana yang bersangkutan
    D. Status pekerjaan korban

40. Dalam tindak pidana terhadap nyawa, hal yang penting untuk membedakan pembunuhan dengan menyebabkan kematian karena kealpaan adalah:
    A. Tempat kejadian
    B. Jenis kelamin korban
    C. Bentuk kesalahan pelaku terhadap perbuatan dan akibat yang ditimbulkan
    D. Jumlah saksi

41. Seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Unsur yang terutama perlu dianalisis adalah:
    A. Ada atau tidaknya hubungan perdata
    B. Unsur tindak pidana terhadap nyawa dan bentuk kesalahan pelaku
    C. Besarnya biaya pengobatan
    D. Status pekerjaan korban

42. Dalam tindak pidana terhadap tubuh, hal yang harus diperhatikan antara lain:
    A. Hanya jumlah kerugian ekonomi
    B. Perbuatan terhadap tubuh atau kesehatan orang lain, unsur kesalahan, dan keadaan yang ditentukan undang-undang
    C. Hanya hubungan keluarga
    D. Hanya usia pelaku

43. Apabila seseorang melakukan kekerasan terhadap orang lain tetapi tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri dari serangan melawan hukum yang sedang terjadi, maka harus dianalisis:
    A. Status sosial korban
    B. Jumlah kerugian
    C. Apakah terpenuhi persyaratan pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar
    D. Apakah pelaku mempunyai pekerjaan

44. Apa yang dimaksud dengan alasan penghapus pidana?
    A. Alasan untuk menambah hukuman
    B. Alasan untuk memperberat tuntutan
    C. Keadaan tertentu yang menurut hukum dapat menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan sehingga pidana tidak dapat dijatuhkan
    D. Keadaan yang selalu menghapus korban

45. Apabila suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana tetapi terdapat alasan pembenar yang sah, maka:
    A. Pelaku tetap wajib dipidana
    B. Sifat melawan hukum perbuatan dapat ditiadakan sehingga pelaku tidak dipidana atas perbuatan tersebut
    C. Pidana harus diperberat
    D. Korban otomatis menjadi pelaku

46. Apabila pelaku melakukan tindak pidana dalam keadaan yang merupakan alasan pemaaf, maka:
    A. Perbuatan tersebut selalu menjadi perbuatan perdata
    B. Pertanggungjawaban pidana pelaku dapat ditiadakan sesuai dengan ketentuan alasan pemaaf yang berlaku
    C. Pidana otomatis menjadi maksimum
    D. Korban tidak lagi memiliki hak hukum

47. Dalam hukum pidana, hubungan sebab akibat penting terutama untuk menentukan:
    A. Status kewarganegaraan pelaku
    B. Besarnya biaya perkara
    C. Apakah suatu akibat dapat dipertanggungjawabkan kepada perbuatan pelaku dalam tindak pidana yang mensyaratkannya
    D. Jenis advokat yang dapat mendampingi

48. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pidana karena berada dalam keadaan daya paksa yang memenuhi persyaratan hukum, maka:
    A. Pelaku selalu dipidana maksimum
    B. Perlu dianalisis apakah keadaan tersebut merupakan alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana lainnya sesuai ketentuan hukum
    C. Pelaku otomatis dianggap korban
    D. Tindak pidana berubah menjadi perkara perdata

49. Dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, unsur yang harus dianalisis secara menyeluruh adalah:
    A. Hanya akibat perbuatan
    B. Hanya kerugian korban
    C. Tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan penghapus pidana
    D. Hanya pengakuan pelaku

50. Seorang advokat yang menangani perkara pidana materiil harus menganalisis suatu perkara terutama berdasarkan:
    A. Keinginan klien semata
    B. Pendapat masyarakat
    C. Besarnya kerugian korban saja
    D. Unsur tindak pidana, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, penyertaan atau percobaan apabila relevan, alasan penghapus pidana, serta ketentuan pemidanaan yang berlaku

PENJELASAN/PEMBAHASAN SINGKAT 50 SOAL UPA HUKUM PIDANA

1. Tindak pidana
   Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam ketentuan pidana. Tidak setiap perbuatan yang dianggap buruk oleh masyarakat otomatis merupakan tindak pidana.
2. Dasar pemidanaan berdasarkan asas legalitas
   Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam ketentuan hukum yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan.
3. Asas legalitas
   Asas legalitas memberikan jaminan agar seseorang tidak dipidana berdasarkan aturan yang dibuat setelah perbuatan dilakukan. Asas ini merupakan salah satu prinsip fundamental hukum pidana.
4. Kesalahan
   Kesalahan merupakan dasar pencelaan terhadap pelaku. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak cukup hanya dengan membuktikan adanya perbuatan, tetapi juga harus melihat kesalahan pelaku.
5. Bentuk kesalahan
   Kesalahan pada prinsipnya berkaitan dengan kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Bentuk kesalahan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh tindak pidana yang bersangkutan.
6. Kesengajaan
   Kesengajaan berkaitan dengan kehendak atau kesadaran pelaku terhadap perbuatan dan keadaan yang menjadi unsur tindak pidana.
7. Kealpaan
   Kealpaan terjadi ketika seseorang tidak berhati-hati sebagaimana seharusnya atau tidak memperkirakan akibat yang secara wajar dapat diperkirakan.
8. Sifat melawan hukum
   Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum dan tidak terdapat dasar hukum yang membenarkannya.
9. Alasan pembenar
   Alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Contohnya adalah pembelaan terpaksa yang memenuhi persyaratan hukum.
10. Pembelaan terpaksa
    Pembelaan terpaksa dapat menjadi alasan pembenar apabila dilakukan untuk menghadapi serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan memenuhi batas-batas yang ditentukan hukum.
11. Alasan pemaaf
    Alasan pemaaf tidak menghapus perbuatannya, tetapi dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku karena keadaan tertentu yang berkaitan dengan kesalahan atau kondisi pelaku.
12. Perbedaan alasan pembenar dan pemaaf
    Alasan pembenar berkaitan dengan perbuatannya, yaitu menghilangkan sifat melawan hukum. Alasan pemaaf berkaitan dengan pelakunya, yaitu menghilangkan atau meniadakan kesalahan dalam keadaan tertentu.
13. Kemampuan bertanggung jawab
    Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya. Hal ini penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
14. Ketidakmampuan bertanggung jawab
    Apabila kondisi seseorang menyebabkan ia tidak mampu bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum, keadaan tersebut dapat menjadi dasar peniadaan atau pengurangan pertanggungjawaban pidana sesuai aturan yang berlaku.
15. Keadaan batin pelaku
    Keadaan batin penting karena hukum pidana tidak hanya melihat perbuatan lahiriah, tetapi juga apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
16. Percobaan tindak pidana
    Percobaan terjadi ketika seseorang telah mulai melaksanakan tindak pidana tetapi tindak pidana tersebut tidak selesai atau tidak mencapai hasil yang dituju dalam keadaan yang ditentukan oleh hukum.
17. Niat dan permulaan pelaksanaan
    Niat saja pada prinsipnya belum cukup untuk disebut percobaan. Harus terdapat tindakan yang sudah merupakan permulaan pelaksanaan tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Pengunduran diri secara sukarela
    Apabila pelaku secara sukarela menghentikan pelaksanaan tindak pidana sebelum selesai, keadaan tersebut harus dinilai berdasarkan ketentuan mengenai percobaan dan pengunduran diri secara sukarela.
19. Penyertaan
    Penyertaan mengatur keterlibatan beberapa orang dalam suatu tindak pidana. Masing-masing pihak dapat memiliki bentuk dan tingkat peran yang berbeda.
20. Turut serta melakukan
    Turut serta melakukan terjadi ketika beberapa orang secara sadar bekerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana. Yang penting dianalisis adalah adanya kerja sama dan peran masing-masing pelaku.
21. Pembantuan
    Pembantuan terjadi ketika seseorang dengan sengaja memberikan bantuan untuk terlaksananya tindak pidana. Bantuan tersebut harus dinilai berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku.
22. Turut serta dan pembantuan
    Perbedaannya terutama terletak pada tingkat dan bentuk keterlibatan. Turut serta menunjukkan keterlibatan dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan pembantuan pada dasarnya memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tindak pidana.
23. Permufakatan jahat
    Permufakatan jahat berkaitan dengan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana tertentu. Pemidanaannya hanya dapat dilakukan jika undang-undang memang mengaturnya.
24. Tidak semua kesepakatan dapat dipidana
    Asas legalitas mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas. Karena itu, kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan baru dapat dipidana sebagai permufakatan jahat jika ketentuan pidana mengaturnya.
25. Perbarengan tindak pidana
    Perbarengan atau concursus terjadi ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana dalam keadaan yang memenuhi persyaratan hukum mengenai perbarengan.
26. Pemidanaan dalam perbarengan
    Hakim tidak cukup hanya menghitung jumlah tindak pidana. Hakim harus menerapkan sistem pemidanaan dan ketentuan perbarengan yang sesuai dengan keadaan perkara.
27. Pengulangan tindak pidana
    Recidive berkaitan dengan pelaku yang kembali melakukan tindak pidana dalam kondisi yang memenuhi persyaratan pengulangan. Status pengulangan dapat berpengaruh terhadap pemidanaan apabila diatur demikian.
28. Korporasi sebagai subjek pidana
    KUHP Nasional mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Karena itu, dalam kondisi tertentu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
29. Pertanggungjawaban pidana korporasi
    Untuk menentukan tanggung jawab korporasi, perlu dilihat tindakan pihak yang terkait dengan korporasi, hubungan tindakan tersebut dengan kepentingan korporasi, serta persyaratan pertanggungjawaban yang ditentukan hukum.
30. Tujuan pemidanaan
    Pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak hanya berorientasi pada pembalasan. Pemidanaan juga diarahkan pada pencegahan tindak pidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan perlindungan masyarakat.
31. Pertimbangan hakim dalam pemidanaan
    Hakim harus mempertimbangkan berbagai keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dan pelaku, termasuk tingkat kesalahan, akibat perbuatan, serta tujuan pemidanaan.
32. Kedudukan pidana mati
    Dalam KUHP Nasional, pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Hal ini berbeda dari konstruksi pidana mati dalam sistem KUHP sebelumnya.
33. Pidana penjara
    Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok dalam KUHP Nasional. Penerapannya harus mempertimbangkan ketentuan pemidanaan dan tujuan pemidanaan.
34. Jenis pidana pokok
    KUHP Nasional mengenal beberapa jenis pidana pokok, antara lain pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
35. Pidana kerja sosial
    Pidana kerja sosial merupakan salah satu alternatif pemidanaan yang dapat diterapkan dalam kondisi tertentu. Orientasinya antara lain memberikan sanksi yang proporsional sekaligus memiliki manfaat sosial.
36. Pidana denda
    Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok. Besarnya denda ditentukan berdasarkan kategori dan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kondisi serta karakter tindak pidana.
37. Pencurian
    Pencurian pada pokoknya berkaitan dengan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur khusus dalam bentuk pencurian tertentu harus dianalisis sesuai rumusan tindak pidananya.
38. Pencurian dan penggelapan
    Pembeda penting adalah penguasaan awal atas barang. Dalam penggelapan, barang pada awalnya berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana, kemudian dikuasai secara melawan hukum.
39. Penipuan
    Penipuan berkaitan dengan memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui cara-cara yang menyesatkan korban, seperti penggunaan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana.
40. Penipuan dan wanprestasi
    Tidak setiap kegagalan memenuhi perjanjian merupakan penipuan. Harus dianalisis apakah sejak awal telah terdapat maksud atau cara yang memenuhi unsur tindak pidana.
41. Pemerasan
    Pemerasan berkaitan dengan pemaksaan terhadap seseorang untuk memberikan sesuatu, membuat utang, menghapuskan piutang, atau melakukan tindakan tertentu dengan menggunakan cara yang dilarang hukum, sesuai rumusan tindak pidananya.
42. Perusakan barang
    Dalam tindak pidana perusakan, harus dianalisis adanya perbuatan terhadap barang dan terpenuhinya unsur kesengajaan serta unsur lain yang ditentukan dalam rumusan tindak pidana.
43. Pembelaan terpaksa
    Pembelaan terpaksa harus memenuhi persyaratan mengenai adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum serta tindakan pembelaan yang diperlukan dan proporsional sesuai keadaan.
44. Alasan penghapus pidana
    Alasan penghapus pidana merupakan keadaan yang menurut hukum dapat menghilangkan sifat melawan hukum atau kesalahan sehingga seseorang tidak dapat dijatuhi pidana.
45. Akibat alasan pembenar
    Jika alasan pembenar terpenuhi, sifat melawan hukum perbuatan menjadi hilang. Karena itu, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana sebagai perbuatan yang melawan hukum.
46. Akibat alasan pemaaf
    Dalam alasan pemaaf, perbuatannya dapat tetap memenuhi unsur tindak pidana, tetapi pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena terdapat keadaan yang menghapus kesalahannya.
47. Hubungan sebab akibat
    Kausalitas penting terutama dalam tindak pidana yang mensyaratkan akibat tertentu. Harus dinilai apakah akibat tersebut mempunyai hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan perbuatan pelaku.
48. Daya paksa
    Daya paksa merupakan salah satu keadaan yang harus dianalisis sebagai kemungkinan alasan penghapus pidana. Penilaiannya bergantung pada bentuk dan keadaan paksaan serta persyaratan yang ditentukan hukum.
49. KUHP Nasional dan tindak pidana di luar KUHP
    Buku Kesatu KUHP Nasional berfungsi sebagai ketentuan umum hukum pidana dan pada prinsipnya menjadi pedoman bagi ketentuan pidana di luar KUHP, sepanjang undang-undang menentukan demikian atau tidak mengatur secara khusus.
50. Analisis perkara oleh advokat
    Advokat harus menganalisis perkara secara menyeluruh, bukan hanya melihat apakah perbuatan dilakukan. Analisis mencakup unsur tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, percobaan, penyertaan, alasan penghapus pidana, dan ketentuan pemidanaan.

Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.